...

PENJELASAN PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PENJELASAN PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1963
TENTANG
PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA
DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM
PENJELASAN UMUM
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghadapi barang-barang cetakan baik berasal dari
dalam maupun luar negeri yang isinya membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara.
Tidak jarang penerbitan-penerbitan asing yang masuk ke Indonesia melancarkan kecaman
dan hinaan terhadap Rakyat dan Negara; merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi,
pimpinannya dan Sosialisme yang dibina bersama antara Rakyat dan Negara, hal mana
penyebarannya di Indonesia harus dicegah.
Selebaran-selebaran yang bersifat subversief baik berasal dari dalam dan luar negeri masih
perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, juga bacaan-bacaan yang isinya dapat
merusak akhlak.
Ketentuan ini sekali-kali tidak dimaksudkan untuk memungkinkan diadakannya sensor
preventief oleh Pemerintah terhadap penerbitan dalam negeri; akan tetapi dengan
ketentuan ini Pemerintah dapat bertindak cepat apabila terdapat barang cetakan dari dalam
negeri yang isinya dapat membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara yang sedang
membina Sosialisme.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pengertian "mengganggu ketertiban umum" haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tatatertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaan Rakyat
terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi
tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan
gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari
pengertian tersebut. Jenis-jenis tulisan apa yang tidak dapat ditolerir untuk dibaca oleh
masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengan kesadaran hukum Rakyat pada suatu
ketika, dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Rakyat dan Negara, dengan kepribadian
Indonesia dan lain-lainnya.
Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan
kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya.
Pasal 2
Barang cetakan yang wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan adalah terbatas seperti
yang dicantumkan dalam pasal 2. Jadi tidak semua barang cetakan dimaksudkan oleh pasal
8 wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan setempat. Akan tetapi wewenang Menteri
Jaksa Agung untuk melarang barang cetakan yang tersebut dalam pasal 1 tidak dibatasi oleh
jenis-jenis barang cetakan yang wajib dikirimkan contohnya kepada Kejaksaan.
Pasal 3
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 4
Dengan ketentuan pasal ini dimungkinkan untuk melakukan penyaringan terhadap barangbarang cetakan yang akan dimasukkan ke Indonesia.
Pasal 5
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 6
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 7
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 8
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 9
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam
Penetapan ini antara lain:
a.
Bepalingen op den invoer verspreiding binnen Indonesia van gevaarlyke
buitenlandsche drukwerken, S. 1900-317 jo 319.
b.
Pasal 13 dari Reglement op de Drukwerken, S.1956-74.
Pasal 11
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengetahui:
MENTERI/PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2533
Fly UP