...

- Kementerian Dalam Negeri

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- Kementerian Dalam Negeri
SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI
PADA APEL BESAR DALAM RANGKA
HARI ULANG TAHUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-66
DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KE-54
TAHUN 2016.
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Hadirin yang saya muliakan.
Praja Wibawa!
1
Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita
panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas
rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita semua dapat
hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti upacara
hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat dalam keadaan sehat wal‘afiat.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada
seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimanapun
Saudara berada dan bertugas, atas nama pemerintah saya
mengucapkan Selamat Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong
Praja ke-66 dan kepada anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat selamat ulang tahun yang ke-54, disertai
ucapan terima kasih atas pengabdiannya semoga di usia
yang semakin matang ini dapat lebih profesional dan solid
dalam
mengemban
tugas-tugas
serta
memberikan
perlindungan yang maksimal kepada masyarakat.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang kali ini
2
mengambil tema “Dengan Semangat HUT Satuan Polisi
Pamong Praja ke-66 dan HUT Satuan Perlindungan
Masyarakat ke-54, Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan
Linmas yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas”
Peran Satuan Polisi Pamong Praja semakin strategis
dengan dimasukkannya urusan ketenteraman, ketertiban
umum,
dan
perlindungan masyarakat dalam urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut membawa
konsekuensi tersendiri bagi organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja.
Pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya
manusia harus benar-benar diperhatikan sehingga mampu
menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangannya yang
secara tegas telah tertuang dalam peraturan perundangundangan. Selain itu sarana prasarana yang memadai juga
harus disediakan. Dengan demikian kehadiran Satuan
Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan kepada
3
masyarakat benar-benar dapat dirasakan di seluruh
lapisan.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan
salah satu potensi sumber daya aparatur yang sangat
penting
dalam
pemerintahan
daerah.
Pada
era
keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat dengan
mudah
mengakses
berbagai
informasi
serta
dapat
membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah. Apabila layanan yang diberikan tidak
maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi
melalui komunikasi sosial on line. Oleh sebab itu, pada
kesempatan ini saya menghimbau kepada Kepala Daerah
agar menempatkan aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja
dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi
dan latar belakang keilmuan yang dimiliki.
Perlu saya tekankan bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik
karena kinerjanya yang harus berhubungan langsung
4
dengan masyarakat dan tidak akan mungkin wibawa
pemerintahan akan tetap terbangun apabila aparatur
penegak regulasinya tidak berkompeten.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri
di
Kabupaten/Kota
telah
diundangkan
dan
diimplementasikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ini.
Sebagai standar pelayanan minimal di kabupaten/kota,
bagi sebagian besar daerah, target berdasarkan peraturan
ini
masih
belum
dapat
dipenuhi.
Contohnya
pada
pelaksanaan patroli yang harus dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja, kendala kebutuhan sarana prasarana
yang dimiliki menjadi salah satu alasan standar pelayanan
minimal ini belum dapat optimal.
Oleh karena itu, di samping dana alokasi khusus yang
telah diberikan melalui APBN kepada beberapa daerah,
5
Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota seyogyanya lebih
memberikan perhatian kepada sarana prasarana Satuan
Polisi Pamong Praja sehingga indikator pelayanan minimal
yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
terlihat nyata dan kondisi tenteram dan tertib dapat
terwujud.
Peserta Upacara dan Hadirir yang Berbahagia,
Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat maka
perlu adanya pola sikap dan pola tindak yang harus dimiliki
oleh Polisi Pamong Praja. Setidaknya para Polisi Pamong
Praja harus memiliki unsur-unsur sebagaimana tema Hari
Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat tahun ini yakni memiliki unsur
humanis, berdedikasi, disiplin dan tegas.
Humanis diperlukan karena objek pelayanan Polisi
Pamong Praja adalah warga masyarakat yang sehingga
sentuhan manusia sangat dibutuhkan. Salam, Sapa, dan
Senyum atau “3S” diperlukan untuk menunjukan bahwa
polisi pamong praja adalah pribadi-pribadi yang ramah,
6
yang mampu memberikan ketulusan pelayanan melalui
konsep “3S” tersebut.
Berdedikasi merupakan hal yang general dan lazim
diketahui, namun seringkali kita sering mengabaikan
dalam mengaplikasikannya. Istilah abdi praja, bhakti praja,
bahkan dalam himne pamong yang selalu dinyanyikan
pada setiap akhir penutupan diklat ada penggalan lirik
“abdi praja dharma satya nagara bhakti” yang maknanya
secara singkat dan tersirat adalah berdedikasi, yakni
membaktikan seluruh jiwa raga untuk mengabdi pada
tugas-tugas yang diberikan oleh negara untuk masyarakat.
ini berarti bahwa polisi pamong praja harus memiliki
totalitas dalam bekerja untuk berbakti kepada nusa dan
bangsa.
Disiplin merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki
oleh Polisi Pamong Praja. sebagai penegak peraturan
perundang-undangan daerah, maka harus memiliki disiplin
yang tinggi, terutama disiplin untuk menertibkan diri sendiri
terlebih dahulu sebelum menertibkan orang lain sehingga
7
kemudian akan
muncul penghormatan dari masyarakat
kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
Tegas, setiap Polisi Pamong Praja harus memiliki
ketegasan
dalam
bertindak
dan
tidak
boleh
ragu
mengambil keputusan. Namun, seluruh ketegasan dan
ketidakraguan dalam menjalankan tugasnya haruslah
didasari ketentuan perundang-undangan sehingga Polisi
Pamong Praja tetap mengedepankan kehati-hatian sesuai
dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Memperhatikan
keempat
unsur
yang
harus
diaplikasikan dalam bersikap dan bertindak Polisi Pamong
Praja tersebut, dapat kita simpulkan bahwa untuk
ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai
grade yang ideal. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila
saya tekankan sekali lagi bahwa Polisi Pamong Praja
merupakan pegawai negeri sipil yang istimewa dan tidak
boleh diremehkan.
8
Disamping itu, haruslah dipahami bahwa filosofi
keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tangan
kanan Kepala Daerah karena setiap upaya pembangunan di
daerah, amat sangat mustahil terlaksana jika ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi salah
satu
tugas
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
belum
direalisasikan. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa
Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat
yang utama bagi jalannya roda pemerintahan di daerah.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Pada saat ini rancangan peraturan pemerintah
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sedang dalam
proses penyusunan. Ketentuan-ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja yang sudah tidak sesuai dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
akan
diselaraskan
sehingga
meminimalisasikan
permasalahan di tataran implementasi. Dan yang paling
9
utama dalam revisi ini adalah menuangkan semangat dan
jiwa dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja akan
mengedepankan sisi-sisi preemtif & preventif melalui
mekanisme
persuasif,
pencegahan,
penyuluhan
dan
mengedepankan model penyelesaian di hulu daripada di
hilir, sehingga wajah Polisi Pamong Praja tidak lagi nampak
garang dan yang lebih penting adalah benturan-benturan
dapat dihindari serta kesadaran masyarakat terhadap
peraturan semakin meningkat.
Langkah yang harus senantiasa ditempuh untuk itu
adalah memberikan desiminasi dan menjadi role model
akan kepatuhan terhadap suatu peraturan.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Kementerian Dalam Negeri di mulai dari tahun 2015
telah berupaya memberikan dukungan melalui pemberian
dana alokasi khusus bagi satuan polisi pamong praja untuk
digunakan dalam pembangunan gedung kantor dan
10
pembelian sarana mobilitas serta prasarana lainnya. Pada
tahun ini, Kementerian Dalam Negeri telah mengalokasikan
anggaran melalui dana alokasi khusus dengan total Rp.
66.597.530.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus
sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
untuk 54 (lima puluh empat) daerah yang terdiri dari: 5
(lima) provinsi, 38 (tiga puluh delapan) kabupaten dan 11
(sebelas) kota. Dan kedepannya, Kementerian Dalam
Negeri akan terus berupaya untuk meningkatkan dukungan
peningkatan sarana dan prasarana bagi Satuan Polisi
Pamong Praja khususnya dalam pencapaiannya sebagai
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib
pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Saya merasa bangga dan pada kesempatan ini saya
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas kehadiran anggota Polisi Pamong Praja dan anggota
Satuan Perlindungan Masyarakat dalam upaya pemberian
pertolongan
kepada
masyarakat.
Pada
tayangan
11
pemberitaan di televisi pada saat terjadi bencana, anggota
Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat melaksanakan tugas mulia ini dengan penuh
semangat dan kebanggaan.
Tidak
lupa
juga
Saya
menyampaikan
apresiasi
setinggi-tingginya atas keberhasilan anggota Polisi Pamong
Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masayarakat
dalam pengamanan pemilihan kepala daerah beberapa
saat yang lalu. Berkat kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dan tentunya
kerjasama dan komunikasi yang baik antar instansi terkait,
salah satu proses demokrasi di daerah yaitu pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berjalan
dengan sangat baik.
Peserta Upacara dan Hadirin yang Berbahagia,
Sebelum saya akhiri pengarahan ini, ada beberapa hal
yang ingin saya tekankan yaitu:
12
1. Banggalah dan junjung tinggi kehormatan Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai ladang pengabdianmu kepada
bangsa dan negara;
2. Wujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam
melaksanakan urusan wajib ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat;
3. Selalu kedepankan mekanisme preemtif dan prefentif
pada setiap upaya penegakan perda dan proses-proses
pembinaan dan penertiban kepada masyarakat melalui
pola sikap dan pola tindak yang humanis;
4. tingkatkan profesionalisme dan humanisme dalam
setiap pelaksanaan tugas, dengan terus senantiasa
mendekatkan diri kepada masyarakat, membangun
jejaring dan komunikasi dengan anggota Polisi Pamong
Praja di seluruh Indonesia;
5. Jaga kedisiplinan diri dan ketegasan dalam bertindak
agar kewibawaan Polisi Pamong Praja dapat terjaga.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan,
13
DIRGAHAYU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DIRGAHAYU SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Semoga
Tuhan
Yang
Maha
Kuasa
senantiasa
memberikan berkat, rahmat dan hidayahnya dalam setiap
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
14
Fly UP