...

- Pelayanan Jakarta

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

- Pelayanan Jakarta
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.41/Menhut-II/2014
TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
Mengingat :
a. bahwa dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan
dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan
pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan
sesuai Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.45/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Penatausahaan Hasil
Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
c. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata
kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya
tinggi sebagaimana hasil kajian Tim Litbang Komisi
Pemberantasan Korupsi serta dengan mempertimbangkan
perkembangan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan
pengaturan kembali penatausahaan hasil hutan kayu yang
berasal dari hutan alam;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Kehutanan
tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan
Alam;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
/4. Undang-Undang...
2
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
/13. Peraturan...
3
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009
tentang Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006
Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan
dan Rampasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan,
dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan
Dana Reboisasi (DR);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008
tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009
tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 273) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MenhutII/2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
233);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011
tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan
Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
737);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1272);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
24. Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 7533.1:2010 tentang
Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bundar Rimba Indonesia;
/MEMUTUSKAN...
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
MENTERI
KEHUTANAN
TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN ALAM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan
pelaporan
perencanaan produksi,
pemanenan atau
penebangan,
pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta
pengolahan hasil hutan kayu.
2.
Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani
hak atas tanah.
3.
Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
4.
Hutan Alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas
tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan
merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
5.
Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/
IPHHK/IPK dan izin lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang
selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu
alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau
penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran
hasil hutan kayu.
7.
Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah
izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi
melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan
volume tertentu.
8.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam
hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang
diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan
produksi yang memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan
fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan
dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan,
penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk
mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati
(tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli
sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
9.
Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk
memanfaatkan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan dengan cara tukar menukar
kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau
hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain
(APL) yang telah diberikan izin peruntukan.
/10. Izin...
5
10.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selanjutnya disebut IPPKH adalah izin
yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan kawasan hutan.
11.
Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan produksi.
12.
Alas titel/hak atas tanah adalah bentuk pemilikan/penguasaan lahan
diluar kawasan hutan (APL) berupa sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Pakai, atau bentuk pemilikan/penguasaan lahan lainnya yang diakui
Badan Pertanahan Nasional.
13.
Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah
pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai
intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
14.
Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi
dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungannya yang dipungut dari
pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
15.
Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu
kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat
dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin
pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan
dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang
tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum
terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
16.
Industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut industri primer
adalah industri yang mengolah Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat
Sedang (KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK), menjadi barang setengah
jadi atau barang jadi.
17.
Industri pengolahan kayu lanjutan yang selanjutnya disebut industri
lanjutan adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya
berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu dan/atau dari
perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO).
18.
Industri pengolahan kayu terpadu yang selanjutnya disebut industri
terpadu adalah industri primer dan industri lanjutan yang berada dalam
satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
19.
Blok Kerja Tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
20.
Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya
tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat
perlakuan silvikultur yang sama.
21.
Tempat Pengumpulan Kayu yang selanjutnya disingkat TPn adalah tempat
untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar petak kerja
tebangan yang bersangkutan.
22.
Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut TPK Hutan adalah
tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun Kayu Bulat
(KB)/Kayu Bulat Sedang (KBS)/Kayu Bulat Kecil (KBK) dari beberapa TPn,
yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin.
/23. Tempat...
6
23.
Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut TPK Antara adalah
tempat untuk menampung KB dan/atau KBS dan/atau KBK dari 1 (satu)
pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan
group, baik berupa logpond atau Logyard, yang lokasinya di luar areal
pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan
hutan.
24.
Tempat Penimbunan Kayu Industri selanjutnya disebut TPK Industri adalah
tempat penimbunan Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS)
dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK) di air atau di darat (logpond atau logyard)
yang berada di lokasi industri dan/atau sekitarnya.
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPTKB adalah tempat untuk menampung KB/KBS/KBK, milik perusahaan
yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut
TPT-KO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan
yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.
Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan
terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang
dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis,
jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan
lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil
pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada
petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi
pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.
Buku Ukur adalah catatan atas hasil pengukuran dan pengujian kayu dari
hasil produksi yang dibuat di TPn.
Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen
tentang realisasi hasil penebangan pohon berupa kayu bulat/kayu bulat
kecil pada petak/blok yang ditetapkan.
31.
Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan
Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam.
32.
Kayu Bulat yang selanjutnya disebut KB adalah bagian dari pohon yang
ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran
diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.
33.
Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah bagian dari pohon
yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan
ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.
34.
Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah pengelompokkan
kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong
menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30
cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena
memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, atau
kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan
KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian
(termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis
(termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood
pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).
/36. Kayu...
35.
7
36.
Kayu Olahan Lanjutan adalah produk hasil pengolahan kayu gergajian
menjadi moulding (tidak termasuk kayu gergajian diserut satu sisi atau
lebih), dowel, komponen rumah (pintu, kusen, jendela dan sirap), dan
komponen mebel/furniture.
37.
Daftar Kayu Bulat/Kayu Bulat Sedang/Kayu Bulat Kecil (D-KB/KBS/KBK)
adalah dokumen yang memuat identitas KB/KBS/KBK sebagai dasar
penerbitan dokumen SKSKB/FA-KB dan merupakan lampiran SKSKB/FAKB.
Daftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut D-KO adalah dokumen yang
memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dokumen FA-KO
dan merupakan lampiran FA-KO.
Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disebut SKSKB adalah
dokumen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai dalam
pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa
KB/KBS/KBK yang diperoleh secara langsung dari areal izin yang sah.
Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah
dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan
secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah.
Surat Angkutan Lelang yang selanjutnya disebut SAL adalah dokumen
angkutan
yang
digunakan
untuk
pengangkutan
hasil
hutan
KB/KBS/KBK/KO hasil lelang yang berasal dari temuan, sitaan, dan
rampasan.
Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk
pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon
tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk
tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan
hasil
lelang
serta
pengangkutan
langsiran
KB/KBS/KBK
dari
pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal.
Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk
pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri
lanjutan.
Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah
dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil
hutan kayu olahan.
Petugas Timber
adalah karyawan perusahaan/pemegang izin yang
berkualifikasi sebagai GANISPHPL TC atau GANISPHPL CANHUT yang
ditetapkan sebagai petugas timber cruising.
Pembuat LHP adalah karyawan perusahaan/pemegang izin yang
berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas
pembuat LHP.
Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut P2LHP
adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai WASGANISPHPL PKB atau karyawan Pemegang Izin yang mempunyai kualifikasi
sebagai GANISPHPL PKB yang diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang
untuk melakukan pengesahan laporan hasil produksi.
Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya
disebut P2SKSKB adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi
sebagai
WAS-GANISPHPL PKB atau karyawan Pemegang Izin yang
mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan diberi wewenang
untuk menerbitkan SKSKB.
Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut P3KB
adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai WASGANISPHPL PKB.
/50. Penerbit...
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
8
50.
51.
Penerbit FA-KB/FA-KO adalah karyawan perusahaan yang bergerak di
bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai
dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang
untuk menerbitkan dokumen FA-KB/FA-KO.
Laporan Mutasi Kayu yang selanjutnya disebut LMK adalah dokumen yang
menggambarkan
penerimaan,
pengeluaran
dan
sisa
persediaan
KB/KBS/KBK yang dibuat di TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan TPK
Industri.
52.
Laporan Mutasi Kayu Olahan yang selanjutnya disebut LMKO adalah
dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa
persediaan kayu olahan yang dibuat di industri primer hasil hutan
kayu/industri terpadu dan TPT-KO.
53.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
54.
Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.
55.
Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab
dibidang kehutanan di daerah Provinsi.
56.
Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
57.
Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1)
Maksud penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk menjamin hak-hak
negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang
dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut sesuai izin menurut ketentuan
yang berlaku.
(2)
Tujuan penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk diperolehnya hak-hak
negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin
legalitas kayu yang dimanfaatkan oleh pengelola, atau pemegang izin sesuai
ketentuan yang berlaku.
BAB II
PRODUKSI
Bagian Kesatu
Perencanaan Produksi
Pasal 3
(1)
Perencanaan produksi IUPHHK-HA berdasarkan rencana hasil penebangan di
areal kerjanya.
(2)
Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berdasarkan
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
(RKTUPHHK-HA).
(3)
Penyusunan RKTUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
/Pasal 4...
9
Pasal 4
(1)
TPn dan/atau TPK Hutan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan pemegang
izin atau pegawai perusahaan pemegang izin setingkat manager yang
dikuasakan, dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan.
(2)
Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
RKTUPHHK-HA atau rencana pembukaan lahan tahunan.
(3)
Dalam hal izin telah berakhir dan masih terdapat sisa persediaan kayu di
TPK Hutan, penetapan TPK Hutan tetap berlaku sampai dengan seluruh
persediaan kayu diangkut dengan jangka waktu paling lama selama 1 (satu)
tahun.
(4)
TPK Antara yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.
(5)
Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menetapkan TPK Antara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya permohonan, Kepala Dinas Provinsi menetapkan TPK Antara.
Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak menetapkan TPK Antara sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Direktur dapat
menetapkan TPK Antara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala
Balai.
TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan penetapannya oleh pimpinan
perusahaan pemegang izin atau pegawai perusahaan pemegang izin setingkat
manager.
(6)
(7)
(8)
Penetapan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
Bagian Kedua
Pengukuran dan Pengujian
Pasal 5
(1)
Seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapan
jenis, pengukuran dan/atau pengujian oleh GANISPHPL-PKB di TPn, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal KB/KBS/KBK yang berasal dari areal penyiapan lahan di hutan
produksi untuk pembangunan hutan tanaman dan/atau di APL yang
digunakan sebagai bahan baku chip untuk industri pulp dan kertas,
pengukuran volumenya dapat dilakukan menggunakan metode stapel meter
dengan tumpukan per kelompok jenis menggunakan angka konversi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan angka konversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(4)
Hasil pengukuran dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat ke dalam Buku Ukur sebagai dasar pembuatan LHP.
(5)
Terhadap hasil hutan kayu yang telah dilakukan pengukuran dan/atau
pengujian harus dipisahkan antara hasil pengukuran batang per batang
dengan hasil pengukuran stapel meter.
/Bagian Ketiga...
10
Bagian Ketiga
Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP)
Paragraf 1
Penandaan Kayu
Pasal 6
(1) Terhadap KB/KBS yang telah dilakukan pengukuran dan/atau pengujian
batang perbatang, dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu
berupa pemberian nomor pohon, nomor petak tebangan, diameter, panjang
dan jenis kayu dengan cara dipahat atau dicat sehingga tidak mudah hilang.
(2)
Terhadap KBK yang telah dilakukan pengukuran dan/atau pengujian dengan
stapel meter, dilakukan penandaan pada masing-masing tumpukan berupa
pemberian nomor tumpukan, nomor petak tebangan, panjang, lebar, tinggi
tumpukan dan jenis kayu, dengan tanda yang tidak mudah hilang atau dicat
disamping atau di depan tumpukan sehingga mudah dilihat.
(3)
Bagi pemegang IUPHHK-HA yang telah melaksanakan SI-PUHH Online,
penandaan pada bontos dan/atau badan kayu berupa nomor petak tebangan,
nomor pohon dan ID barcode.
(4)
Dalam hal beberapa batang berasal dari satu pohon, maka penomoran
batang sesuai nomor pohon ditambah dengan huruf A, B dan seterusnya
sesuai dengan jumlah potongan dimulai dari bagian pangkal (misalnya :
102A, 102B dan seterusnya), dan dalam hal terjadi pemotongan kembali atas
batang tersebut, maka penomorannya ditambahkan huruf a, b dan
seterusnya dibelakang huruf A, B dan seterusnya (misalnya: 102Aa, 102Ab
dan seterusnya).
Paragraf 2
Pembuatan dan Pengesahan LHP
Pasal 7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Setiap hasil pengukuran kayu yang telah dicatat dalam Buku Ukur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib dibuat LHP sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan disampaikan kepada P2LHP
untuk disahkan.
LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat untuk masing-masing
kelompok KB/KBS/KBK.
Dalam hal pemegang izin memproduksi KBK berupa kayu bakar, cerucuk,
tiang jermal, tunggak jati dan/atau tunggak ulin, maka dibuat LHP
tersendiri.
Pengesahan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
WASGANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai P2LHP di TPn atau TPK
Hutan.
Dalam hal LHP dibuat dan disahkan di TPK Hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dibuat terpisah antara tumpukan kayu yang sudah dibayarkan
PSDH, DR dan/atau PNT dengan yang belum dibayarkan PSDH, DR
dan/atau PNT.
Dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, P2LHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum melakukan proses pemeriksaan untuk
pengesahan LHP yang disampaikan oleh Pembuat LHP, maka pengesahan
LHP dapat dilakukan oleh GANISPHPL-PKB.
Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi
tanggung jawab GANISPHPL-PKB dengan membuat surat pernyataan di atas
materai.
/(8) Dalam...
11
(8)
Dalam hal tidak terdapat realisasi produksi, maka Pembuat LHP wajib
membuat LHP-KB/KBS/KBK NIHIL dengan menyebutkan alasan-alasannya
dan disampaikan kepada P2LHP.
(9) LHP-KB/KBS/KBK dibuat menurut masing-masing blok kerja tebangan, dan
dalam hal 1 (satu) blok kerja tebangan berada di dalam 2 (dua) wilayah
kabupaten/kota atau lebih, maka LHP-KB/KBS/KBK dibuat untuk masingmasing kabupaten/kota.
(10) LHP yang telah disahkan wajib dilaporkan oleh pemegang izin kepada pejabat
penagih PSDH, DR dan/atau PNT selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja.
(11) Berdasarkan LHP yang telah disahkan, pemegang izin wajib membayar PSDH,
DR dan/atau PNT dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(12) LHP disahkan apabila LHP sebelumnya telah dibayar lunas PSDH, DR
dan/atau PNT.
(13) Setiap hasil hutan kayu yang ditebang memiliki diameter 10 (sepuluh) cm
atau lebih oleh pemegang IUPHHK-HA dari hasil kegiatan pembukaan wilayah
hutan dan/atau hasil penyiapan lahan pada jalur tanam pada silvikultur
intensif wajib memanfaatkannya dengan memasukkan ke dalam LHP.
(14) Setiap hasil hutan kayu yang ditebang dengan diameter 10 (sepuluh) cm atau
lebih wajib di LHP kan oleh Pemegang izin selain IUPHHK-HA.
(15) LHP yang telah disahkan beserta rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala
Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi,
Kepala Balai, Pejabat Penagih dan P2SKSKB.
(16) Dalam hal pengesahan LHP dilakukan oleh GANISPHPL PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), penerbit SPP PSDH, DR dan/atau PNT wajib
menerbitkan SPP PSDH, DR dan/atau PNT dalam waktu 2 x 24 jam.
(17) Dalam hal pejabat penerbit SPP PSDH, DR dan/atau PNT sebagaimana
dimaksud ayat (16), tidak menerbitkan SPP PSDH, DR dan/atau PNT, maka
SPP PSDH, DR dan/atau PNT di buat self assesment dengan membuat surat
pernyataan di atas materai.
Paragraf 3
Pembuatan dan Pengesahan LHP-KB/KBK dari Pohon Tumbuh Alami
Pasal 8
(1)
Pemegang hak atas tanah yang akan melakukan penebangan kayu yang
berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel, wajib melapor
ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan melampirkan copy sertifikat/bukti
kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan
Nasional.
(2)
Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetarakan sebagai izin
dalam pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
Kabupaten/Kota menugaskan WAS-GANISPHPL CANHUT untuk melakukan
survey potensi sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penebangan oleh
pemegang hak.
Hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat LHP oleh
GANISPHPL-PKB, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas
Kabupaten/Kota menugaskan WAS-GANISPHPL PKB untuk mengesahkan
LHP.
/(6) Apabila...
(3)
(4)
(5)
12
(6)
Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, WASGANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melakukan
proses pemeriksaan untuk pengesahan LHP, maka pengesahan LHP
dilakukan oleh GANISPHPL PKB.
(7) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi
tanggung jawab GANISPHPL PKB dengan membuat surat pernyataan di atas
materai.
(8) Dalam hal tidak terdapat realisasi produksi, maka Pembuat LHP wajib
membuat LHP-KB/KBS/KBK NIHIL dengan menyebutkan alasan-alasannya
dan disampaikan kepada P2LHP
(9) Dalam hal pemegang hak tidak memiliki GANISPHPL-PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka LHP dapat dibuat oleh WAS-GANISPHPL PKB.
(10) WAS-GANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai Pembuat LHP tidak dapat
merangkap sebagai Pengesah LHP pada pemegang hak yang sama.
(11) LHP yang telah disahkan merupakan dasar perhitungan/pengenaan PSDH,
DR dan/atau PNT.
Paragraf 4
Pembuatan dan Pengesahan LHP pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Pasal 9
(1) Pemegang IPPKH wajib melakukan timber cruising sesuai dengan rencana kerja
pembukaan lahan tahunan yang dilakukan oleh GANISPHPL TC atau
GANISPHPL CANHUT.
(2) Berdasarkan timber cruising, dibuat LHC dan Rekapitulasi LHC sebagai dasar
penebangan kayu.
(3) Dalam hal pemegang IPPKH tidak memiliki GANISPHPL TC atau GANISPHPL
CANHUT, timber cruising dapat dilakukan oleh pemegang IPPKH perusahaan
lain disekitar wilayah kerjanya atau menggunakan konsultan perencanaan
hutan.
(4) Kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan
pengukuran dan dibuatkan LHP oleh GANISPHPL PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.
(6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas
Kabupaten/Kota setempat menugaskan WAS-GANISPHPL PKB untuk
melakukan pemeriksaan atas kesesuaian:
a. areal penebangan berdasarkan lokasi sesuai izin pinjam pakai; dan
b.LHP dengan fisik kayu.
(7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
sesuai, WASGANISPHPL PKB melakukan pengesahan LHP.
(8) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, WASGANISPHPL-PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), belum melakukan
proses pemeriksaan untuk pengesahan LHP, maka pengesahan LHP dapat
dilakukan oleh GANISPHPL-PKB.
(9) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menjadi
tanggung jawab GANISPHPL-PKB dengan membuat surat pernyataan di atas
materai.
(10) LHP yang telah disahkan sebagai dasar pengenaan PSDH, DR, dan PNT.
/BAB III...
13
BAB III
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU
Bagian Kesatu
Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu
Pasal 10
(1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib
dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat
keterangan sahnya hasil hutan.
(2) Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :
a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat
(DKB);
b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur
Angkutan (DKB-FA);
c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan
(DK-O);
d. Surat Angkutan Lelang (SAL); atau
e. Nota Angkutan;
(3) Penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya
berlaku untuk :
a. 1
b.1
c. 1
d.1
e. 1
(satu)
(satu)
(satu)
(satu)
(satu)
kali penggunaan;
pemilik;
jenis komoditas hasil hutan;
alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan
tujuan pengangkutan.
(4) Dalam hal penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d menggunakan rangkaian alat angkut, maka jenis dan volume
KB/KBS/KBK yang ada di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam
dokumen angkutan.
(5) Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami
transit dan perubahan alat angkut.
Pasal 11
(1)
Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari TPK hutan dalam areal izin yang sah
pada hutan alam dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib
disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB.
(2)
Setiap pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK dari TPK Antara atau TPT-KB
atau industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik
perusahaan pemegang izin yang bersangkutan.
Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari satu industri ke industri lainnya
menggunakan dokumen FA-KB industri pengirim.
(3)
(4)
Setiap pengangkutan kayu olahan yang diangkut dari dan/atau ke industri
pengolahan kayu wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KO.
(5)
Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu
industri primer, industri lanjutan atau industri terpadu.
(6)
Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib
disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang (SAL).
/(7) Pengangkutan...
14
(7)
Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO dengan tujuan selain industri
pengolahan kayu menggunakan Nota Angkutan.
(8)
Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum
terbitnya alas titel dan digunakan secara langsung untuk cerucuk, tiang
jermal dan tiang pancang, menggunakan Nota Angkutan.
Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO yang transit dan bongkar di pelabuhan
umum/dermaga, langsiran ke tujuan dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL
menggunakan Nota Angkutan.
(9)
(10) Pengangkutan kayu olahan dan kayu olahan lanjutan dari toko/penjual
selain industri pengolahan kayu menggunakan Nota Perusahaan.
(11) Dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan dokumen
angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, b, c, d dan
e, pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran
dokumen maupun fisik yang dikirim, diangkut atau diterima.
Bagian Kedua
Penerbitan Dokumen Angkutan
Pasal 12
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Penerbitan SKSKB pada IUPHHK-HA yang belum mengimplementasikan SIPUHH online dilakukan secara official assessment.
Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu pegawai kehutanan
yang memiliki kualifikasi WASGANIS PHPL-PKB.
Penerbitan SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam
jangka waktu 2 x 24 jam sejak diajukannya permohonan penerbitan SKSKB.
Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam SKSKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum diterbitkan oleh Penerbit SKSKB, maka penerbitan SKSKB
dapat dilaksanakan oleh GANISPHPL-PKB.
Kebenaran dokumen SKSKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), menjadi tanggung jawab GANISPHPL-PKB dengan membuat surat
pernyataan di atas materai.
Dalam hal IUPHHK-HA telah melaksanakan SI-PUHH Online, SKSKB
diterbitkan oleh pemegang izin secara self assesment.
Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud ayat (6), yaitu karyawan pemegang
izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL-PKB.
Hasil hutan kayu yang dapat diterbitkan SKSKB berasal dari LHP yang telah
disahkan dan telah dibayar lunas PSDH, DR, dan/atau PNT.
Pasal 13
(1)
FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB dan FA-KO diterbitkan oleh Penerbit
FA-KO secara self assesment.
(2)
Penerbit FA-KB/FA-KO sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu petugas
perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai
kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin.
(3)
SAL diterbitkan oleh WASGANISPHPL sesuai kompetensinya berdasarkan
penugasan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4)
Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang
izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
/Bagian Ketiga...
15
Bagian Ketiga
Penetapan TPT-KB dan TPT-KO
Pasal 14
(1)
TPT-KB/KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas permohonan
perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan
disertai dengan usulan calon lokasi TPK.
(2)
Tata cara dan persyaratan penetapan TPT-KB/KO diatur lebih lanjut oleh
Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan azas kesederhanaan,
efektif dan efisien.
(3)
Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 2 (dua) hari
kerja tidak menetapkan TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur dapat menetapkan TPT-KB/KO yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Kepala Balai.
(4)
Salinan penetapan sebagai TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
(5)
Penetapan TPT-KB/KO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
sesuai kebutuhan.
(6)
TPT-KB/KO dilarang mengolah kayu.
(7)
Dalam hal pemegang TPT-KB/KO melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), penetapan TPT-KB/KO dicabut oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota atau pejabat yang menerbitkan/menetapkan.
Bagian Keempat
Perlakuan Dokumen Angkutan Di Tempat Tujuan
Pasal 15
(1)
Setiap dokumen angkutan atas penerimaan KB/KBS/KBK di tempat tujuan
wajib dilaporkan kepada WAS-GANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai
P3KB paling lambat 1 x 24 jam setelah hasil hutan kayu tersebut diterima
untuk dimatikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan fisik
dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam P3KB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mematikan dokumen, maka dokumen angkutan dimatikan dan
dilanjutkan pemeriksaan kesesuaian administrasi dan fisik oleh GANISPHPL
PKB.
(3)
Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dokumen dimatikan
sebagaimana pada ayat (1), P3KB belum melakukan pemeriksaan kesesuaian
administrasi dan fisik, maka pemeriksaan administrasi dan fisik
dilaksanakan oleh GANISPHPL PKB.
(4)
Dalam hal penerimaan KB/KBS/KBK di tempat tujuan berasal dari
pemegang izin yang telah mengimplementasikan SI-PUHH online, setiap
dokumen angkutan dimatikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan
kesesuaian administrasi dan fisik oleh GANISPHPL PKB dengan metode
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
GANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu karyawan
pemegang izin yang diangkat serta diberi wewenang oleh pemegang izin
untuk melakukan penerimaan KB/KBS/KBK.
(6)
Dokumen FA-KB untuk pengangkutan KB/KBS/KBK dari TPT-KB/industri
dengan tujuan industri pengrajin/industri rumah tangga dimatikan oleh
penerima.
(7)
Setiap penerimaan kayu olahan di Industri pengolahan kayu atau TPT-KO,
dokumen FA-KO dimatikan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.
/Pasal 16...
16
Pasal 16
(1)
Bagi pengangkutan KB/KBS/KBK yang menggunakan alat angkut darat dan
tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau
ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan SKSKB/FA-KB
baru.
(2)
Dalam hal pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK/KO yang transit dan
bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan
sebagian atau seluruhnya,
seperti yang tercantum dalam dokumen
SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL, maka GANIS penerima kayu mematikan
dokumen dan membuat berita acara perubahan tujuan dan menerbitkan
dokumen baru berupa FA-KB/Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy
dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL asal.
(3)
Kesesuaian dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL asal dengan dokumen baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab manager
perusahaan penerima kayu dengan membuat surat pernyataan di atas
materai.
BAB IV
PEMBUATAN LAPORAN MUTASI HASIL HUTAN KAYU
Pasal 17
(1)
Di setiap TPK Hutan/TPK Antara/TPT-KB/TPK Industri, wajib dibuat
Laporan Mutasi KB (LM-KB) dan/atau Laporan Mutasi KBK (LM-KBK).
(2)
Pemegang izin industri primer/industri terpadu/perusahaan TPT-KO setiap
bulan wajib membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LM-KO).
(3)
LM-KB/KBK dan LM-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus
sesuai dengan fisik baik jumlah, jenis, maupun volume kayu bulat/olahan.
BAB V
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN EKSPOR/IMPOR
DAN HASIL HUTAN LELANG
Pasal 18
(1)
Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang baik sekaligus maupun
bertahap wajib disertai dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Lelang
(SAL) yang diterbitkan oleh WASGANISPHPL sesuai kompetensinya
berdasarkan risalah lelang setelah mendapat penugasan dari Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.
(2)
Pengangkutan lanjutan hasil hutan lelang berupa :
a. kayu bulat menggunakan FA-KB; dan
b. kayu olahan menggunakan Nota Angkutan.
Pasal 19
(1)
(2)
(3)
Dalam pelaksanaan ekspor kayu olahan melalui pelabuhan umum,
pengangkutan menuju pelabuhan wajib dilengkapi dengan Nota Perusahaan
sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Badan usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan/atau
kayu olahan wajib melaporkan kepada petugas kehutanan yang ditempatkan
di pelabuhan umum, dengan dilengkapi dokumen impor berupa manifest
atau B/L.
Pengangkutan kayu impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari
pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu dilengkapi dengan Nota
Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen
impor.
/BAB VI...
17
BAB VI
PEMBAKUAN FORMAT DAN PENGADAAN BLANKO ANGKUTAN
Pasal 20
(1)
Format blanko angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Pengadaan blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dicetak di
percetakan sekuriti yang terdaftar di Badan Koordinasi Pemberantasan
Rupiah Palsu (BOTASUPAL).
Pengadaan blanko FA-KB dilakukan oleh pemegang izin/TPT-KB/industri
dan dicetak di perusahaan percetakan sekuriti yang terdaftar di BOTASUPAL
setelah memperoleh penetapan nomor seri FA-KB.
(3)
(4)
(5)
(6)
10 ayat (2)
Penetapan nomor seri FA-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Kepala Balai.
Pengadaan blanko FA-KO dilakukan oleh pemegang izin industri primer,
industri lanjutan, industri terpadu, atau TPT-KO dan dicetak di percetakan
umum dengan penetapan nomor seri FA-KO oleh pimpinan perusahaan yang
bersangkutan.
Khusus untuk pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, blanko FAKO dicetak di perusahaan percetakan sekuriti yang terdaftar di BOTASUPAL.
BAB VII
PELAPORAN
Pasal 21
(1)
Pemegang izin dan pelaku usaha wajib menyampaikan rekapitulasi laporan
bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
(2)
Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan gabungan rekapitulasi
laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu di wilayah
kerjanya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22
(1)
Dinas Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
terhadap
(2)
Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanakan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
(3)
Balai melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis
pelaksanakan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
(4)
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pengawasan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan
oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya, berdasarkan penugasan dari
Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.
(5)
WAS-GANISPHPL melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala Dinas
Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.
terhadap
/Pasal 23...
18
Pasal 23
(1)
Untuk mengetahui kebenaran/kesesuaian antara data laporan administrasi,
produksi, pengangkutan dan persediaan KB/KBS/KBK, maka pada setiap
akhir tahun RKT atau pada akhir masa berlakunya izin yang sah dilakukan
stock opname oleh pemegang izin bersama-sama dengan P2LHP.
(2)
Dalam hal pemegang izin sudah melaksanakan SIPUHH online, Stock Opname
dilakukan oleh GANISPHPL PKB perusahaan.
(3)
Stock Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)
Hasil pelaksanaan Stock Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname dan dilaporkan
kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
BAB IX
SANKSI
Pasal 24
(1)
Pemegang izin yang tidak melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan
kayu, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. Pembuatan Laporan Hasil Cruising sesuai hasil pelaksanaan timber
cruising;
b. Pembuatan LHP berdasarkan hasil pengukuran dan/atau pengujian hasil
hutan kayu;
c. Pembuatan LHP sesuai dengan fisik hasil hutan baik jenis, jumlah atau
volume;
d. Membuat LHP atas kayu yang sudah ditebang;
e. Melaporkan LHP yang telah disahkan sesuai tata waktu;
f. Memuat hasil hutan kayu di tempat asal sesuai dokumen surat
keterangan sahnya hasil hutan kayu;
g. Membongkar hasil hutan kayu di tempat tujuan sesuai dokumen surat
keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
h. Melengkapi pengangkutan hasil hutan kayu dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan yang masih berlaku.
Pasal 25
(1)
Pemegang IUPHHK-HA yang mengimplementasikan SI-PUHH Online tidak
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan SI-PUHH Online, dikenakan
sanksi penghentian insentif penerbitan SKSKB secara self assessment
setelah diberikan teguran dan yang bersangkutan tetap tidak memenuhi
kewajibannya sesuai ketentuan;
(2)
Dalam hal P2LHP, P3KB dan P2SKSKB tidak melaksanakan tugas sesuai tata
waktu yang telah ditetapkan secara akumulatif sebanyak 3 (tiga) kali,
dikenakan
sanksi
administrasi
berupa
pemberhentian
sebagai
P2LHP/P2SKSKB/P3KB.
(3)
Dalam hal P2LHP atau GANISPHPL mengesahkan LHP sebelum LHP periode
sebelumnya dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT, dikenakan sanksi
administrasi berupa pencabutan kartu GANISPHPL atau kartu WASGANISPHPL-nya.
/BAB XI...
19
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
(1)
Untuk KB/KBS/KBK yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka
SKSKB merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti
perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.
(2)
Pemegang IUPHHK-HA harus melaksanakan SI-PUHH Online selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.
(3)
Dalam hal dari hasil pemeriksaan KO dalam peredarannya ditemukan adanya
ketidaksesuaian antara fisik KO dengan dokumen, dilakukan pelacakan
legalitas dokumen yang meliputi asal-usul KO, legalitas industri
pengirim/Tempat Penampungan Terdaftar.
(4)
Kepada P2LHP, P3KB, P2SKSKB dan Pejabat Penagih PSDH/DR/PNT dapat
diberikan insentif berupa penghargaan, tunjangan pejabat PUHH,
peningkatan kapasitas, penyegaran sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 27
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Direktur Jenderal.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
(1)
Pejabat/Petugas Penatausahaan Hasil Hutan yang ditetapkan sebelum
terbitnya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
penetapan dimaksud.
(2)
TPK Antara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sebagai TPK Antara
berdasarkan Peraturan ini.
(3)
TPT-KB yang belum memperoleh izin dapat diberikan pengakuan untuk
menerbitkan FA-KB setelah melalui verifikasi lokasi dan kepemilikan oleh
Dinas Kabupaten/Kota.
(4)
TPT-KO yang telah mendapat penetapan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota
sebelum Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
jangka waktu yang ditetapkan dalam penetapannya.
(5)
Blanko SKSKB, FA-KB dan FA-KO yang dicetak sebelum berlakunya
peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
(6)
Dalam hal Industri sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) belum dapat
melaksanakan penerimaan KB/KBS secara online maka penerimaan KB/KBS
dilaksanakan oleh P3KB.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal
Dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 khusus ketentuan
yang mengatur penatausahaan hasil hutan kayu berasal dari hutan alam, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
/Pasal 30...
20
Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 775
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
ttd.
KRISNA RYA
Fly UP