...

No.5 tentang penetapan jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

No.5 tentang penetapan jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.5/Menhut-II/2007
TENTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA
YANG PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan
Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan
Hak ditetapkan bahwa SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau
kayu olahan yang berasal dari hutan hak untuk jenis sengon (Paraserianthes
falcataria), kayu karet (Hevea braziliensis), dan kayu kelapa (Cocos nucifera);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul
(SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak,
antara lain ditetapkan bahwa jenis-jenis lainnya ditetapkan Menteri atas dasar
usulan masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi jenis,
potensi dan lokasi penyebarannya;
c. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara telah mengusulkan jenis kayu rakyat lainnya kepada Menteri
Kehutanan untuk ditetapkan sebagai jenis kayu rakyat yang dalam
pengangkutannya menggunakan SKAU;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan
jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan hak di Provinsi Sumatera Utara yang
pengangkutannya menggunakan SKAU dengan Keputusan Menteri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Nomor 19 Tahun
2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 jo. Nomor
171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Nomor 62 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15
Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor
P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kehutanan;
11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan
Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang
Berasal Dari Hutan Hak.
Memperhatikan:Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/9891/VI
tanggal 4 Desember 2006 Perihal Usulan Kayu Rakyat Menggunakan SKAU.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERTAMA
: Menetapkan jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan hak di Provinsi Sumatera
Utara, sesuai daftar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Jenis-jenis kayu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan jenis
kayu lainnya yang pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul
(SKAU) selain Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria), Kayu Karet (Hevea
braziliensis), dan Kayu Kelapa (Cocos nucifera).
KETIGA
: Hutan hak sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah hutan hak yang
dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor
P.62/Menhut-II/2006.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Februari 2007
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN
Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perhubungan;
4. Jaksa Agung;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
7. Direksi Perum Perhutani;
8. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s.d. IV;
12. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di
daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
14. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah I s.d. XVII.
Fly UP