...

buka gerai perizinan di daerah,kapal perikanan hasil

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

buka gerai perizinan di daerah,kapal perikanan hasil
BUKA GERAI PERIZINAN DI
DAERAH,KAPAL PERIKANAN HASIL
PENGUKURAN ULANG DITERTIBKAN
BUKA GERAI PERIZINAN DI DAERAH,KAPAL PERIKANAN HASIL PENGUKURAN ULANG
DITERTIBKAN
KENDARI (22/4) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendukung Gerakan
Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) sektor kelautan. Untuk mewujudkan hal ini,
KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melakukan penatalaksanaan perizinan
usaha perikanan dan pendataan kapal perikanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk
pelayanan terpadu melalui gerai perizinan usaha penangkapan ikan yang dibuka di beberapa
daerah.
Pelaksanaan gerai pelayanan perizinan ini direncanakan akan dilakukan di 31 lokasi, baik UPT pusat
maupun daerah, serta pelabuhan umum apabila di lokasi tersebut tidak ada pelabuhan perikanan.
Untuk pertama kalinya, gerai perizinan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
Kendari untuk memfasilitasi para pemilik kapal. Pelayanan ini telah dibuka mulai tanggal 19 April
hingga 22 April 2016.
Gerai ini dioperasionalkan untuk menertibkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku
Kapal Perikanan (BKP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal penangkap ikan yang
merupakan hasil pengukuran ulang. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya penataan dokumen dan database kapal perikanan, serta
upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam beberapa kesempatan mengemukakan
bahwa selama ini kapal penangkap ikan, khususnya yang memiliki izin daerah diindikasikan banyak
melakukan markdown ukuran kapal. Hal tersebut dilakukan antara lain untuk mendapatkan fasilitas
subsidi BBM, menghindari PNBP dan menghindari pengurusan izin di pusat yang dianggap sulit dan
lama.
Sementara itu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji menjelaskan kegiatan gerai
perizinan usaha penangkapan ini merupakan bentuk solusi KKP terhadap semua permasalahan yang
terkait dengan perizinan penangkapan ikan. “Ada temuan kapal yang di-markdown yang tidak sesuai
dengan dokumen kapal, menyebabkan kapal tidak dapat berlayar, ini akan kami fasilitasi dengan
gerai perizinan di daerah,” ujarnya usai menyerahkan SIUP kepada nelayan di PPS Kendari-Sulawesi
Tenggara, Jum’at (22/4).
Narmoko juga menambahkan, verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dilakukan bukan
dalam rangka penegakan hukum saja tetapi sebagai upaya memberi kemudahan kepada pemilik
kapal dalam pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang. Pihaknya
juga akan melakukan penyederhanaan proses perizinan kapal hasil verifikasi/pengukuran ulang
kapal, dan penyeragaman masa berlaku dokumen kapal.
“Gerai perizinan ini akan memberikan kemudahan bagi pemilik kapal untuk proses pengukuran
kapal, pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang. Semuanya
diselesaikan di lokasi pengukuran kapal agar kapal bisa tetap operasional,” katanya.
Kegiatan yang akan dilaksanakan di gerai perizinan yakni proses pengukuran ulang kapal, proses
penerbitan dokumen kapal hasil ukur ulang, dan proses perizinan kapal hasil ukur ulang. Semuanya
diselesaikan dilokasi pengukuran kapal agar kapal bisa tetap operasional.
Hingga saat ini, DJPT telah melaksanakan temu teknis gerai perizinan usaha penangkapan ikan
dalam rangka penerbitan SIUP dan SIPI kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang dan
peningkatan kemampuan petugas cek fisik kapal perikanan di tiga wilayah. Wilayah Indonesia Barat
di Batam, wilayah Indonesia Tengah di Bali, dan wilayah Indonesia Timur di Makassar.
Temu teknis ini menggandeng seluruh UPT DJPT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, KPK,
Polair, Kemenhub, Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur – TNI Angkatan Laut,
Satgas IUU Fishing 115, syahbandar perikanan, staf khusus Menteri dan para profesional KKP.
“Temu teknis ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap semua permasalahan yang terkait dengan
pengukuran ulang kapal penangkap ikan, agar kapal penangkap ikan yang telah
diverifikasi/pengukuran ulang bisa tetap beroperasi. Selain itu juga untuk meningkatkan kerjasama
dan koordinasi antar lembaga,” jelas Narmoko.
Tim Biro Kerja Sama dan Humas
Fly UP