...

KRITERIA PENENTUAN BERAT RINGANNYA PERUMUSAN

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

KRITERIA PENENTUAN BERAT RINGANNYA PERUMUSAN
KRITERIA PENENTUAN BERAT RINGANNYA
PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA*
(Suatu Catatan Sementara Untuk FGD)
Oleh: Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Pengantar
Tema umum adalah "Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam UU di
Luar KUHP"
Tugas saya berbicara tentang "Kriteria Penentuan Berat - Ringannya
Perumusan Ancaman Pidana"
Penafsiran saya:
Baik di luar maupun di dalam KUHP;
Penafsiran saya adalah bahwa ada keinginan untuk menyeimbangkan
kembali antara "berat ringannya keseriusan delik" (diukur pada ancaman
kerugiannya pada rasa aman masyarakat) dengan ancaman pidana yang
telah atau akan dicantumkan.
Perlu diperhatikan pula asas penggunaan delik tersebut secara praktis
dan efektif (kemungkinan penegakkan serta dampaknya pada prevensi
umumjuga beda antara kriminalisasi "in abstacto" dan "in con·
creta"')
Sanksi Pidana
Remmelink (2003, 457 dst): " ... suatu pembalasan (berupa penderitaan)
yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap
bertindak secara salab melanggar aturan perilaku, yang pelanggaran
terhadapnya diancamkan dengan pidana ... dimaksudkan sebagai upaya
menjaga ketenteraman ... dan pengaturan ... lebih baik dari masyarakat"
•
1
Akan bersinggungan dengan upaya "prevensi umum" dan " prevensi
khusus" dalam teori-teori hukum pidana. Juga keharusan adanya
"keadilan" dan "efckti vitas".
Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010
93
Merckx (2006, 189 dst): " ... mean of coercion, means for enforcing
the compliance with a regulation ... "
Dilihat dari Tujuan: cara kekuasaan menegaskan norma untuk
mempertahankannya terhadap perilaku yang menolak sahnya norma
tersebut:
•
Dilihat dari basil: suatu reaksi yang dibenarkan hukum terhadap
perbuatan melawan hukum, dengan maksud untuk merugikan pelaku
langsung pada kepentingannya;
•
Sanksi pidana adalah selalu "the expression of power relations,
and belong to a system of conflict management... (it) supposes the
existence of values ... (and) are therefore an intentional manipulation of values aristing from various power sources".
•
Ada dua sisi sanksi: a) ancaman terhadap kemungkinan (potensi)
pelanggaran norma, dan b) pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar
(kriminalisasi in abstracto vs in concreto)
Jenis pidana
Ada pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:
•
•
Pidana pokok di Indonesia adalah:
1)
Pidana mali (incapacitation)
2)
Pidana penjara (incarceration)
3)
Pidana denda (reparation, restitution)
Pidana tambahan di Indonesia adalah antara lain:
1)
Pidana pencabutan hak tertentu
2)
Pidana penempatan di lembaga tertentu
3)
Pidana perampasan barang-barang tertentu
4)
Pi dana pengumuman putusan hakim
Beberapa pedoman utama:
Tidak ada kumulasi antara pidana penjara dengan pidana
denda (sudah disimpangi di luar KUHP?)
Pi dana tam bah an dijatuhkan bersama pida'la pokok (harus
tercantum sebagai ancaman dalam delik?)
94
Ada penambahan dan pengurangan pidana penjara dengan
sepertiganya (ada faktor-faktor yang memperberat dan
memperingan pidana)
Dalam RUU KUHP Nasional
Ada beberapa perubahan dan tambahan, antara lain:
a)
Pidana mati menjadi pidana khusus
b)
Pidana denda dibagi dalam 6 Kategori (I s.d. VI)
c)
Ada pidana tambahan "Pemenuhan kewajiban adat''
d)
Ada pidana pengawasan (probation)
e)
Ada pembedaan pidana untuk pelaku dewasa dan untuk pelaku
anak
f)
Ada pidana tambahan berupa "perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana" (illegal profits)
g)
Ada pidana pokok berupa 'kerja sosial" (community service order)
h)
Ada sanksi yang bukan merupakan "sanksi pidana!hukuman",
dinamakan "tindakan" (maatregel- civil sanction)
i)
Ada pi dana "minimun khusus"
j)
Ada Pedoman Pemidanaan (untuk membantu hakim dengan 10 hal
yang perlu dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan)
k)
Ada Pedoman Penerapan Pidana Penjara (dengan ketentuan pidana
penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan
tertentu - ada 13 keadaan)
•
Karena itu harus disediakan berbagai jenis pidana dan tindakan,
agar legislator dan hakim dapat memilih.
•
Mereka harus pula memahami apakah mengikuti pendekatan
"retributive" atau "utilitarian" atau kombinasi keduanya.
Berat Ringan Ancaman Pidana
Dalam penyusunan konsep RUU KUHP Nasional Versi-1 (198111992199211993 ), dipikirkan ada 5 (lima) kategori keseriusan tindak pi dana:
95
a)
sangat ringan
b)
ring an
c)
bias a
d)
berat
e)
sangat beratlsangat serius
•
Kelima kategori tersebut dipergunakan dalam menentukan ancaman
maksimum untuk kategori denda dan pidana penjara (dan pidana mati)
•
Perlu meml>edakan antara perilaku yang merugikan kepentingan hukum
seketika itu:
pembunuhan, perusakan (krengkings delicten) dan yang hanya
menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum
(gevaarzettings delicten)
•
T.p "sangat ringan":
hanya diberi pidana denda (tanpa pidana penjara)
denda kategori I dan II
•
T.p ''ringan":
diberi pidana denda + pidana penjara (dengan maksimum)
denda kategori III
penjara 1-2 tahun
•
T.p "sedang":
diberi pidana denda + pidana penjara (dengan maksimum):
denda kategori IV
penjara 2-4 tahun
•
T.p "berat" (serius):
diberi pidana denda + penjara (dengan maksimum)
denda kategori IV
penjara 5-6 tahun
96
•
T.p "sangat berat" (sangat serius):
hanya diberi pidana penjara di atas 7 tabun, dapat ditarnbab ancarnan
pidana 20 tabun, pidana seumur hidup atau pidana mati
semuanya harus sebagai alternatif
untuk Korporasi denda kategori V atau kategori VI
Politik perumusan ancaman pidana
Sanctioning Policy Scheme
(Dirk Merckx, 2006, pp371 - 397)
Develovment of a sanctioning policy scheme with a sanctioning spectre:
1.
Gathering knowledge and information on crime phenomena and their
social impact and threat. (informasi tentang perilaku yang bersangkutan
dan ancamannya pada masyarakat)
2.
Determining legality and illegality as well as the social use of the standard. (menentukan sifat illegalitas-kerugian harus masuk akal)
3.
The definition process. (deskripsi - alasan - standar yang ditujuperbuatan seperti apa - kesalahan macam apa - lex certa et stricta)
4.
Determination of the intensity of the sanctioning reaction. (menentukan
intensitas reaksi terhadap sanksi)
5.
Determination of the necessityof sanctions. (menentukan tetap perlunya
sanksi - asas subsidiaritas)
6.
If sanctions are necessary, which ones? (tujuan-alasan-akibat dan sifat
sanksi)
7.
Determination of the sanction level. (asesmen absolute dan relativeasas proporsionalitas)
8.
Assesment of the result of the sanction. (asesmen hasil daripada sanksi)
9.
The task of informing, convincing and education the addres of the rule.
(memberitahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan
mendidiknya)
10. Measuring of the impact/use of the regulation and the sanction linked
to it. (mengukur dampak/penggunaan aturan dan sanksi peraturan
tersebut)
97
11. Re-evaluation and adaptation of the sanctions if necessary (melakukan
re-evaluasi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan)
12. Re-evaluation and adaptation of the reguolation if necessary (melakukan
re-evaluasi dan perubahan terhadap peraturan, apabila diperlukan)
Kesirnpulan
A. Berat ringannya ancaman pidana tergantung pada 5 kategori keseriusan
tindak pidana (sangat ringan-ringan-sedang-berat-sangat berat)
B. Legislator dan hakim harus diberikan sejumlah jenis pi dana, dari mana
yang bersangkutan dapat memilih.
C. Minimum khusus, hanya diancamkan bila:
a)
ancarnan perilaku itu terhadap masyarakat sangat serius;
b)
tujuan-a1asan-akibat-sifat sanksi yang diperlukan sudah dievaluasi;
D. Perlu "mengukur dampak" dan melakukan re-evaluasi peraturan dan
sanksinya (secara berkala?)
E. Mengukur dampak penggunaan aturan dan sanksi tersebut serta reevaluasi peraturan dan sanksinya, dan bila diperlukan melakukan perubahan
(tugas Ditjen PP dan BPHN-secara berkala?)
F.
Mencari kembali "norma-induk" (groundnom?) dari masing-masing aturan
hukum pidana di luar KUHP, ke dalam aturan-aturan di dalam KUHP
(delik korupsi, mempunyai norma induk pada: suap, penggelapan,
perbuatan curang, tindak pidana jabatan?)
G. Membedakan antara "anticipatory offenses". "offenses against the person"
(fatal vs non-fatal), offences against property" (theft vs other than
theft), "offenses against public morals", offenses against public order
" dan "other offenses".
H. Menghadapi Kejahatan oleh Organisasi - KOO (corporate criminality)
dan Kejahatan Terorganisasi- KTO (organized crime) sanksinya hams
berbeda.
I.
98
Bagaimana pula sikap kita terhadap perlunya pencantuman "sanksi
administratif' (Administrative sanction) dan "sanksi perdata" (civil
sanction), khususnya dalarn tindak pidana ekonomi (economic crimes).
J.
Untuk "Restorative Justice" lihat antara lain dalam Pedoman Pemidanaan
"hakim dapat memberi maaf, dengan tidak menjatuhkan pidana atau
tindakan".
(Dikutip dari Dirk Merckx, 2006, Sanctioning Economic Crime, VUB Brussells
University Press, him. 385).
99
Fly UP