...

disini - Hukumonline.com

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

disini - Hukumonline.com
www.hukumonline.com
RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR:………………………………………..
TENTANG
BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 4226);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA
LISTRIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan
tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
2.
Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan,
dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai
untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat;
3.
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah merupakan jenis usaha yang meliputi
Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik,
Penjualan Tenaga Listrik, Agen Penjualan Tenaga Listrik, Pengelola Pasar Tenaga
Listrik, Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
4.
Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
5.
Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber
pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga
listrik antar sistem;
6.
Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari
sistem pembangkitan kepada konsumen;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan
tidak untuk diperdagangkan;
Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada
konsumen;
Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga
listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah;
Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga
listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan
menengah;
Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk
mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik;
Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian
sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan
mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat
rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum;
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan;
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah Badan Pemerintah yang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk
melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di
wilayah yang telah menerapkan kompetisi;
Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta yang didirikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap
dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia;
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI,
TUGAS DAN WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
Pasal 2
Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang
selanjutnya disebut Badan Pengawas.
Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga
pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bersifat
independen.
Badan Pengawas berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
Badan Pengawas berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di
wilayah yang telah menerapkan kompetisi.
Pasal 4
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(1)
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pengawas
bertugas dan berwenang:
a.
menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam pengaturan
usaha penyediaan tenaga listrik;
b.
mencegah persaingan usaha tidak sehat;
c.
mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik, dan biaya
penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik, serta
harga sewa transmisi dan distribusi tenaga listrik;
d.
memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana
transmisi dan sarana distribusi tenaga listrik;
e.
mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompetisikan pada Usaha
Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik;
f.
mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha
Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
g.
menetapkan wilayah Usaha Distribusi dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
h.
menerbitkan, memperbaharui, mengubah, mencabut, menunda atau menyetujui
pengalihan Izin untuk setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
i.
memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin
dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
j.
melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan aturan penanganan
pengaduan konsumen;
k.
memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kompetisi dan
pelayanan;
l.
menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan
perizinan; dan
m.
menjamin pasokan tenaga listrik di wilayah kompetisi.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan
Pengawas menetapkan aturan, dan melakukan pemeriksaan, meminta data dan
informasi, serta menerapkan sanksi yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi,
tugas dan wewenangnya.
Pasal 5
Ketentuan mengenai pedoman teknis yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang
Badan Pengawas yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan
lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas.
(1)
(2)
Pasal 6
Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Presiden.
Ketua Badan Pengawas wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri
mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau setiap saat
apabila diperlukan.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Anggota Badan Pengawas
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 6a
Badan terdiri dari komite dan bidang
(1)
(2)
(3)
Pasal 7
Anggota Badan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang
dan paling banyak terdiri atas 11 (sebelas) orang yang disesuaikan menurut kebutuhan.
Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas yang dipilih dari dan oleh
Anggota Badan Pengawas.
Hasil pemilihan Ketua Badan Pengawas dilaporkan kepada Presiden, melalui Menteri.
Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pasal 8
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas, seorang calon wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
warga negara Republik Indonesia;
b.
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.
mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
d.
sehat jasmani dan rohani;
e.
bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
f.
mempunyai pendidikan, pengalaman dan kemampuan profesionalisme yang dibutuhkan;
g.
selama menjadi Anggota Badan Pengawas, bersedia untuk tidak bekerja pada kegiatan
usaha ketenagalistrikan serta usaha lain yang terkait;
h.
tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan badan usaha yang
bergerak di bidang ketenagalistrikan;
i.
tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
j.
tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
k.
bersedia menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan jabatannya di Badan Pengawas
baik selama menjadi anggota maupun setelah tidak menjadi anggota yang dinyatakan
secara tertulis; dan
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Pasal 9
Dalam rangka pengusulan calon Anggota Badan Pengawas, Menteri membentuk Tim
Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas.
Menteri mengajukan calon Anggota Badan Pengawas kepada Presiden berjumlah 2
(dua) kali jumlah Anggota Badan Pengawas yang akan diangkat untuk disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna memperoleh persetujuan.
Pasal 10
Presiden mengangkat Anggota Badan Pengawas dari calon yang telah disetujui DPR.
Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Anggota Badan Pengawas dilantik oleh Menteri atas nama Presiden.
Pasal 11
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(1)
(2)
(3)
Dalam hal Anggota Badan Pengawas berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai
negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota
Badan Pengawas tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya
setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan
hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas
(1)
(2)
Pasal 12
Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan
hormat.
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 13
Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan hormat apabila:
a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Presiden melalui
Menteri;
c.
tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
kecuali ketentuan dalam huruf h; atau
d.
masa jabatannya berakhir.
Pasal 14
Anggota Badan Pengawas diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a.
dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
b.
tidak melaksanakan tugas sebagai anggota untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut
tanpa pemberitahuan tertulis;
c.
melanggar kode etik; atau
d.
melanggar sumpah atau janji.(dibuatkan rumusan tentang sumpah janji setelah kode etik)
Bagian Keempat
Penggantian Anggota Badan Pengawas
(1)
(2)
Pasal 15
Dalam hal Anggota Badan Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka
kekosongan jabatan tersebut diisi dengan anggota pengganti, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah Anggota Badan Pengawas tersebut berhenti atau diberhentikan untuk
dapat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Masa jabatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
untuk 1 (satu) masa periode jabatan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(3)
(1)
Pengangkatan anggota pengganti ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat
persetujuan DPR sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dalam pengangkatan anggota Badan Pengawas.
Pasal 16
Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota
Badan Pengawas yang sedang berjalan, Menteri mengajukan nama calon Anggota
Badan Pengawas masa jabatan berikutnya kepada Presiden untuk diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Bagian Kelima
Direktorat
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Badan Pengawas dibantu oleh 1 (satu) direktorat
yang bertugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis dan administratif.
Direktorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima)
subdirektorat dan 1 (satu ) bagian.
Masing-masing subdirektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) seksi dan bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Pasal 18
Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipimpin oleh seorang
direktur.
Subdirektorat dan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipimpin oleh
kepala subdirektorat dan kepala bagian.
Seksi dan subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipimpin oleh
kepala seksi dan kepala subbagian.
Pasal 19
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah jabatan struktural eselon
IIa.
Kepala subdirektorat dan Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
adalah jabatan struktural eselon IIIa.
Kepala seksi dan Kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
adalah jabatan struktural eselon IVa.
Pasal 20
Direktur, kepala subdirektorat, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bagian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pegawai lainnya dibawah jabatan-jabatan
tersebut adalah pegawai Badan Pengawas berstatus pegawai negeri sipil.
Pembinaan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian.
Pasal 21
Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja direktorat ditetapkan dengan keputusan Menteri
setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
BAB IV
TATA KERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 22
Keputusan Badan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Anggota Badan
Pengawas.
Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara formal
dituangkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas.
Keputusan Badan Pengawas yang mempengaruhi kepentingan masyarakat diumumkan
kepada publik beserta alasannya.
Keputusan Badan Pengawas bersifat final.
Keberatan terhadap Keputusan Badan Pengawas dapat diajukan kepada Badan
Pengawas dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasal 23
Keputusan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang berkaitan dengan wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i, dan huruf l yang mempengaruhi kepentingan masyarakat, ditetapkan
setelah dilakukan dengar pendapat publik.
Ketentuan mengenai tata cara dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas.
Pasal 24
Sidang Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
Dalam hal Ketua Badan Pengawas berhalangan, sidang dipimpin oleh anggota yang
ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas.
Dalam hal Ketua Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
menunjuk salah satu dari anggota, sidang dipimpin oleh anggota yang dipilih diantara
para anggota yang hadir.
Untuk mencapai kuorum, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dihadiri
oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Pengawas.
Pasal 25
Semua unsur di lingkungan Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan
Pengawas maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
BAB V
KODE ETIK
(1)
(2)
Pasal 26
Setiap Anggota atau Pegawai Badan Pengawas harus setia dan taat kepada Negara
Republik Indonesia.
Dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan Anggota dan Pegawai Badan Pengawas
harus senantiasa mementingkan kepentingan negara dan publik daripada kepentingan
pribadi, seseorang atau golongan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(3)
(4)
(5)
Setiap Anggota atau Pegawai Badan Pengawas harus senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan negara.
Setiap Anggota atau Pegawai Badan Pengawas harus bekerja dengan jujur dan tertib
untuk kepentingan negara.
Setiap Anggota dan Pegawai Badan Pengawas dilarang:
a.
memiliki kepentingan pribadi atau keuangan baik langsung atau tidak langsung
dengan pemegang izin atau badan usaha lain yang bergerak di bidang usaha
ketenagalistrikan;
b.
menggunakan untuk keperluan sendiri atau pihak lain informasi yang diperoleh
karena jabatannya selain untuk menjalankan kegiatan Badan Pengawas, kecuali
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga,
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada pihak lain yang
berkaitan dengan jabatannya; atau
d.
menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga,
yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/pemberian tersebut mempunyai
hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau
pekerjaannya.
e.
Larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ada.
BAB VI
SANKSI
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 27
Dalam hal Anggota Badan Pengawas diduga melanggar kode etik sebagaimana
dimaksud pada Pasal 26, Ketua Badan Pengawas membentuk panitia kehormatan yang
terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Badan Pengawas.
Panitia kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mengadakan pemeriksaan
dengan memberikan kesempatan kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan
untuk memberikan pembelaannya.
Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, panitia kehormatan wajib menyelesaikan
pemeriksaan dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Ketua Badan Pengawas
untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri.
Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden
mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat Menteri.
Pasal 28
Pemeriksaan dan pengenaan sanksi kepada Pegawai Badan Pengawas yang diduga
melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN
(1)
(2)
Pasal 28
Kekayaan Badan Pengawas merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
Badan Pengawas wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangundangan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Pengalihan kepemilikan dan/atau penghapusan kekayaan Badan Pengawas dapat
dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 29
Anggaran biaya operasional Badan Pengawas untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain
yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari biaya
penerbitan, pembaharuan dan perubahan izin oleh Badan Pengawas dan iuran tahunan
yang diperoleh dari pemegang izin di wilayah kompetisi.
Besaran iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
kebutuhan biaya operasional Badan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan jumlah
energi tenaga listrik yang dijual.
Besaran biaya izin dan iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggaran biaya operasional Badan Pengawas setiap tahun ditetapkan oleh Menteri
Keuangan atas usul Ketua Badan Pengawas dengan memperhatikan pendapat Menteri.
Pasal 30
Badan Pengawas mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pengelolaan keuangan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Pasal 31
Anggota Badan Pengawas berhak mendapat gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang
sah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan
mempertimbangkan masukan dari Menteri.
Pegawai Badan Pengawas disamping mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri sipil
juga berhak mendapatkan penghasilan lainnya yang sah yang ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Badan Pengawas.
Anggota Badan Pengawas yang berhenti karena meninggal dunia atau habis masa
jabatannya, dan pegawai Badan Pengawas yang pensiun atau alih tugas dapat diberikan
tunjangan prestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri
Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri.
BAB VIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
Pasal 32
Badan Pengawas wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran
kepada Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh
Ketua Badan Pengawas kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.
Pasal 33
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Ketua Badan
Pengawas wajib memberikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:
a.
Menteri mengatur pengadaan fasilitas gedung perkantoran sementara yang digunakan
oleh Badan Pengawas;
b.
fasilitas gedung perkantoran yang definitif wajib tersedia dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR …………………..
TENTANG
BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK
I.
UMUM
Dalam upaya penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan dengan tingkat
harga yang paling ekonomis serta untuk mendorong terciptanya kompetisi pasar tenaga
listrik, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,
Pasal 51 dan Pasal 56 perlu dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik .
Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertujuan untuk memberlakukan
aturan-aturan yang mendorong terciptanya pasar kompetisi di bidang pembangkitan dan
penjualan eceran tenaga listrik, melakukan pengaturan di bidang transmisi dan distribusi
yang secara alamiah merupakan monopoli, termasuk pengaturan pada masa transisi dari
pasar monopoli menuju pasar kompetisi serta melakukan pengawasan pasar tenaga
listrik.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dilakukan secara
mandiri, transparan, dan akuntabel.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan independen dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap keputusan
yang dibuat dan ditetapkan Badan Pengawas tidak dapat dipengaruhi dan terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Wilayah kompetisi adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai wilayah kompetisi di
bidang usaha penyediaan tenaga listrik, baik di sisi pembangkitan maupun di sisi agen
penjualan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Aturan meliputi aturan pasar, codes dan aturan lainnya yang diperlukan untuk mengatur
dan mengawasi penyelenggaraan kompetisi penyediaan tenaga listrik.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 20
Ayat (1)
Terhadap Pegawai Badan Pengawas dikenakan ketentuan kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini meliputi pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa keputusan tersebut tidak dapat
diubah atau dibatalkan oleh Pemerintah.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud kekayaan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dalam ketentuan ini
adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
sumber-sumber lain.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
www.hukumonline.com
Fly UP