...

2013

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

2013
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA FOTOVOLTAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian tingkat
pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam
bauran energi nasional, perlu mendorong pemanfaatan
energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik
oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);
-3. Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor
Kegiatan Usaha Penyediaan
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
5281);
14 Tahun 2012 tentang
Tenaga Listrik (Lembaran
Tahun 2012 Nomor 28,
Republik Indonesia Nomor
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25
Januari2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Keputusan ...
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PEMBELIAN
TENAGA
LISTRIK
OLEH
TENTANG
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA FOTOVOLTAIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
•
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1, Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik yang
selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik adalah pembangkit
listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik
dengan menggunakan modul fotovoltaik.
2. Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik yang selanjutnya disebut
Kuota Kapasitas adalah jumlah maksimum kapasitas PLTS
Fotovoltaik yang dapat diinterkoneksikan pada suatu
sistem/subsistem
Jarlngan
tenaga
listrik
milik
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
3. Panitia Pelelangan Kuota Kapasitas yang selanjutnya
disebut Panitia Pelelangan adalah panitia yang dibentuk
dalam rangka melaksanakan proses pelelangan Kuota
Kapasitas PLTS Fotovoltaik.
4. Dokumen Pelelangan adalah dokumen yang memuat paket
informasi dan tata cara pelelangan Kuota Kapasitas PLTS
Fotovoltaik yang disiapkan oleh PanitiaPelelangan.
5. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang dic:~.jukan untuk
mengikuti pelelangan Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik
sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pelelangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru,
terbarukan, serta konservasi energi.
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
~nergi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah
direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab atas perumusan' dan pelaksanaan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru,
terbarukan, dan konservasi energi.
8. Direktur ...
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya
disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal
yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang ketenagalistrikan.
Pasa12
(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional
melalui pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan,
pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTS
Fotovoltaik.
(2) Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penawaran Kuota
Kapasitas.
\ I
(3) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli
seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS Fotovoltaik
dad badan usaha yang ditetapkan sebagai pemenang lelang
Kuota Kapasitas,
(4) Bada.n usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum
Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang
penyediaan tenaga listrik.
BAB II
HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PLTS FOTOVOLTAIK
Pasa13
(1) Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 untuk semua kapasitas terpasang
ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar
US$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat
per kilo watt hour).
(2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), jika PLTS Fotovoltaik menggunakan modul fotovoltaik
dengan tingkat komponen dalam negeri sekurangkurangnya 40% (empat puluh persen), diberikan insentif
dan ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar
US$ 30 sen/kWh (tiga puluh sen dolru;-,Amerika Serikat per
kilo watt hour).
(3) Ketentuan mengenai tingkat komponen dalam negeri
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(4) Dirjen ...
(4) Dirjen EBTKE melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan
penggunaan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen
dalam negeri sekurang-kurangnya A0°/0 (empat puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan pelaksanaan
penggunaan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen
dalam negeri kurang dari 40°/0 (empat puluh persen), maka
penetapan Kuota Kapasitas dibatalkan.
Pasal4
Harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sudah termasuk seluruh biaya interkoneksi dari PLTS
Fotovoltaik ke titik interkoneksi di jaringan tenaga listrik
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
BABIII
PENAWARAN KUOTA KAPASITAS
PLTS FOTOVOLTAIK
Bagian Kesatu
Kuota Kapasitas
PasalS
(1) Dirjen
EBTKE menyampaikan besaran rencana Kuota
Kapasitas kepada Direktur Utama PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero),
(2) Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
rsengusulkan rincian Kuota Kapasitas sesuai dengan
kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat dengan
memperhatikan
pada
besaran
kuota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen EBTKE, paling
lamb at 60 (enam puluh) hari setelah besaran Kuota
Kapasitas disampaikan.
(3) Dirjen EBTKE menetapkan Kuota Kapasitas dengan
mempertimbangkan usulan rincian Kuota Kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada awal tahun.
Bagian Kedua
:
Mekanisme Penawaran Kuota Kapasitas
Pasa16
(1) Dirjen EBTKE menawarkan Kuota Kapasitas kepada badan
usaha sesuai dengan penetapan Kuota Kapasitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dengan
harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasa13.
(2) Penawaran ...
(2) Penawaran Kuota Kapasitas dengan harga patokan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
mekanisme pelelangan umum.
(3) Dalam hal pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya diikuti oleh 1 (satu) badan usaha, maka
jangka waktu masa pelelangan diperpanjang selama 7
(tujuh) hari kerja.
(4) ?alam hal masa perpanjangan pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah berakhir'dan tetap diikuti oleh
r (satu) badan usaha, maka proses pelelangan dilanjutkan.
Pasal7
(1) Dalam
melaksanakan pelelangan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dirjen EBTKE mempunyai
tugas:
a. membentuk Panitia Pelelangan yang keanggotaannya
berjumlah gasal dan paling sedi19t berjumlah 5 (lima)
orang terdiri atas wakil dari . Direktorat J enderal
Ketenagalistrikan, Direktorat J enderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero);
b. memberi persetujuan atas Dokumen Pelelangan yang
disiapkan Panitia Pelelangan; dan
c. menetapkan badan usaha pemenang pelelangan.
(2) Tugas Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. menyiapkan Dokumen Pelelangan; .
b. menyusun jadwal dan mengumumkan pelaksanaan
pelelangan;
c. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
d. mengusulkan calon pemenang lelang; dan
e. membuat berita acara hasH pelaksanaan pelelangan.
Bagian Ketiga
Persyaratan Pelelangan Umum KU0ta Kapasitas
Pasa18
(I) Peserta pelelangan Kuota Kapasitas dapat diikuti oleh
badan usaha.
(2) Dalam 1 (satu) paket pelelangan, 1. (satu) badan usaha
hanya dapat ikut serta dalam 1 (satu) konsorsium.
PasaI9 ...
Pasal 9
(1) Badan usaha yang dapat mengikuti proses pelelangan
Kuota
Kapasitas
harus
memenuhi
persyaratan
administratif, teknis, dan keuangan.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:
a. pakta integritas;
b. identitas pemohon/akte pendirian Badan Usaha;
c.
profil badan usaha;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
e.
surat perjanjian kemitraan/kerja sarna operasi, apabila
berbentuk konsorsium.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a. rencana
lokasi
pembangunan
yang
telah
memperhitungkan persyaratan teknis penyambungan
yang dilengkapi dengan peta dan koordinat lokasi;
b. jadwal pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik
serta jadwal Commercial Operation Date (COD) PLTS
Fotovoltaik;
c,
proyeksi produksi dan penjualan listrik selama 20 (dua
puluh) tahun;
d. rencana kerja dan anggaran biaya;
e. rancang bangun rinci (Detailed Engineering Design) PLTS
Fotovol taik;
f.
daftar tenaga ahli di bidang PLTS Fotovoltaik,
diutamakan yang mempunyai kemampuan teknis
operasional PLTS Fotovoltaik dengan menunjukkan
pengalaman di bidang pembangunan PLTS Fotovoltaik;
g. struktur organisasi pelaksanaan pembangunan;
h. spesifikasi teknis PLTS Fotovoltaik rneliputi kapasitas
dan jenis modul surya;
;
1.
surat dukungan pabrikan untuk modul fotovoltaik dan
inverter,
j.
apabila menggunakan produk impor wajib melampirkan
surat pernyataan bahwa modul fotovoltaik dan inverter
irnpor yang digunakan telah memenuhi standar
internasional yang dibuktikan dengan sertifikat produk
dari lern baga sertifikasi independen ~
k. apabila menggunakan
rnelarnpirkan:
produk
dalam
negeri wajib
1. forrnulir rekapitulasi perhitungan tingkat kornponen
dalam negeri untuk keseluruhan PLTS Fotovoltaik;
2. surat ...
2. surat pernyataan bahwa modul fotovoltaik dan
inverter produk dalam negeri yang digunakan telah
memenuhi standar teknis yang berlaku di Indonesia
yang dibuktikan dengan sertifikat hasH uji produk
dari lembaga uji; dan
3. surat pernyataan menggunakan produk dalam
negeri untuk komponen selain komponen utama
yang memenuhi standar nasional.
(4) Persyaratan keuangan sebagaimana dhnaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik kecuali perusahaan baru dengan melampirkan
laporan keuangan;
b. jaminan penawaran berupa garansi bank sebesar 2%
(dua persen) nilai total investasi dari bank yang
berstatus Badan Usaha Milik Negara atau bank utama
(prime bank) yang berkedudukan di Jakarta;
c.
surat pernyataan kesanggupan membuka rekening
bersama (escrow account) atas nama Direktorat Jenderal
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan
badan usaha se besar 200/0 (dua puluh persen) dari total
investasi pembangunan PLTS Foto 1Toitaik paling lambat
15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan sebagai
pemenang Ie lang oleh Dirjen EBTKE.
Bagian Keempat
Prosedur Pelelangan Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal10
Dokumen Penawaran harus diunggah melalui website aplikasi
pelelangan Kuota Kapasitas secara elektronik
.
..,
Pasal 11
(1) Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 diunggah dalam 1 (satu) tahap yang terdiri dari dua
sampul, meliputi:
(t.
sampul I berisi persyaratan administratif, teknis, dan'
keuangan;dan
b. sampul II berisi penawaran harga.
(2) Evaluasi penawaran kuota kapasitas mempergunakan
sistem penilaian ambang batas dan harga terendah.
(3) Harga ...
(3) Harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan harga jual tenaga listrik terendah yang
ditawarkan oleh peserta pelelangan, dinyatakan dalam
satuan sen US Dollar per kiloWatt-hour (US$/kWh).
Paragraf 2
Tahapan Pelelangan Umum
Pasal 12
Tahapan pelelangan umum meliputi:
a. Pengumuman pelelangan;
b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pelelangan;
c. Pemberian penjelasan;
d. Pengunggahan Dokumen Penawaran;
e. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran sampul I
dan sampul II;
f. Pembuktian;
g. Penetapan dan pengumuman pemenang pelelangan; dan
h. Masa sanggah.
Pasal 13
(1) Dalam rangka pelelangan Kuota Kapasitas PLTS
Fotovoltaik, Dirjen EBTKE terlebih dahulu mengumumkan
rencana pembangunan PLTS Fotovoltaik melalui media
cetak atau media elektronik.
(2) Panitia Pelelangan mengumumkan pelelangan Kuota
Kapasitas PLTS Fotovoltaik sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya di website Direktorat
Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi,
dan di papan pengumuman Kantor Direktorat Jenderal
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
(3) Pengumuman pelelangan Kuota Kapasitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a. lokasi dan kapasitas kuota PLtS Fotovoltaik yang
dilelangkan;
b. persyaratan peserta;
c. alamatJ website
pendaftaran
dan
pengunduhan
Dokumen Pelelangan serta pengunduhan Dokumen
Penawaran; dan
d. jadwal pelaksanaan pelelangan.
(4) Pelelangan diumumkan sekurang-kurangnya selama 14
(empat belas) hari kalender.
Pasal 14 ...
Pasal 14
(1) Peserta pelelangan melakukan pendaftaran sejak tanggal
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum
batas akhir pengunggahan Dokumen Penawaran.
(2) Heserta pelelangan setelah melakukan pendaftaran dapat
mengunduh Dokumen Pelelangan sejak tanggal pendaftaran
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir
pengunggahan Dokumen Penawaran.
Pasal 15
(1) Panitia
Pelelangan memberikan
Pelelangan secara online.
penjelasan
Dokumen
(2) Penjelasan Dokumen Pelelangan dil9-kukan 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal pengumuman pelelangan Kuota
Kapasitas PLTS Fotovoltaik hari pertama.
(3) Panitia Pelelangan wajib memberikan jawaban atas
pertanyaan yang menyangkut isi Doku~en Pelelangan.
(4) Panitia Pelelangan
Penjelasan.
membuat
Berita
Acara
Pemberian
Pasal 16
(1) Pengunggahan Dokumen Penawaran terdiri atas:
a. Sampul I berisi dokumen administratif, dokumen teknis,
dan dokumen keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa19;dan
b. Sampul II berisi dokumen penawaran harga.
(2) Peserta mengunggah Dokumen Penawaran paling cepat 1
(satu) hari setelah pemberian penjelasan sampai dengan
batas akhir pengunggahan Dokumen Penawaran.
Pasal 17
(1) Panitia
Pelelangan melakukan pembukaan Dokumen
Penawaran Sampul I pada hari yang sarna segera setelah
batas akhir pengunggahan Dokumen Penawaran.
(2) Panitia
Pelelangan
melakukan
.evaluasi
Dokumen
Penawaran Sampul I berdasarkan evaluasi administratif,
teknis, dan keuangan.
~"
(3) Panitia Pelelangan membuat Berita Acara Pembukaan
Dokumen Penawaran Sampul 1.
(4) Panitia ...
(4) Panitia Pelelangan melakukan evaluasi~dan membuat Berita
Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dalam
jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari sejak
tanggal batas akhir pengunggahan Dokumen Penawaran.
(5) Panitia Pelelangan membuat daftar peserta yang 1010s
evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I berdasarkan sistem
penilaian ambang batas.
Pasal18
(1) Panitia Pelelangan membuka Dokumen Penawaran sampul
II yang berisi penawaran harga bagi peserta yang 1010s
sr~leksi sistem penilaian ambang i,batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
(2) Panitia
Pelelangan
melakukan
evaluasi
Dokumen
Penawaran Sampul II dan membuat Berita Acara evaluasi
Dokumen Penawaran Sampul II.
(3) Panitia Pelelangan menyusun peringkat peserta pe1elangan
berdasarkan penawaran harga terendah.
Pasal 19
(1) Panitia Pelelangan mengundang 3 (tiga) badan usaha
peserta pelelangan penawar terendah sesuai peringkat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk
Il}elakukan pembuktian dan/ atau klarif1kasi.
(2) Pembuktian dilakukan atas Dokumen Penawaran Sampul I
dan Sampul II.
(3) Pembuktian Dokumen Penawaran Sampul I dilakukan
dengan cara melihat dokumen asli atau salinan yang
dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta
salinannya.
(4) Apabila hasil pembuktian ditemukan adanya pemalsuan
data, peserta pelelangan dinyatakan gugur.
(5) Pembuktian dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II.
H
i
(6) Peserta lelang penawar terendah yang tidak dapat
membuktikan keaslian data Dokumen Penawaran dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dinyatakan gugur.
(7) Hasil pelaksanaan pembuktian disusun dalam Berita Acara
HasH Pembuktian.
Pasal20 ...
Pasa120
(1) Panitia Pelelangan menyampaikan daftar peringkat
pemenang hasH pelelangan kepada Dirjen EBTKE.
(2) Qirjen EBTKE menetapkan pemenang I?elelangan.
(3) Berdasarkan penetapan pemenang pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Panitia Pelelangan mengumumkan
pemenang pelelangan di website aplikasi pelelangan Kuota
Kapasitas.
Pasal21
(1) Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran dapat
menyampaikan
sanggahan
secara
tertulis
atas
pengumuman pemenang pelelangan kepada Dirjen EBTKE
dalam jangka waktu paling lamb at 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman pemenang pelelangan disertai bukti
t~rjadinya penyimpangan.
.(
(2) Sanggahan dapat diajukan oleh peserta pelelangan baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan
peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur.
(3) Dirjen EBTKE wajib memberikan jawaban tertulis atas
semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
menerima surat sanggahan.
Pasal22
(1) Dirjen EBTKE menyatakan pelelangan gaga! apabila
sanggahan dari peserta pelelangan yang memasukkan
Ookumen Penawaran yang menyatakan Panitia Pelelangan
tidak melaksanakan prosedur pelelangan ternyata benar.
(2) Setelah
pelelangan dinyatakan gagal, maka
Pelelangan memberitahukan kepada seluruh
pelelangan.
'J
Panitia
peserta
BAB IV ...
BABIV
PELAKSANAAN PENUGASAN PEMBELIAN
TENAGA LISTRIK PLTS FOTOVOLTAIK KEPADA
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Bagian Kesatu
.Tata Cara Penugasan
Pasa123
(1) Badan usaha pemenang pelelangan harus menyampaikan
kepada Dirjen EBTKE mengenai bukti setor dana
pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik mela1ui
r~kening bersama (escrow acount) at~s nama Direktorat
Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (4) huruf c pada bank yang berstatus Badan Usaha
Milik Negara atau bank utama (prime bank) yang
berkedudukan di Jakarta paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja sejak penetapan sebagai pemenang pelelangan oleh
Dirjen EBTKE.
(2) Badan usaha dapat menggunakan dana yang disetorkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan
investasi pembangunan PLTS Fotovoltaik setelah mencapai
penyelesaian pendanaan (financial close).
Pasal24
Dirjen EBTKE menyampaikan penetapan pemenang pelelangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah
menyetorkan
dana
pelaksanaan
pembangunan
PLTS
Fotovoltaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada
Menteri c.q. Dirjen Ketenagalistrikan untuk proses usulan
penugasan pembelian tenaga listrik PLTS Fotovoltaik kepada
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Pasa125
(1) Menteri menerbitkan surat penugasan pembelian tenaga
listrik PLTS Fotovoltaik kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dengan tembusan kepada Menteri Negara Badan Usaha
~Jilik Negara.
(2) Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku sebagai persetujuan harga pembelian tenaga listrik
oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Pasal26
(1) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan hasH pelelangan yang
bersifat final.
(2) Harga ...
(2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik
dari PLTS Fotovoltaik dan berlaku selama 20 (dua puluh)
tahun.
(3) f'erjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diperpanjang, termasuk penetapan
harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal27
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari setelah penugasan pembelian
tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik wajib menandatangani
perj anj ian jual beli tenaga listrik dan melaporkan
pelaksanaannya kepada Dirjen EBTKE.
Pasa128
Untuk mempercepat proses pelaksanaan jual beli tenaga listrik
PLTS Fotovoltaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membuat stan dar
perjanjian jual beli tenaga listrik dari PLTSFotovoltaik.
Bagian Kedua
Kewajiban Badan Usaha
Pemenang Pelelangan
Pasa129
(1) Badan
usaha pemenang pelelangan wajib mencapai
penyelesaian pendanaan (financial close) dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan
perjanjian jual beli tenaga listrik.
(2) Badan usaha pemenang pelelangan wajib mulai melakukan
kegiatan pembangunan PLTS Fotovoltaik paling lama 3
(tiga) bulan setelah penyelesaian pendanaan (financial
close).
Pasal30
(1) Badan usaha pemenang pelelangan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Dirjen EBTKE paling banyak 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu)
bulan.
(3) Peringatan ...
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan usulan PT' Perusahaan Listrik
Negara (Persero) atau berdasarkan evaluasL oleh Dirjen
EBTKE.
Pasa131
Dalam hal badan usaha pemenang pelelangan yang mendapat
sanksi peringatan tertulis setelah berakhimya jangka waktu
peringatan tertulis ketiga belum melaksanakan kewajibannya,
maka penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) untuk membeli tenaga listrik"~ dari badan usaha
pemenang pelelangan berakhir.
Pasa132
Dalam hal penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) berakhir se bagaimana dimaksud dalam Pasal 31
maka:
a. perjanjian jual beli tenaga listrik an tara PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) dengan badan usaha berakhir;
b. Dirjen EBTKE mengusulkan kepada' Menteri c.q. Dirjen
Ketenagalistrikan untuk menetapkan penugasan pembelian
tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) yang baru.
Pasa133
(1) Pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik oleh Badan
Usaha pemenang pelelangan, wajib mencapai commercial
operation date (COD) paling lambat dalam jangka waktu 18
(delapan belas) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian
jual beli tenaga listrik an tara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) dengan badan usaha.
(2) Pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik yang tidak
mencapai commercial operation date (COD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diberi perpanjangan waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan dan akan dikenakan
PJ~nurunan
harga pembelian tena:ga listrik dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan
penurunan harga sebesar 3% (tiga persen);
b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6
(enam) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 5%
(lima persen);
c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan
12 (dua belas) bulan dikenakan penurunan harga
se besar 8% (delapan persen).
(3) Apabila ...
- 15 (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) gagal dilaksanakan oleh badan usaha, maka
penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
berakhir dan selanjutnya perjanjian jual beli tenaga listrik
an tara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan
badan usaha berakhir.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Menteri
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
;
Agar~
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal12 Juni 2013
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
JERO WACIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 J u n i 20 13
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 830
Fly UP