...

Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia
Gambaran Umum
Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia
Institute for Criminal Justice Reform
Indonesia
2015
1
Dipersiapkan oleh:
Erasmus A.T. Napitupulu
Researcher Associate
Editor:
Anggara
Senior Researcher Associate
Desain Sampul:
Antyo Rentjoko
Foto:
Gerd Altmann / Creative Commons Deed CC0 - CC0 Public Domain
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Diterbitkan oleh:
Institute for Criminal Justice Reform
Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12530
Phone/Fax: 021 7810265
Email: [email protected]
http://icjr.or.id | @icjrid
2
Kata Pengantar
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan
eksekusi mati terhadap para terpidana mati. Eksekusi gelombang pertama dilakukan pada 18 Januari
2015 dan eksekusi gelombang kedua dilakukan pada 29 April 2015.
Sebelum melakukan eksekusi mati, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan menolak setiap
permohonan grasi dari terpidana mati yang terlibat dalam kasus narkotika. Masalahnya, penolakan
permohonan grasi oleh Presiden pada dasarnya tidak didasarkan atas pertimbangan matang atas
setiap permohonan grasi termasuk mempertimbangkan aspek dan karakteristik khusus dari setiap
pemohon grasi. Selain itu, keputusan penolakan tersebut dilakukan tanpa ada penjelasan yang layak
terhadap penolakan permohonan grasi tersebut. Tanpa membaca permohonan grasi yang diajukan,
Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh
terpidana mati yang terlibat kasus narkotika
Masalahnya, sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP dan juga UU sektoral
lainnya bukanlah sistem yang didesain telah secara paripurna melindungi hak asasi manusia.
Terdapat banyak kelemahan atas sistem peradilan pidana yang saat ini berlaku. Tak heran jika
akhirnya Pengadilan malah menjatuhkan putusan pidana mati terhadap seorang anak yang bernama
Yusman Telambanua. Yusman Telambanua dan Rasulah Hia terindikasi disiksa oleh oknum penyidik
dan kasusnya diduga direkayasa. Selain itu, Yusman dan Rasulah Hia juga tidak mendapatkan
bantuan hukum dan advokat yang layak. Alih – alih menjalankan tugas profesidonalnya dengan baik,
Penasihat Hukum keduanya malah meminta agar Pengadilan menjatuhkan pidana mati terhadap
mereka.
Dalam pantauan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), setidaknya ada 13 UU yang memuat
ancaman pidana mati. Rancangan KUHP yang diserahkan pemerintah ke DPR juga masih memuat
ancaman pidana mati. Bedanya dalam R KUHP, pemerintah berkehendak untuk membatasi
penggunaan pidana mati.
Advokasi untuk menentang hukuman mati di Indonesia masih menemui jalan terjal dan berliku.
Untuk itu ICJR bersama – sama dengan organisasi non pemerintah lainnya berupaya mendorong
pembaharuan KUHAP dan juga mendorong pembaharuan KUHP. Proses pembaharuan saat ini masih
berlangsung di DPR. ICJR juga terus menerus berupaya mendorong pemerintah dan DPR agar
sungguh - sungguh memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana.
Hak atas peradilan yang adil, sebaiknya tidak hanya dituliskan didalam kertas yang berjudul naskah
akademik akan tetapi juga mengalir dalam setiap ketentuan – ketentuan yang mengatur bekerjanya
sistem peradilan pidana.
Jakarta, Juni 2015
Institute for Criminal Justice Reform
3
Daftar Isi
1. Gambaran Umum Eksekusi 2015
5
1.1. Eksekusi Gelombang I
5
1.2. Eksekusi Gelombang II
5
2. Peninjauan Kembali Diperketat Untuk Memperlancar Pidana Mati?
6
3. Problem Pemberian Grasi
7
4. Situasi Undang – Undang di Indonesia
8
5. Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP
9
6. Riset ICJR terhadap 42 Putusan Pidana Mati : Indonesia Jauh Dari Prinsip Fair Trial
10
6.1. Penyiksaan/Intimidasi
11
6.2. Akses terhadap Bantuan Hukum/Advokat
12
6.3. Penggunaan “Saksi Mahkota”: Pelanggaran Prinsip Non Self Incrimination
13
6.4. Penggunaan Saksi Penyidik (Verbalisan): Melanggengkan Kekerasan dalam Praktek Penyidikan
Pidana
13
6.5. Terpidana Mati: Anak dan Remaja
14
6.6. Pelaku Utama Yang (Tak Pernah) Dijerat
15
6.7. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung
15
7. Simpulan dan Rekomendasi
19
7.1. Simpulan
19
7.2. Rekomendasi
19
Profil ICJR
20
4
1. Gambaran Umum Eksekusi 2015
Pada 2015, Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkotika. Seluruh
eksekusi mati diklaim pemerintah sebagai tindakan tegas dan genderang perang terhadap peredaran
narkotika. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa eksekusi mati
merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi generasi mendatang.
1.1. Eksekusi Gelombang I
Eksekusi Gelombang I dilakukan pada Minggu, 18 Januari 2015, dilakukan terhadap enam orang
terpidana mati yang keseluruhannya adalah warga negara asing. Ke-enam terdakwa mati ini adalah
gelombang pertama yang dieksekusi sejak pemerintah membekukan hukuman mati pada 2008 lalu.
Pada Desember 2014 silam, Presiden Joko Widodo menolak seluruh grasi yang diajukan oleh
terpidana mati. Adapun keenam terpidana tersebut adalah :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Marco Archer Cardoso Moreira (WN Brazil)
Namaona Denis (WN Malawi)
Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (WN Nigeria)
Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (WN Belanda)
Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam)
Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI)
Lima terpidana mati di Nusakambangan, ditembak sekitar pukul 00.30 WIB. Mereka adalah Marco
Archer Cardoso Moreira (WN Brazil), Namaona Denis (WN Malawi), Daniel Enemuo alias
Diarrassouba Mamadou (WN Nigeria), Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi
Wijaya (WN Belanda) dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI). Kelimanya baru dikatakan mati
pukul 00.41 WIB atau 10 menit setelah eksekusi.1 Sementara untuk satu terpidana lainnya di
Boyolali, Jawa Tengah, eksekusi dilaksanakan pada pukul 00.46 WIB, atas nama Tran Thi Bich Hanh
(WN Vietnam) baru dinyatkan meninggal dunia pukul 01.21 WIB, atau 35 menit setelah eksekusi.2
1.2. Eksekusi Gelombang II
Eksekusi Gelombang II direncanakan akan dilakukan kepada 10 terpidana mati, namun pada
pelaksanaannya hanya 8 terpidana mati yang dieksekusi. Eksekusi dilakukan pada Rabu, 29 April
tengah malam. Ke-dua terpidana mati yang batal dieksekusi adalah Serge Areski Atlaoui (Perancis)
dan Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina). Eksekusi Gelombang II dilakukan pada Pukul 00.35 WIB, kedelapan terpidana mati kemudian dinyatakan meningga dunia pada Pukul 01.02 WIB.3 Ke-delapan
terpidana mati adalah :
1) Myuran Sukumaran (WN Australia)
2) Andrew Chan (WN Australia)
1
6
Napi
Meninggal
Seketika
Usai
Dieksekusi,
Lalu
Dipastikan
Oleh
Dokter,
Lihat
di
http://news.detik.com/read/2015/01/18/095815/2806406/10/6-napi-meninggal-seketika-usai-dieksekusi-lalu-dipastikanoleh-dokter?n991104466
2
Ibid
Begini suasana sebelum dan sesudah bali nine cs dieksekusi mati, Lihat
http://news.detik.com/read/2015/04/30/152231/2902629/10/begini-suasana-sebelum-dan-sesudah-balinine-cs-dieksekusi-mati
3
5
di
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Martin Anderson (WN Ghana)
Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin (WN Indonesia)
Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol)
Rodrigo Gularte (WN Brasil)
Sylvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria)
Okwudili Oyatanze (WN Nigeria)
2. Peninjauan Kembali Diperketat Untuk Memperlancar Pidana Mati?
Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/20134, pengaturan Peninjauan Kembali
(PK) berubah dalam KUHAP, PK kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali. Menurut MK, kebenaran
materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat
kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. MK mengatakan bahwa untuk alasan
keadilan dalam perkara pidana, manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum), maka
pembatasan PK bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan
kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana
selama ini mendapat tanggapan yang serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan
Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana
karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah
melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi mengatakan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengusulkan untuk
mengubah putusan tersebut.5
Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung mengadakan
pertemuan pada 9 Januari 2015 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM.6 Sebagai jalan keluar untuk
menyelesaikan polemik yang ada, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 20147 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan
peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan
permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih
dari satu kali.
Lahirnya SEMA No 7 Tahun 2014 ternyata telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi.
SEMA No 7 Tahun 2014 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bahwa kejadian ini
merupakan suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi. Mahkamah Agung sendiri tetap pada
keyakinannya bahwa SEMA No 7 Tahun 2014 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum,
4
Lihat
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
pada
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahucap6Maret2014.pdf
5
Putusan
MK
Soal
PK
Berkali-kali
diubah
ini
kata
Menko
Tedjo,
Lihat
di
http://news.detik.com/read/2015/01/03/162828/2793267/10/putusan-mk-soal-pk-berkali-kali-diubah-inikata-menko-tedjo
6
Bahas
PK
Lebih
dari
Sekali,
Menkum
HAM
Undang
Pakar,
Lihat
di
http://www.jawapos.com/baca/artikel/11252/Bahas-PK-Lebih-dari-Sekali-Menkum-HAM-Undang-Pakar
7
Lihat SEMA 7 Tahun 2014 pada http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_07_2014.pdf
6
disamping ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali yang hanya dapat
dilakukan satu kali masih berlaku berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Pada 17 April 2015, gabungan masyarakat sipil yang terdiri atas ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH
Masyarakat dan Setara Institute telah menyerahkan permohonan hak uji materi terhadap SEMA
7/2014 ke Mahkamah Agung, terkait pembatasan pengajuan Permohonan Kembali yang hanya
dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau novum.8
3. Problem Pemberian Grasi
Kewenangan Presiden untuk memberikan Grasi diatur secara umum dalam Pasal 14 ayat (1) UUD
1945. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut mekanismenya dalam UU Grasi. Oleh karenanya,
UU Grasi menjadi parameter untuk menilai tindakan Presiden Republik Indonesia dalam
menggunakan kewenangan grasi-nya.
Namun demikian, terdapat permasalahan fundamental dalam UU Grasi saat ini. Permasalahan
timbul dikarenakan tidak adanya suatu ketentuan yang mewajibkan Presiden Republik Indonesia
secara terang dan jelas untuk:
1) Mempertimbangkan masak-masak tiap permohonan grasi yang masuk, termasuk dalam hal
ini untuk mempertimbangkan aspek dan karakteristik khusus dari tiap pemohon grasi;
2) Memberikan penjelasan yang layak dalam menerima maupun menolak permohonan grasi.
Ketiadaan kaidah kewajiban dimaksud menciptakan suatu potensi besar untuk Presiden Republik
Indonesia menyalahgunakan kewenangannya. Ia bisa saja menerima atau menolak permohonan
grasi yang diajukan kepadanya tanpa melakukan penelitian yang disyaratkan oleh UU Grasi dan/atau
tanpa memberikan pertimbangan yang layak yang dijadikan sebagai alasan dalam mengabulkan atau
menolak grasi, yang mana hal ini menjadi hak bagi masyarakat, dan utamanya bagi pemohon grasi.
Presiden Republik Indonesia saat ini dapat menggunakan kewenangan grasi-nya secara tidak
bijaksana, dan bahkan bertentangan dari tujuan dasarnya.
Grasi bagi Presiden Republik Indonesia adalah suatu kewenangan yang diberikan kepadanya beserta
dengan kewajiban yang melingkupinya. Bagi pemohonnya, grasi merupakan suatu hak yang
pengajuannya ia punyai, sekaligus menjadi pranata untuk menerima ampunan setelah segala jerih
payah yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dirinya layak menerima ampunan. Khusus bagi
pemohon grasi yang menghadapi hukuman mati, grasi menjadi begitu besar dan berharga artinya: ia
dapat diberi kesempatan untuk tetap hidup.
Untuk masyarakat, grasi merupakan suatu keputusan yang bisa menentukan apakah seorang
terpidana tetap menjadi bagian dari masyarakat atau tidak. Jadi, bagi semua pihak, keberadaan
8
Koalisi Anti Hukuman Mati Gugat Surat Ederan MA terkait Pembatasan PK, Lihat di
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/12363731/Koalisi.Anti.Hukuman.Mati.Gugat.Surat.Edaran.MA.
Terkait.Pembatasan.PK
7
penelitian dan pertimbangan yang layak dalam pemberian atau penolakan grasi adalah hal yang
esensial dan tidak dapat diabaikan.
Secara normatif, keberadaan grasi adalah untuk memberikan warna humanisme dalam sistem
pemerintahan. Dasar untuk menerima atau menolak permohonan grasi bukanlah aspek yang bersifat
hukum lagi. Di sisi lain, karena aspek pemeriksaannya adalah mencakup semua pertimbangan yang
non-hukum, maka tiap permohonan grasi yang masuk sudah seyogyanya diperiksa secara rinci oleh
Presiden Republik Indonesia, termasuk pula di dalamnya memeriksa karakteristik unik/spesifik dari
masing-masing pemohon grasi, sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan menolak atau menerima
permohonan grasi yang diajukan, disertai dengan alasan yang layak.
Hanya dengan kecermatan Presiden Republik Indonesia yang demikian, hak masing-masing
pemohon grasi dapat terpenuhi dengan layak. Hanya melalui mekanisme ini juga, sisi humanisme
dalam penyelenggaraan pemerintahan –khususnya dalam hal pemberian grasi– akan terlihat. Tak
ayal, pemohon grasi adalah terpidana, namun tetap saja ia manusia. Do not treat them as numbers.
Treat them as people.
Pada Mei 2015, gabungan masyarakat sipil yang memiliki fokus pada porblem hukuman mati telah
mengajukan Judicial Review UU Grasi ke MK.9 Pertitum dalam permohonan ini meminta MK
memutuskan menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi harus dibaca :
1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung dan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan
permohonan grasinya.
2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi dengan disertai alasan
yang layak.
4. Situasi Undang-Undang di Indonesia.
Undang-Undangan pertama dui Indonesia yang mencamtumkan pidana mati adalah KUHP. KUHP
diterapkan di Indonesia pada masa kolonial belanda, tahun 1918. Belanda sendiri telah
menghapuskan hukuman mati pada 1870. Sejak pengaturan di KUHP, ada beberapa Undang-Undang
yang turut mengatur mengenai hukuman mati. Ketentuan mengenai ancaman hukuman mati
dicantumkan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang masih
mencantumkan hukum mati, sebagai berikut.10
Peraturan Perundang-Undangan
Ketentuan
Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3),
Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444,
Pasal 368 ayat (2).
Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73
Ke1, Ke2, Ke3 dan Ke4, Pasal 74 Ke1 dan Ke2,
Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke1 dan Ke2, Pasal
109 Ke1 dan Ke2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133
ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2,
ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat
KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KU HPM)
9
Uji Materi UU Grasi, Aktivis Perbaiki Pokok Permohonan dan Kedudukan Hukum, Lihat di
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11013#.VXVpMidzXIU
10
Elsam, Menggugat Relevansi Praktik hukuman Mati di Indonesia, Asasi Edisi Nov-Des 2014, hlm 14.
8
UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api
Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewanang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat
Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang
Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang
Pangan
Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat
Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi
UU Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok
Tenaga Atom
UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan
Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian
dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan PerundangUndangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan
terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Korupsi
UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
Pasal 1 (ayat) 1
Pasal 2
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 23
Pasal 479 huruf k ayat (2)
Pasal 479 huruf 0 ayat (2)
Pasal 59 ayat (2)
Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
Pasal 81 ayat (3)
Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
Pasal 83
Pasal 2 ayat (2)
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 41
Pasal 42 ayat (3)
Pasal 6
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 89 ayat (1)
5. Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP
Dari data yang terhimpun, sejak 1987 ada 189 terpidana yang telah dijatuhi pidana mati, dari jumlah
tersebut, sampai dengan Januari 2015,11 masih ada 133 terpidana mati yang menunggu eksekusi
Jaksa Agung.12 Pada 2015 saja sejauh ini sudah dilakukan eksekusi mati terhadap 14 terpidana mati,
keseluruhannya kasus narkotik di Indonesia.
Menjadi catatan bahwa pada 2015, Pemerintah telah berencana untuk melakukan pembahasan
Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahkan Rancangan KUHP berada pada
urutan pertama prolegnas untuk dibahas di DPR. Perlu digarisbawahi bahwa KUHP adalah dasar dari
11
Hukuman Mati Dapat Kurangi Kejahatan, Mitos!, Lihat di http://hukumanmati.web.id/hukuman-mati-dapatkurangi-kejahatan-mitos/
12
133
Terpidana
Mati
Belum
Dieksekusi,
Lihat
di
http://news.okezone.com/read/2015/01/21/337/1095128/133-terpidana-mati-belum-dieksekusi
9
penjatuhan pidana mati, yang menjadi menarik adalah dalam Rancangan KUHP, pemerintah
bertujuan untuk membatasi penggunaan pidana mati.
Pasal 87 RUU KUHP menyatakan bahwa Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya
terakhir untuk mengayomi masyarakat. Kesan pengetatan terhadap pidana mati lalu diejawantahkan
dalam Pasal 89 yang pada intinya mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan
masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
a.
b.
c.
d.
reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
ada alasan yang meringankan.
Kemudian jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji
maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun. Apabila masa percobaan tidak berhasil, barulah pidana mati dapat dilakukan,
setelah grasi yang diajukan oleh terpidana ditolah oleh Presiden.
Tidak sampai disitu, dalam Pasal 90 RUU KUHP, kembali mengatur ketentuan yang menyatakan
bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10
(sepuluh) tahun, bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup.
Melihat prospek yang lebih baik dalam RUU KUHP terkait pidana mati, maka pemerintah
direkomendasikan melakukan moratorium eksekusi pidana mati sampai dengan RUU KUHP rampung
dibahas di DPR, tujuannya untuk menjaga konsistensi kebijakan hukum Pemerintah terkait pidana
mati sebagaimana dalam RUU KUHP.
6. Riset ICJR terhadap 42 Putusan Pidana Mati : Indonesia Jauh Dari Prinsip Fair Trial.
Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 jo. Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan
Sipol), di negara yang masih menerapkan hukuman mati, maka jaminan atas prinsip fair trial menjadi
mutlak diberlakukan. Semua hak yang melekat pada terdakwa dalam proses peradilannya harus
diberikan dan dijamin tanpa ada celah sedikitpun.13 Fair trial menjadi alat uji yang harus dilekatkan
pada praktik peradilan dimana seseorang dituntut dengan hukuman mati. Berdasarkan Laporan
Amnesty International, Indonesia masuk ke dalam beberapa negara yang masih belum menerapkan
prinsip fair trial untuk menjamin hak-hak terpidana mati serta ketentuan internasional lainnya.14
Tak lama setelah Indonesia mengumumkan bahwa fair trial terhadap seluruh terpidana mati telah
dilakukan, negara ini seakan tertampar dengan temuan atas putusan pidana yang dijatuhkan pada
anak atas nama Yusman Telambanua. Tidak hanya atas dasar dirinya seorang anak, kejanggalan
kasus Yusman dan kakak iparnya Rasulah Hia yang juga terpidana mati, menyeruak ke publik.
13
Mufti Makarim, Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan
Perdebatan
Hukum
Di
Indonesia,
Elsam,
Lihat
di
http://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/BEBERAPA-PANDANGAN-TENTANG-HUKUMAN-MATI-DEATH-PENALTY-DANRELEVANSINYA-DENGAN-PERDEBATAN-HUKUM-DI-INDONESIA.pdf
14
Amnesty
International,
Death
Sentences
And
Executions
2014,
Lihat
di
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/0001/2015/en/
10
Yusman dan Rasulah Hia terindikasi disiksa oleh oknum penyidik dan kasusnya diduga direkayasa,
Yusman dan Rasulah Hia juga tidak mendapatkan bantuan hukum dan advokat yang layak. Penasihat
Hukum kedunya malah meminta agar Pengadilan menjatuhkan pidana mati terhadap mereka.
Kasus Yusman dan Rasulah Hia bisa jadi hanya awal dari masalah fair trial lainnya yang belum
terungkap di Indonesia. Standar penjatuhan pidana mati yang telah diatur secara internasional
berdasarkan standar HAM kini jadi tantangan serius bagi Indonesia. Atas dasar tersebut, ICJR
berinisatif untuk melakukan kajian terhadap beberapa putusan hukuman mati guna melihat sejauh
mana prinsip fair trial diperhatikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berikut beberapa
temuan penting :
6.1. Penyiksaan/Intimidasi
KUHAP secara eksplisit tidak memberikan larangan terhadap penyiksaan khususnya untuk
mendapatkan bukti. Tidak adanya konsekuensi hukum dari pelanggaran Pasal 5215 dan Pasal 11716
KUHAP terhadap proses peradilan pidana terutama alat bukti, mengakibatkan Pasal 52 dan Pasal 117
KUHAP hanya merupakan ketentuan normatif yang tidak berdampak pada pembuktian dalam hal
telah dilakukannya penyiksaan. Selain itu, kata-kata “... alat bukti yang sah...” dalam rumusan Pasal
183 KUHAP17 yang seharusnya menjadi dasar larangan penggunaan hasil penyiksaan sebagai bukti di
muka sidang tidak dijabarkan lebih lanjut dalam KUHAP.
ICJR menemui setidaknya dari 42 kasus, ada 11 kasus yang terindikasi terjadi penyiksaan maupun
intimidasi dari aparat penegak hukum. Klaim penyiksaan dan Intimidasi tidak hanya terjadi pada
pelaku saja, namun juga terjadi pada saksi dalam ruang sidang dengan tujuan untuk mempermudah
pembuktian.
Dalam Putusan MA No. 2253 K/PID/2005 dengan terpidana mati Zulfikar Ali, terpidana mati dan
beberapa saksi bahkan memberikan pengakuan telah diintimidasi dan disiksa oleh penyidik, hasilnya,
meraka bersama-sama mencabut keterangan pada saat di BAP. Dalam bukti rekaman persidangan
yang dilampirkan kuasa hukum Zulfikar Ali pada memori kasasi, terungkap bahwa Terpidana mati,
saksi Ginong Pratidina dan saksi Gurdip Singh mencabut BAP dikarenakan adanya “tekanan fisik dan
mental pada tahap penyidikan”.
Pada kasus lain, dalam pertimbangan putusan PK Hillary K. Chimezie dengan putusan No. 45
PK/Pid.Sus/2009,:
Bahwa selalin itu ternyata dalam proses penyidikan terhadap saksi - saksi pendukung yaitu
IZUCHUKWU OKOLOAJA dan MICHAEL TITUS IGWEH yang menerangkan bahwa telah di
lakukan kekerasan dari petugas penyidik, sehingga keterangannya tidak obyektif dan penuh
rekayasa dari petugas dan kenyataannya terhadap saksi mahkota atau saksi yang
mempunyai nilai pembuktiian yang akurat (saksi kunci ) atas nama MARLENA dan
15
Pasal 52 KUHAP : "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa
berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."
16
Pasal 177 KUHAP : "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa
pun dan atau dalam bentuk apapun."
17
Pasal 188 KUHAP : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
11
IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dinyatakan telah meninggal dunia pada
saat di tahanan Polisi;
Hal - hal tersebut di atas perlu dijadikan pertimbangan oleh Majelis Peninjauan Kembali
dalam memutus perkara a quo meskipun secara formil telah di atas sumpah keteranganketerangan dari saksi - saksi yang meninggal dunia tersebu t ;
Dalam kasus yang sama, salah satu Hakim Agung yaitu Timur P. Manurung bahkan memasukkan
alasan adanya intimidasi dan penyiksaan pada saksi yang mengakibatkan saksi meninggal dunia
“... Bahwa kesaksian saksi kunci ke-2 MARLENA/almarhumah juga di persidangan, ternyata
juga hanya dibacakan, namun walaupun dibacakan, ternyata juga tidak mengaitkan pada
Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam kegiatannya , dan kedua saksi aquo yaitu
saksi MARLENA dan saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA, telah meninggal oleh tindak kekerasan
ditahanan Penyidik Polri dan karenanya juga kesaksian in casu tidak dapat di terima ,
apalagi dalam kesaksiannya saksi menyatakan bahwa selama di tahanan Penyidik , saksi
telah menerima intimidasi dan kekerasan pisik ;...”
Penyiksaan dan intimidasi baik terhadap terpidana mati, saksi maupun aparat penegak hukum
terlihat dalam beberapa kasus lainnya.
6.2. Akses terhadap Bantuan Hukum/Advokat
Dalam standar hak asasi manusia salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana adalah
tersedianya akses terhadap bantuan hukum atau advokat secara efektif. Dari 42 putusan terdapat 7
putusan dimana para terdakwa (saat ini terpidana Mati) tidak memiliki advokat, dan umumnya
ketiadaan advokat justru berada ditingkatan penyidikan dan penuntutan, yang merupakan tahap
paling penting dalam mempersiapkan pembelaan. Dari 42 putusan, ada 11 putusan tidak diketahui
apakah terpidana mati memiliki advokat atau bantuan hukum. ICJR mengkategorikan 11 putusan
tersebut diragukan karena dalam putusan terjadi indikasi ketidakhadiran bantuan hukum, misalnya
terjadi persoalan formal dan prosedur pengajuan upaya hukum yang lazim terjadi akibat
ketidaktahuan terpidana mati serta tidak adanya bantuan hukum.
Dalam kasus Zainal abidin dengan putusan No. 503 K/Pid/2002, penasehat hukum baru hadir
mendampingi dirinya beberapa hari setelah pemerikaan/BAP dilakukan.
“Pada halaman depan alinea pertama tertulis pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2000
jam 12.00 Wib. Dst….dan pada bagian akhir halaman 6 BAP dibuat catatan bahwa Terdakwa
pada saat pemeriksaan didampingi oleh Penasehat Hukum, padahal Penasehat Hukum baru
mendampingi Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin pada tanggal 23
Desember 2000 surat kuasa khusus.”
Selain dari ketersediaan bantuan hukum dan advokat, kualitas bantuan hukum juga menjadi isu yang
perlu diperhatikan. Dalam putusan PN Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS, dengan terpidana
mati Rusula Hia dan Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS dengan terpidana mati bernama Yusman
TelaumBanua, Penasihat Hukum keduanya tidak melakukan pembelaan, bahkan dalam pendapat
yang berbeda, Penasihat Hukum kedua terpidana mati yang juga sama yaitu Laka Dodo Laila, SH, MH
dan Cosmas Dohu Amazihono, SH, MH., meminta kliennya untuk dijatuhi hukuman mati.
12
“...Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya terdakwa menyatakan mengakui
kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringanringannya sedagkan Penasihat Hukum terdakwa mempunyai pendapat berbeda yang
memohon kepada Majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman mati karena apa yang
telah dilakukan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis...”
6.3. Penggunaan “Saksi Mahkota”: Pelanggaran Prinsip Non Self Incrimination
Saksi mahkota merupakan alat bukti paling efektif yang dimiliki oleh Jaksa karena dalam beberapa
kasus, Jaksa bahkan tidak memiliki alat bukti maupun saksi lainnya. Dalam kasus-kasus hukuman
mati, Pengadilan harusnya diberikan pilihan bukti lebih banyak untuk memberikan keyakinan lebih
besar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati, daripada hanya untuk memenuhi formalitas
pembuktian semata. ICJR menemukan angka yang cukup tinggi terkait keberadaan saksi mahkota,
dari 42 putusan yang diteliti, 17 putusan diantaranya memuat pertimbangan saksi mahkota.
Dalam Putusan MA No. 2253 K/PID/2005 dengan Terpidana mati Zulfikar Ali, Jaksa mengajukan
Gurdip Singh sebagai saksi mahkota, Gurdiph Singh dipidana dalam kasus yang sama. Dalam memori
kasasi Zulfikar Ali, disebutkan bahwa Gurdiph Singh bersedia melakukan kesaksian atas terpidana
mati Zulfikar Ali dengan iming-iming dari penyidik untuk mendapatkan hukuman ringan:
“...saksi Gurdiph Singh sebagai saksi kunci dalam perkara ini justru mencabut kesaksiannya
dan menyatakan bahwa ia terpaksa menyebut nama Pemohon Kasasi sebagai pemilik Heroin
yang ada pada saksi karena saksi dijanjikan oleh penyidik akan mendapat hukuman ringan
namun justru kesaksiannya diabaikan...”
ICJR melihat bahwa pola penggunaan saksi mahkota sebagai modus untuk “saling memberatkan atau
saling menjebak” tidak hanya ditemukan di kasus Zulfikar Ali saja, dalam putusan PK MA No.
18.PK/Pid/2007 dengan Pemohon PK bernama Humprey Ejike Alias Doctor, kuasa hukum Pemohon
PK menyerahkan surat pernyataan dari salah seorang saksi mahkota dalam kasus Humprey Ejike
Alias Doctor :
“Surat pernyataan dari saksi UGOCHUKINU IBIAM OKORO,tanggal 6 Juni 2004, (sedang
menjalani pidana di LP Cipinang ), yang mengatakan, bahwa KELLY sakit hati kepada
pemohon PK karena curiga kalau pemohon PK yang menjebak KELLY sampai ditengkap polisi
bahkan Pemohon PK dicurigai sebagai orang yang memberi informasi kepada polisi tentang
keterlibatan KELLY dalam masalah narkotika,sehingga dia menjebak pemohon PK dengan
cara menyuruh Ifany menaruh / menyimpan narkotika di restaurant recon dan melapor
kepolisi agar pemohon PK ditangkap polisi”
6.4. Penggunaan Saksi Penyidik (Verbalisan): Melanggengkan Kekerasan dalam Praktek
Penyidikan Pidana
Saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian
menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa
membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk
13
menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. Namun
anehnya dalam beberapa kasus Jaksa malah justru mempersiapkan saksi verbalisan sedari awal.
Dalam putusan MA No. 254 K/PID/2013 dengan terpidana mati Rahmat Awafi Alias Awif Als Drego
dan Krisbayudi Als Kris Bin Suherman, saksi verbalisan dijadikan dasar untuk membuktikan tidak
terjadi penyiksaan, sebelumnya kedua terdakwa yang salah satunya adalah terpidana mati mengaku
disiksa dan diintimidasi. Penggunaan saksi verbalisan yang sudah pasti tidak akan melakukan
pengakuan kemudian dijadikan dasar oleh Jaksa dan Hakim Agung dalam kasus yang sama sebagai
dasar bahwa tidak terjadi tindakan penyiksaan dan intimidasi, sehingga terpidana mati dijatuhi
hukuman mati.
6.5. Terpidana Mati: Anak dan Remaja
Dalam pengamatan ICJR pada 42 putusan, setidaknya terdapat tiga putusan dimana terpidana mati
masih berusia remaja dan berada dibatas kategori anak yang berusia maksimal 18 tahun, ketiga
terpidana mati berusia 19 tahun pada saat melakukan tindak pidana.
Dalam Putusan MA No. 1835 K/Pid/2010 dengan terpidana mati Herri Darmawan Alias Sidong Bin
Firdaus, dirinya dihukum mati karena bersalah melakukan pembunuhan berencana. Pada tingkat
kasasi, permohonannya ditolak oleh MA dan dirinya tetap dijatuhi hukuman mati, namun dalam
putusan tersebut terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung Surya Jaya, yang pada intinya
menyebutkan bahwa :
Terdakwa yang berumur 19 tahun merupakan suatu masa peralihan/transisi dari suasana
psikologis anak memasuki fase remaja . Seorang yang berada pada masa transisi seperti ini
berada pada kondisi emosional yang fluktuatif atau bersifat labil. Perbuatan orang yang
berada pada kelompok ini cenderung dipengaruhi oleh dorongan perasaan/emosiona l yang
sifatnya spontanitas , dan bukan didasarkan pada kesadaran atau suatu keinsyafan atas
suatu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya
Dalam putusan lainnya di tingkatan MA, Scott Anthony Rush terpidana mati dan pemohon PK pada
putusan No. 28 PK/Pid.Sus/2011 memiliki nasib yang lebih baik. Hakim Agung dalam putusan Scott
Anthony Rush ternyata memiliki pandangan berbeda dengan Hakim dalam perkara Herri Darmawan
Alias Sidong Bin Firdaus. Scott Anthony Rush kemudian dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dalam
putusannya, Hakim Agung menyatakan bahwa :
“...namun penjatuhan pidana mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana
tersebut yang masih berusia muda ketika tertangkap yaitu 19 tahun dan kini sudah berusia
26 tahun dengan perannya sebagai orang yang digunakan sebagai media oleh sindikat
kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dengan iming-iming berwisata ke Bali,
dipandang kurang atau tidak memenuhi rasa keadilan sehingga tentang penjatuhan pidana
terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dipertimbangkan aspek perbuatan
dan perannya maupun pelaku/daader yang bersangkutan...”
“Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbilang masih muda usianya yaitu 19
tahun secara yuridis dapat menjadi keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana di
tentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP”
14
Selain dua kasus diatas, terdapat juga Putusan PN Gunung Sitoli No. 08/Pid.B/2013/PN-GS dengan
terpidana mati bernama Yusman TelaumBanua. Dalam pertimbangannya, hakim sama sekali tidak
mempertimbangkan usia Yusman yang masih berusia 19 tahun, bahkan hakim memutus Yusman
dengan pidana mati, lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu semur hidup. Saat ini berkembang fakta
baru bahwa Yusman masih berusia 16 tahun pada saat memulai proses pidana.
6.6. Pelaku Utama Yang (Tak Pernah) Dijerat
Hukuman mati merupakan pidana paling berat di Indonesia, untuk itu pidana ini seharusnya
dijatuhkan pada mereka yang terbukti bersalah dan perannya paling besar dalam suatu tindak
pidana. Untuk kasus-kasus yang terorganisi maupun dilakukan secara bersama-sama, biasanya jaksa
menidentifikasi pelaku utama dalam suatu kejahatan. Namun dalam praktiknya, hukuman mati tetap
dijatuhkan pada terpidana mati yang perannya sangat minim, bahkan tidak ikut dalam perencanaan
kejahatan tersebut. Menariknya, banyak pelaku utama yang justru masih DPO dan belum
tertangkap. Dari 42 putusan terdapat 9 putusan yang menyatakan tersangka lain masih DPO, baik
sebagai pelaku utama atau masih belum diketahui perannya.
Dalam pengamatan ICJR, terdapat beberapa putusan yang terang-terang memposisikan terpidana
mati bukan sebagai pelaku utama, sering kali hal ini diabaikan oleh Hakim dalam persidangan. Dalam
putusan Scott Anthony Rush, terpidana mati dan pemohon PK pada putusan No. 28
PK/Pid.Sus/2011, baru pada tingkatan MA lah perannya yang hanya sebagai kurir dipertimbangkan
oleh majelis Hakim, sebelumnya dirinya dijatuhi pidana mati oleh hakim di tingkat pertama maupun
banding.
Pada kasus lainnya, yaitu kasus narkotika, terdapat kasus Ranni Andriani alias Melisa Aprillia, dalam
Putusan PK No. 11 PK/PID/2002, Pemohon PK Ranni Andriani alias Melisa Aprillia telah menyatakan
bahwa dirinya adalah kurir yang disuruh oleh Terdakwa lain dengan nama Ola dan dirinya pun
pernah menggunakan Pasal 57 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu pasal yang
memungkinkan dirinya sebagai Justice Collaborator, karena dirinya menungkapkan adanya jaringan
pengedar narkotika yang menjerat dirinya sebagai kurir, namun fakta ini tidak dipertimbangkan oleh
Hakim pada tingkat PN sampai dengan Kasasi. Maslaah yang sama juga terjadi dalam kasus Marry
Jane Fiesta Veloso dalam putusan MA No. 987 K/Pid. Sus/2011, Marry Jane divonis dengan pidana
sebagai kurir narkotik, namun sampai saat ini siapa yang menyuruh Marry Jane dan kepada siapa
narkotik Marry Jane tersebut akan diberikan tidak jelas.
6.7. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung
Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Pemaknaan pada Pasal 183 KUHAP mengikat bagi Hakim PN untuk memperhatikan alat bukti dan
pembuktian diruang sidang sehingga menimbulkan keyakinannya. Penjatuhan pidana sepanjang
berat ringannya pidana merupakan tugas utama dari Judex facti yaitu pengadilan tingkat pertama
dan tingkat banding. Judex Facti berwenang untuk memeriksa fakta-fakta yang ada di ruang sidang
sehingga dapat menilai berat ringannya putusan yang dapat dijatuhkan pada terdakwa.
15
Disisi lain, apabila kemudian dalam memeriksa fakta-fakta tersebut terjadi kesalahan penerapan
hukum, maka tugas pemeriksaan beralih ke tangan Judex Juris. Judex Juris berwenang untuk menilai
penerapan hukum dari putusan-putusan hakim di tingkat PN dan Banding. Kasasi bertujuan untuk
mengoreksi terhadap kesalahan putusan dan pengadilan bawah, menciptakan dan membentuk
hukum baru serta pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.18
Pandangan bahwa berat ringannya putusan merupakan domain dari Judex Facti digambarkan dalam
Putusan MA No. 39 PK/Pid.Sus/2011 dengan pemohon PK Hanky Gunawan Alias Hanky, dalam
pertimbangannya, Majelis Hakim MA yaitu M. Imron Anwari, Achmad Yamanie dan M. Hakim Nyak
Pha, memberikan pertimbangan bahwa :
“...Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum
bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang Judex Facti,
bukan wewenang Judex Juris (tidak tunduk pada kasasi)...”
Dalam putusan tersebut, akhirnya Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan Pemohon PK dan
menjatuhkan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 4 bulan kurungan. Pemohon
PK sebelumnya dipidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsidair 4 bulan kurungan di
tingkat PN, lalu 18 tahun penjara dan denda Rp. 600 juta subsidair 6 bulan kurungan di tingkat
Banding, dan di MA dijatuhi pidana mati. Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali menilai tidak
seharusnya Judex Juris dalam hal ini Hakim tingkat Kasasi atau MA menjatuhkan pidana yang lebih
berat.
Namun putusan MA yang menyatakan bahwa berat ringannya putusan bukan merupakan domain
MA tidak berlaku dalam putusan MA lainnya. Dalam putusan No. 15 PK/Pid/2004 dengan pemohon
PK bernama Raheem Agbaje Salami, MA pada tingkat Kasasi menjatuhkan pidana Mati, setelah
sebelumnya di tingkat PN dan Banding Raheem Agbaje Salami dijatuhi pidana Seumur Hidup dan
Pidana 20 tahun penjara. Dalam permohonan PK nya, kuasa hukum Raheem Agbaje Salami
menyatakan bahwa :
“Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Nopember
1999 No: 1195/Pid/1999 tersebut Mahkamah Agung TELAH MELAMPAUI BATAS
KEWENANGANNYA DAN TIDAK MENGURAIKAN SECARA TEGAS MENGAPA Mahkamah Agung
merubah pidana penjara dari 20 tahun yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa
Timur pada tanggal 12 Juli 1999 No:160/Pid/1999/PT.Sby, dengan PIDANA MATI, padahal
perubahan pidana tersebut bukanlah menjadi kewenangan Hakim Agung tingkat Kasasi
dengan demikian Hakim Agung dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi dalam mengambil
putusan telah bertentangan dengan pasal 30 Undang-Undang No 14 tahun I985 tentang
Mahkamah Agung”
Dalam pertimbangannya, Hakim MA yang memeriksa PK Raheem Agbaje Salami menyatakan bahwa:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam
salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)
huruf a, b dan c KUHAP...”
18
Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan,
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, 2008. hlm 539 – 542.
16
Lebih jauh pandangan MA tentang hukuman mati menjadi hal yang menarik. Dalam beberapa
putusan, MA menggunakan alasan konstitusional menjadi dasar MA untuk menganulir hukuman
mati terhadap seorang terdakwa atau terpidana mati. Namun inkonsistensi terhadap pemikiran ini
terlihat ketika ada beberapa kasus lain yang justru menekankan bahwa hukuman mati masih
konstitusional di Indonesia. Dalam putusan Hanky Gunawan Alias Hanky, Hakim MA
mempertimbangkan :
 Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3 : “everyone has the right to life,
liberty and security of person”. Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan
dan keselamatan sebagai individu.
 Hukuman MATI bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan
melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi :
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan
persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan
oleh siapa pun”.
 Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun
dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk
dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan
Hakim/Putusan Pengadilan.
 Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim
dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara No. 455 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28
November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka
beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan
Kembali ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut
Majelis Peninjauan Kembali, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya No.256/Pid/2007/PT.SBY., tanggal 11 Juli 2007 jo putusan
Pengadian Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY., tanggal 17 April 2006 dan
Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut ;
Pertimbangan atas dasar konstitusionalitas hukuman mati dan hak asasi manusia juga pernah
digunakan dalam kasus lainnya, dalam putusan PK Hillary K. Chimezie dengan putusan No. 45
PK/Pid.Sus/2009.19 Dalam salah satu pertimbangannya di halaman 105 Majelis PK memberikan
pertimbangan:
“Bahwa terlepas dari semua uraian-uraian tersebut di atas, mengenai amar putusan Judex
Juris terhadap Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan (berupa) hukuman mati ,
majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 28 A UndangUndang Dasar 1945 (Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya) selain itu bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (1) jo . Pasal 4 UndangUndang No.39/1999 tentang Hak azasi Manusia 10 Declaration of Human Right article 3:
19
Arsil, Pembatalan Hukuman Mati oleh MA atas Dasar Inkonstitusionalitas Pidana Mati : Anotasi Atas
Beberapa Putusan Penting Mahkamah Agung, LeIP, 2012.
17
“everyone has the right of life, liberty and security of person, artinya : setiap orang berhak
atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu ; ”
Dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim MA mempertimbangkan bahwa dalam perkara tersebut
terdapat dugaan penyiksaan serta rekayasa bukti yang dilakukan oleh penyidik. Dalam putusan
tersebut kemudian terjadi dissenting opinion oleh Hakim Agung Timur P Manurung, atas dasar
ditemukannya bukti rekayasa kasus dan penyiksaan, Hakim Agung Timur P Manurung berpendapat
bahwa pemohon PK harusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan. Namun 2 orang hakim agung
lainnya memutuskan untuk mengubah sanksi yang dijatuhkan kepada Terpidana mati dari pidana
mati menjadi 12 tahun penjara. Putusan PK ini diputus pada tanggal 6 Oktober 2010, hampir setahun
sebelum putusan Hanky Gunawan, dengan ketua majelis yang sama dengan PK Hanky Gunawan,
yaitu Imron Anwari dan Timur P Manurung dan Suwardi sebagai anggota-anggota majelis.20
Hal yang perlu diperhatikan adalah MA memberikan pertimbangan Inkonstitusional hukuman mati
dalam Putusan PK Hanky Gunawan pada tanggal 16 Agustus 2011, dan sebelumnya dalam putusan
PK Hillary K. Chimezie pada tanggal 6 Oktober 2010 berbeda jauh dengan putusan PK MA pada 5 juli
2012 atas pemohon PK Very Idham H alias Ryan dengan putusan PK No. 25 PK/Pid/2012 yang
berselang hanya sebelah bulan. Dalam putusan PK Very Idham H alias Ryan, MA menolak menganulir
hukuman mati dirinya dengan alasan apapun, majelis hakim putusan tersebut terdiri dari Artidjo
Alkotsar sebagai ketua majelis dan Salman Luthan serta T. Gayus Lumbuun sebagai anggota
majelisnya.
Penolakan Hakim MA terhadap pandangan bahwa hukuman mati adalah inkonstitusional dan
melanggar hak asasi manusia tersebar dalam beberapa putusan. Dalam putusan PK No. 38
PK/Pid.Sus/2011 dengan pemohon PK Myuran Sukumaran, MA menolak PK darinya dengan alasan
bahwa hukuman mati masih dapat diberlakukan di Indonesia. Hal yang menarik adalah karena Hakim
dalam perkara Myuran Sukumaran yaitu M. Imron Anwari, Suwardi dan Achmad Yamanie adalah
Hakim MA yang sama yang menganulir hukuman mati dengan alasan inkonstitusional dan melanggar
hak asasi manusia dalam Putusan PK Hanky Gunawan (Hakim Agungnya adalah M. Imron Anwari,
Achmad Yamanie dan M. Hakim Nyak Pha) dan putusan PK Hillary K. Chimezie (Hakim Agungnya
adalah M. Imron Anwari, Suwardi dan Timur P. Manurung). Dalam putusannya, Majelis Hakim MA
menyatakan bahwa :
“...Bahwa walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998
menyatakan bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup dan berdasarkan Undang-Undang
No. 12 Tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik pada bagian III Pasal 6 ayat (1) menyatakan setiap manusia berhak atas hak
untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang
pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, akan tetapi dalam ayat (2)
menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan
hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius
sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut ;...”
20
Ibid
18
Keanehan ini ternyata tidak terjadi hanya dalam putusan PK Myuran Sukumaran, dalam putusan
lainnya juga terdapat kejanggalan terkait inkonsistensi Hakim MA. Dalam putusan PK No. 144
PK/Pid.Sus/2011 dengan pemohon PK Okwudili Ayotanze. Hakim kemudian menolak permohonan
PK tersebut pada tanggal 4 Januari 2012, atau sekitar lima bulan setelah putusan Hanky Gunawan,
dengan Majelis Hakim M. Imron Anwari, Suwardi, SH dan Achmad Yamanie. Lalu putusan Kasasi No.
1069 K/Pid/2012 dengan terpidana mati Asep Dudung Budiman, tertanggal 8 Agustus 2012 atau
kurang lebih setahun setelah putusan Hanky Gunawan. Asep Dudung Budiman dijatuhi hukuman
mati sampai dengan tingkat kasasi, meskipun menggunakan dasar kasasi yang sama yaitu hak asasi
manusia, namun Hakim MA yang terdiri dari dua hakim agung yang sebelumnya dalam putusan
Hanky Gunawan menyatakan hukuman mati inkonstitusional, yaitu Hakim Nyak Pha dan Achmad
Yamanie, memperkuat putusan Pengadilan sebelumnya dengan tetap menjatuhkan hukuman mati.
7. Simpulan dan Rekomendasi
7.1. Simpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
1. Pada dasarnya hukum acara pidana di Indonesia tidak membedakan standar proses peradilan
bagi orang - orang yang diancam pidana mati. Hampir semua ketentuan yang terdapat dalam
hukum acara pidana di Indonesia memberikan standar peradilan yang sama antara proses
peradilan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati dan tersangka/terdakwa pada
kasus-kasus lainnya.
2. Masih ditemukannya permasalahan penerapan prinsip fair trial dalam peradilan pidana di
Indonesia, khusus bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati. Hal tersebut dapat
terlihat dari masih banyaknya persolan yang ditemukan dalam berbagai putusan pidana yang
menjatuhkan pidana mati, persoalan-persoalan tersebut tampak menyeluruh dan berulang,
seperti kehadiran akses bantuan hukum yang efektif, minimnya pembuktian dari jaksa,
penyidikan yang eksesif, sampai dengan inkonsistensi putusan hakim.
3. Problem administratif dan masih diutamakannya kepentingan formil dari pada mencari
kebenaran materil sangat kental dengan dikeluarkannya beberapa aturan oleh Mahkamah
Agung. Dikeluarkannya SEMA 7/2014 dan aturan lainnya yang memberikan batasan-batasan
serta hambatan kepada pencari keadilan menjadi persoalan serius yang masih perlu untuk
dibenahi.Rekomendasi
7.2. Rekomendasi
Dari kesimpulan diatas didapat beberapa rekomendasi, yaitu :
1. Mendesak pemerintah untuk melakukan review ulang pada semua putusan pengadilan yang
menjatuhkan pidana mati, harus dipastikan bahwa semua putusan sudah sesuai dengan prinsip
fair trial dan prinsip universal terkait penjatuhan pidana mati.
2. Mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium eksekusi bagi terpidana mati dan
penjatuhan pidana mati selama masih belum adanya hukum acara pidana yang sesuai standar
fair trial. Setidaknya pemerintah harus segera melakukan pembahasan dengan segera terkait
perubahan KUHAP untuk memberikan standar baru bagi proses peradilan pidana terhadap
tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati.
19
3. Mendesak Mahkamah Agung untuk segera mencabut SEMA 7/2014 yang memberikan batasanbatasan serta hambatan kepada pencari keadilan. Peninjauan Kembali (PK) seharusnya diatur
lebih komprehensif dalam KUHAP atau UU khusus mengenai Peninjauan Kembali sehingga tidak
menimbulkan pembatasan terhadap hak terpidana mati seperti pengaturan saat ini.
Profil ICJR
Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang
memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi
hukum pada umumnya di Indonesia.
Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi
hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan
peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan
juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana
sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis
dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan
kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis
guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan
hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui
menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar
apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang
berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo
non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.
Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi
lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih
luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkahlangkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule
of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan
pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR
Sekretariat
Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530
Phone/fax (62-21) 7810265
e: [email protected]
w: http://icjr.or.id
t: @icjrid
20
21
Fly UP