...

KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN
KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN
Rodliyah*
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Abstract
The government must accord special legal protection for pregnant and lactating female prisoners. Act Nr.
2/Pnps/1964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act
does not yet reflect the sense of justice, humanity, and protection. Capital punishment for women must be
reviewed. In a number of countries capital punishment for women has been abolished. In addition, several
international legal instruments calling for abolishment of capital punishment for women are extant. In
addition, the review of capital punishment for women stands upon the spirit that the implementation of
capital punishment must not be applied too broadly in order to ensure that the objective of punishment
would not go in a wrong way.
Keywords: criminal law policy, women, capital punishment.
Intisari
Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya yang
sedang hamil dan menyusui, tidak dapat disamaratakan dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 2/
Pnps/1964, telah mengatur norma pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan, akan tetapi aturan ini
belum mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Kebijakan pidana mati terhadap
perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang. Di banyak negara ditemukan penerapan pidana
mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap perempuan. Selain itu, berbagai
ketentuan-ketentuan hukum internasional juga cenderung melarang pidana mati untuk perempuan.
Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari semangat bahwa penerapan
hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum
pidana itu sendiri.
Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, perempuan, pidana mati.
Pokok Muatan
A. Pendahuluan................................................................................................................................ B. Pembahasan................................................................................................................................ 1. Pemidanaan terhadap Perempuan......................................................................................... 2. Pidana Mati dalam Lintasan Sejarah.................................................................................... 3. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Perempuan dalam Perspektif Indonesia dan Perbanding an.......................................................................................................................................... C. Penutup....................................................................................................................................... *
Alamat korespondensi: [email protected]
70
71
71
74
77
80
70
MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186
A. Pendahuluan
Secara biologis, perempuan dan laki-laki
memang tidak sama. Akan tetapi sebagai makhluk
jasmani dan rohani yang diperlengkapi dengan akal
budi dan kehendak merdeka, kedua macam insan
itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya
adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk
berkembang. Namun dalam kenyataannya, baik
di negara maju maupun di negara berkembang,
perempuan dianggap sebagai warga negara kelas
dua yang selalu mengalami kesulitan untuk dapat
menikmati hak yang dimilikinya. Jawaban untuk
pertanyaan sejak kapan perempuan dikategorikan
sebagai “kelamin kedua” yang berada di bawah
subordinasi laki-laki, antara lain dapat dicari
pada pelacakan kaum arkeolog yang meneliti
kehidupan dan kebudayaan penduduk pada zaman
pra-sejarah.
Hasil penelitian di bidang antropologi
menunjukkan bahwa pada zaman paleolitikum,
sebuah periode yang sangat panjang dan
berakhir pada sekitar tahun 12.000 S.M.,
manusia merupakan pengumpul pangan dan
pemburu hewan serta ikan. Mengingat mata
pencaharian utamanya sebagai pemburu (hunter),
maka muncul konsep man the hunter yang
menunjukkan bahwa hanya laki-laki saja yang
melakukan pekerjaan berburu. Akibatnya banyak
antropolog mengartikan istilah man (manusia)
sinonim dengan male (laki-laki). Dalam hal ini
berburu tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi,
melainkan sebagai keseluruhan pola aktivitas
kehidupan kaum laki-laki.
Orang tua, termasuk kaum ibu yang pada
umumnya menerima keunggulan laki-laki sebagai
sesuatu yang wajar, secara tidak terasa telah
menanamkan sifat superioritas laki-laki kepada
anak-anaknya sejak usia dini. Hal ini tercermin
pada ungkapan atau pepatah, “Anak laki-laki tidak
boleh menangis”, “Berbuatlah seperti anak lakilaki”, atau “Ia anak laki-laki yang sesungguhnya”.
Ungkapan terakhir itu biasanya disampaikan
1
oleh seorang ayah yang menilai bahwa anaknya
memenuhi standar sifat anak laki-laki. Dalam
bahasa Jawa terdapat ungkapan: mikul dhuwur,
mendhem jero (memikul tinggi, menanam dalam).
Ungkapan ini bermakna anak laki-laki harus dapat
mengangkat derajat orang tuanya. Sebaliknya,
anak perempuan sering disebut satru mungging
cangklakan (seteru pakta ketiak), artinya anak
perempuan merupakan beban berat bagi orang
tuanya. Anak perempuan boleh bermain seperti
anak laki-laki, misalnya memanjat pohon, tetapi
hanya sampai waktu yang terbatas, selanjutnya ia
tidak diizinkan lagi. Anak perempuan diizinkan
berpakaian seperti anak laik-laki, sehingga seakanakan tercipta mode uniseks, sedangkan laki-laki
yang tidak diperkenankan memakai pakaian
perempuan. Seandainya ada yang melakukan,
maka hal itu dinilai tidak normal. Contoh-contoh
tersebut menunjukkan bahwa secara tidak disadari
pusat pendidikan keluarga, dalam melakukan
enkulturasi, ikut memperkuat kultur maskulin.
Dikotomi perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tetap berlangsung, sehingga perempuan
selalu dibayangi oleh superioritas laki-laki dan
menyadari bahwa statusnya adalah sebagai konco
wingking (teman di garis belakang) dan sebagai
sosok yang swarga nunut, neraka katut (kalau
suami masuk surga, istri ikut dan suami masuk
neraka, istri terseret). Namun demikian dalam
masyarakat, laki-laki dan perempuan sama-sama
mempunyai peranan yang penting yang tidak
dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam era
globalisasi informasi dan teknologi saat ini. Isu
mengenai perempuan dalam peranan, fungsi dan
masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya
menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat
relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam.
Kartini Syahrir mengatakan bahwa, perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang
luas, dengan atau tanpa pendidikan formal yang
tinggi, semakin banyak jumlahnya dewasa ini.1
Keikutsertaan perempuan Indonesia dalam
Mely G. Tan, 1991, Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3.
Rodliyah, Kebijakan Pidana Mati terhadap Perempuan
berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik,
menjadikan mereka lebih tanggap terhadap
berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya.
Di samping itu, peningkatan teknologi yang
begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak
mau mendorong semakin terbukanya wawasan
pemikiran kaum perempuan di Indonesia. Dengan
demikian konsep lama tentang perempuan sebagai
“konco wingking” akan semakin ditinggalkan
dengan semakin meningkatnya peranan perempuan di luar rumah.
Berbagai peran yang disandang oleh perempuan akan menambah kemajuan bagi kaum
perempuan untuk meraih prestasi yang diinginkannya. Namun di sisi lain jamaknya peran ini
akan menimbulkan suatu dampak yang negatif.
Dengan semakin terbukanya perempuan melakukan kegiatan di luar rumah, maka kemungkinan
perempuan melakukan hal-hal yang menyimpang
semakin besar, misalnya melakukan tindak pidana.
Dari pemberitaan media massa dapat kita lihat
pemberitaan kasus korupsi Inong Malinda dan
Unun Nurbaeti yang masih dalam proses peradilan
pidana.
Data statistik menunjukkan bahwa setiap
tahun terjadi peningkatan jumlah tahanan dan
narapidana perempuan. Tahanan perempuan pada
tahun 2004 sebanyak 1.702 orang, tahun 2005
berjumlah 2.293 orang, tahun 2006 berjumlah
2.256 orang, tahun 2007 naik menjadi 2.702 orang.
Sedangkan jumlah narapidana perempuan juga
menunjukkan peningkatan, tahun 2004 berjumlah
1.905 orang, tahun 2005 berjumlah 2.300 orang,
tahun 2006 berjumlah 2.742 orang dan pada tahun
2007 naik menjadi 3.391 orang.2
Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya
kaum laki-laki saja yang melakukan kejahatan
namun kaum perempuan dapat melakukan kejahatan. Dengan demikian, akan menimbulkan permasalahan yuridis bagi mereka, sehingga hukum
2
71
dituntut untuk mampu melakukan fungsinya,
baik sebagai alat rekayasa sosial (a tool of social
engineering) maupun sebagai alat pengontrol
sosial (a tool of social control). Sebagai sebuah
negara hukum sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, bangsa Indonesia mempunyai
tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang
sejahtera, aman, tentram, tertib, adil dan makmur
bagi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya
menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian
hukum yang mampu memberikan pengayoman
dan perlindungan kepada masyarakat, salah
satunya adalah terhadap perempuan pelaku tindak
pidana.
B. Pembahasan
1. Pemidanaan terhadap Perempuan
Perlindungan dan pengayoman terhadap
perempuan pelaku tindak pidana tidak bisa
disamaratakan dengan pelaku tindak pidana lakilaki, karena secara kodrati laki-laki dan perempuan
memang berbeda. Dalam Al Quran surat Ali Imran
ayat 36 Allah berfirman, “Dan laki-laki itu tidaklah
sama dengan perempuan”. Sesungguhnya tanpa
dalil lain ayat ini sudah cukup untuk memberi
garis perbedaan yang tegas antara perempuan dan
laki-laki. Tetapi, karena kasih sayang Allah kepada
hamba-Nya, sampai hal-hal kecil pun, perbedaan
itu dijelaskan kepada kita. Dalam surat lain Allah
berfirman (Surat Al-Baqarah ayat 228), “Akan
tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada istrinya”.
Suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam
surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, “Kaum
laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang
lain (perempuan). Ayat ini secara tegas dan jelas
Ditjenpas, “Data Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI”, http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content
&task=view&id=34&Itemid=45, diakses 3 November 2008.
72
MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186
menyatakan bahwa laki-laki lah yang memimpin
perempuan. Ini berarti laki-laki harus mengurus,
menjaga dan melindungi perempuan. Laki-laki
dan perempuan adalah sosok yang berbeda dalam
banyak hal, baik perbedaan fisik maupun psikis.
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini
terefleksikan dari bentuk maupun fungsinya,
cara menghadapi masalah, cara menyelesaikan
masalah, kebiasaan sehari-hari, sampai aktivitas
dalam rumah tangga.
DePorter dan Hernacki menyatakan bahwa
otak manusia itu mempunyai 3 bagian dasar yakni
batang atau “otak reptil”, sistem limbik atau “otak
manusia”, dan neokorteks. Setiap bagiannya
berkembang pada waktu yang berbeda dalam
sejarah evolusi kita. Masing-masing bagian juga
mempunyai struktur syaraf tertentu dan mengatur
tugas-tugas yang harus dilakukan.3
Otak reptil laki-laki cenderung lebih aktif.
Otak reptil berkaitan dengan insting mempertahankan hidup, dorongan untuk berkembang. Ketika
merasa pada zona yang tidak aman, otak reptil
ini bangkit dan bersiaga atau melarikan diri dari
bahaya. Sedangkan perempuan lebih cenderung
pada sistem limbik. Sistem limbik ini fungsinya
bersifat emosional dan kognitif; yaitu menyimpan
perasaan. Dengan adanya dominasi struktur pada
laki-laki yang demikian, dapat menjelaskan lakilaki dapat lebih bersikap logis dan lebih kasar
dibanding perempuan sedangkan perempuan lebih
dominan menggunakan perasaan.4
Selain itu pengalaman (kondisi) perempuan
pada saat-saat tertentu mengalami suatu gejolak
emosional dan psikis. Sejak usia balig, perempuan
sudah terbiasa didera nyeri dan stres disebabkan
oleh perubahan kondisi menjelang haid alias
menstruasi. Nyeri karena datang bulan itu,
seringkali datang bersamaan dengan gejolak emosi
dan stres. Hal ini sering disebut sebagai sindrom
pramenstruasi (premenstruation syndrome, PMS).
5
6
7
3
4
Tegangan pramenstruasi (prementrual tension) merupakan keluhan-keluhan yang biasanya
mulai satu minggu sampai beberapa hari sebelum
datangnya haid, dan menghilang sesudah haid
datang, walaupun kadang berlangsung terus
sampai haid berhenti. Gejala-gejala yang tidak
seberapa berat banyak dijumpai, terutama pada
perempuan berumur antara 30 dan 45 tahun.
Keluhan-keluhan terdiri atas gangguan emosional
berupa iritabilitas, gelisah, insomnia, nyeri kepala,
perut kembung, mual, pembesaran dan rasa nyeri
pada mamma, dan sebagainya; sedang pada kasuskasus yang berat terdapat depresi, rasa ketakutan,
gangguan konsentrasi, dan peningkatan gejalagejala fisik tersebut di atas.5
Nyeri haid dalam ilmu kedokteran disebut
dengan istilah dismenoria mungkin merupakan
suatu gejala yang paling sering bagi perempuan
dan gangguan ini sifatnya subjektif, berat atau
intensitasnya sukar dinilai meskipun frekuensi
dismenoria cukup tinggi. Penyakit ini sudah lama
dikenal, namun sampai sekarang belum dapat
dipecahkan.6
Pada masa-masa kehamilan, perempuan
mengalami suatu perubahan baik secara fisik
maupun psikis, meskipun secara umum keadaan
mereka baik, namun sering dijumpai kelabilan
emosional yang terlihat pada perubahan perasaan
perempuan hamil. Perubahan perasaan dan
peningkatan sensitifitas terhadap orang lain
akan membingungkan dirinya sendiri dan orang
sekitarnya, antara lain mudah tersinggung,
menangis tiba-tiba, meledakkan kemarahan, serta
perasaan suka cita silih berganti hanya karena
suatu masalah kecil atau bahkan tanpa masalah
sama sekali.7 Lebih lanjut dikatakan bahwa
penyebab perubahan perasaan atau mood ini
kemungkinan disebabkan oleh perubahan
hormonal dalam kehamilan, hampir sama seperti
premenstrual syndrome atau selama menopause
Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, 1999, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, Kaifa, Bandung, hlm. 26.
Ibid., hlm. 28.
Pandapotan Simanjuntak, 2005, Ilmu Kandungan, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, hlm. 232.
Ibid., hlm. 229.
Yuni Kusmiati, et al., 2009, Perawatan Ibu Hamil (Asuhan Ibu Hamil), Fitramaya, Yogyakarta, hlm. 75.
Rodliyah, Kebijakan Pidana Mati terhadap Perempuan
sehingga menimbulkan rasa takut terhadap nyeri
melahirkan (sakit pada saat melahirkan). Perubahan
perasaan ini masih akan dialami perempuan ketika
masa menyusui, masa membesarkan dan mendidik
anak. Setelah kelahiran bayi, wanita kadangkadang kurang tidur karena harus mengurusi dan
menyusui bayinya dan karena harus mengurus
berbagai masalah rumah tangga yang datang silih
berganti.
Perbedaan tersebut merupakan karunia Allah
sehingga tidak seharusnya dikonfrontasikan. Allah
berfirman di dalam Al Qur’an surat An-Nisa’
ayat 32:
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu
lebih banyak dari sebagian lain. (karena) bagi
orang laki-laki ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan bagi para perempuan
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.
Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan
memang berbeda. Keduanya memiliki perbedaan
yang sangat mendasar. Karena itu seharusnya
diperlakukan secara berbeda dan khusus pula,
termasuk dalam hal perempuan melakukan tindak
pidana. Mengingat hal-hal tersebut di atas perlu
kiranya dikaji dan dipikirkan lebih lanjut mengenai
masalah perempuan dalam hal mereka melakukan
tindak pidana atau melakukan kejahatan, termasuk
dalam perlindungan maupun perlakuan hukum
terhadap perempuan pelaku tindak pidana yang
tentunya perlu diingat harkat, sifat, dan kodrat
yang dimilikinya.
Di sini tidak berarti bahwa perempuan sebagai
pelaku kejahatan harus mendapat perlakuan yang
istimewa atau perlakuan khusus dalam proses
peradilan pidana, akan tetapi perlu ada pemikiran
dan tindak lanjut mengenai hal-hal yang sifatnya
spesifik dalam diri perempuan. Hal ini sesuai
dengan tujuan dari sistem peradilan pidana yang
dalam jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku
8
73
tindak pidana, tujuan jangka menengah yaitu
pengendalian kejahatan maupun dalam jangka
panjang yang berupa terciptanya kesejahteraan
masyarakat.
Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu
sarana untuk menanggulangi tindak pidana
merupakan persoalan kebijakan. Sebagai
suatu kebijakan, menurut banyak ahli hukum
pidana, penggunaan hukum pidana harus
mempertimbangkan banyak hal. Mengenai hal
tersebut Muladi mengatakan, bahwa penggunaan
hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan
secara etis harus mempertimbangkan:8
1. Jangan menggunakan hukum pidana
dengan secara emosional untuk melakukan
pembalasan semata-mata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan
untuk memidana perbuatan yang tidak jelas
korban atau kerugiannya.
3. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai
suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai
dengan cara lain yang sama efektifnya dengan
penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.
4. Jangan memakai hukum pidana apabila
kerugian yang ditimbulkan oleh pemidanaan
akan lebih besar daripada kerugian yang
diakibatkan oleh tindak pidana yang akan
dirumuskan.
5. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil
sampingan (by product) yang ditimbulkan
lebih merugikan dibanding dengan perbuatan
yang akan dikriminalisasikan.
6. Jangan menggunakan hukum pidana apabila
tidak didukung oleh masyarakat secara kuat.
7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila
penggunaannya diperkirakan tidak dapat
efektif (unenfor-ceable).
8. Hukum pidana harus uniform, unifying and
universalistic.
9. Hukum pidana harus rasional.
10. Hukum pidana harus menjaga keserasian
antara order, legitimation and competence.
11. Hukum pidana harus menjaga keselarasan
antara social defence, procedural fairness
and substantive justice.
12. Hukum pidana harus menjaga keserasian
antara moralis komunal, moralis kelembagaan
dan moralis sipil.
Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm. 102-103.
74
MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186
13. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan.
14. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus
mempertimbangkan secara khusus skala
prioritas kepentingan pengaturan.
15. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana
represif harus didayagunakan secara serentak
dengan sarana pencegahan yang bersifat nonpenal (prevention without punishment).
Jadi, penggunaan sarana hukum pidana untuk
menanggulangi kejahatan harus dilakukan secara
hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan
berbagai hal. Menurut Herbert L. Packer apabila
penggunaan sanksi pidana diterapkan secara
serampangan atau secara menyamaratakan
(indiscriminately) dan dilakukan secara paksa
(coercively) maka sarana pidana tersebut akan
menjadi suatu pengancam yang utama. Namun
sebaliknya apabila diterapkan secara providently
dan humanely maka sarana pidana tersebut akan
menjadi prime guarantor.9 Merujuk pada pendapat
Packer, sudah selayaknya kebijakan pidana bagi
perempuan tidak disamaratakan dengan kebijakan
pidana bagi laki-laki.
2. Pidana Mati dalam Lintasan Sejarah
Pidana mati merupakan salah satu bentuk
hukuman yang telah ada dan dipraktikkan terhadap
berbagai macam kejahatan dan merupakan salah
satu bentuk hukuman yang paling tua. Sejarah
panjang pidana mati berakar dari tradisi lex
talionis. Lex talionis berasal dari bahasa latin dari
kata lex (hukum) dan talionis dari kata retalion
(pembalasan).10 Lex talionis mempunyai akar
dari kitab suci dalam hal ini adalah Kitab Taurat
(kitab Musa), Injil maupun dalam Al Qur’an yang
kemudian juga diadopsi oleh Code Hamurabbi.
Dalam kitab Taurat surat Exodus 21 disebutkan:11
But if any harm follows, then you must take life
for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for
hand, foot for foot, burning for burning, wound
for wound, and bruise for bruise.
Sedangkan Injil terdapat dalam surat Mathius
5:38 yang berbunyi, “Kamu telah mendengar
firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi.”
Sedangkan dalam al Qur’an terdapat dalam surat
Al Maidah ayat 45:
Telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa,
mata dengan mata, hidung dengan hidung,
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan
luka-luka pun ada qishash-nya. Barang siapa
yang melepaskan hak qishash-nya, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa baginya.
Sistem dasar seperti ini juga diterapkan dalam
Hukum Hammurabi (2200 SM) dalam Pasal 196
menyebutkan, “If a man put out the eye of another
man, his eye shall be put out. [An eye for an eye].” 12
Di luar cerita Kitab Injil, Al Qur’an, atau
kitab suci agama lainnya, menurut catatan sejarah,
hukuman mati yang termasuk awal adalah yang
dijatuhkan pada filsuf besar Yunani Kuno, Socrates
(469 - 399 SM). Socrates menjalani hukuman
matinya sendiri dengan minum racun yang disodorkan kepadanya. Socrates dihukum mati atas
tuduhan bahwa ia tidak bertanggungjawab dan
melakukan korupsi. Menurut penulis, Socrates dihukum mati adalah disebabkan oleh aliran fikiran
yang dianut dan disebarkannya. Falsahnya bertolak
belakang dengan pemikiran dan tradisi saat itu.
Socrates dituduh melecehkan Tuhan dan tradisi
kepercayaan. Misalnya, Socrates menganjurkan
perlu untuk berbuat menurut apa yang dianggap
benar, meskipun hal itu berlawanan dengan
oposisi universal, dan perlu untuk menuntut ilmu
meskipun hal itu mendapat tantangan.
Meskipun Socrates mengaku bahwa yang
diketahuinya adalah bahwa ia tak tahu apaapa, namun, ia menganggap bahwa dengan
mempertanyakan segala sesuatu, yaitu suatu
sistem mencari kebenaran dengan cara berdialog,
cara yang kemudian dikatakan sebagai cara
dialektis, maka orang akhirnya akan mencapai
Herbert L. Packer, 1968, The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, hlm. 24.
William Ian Muller, 2006, Eye for An Eye, Cambrigde University Press, Cambridge, hlm. ix.
11
. Ibid., hlm. 27.
12
Ibid., hlm. 66.
9
10
Rodliyah, Kebijakan Pidana Mati terhadap Perempuan
kebenaran. Mempertanyakan dan mempersoalkan segala sesuatu yang dianggap benar ketika
itu, terutama peristiwa yang oleh penguasa dianggap benar ketika itu adalah kejahatan tingkat
berat yang ketika itu diganjar dengan hukuman
mati.13
Terdapat beberapa cara pelaksanaan pidana
mati yang pernah diterapkan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang
dianut suatu negara. Menurut Lilian Chenwi:14
The earliest methods of execution were crucifixion, drowning, beating to death, burning
to death and impalement, and later, in the
tenth century AD, hanging became the usual
method of execution in Britain. In the sixteenth
century, methods of execution were boiling,
burning at the stake, hanging, beheading and
drawing and quartering. During the eighteenth century, methods of execution included
burning at the stake, the wheel, the guillotine,
hanging and the garrotte, headman’s axe, and
later, electrocution, gas chamber, firing squad,
hanging and lethal injection.
Pada zaman perundang-undangan Nabi
Musa (Mozaische Wergeving), demikian juga
pada zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan
Kanonik, pidana mati telah dikenal. Pelaksanaan
pidana mati pada waktu itu sering sangat kejam,
telebih pada jaman imperium Romawi, dimana
tujuannya antara lain adalah untuk memperlambat
atau menghentikan penyebaran agama Kristen,
namun demikian juga untuk memuaskan nafsu
warga kota Roma yang sangat haus akan hiburan.
Cara-cara pelaksanaan pidana mati pada saat
itu sangatlah tidak manusiawi, di antaranya:15
1. Diikat pada suatu tiang dan dibakar hiduphidup sampai mati dalam keadaan yang sangat
tragis. Contohnya perlakuan Nero, seorang
Kaisar Romawi pada abad pertama yang
sangat kejam terhadap orang-orang Kristen.
2. Dimasukkan ke liang atau sarang singa,
harimau atau serigala yang kelaparan agar
3.
4.
5.
6.
75
dikoyak-koyak dan dimangsa oleh binatangbinatang buas tadi dalam suatu arena yang
ditonton oleh ribuan warga kota Roma,
Dirajam (dilempar dengan batu) sampai mati,
misalnya perlakuan terhadap Stephanus,
seorang yang dirajam karena imannya kepada
Kristus,
Potong leher dengan pisau besar yang disebut
guillotine (sebagaimana yang terjadi sebelum
revolusi Perancis),
Diikat kaki tangannya pada empat ekor kuda
yang disuruh berlari ke empat jurusan yang
berbeda,
Dengan memakai kursi listrik (seperti yang
berlaku di Amerika Serikat).
Pada zaman Constitutio Criminalis Carolina
pada abad XVII dan XVIII ancaman pidana mati
mulai dibatasi dan pelaksanaan yang sangat kejam
juga dikurangi. Hal ini sebagai akibat kritikan
yang keras dari para penentang pidana mati antara
lain:16
1. Cesare Beccaria
Beccaria menulis Dei Delim e Delle Pene
yang diterbitkan pertama kali di Italia pada
tahun 1764 (dibuat dalam usia 26 tahun)
dan diterbitkan untuk pertama kali di
Inggris pada tahun 1767 dengan judul On
Crimes and Punishment. Dalam tulisannya Beccaria menghendaki agar dalam
penerapan pidana lebih memperhatikan
perikemanusiaan. Ia meragukan apakah
negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguannya itu didasarkan kepada ajaran contract social.
Menurut, alasan utama dari penjatuhan
pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk
mencegah orang melakukan kejahatan.
Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Ia
yakin bahwa pidana mati menyia-nyiakan
sumber daya manusia yang merupakan
modal utama bagi negara.
2. Voltaire (1762)
Voltaire menentang dari pandangan
kemanfaatan (utilitisch). Ia meminta
Ibrahim Isa, “Kemanusiaan dan Hukuman Mati”, http://ibrahimisa.blogspot.com/2007/10/kolom-ibrahim-isa-kemanusiaan-hukuman.
html, diakses 4 Januari 2012.
14
Lilian Chenwi, 2007, Towards the abolition of the death penalty in Africa: A human rights perspective, Pretoria University Law Press
(PULP), Cape Town, hlm. 17.
15
S.R. Sianturi, 1996, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 40.
16
Ibid., hlm. 41.
13
76
MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186
pemeriksaan ulang perkara Jean Callas.
Setelah diperiksa ulang, ternyata Callas
terbukti tidak bersalah, namun hal itu
tidak berguna sebab Callas sudah terlanjut
dipidana mati. Berdasarkan peristiwa
ini dikehendaki agar rakyat diberikan
kesatuan hukum dan kepastian hukum
serta penjatuhan pidana mati sedapat
mungkin dibatasi.
3. J.J. Rousseau (1712-1778)
J.J. Rousseau terkenal dengan bukunya
yang berjudul Du Contract Social mendasarkan pendapatnya pada fiksi perjanjian masyarakat (volonte generale).
Dikemukakannya bahwa tidak seorangpun mempunyai hak asasi untuk menyerahkan atau mengorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorangpun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya
pada raja atau penguasa. Kontrak sosial
tidak dapat membenarkan pidana mati.
4. Jeremy Bentham (1712-1778)
Seorang filsuf Inggris yang handal soal
hukum walaupun tidak pernah praktek
hukum juga penganut utilitarian hedonis.
Salah satu gagasannya yang besar adalah
anjurannya the greatest good must go
to the greatest number. Teorinya yang
sangat terkenal adalah felicific calculus
yakni bahwa manusia merupakan ciptaan
yang rasional yang akan memilih secara
sadar kesenangan dan menghindari
kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana
harus ditetapkan atau diberikan pada
tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga
kesusahan akan lebih berat daripada
kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.
Di Indonesia sejak jaman kerajaan sudah
terdapat pidana mati terhadap berbagai macam
kejahatan antara lain:
1. Aceh, pada zaman dahulu sultan berkuasa
dapat menjatuhkan hukuman yang istimewa:
pencuri dipotong tangannya, dibunuh dengan
lembing, memotong daging dari badan yang
dihukum (sajab), menumbuk kepala dalam
suatu lesung (sroh).17
2. Gayo, jika pembunuh tidak dapat membayar
uang salah dan keluarga dari korban menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana
mati segera dilaksanakan.18
3. Toraja, di pedalaman para penyumbang
(bloeds-chenders) biasanya dipukul atau
dicekik hingga mati atau di pantai mereka
dimasukkan ke dalam sebuah keranjang
buatan rotan yang diberi batu dan selanjutnya
dilempar ke dalam laut.19
4. Bali, perkawinan sumbang dipidana mati
dengan jalan dibunuh dengan keris atau diikat
kakinya kemudian dibuang ke laut.20
Pelaksanaan eksekusi mati dengan cara-cara
yang kejam tersebut pada akhirnya tetap diakomodir oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada
masa Daendels, sesuai plakat tertanggal 22 April
1808 pengadilan diperkenankan menjatuhkan
pidana:21 dibakar hidup pada suatu tiang; dibunuh
dengan menggunakan keris; dicap bakar; dipukul;
dipukul dengan rantai; ditahan dalam penjara;
serta kerja paksa pada pekerjaan umum.
Kemudian pada tahun 1848 mulai eksekusi
pidana mati dilakukan dengan cara digantung,22
cara tersebut tetap berlaku sampai WvS diberlakukan di Indonesia pada tahun 1915. Pada tahun
1964 Presiden mengeluarkan UU Nomor 2 Pnps
Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di
Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer yang
salah satu isinya adalah pelaksanaan eksekusi pidana mati diubah dengan ditembak sampai mati.
Dari pemaparan sejarah pelaksanaan pidana
mati di atas, eksekusi pidana mati mengalami
Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka tinta Mas, Surabaya, hlm. 20.
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta,
hlm. 48.
19
Utrecht, Op.cit., hlm. 21.
20
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op.cit., hlm. 52.
21
Utrecht, Op.cit., hlm. 19.
22
Ibid., hlm. 36.
17
18
Rodliyah, Kebijakan Pidana Mati terhadap Perempuan
pergeseran dari yang sifatnya pembalasan disertai
dengan maksud penyiksaan menuju pada cara
yang dipandang lebih manusiawi tanpa melibatkan unsur penyiksaan. Hal itu sesuai dengan
perkembangan teori penghukuman yang telah
meninggalkan konsep hukuman sebagai pembalasan. Resolusi ECOSOC PBB menegaskan
perlunya standar pelaksanaan hukuman mati
dengan meminimalisasi penderitaan terpidana.23
PBB sejak didirikan telah mengeluarkan dan
merumuskan berbagai instrumen internasional
tentang pencegahan kejahatan dan peradilan
pidana sebagai realisasi asas-asas yang tercantum
di dalam Charter dan the International Bill of
Human Rights.
Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan
hukuman mati yang dipandang sesuai dengan
ciri masyarakat beradab. Pertama, harus secepat
dan sesederhana mungkin serta bebas dari hal-hal
yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan
terpidana. Kedua, cara tersebut harus secepat
mungkin menimbulkan ketidaksadaran terpidana
dan secepat mungkin pula mengalami kematian.
Ketiga, cara tersebut harus layak dan patut
dalam masyarakat yang beradab. Keempat, harus
dihindari perusakan anggota tubuh.24
Keberadaan instrumen-instrumen internasional ini sangat penting sebagai bukti adanya kerja
sama internasional dalam pencegahan kejahatan
dan peradilan pidana mengingat semakin dirasakan
keprihatinan Negara-negara di dunia dengan
semakin meningkatnya dan berkembangnya
kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya.25
Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan kejahatan dewasa ini telah bersifat trans
nasional yang telah melampaui batas-batas
negara dan menunjukkan adanya kerjasama
dalam hal kejahatan baik secara regional
maupun internasional, apalagi ditunjang dengan
77
berkembangnya alat transportasi dan komunikasi.
Lebih lanjut dikatakan oleh Muladi bahwa kerja
sama internasional di dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana khususnya dengan
instrumen-instrumen internasional ini sangat
berarti untuk membantu negara-negara di dalam
menangani kejahatan baik nasional maupun
internasional. Bangsa yang satu dapat belajar dari
pengalaman bangsa yang lain baik positif maupun
negatif di dalam mencoba mengatasi kesulitankesulitan.26
Indonesia sebagai salah satu negara di dunia
yang menjadi anggota PBB sudah seharusnya
mempunyai pengetahuan yang luas dan kesadaran
yang meningkat terhadap instrumen-instrumen
internasional. Hal ini sangat penting dalam
mengimplementasikannya secara bertahap disesuaikan dengan pembangunan di Indonesia
terutama dalam pembangunan di bidang hukum.
3. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Perempuan dalam Perspektif Indonesia dan
Perbandingan
Di dalam menangani masalah kejahatan
yang dilakukan oleh perempuan, menurut hukum
pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana
formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, tidak
diatur secara tegas mengenai perlindungan atau
perlakuan hukum khusus terhadap pelaku tindak
pidana perempuan. Jadi mengenai hak-hak yuridis
secara umum diatur sebagaimana pelaku tindak
pidana laki-laki baik di dalam KUHP, KUHAP
maupun di dalam hukum pelaksanaan pidana yang
saat sekarang berlaku (Undang-undang No. 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), hanya saja
dalam UU Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan
oleh pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum
dan Militer, pada Pasal 7 disebutkan “Apabila
Resolusi ECOSOC PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur The Safeguards Guaranteeing Protection of
the Rights of Those Facing the Death Penalty.
24
Ibid.
25
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 29.
26
Ibid.,.hlm. 30.
23
78
MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186
terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati
baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah
anaknya dilahirkan”.
Ketentuan Pasal 7 di atas memang memberikan kekhususan kepada perempuan yang sedang
hamil namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjamin Hak Asasi Manusia baik bagi
terpidana terlebih kepada anak yang dilahirkannya. Hak anak untuk mendapatkan perawatan
oleh orang tuanya khususnya ibunya dihilangkan
oleh hukum, yang seharusnya memberi
perlindungan dan pengayoman terhadapnya.
Hal ini jelas bertentangan dengan konvensi
hak anak-anak, yang dalam Pasal 7 menyebutkan: “Anak harus didaftarkan segera sesudah
kelahiran dan harus mempunyai hak sejak
lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh
kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk
mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya”.
Pasal 9 Konvensi Hak anak juga menyebutkan
kewajiban negara peserta untuk menjamin bahwa
seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang
tuanya.27
Di Indonesia pidana mati masih sering
dijatuhkan terhadap perempuan pelaku tindak
pidana sebagai contoh Ny. Astini terpidana mati
kasus pembunuhan dan Sumiarsih terpidana mati
kasus pembunuhan berencana. Selain itu masih
ada beberapa perempuan yang telah divonis
dengan pidana mati dalam kasus narkotika seperti
Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Merri Utami
dan Meirika Pranola, serta dua WNA (Thailand)
perempuan yaitu Nonthanam M. Saichon (NMS)
dan Bunyong Khaosa Aral (BKA) yang juga
terjerat dalam kasus narkotika.28
Pembunuhan yang dilakukan oleh Ny. Astini
dan Sumiarsih hanyalah berlatar belakang utang
piutang, yang karena belum dilunasi, dia mendapat
tekanan dan ancaman dari korban. Begitu pula
dengan kasus narkotika, para terpidana melakukan
kejahatan tersebut di bawah tekanan suami dan
teman laki-laki mereka. Dari kasus-kasus tersebut
sangat jelas menunjukkan bahwa awalnya
terpidana hanyalah sebagai korban.
Hal ini sesuai dengan pendapat Howarth,
maka penanganan masalah kejahatan yang
dilakukan oleh perempuan, seharusnya tidak
hanya menggunakan emosi yang menempatkan
perempuan sebagai pelaku kejahatan semata.
Namun harus lebih bijak melihat bahwa perempuan tersebut adalah korban. Note that Howarth
wishes to encourage juries to use their emotions
not only in favor of dependant but in favor of
victims as well.29
Menurut kajian HAM terhadap perempuan
tentang hak hidup yang diatur dalam UU RI Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam
Pasal 41 (2) ditentukan bahwa setiap penyandang
cacat, orang yang berusia lanjut, perempuan hamil,
dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan
dan perlakuan khusus. Di samping itu dijelaskan
dalam Pasal 45 bahwa hak perempuan dalam
Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.
Dalam Pasal 49 (3) ditentukan bahwa hak khusus
yang melekat pada diri perempuan dikarenakan
fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh
hukum.
Berdasarkan HAM sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di atas
menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dijamin
oleh undang-undang terutama terhadap hak-hak
reproduksi termasuk dalam kondisi hamil sehingga
diberikan kemudahan dan perlakuan khusus oleh
Negara.
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa
dunia tidak pernah menyadari kalau sistem
hukum memang berkelamin laki-laki, walaupun
kesadaran tersebut hanya dapat muncul bila orang
Peter Baehr, et al., 2001, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 949-950.
Amnesty Internasional, “Indonesia, Urusan tentang pidana mati”, http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C6426CC
CFF4648256FFD001E345D/$File/INDASA210402004.pdf, diakses 22 januari 2012.
29
Katharine T. Bartlett dan Angela P. Harris, 1998, Gender and Law, Theory, Doctrine, and Commentary, Aspan Law & Business, New York,
hlm. 777.
27
28
Rodliyah, Kebijakan Pidana Mati terhadap Perempuan
bergerak dalam ranah sosiologi hukum.30 Artinya
bahwa dari pendekatan sosiologis baru dapat
terungkap bagaimana kehidupan senyatanya dari
perempuan tersebut, sehingga akan lebih arief
dalam memberikan sanksi terlebih lagi dalam
kondisi hamil dan menyusui.
Margaret Davies sebagaimana disitir oleh
Niken, mengatakan bahwa bentuk ideologi secara
umum dari patriarki direproduksi dalam hukum
itu sendiri, dimana substansi dari kategori hukum
telah mengabaikan perhatian yang diperlukan oleh
perempuan.31
Dengan melihat kenyataan bahwa secara
tradisional teori hukum adalah patriarki
karena ia sering kali berisikan sesuatu yang
menggambarkan karakter umum dari hukum.
Hukum itu sendiri tidak netral dan kenyataan
bahwa hukum dapat digunakan oleh orang yang
berpengalaman yang menggunakannya sebagai
alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi
pertimbangan bagi pembuat hukum.
Selanjutnya oleh Katharine T. Bartlett dikatakan bahwa: ”.....women are more sensitive to
situation and context, that they resist universal
principles and generalizations, especially those
that do not fit their own experiences, and that they
believe that ‘the practicalities of everyday life’
should not be neglected for the sake of abstract
justice.”32 Secara empiris, pengalaman perempuan
dalam kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan
mestruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang
sifatnya kodrati menimbulkan rasa kesakitan
bagi perempuan tersebut karena ketidakstabilan
hormon dalam tubuhnya mengakibatkan ketidakseimbangan jiwa/emosi yang oleh Kartini
Kartono termasuk dalam kategori faktor multi
kausal penyebab gangguan psikis. Jadi faktor
organik atau fisik yang merupakan faktor
79
multikausal mengakibatkan kerusakan pada
sistem saraf otak pasti menimbulkan akibat
gangguan-gangguan berupa perubahan karakterkarakter dengan gejala amnetis, anomail-anomali/
abnormalitas tingkah laku, proses dementia dan
menurun atau hilangnya kesadaran.33 Hal ini
dapat mendorong perempuan tersebut melakukan
kejahatan, dan seringkali ia menjadi korban dari
tipu daya orang lain karena berlatar belakang
cinta, ekonomi dan sebagainya, ini salah satu
pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki,
yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi
aparat penegak hukum.
Menurut teori kriminologi tradisional yang
dikemukakan oleh Frances Heidensohn:
[...]about women and their consequences for
criminal behaviour. Women are determined
by their biology and their physiology. Theirs
hormones, their productive role, inexorably
determine their emotionality, unreliability,
childishness, deviousness, etc. These factors
lead to female crime. Even a superficial
examination shows up the contradictions
here.34
Dalam hukum pidana Islam pernah diriwayatkan, bahwa ada seorang perempuan yang
sedang hamil mengaku melakukan zina kepada
Rasulullah, dan telah cukup bukti serta saksi yang
menguatkan pengakuan perempuan sehingga
perempuan tersebut minta untuk dihukum rajam,
namun Rasulullah tidak mengabulkan keinginan
perempuan tadi, dan meminta untuk menunggu
sampai anak yang dikandungnya lahir. Setelah anak
yang dikandungnya lahir, perempuan tersebut
mendatangi Rasulullah kembali untuk meminta
dihukum rajam, Rasulullah menolak kembali dan
menyuruh untuk menunggu sampai selesai menyusui, setelah genap usia dua tahun anak tersebut
atau setelah selesai masa menyusui perempuan
Satjipto Rahardjo, “Membicarakan Feminist Jurisprudence”, Makalah, Temu Ilmiah Pengajar dan Peminat Hukum yang Berperspektif
Gender, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
31
Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, hlm. 18.
32
Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods”, dalam D. Kelly Weisberg, 1993, Feminist Legal Theory Foundation, Temple University
Press, hlm. 551.
33
Kartini Kartono, 2002, Patologi Sosial 3 – Gangguan-gangguan Kejiwaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.
34
Frances Heidensohn, 1985, Women & Crime, The Macmillan Press Ltd., London, hlm. 112.
30
80
MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186
tersebut kembali mendatangi Rasulullah untuk
dihukum. Namun Rasulullah kembali menolak
menghukum sampai ada orang yang bersedia
menanggung pemeliharaan anak dari perempuan
tersebut, dan barulah hukuman rajam dilaksanakan setelah ada orang yang bersedia memelihara
dan merawat anak itu sampai dewasa.35
Riwayat di atas menunjukkan bahwa dalam
hukum pidana Islam juga mengenal adanya
perlakuan khusus terhadap perempuan pelaku
tindak pidana khususnya perempuan yang sedang
hamil dan menyusui. Di beberapa negara juga
ada yang memberikan perlakuan khusus terhadap
perempuan dalam hal pidana dan pemidanaan,
sebagai contoh:
1. Albania
Article 31 Criminal Code of the Republic of
Albania menyebutkan bahwa: Pidana mati
dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan
untuk anak di bawah 18 tahun pada saat tindak
pidana dilakukan atau kepada perempuan
(terjemahan penulis). Selain itu Article 33
Criminal Code of the Republic of Albania
menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana
penjara bagi perempuan harus terpisah dari
penjara laki-laki.
2. Belarus
Article 22 Criminal Code of the Republic of
Belarus menyebutkan bahwa pidana mati
tidak dapat dikenakan kepada orang di bawah
18 tahun dan perempuan.
3. China
Article 49 Criminal Law of the People’s
Republic of China menyebutkan bahwa
pidana mati tidak dapat diterapkan kepada
orang yang belum berumur 18 tahun pada
saat tindak pidana dilakukan atau terhadap
perempuan hamil pada saat diadili.
4. Tajikistan
Article 59 Criminal Code of the Republic of
Tajikistan menyebutkan bahwa pidana mati
tidak dapat diterapkan kepada anak atau orang
yang pada saat melakukan tindak pidana di
bawah umur 18 tahun dan kepada seorang
perempuan.
5. Vietnam
Article 35 Vietnam Penal Code menyebutkan
bahwa pidana mati tidak diterapkan untuk
anak-anak, perempuan hamil dan perempuan
menyusui anak di bawah umur 36 bulan pada
saat melakukan atau mencoba melakukan
tindak pidana. Untuk kasus ini pidana mati
diubah dengan pidana seumur hidup.
Dari perbandingan beberapa negara tersebut
di atas nampak bahwa terdapat kesamaan untuk
tidak menerapkan pidana mati terhadap perempuan
pelaku tindak pidana.
Penulis mengambil perbandingan hukum
pidana di beberapa negara dalam hal ketentuan
pidana mati dengan suatu harapan akan menambah
wawasan berpikir serta menumbuhkan kemauan
memperbarui ketentuan hukum pidana Indonesia
kepada perencana dan pelaksana pembaharuan
hukum pidana. Sesuai dengan pendapat Sunaryati
Hartono, bahwa legal planning itu bukanlah
pekerjaan yang mudah, harus terlebih dahulu kita
mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam
tentang sistem hukum asing.36 Disinilah letak
perlunya perbandingan hukum.
Selain itu, menurut pendapat Barda Nawawi
Arief, bahwa di berbagai KUHP negara-negara
asing, antara lain Albania, Bellarus, China,
Tajikistan dan Vietnam yang merupakan beberapa
negara Eropa, Afrika dan Asia yang sistem
hukumnya juga dipengaruhi oleh campuran
berbagai konsep/ tradisi hukum.37
Dengan demikian maka tidak berbeda jauh
dengan masyarakat Indonesia yang mempunyai
tradisi budaya yang tinggi dan merupakan salah
satu sumber hukum di Indonesia.
Mustafa bin al Adhawi, 2005, Jangan Dekati Zina, Al Qowam, Solo, hlm. 25.
Sunaryati Hartono, 1992, Capita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 3.
37
Barda Nawawi Arief, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan – Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa
Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 21-22.
35
36
Rodliyah, Kebijakan Pidana Mati terhadap Perempuan
C. Penutup
Kebijakan pidana mati terhadap perempuan
di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang
hal tersebut didasari beberapa fakta bahwa di
banyak negara selain sudah menghapuskan
pidana mati secara keseluruhan baik untuk
laki-laki maupun perempuan juga ditemukan
penerapan pidana mati secara terbatas dengan
menghilangkan pidana mati khusus terhadap
81
perempuan dan diganti dengan pidana lain. Selain
itu ketentuan-ketentuan hukum internasional
juga cenderung untuk melarang pidana mati
untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana
mati terhadap perempuan ini juga didasari
bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh
disamaratakan karena malah akan menjadi
pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
al-Adhawi, Mustafa bin, 2005, Jangan Dekati
Zina, Al Qowam, Solo.
Arief, Barda Nawawi, 2009, Tujuan dan Pedoman
Pemidanaan – Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa
Negara, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang.
Bartlett, Katharine T. dan Angela P. Harris, 1998,
Gender and Law, Theory, Doctrine, and
Commentary, Aspan Law & Business, New
York.
Bartlett, Katharine T., “Feminist Legal Methods”,
dalam D. Kelly Weisberg, 1993, Feminist
Legal Theory Foundation, Temple University
Press.
Baehr, Peter, et al., 2001, Instrumen Internasional
Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan
Obor, Jakarta.
Chenwi, Lilian, 2007, Towards the abolition of
the death penalty in Africa: A human rights
perspective, Pretoria University Law Press
(PULP), Cape Town.
DePorter, Bobbi dan Mike Hernacki, 1999,
Quantum Learning: Membiasakan Belajar
Nyaman dan Menyenangkan, Kaifa,
Bandung.
Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1983, Pidana
Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di
Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Hartono, Sunaryati, 1992, Capita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.
Heidensohn, Frances, 1985, Women & Crime, The
Macmillan Press Ltd., London.
Kartono, Kartini, 2002, Patologi Sosial 3 – Gangguan-gangguan Kejiwaan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Kusmiati, Yuni, et al., 2009, Perawatan Ibu
Hamil (Asuhan Ibu Hamil), Fitramaya,
Yogyakarta.
Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat,
Alumni, Bandung.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan
Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Muller, William Ian, 2006, Eye for An Eye,
Cambrigde University Press, Cambridge.
Packer, Herbert L., 1968, The Limits of Criminal
Sanction, Stanford University Press,
California.
Rahardjo, Satjipto, “Membicarakan Feminist
Jurisprudence”, Makalah, Temu Ilmiah Pengajar dan Peminat Hukum yang Berperspektif
Gender, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
Savitri, Niken, 2008, HAM Perempuan Kritik
Teori Hukum Feminis terhadap KUHP,
Refika Aditama, Bandung.
Sianturi, S.R, 1996, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
Simanjuntak, Pandapotan, 2005, Ilmu Kandungan, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
Tan, Mely G., 1991, Perempuan Indonesia
82
MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186
Pemimpin Masa Depan, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta.
Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka
tinta Mas, Surabaya.
B. Artikel Internet
Amnesty Internasional, “Indonesia, Urusan
tentang pidana mati”, http://asiapacific.
amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C
6426CCCFF4648256FFD001E345D/$File/
INDASA210402004.pdf, diakses 22 Januari
2012
Ditjenpas, “Data Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI”, http://www.
ditjenpas.go.id/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=34&Itemid=45, diakses
3 November 2008.
Isa, Ibrahim, “Kemanusiaan dan Hukuman Mati”,
http://ibrahimisa.blogspot.com/2007/10/
kolom-ibrahim-isa-kemanusiaan-hukuman.
html, diakses 4 Januari 2012.
D. Produk Hukum
Resolution 1984/50 of Economic and Social
Council.
Resolution 1996/15 of Safeguards Guaranteeing
Protection of the Rights of Those Facing the
Death Penalty.
Fly UP