...

Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi Hak Asasi
Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi
Hak Asasi Manusia di Indonesia
By: Arifin Ma’ruf
Abstract
The right to life is a right guaranteed in the Indonesian constitution, but such
right may be restricted by law instruments, capital punishment is not contrary to the
right to life guaranteed by the 1945 Constitution, this is because the Indonesian
constitution not absolute adheres to the principles of human rights, the death penalty is
the ultimate weapon or end in justice , but in the imposition of capital punishment must
be considered matters relating to the rights of the convict and the execution was carried
out in a way that is proper and humane, the death penalty is an instrument to protect
the public and state in the form of preventive and repressive, existence of the death
penalty in indonesian can also be seen in the Criminal Code, the Law on special crimes
and draft penal Code still includes the presence of the death penalty.
Abstrak
Hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi Indonesia,
akan tetapi hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang, pidana
mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, hal
ini dikarenakan konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi
manusia, pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam
keadilan, namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan hal-hal yang
berkaitan dengan hak-hak si terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara
yang patut dan berprikemanusiaan, pidana mati merupakan sebuah instrumen untuk
melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif,
Eksistensi hukuman mati di indonesia dapat kita lihat dalam KUHP, UU tentang
tindak pidana khusus dan rancangan KUHP yang masih mencantumkan adanya
hukuman mati.
Kata Kunci: Hukuman Mati dan HAM.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail:
[email protected]
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
281
A. Pendahuluan
Pemidanaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah suatu
kejahatan dan pelanggaran, tujuan pemidanaan menurut konsep KUHP
1991/1992 dinyatakan dalam pasal 51, adalah untuk mencegah
dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman masyarakat, namun kemudian dalam melakukan suatu
pemidanaan memanglah harus didasarkan pada aturan hukum yang
berlaku, hal ini yang kemudian telah diamanatkan dalam konstitusi kita
yaitu UUD 1945 pasal 1 ayat 3 setelah perubahan“Negara Indonesia adalah
Negara Hukum” , Sebagai negara hukum maka Indonesia haruslah
menegakkan hukum yang berkeadilan, menjamin adanya kepastian hukum
dan juga mengindahkan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga nantinya
yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri bisa tercapai. Hukum
diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda
antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan
tanpa merugikan pihak yang lain.1
Konsepsi mengenai negara hukum kemudian sebagai mana
dijelaskan oleh Julius Stahl yang mengemukakan pendapatnya mengenai
negara hukum yang dikenal dengan Rechsstat, dimana negara hukum
memiliki empat elemen penting yaitu:
a. Perlindungan hak asasi manusia;
b. Pembagian kekuasaan;
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
d. Peradilan tata usaha negara.
Abdul Latief juga menjelaskan mengenai negara hukum, pada
prinsipnya negara hukum mengandung beberapa unsur-unsur dan salah
satu unsurnya adalah dalam negara hukum itu hak-hak manusia dihormati
dan diakui oleh penguasa yang bersangkutan.2, Perlindungan mengenai hak
asan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, Karl N. Liewellyn
mengatakan bahwa hukum diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuantujuan sosial 3 ,hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Subekti yang
mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam
pokoknya ialah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan
1Andi Hamzah,. dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini
Dan Di Masa Depan, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 31.
2Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan
Daerah, (Yogyakarta : UII Press. 2005) hlm. 20.
3 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 53-54.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
282
terhadap rakyatnya.4 Jeremy Bentham memaparkan lebih lanjut
bawasanya ditegakkanya hukum itu bertujuan untuk “the greatest happiness for
the greatest number” yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk
sebanyak banyaknya orang.5 Sehingga seharusnya diciptakanya aturan
hukum adalah untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat yang salah
satunya adalah melindungi hak-hak asasi masyarakat itu sendiri, Jimly
Assydiqie menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia
merupakan salah satu pilar penopang negara hukum di zaman sekarang,6
sehingga keseriusan pemerintah dalam peneggakkanya merupakan salah
satu kunci terciptanya negara hukum yang baik.
Pengaturan mengenai hak asasi manusia di indonesia terdapat dalam
UUD 1945 Pasal 28A-28J dan juga terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia, dan terkait tentang hak hidup telah diatur
secara terperinci didalam konstitusi kita yaitu dalam pasal 28 A “Setiap
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”,
Selain itu aturan mengenai hak hidup diatur pula dalam pasal 28H ayat (1)
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.” Dan kemudian ditegaskan dalam pasal 28I ayat (1)
yang menentukan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun”, aturan mengenai hak hidup ini kemudian
diperjelas dalam UU No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 35 menentukan bahwa
“Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai,
aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi
manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undnag-undang ini”
namun kemudian pelaksanaan dari hak asasi manusia yang telah diatur dalam
konstitusi tidak bisa dilaksanakan sebebas-bebasnya, konstitusi kitapun
membatasi dalam kaitan pelaksanaan hak asasi tersebut, hal ini sesuai dengan
yang termuat dalam Pasal 28J :
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka. 1989) hlm. 41.
5 Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011) hlm. 100.
6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitualisme Indonesia, (Jakarta : Konstitusi Press.
2005) hlm. 154-162.
4
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
283
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Selain itu ketentuan tentang pembatasan mengenai hak asasi
manusia juga termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi
manusia, yaitu dalam Bab VI Pembatasan dan Larangan, Pasal 73 : “Hak
dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan
berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan,
ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Dari pasal tersebut dapat dipahami
bahwa dalam penerapan Hak asasi manusia memanglah perlu adanya
pembatasan, dan pembatasan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk
melindungi hak asasi manusia dari masyarakat, menurut Jimly Asshiddiqie,
Terhadap hak asasi manusia tersebut, dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak tersebut, akan tetapi
ketentuan tersebut tentu tidak dimaksud dan tidak dapat diartikan atau
digunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari penuntutan
atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut
ketentuan hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting
untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara
semena-mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari
ancaman tuntutan.7
Pidana mati dalam hukum indonesia bukanlah sesuatu yang asing
lagi bagi kita, pidana mati sudah lama diterapkan di negara indonesia,
eksistensi hukuman mati ini bukan karena merupakan suatu konsep dari
barat, namun masyarakat indonesia sendiri telah lama mengenal dan
menerapkan hukuman mati dalam hukum adat mereka, Berdasarkan
sejarah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di
Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini
dapat dibuktkan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut
7Jimly Asshiddiqie, Makalah yang disampaikan dalam studium general pada acara
The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta,
19 Desember 2005.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
284
hukum adat atau hukum para raja dahulu.8 Pidana mati merupakan
hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang
melanggar ketentuan undang-undang, dilaksanakannya hukuman mati
adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak
menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman serta keamanan
yang ada di suatu negara. Tulisan ini akan menjelaskan tentang eksistensi
pidana mati ditinjau dari konsepsi hak asasi manusia di indonesia,
penulisanya dilatarbelakangi tentang bagaimana pidana mati dalam
kaitanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
B. Pidana Mati sebagai Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia
di Indonesia
HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa
hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak
tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di
dalam kehidupan masyarakat, Hak asasi manusia merupakan ideologi
universal pertama di dunia, yang merupakan cita-cita agama, politik,
filsafat dan hukum, dan merupakan gagasan yang sekarang ini telah
diterima diseluruh dunia.9
HAM bersifat umum (universal) karena diyakini bahwa beberapa
hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM
juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu Negara
atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki
kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi
(Tuhan). UU No. 39/1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
mahkluk Tuhan YME. Dalam pidato presiden tanggal 16 Agustus 1990,
presiden telah menegaskan bahwa Ham adalah kemanusiaan yang adil dan
beradab,10 sehingga dapat kita artikan bahwa sebenarnya adanya
pengaturan tentang ham adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan
di dalam masyarakat di indonesia, dan untuk menciptakan rasa keadilan
tersebut harus ada pembatasan-pembatasan Ham.
Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pidana mati maka
terlebih dahulu kita bahas tentang teori pemidanaan, dalam hukum pidana
8R.
Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,
(Bogor : Politea, 2001), hlm 14.
9Peter Davies, Hak Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta : Yayasan
Obor Indonesia, 1994). Hlm.1.
10Gunawan Setiardja, Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, (Yogyakarta
: Kanisius. 1993). Hlm. 17.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
285
terdapat dua macam teori pidana dan pemidanaan sebagai dasar pembenar
dan tujuan pidana. Pertama, adalah teori absolut atau disebut juga teori
retributif. Menurut teori ini, pemidanaan dilakukan karena semata-mata
seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est)
dan pemidanaan harus ada sebagai akibat mutlak untuk membalaskan
perbuatan jahat seseorang. Dasar pembenar pemidanaannya adalah karena
kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara
yang merupakan wujud dari cita-susil masyarakat. Sedangkan toeri lainya
adalah teori relatif atau sering disebut teori utilitarian, inti dari teori ini
adalah menolak teori absolut, dimana pemidanaan itu bukan untuk
memuaskan keadilan dengan memberi hukuman karena pembalasan
merupakan tujuan yang tidak bernilai. Aliran ini lebih berpendapat bahwa
pemidanaan memiliki nilai untuk melindungi masyarakat karena bertujuan
untuk mengurangi frekuensi kejahatan supaya orang lain jangan melakukan
kejahatan (nepaccetur).11 Lebih lanjut Barda Nawawi Arief dan Muladi
menjelaskan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan
pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan
politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan
untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.
Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :
1. Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang
bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan
dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana
untuk mencapai tujuan;
2. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan
suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja
direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan
keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem
pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan;
3. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi
pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan
filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas
dan terarah.
Muladi & Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992),
hlm. 10-16.
11
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
286
Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi pidana pidana mati
dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 10. Pidana terdiri atas:
a. Pidana pokok :
1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.
b. Pidana tambahan
1. Pencabutan Hak-hak Tertentu,
2. Perampasan Barang-barang Tertentu,
3. Pengumuman Putusan Hakim. 12
Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui
bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih
jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat
dijatuhkan. Dan dalam pasal 11 KUHP menyatakan bahwa : “hukuman
mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah
jerat dileher terhukum dan dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan
menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”, namun pada prakteknya setelah
tahun 1918 tersebut telah mengalami beberapa perubahan pada saat
Jepang menjajah Indonesia. “pada waktu itu ada 2 peraturan dijalankan,
yaitu peratuan pasal 11 KUHP dan satu lagi praturan baru yang di
undangkan olrh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati
dilaksanakan dengan tembak mati namun kemudian setelah kesatuan RI
tercapai dimulai dengan proklamasi kemerdekaan indinesia, maka pidana
mati dilakukan kembali dengan cara pidana gantung seperti yang telah
tercantumkan didalam pasal 11 KUHP.
Pada tahun 1964 telah terjadi perubahan kembali dalam pelaksanaan
pidana mati ini melalui penetapan Presiden No.2 tahun 1964 ini yang juga
melalui lembaran negara tahun 1964 nomor 38, dirubah menjadi undangundang No.2 tahun 1964. Melaui UU No.2 tahun 1964 diatur bahwa
pelaksanaan pidana ini tidak lagi dengan cara digantung oleh sorang algojo,
melainkan dengan cara ditembak mati oleh suatu regu tembak, pidana mati
ini juga menurut ketetapan tersebut mengharuskan agar dilaksanakan
ditempat tertentu dan tidak dimuka umum kecuali ditetapkan lain oleh
12Moeljatno,
Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005),
hlm. 5-6.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
287
Presiden RI. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di
dalam KUHP diantaranya :
1. Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala Negara;
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak Negara Asing untuk
menyerang Indonesia;
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada
musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;
4. Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala Negara sahabat;
5. Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang
direncakan lebih dahulu;
6. Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan oleh dua
orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara
membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang
mengalami luka berat atau mati;
7. Pasal 444 KUHP: Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di
kali, sehingga mengakibatkan orang mati ;
8. Pasal 124 bis KUHP: Dalam waktu perang menganjurkan huruhara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja
dalam perusahaan pertahanan negara ;
9. Pasal 127 dan 129 KUHP: Dalam waktu perang menipu waktu
menyampaikan keperluan angkatan perang;
10. Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemerasan dengan pemberatan ;
Kejahatan yang diancam pidana mati selain dari tindak pidana yang
diatur dalam KUHP, ada juga beberapa ketentuan-ketentuan di luar
KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan
tindak pidana mati, di antaranya adalah:
1. Tindak Pidana Ekonomi ( UU No 7/Drt/1955 );
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (39 tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme ( Undang-Undang Nomor 15 tahun
2003)
Eksistensi hukuman mati juga dapat kita lihat didalam rancangan
KUHP yang masih dalam tahap penyusunan, dapat dilihat bahwa pidana
mati tidak lagi dimasukan memjadi pidana pokok beriringan dengan
pidana penjara dsb, melainkan talah mendapat tempat sebagai pidana yang
bersifat khusus, yaitu dijadikan suatu ancaman pidana sacara alternatife.
(pasal 61 konsep KUHP 1999-2000). Jadi disini dapat disimpulkan bahwa
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
288
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
pidana mati masih dianggap sebagai suatu jenis pidana yang masih
diperlukan dan dapat diterapakan di indonesia. Dalam perkembanganya
konsepsi pidana mati dalam rancangan KUHP baru
sebagai Jus
Constituendum telah menerapkan beberapa pemikiran tentang bagaimana
pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan di indonesia diantaranya
adalah :
1. Pidana Mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak
terpidana sampai mati;
2. Pelaksanakan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum;
3. Pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan
belas tahun;
4. Pelaksanaan Pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit
jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit
jiwa tersebut sembuh;
5. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan
Presiden dan Penolakan Grasi oleh Presiden;
6. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan
selama sepuluh tahun, jika;
a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana mati terlalu besar
b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan
untuk memperbaiki
c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana
tidak terlalu penting
d. Ada alasan meringankan
7. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan
perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi
pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama dua puluh
tahun dengan keputusan menteri kehakiman.
8. Jika terpidana selam masa percobaan tidak menunjukkan sikap
dan perbuatan yang terpuji tidak ada harapan untuk memperbaiki
maka terpidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa
Agung.
9. Jika setelah permohonan Grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati
tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana
melarikan diri maka terpidana mati tersebut dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Menteri
Kehakiman.
Dari ketentuan dalam Rancangan KUHP sebenarnya telah
memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi diindonesia, dan
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
289
penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memperhatikan juga
keputusan terbaik bagi terpidana, contohnya bahwa pidana mati tidak
dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun, kita
mengetahui bahwa anak merupakan aset negara sehingga masa depan anak
perlu untuk diperhatikan, sehingga sebenarnya penangkapan, penahanan
dan pemidanaan terhadap anak adalah upaya terahir yang bisa dilakukan
(the last resort), selain ketentuan itu dalam Rancangan KUHP juga
memberikan ketentuan terhadap wanita hamil dan sakit jiwa bahwasanya
pelaksanaan Pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa
ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut
sembuh, ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa pelaksanaan
hukuman mati masih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, R. Santoso
Poedjosoebroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung,
berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau
akhir dalam keadilan,13 namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah
diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak si terpidana dan
eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan berprikemanusiaan.
Menurut Djoko Prakoso hukuman mati masih diperlukan hal
tersebut dikarenakan :
1. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi.
Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab
“mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi
terhadap terpidana”.
2. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi
pemerintah.
3. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat
terjamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban
hukum dapat dilindungi.
4. Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan
timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
5. Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan
adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari
unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas
warga yang baik saja.14
13Djoko Prakoso & Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai
Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini,( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal 57.
14Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, Soal Jawab, ( Jakarta: Bina Aksara, 1987)
hlm. 25-28.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
290
Hak atas penghidupan instrumen tidak dijamin sebagai hak mutlak.
Misalnya, menurut Konvensi Eropa, pencabutan nyawa tidak
bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabila pencabutan ini
diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam beberapa
instrumen, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah Protokol
tersendiri. Konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik dan
Konvensi Amerika keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan
yang paling berat”, dikenakan pada suatu “keputusan final suatu
pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak
retroaktif. Kedua perjanjian ini memberikan hak untuk mencari
“pengampunan atau keringanan hukuman” dan melarang pengenaan
hukuman mati pada orang dibawah usia delapan belas tahun pada saat
melakukan kejahatan, dan melarang eksekusinya pada wanita hamil.
Konvensi Eropa mensyaratkan hukuman mati dikenakan oleh suatu
pengadilan, sesudah memperoleh keyakinan mengenai suatu kejahatan
yang karena keputusannya ditetapkan oleh undang-undang.
Greg. L. Bahnsen dalam bukunya menjelaskan alasan mengapa ia
setuju dengan pidana mati ini tetap diterapkan, yang menurutnya “kita
harus mengerti kententuan dari hukuman mati atas dasar bahwa suatu
hukuman yang bersifat kewarganegaraan adalah kejahatan yang dibenarkan
dimata Allah.” Penjatuhan pidana mati tersebut, tidaklah dijatuhkan
kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan
khusus (extraordinary crime), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan
dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi
masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan
cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.15 Bichon van
Ysselmode yang menyatakan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati
harus ada dalam tiap-tiap Negara dan masyarakat yang teratur, baik
ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat
ditiadakannya. Keduanya Jure divino humano. Pedang pidana, seperti juga
pedang harus ada pada Negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat
15Leden
Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika,
2005), hlm. 105.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
291
diserahkan begitu saja. Tetapi haruslah dipertahankan dan juga
digunakan.”
Simons dalam sebuah tulisannya pernah menyatakan, masalah adiltidaknya hukuman mati itu tidaklah dapat dipersoalkan, apabila sudah jelas
bahwa tanpa hukuman tersebut ketertiban hukum tidak dapat
dipertahankan.16 Maka berdasarkan pendapat Simons tersebut jelas di sini
bahwa keberadaan lembaga pidana mati merupakan kebutuhan yang
mutlak pada saat itu, mengingat keberadaan Negara Indonesia yang belum
stabil saat itu dan bila dilihat dari segi adat istiadat di Indonesia, hukuman
(pidana) mati tidaklah bertentangan dengan adat istiadat dan hukum
agama, khususnya hukum pidana Islam yang juga mengenal adanya
hukuman mati (yang mana mayoritas Warga Negara Indonesia merupakan
penganut agama Islam).
Dalam pandangan islam, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada
pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (al-rajam) untuk
pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan
dalam kasus pemberontakan (al-bughat) dan pindah agama (al-riddah) yang
dikenal sebagai hukuman (al-had/al-hudud) atas pengingkaran terhadap
Islam, dan juga hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dalam bentuk
qishash, dalam hukum islam ketika menerapkan suatu hukum bukan karena
faktor balas dendam semata akan tetapi menjustifikasi aturan konkrit
tentang nilai-nilai keadilan, dengan kata lain tidak boleh memberikan suatu
hukuman melebihi kesalahan seseorang, hal ini adalah untuk menegakkan
keadilan ditengah-tengah masyarakat.17
Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya
masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya
gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.18
Pidana mati, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak
bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, hal
16P.AF.
Lamintang & D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het
Nederlanches Strafrecht), (Bandung : Pionir Jaya, 1992), Hlm. 393.
17Makhrus Munajat, Fikih Jinayat, Hukum Pidana Islam, Edisi Revisi, (Yogyakarta
: Pesantren Nawesea Press, 2010), Hlm. 142.
18 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta : Rajawali
Pers, 2005), hlm. 187.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
292
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
ini dikarenakan konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak
asasi manusia. Hak azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga
negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK,
dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J,
bahwa hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan
menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum
dan keadilan sosial.
Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan
juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan
pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi
ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius
seperti narkotika, terorisme, MK berpendapat Indonesia tidak melanggar
perjanjian internasional apa pun. Bahkan, MK menegaskan pasal 6 ayat 2
ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati
kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.
Sebaliknya, MK menyatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk
mematuhi konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah
diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkotika. Konvensi itu
justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan
penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika.
Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya dapatlah secara jelas
bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara kita
dan masih layak dipertahankan keberadaannyanya dalam hukum pidana
positif. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum
pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan
memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut :
a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan
sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama
sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat
diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh
tahun;
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang
belum dewasa;
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
293
d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang
yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuanhamil tersebut
melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.19
Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa
pidana mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat
dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini
bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.20
Dengan demikian implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan
pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai
pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas
tidak bertentangan dengan nilai kemanusian yang adil dan beradab, justru
kalau pidana mati tidak dilaksanakan padahal jelas-jelas telah terbukti
berkekuatan tetap melanggar hukum, maka perwujudan rasa keadilan dan
HAM telah diabaikan.
C. Penutup
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hak asasi manusia
khususnya Hak untuk hidup memanglah benar dijamin dalam konstitusi
Indonesia, namun kemudian hak tersebut bisa atau dapat dibatasi dengan
instrumen perundang-undang-an, selain itu pidana mati tidak bertentangan
dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, hal ini dikarenakan
konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia,
sehingga dimungkikan bahwa penerapan hukuman mati tersebut dapat
dilaksanakan di indonesia. Penerapan hukuman mati diterapkan pada
kejahatan-kejahatan yang berat atau luar biasa (extraordinary crime), dan
dalam pelaksanaanya pidana mati diterapkan bukan dalam kerangka pidana
pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative.
19
Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007.
Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, (Bandung : Nusamedia, 2007),
20Philip
hlm. 33.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
294
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah,. dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa
Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada
Pemerintahan
Daerah, Yogyakarta : UII Press. 2005.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta :
Balai
Pustaka, 1989.
Djoko Prakoso & Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai
Efektivitas
Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia
: Jakarta, 1984.
_____________, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab), Jakarta: Bina Aksara,
1987.
Gunawan Setiardja, Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila,
Yogyakarta :
Kanisius, 1993.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitualisme Indonesia, Jakarta : Konstitusi
Press, 2005.
______________, Makalah yang disampaikan dalam studium general pada
acara The 1st
National Converence Corporate Forum for
Community Development,
Jakarta, 19 Desember 2005.
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika : Jakarta,
2005.
Makhrus Munajat, Fikih Jinayat, Hukum Pidana Islam, Edisi Revisi,
Yogyakarta :
Pesantren Nawesea Press, 2010.
Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara : Jakarta,
2005.
Muladi & Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:
Alumni, 1992.
P.AF. Lamintang & D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek
Van Het Nederlanches Strafrecht), Bandung : Pionir Jaya, 1992.
Peter Davies, Hak Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia, 1994.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007.
Philip Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Bandung : Nusamedia,
2007.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Arifin Ma’ruf: Eksistensi Hukuman Mati...
295
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta :
Rajawali Pers, 2005.
R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik
Khusus, Politea, Bogor, 2001.
Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2010.
Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum Dan Filsafat
Hukum, Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 2011.
PANGGUNG HUKUM
Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Vol.1, No.2, Juni 2015
Fly UP