...

Pelaksanaan Hukuman Mati - Muchamad Ali Safa`at

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Pelaksanaan Hukuman Mati - Muchamad Ali Safa`at
EKSEKUSI HUKUMAN MATI
Oleh: Muchamad Ali Safa’at*
Setahun yang lalu, perdebatan konstitusionalitas hukuman mati mengemuka
pada saat dilakukan pengujian ketentuan hukuman mati dalam UU Narkotika oleh
MK. Hukuman mati terkait dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang
mendasar. Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah
salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Salah satu isu konstitusi yang krusial adalah apakah non-derogable rights dalam
Pasal 28I Ayat (1) tunduk pada pembatasan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
Perdebatan tersebut diakhiri dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa
hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun MK dalam Putusan
Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut juga menyatakan bahwa di masa yang akan
datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah
memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan
pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua,
pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang
apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur
hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap
anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap
perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan
hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu
MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pasca putusan tersebut, telah terdapat beberapa terpidana mati yang
dieksekusi oleh regu tembak berdasarkan UU No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hukuman Mati. Beberapa bulan terakhir, media massa dengan gencar
memberitakan pelaksanaan eksekusi beberapa terpidana mati antara lain
Sumiyarsih dan Sugeng, Maulana Yusuf, serta Rio Martil.
Hukuman mati kembali akan memasuki perdebatan konstitusional terkait
dengan pelaksanaannya, yaitu tata cara eksekusi hukuman mati. Hal itu terkait
pengajuan permohonan pengujian UU No. 02/Pnps/1964 oleh terpidana mati kasus
bom bali, Amrozi, melalui kuasanya dari Tim Pembela Muslim. Substansi yang
diajukan permohonan adalah hukuman mati dengan cara ditembak sampai mati
yang dipandang menimbulkan kerugian berupa nestapa fisik yang tidak perlu terjadi
dalam proses menuju kematian. Hal itu didalilkan bertentangan dengan hak
konstitusional untuk tidak disiksa yang dijamin dalam UUD 1945.
***
*
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada dan
dipraktikkan, terutama sejak abad pertengahan, terhadap berbagai macam
kejahatan. Terdapat beberapa cara pelaksanaan hukuman mati yang pernah
diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang
dianut suatu negara. Cara pelaksanaan hukuman mati tersebut antara lain adalah
salib, bakar, penggal, gantung, tembak, kamar gas, kursi listrik, dan injeksi.
Hukuman mati dengan cara disalib merupakan cara pelaksanaan hukuman mati
yang telah dikenal sejak masa sebelum Kristus hingga saat ini di beberapa negara.
Hukuman mati dengan cara dibakar pernah diterapkan terutama untuk
kejahatan bid’ah, sihir, dan terhadap perempuan yang dipandang tidak bermoral.
Cara pelaksanaan hukuman mati ini dinyatakan terlarang oleh Paus pada tahun 643.
Namun demikian praktik pelaksanaan hukuman mati dengan cara dibakar baru
berakhir pada tahun 1834.
Hukuman mati dengan dipenggal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu
yang dilakukan oleh algojo menggunakan kapak. Cara ini dilakukan pada abad ke16 dan ke-17, terakhir kali digunakan pada tahun 1747 di Inggris. Cara lain adalah
dengan menggunakan alat yang disebut dengan guillotine, yang diajukan oleh Dr.
Joseph Guillotine untuk mengurangi penyiksaan. Alat itu untuk pertama kalinya
digunakan pada 1789 di Perancis dan terakhir digunakan pada 1977 di negara yang
sama.
Hukuman gantung merupakan cara yang paling umum dipakai dari berbagai
cara yang ada. Terpidana mati digantung dengan seutas tali hingga meninggal
karena lehernya patah. Suatu cara yang sederhana. Pada masa lalu, hukuman
gantung juga diikuti dengan penyiksaan. Sebelum digantung, terpidana mati diseret,
digores, bahkan bagian tubuhnya dipotong beramai-ramai. Hukuman gantung
hingga saat ini masih dipraktikkan di beberapa negara, bahkan beberapa negara
bagian Amerika Serikat.
Cara pelaksanaan hukuman mati selanjutnya adalah dengan ditembak hingga
mati oleh satu regu tembak. Di beberapa negara, hanya sedikit senapan yang berisi
peluru tajam, sedangkan senapan yang lain berisi peluru kosong, sehingga
eksekutor sesungguhnya tidak diketahui. Beberapa pemimpin Jerman yang diputus
hukuman mati oleh pengadilan Nuremberg dengan cara digantung meminta dihukum
mati oleh regu tembak karena dianggap lebih bermartabat.
Hukuman mati juga dapat dilakukan dengan cara memasukkan terpidana ke
dalam kamar gas. Ke dalam kamar tersebut dialirkan asam hydrochloric, dan
beberapa saat kemudian ditambahkan potasium sianida atau sodium sianida yang
menghasilkan gas hidrosianik. Gas inilah yang merusak kemampuan hemoglobin
darah dan terpidana akan segera tidak sadar jika bernafas dalam-dalam. Namun jika
terpidana menahan nafas akan menimbulkan reaksi yang liar, dan kematian baru
akan terjadi antara sepuluh hingga delapan belas menit. Eksekusi dengan kamar
gas dilakukan pertama kali pada 1924 di Amerika Serikat yang hingga saat ini masih
digunakan di beberapa negara bagian.
Metode pelaksanaan hukuman mati yang dapat dikatakan sebagai temua era
modern adalah kursi listrik dan injeksi. Kursi listrik menjadi penghantar arus listrik
dengan terpidana melalui elektroda yang dirancang khusus. Biasanya eksekusi
dilakukan oleh tiga orang yang menekan tombol namun hanya satu di antaranya
yang terhubung dengan sumber listrik. Arus yang digunakan disesuaikan dengan
berat tubuh terpidana. Hukuman dengan kursi listrik mengakibatkan kerusakan
tubuh terpidana dan organ internal terbakar.
Cara pelaksanaan hukuman mati selanjutnya adalah injeksi yang mematikan,
yaitu dengan menyuntikkan beberapa macam zat mulai dari yang menghilangkan
kesadaran hingga yang mematikan. Zat pertama yang disuntikkan adalah Sodium
Thiopental yang mengakibatkan terpidana tertidur pulas. Selanjutnya adalah injeksi
Pancuronium Bromide yang merelaksasi otot hingga pernafasan diafragma dan
paru-paru berhenti. Zat terakhir yang disuntikkan adalah Potassium Chlorida yang
menghentikan kerja jantung.
***
Eksekusi hukuman mati mengalami pergeseran dari yang sifatnya disertai
dengan maksud penyiksaan menuju pada cara yang dipandang lebih manusia tanpa
melibatkan unsur penyiksaan. Hal itu sesuai dengan perkembangan teori
penghukuman yang telah meninggalkan konsep hukuman sebagai pembalasan.
Konvenan ECOSOC menegaskan perlunya standar pelaksanaan hukuman mati
dengan meminimalisasi penderitaan terpidana.
Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan hukuman mati yang dipandang
sesuai dengan ciri masyarakat beradab. Pertama, harus secepat dan sesederhana
mungkin serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan
terpidana. Kedua, cara tersebut harus secepat mungkin menimbulkan
ketidaksadaran terpidana dan secepat mungkin pula mengalami kematian. Ketiga,
cara tersebut harus layak dan patut dalam masyarakat yang beradab. Keempat,
harus dihindari perusakan anggota tubuh.
Bagi bangsa Indonesia, kriteria cara pelaksanaan hukuman mati tersebut
tentu sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta jaminan
bebas dari penyiksaan. Namun, untuk menentukan cara mana yang lebih sesuai
dengan prinsip-prinsip konstitusi tentu bukan hal yang mudah. Apakah hukuman
mati oleh regu penembak bertentangan dengan konstitusi atau tidak, hakim
konstitusi yang akan memutuskan. Di sisi lain, dapat pula ditentukan bahwa
terpidana mati memiliki hak untuk memilih cara pelaksanaan hukumannya. (***)
Fly UP