...

PER- 81 /PB/2011 - Poltekkes Medan

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PER- 81 /PB/2011 - Poltekkes Medan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 81 /PB/2011
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN PENYAMPAIAN MEMO
PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
bahwa dalam rangka pengesahan hibah langsung bentuk uang dan
pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dipandang
perlu mengatur mekanisme pengesahan dan pencatatan hibah langsung;
Menimbang
bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk
Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
Mengingat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA
CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
PENYAMPAIAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud
dengan.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara.
Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa
PA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban
belanja Negara, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan
pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah
langsung serta pengembalian hibah.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
rnemperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
Rekening Hibah adalah rekening yang dibuka oleh Kementerian
Negara/Lembaga yang digunakan dalam rangka pengelolaan hibah
langsung bentuk uang.
Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut
SP2HL adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah
langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL
adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau
belanja yang bersumber dari hibah langsung.
Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
yang selanjutnya disebut SP4HL adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan
pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada
pemberi hibah.
Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang
selanjutnya disebut SP3HL adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan
pengembalian pendapatan hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
2
11 Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
untuk
pejabat
lain
yang
ditunjuk
PA/Kuasa
PA
atau
langsung
bentuk
pendapatan
hibah
mencatat/membukukan
barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan
persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset
lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat
berharga dari hibah.
Hibah
Langsung
Bentuk
Memo
Pencatatan
12 Persetujuan
Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah
langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk
pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset
tetap/aset lainnya dari hibah. dan pengeluaran pembiayaan untuk
pencatatan surat berharga dari hibah
13 Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya
disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas
penerimaan hibah langsung dan/atau belanja terkait hibah langsung
(belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk
pencatatan persediaan dari hibah. belanja modal untuk pencatatan aset
tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk
pencatatan surat berharga dari hibah) yang ditandatangani oleh Kuasa
PA.
14 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang
menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh pendapatan hibah
langsung dan belanja terkait hibah langsung serta pengembalian hibah.
15. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disingkat DJPU
adalah Unit Eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai
Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi:
Pengesahan hibah langsung bentuk uang; dan
Pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.
BAB III
PENGESAHAN DAN PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
Bagian Kesatu
Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang
Pasal 3
(1) PA/Kuasa PA mengajukan SP2HL atas seluruh pendapatan hibah
langsung luar negeri bentuk uang sebesar yang telah diterima, dan belanja
yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar yang telah
dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta
VI. paling tinggi sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA.
-3-
Dalam hal hibah berasal dari dalam negeri. PA/Kuasa PA mengajukan
SP2HL atas seluruh pendapatan hibah langsung dalam negeri bentuk
uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dad Hibah
Langsung Dalam Negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun
anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya, paling tinggi sebesar
alokasi dana yang tercanturn pada DIPA.
Format SP2HL adalah sebagairnana diatur dalam Lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(4) SP2HL dibuat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 4
Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dapat
dikembalikan kepada Pernberi Hibah sesuai Perjanjian Hibah atau
dokumen yang dipersamakan.
Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/Kuasa PA
mengajukan SP4HL yang berasal dari luar negeri kepada KPPN Khusus
Jakarta VI.
Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/Kuasa PA
mengajukan SP4HL yang berasal dad dalam negeri kepada KPPN mitra
kerjanya.
Format SP4HL adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(5) SP4HL dibuat rnenggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
Bagian Kedua
Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
Pasal 5
PA/Kuasa PA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh pendapatan hibah
langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk
Pencatatan Persediaan dan Jasa dari Hibah/Belanja Modal untuk
Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah/Pengeluaran
Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah baik dari Luar
Negeri maupun dari Dalam Negeri sebesar nilai barang/jasa/surat
berharga pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya.
Format MPHL-BJS adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(3) MPHL-BJS dibuat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
BAB IV
PEJABAT PERBENDAHARAAN
Pasal 6
(1) Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber
dari hibah langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
yang bersangkutan.
(2) Dalam hal diperlukan, dapat ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen
tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah
langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
Pasal 7
Pejabat Penandatangan SP2HL dan SP4HL adalah PP-SPM.
Pejabat Penandatangan MPHL-BJS adalah Kuasa Pengguna Anggaran.
(3) Dalam hal penunjukkan PP-SPM telah ditetapkan, PA/Kuasa PA
melakukan revisi terhadap surat keputusan penunjukan PP-SPM dengan
menambahkan kewenangan sebagai penandatangan SP2HL dan SP4HL.
(4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala
KPPN.
BAB V
PETUGAS PENGANTAR SP2HL, SP4HL DAN MPHL-BJS
Pasal 8
Petugas pengantar SP2HL, SP4HL dan MPHL-BJS adalah petugas
pengantar SPM
Dalam hal penunjukan petugas pengantar SPM Tahun Anggaran 2011
telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap surat keputusan
penunjukan petugas pengantar SPM dengan menambahkan tugas untuk
mengantar SP2HL, SP4HL dan MPHL-BJS.
(3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
KPPN.
BAB VI
PENYAMPAIAN SP2HL
Pasal 9
(1) Atas pendapatan hibah langsung bentuk uang dan/atau belanja yang
bersumber dari hibah langsung, PA/Kuasa PA rnembuat dan
menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
Copy Rekening Koran Terakhir alas Rekening Hibah;
SPTMHL;
SPTJM; dan
Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL
pertama kali.
(2) Penyampaian SP2HL ke KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
(3) Format SPTMHL dan SPTJM adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran
VII dan Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ini.
-5
BAB VII
PENYAMPAIAN SP4HL
Pasal 10
(1) Atas pengembalian pendapatan hibah langsung bentuk uang, PA/Kuasa
PA membuat dan menyampaikan SP4HL dengan dilampiri:
Copy Rekening Koran Terakhir atas Rekening Hibah:
Copy bukti pengirirnan/transfer kepada Pemberi Hibah dan
c SPTJM.
(2) Penyampaian SP4HL ke KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan segera setelah semua kegiatan dalam perjanjian hibah selesai
dilaksanakan dan pengembalian hibah telah dilakukan.
BAB VIII
PENYAMPAIAN MPHL-BJS
Pasal 11
Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN dilakukan pada tahun anggaran
berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung
bentuk barang/jasa/surat berharga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang.
Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
Pasal 12
Atas pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga, dan
belanja barang untuk Pencatatan Persediaan dan Jasa dari Hibah/Belanja
Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah/Pengeluaran
Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah, PA/Kuasa PA
membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:
SPTMHL bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga:
Surat Perintah Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) yang sudah disetujui DJPU
lembar kedua; dan
c. SPTJM.
BAB IX
PENERBITAN SPHL
Pasal 13
(1) Atas dasar SP2HL yang diajukan oleh satuan kerja. KPPN menerbitkan
SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
Lembar ke-2, untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q.
Direktorat Evaluasi, Akuntansi. dan Setelmen dengan dilampiri copy
SP2HL: dan
c Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(2) Format SPHL adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
-6-
Pasal 14
KPPN menerbitkan SPHL setelah dilakukan pengujian terhadap SP2HL.
Pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Memeriksa kelengkapan larnpiran sebagaimana dimaksud dalam
a
Pasal 9,
Memeriksa kesesuaian kode kegiatan/outpuUjenis belanja/sumber
dana dengan DIPA,
Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh
terdapat cacat dalam penulisan;
Menguji kesesuaian tanda tangan pada SP2HL dengan spesimen
tanda tangan:
Memastikan jumlah belanja tidak melebihi pagu dalam DIPA;
Memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan/atau belanja
f.
pada SP2HL dengan SPTMHL;
Menguji kesesuaian tanda tangan PA/Kuasa PA pada SPTMHL dan
g
SPTJM dengan spesimen tanda tangan: dan
Memeriksa Saldo Kas di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
h.
tidak boleh bernilai negatif.
(3) SPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
BAB X
PENERBITAN SP3HL
Pasal 15
(1) Atas dasar SP4HL yang diajukan oleh satuan kerja. KPPN menerbitkan
SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan.
Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA:
Lembar ke-2, untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q.
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan dilampiri copy
SP4HL, dan
c. Lembar ke-3. untuk pertinggal KPPN.
(2) Format SP3HL adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal 16
KPPN menerbitkan SP3HL setelah dilakukan pengujian terhadap SP4HL.
Pengujian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Memeriksa kelengkapan larnpiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10;
Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penulisan;
Menguji kesesuaian tanda tangan pada SP4HL dengan spesimen
tanda tangan;
Memastikan jumlah yang dikembalikan sama dengan saldo kas di
Kementerian Negara/Lembaga dari hibah:
Memeriksa kesesuaian pencantuman pengembalian pendapatan
pada SP4HL dengan bukti pengiriman/pengembalian pendapatan
hibah:
Menguji kesesuaian tanda tangan PA/Kuasa PA pada SPTJM dengan
spesimen tanda tangan: dan
g. Memeriksa Saldo Kas di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
tidak boleh bernilai negatif.
-7-
(3) SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BAB XI
PENERBITAN PERSETUJUAN MPHL-BJS
Pasal 17
(1) Atas dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh satuan kerja, KPPN
menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan:
Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
Lembar ke-2. untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q.
Direktorat Evaluasi. Akuntansi, dan Setelmen dengan dilampiri copy
MPHL-BJS: dan
c. Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(2) Format Persetujuan MPHL-BJS adalah sebagaimana diatur dalam
Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
Pasal 18
Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh KPPN setelah dilakukan
pengujian terhadap MPHL-BJS:
Pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12:
Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penulisan:
Menguji kesesuaian tanda tangan pada MPHL-BJS dengan spesimen
tanda tangan:
Mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register
yang dicantumkan dalam SPTMHL:
Menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada
MPHL-BJS dengan SPTMHL;
bentuk
langsung
hibah
pendapatan
jumlah
Memeriksa
barang/jasa/surat berharga adalah sama dengan jumlah belanja
barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah/Belanja Modal untuk
Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah/Pengeluaran
Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah, dan
g Menguji kesesuaian tanda tangan PA/Kuasa PA path SPTJM dengan
spesimen tanda tangan.
(3) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
BAB XII
PENGAMBILAN SPHL. SP3HL DAN PERSETUJUAN MPHL-BJS
Pasal 19
Petugas pengambil SPHL, SP3HL dan Persetujuan MPHL-BJS adalah
petugas pengambil SP2D.
Dalam hal penunjukan petugas pengambil SP2D Tahun Anggaran 2011
telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap surat keputusan
penunjukan petugas pengambil SP2D dengan menambahkan tugas untuk
mengambil SPHL, SP3HL dan Persetujuan MPHL-BJS.
-8-
(3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
KPPN
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 N•e n ber 2011
DIREKTUR JENDERAL,
71"
4 AGUS SUPRIJANTO
NIP19530814 197507 1 001
-9-
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-81 /PB/2011 TENTANG TAM CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
HIBAH
LANGSUNG
BENTUK
PENCATATAN
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
(SP2HL)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA...(1)
SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
...(7)
langgal : ...
Nomor
(3)
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4)
Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait hibah sejumlah:
Saldo awal
Pendapatan Hibah
Rp Rp Belanja terkaitHibah
Saldo akhir
Rp Rp Untuk Periode Triwulan (5)
(6)
(7)
(5)
Tahun Anggaran :
(9)
(10)
Dasar Pengesahan :
Satker
Kewenangan
Nama Satker
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx..(12)
(11)
Fungsi, Subfungsi. BA. Unit Eselon I, Program
xx.xx.xxx.xx.xx (13)
Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
xxxx.xx.xx.xx.xx (14)
: xx / xx (15)
: xxxxxxx (16)
Sumber Dana!Cara Penarikan
Nomor Register
BELANJA
Jumlah Uang
Akun
xxxxxx (17)
(18)
Jumlah Belanja
Kepada
Yaitu
(19)
PENDAPATAN
BA/Unit Eselon I
/Lokasi/Akun/Satker
(20)
Jumlah Uang
XXX.XX.XX.XX.XXXXXX.XXXXXX
Jumlah Pendapatan
: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya
(23)
(24)
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM
(25)
NIP/NRP ... 10016912301063-7 (27)
(26)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL)
URAIAN ISIAN
NOMOR
Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
Diisi tanggal diterbitkan SP2HL
Diisi nomor SP2HL
Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
Diisi saldo awal hibah langsung
Diisi jumlah pendapatan hibah langsung yang telah diterima.
Diisi jumlah belanja terkait Hibah.
Diisi jumlah saldo awal dengan selisih antara pendapatan hibah dengan belanja
terkait hibah
Diisi periode triwulan
Diisi Tahun Anggaran
Diisi dasar diterbitkannya SP2HL. misalnya: Nomor UU APBN, nomor dan tanggal
DIPA. atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya
Diisi kode Satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit). serta nama Satker penerima
hibah
Di isi kode Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program
Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
(15)
Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD): untuk hibah langsung bentuk
uang yang berasal dart dalam negeri dan kode cara penarikan (-).
Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (FILL): untuk hibah langsung bentuk
uang yang berasal dad luar negeri dan kode cara penarikan (-).
(16)
Diisi nomor register
Diisi akun belanja sesuai akun-akun belanja yang telah ada pada revisi DIPA
Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja
(19)
(20)
Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah
Diisi kode Bagian Anggaran dan Eselon I: 999.02: kode lokasi: 01.51; kode
akun pendapatan: Kode Akun yang Khusus digunakan dalam SP2HL; dan kode
Satker: 960186
Kode Akun yang khusus digunakan dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah
Langsung (SP2HL), sebagai berikut.
Kode Akun
431131
Uraian
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang —
Perorangan
431132
431133
431139
431231
431232
431233
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Lembaga/Badan Usaha
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Pemerintah Daerah
Pendapatan Hibah Dalarn Negeri Langsung Bentuk Uang Lainnya
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang
Perorangan
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Bilateral
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang
Multilateral
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Lainnya
431239
Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah
Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah
(27)
Diisi uraian keperluan pengesahan
Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP2HL (sama seperti pada poin 2)
Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM
Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM
Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM
DIREKTUR JENDERAL
AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001 'kV.
-3-
LMIVIrIrt/114
II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER . 81 iPB/2011 TENTANG TATA CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
LANGSUNG
BENTUK
HIBAH
PENCATATAN
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
FORMAT SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
(SPHL)
it
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG
DIM KINKAT JENDERAL PEKBENUAHARAAN
------ '
Nomor SP2HL
•
RPPN
langgal
(1)
Tanggal
(2)
Satker
(3)
/
Nomor
Tdhun Anggaran
Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah :
Rp.
Sal do Awal
Pendapatan Hibah
Rp.
Rp.
Belanja Terkait Hibah
Rp.
Saldo Akhir
r(
Yaitu
(9)
Kuasa Bendahara Umum Negara
(10)
Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum
Kepala Seksi Pencai ran Dana
NIP (11)
(12)
NIP -4-
(13)
(14)
PETUNJUK PFNGISIAN SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
URAIAN PENGISIAN
NOMOR
Diisi nomor SP2HL
Diisi tanggal SP2HL
Diisi uraian satker sesuai yang ada pada SP2HL
Diisi kode dan uraian KPPN
( 5 )
Diisi tanggal diterhitkan SPHL
Diisi Nomor dengan susunan: nomor penerbitan SPHL/kode KPPN/kode
bank.
Diisi Tahun Anggaran
Saldo Awal
Pendapatan Hibah
Belanja Terkait Hibah
diisi sesuai SP2HL
diisi sesuai SP2HL
diisi sesuai SP2HL
Saldo Akhir
diisi sesuai SP2HL
Diisi uraian SPHL sesuai dengan yang tercantum pada SP2HL
Diisi kota tempat KPPN dan tanggal penerbitan Surat Pengesahan Hibah
Langsung
Diisi Nama Kepala Seksi Pencairan Dana
Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana
Diisi Nama Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum
(14)
Diisi NIP Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum
'DIREKTUR JENDERAL,
(--7-ktc
SUPRIJANTO
4 AGUS
NIP.19530814 197507 1 001
-5-
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTuR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-81 iPB12011 TENTANG TATA CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
PENCATATAN
HIBAH
LANGSUNG
BENTUK
BARANG/JASNSURAT BERHARGA
FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN
HIBAH LANGSUNG (SP4HL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA (1)
SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
Tanggal : .... (2) Nomor . (3)
Kuria
(4)
Bendahara Uniurn Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Agar mengesahkan pengembalian pendapatan hibah sejumlah :
Rp. (5)
Sisa Hibah
Rp. Pengembalian Pendapatan tlibah (6)
Rp. Saldo Akhir
3.
(7)
Tahun Dasar Pengesahan :
Satker Kewenangan
9
(8)
Nama Satker
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx (10)
Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program
xx.xx.xxx.xx.xx (11)
Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
xxxxxx xx
xx.xx
xx
(12)
Sumber Dana/Cara Penarikan : xx/xx (13)
Nornor Register
xxxxxxx (14)
( )
PENG EMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BA/Unit Eselon I
/Lokasi/Akun/Satker
Jumlah Uang
(15) xxx.xx.xx.xx.xxxxxx.xxxxxx
Jumlah Pengembalian
Kepada
(16)
(17)
Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya
Yaitu
(18)
(19)
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM
....(20)
111Hi 1
100169123010L3-7 NIP/NRP (21)
(22)
-6-
4
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4H1r)
URAIAN ISIAN
NOMOR
Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
Diisi tanggal diterbitkan SP4HL
Diisi nomor SP4HL
Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
Diisi sisa uang dari hibah yang akan dikembalikan ke donor
Diisi jumlah pengembalian pendapatan hibah
Diisi selisih antara sisa hibah dengan pengembalian hibah
Diisi Tahun Anggaran
Diisi dasar diterbitkannya SP4HL, misalnya Nomor UU APBN, nomor dan tanggal
DIPA, atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya
(13)
Diisi kode Satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima
hibah
Di isi Kode Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon 1, dan Program
Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD): untuk hibah langsung bentuk
uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-).
Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL): untuk hibah langsung bentuk
uang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan (-).
(14)
(15)
Diisi nomor register
Diisi kode Bagian Anggaran, Unit Eselon 1, kode Lokasi, Akun dan kode Satker,
dengan ketentuan:
berjalan
diisi:
tahun
anggaran
Untuk
pengembalian
999.02.01.51.431xxx.960186
Kode Akun menggunakan kode akun yang sama dengan kode akun yang
digunakan pada saat menerima hibah langsung.
Untuk pengembalian tahun anggaran lalu: kode BA, Eselon I, kode Lokasi,
dan kode Satker merujuk path kode Satker penerbit SP4HL dengan akun
311911
(16)
-.
Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pengembalian pendapatan
Diisi total rupiah jumlah pengembalian pendapatan
Diisi uraian keperluan pengesahan, yaitu: Pengembalian Hibah Langsung bentuk
Nomor
Uang kepada Pemberi Hibah sesuai bukti setor tanggal Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP4HL (sama seperti pada poin 2)
Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM
-7-
URAIAN ISIAN
I NOMOR
(21) Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM
I (22) Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM
DIREKTUR JENDERAL.
c7-2--ittp
AGUS SUPRIJANTO
NIP.19530814 197507 1 001 k1/4,-
-8-
LAND-sit/CAN IV
PERATURAN D/REKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 81 /PB12011 TENTANG TATA CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
LANGSUNG
BENTUK
PENCATATAN
HIBAH
PARANGUASA/SURAT BERHARGA
FORMAT SURAT PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
(SP3HL)
Nomor SP4HL
Tanggal
Satker
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SURAT PENGESAHAN
011iLkiCRAI II NOE RAL PERBENDAHARAAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
(2)
KPPN
Tanggal
(3)
Nomor
(1)
•
/
/
Tahun Anggaran
Telah disahkan pengembalian pendapatan Hibah Lang ung sejumlah :
Rp.
Sisa Hibah
Rp.
Pengembalian Pendapatan Hibah
Rp.
Saldo Akhir
(8)
Yaitu
(9)
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Pencairan Dana
(10)
Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum
NIP (11)
(12)
NIP -9-
(13)
(14)
PETUNJUK PFNGISIAN
SURAT PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN H1BAH LANGSUNG
URAIAN PENGISIAN
NOMOR
Diisi nomor SP4HL
Diisi tanggal SP4HL
Diisi kode dan uraian satker sesuai yang ada pada SP4HL
Diisi kode dan uraian KPPN
Diisi tanggal diterbitkan SP3HL
Diisi Nomor dengan susunan: nomor penerbitan SP3HL/kode KPPN/kode
bank.
Diisi Tahun Anggaran
Rp mengikuti SP4HL
Sisa Hibah
Pengembalian Pendapatan Hibah Rp mengikuti SP4HL
Rp mengikuti SP4HL
Saldo Akhir
Diisi uraian SP3HL sesuai dengan yang tercantum pada SP4HL
Diisi kota tempat KPPN dan tanggal penerbitan SP3HL
Diisi Nama Kepala Seksi Pencairan Dana
Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana
Diisi Nama Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum
Diisi NIP Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum
•
-
DIREKTUR JENDERAL,
7144„40
AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001
- 10 -
,.•.• .• " • •
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 81/PB2011 TENTANG TATA CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
BENTUK
LANGSUNG
HIBAH
PENCATATAN
BARANGIJASNSURAT BERHARGA
FORMAT MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (1)
MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
langgal
Nomor
...(2)
(3)
4)
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
Tahun Anggaran (5)
Dasar Pencatatan :
(6)
Satker
Kewenangan
Nama Satker
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx (7)
Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program
xx.xx.xxx.xx xx (8)
Kegiatan, Output, Lokasi, Janis Belanja
xx.xx.xx.xx (9)
xxxx.
Sumber Dana/Cara Penarikan
: xx/xx (10)
Nomor Register
: xxxxxxx (11)
PENDAPATAN
BELANJA
Jumlah Uang
Akun
xxxxxx .. (12)
Jumlah Belanja
(13)
(14)
BA/Unit Eselon I
/LokasilAkun/Satker
(15)
xxx.xx.xx.xx.xxxxxx.xxx>c<x
Jumlah Uang
Jumlah Pendapatan
(16)
(17)
: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya
Kepada
(18)
Yaitu
(19)
Kuasa Pengguna Anggaran
....(20)
NIP/NRP 1 I
0 0 16 9 1230 106 3-7 (22)
(21)
PETUNJUK PENGISIAN
MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/
SURAT BERHARGA (MPHL-BJS)
URAIAN ISIAN
NOMOR
Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
Diisi tanggal diterbitkan MPHL-BJS
Diisi nomor MPHL-BJS
Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
Diisi Tahun Anggaran
Diisi dasar diterbitkannya MPHL-BJS, yaitu: PP No.10/2011, dan Tanggal serta
Nomor SP3HL-BJS.
Diisi kode Satker (6 digit) kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima
hibah
Di isi Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program.
Diisi Kode Kegiatan, Output. Lokasi. Jenis Belanja. Untuk Kegiatan dan Output diisi
kode kegiatan dan output yang ada pada Satuan Kerja berkenaan yang paling
sesuai dengan maksud dan tujuan penerimaan hibah barang/jasa/surat berharga.
Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kode (12) Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD): untuk hibah langsung
bentuk barang yang berasal dari dalam negeri dan kode cars penarikan (-).
Kode (13) Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL): untuk hibah langsung
bentuk barang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan (-).
Kode (14) Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HUD): untuk hibah langsung
bentuk jasa yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-).
Kode (15) Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL): untuk hibah langsung
bentuk jasa yang berasal dari luar negeri dan kode cars penarikan (-).
Kode (16) Hibah Langsung Surat Berharga Dalarn Negeri (HLSD): untuk hibah
langsung bentuk surat berharga yang berasal dari dalam negeri dan kode cara
penarikan (-).
Kode (17) Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri (HLSL): untuk hibah
langsung bentuk surat berharga yang berasal dari luar negeri dan kode cara
penarikan (-).
ll 1 )
Diisi nomor register
(12)
Diisi akun belanja seperti di bawah ini:
1. Untuk Belanja dalam bentuk Barang:
Kode Akun
521611
531211
532211
533211
Uraian
Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan
dan Mesin dari Hibah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan
Gedung dan Bangunan dari Hibah
-12-
534211
536211
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan
Jalan. Irigasi dan Jaringan dari Hibah
I Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya
J dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
Untuk Belanja dalam bentuk Jasa:
Uraian
Kode Akun I
522311 1 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
(15)
Untuk Belanja dalam bentuk Surat Berharga:
Uraian
rKode Akun
Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga
724411
dari Hibah
Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja
Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah
Diisi Kode BA/Unit Eselon I/Lokasi/Akun/Satker: 999.02.01.51.431xxx.960186
Kode Akun Pendapatan yang khusus digunakan dalam Memo Pencatatan Hibah
Langsung--Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL—BJS):
Untuk Pendapatan dalam bentuk Barang:
Uraian
Kode Akun
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
431121
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
431221
Untuk Pendapatan dalarn bentuk Jasa:
Uraian
Kode Akun
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431122
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431222
(16)
3. Untuk Pendapatan dalam bentuk Surat Berharga:
Uraian
Kode Akun
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat
431123
Berharga
Pendapatan Hibah Luar Negeri-- Langsung Bentuk Surat
431223
Berharga
Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah
Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah
Diisi uraian keperluan pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
Diisi tanggal diterbitkan MPHL-BJS (sama seperti pada poin 2)
Diisi tanda tanganKuasa Pengguna Anggaran
-13-
URAIAN ISIAN
NOMOR
Diisi nama dan NIP/NRPKuasa Pengguna Anggaran
Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM
DIREKTUR JENDERAL
*
1 . •
o:,:4.
.;ty.
n
- 14 -
•AGUS SUPRIJANTO
NIP.19530814 197507 1 001
LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN
NOMOR PER-81 iP612011 TENTANG TATA CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
PENCATATAN
HIBAH
LANGSUNG
BENTUK
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
FORMAT PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (PERSETUJUAN MPHL-BJS)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
DIREKTORAT JENDERAI. PERBENDAHARAAN
(1)
(2)
(3)
Norms MPHL-BJS
Tanggal
Satker
(4)
KPPN
Tanggal
Nomor
Tah un An ggara n
(5)
(6)
(7)
Telah disetujui pencatatan pendapatan Hibah dan belanja pencatatan Hibah sejumlah :
Rp.
Pendapatan
Rp.
Belanja
Yaitu
(8)
Kuasa Bendahara Umum Negara
(9)
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Kepala Seksi Pencairan Dana
NIP (10)
(11)
NIP -15-
(12)
(13)
4
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
URAIAN PENGISIAN
NOMOR
Diisi nomor MPHL-BJS
Diisi tanggal MPHL-BJS
Diisi uraian satker sesuai yang ada pada MPHL-BJS
Diisi kode dan uraian KPPN
Diisi tanggal diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS
Diisi Nomor dengan susunan: nomor penerbitan MPHL-BJS/kode KPPN,
tanpa kode bank
Diisi Tahun Anggaran
Diisi uraian Persetujuan MPHL-BJS sesuai dengan yang tercantum pada
MPHL-BJS
Diisi Rota tempat KPPN dan tanggal penerbitan Persetujuan MPHL-BJS
Diisi Nama Kepala Seksi Pencairan Dana
Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana
Diisi Nama Kepala SeksiVerifikasi dan Akuntansi
(13)
Diisi NIP Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
DIREKTUR JENDERAL,
AGUS SUPRIJANTO
NLP.19530814 1975071001 -1/
-16-
LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 81 /PB12011 TENTANG TATA CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
BENTUK
LANGSUNG
HIBAH
PENCATATAN
BARANG/JASAVSURAT BERHARGA
SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH
LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)
(1)TANGGAL ......(2)
NOMOR Menyatakan bahwa saya atas nama:
Kementerian Negara/Lembaga
Eselon I
Satker
Nomor dan Tanggal DIPA
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan
: (xxx) : (xx) : (xxxxxx) (5)
(6)
(7)
(8)
bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa yang diterima langsung dari:
Pemberi Hibah
Tanggal & Nomor Perjanjian Hibah
Nomor Register
Nilai Hibah/Komitmen Hibah
(9)
(10)
(11)
(12)
tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:
Akun
Pagu
Pendapatan
(13)
Belanja
(19)
s.d. Bulan lalu
(15)
(21)
(14)
(20)
Realisasi
s.d. Bulan ini
Bulan ini
(16)
(18)
(17)
(22)
Sisa
(23)
(24)
Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yangberlaku pada
(25) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan
Satuan Kerja aparat pengawas fungsional.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(26), tanggal, bulan, tahun
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran.
Nama (27)
(28)
NIP -17-
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH DAN BELANJA
LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)
URAIAN PENGISIAN
NOMOR
Diisi nomor SPTMHL
Diisi tanggal SPTMHL
Diisi kode dan uraian Kementerian/Lembaga
Diisi kode dan uraian Eselon 1
Diisi kode dan uraianSatuan Kerja
Untuk hibah bentuk uang.diisi nomor dan tanggal DIPA. Untuk hibah bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga, diisi tidak ada DIPA.
Untuk hibah bentuk uang.diisi nomor dan tanggal SP Pengesahan. Untuk hibah
bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, diisi tidak ada SP Pengesahan.
Diisi bentuk hibah langsung yaitu: Hibah bentuk UanglBarang/Jasa/Surat
Berharga
Diisi nama pemberi hibah
Diisi tanggal dan nomor Perjanjian Hibah/Grant Agreement/dokumen yang
dipersamakan/Nomor BAST
Diisi nomor register
Diisi nilai hibah atau nilai yang disepakati sesuai PH/Grant Agreement
Diisi akun pendapatan hibah sesuai Bagan Akun Standar
Dikosongkan
Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan lalu
Diisi realisasi pendapatan hibah bulan ini
Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan ini
Dikosongkan
Diisi akun belanja sesuai Bagan Akun Standar
Untuk hibah bentuk uang diisi pagu anggaran belanja yang bersumber dari
hibah langsung. Untuk hibah-bentuk barang/jasa/surat berharga dikosongkan
Diisi realisasi belanja terkait hibah langsungs.d.bulan lalu
Diisi reatisasi belanja terkait hibah langsunguntuk bulan ini
Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d. bulan ini
Untuk hibah bentuk uang diisi sisa pagu belanja Untuk hibah bentuk
barang/jasa/surat berharga dikosongkan.
Diisi uraian satker
Diisi kota tempat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tanggal
penerbitan SPTMHL
f
URAIAN PENGISIAN
NOMOR
Diisi Nama PA/Kuasa PA
Diisi NIP PA/Kuasa PA
DIREKTUR JENDERAI.
AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001‘11)./
-19-
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENIJAHARAAN
NOMOR PERt /PBf2011 TENTANG TATA CARA
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN
BENTUK
LANGSUNG
PENCATATAN
HIBAH
BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
(KOP SURAT)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor.
Kode Satuan Kerja
Uraian Satuan Kerja
3 Kegiatan/Output
4 No. Grant/Register
Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap : *)
Penerimaan (1)dengan nomor register 2) sebesar Rp (3)
Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar Rp (6)
beban DIPA Nomor (5) dengan akun 3. Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Donor sebesar Rp (4)
atas
(7)
Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya
dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi.
Apabila dikemudian bah terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka2, kami
bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(8)
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP (9)
(10)
Keteranqan:
*) SPTJM untuk penerbitan SP2HL dan MPHL menggunakan uraian pada nomor (1) dan (2)
Baja. SPTJM untuk penerbitan SP4HL menggunakan uraian pada nomor (3) raja.
-20-
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)
URAIAN PENGISIAN
NOMOR
Diisi bentuk hibah yaitu: Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Saham
Diisi Nomor Register
Diisi jumlah rupiah hibah langsung yang diterima. Untuk hibah langsung
dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam
dokumen atau nilai wajarnya
Di isi jumlah belanja terkaithibah langsung. Untuk hibah langsung dalam
bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam
dokurnen atau nilai wajarnya.
Di isi Nomor DIPA atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk
uang. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga
uraian tentang Nomor DIPA tidak ditulis.
Di isi kode akun belanja sesuai Sagan Akun Standar
Diisi jumlah rupiah yang dikembalikan kepada Donor
Di isi tempat dan tanggal pembuatan SPTJM
Di isi nama PA/Kuasa PA penandatangan SPTJM
Di isi NIP PA/Kuasa PA penandatangan SPTJM
DIREKTUR JENDERAL,
AGUS SUPRIJANTO
NIP.19530814 197507 1 001
- 21 -
4/.
Fly UP