...

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 3 TAHUN 1960
TENTANG
PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN
WARGA NEGARA BELANDA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a.
Bahwa dipandang perlu u mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penguasaan bendabenda milik perseorangan Warga Negara Belanda yang ditinggalkan dan yang tidak terkena
oleh Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang ”Nasionalisasi perusahaan Belanda”
(Lembaran Negara tahun 1958 No. 192);
b.
Bahwa karena keadaannya sangat mendesak maka ketentuan-ketentuan tersebut perlu untuk
segera ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Mengingat :
a.
Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
b.
Undang-Undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 78) ;
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
“PENGURUSAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN
WARGA NEGARA BELANDA
Pasal 1
Semua benda tetap milik perseorangan warganegara Belanda, jang tidak terkena oleh UndangUndang No. 86 tahun 1956 tentang ”Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda” (Lembaran
Negara tahun 1958 No.162), jang pemiliknya telah meninggalkan wilajah Republik Indonesia, sedjak
mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikuasai oleh Pemerintah,
dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria.
Pasal 2
1.
Untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan mengadakan penjelesaian
selandjutnya daripada benda-benda jang dikuasai itu, didaerah-didaerah jang dipandang perlu,
oleh Menteri (Muda) Agraria dibentuk suatu u Panitya, jang terdiri atas seorang pendjabat dari
Djawatan Agraria, sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang pendjabat Pamongpradja
jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I serta Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah jang bersangkutan masing-masing sebagai anggota.
2.
Panitya tersebut pada ajat 1 pasal ini (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut:
Panitya) berkerdja atas dasar pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri(Muda) Agraria.
Pasal 3
1.
Barangsiapa, dalam hubungan jang bagaimanapun dengan pemiliknja menguasai bendabenda tetap sebagai jang dimaksud dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini wadjib
menjerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan melaporkan segala sesuatu
mengenai benda jang dikuasainja itu serta hubungannja dengan pemiliknja.
2.
Mereka jang tidak memenuhi kewadjiban termaksud dalam ajat (1) pasal ini dianggap tidak
mempunjai hubungan jang sjah dengan benda jang bersangkutan sedjak mulai berlakunja
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
Pasal 4
1.
Barang siapa ingin membeli benda-benda tetap jang dikuasai menurut ketentuan dalam pasal 1
harus mengadjukan permohonan kepada Menteri Muda Agria dengan perantaraan Panitya
setempat jang bersangkutan, menurut tjara jang ditentukan oleh Menteri Muda Agraria.
2.
Jang diperkenankan membeli benda-benda termaksud dalam ajad (1) pasal ini hanjalah warga
negara Indonesia, jang dengan pembelian jang baru itu tidak akan mempunjai lebih dari 3 (tiga)
bidang tanah.
Pasal 5
Didalam keputusan Menteri Muda Agraria jang memberi izin untuk melakukan djual-beli dan
melaksanakan pemindahan hak atas benda jang bersangkutan, ditjantumkan pula ketentuan
mengenai tjara pembajaran harga benda itu kepada pemiliknja dengan mengingat peraturanperaturan jang berlaku.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar
supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Pebruari 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
SUKARNO
Diundangkan di
pada tanggal 9 Pebruari 1960
MENTERI MUDA KEHAKIMAN
ttd
Sesuai dengan salinan jang asli,
SEKRETARIAT NEGARA,
Biro Organisasi dan Administrasi,
Pd. Kepala II Bagian Kearsipan,
ttd
SUKARDJO
SOEGIJANTO
Sesuai dengan jang asli,
SEKRETARIS I PRESIDEN,
ttd
Mr. Santoso
Fly UP