...

PUSAT LOGISTIK BERIKAT

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

PUSAT LOGISTIK BERIKAT
4/7/2016
PUSAT LOGISTIK BERIKAT
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Peta Fasilitas
PROCESSING
Pembebasan
Bea masuk
(KITE)
Pengembalian
Bea masuk
(KITE)
Kawasan
Industri
Kawasan
Berikat
Inland
FTA
Pembebasan BM
dalam rangka
penanaman
modal
NON
PROCESSING
DI LUAR KAWASAN
FTZ
KEK
Gudang
Berikat
Pusat
Logistik
Berikat
DALAM KAWASAN
Orientasi ekspor
Aplikasi Go-Fas(t) dan agen fasilitas untuk membantu perusahaan
memilih fasilitas yang tepat
2
Non - Ekspor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
1
4/7/2016
INSENTIF FISKAL
INDUSTRI
FISKAL
Bea Masuk
STIMULUS
KITE
Pembebasan
Kawasan
Berikat
Kawasan
Industri
Free Trade
Zone
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Inland
FTA
Penangguhan
Pembebasan
Cukai
Pembebasan
Pajak Impor
Tidak Dipungut
Pembebasan
Pajak Lokal
Tidak Dipungut
NON INDUSTRI
FISKAL
STIMULUS
Gudang Berikat
Pusat Logistik
Berikat
Free Trade Zone
Kawasan Ekonomi
Khusus
Penangguhan
Bea Masuk
Pembebasan
Cukai
Pembebasan
Tidak Dipungut
Pajak Impor
Pembebasan
Pajak Lokal
Tidak Dipungut
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
3
Arahan Presiden terkait LOGISTIK
PRESIDEN MENGINGINKAN EFISIENSI BIAYA LOGISTIK
Biaya logistik nasional dinilai masih sangat tinggi sehingga belum mampu mendongkrak daya saing
produk Indonesia di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
(jpnn.com, 22 Oktober 2014)
Presiden Joko Widodo menginginkan gudang logistik yang dimiliki Indonesia menyerupai Dubai.
Menurut Jokowi, gudang logistik di Dubai sangat efisien dan memiliki manajemen yang sangat baik.
“Manajemen baik dan biaya tidak mahal sehingga bisa lebih efisien”
(Tempo.com, 14 September 2015)
Presiden Joko Widodo murka melihat proses lamanya bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung
Priok tak bisa dikurangi hingga 4,7 hari seperti yang ia perintahkan. Presiden berharap pembenahan
masa dwelling time bisa ikut menekan tingginya biaya logistik nasional yang cukup tinggi.
(Indonesianindustry, 9 November 2015)
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II
Insentif Fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat
29 September 2015
4
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
2
4/7/2016
LATAR BELAKANG
1. Perkembangan bisnis proses
yang perlu difasilitasi
Pasar Komoditi
2. Kinerja Logistik Yang Rendah
Indonesia Singapore
Malaysia
Vietnam
Thailand
Export time and cost / Port or airport supply chain
Lead time (days)
3 days
2 days
1 days
1 days
1 days
Cost (US$)
579US$
323US$
3000US$
237US$
250US$
Import time and cost /Port or airport supply chain
Sumber: World Bureau of Metal Statistic, 2014
Barang konsinyasi dan titipan
Lead time (days)
4 days
2 days
1 days
1 days
1 days
Cost (US$)
568US$
266US$
3000US$
281US$
500US$
Clearance time without physical
inspection (days)
2 days
0 days
1 days
1 days
1 days
Clearance time with physical
inspection (days)
5 days
1 days
2 days
2 days
1 days
Physical inspection (%)
7.91%
4.82%
1.58%
53.5%
2.5%
Multiple inspection (%)
2.79%
2.86%
1%
6.79%
1.58%
Sumber: Logistics Performance Index 2014
3. Akses Impor dan Ekspor untuk IKM terbatas
“Kebijakan Ekspor Impor Belum Berpihak pada UKM” (harian kedaulatan rakyat,
15 April 2015)
“UMKM masih terkendala biaya logistik….” (sindonews.com,
20 September 2015)
Progress PLB
PERESMIAN PLB 10
MARET 2016
Diskusi Intensif Dengan Pelaku
Usaha Logisitik dan Asosiasi
PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PAYUNG HUKUM :
1. Peraturan Pemerintah
- No 85 tahun 2015 tanggal 25 Nop 2015
2. Peraturan Menteri Keuangan
- No 272/PMK.04/2015 tanggal 31 Des 2015
3. Peratuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- No 1/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016
- No 2/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016
- No 3/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016
Paket Kebijakan Ekonomi II,
29 Sept 2015
6
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
3
4/7/2016
Konsepsi Umum PLB
Perbedaan dengan TPS dan GB
NO.
Tempat Penimbunan
Sementara
KONSEP
(1)
Gudang Berikat
Pusat Logistik Berikat
Tempat
Penimbunan
Sementara
adalah
bangunan
dan
atau
lapangan atau tempat lain
yang disamakan dengan
itu di Kawasan Pabean
untuk menimbun barang
sementara
menunggu
pemuatan
atau
pengeluarannya
Tempat Penimbunan Berikat untuk
menimbun barang impor, dapat
disertai 1 (satu) atau lebih
kegiatan berupa pengemasan/
pengemasan kembali, penyortiran,
penggabungan
(kitting),
pengepakan,
penyetelan,
pemotongan, atas barang-barang
tertentu dalam jangka waktu
tertentu
untuk
dikeluarkan
kembali.
TPB untuk menimbun barang
asal luar daerah pabean
dan/atau barang yang berasal
dari tempat lain dalam daerah
pabean, dapat disertai 1 (satu)
atau lebih kegiatan sederhana
dalam jangka waktu tertentu
untuk dikeluarkan kembali.
1.
Definisi
2.
Kepemilikan Barang
Pemilik Barang Bebas
Kepemilikan Sendiri
Kepemilikan sendiri, Konsinyasi,
atau Titipan
3.
Masa Timbun
30 hari
1 Tahun
3 Tahun ++
Penimbunan dan
Kegiatan sederhana
Penimbunan
sederhana ++
Digunakan NP saat pemasukan.
Digunakan NP saat pengeluaran.
4.
Kegiatan
Penimbunan
5.
Nilai Pabean
Digunakan
NP
pengeluaran.
saat
Kegiatan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
7
Konsepsi Umum PLB
Perbedaan dengan TPS dan GB
NO.
6.
8
dan
Tempat Penimbunan
Sementara
KONSEP
Asal & Tujuan Barang
(2)
Gudang Berikat
Asal: Luar dan Dalam
Negeri (khusus ekspor),
Tujuan: Fleksibel
Asal: Luar Negeri
Asal: Fleksibel
Tujuan: Fleksibel
Tujuan: Fleksibel
“One to many, many to one
many to many”
“One to One”
7.
Ketentuan Pembatasan
Belum diberlakukan saat
pemasukan
Belum diberlakukan
pemasukan
8.
Certificate of Origin
Diterima dan satu kali
pengeluaran
Diterima dan satu kali
pengeluaran
9.
Penyelesaian
masterlist
10.
Pengenaan fiskal
pengeluaran
fasilitas
saat
Pusat Logistik Berikat
-
saat
-
Belum
diberlakukan
pemasukan
saat
Diterima & bisa pengeluaran
parsial
Penyelesaian sewa BOP Migas –
Cost Recovery
Bea Masuk dan Pajak
Impor
• Bea Masuk- Pajak Impor
• PPN penyerahan (lokal)
Bea Masuk- Pajak Impor
5 tahun atau berakhir
masa penguasaan
Penyelenggara < 5 tahun
Pengusaha < 3 tahun
Seumur hidup, sampai dicabut
11.
Jangka. Waktu Izin
12
Satu izin u/ bbrp lokasi
13
Bentuk Skep
Standard
14
Pembayaran Bea Masuk
Langsung diberlakukan
-
Standard
Langsung diberlakukan
Dimiliki badan hukum sama
Customized, Tematik, KPI
Dokumen
berkala
Pembayaran ditunda *)
dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
4
4/7/2016
Penyelenggaraan & Pengusahaan
•
•
Penyelenggaraan oleh
Penyelenggara PLB yang berbadan
hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia
Kegiatan : menyediakan dan
mengelola kawasan untuk kegiatan
pengusahaan PLB
•
•
Pengusahaan dilakukan oleh Pengusaha PLB atau
PDPLB
Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah
pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam
daerah pabean guna didistribusikan ke luar
daerah pabean dan/atau tempat lain dalam
daerah pabean
PENYELENGGARA PLB
PENGUSAHA PLB
Pengusahaan oleh entitas yang sama dengan penyelenggara
PT A
PT A
PT B
PENGUSAHA DI PLB MERANGKAP
PENYELENGGARA DI PLB (PDPLB)
Pengusahaan oleh entitas yang berbeda dengan penyelenggara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
9
Persyaratan PLB
10
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
5
4/7/2016
Penyelenggaraan & Pengusahaan
PEMASUKAN
KEGIATAN SEDERHANA









Luar Negeri
Lokal
TPB, KEK, dan
Kawasan Ekon. lain




PENGELUARAN
pengemasan atau pengemasan kembali;
penyortiran; standardisasi (quality control);
penggabungan (kitting), pengepakan; penyetelan;
konsolidasi, penyediaan barang tujuan ekspor;
pemasangan kembali dan/atau perbaikan;
maintenance pada industri yang bersifat strategis;
pembauran (blending);
pemberian label berbahasa Indonesia;
pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan
cukai lainnya atas Barang Kena Cukai;
lelang barang modal asal luar daerah pabean;
pameran barang impor dan/atau asal TLDDP;
pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis u/
pemenuhan ketentuan pembatasan;
pemeriksaan untuk penerbitan SKA oleh instansi teknis
terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor
Luar Negeri
Lokal
• Industri
• Migas
• IKM
TPB, KEK, dan
Kawasan Ekon. lain
Penangguhan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam
Rangka Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
11
Pemberitahuan Pabean
LDP
BC 4.0
BC 2.8
TLDDP
(ex. impor)
BC 3.0
LDP
BC 4.1
TLDDP
(ex. lokal)
TLDDP
PLB, KB, TBB,
TLB,TPPB, KDUB
PLB Lokasi Lain
(satu izin)
BC 2.7
BC 2.7
PPB
PP- FTZ 02
FTZ
12
PLB
PPB
BC 2.8 &
PP- FTZ 02
PLB, KB, TBB,
TLB,TPPB, KDUB
PLB Lokasi Lain
(satu izin)
FTZ
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
6
4/7/2016
Nilai Pabean
PLB X
1
INVOICE 1-X
INVOICE X-A
A
BARANG MILIK PLB
2
BARANG TITIPAN
INVOICE 2-B
B
BARANG MILIK B
BARANG
KONSINYASI
3
INVOICE 3-C
C
BARANG MILIK 3
PP - PLB
: NILAI PABEAN
BC 2.5.1
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
13
Manajemen Risiko di PLB
MONEV
DESK AUDIT
ASISTENSI
PERIZINAN
- Diberikan Hanya
Asistensi oleh
Agen Fasilitas dan
AR Pajak
Analisis thd CCTV
dan IT Inventory,
khususnya
unusual
transaction
PEMERIKSAAN
SEWAKTU2
AUDIT
REGULER
Compliance audit
oleh Dit. Audit
- Compliance
- Performance
- Economy
Impact.
Spot/random
check oleh KPPBC
dan Kanwil
kepada
perusahaan
premium
- Presentasi
Bisnis Plan
14
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
7
4/7/2016
TERIMAKASIH
8
Fly UP