...

KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT
BERGERAK INTERNASIONAL
YANG TELAH DIUBAH INMARSAT
NEGARA-NEGARTA PIHAK PADA KONVENSI INI:
MENIMBANG prinsip-prinsip yang terkandung dalam Resolusi Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 1721 (XVI) bahwa komunikasi melalui satelit harus
tersedian bagi bangsa-bangsa di dunia sesegera dan sepraktis mungkin, atas asas global
dan non-diskriminasi.
MENIMBANG ketentuan-ketentuan yang terkait dari Perjanjian mengenai Prinsip-prinsip
yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa,
termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya, yang telah diterima pada tanggal 27
Januari 1967, khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa antariksa harus digunakan
untuk kemanfaatan dan kepentingan semua negara.
BERTEKAD, untuk maksud tersebut, melanjutkan penyusunan pengaturan bagi
kepentingan para pengguna telekomunikasi dari semua negara melalui teknologi antariksa
paling mutakhir yang sesuai dan tersedia, bagi fasilitas paling efisien dan seekonomis
mungkin, yang secara konsisten dengan penggunaan yang paling efisien dan adil dari
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
MENGAKUI bahwa Organisasi Satelit Bergerak Internasional telah, sesuai dengan tujuan
awalnya, membentuk suatu sistem komunikasi global melalui satelit bergerak untuk
komunikasi maritim, termasuk kemampuan komunikasi bagi bahaya dan keselamatan
sebagaimana diatur secara khusus dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa
di Laut pada tahun 1974, yang telah diubah beberapa kali, dan Peraturan tentang Radio
seperti terlampir pada Konstitusi dan Konvensi dari Organisasi Telekomunikasi
Internasional (International Telecommunication Union) yang telah diubah beberapa kali,
yang memenuhi persyaratan-persyaratan dari komunikasi radio tertentu dan Sistem
Komunikasi Global untuk Bahaya dan Keselamatan Maritim (Global Maritime Distress
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
and Safety System).
MENGINGAT bahwa Organisasi telah memperluas maksud dan tujuan awalnya dengan
menyediakan komunikasi satelit aeronautik dan satelit komunikasi bergerak darat,
termasuk komunikasi satelit aeronautik bagi pengaturan lalu lintas udara dan
pengendalian operasional pesawat udara (pelayanan keselamatan aeronautik), dan juga
menyediakan pelayanan jasa radiodeterminasi.
MENGAKUI bahwa meningkatnya persaingan dalam penyediaan pelayanan jasa satelit
bergerak telah menyebabkan dirasa perlu agar sistem Inmarsat untuk dioperasikan melalui
Perusahaan seperti ditetapkan dalam Pasal 1, agar supaya pelayanan jasa ini dapat layak
komersial dan dengan demikian menjamin, sebagai prinsip dasar, kesinambungan dari
pelayanan jasa komunikasi satelit maritim bagi bahaya dan keselamatan bagi Sistem
Komunikasi Global untuk Bahaya dan Keselamatan Maritim (Global Maritime Distress
and Safety System).
BERMAKSUD bahwa Perusahaan akan mematuhi beberapa prinsip dasar lainnya, yaitu
menerapkan prinsip non-diskriminasi atas dasar kebangsaan, bertindak semata-mata untuk
tujuan damai, berupaya untuk melayani semua wilayah dimana terdapat kebutuhan akan
komunikasi bergerak satelit, dan dengan persaingan yang sehat,
MENCATAT bahwa Perusahaan akan beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi dan
keuangan yang sehat dengan memperhatikan prinsip-prinsip komersial yang dapat
diterima.
MENEGASKAN bahwa terdapat suatu kebutuhan akan perlunya suatu pengawasan antar
pemerintah untuk menjamin bahwa Perusahaan telah memenuhi kewajiban-kewajiban
dalam menyediakan pelayanan jasa Sistem Kumunikasi global untuk Bahaya dan
Keselamatan Maritim (Global Maritime Distress and Safety System) dan mematuhi
prinsip-prinsip dasar lainnya.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
BERSEPAKAT SEBAGAI BERIKUT :
Pasal 1
Definisi
Untuk maksud Konvensi ini :
(a)
"Organisasi" adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan sesuai dengan
Pasal 2.
(b)
"Perusahaan" adalah badan hukum atau badan-badan yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan nasional dengan mana sistem satelit (Inmarsat)
dioperasikan.
(c)
"Pihak" adalah Negara dimana Konvensi ini berlaku.
(d)
"Persetujuan Pelayanan Publik" adalah Persetujuan yang dilaksanakan oleh
Organisasi dan Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1).
(e)
"GMDSS" adalah Sistem Komunikasi Global untuk Bahaya dan Keselamatan
Maritim yang didirikan oleh Organisasi Maritim Internasional.
Pasal 2
Pendirian Organisasi
Dengan ini didirikan Organisasi Satelit Bergerak Internasional, yang selanjutnya disebut
sebagai "Organisasi".
Pasal 3
Tujuan
Tujuan Organisasi ini adalah untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip dasar yang
ditetapkan dalam Pasal ini dipatuhi oleh Perusahaan, yaitu :
(a)
menjamin kelangsungan pengaturan jasa-jasa komunikasi satelit global untuk
Bahaya dan keselamatan maritim, khususnya seperti yang diatur dalam Konvensi
Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974 seperti yang telah diubah
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
beberapa kali dan Peraturan Radio seperti terlampir pada Konstitusi dan Konvensi
Telekomunikasi Internasional, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali,
berkaitan dengan GMDSS;
(b)
menyediakan pelayanan jasa tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan;
(c)
bertindak semata-mata untuk maksud-maksud damai;
(d)
mengupayakan untuk melayani semua wilayah dimana terdapat kebutuhan akan
komunikasi bergerak satelit, dengan mempertimbangkan selayaknya daerah-daerah
pedesaan dan daerah-daerah terpencil di negara-negara berkembang;
(e)
beroperasi secara konsisten dengan persaingan yang sehat dan tunduk pada
ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar
(1)
Organisasi, dengan persetujuan Majelis, harus mengadakan suatu Persetujuan
Pelayanan Publik dengan Perusahaan dan harus mengadakan pengaturan lainnya
yang dianggap perlu guna memungkinkan Organisasi mengawasi dan menjamin
ditaatinya oleh Perusahaan prinsip-prinsip dasar yang dimuat dalam Pasal 3, dan
untuk melaksanakan setiap peraturan lainnya dari Konvensi ini.
(2)
Pihak yang di wilayahnya terletak Kantor Pusat Perusahaan harus mengambil
langkah-langkah yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya yang
dianggap perlu guna memungkinkan Perusahaan melanjutkan penyediaan jasa
GMDSS dan mematuhi prinsip-prinsip dasar lainnya sebagaimana dimuat dalam
Pasal 3.
Pasal 5
Struktur
Organ-organ Organisasi adalah :
(a)
Majelis.
(b)
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Direktur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 6
Komposisi dan Pertemuan-pertemuan Majelis
(1)
Majelis terdiri dari semua Pihak.
(2)
Pertemuan-pertemuan berkala Majelis berlangsung sekali dalam dua tahun
Pertemuan-pertemuan luar biasa dilangsungkan berdasarkan permintaan seperti
dari para Pihak atau berdasarkan permintaan Direktur, atau sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Prosedur Majelis.
(3)
Para Pihak berhak untuk menghadiri dan berpartisipasi pada semua pertemuan
Majelis, tanpa memperhatikan tempat dimana berlangsungnya pertemuan tersebut.
Pengaturan yang dibuat oleh negara tuan rumah harus sesuai dengan
kewajiban-kewajiban ini.
Pasal 7
Prosedur Majelis
(1)
Setiap Pihak mempunyai satu hak suara di Majelis.
(2)
Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi harus diambil oleh
mayoritas dua-pertiga dan mengenai masalah-masalah prosedural dengan
mayoritas sederhana dari para Pihak yang hadir dan memberikan hak suara. Para
pihak yang abstain pada pengambilan suara dianggap sebagai tidak memberikan
hak suara.
(3)
Keputusan-keputusan mengenai apakah suatu masalah merupakan masalah
prosedurial atau substansi, harus diputuskan oleh Ketua. Keputusan tersebut dapat
dibatalkan oleh dua-pertiga dari para Pihak yang hadir dan memberikan hak suara.
(4)
Kuorum untuk setiap pertemuan Majelis harus terdiri mayoritas dari para Pihak.
Pasal 8
Fungsi Majelis
(a)
Mempertimbangkan dan mengkaji kembali tujuan-tujuan, kebijakan umum, dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
tujuan-tujuan jangka panjang Organisasi serta kegiatan-kegiatan Perusahaan yang
berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, dengan
mempertimbangkan setiap rekomendasi yang dibuat oleh Perusahaan.
(b)
mengambil langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan guna menjamin agar
Perusahaan mematuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4,
termasuk persetujuan atas pembuatan, modifikasi dan pengakhiran Persetujuan
Pelayanan Publik menurut Paal (4) 1.
(c)
memutuskan masalah-masalah mengenai hubungan resmi antara Organisasi dan
Negara-negara baik sebagai Pihak maupun bukan, dan Organisasi-organoisasi
internasional.
(d)
memutuskan setiap perubahan terhadap Konvensi sesuai dengan Pasal 18.
(e)
menunjuk seorang Direktur sesuai dengan Pasal 9 dan untuk mengganti Direktur;
dan
(f)
melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang dibebankan pada Majelis berdasarkan
Pasal-pasal yang terdapat dalam Konversi ini.
Pasal 9
Sekretariat
(1)
Masa jabatan Direktur adalah empat tahun atau jangka waktu lainnya yang
ditetapkan oleh Maje;lis.
(2)
Direktur adalah wakil sah dari Organisasi dan Kepala Eksekutif Sekretariat, serta
bertanggungjawab pada dan sesuai dengan pedoman Majelis.
(3)
Direktur harus, dengan tunduk pada arahan dan instruksi Majelis, menetapkan
struktur, tingkat staf dan ketentuan standar mengenai jangka wakttu hubungan
kerja para pejabat dan karyawan, serta konsultan dan penasehat-penasehat
Sekretariat lainnya dan menunjuk personil Sekretariat.
(4)
Pertimbangan-pertimbangan utama dalam penunjukan Direktur dan personil
Sekretariat lainnya adalah untuk menjamin adanya standar dalam integritas,
kemampuan dan efisiensi yang tertinggi.
(5)
Organisasi harus, membuat dengan setiap Pihak yang diwilayahnya didirikan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7-
Sekretariat Organisasi, suatu persetujuan yang disetujui oleh Mejelis, berkaitan
dengan fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan Organisasi, DIrektur,
pejabat-pejabat lainnya, serta wakil-wakil para Pihak ketika berada di wilayah tuan
rumah, untuk tujuan melaksanakan fungsi mereka. Persetujuan tersebut berakhir
apabila Sekretariat dipindahkan dari wilayah Pemerintah tuan rumah tersebut.
(6)
Para Pihak, selain dari Pihak yang telah mengadakan persetujuan yang disebutkan
dalam ayat (5), harus membuat Protokol tentang hak-hak istimewa dan kekebalan
Organisasi, Direksi, staf para pakar yang melaksanakan misi organisasi dan
wakil-wakil para Pihak ketika berada di wilayah para Pihak untuk maksud
melaksanakan fungsi mereka. Protokol harus terpisah dari Konvensi dan memuat
syarat-syarat mengenai berakhirnya Protokol.
Pasal 10
Biaya-biaya
(1)
Organisasi harus, dalam Persetujuan Pelayanan Publik, mengatur biaya yang
berkaitan dengan hal-hal berikut ini yang akan dibayar oleh Perusahaan :
(a)
pendirian dan operasi Sekretariat;
(b)
penyelenggaraan pertemuan-pertemuan Majelis dan
(c)
pelaksanaan langkah-langkah yang diambil oleh Organisasi sesuai dengan
Pasal 4 untuk menjamin kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip dasar.
(2)
Setiap
Pihak
harus
menanggung
biaya
kehadiran
delegasinya
para
pertemuan-pertemuan Majelis.
Pasal 11
Tanggung Jawab Hukum
Para Pihak tidak, dalam kapasitas mereka sebagai Pihak, bertanggungjawab secara hukum
atas tindakan-tindakan dan kewajiban-kewajiban Organisasi atau Perusahaan, kecuali
dalam hubungannya dengan yang bukan Pihak atau badan-badan hukum dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
perseorangan yang mereka wakili sejauh tanggungjawab secara hukum ini timbul dari
perjanjian-perjanjian yang berlaku diantara Pihak dan bukan Pihak tersebut. Namun
demikian, hal diatas tidak mengalami suatu pihak yang telah diwajibkan untuk membayar
ganti rugi berdasarkan perjanjian tersebut kepada Negara bukan pihak atau badan-badan
hukum dan perorangan yang diwakilinya dalam melepaskan hak-hak yang dimilikinya
berdasarkan perjanjian tersebut terhadap Pihak lainnya.
Pasal 12
Kepribadian Hukum
Organisasi harus mempunyai kepribadian hukum. Untuk maksud pelaksanaan fungsi
sebagaimana mestinya, maka Organisasi ini harus, terutama mempunyai kemampuan
untuk mengadakan kontrak, mempunyai hak untuk memperoleh, menyewa, memiliki dan
mengalihkan benda-benda bergerak dan tidak bergerak, sebagai pihak pada proses
peradilan dan berhak mengadakan persetujuan-persetujuan dengan Negara-negara atau
organisasi-organisasi internasional.
Pasal 13
Hubungan dengan Organisasi Internasional lainnya.
Organisasi harus bekerja sama dengan Perserikatan bangsa-bangsa dan badan-badan di
bawahnya yang menangani Penggunaan Kawasan Antariksa dan Lautan untuk
Maksud-maksud
Damai,
Badan-badan
khususnya
maupun
organisasi-organisasi
internasional lainnya, mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.
Pasal 14
Pengunduran Diri
Setiap Pihak dapat setiap saat mengundurkan diri secara sukarela dari Organisasi dengan
memberitahukannya secara tertulis kepada Penyimpan dan pengunduran diri tersebut
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
mulai berlaku secara efektif setelah Penyimpan menerima pemberitahuan dimaksud.
Pasal 15
Penyelesaian Sengketa
Sengketa antara para Pihak, atau antara para Pihak dengan Organisasi, berkaitan dengan
setiap masalah yang timbul berdaarkan Konvensi ini, harus diselesaikan melalui
perundingan antara para pihak yang bersangkutan. Apabila dalam waktu satu tahun salah
satu Pihak telah meminta penyelesaian, dan penyelesaian belum dapat dicapai, dan
apabila para Pihak yang bersengketa belum memperoleh kesepakatan apapun, baik (a)
dalam hal penyelesaian sengketa antara para pihak melalui Mahkamah Internasional;
maupun (b) dalam hal sengketa lainnya melalui prosedur penyelesaian yang lain, maka
apabila para pihak yang bersengketa menyetujuinya sengketa tersebut dapat diajukan
kepada badan arbitrase sesuai dengan Lampiran dalam Konvensi ini.
Pasal 16
Persetujuan Mengikatkan Diri
(1)
Konvensi ini harus tetap terbuka bagi penandatanganan di London hingga
Konvensi ini berlaku dan setelah itu tetap terbuka untuk aksesi. Semua Negara
dapat menjadi Pihak pada Konvensi ini dengan :
(a)
Penandatanganan yang tidak tunduk kepada pengesahan, penerimaan atau
persetujuan, atau
(b)
Penandatanganan dengan tunduk kepada pengesahan, penerimaan atau
persetujuan, yang kemudian diikuti oleh pengesahan, penerimaan atau
persetujuan, atau.
(c)
Akses.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
(2)
Pengesahan,
penerimaan,
persetujuan
atau
aksesi
akan
berlaku
setelah
disampaikannya instrumen hukum yang diperlukan kepada Penyimpan.
(3)
Pensyaratan tidak diperlukan terhadap Konvensi ini.
Pasal 17
Mulai Berlaku
(1)
Konvensi ini mulai berlaku enam puluh hari setelah tanggal dimana Negara-negara
yang mewakili 95% dari saham investasi awal, telah menjadi Pihak pada Konvensi
ini.
(2)
Dengan tidak bertentangan dengan ketentuan ayat (1), apabila Konvensi belum
berlaku dalam waktu tiga puluh enam bulan setelah tanggal terbukanya bagi
penandatanganan, maka Konvensi ini tidak akan diberlakukan.
(3)
Bagi Negara yang menyampaikan piagam pengesahan, penerimaan, persetujuan
atau aksesi setelah tanggal dimana Konvensi ini telah berlaku, maka pengesahan,
penerimaan, persetujuan atau aksesi tersebut akan berlaku pada tanggal
penyimpanannya.
Pasal 18
(1)
Perubahan terhadap Konvensi ini dapat diusulkan oleh setiap Pihak dan harus
diedarkan oleh Direktur kepada semua Pihak lainnya dan kepada Perusahaan.
majelis harus membertimbangkan perubahan tersebut paling cepat enam bulan dari
usulan tersebut disampaikan, dengan memperhatikan rekomendasi Perusahaan.
Jangka waktu ini pada kasus khusus tertentu dapat dipersingkat oleh Majelis
dengan suatu keputusan substrantif sampai batas waktu tiga bulan.
(2)
Apabila disetujui oleh Majelis, perubahan dimaksud mulai berlaku seratus dua
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
puluh hari setelah Penyimpanan menerima dari dua pertiga Negara-negara yang
pada saat penerimaan oleh Majelis, telah menjadi Pihak. Setelah pemberlakuannya,
perubahan itu akan mengikat pada Pihak yang telah menerimanya. Bagi Negara
lainnya yang menjadi Pihak pada saat penerimaan perubahan tersebut oleh Majelis,
maka perubahan itu akan mengikat pada hari Penyiman menerima pemberitahuan
penerimaannya.
Pasal 19
Penyimpanan
(1)
Penyimpanan Konvensi ini adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim
Internasional.
(2)
Penyimpanan harus segera memberitahukan semua Pihak mengenai :
(a)
Setiap penandatanganan Konvensi;
(b)
Penyimpanan setiap piagam pengesahan, penerimaan, persetujuan atau
aksesi;
(3)
(c)
Mulai berlakunya Konvensi;
(d)
Penerimaan setiap perubahan Konvensi dan mulai berlakunya;
(e)
Setiap pemberitahuan pengunduran diri;
(i)
Pemberitahuan dan komunikasi lainnya berkenaan dengan Konvensi.
Setelah perubahan pada Konvensi ini mulai berlaku, Penyimpan harus
menyampaikan satu salinan naskah asli kepada Sekretaiat Perserikatan
Bangsa-bangsa untuk didaftarkan dan dipublikasikan sesuai Pasal 102 Piagam
Perserikatan Bangsa-bangsa.
SEBAGAI TANDA BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.
DIBUAT DI LONDON pada hari ketiga bulan September tahun seribu sembilanratus
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
tujuh puluh enam dalam bahasa Inggeris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, semua teks adalah
otentik dalam satu naskah asli yang harus disimpan pada Penyimpan, yang kemudian
mengirimkan salinan naskah aslinya kepada Pemerintah dari Negara-negara yang
diundang untuk menghadiri Konperensi Internasional tentang Pembentukan Sistem Satelit
Maritim Internasional dan kepada Pemerintah Negara lainnya yang telah menandatangani
atau menerima Konvensi ini.
TEKS BAHASA INGGRIS MENGENAI AMANDEMEN/PERUBAHAN PERJANJIAN
PENGOPERASIAN ORGANISASI SATELIT
BERGERAK INTERNASIONAL.
Perjanjian ini berakhir apabila Konvensi diakhiri pemberlakuannya atau apabila
perubahan pada Konvensi yang meniadakan rujukan pada Persetujuan tentang
Pengoperasian berlaku, atau mana yang lebih dahulu terjadi.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran 1
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA YANG
DIATUR DALAM PASAL 15 KONVENSI
Pasal 1
Sengketa yang dapat diselesaikan menurut Pasal 15 Konvensi harus ditangani oleh suatu
tribunal arbitrase yang terdiri dari 3 anggota.
Pasal 2
Setiap penggugat atau kelompok penggugat yang bermaksud mengajukan suatu sengketa
kepada
arbitrase
harus
memberikan
kepada
setiap
tergugat
dan
Sekretariat
dokumen-dokumen berikut :
(a)
Gambaran menyeluruh dari sengketa, alasan-alasan mengapa setiap tergugat
diwajibkan berpartisipasi dalam arbitrase dan langkah-langkah yang diminta.
(b)
Alasan-alasan mengapa masalah yang disengketakan merupakan kewenangan dari
tribunal dan mengapa langkah-langkah yang diminta dapat diberikan tribunal
membenarkan penggugat;
(c)
Penjelasan mengapa menggugat tidak mampu menyelesaikan sengketa melalui
perundingan atau cara-cara lain di luar arbitrase;
(d)
Bukti persetujuan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa apabila hal itu
disyaratkan oleh arbitrase;
(e)
Nama-nama orang yang ditetapkan oleh penggugat untuk menjadi anggota
tribunal.
Sekretariat harus segera mendistribusikan copy dokumen kepada setiap Pihak.
Pasal 3
(1)
Dalam waktu enam puluh hari dari tanggal penerimaan copy dokumen seperti
termaksud pada Pasal 2 oleh para tergugat, mereka secara bersama-sama harus
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
menetapkan seseorang untuk menjadi anggota tribunal. Dalam jangka waktu
tersebut para tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat
memberikan kepada setiap pihak dalam sengketa dan Sekretariat suatu dokumen
yang
memuat
sanggahan
mereka,
baik
secara
sendiri-sendiri
maupun
bersama-sama terhadap dokumen seperti dimaksud dalam Pasal 2 dan termasuk
setiap tuntutan baik yang timbul masalah yang disengketakan.
(2)
Dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah penetapan dua orang anggota tribunal
mereka harus sepakat menunjuk arbitoral ketiga. Yang bersangkutan tidak boleh
mempunyai kewarganegaraan yang sama atau bertempat tinggal di wilayah salah
satu pihak yang bersengketa atau bekerja untuk salah satu pihak tersebut.
(3)
Apabila salah satu pihak tidak berhasil mencalonkan seorang arbitrator dalam
jangka waktu yang ditentukan atau apabila arbitrator ketiga belum metunjuk dalam
jangka waktu yang telah ditentukan untuk itu. Presiden Mahkamah Internasional,
atau, apabila dia dihalangi untuk bertindak untuk maksud itu dia mempunyai
kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak yang bersengketa, Wakil
Presiden, atau, apabila dia dihalangi untuk bertindak untuk maksud itu atau
mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak yang
bersengketa, maka hakim senior yang tidak mempunyai kewarganegaraan yang
sama dengan salah satu pihak yang bersengketa, dapat atas permintaan salah satu
pihak yang bersengketa untuk menunjuk seorang atau lebih arbitrator sesuai
kebutuhan kasus yang ditangani.
(4)
Arbitrator ketiga akan bertindak sebagai Presiden Tribunal.
(5)
Tribunal terbentuk segera setelah Presidennya dipilih.
Pasal 4
(1)
Apabila karena sesuatu hal terjadi kekosongan di tribunal, dimana Presiden atau
anggota-anggota tribunal lainnya memutuskan bahwa hal tersebut di luar
kemampuan para pihak yang bersengketa, atau hal itu sesuai dengan tata cara
dalam proses arbitrase, kekosongan tersebut harus diisi sesuai dengan
ketentuan-ketentuan berikut :
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
(a)
apabila kekosongan terjadi sebagai akibat pengunduran diri seorang anggota
yang ditunjuk oleh satu pihak dalam sengketa, maka pihak tersebut harus
dicari penggantinya dalam waktu sepuluh dari setelah terjadinya
kekosongan.
(b)
Apabila kekosongan terjadi sebagai akibat pengunduran diri Presiden
Tribunal atau anggota yang ditunjuk menurut Pasal 3 (3), penggantian harus
dilakukan utamanya sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan (3).
(2)
Apabila kekosongan terjadi karena satu dan lain hal, atau apabila kekosongan
terjadi sesuai ayat (1) tidak diisi, anggota pengadilan lainnya mempunyai hak,
dengan tidak bertentangan dengan Pasal 1, atas permintaan salah satu pihak, untuk
melanjutkan proses peradilan dan mengambil keputusan akhir dari tribunal.
Pasal 5
(1)
Tribunal harus memutuskan tanggal dan tempat pertemuan-pertemuannya.
(2)
Proses peradilan harus dilakukan secara tertutup dan semua dokumen yang
disampaikan kepada tribunal bersifat rahasia. Namun demikian, Organisasi
mempunyai hak untuk hadir dan memiliki akses atas dokumen-dokumen yang
disampaikan tersebut.
(3)
Apabila sengketa itu menyangkut kompetensi tribunal, maka tribunal harus
membahas masalah itu terlebih dahulu.
(4)
Proses peradilan dilakukan secara tertulis dan setiap pihak mempunyai hak untuk
meyampaikan secara tertulis bukti-bukti dalam mendukung gugatannya secara
fakta dan hukum. Namun demikian argumentasi lisan dan kesaksian dapat
diberikan apabila tribunal menganggapnya perlu.
(5)
Proses peradilan dimulai dengan penyampaian sengketa oleh penggugat yang
memuat argumentasi-argumentasinya yang berkaitan dengan fakta-fakta yang
didukung oleh bukti-bukti dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.
Sengketa yang disampaikan oleh penggugat harus diikuti oleh tanggapan tergugat.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Penggugat dapat menyampaikan jawaban terhadap tanggapan tergugat dan
tergugat dapat menyampaikan jawaban berikutnya. Proses tambahan di tribunal
dapat diajukan hanya bilamana tribunal menetapkan hal tersebut diperlukan.
(6)
Tribunal harus mendengar dan menetapkan tuntutan balik yang timbul secara
langsung dari masalah yang dipersengketakan, bilamana tuntutan balik tersebut
berada dalam kompetisi tribunal sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 15
Konvensi.
(7)
Apabila para Pihak yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan pada waktu
berlangsungnya proses peradilan, kesepakatan tersebut harus dicatat dalam bentuk
keputusan tribunal melalui persetujuan para Pihak yang bersengketa.
(8)
Setiap saat sewaktu proses peradilan berlangsung, tribunal dapat menghentikan
proses peradilan bilaman diputuskan bahwa sengketa tersebut berada diluar
kompetensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Konvensi.
(9)
Pembahasan di tribunal dilakukan secara rahasia.
(10)
Keputusan tribunal harus disampaikan secara tertulis dan harus didukung oleh
pendapat tertulis. Keputusan tribunal harus didukung oleh paling sedikit dua orang
anggota. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan tersebut dan dapat
menyampaikan pandangannya yang berbeda secara tertulis.
(11)
Tribunal harus menyampaikan keputusannya tersebut kepada Sekretariat, yang
akan mendistribusikannya kepada semua Pihak.
(12)
Tribunal dapat menerima prosedur-prosedur, tambahan yang sejalan dengan apa
yang ditetapkan oleh Lampiran ini yang dianggap perlu bagi proses peradilan.
Pasal 6
Apabila salah satu Pihak gagal untuk menyampaikan sengketanya, Pihak lainnya dapat
meminta tribunal untuk memberikan keputusan atas dasar apa yang disampaikannya.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Sebelum memberikan keputusannya, tribunal harus yakin bahwa ia mempunyai
kewenangan dan karena itu sengketa tersebut mempunyai dasar yang kuat baik secara
fakta maupun hukum.
Pasal 7
Setiap Pihak atau Organisasi dapat mengajukan pada tribunal untuk diijinkan melakukan
intervensi dan menjadi Pihak tambahan dalam sengketa. Tribunal harus memberikan ijin
apabila ditetapkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan substansal di dalam
sengketa.
Pasal 8
Tribunal dapat menunjuk para pakar untuk membantunya atas permintaan salah satu
pihak dalam sengketa atau atas prakarsanya sendiri.
Pasal 9
Setiap Pihak dan Organisasi harus menyediakan semua informasi dimana tribunal atas
permintaan salah satu Pihak dalam sengketa atau atas prakarsanya sendiri, menetapkan
hal tersebut disyaratkan bagi penanganan dan penyelesaian suatu sengketa.
Pasal 10
Sambil menunggu keputusan akhir, tribunal dapat mengindikasikan langkah-langkah
sementara yang dianggapnya perlu diambil untuk melindungi hak-hak dari para Pihak
yang bersengketa.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 11
(1)
Keputusan tribunal harus sesuai dengan hukum internasional dan berdasarkan
pada:
(2)
(a)
Konvensi;
(b)
Prinsip-prinsip hukum yang diterima secara umum.
Keputusan tribunal termasuk yang dicapai melalui persetujuan antara para Pihak
yang bersengketa menurut Pasal 5(7), mengikat semua Pihak yang bersengketa dan
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila Organisasi merupakan Pihak yang
bersengketa dan tribunal memutuskan bahwa keputusan dari suatu organisasi
adalah batal demi hukum karena tidak diatur oleh atau tidak sejalan dengan
Konvensi, keputusan tribunal harus mengikat semua Pihak.
(3)
Apabila timbul suatu sengketa yang menyangkut arti dan lingkup keputusan yang
telah di keluarkan, tribunal harus menanganinya atas permintaan salah satu Pihak
yang bersengketa.
Pasal 12
Kecuali tribunal menentukan lain karena keadaan-keadaan khusus yang terdapat dalam
suatu dari sengketa, maka pengeluaran-pengeluaran tribunal, termasuk yang dikeluarkan
oleh anggota tribunal, harus ditanggung secara rata oleh setiap Pihak dalam sengketa.
Apabila salah satu Pihak yang bersengketa lebih dari satu, tribunal harus membagi secara
rata beban biaya yang menjadi tanggungan Pihak tersebut di antara pihak-pihak yang ada
didalamnya. Apabila Organisasi meruppakan salah satu Pihak yang bersengketa,
pengeluaran-pengeluarannya yang berkaitan dengan arbitrase harus dianggap sebagai
biaya administrasi dari Organisasi.
Fly UP