...

tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pekerjaan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pekerjaan
SALINAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah
dilakukan di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat maka tunjangan
kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk
ditingkatkan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali
pemberian
tunjangan
kinerja
dimaksud
dengan
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan
Kinerja
Pegawai
di
Lingkungan
Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
Lembaran
(Lembaran
2003
Negara
Negara
Nomor
47,
Republik
Republik
Tambahan
Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang . . .
-24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098)
diubah,
sebagaimana telah beberapa kali
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh
Belas
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan
Pemerintah
tentang
Pengelolaan
Umum
(Lembaran
Nomor
23
Keuangan
Negara
Tahun
Badan
Republik
2005
Layanan
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Pengelolaan
Keuangan
Tahun
Badan
2005
tentang
Layanan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian
Rakyat
Pekerjaan
(Lembaran
Umum
Negara
dan
Republik
Perumahan
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 16);
MEMUTUSKAN . . .
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
(1) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian
untuk
menduduki
jabatan
Kementerian
Pekerjaan
pemerintahan.
(2) Pegawai
di
Lingkungan
Umum dan Perumahan Rakyat adalah PNS dan
Pegawai
Lainnya
yang
berdasarkan
Keputusan
Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu
jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh
pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3) Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 2
Pegawai
yang
mempunyai
jabatan
di
lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
selain
diberikan
penghasilan
sesuai
ketentuan
peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan
Kinerja setiap bulan.
Pasal 3 . . .
-4Pasal 3
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
yang
tidak
mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
diberhentikan
untuk
Rakyat
sementara
yang
atau
dinonaktifkan;
c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
yang
diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
diperbantukan/dipekerjakan
pada
yang
badan/
instansi lain di luar lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang diberikan
cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas
tugas untuk
menjalani
masa
persiapan
pensiun; dan
f.
Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005
tentang
Layanan
Pengelolaan
Umum
Keuangan
sebagaimana
telah
Badan
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Ketentuan . . .
-5(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang tidak diberikan Tunjangan
Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat.
Pasal 4
Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 5
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan
November 2015.
(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian
kinerja pegawai setiap bulannya.
Pasal 6
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 7
(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku
jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
sesuai
dengan
persetujuan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.
(2) Dalam . . .
-6(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan
dari
para
pemangku
Kementerian
jabatan
Pekerjaan
Umum
di
lingkungan
dan
Perumahan
Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas
jabatan
ditetapkan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai
dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi
(3) Dalam
hal
persetujuan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan
aparatur
negara
dan
reformasi
birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
berakibat terhadap perubahan anggaran, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang
pendayagunaan
aparatur
negara
dan
reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
Pasal 8
(1) Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum
sebagai
dan
Perumahan
pejabat
tunjangan
Rakyat
fungsional
profesi
maka
yang
dan
diangkat
mendapatkan
tunjangan
kinerja
dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja
pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi
pada jenjangnya.
(2) Apabila
tunjangan
profesi
yang
diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar
dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya
maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi
pada jenjangnya.
Pasal 9 . . .
-7Pasal 9
(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib
melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan
agenda
reformasi
birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan
dievaluasi secara berkala oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan Tim
Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
Peraturan Presiden ini diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Pasal 11
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat dan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
-8Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
Presiden
Lembaran
memerintahkan
ini
dengan
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 378
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
No
KELAS JABATAN
1
2
TUNJANGAN KINERJA
PER KELAS JABATAN
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rp26.324.000,00
Rp20.695.000,00
Rp14.721.000,00
Rp11.670.000,00
Rp 8.562.000,00
Rp 7.271.000,00
Rp 5.183.000,00
Rp 4.551.000,00
Rp 3.781.000,00
Rp 3.319.000,00
Rp 2.928.000,00
Rp 2.702.000,00
Rp 2.493.000,00
Rp 2.350.000,00
Rp 2.216.000,00
Rp 2.089.000,00
Rp 1.968.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Fly UP