...

Artikel

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

Artikel
BOLEHKAH MENGGUNAKAN KONTRAK HARGA SATUAN
UNTUK PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Oleh : Abu Sopian
(Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang)
Abstrak
Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan kontrak, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) harus menetapkan jenis kontrak yang digunakan. PPK dapat memilih
salah satu di antara 3 (tiga) jenis kontrak yaitu: kontrsk lump sum; kontrak harga satuan;
kontrak gabungan (sebagian lump sum dan sebagian harga satuan). Kontrak lump sum
diperuntukkan untuk pekerjaan yang volumenya sudah pasti, kontrak harga satuan
diperuntukkan untuk pekerjaan yang volumenya masih bersifat perkiraan, kontrak gabungan
diperuntukkan untuk pekerjaan yang volumenya sebagian sudah pasti dan sebagian masih
bersifat perkiraan.
Dalam hal terdapat perbedaan kondisi di lapangan pada saat penyelesaian pekerjaan dapat
dilakukan perubahan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- kontrak lump sum tidak dibolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- kontrak harga satuan dibolehkan pekerjaan tambahan maksimal 10% dari nilai kontrak
awal.
- kontrak gabungan, porsi lump sum tidak dibolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang
sedangkan porsi harga satuan dibolehkan maksimal 10% dari nilai kontrak awal.
Untuk membuka kemungkinan dilakukannya penambahan/pengurangan pekerjaan pada
pekerjaan konstruksi, PPK lebih memilih menggunakan jenis kontrak harga satuan.
Permasalahannya adalah, apakah dibolehkan menggunakan kontrak harga satuan pada
pekerjaan konstruksi. Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut.
Kata Kunci : Pekerjaan konstruksi, disain perencanaan, kontrak lump sum, kontrak harga
satuan, pekerjaan tambah/kurang.
A. Perencanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pengadaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan lebih dahulu menyusun rencana yang
dituangkan dalam gambar detail disain bangunan. Gambar detail disain bangunan
gedung/rumah dinas pemerintah yang akan dikerjakan/dibangun disusun oleh konsultan
perencanaan sebelum proses pemilihan penyedia pekerjaan. Dalam proses pemilihan
penyedia pekerjaan yang dilakukan dengan cara lelang, gambar detail disain bangunan
tersebut telah dijadikan bahan rujukan utama bagi para peserta lelang dalam
memperhitungkan harga penawarannya.
Setiap komponen pekerjaan yang akan
dilaksanakan oleh penyedia sebagai pemenang lelang telah diperhitungkan dalam surat
penawarannya. Pengurangan maupun penambahan pekerjaan akan berdampak pada
pengurangan/penambahan biaya.
Dalam kenyataannya menyusun disain rencana detail bangunan yang benar-benar sempurna
bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagai manusia konsultan perencana tidak luput dari
kekurangan dan kesalahan. Sekecil apapun kemungkinannya, tetap saja bisa terdapat
kesalahan/kekurangan dalam perencanaan baik yang disebabkan oleh adanya sesuatu yang
luput dari perhitungan konsultan perencana seperti kesalahan dalam menilai jenis tanah di
lokasi bangunan maupun yang disebabkan oleh kondisi lain yang terjadi pada saat
pelaksanaan pekerjaan. Contoh kesalahan konsultan perencana adalah tidak
memperhitungkan perlunya pemasangan cerucup untuk menahan agar tanah tidak longsor.
Pada saat pengerjaan bangunan diketahui bahwa diperlukan pemasangan cerucup untuk
menghindari terjadinya tanah longsor yang dapat membahayakan bangunan. Contoh kondisi
yang terjadi diluar kesalahan konsultan perencanaan adalah pengurangan sebagian pekerjaan
yang sudah direncanakan disebabkan oleh kegagalan pembebasan lahan. Pada saat akan
dilaksanakan sebagian pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena ditentang oleh masyarakat
pemilik lahan.
Kesalahan perencanaan tersebut tidak mungkin diabaikan begitu saja dengan tetap
melaksanakan pekerjaan menurut disain yang keliru. Pemasangan cerucup dalam contoh di
atas jika tidak dilakukan dapat menyebabkan robohnya bangunan yang ada. Sedangkan
pembangunan di atas tanah yang masih diklaim oleh masyarakat dalam contoh di atas tidak
mungkin dilanjutkan karena ditentang oleh masyarakat/pemilik lahan.
B. Peraturan Tentang Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Peraturan tentang kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam pasal 50 Perpres
nomor 70 tahun 2012 dan pasal 51 Perpres nomor 54 tahun 2010.
Pasal 50 Perpres nomor 70 tahun 2012 berbunyi “PPK menetapkan jenis Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak”.
Pasal 51 ayat (1) Perpres nomor 54 tahun 2010 berbunyi:
Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan isi kontrak;
d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
Pasal 51 ayat (2) Perpres nomor 54 tahun 2010 berbunyi:
Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu;
b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak
ditandatangani;
c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan
yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas pekerjaan yang diperlukan
Pasal 51 ayat (3) Perpres nomor 54 tahun 2010 berbunyi:
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan
Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dipahami bahwa: kontrak lump sum digunakan untuk
penyelesaian pekerjaan yang volumenya sudah dapat dipastikan, kontrak harga satuan
digunakan untuk penyelesaian pekerjaan yang volumenya masih berupa perkiraan atau
belum dapat dipastikan, kontrak gabungan adalah kontrak untuk pekerjaan yang volumenya
sebagian sudah pasti dan sebagian masih bersifat perkiraan. Contoh pekerjaan yang
volumenya sudah pasti adalah pembangunan gedung kantor. Contoh pekerjaan yang
volumenya masih perkiraan adalah pengadaan bahan makan untuk narapidana. Contoh
pekerjaan yang volumenya sebagian masih bersifat perkiraan adalah pembangunan gedung
kantor dengan pondasi tiang pancang pada lahan tanah yang labil. Volume untuk pekerjaan
fisik gedung sudah pasti sedangkan volume untuk tiang pancang masih bersifat perkiraan.
Berdasarkan uraian di atas jenis kontrak yang tepat untuk pekerjaan konstruksi adalah
kontrak lump sum. Dalam hal bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang labil dan
pondasi yang digunakan adalah tiang pancang yang belum dapat dipastikan volumenya
maka dapat digunakan kontrak gabungan. Kontrak harga satuan tidak boleh digunakan
untuk pekerjaan konstruksi karena volume pekerjaan konstruksi sudah dapat dipastikan.
Pembayaran atas pekerjaan konstruksi seperti pembangunan gedung tidak mungkin dihitung
berdasarkan unit price. Kalaupun jumlah gedung yang dibangun lebih dari satu unit maka
harga gedung yang satu tentu berbeda dengan harga gedung yang lainnya.
C. Masalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Masalah yang paling sering muncul dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah tidak
dibolehkannya penambahan/pengurangan pekerjaan.
Padahal di satu sisi
kesalahan/kekurangan perencanaan merupakan hal yang sering ditemukan, dan di sisi lain
setiap kesalahan/kekurangan perencanaan harus diatasi dengan penambahan dan/atau
pengurangan pekerjaan. PPK dan penyedia sebagai pihak yang terikat dalam kontrak tidak
mungkin melanjutkan penyelesaian pekerjaan menurut rencana yang didalamnya terdapat
kesalahan tanpa melakukan penambahan/pengurangan pekerjaan, apalagi akibat jika
pelaksanaan kontrak tersebut dapat menimbulkan kerugian negara. Jika para pihak berkeras
untuk tidak menambah/mengurangi pekerjaan maka yang pasti terjadi adalah:
a. penyedia memilih untuk tidak meneruskan kontrak dan menerima risiko blacklist.
b. pekerjaan dilanjutkan sesuai rencana dan hasilnya tidak sempurna karena ada pekerjaan
yang seharusnya ditambahkan tidak dilakukan, atau terdapat pemborosan karena ada
pekerjaan yang seharusnya dikurangi tidak tetapi tetap dikerjakan.
Masalah tersebut disebabkan karena adanya ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf f Perpres
nomor 54 tahun 2010 yang tidak membolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. Pasal 51
ayat (1) huruf f Perpres nomor 54 tahun 2010 tersebut dimaksudkan untuk:
1. Mengharuskan para konsultan perencana menyusun disain perencanaan bangunan
secara lengkap dengan memasukkan seluruh komponen pekerjaan yang perlu dikerjakan
ke dalam gambar disain bangunan, sehingga pengerjaan fisik bangunan dapat dilakukan
sesuai dengan disain perencanaan.
2. Melarang penggunaan dana anggaran untuk membiayai pekerjaan tambahan diluar yang
telah direncanakan.
Penambahan/pengurangan pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi tersebut di atas menjadi
masalah manakala kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum. Karena itu cara
mudah mengantisipasi kemungkinan perlunya penambahan/pengurangan pekerjaan
konstruksi adalah dengan tidak menggunakan kontrak lump sum. Mengingat permasalahan
tersebut terkait dengan adanya pekerjaan tambah/kurang, maka jenis kontrak yang dapat
dipilih untuk digunakan adalah jenis kontrak yang dapat dilakukan perubahan dengan
penambahan dan/atau pengurangan pekerjaan. Jenis kontrak dimaksud adalah Kontrak
Harga Saturan (Unit Price Contract). Menurut pasal 87 Perpres nomor 54 tahun 2010
terhadap kontrak harga satuan dapat dilakukan perubahan sepanjang penambahan pekerjaan
tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penggunaan kontrak harga satuan untuk pekerjaan
konstruksi dibenarkan? Menurut hemat penulis penggunaan kontrak harga satuan untuk
pekerjaan konstruksi tidak dibolehkan. Hal ini disebabkan volume pekerjaan konstruksi
sudah dapat diperhitungkan sejak awal pada saat penandatangan kontrak.
Pembayaran atas pekerjaan konstruksi seperti pembangunan gedung tidak mungkin dihitung
berdasarkan harga satuan per unit yang dibangun (unit price). Kalaupun jumlah gedung yang
dibangun lebih dari satu unit, maka perhitungan harga keseluruhan gedung tidak didasarkan
pada harga setiap unit dikalikan jumlah unit yang dibangun (sebagaimana cara menghitung
harga pada kontrak harga satuan). Hal ini dikarenakan letak gedung yang satu dengan
gedung yang lain berbeda yang menyebabkan harga gedung yang satu berbeda dengan
harga gedung yang lainnya.
Penggunaan kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi tidak dibenarkan. Apalagi jika
alasan dipilihnya jenis kontrak harga satuan tersebut hanya untuk menyiasati adanya
tambahan dan/atau pengurangan pekerjaan. Larangan pekerjaan tambah/kurang pada
kontrak lump sum dimaksudkan agar penyelesaian pekerjaan dikerjakan sesuai dengan
rencana semula tanpa ada penambahan/pengurangan mengingat volume pekerjaan sudah
dapat dipastikan. Untuk pekerjaan konstruksi kontrak yang tepat adalah kontrak lump sum,
karena itu jika terdapat sisa anggaran pekerjaan konstruksi PPK tidak boleh memanfaatkan
sisa anggaran tersebut untuk menambah pekerjaan baru. Contohnya jika dalam harga
perkiraan sendiri pembangunan gedung ditetapkan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
setelah ditenderkan dimenangkan oleh pemborong dengan penawaran Rp1.800.000.000,(satu milyar delapan ratus juta rupiah) maka sisa anggaran Rp200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) tidak boleh digunakan untuk menambah pekerjaan baru pada bangunan gedung
tersebut. Jika disain rencana bangunan konstruksi telah dibuat dengan sempurna seharusnya
tidak diperlukan lagi adanya pekerjaan tambahan pekerjaan walaupun sisa anggaran masih
tersedia. Karena itu tidak tepat jika pada pekerjaan konstruksi digunakan kontrak harga
satuan.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengantisipasi penambahan/pengurangan
pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan perencanaan? Menurut hemat penulis jika pada
tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat pekerjaan yang benar-benar harus ditambah/dikurangi
yang jika tidak dilakukan dapat menimbulkan kerugian negara yang lebih besar tentu saja
penambahan/pengurangan pekerjaan dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan kajian
secara mendalam, walaupun kontrak yang digunakan adalah kontrak lump sum.
D. Kesimpulan
1) Karena volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pengadaan pekerjaan
konstrusi sudah dapat dipastikan pada saat penandatanganan kontrak, maka kontrak
yang digunakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah kontrak lump sum.
2) Tidak dibolehkan memilih kontrak harga satuan sebagai siasat untuk membuka
kemungkinan melakukan pekerjaan tambah/kurang pada pekerjaan konstruksi.
3) Meskipun menurut pasal 51 ayat (1) Perpres nomor 54 tidak dibolehkan adanya
pekerjaan tambah/kurang dalam kontrak lump sum, jika memang terdapat alasan
yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari kerugian negara,
penambahan/pengurangan pekerjaan masih mungkin dilakukan setelah dilakukan
evaluasi dan kajian secara mendalam.
Daftar Pustaka:
Peraturan Perundangan-Undangan:
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Karya Ilmiah:
1. Sopian Abu, Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, Yogyakarta, Pustaka
Felicha, 2012.
2. Sopian Abu, Dasar-Dasar Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, In Media, 2014.
3. Sopian Abu, Substansi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah,
Jakarta, In Media, 2015.
Fly UP