...

Perpres Nomor 28 tahun 2016

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Perpres Nomor 28 tahun 2016
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N E S IA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 perlu
disesuaikan
dengan
kebutuhan
penyelenggaraan
jaminan kesehatan nasional;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas
Presiden Nomor
Peraturan
12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang ...
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N ESIA
-
2
-
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan
Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun
2013
tentang
Negara
Republik
Jaminan
Indonesia
Kesehatan
Tahun
2013
(Lembaran
Nomor
29)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42), diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 16D ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2), sehingga Pasal 16D berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16D ...
.>
i
j
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N ESIA
-3Pasal 16D
(1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan
besaran
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja
Penerima
Upah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 16C dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B
ayat (1) sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta
rupiah).
(2) Ketentuan batas paling tinggi Gaji atau Upah per
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
berlaku pada tanggal 1 April 2016.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 16F diubah, sehingga
Pasal 16F berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16F
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja:
a. sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima
ratus rupiah) per orang per bulan dengan
Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas
III.
b. sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu
rupiah)
per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c.
sebesar Rp 80.000,00
(delapan puluh ribu
rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
(2) Ketentuan ...
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N ESIA
-4(2) Ketentuan
besaran
iuran
Jaminan
Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
pada tanggal 1 April 2016.
3. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap
sebagai berikut:
a. ruang perawatan kelas III bagi:
1. Peserta
PBI
Jaminan
Kesehatan
serta
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah; dan
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta
bukan
Pekerja
yang
membayar
iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III.
b. ruang Perawatan kelas II bagi:
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan
golongan
ruang
II
beserta
anggota
keluarganya;
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota
TNI
yang
setara
Pegawai
Negeri
Sipil
golongan ruang I dan golongan ruang II
beserta anggota keluarganya;
3. Anggota ...
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N ESIA
-53. Anggota
Polri
dan
penerima
pensiun
Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II
beserta anggota keluarganya;
4. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka
1 sampai dengan angka 3 dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji
atau Upah sampai dengan Rp 4.000.000,00
(empat juta rupiah); dan
5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta
bukan Pekerja
yang
membayar
iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas II.
c.
ruang perawatan kelas I bagi:
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. Pimpinan dan
anggota
DPRD
beserta
anggota keluarganya;
3. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan
golongan ruang
IV
beserta
anggota
keluarganya;
4. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota
TNI
yang
setara
Pegawai
Negeri
Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV
beserta anggota keluarganya;
5. Anggota ...
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N ESIA
-
6
5. Anggota
-
Polri
dan
penerima
pensiun
Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang III dan golongan ruang
IV beserta anggota keluarganya;
6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta
anggota keluarganya;
7. janda, duda, atau anak yatim piatu dari
Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
8. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka
1 sampai dengan angka 5 dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji
atau Upah di atas Rp 4.000.000,00 (empat
juta
rupiah)
sampai
dengan
Rp
8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
9. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta
bukan
Pekerja
yang
membayar
iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas I.
(2) Ketentuan
manfaat
akomodasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal
1 April 2016.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24 ...
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N ESIA
-7Pasal 24
(1) Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi
dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya
dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan,
atau membayar selisih antara biaya yang dijamin
oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus
dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
(2) Selisih
antara biaya yang
dijamin
oleh
BPJS
Kesehatan dengan biaya atas kelas yang lebih
tinggi dari haknya dapat dibayar oleh:
a. Peserta yang bersangkutan;
b. Pemberi Kerja; atau
c.
asuransi kesehatan tambahan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi:
a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
b. Peserta
yang
didaftarkan
oleh
Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A.
(4) Pembayaran
selisih
oleh
Pemberi
Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak
termasuk untuk Peserta yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal II
Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar ...
PR E SID EN
R E P U B L IK IN D O N ESIA
-
Agar
setiap
8
orang
-
mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Presiden
Lembaran
ini
dengan
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 62
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Fly UP