...

95 Tahun 2014

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

95 Tahun 2014
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI SERTA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN
IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a
angka 2, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
4
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor
24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet
Indonesia Bersatu 11 sebagaimana telah beberapa kali diubah
1
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
54/P Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI
NEGERI SERTA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN
PERGURUAN TINGGI SWASTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendirian perguruan tinggi negeri adalah pembentukan universitas, institut,
sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Pemerintah.
2. Pendirian perguruan tinggi swasta adalah pembentukan universitas, institut,
sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru oleh Badan Penyelenggara berbadan
hukum yang berprinsip nirlaba.
3. Badan Penyelenggara berbadan hukum yang selanjutnya disebut Badan
Penyelenggara adalah subyek hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan
bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan
Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah Perguruan
Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang selanjutnya disingkat PTKL atau LPNK adalah penyelenggara pendidikan
vokasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Kementerian Lain adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan
pemerintahan di luar bidang pendidikan.
12. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah
perangkat Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
tertentu.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang
pendidikan.
15. Menteri Lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di luar
bidang pendidikan.
2
16. Pemimpin LPNK adalah ketua atau kepaia lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang tertentu.
Pasal 2
(1) Pendirian atau perubahan PTN dan PTS bertujuan:
a. meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh wilayah
Indonesia; dan
b. meningkatkam mutu, dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada
masyarakat untuk mendukung Pembangunan Nasional.
(2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS bertujuan melindungi masyarakat dari
kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan
pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.
BAB II
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Pendirian perguruan tinggi terdiri atas:
a. pendirian PTN; dan
b. pendirian PTS.
Bagian Kedua
Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
Pasal 4
Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. pendirian PTN baru;
b. pendirian PTN yang berasal dari PTS.
Pasal 5
(1) Pendirian PTN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai
satuan kerja Kementerian.
(2) Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
merupakan pembentukan PTN oleh Pemerintah yang semula merupakan PTS.
Pasal 6
(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi
peringkat akreditasi minimum.
(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dimuat dalam dokumen pendirian PTN yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
3
(3)
(4)
(5)
(6)
b. rancangan statuta;
c. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
d. rancangan rencana strategis;
e. rancangan program akademik;
f. rancangan sistem penjaminan mutu; dan
g. rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam hal pemenuhan Standar Prasarana berupa lahan dalam Standar Nasional
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan harus:
a. memiliki status Hak Pakai yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai atas
nama Pemerintah yang digunakan untuk PTN tersebut;
b. dalam hal lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan oleh
Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan status Hak Pakai, lahan
tersebut harus dihibahkan kepada Pemerintah, dan status Hak Pakai atas
lahan tersebut harus diubah menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah.
Dalam hal pemenuhan Standar Dosen dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen disediakan oleh Pemerintah melalui
pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
Secara mutatis mutandis pendirian PTKL harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
Format dokumen pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Selain pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan
Penyelenggara dan harus memenuhi:
a. mempunyai lahan yang bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara;
b. mengalihkan hak atas lahan pada huruf a atas nama Pemerintah;
c. menyerahkan aset berupa sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara
yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah;
d. membuat surat pernyataan bahwa dosen dan tenaga kependidikan pada
Badan Penyelenggara yang bertugas di PTS tidak menuntut untuk diangkat
sebagai calon pegawai negeri sipil; dan
e. membuat surat pernyataan kesediaan Badan Penyelenggara dan memperoleh
surat pernyataan Pemerintah Daerah setempat untuk membiayai
penyelenggaraan PTN yang didirikan, sebelum dapat dibiayai secara penuh
oleh Pemerintah.
(2) Dalam hal PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan lahan Pemerintah
Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka lahan tersebut harus
diserahkan penggunaaannya kepada Pemerintah.
Pasal 8
(1) Prosedur pendirian PTN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
sebagai berikut:
a. Direktorat Jenderal meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidiksm
Tinggi di wilayah PTN baru akan didirikan;
4
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Menteri
untuk memperoleh persetujuan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
d. Sekretaris Jenderal menyiapkan usul pendirian PTN untuk disampaikan kepada
Menteri;
e. Menteri menyampaikan usul pendirian PTN kepada menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh
persetujuan;
f. Menteri menetapkan pendirian, organisasi, dan tata kerja PTN yang berbentuk
sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
g. menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
mengusulkan pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada
Presiden;
h. Presiden menetapkan pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut;
i. Menteri menyampaikan usul organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk
universitas dan institut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
j. Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja perguruan tinggi negeri yang
berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f atau huruf h PTN
baru dapat menjalankan kegiatan akademik.
(3) Secara mutatis mutandis prosedur pendirian PTKL harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 9
(1) Prosedur pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b sebagai berikut:
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi di wilayah PTN baru akan didirikan.
b. Badan Penyelenggara menjoisun dokumen sesuai persyairatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Menteri
untuk memperoleh persetujuan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan:
1. akta pendirian Badan Penyelenggara yang telah disahkan oleh
kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum beserta semua
perubahan; dan
2. penilaian aset oleh akuntan publik yang terdaftar;
d. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian PTN;
e. Direktur Jenderad menyampaikan usul pendirian PTN kepada Menteri dengan
tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
f. Sekretaris Jenderal menyiapkan usul pendirian PTN untuk disampaikan kepada
Menteri;
5
g. Menteri menyampaikan usul pendirian PTN kepada menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh
persetujuan;
h. Menteri menetapkan pendirian, organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk
sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
i. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
mengusulkan pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada
Presiden;
j. Presiden menetapkan pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut;
k. Menteri menyampaikan usul organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk
universitas dan institut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
l. Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas
dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggungjawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf j PTN
baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Bagian Kedua
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
Pasal 10
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan
pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
(2) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja
sama dengan lembaga pendidikan asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi
peringkat akreditasi minimum.
(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dimuat dalam dokumen pendirian PTS yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan statu ta;
c. rancangan program akademik;
d. rancangan rencana strategis;
e. rancangan sistem penjaminan mutu; dan
f. rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTS akan
didirikan.
(3) Dalam hal pemenuhan Standar Prasarana berupa lahan dalam Standar Nasional
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan harus:
a. memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai yang
dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, atau
6
Sertipikat Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara yang diperuntukkan bagi
PTS tersebut;
b. dalam hal lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memiliki status Hak
Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai bukan atas nama Badan
Penyelenggara, maka Badan Penyelenggara dapat membuat perjanjian sewa
menyewa lahan tersebut dengan pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan
atau Hak Pakai tersebut, selama paling sedikit 20 (dua puluh) tahun disertai
dengan hak opsi.
(4) Dalam hal pemenuhan Standar Dosen dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dosen disediakan oleh Badan
Penyelenggara dengan membuat pernyataan kesediaan untuk menjadi Dosen
Tetap pada PTS pada saat pembentukan PTS baru ditetapkan.
(5) Format dokumen pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 12
(1) Prosedur pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai
berikut:
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi di wilayah PTS akan didirikan.
b. Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Direktur
Jenderal untuk memperoleh persetujuan;
d. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian PTS;
e. Direktur Jenderal menyampaikan usul pendirian PTS kepada Menteri;
f. Menteri menetapkan pendirian PTS yang berbentuk universitas, institut,
sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
(2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, PTS baru dapat
menyelenggarakan pendidikan tinggi.
BAB III
PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13
Perubahan perguruan tinggi meliputi:
a. perubahan PTN; dan
b. perubahan PTS.
Bagian Kedua
Perubahan Perguruan Tinggi Negeri
Pasal 14
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
7
a. perubahan nama, lokasi, dan/atau bentuk PTN tertentu menjadi nama, lokasi,
dan/atau bentuk PTN lain;
b. perubahan PTN yang berasal dari PTS, kembali menjadi PTS;
c. perubahan PTN menjadi PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
d. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum;
e. penggabungan 2 (dua) atau lebih PTN menjadi 1 (satu) PTN baru;
f. penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTN ke PTN lain;
g. pemecahan dari 1 (satu) bentuk PTN menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk PTN
lain;
h. pengalihan pembinaan aspek akademik perguruan tinggi dari kementerian lain
atau LPNK kepada Kementerian.
(2) Secara mutatis mutandis perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk perubahan PTKL.
Pasal 15
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi
peringkat akreditasi minimum.
(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN yang terdiri atas:
a. studi kelayakan perubahan PTN;
b. rancangan statuta PTN yang baru;
c. rancangan susunan organisasi dan tata kerja PTN yang baru;
d. rancangan rencana strategis PTN untuk PTN yang baru; dan
e. rancangan sistem penjaminan mutu PTN yang baru.
(3) Perubahan PTN menjadi PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d, harus melalui evaluasi kinerja oleh Menteri.
(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri statuta, susunan
organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan system penjaminan mutu PTN
yang lama.
(5) Dalam hal perubahan nama PTN tertentu menjadi nama PTN lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, pemimpin PTN menyampaikan alasan dan
pertimbangan perubahan nama PTN sebagai pengganti studi kelayakan.
(6) Secara mutatis mutandis perubahan PTKL harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(7) Format dokumen perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 16
(1) Prosedur perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai
berikut:
a. Direktorat Jenderal meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di wilayah PTN yang akan berubah;
b. PTN bersama Direktorat Jenderal menyusun:
1. studi kelayakan perubahan PTN;
2. rancangan statuta PTN yang baru;
8
3. rancangan susunan organisasi dan tata kerja PTN yang baru;
4. rancangan rencana strategis PTN yang baru; dan
5. rancangan sistem penjaminan mutu PTN yang baru.
c. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul perubahan PTN
d. Direktur Jenderal memberikan persetujuan dan menyampaikan usul perubahan
PTN kepada Menteri.
e. Menteri mengusulkan penetapan perubahan PTN kepada menteri yang
membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan
persetujuan;
f. Menteri menetapkan perubahan, susunan organisasi, dan statuta PTN baru
berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
g. Setelah penetapan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, PTN yang
baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.
(2) Secara mutatis mutandis prosedur perubahan PTKL harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
Pasal 17
Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
a. perubahan nama, lokasi, dan/atau bentuk PTS tertentu menjadi nama, lokasi,
dan/atau bentuk PTS lain;
b. perubahan PTS menjadi PTN;
c. pengalihan pengelolaan dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara
baru;
d. penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru;
e. penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTS ke PTS lain;
f. pemecahan dari 1 (satu) bentuk PTSmenjadi 2 (dua) atau lebih bentuk PTS lain;
atau
g. perubahan bentuk Badan Penyelenggara tertentu menjadi bentuk Badan
Penyelenggara lain.
Pasal 18
(1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi syarat untuk memenuhi
peringkat akreditasi minimum.
(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS yang terdiri atas:
a. studi kelayakan perubahan PTS;
b. rancangan statuta PTS yang baru;
c. rancangan rencana strategis PTS yang baru; dan
d. rancangan sistem penjaminan mutu PTS yang baru.
(3) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri akta pendirian
Badan Penyelenggara disertai Keputusan pejabat yang berwenang tentang status
badan hukum Badan Penyelenggara, statuta, rencana strategis, dan sistem
penjaminan mutu PTS yang lama.
9
(4) Dalam hal perubahan nama PTS tertentu menjadi nama PTS lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Badan Penyelenggara menyampaikan alasan
dan pertimbangan perubahan nama PTS sebagai pengganti studi kelayakan.
(5) Format dokumen perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 19
Prosedur perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai
berikut:
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di wilayah PTS akan diubah.
b. Badan Penyelenggara menyusun:
1. studi kelayakan perubahan PTS;
2. rancangan statuta PTS yang baru;
3. rancangan rencana strategis PTS yang baru; dan
4. rancangan sistem penjaminan mutu PTS yang baru;
c. Dokumen perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai
dengan angka 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan
persetujuan;
d. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul perubahan PTS;
e. Direktur Jenderal memberikan persetujuan pada rancangan perubahan PTS
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 4;
f. Menteri menetapkan izin perubahan PTS;
g. Setelah izin perubahan PTS ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada
huruf f, PTS yang baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.
BAB IV
PEMBUBARAN ATAU PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
(1) Pembubaran PTN dilakukan oleh Kementerian.
(2) Pencabutan izin PTS dilakukan oleh Kementerian.
Bagian Kedua
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri
Pasal 21
(1) Pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan
karena kebijakan Pemerintah, perubahan peraturan perundangundangan,
dan/atau telah terjadi pelanggaran peraturan perundangundangan.
(2) Kementerian wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan
pembubaran PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10
(3) Kementerian harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang
timbul sebagai akibat dari pembubaran PTN paling lambat 1 (satu) tahun sejak
keputusan pembubaran ditetapkan.
(4) Secara mutatis mutandis pembubaran PTKL harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 22 (1)
Prosedur pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
sebagai berikut:
a. Direktorat Jenderal meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di wilayah PTN yang akan dibubarkan.
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi kinerja PTN dan
melaporkan kepada Menteri;
c. Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin PTN paling
banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam selang waktu 6 (enam) bulan;
d. Direktur Jenderal menyampaikan usul pembubaran PTN kepada Menteri
dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
e. Menteri menyampaikan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan
institut kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
f. Presiden menetapkan pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan
institut;
g. Menteri menyampaikan usul pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi,
politeknik, dan akademi kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
h. Menteri menetapkan pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi,
politeknik, dan akademi.
(2) Secara mutatis mutandis prosedur pembubaran PTKL harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
Pasal 23
(1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan
dengan alasan:
a. PTS tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PTS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11;
b. pengelolaan PTS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. PTS ditutup oleh Badan Penyelenggara; atau
d. terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan:
1. antarpemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;
2. antarpemangku kepentingan internal perguruan tinggi; dan/atau
3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan
pemangku kepentingan internal perguruan tinggi.
(2) Badan Penyelenggara dari PTS yang dicabut izinnya karena alas an sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin tersebut paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak pencabutan izin PTS ditetapkan.
11
Pasal 24
(1) Prosedur pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
sebagai berikut:
a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap PTS yang
akan dicabut izinnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal;
b. Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin PTS paling
banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam selang waktu 6 (enam) bulan;
c. Direktur Jenderal menyampaikan usul pencabutan izin PTS kepada Menteri
dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
d. Menteri menetapkan pencabutan izin PTS;
e. penetapan pencabutan izin PTS disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
(2) Setelah menerima penetapan tentang pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, Badan Penyelenggara wajib menutup PTS tersebut dan
mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah.
(3) Badan Penyelenggara wajib melakukan penyelesaian masalah akademik dan nonakademik yang timbul akibat penutupan PTS tersebut dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak pencabutan izin PTS ditetapkan.
BAB IV
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI
Pasal 25
(1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan Program Studi baru pada PTN
dan PTS yang telah memiliki izin pendirian PTN dan PTS.
(2) Perubahan Program Studi merupakan penggantian nama di dalam kelompok
bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau penggantian kurikulum
program studi pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian PTN dan PTS.
(3) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan Program Studi yang telah ada
pada PTN dan PTS yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi.
(4) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan jumlah, jenis, dan kelompok
bidang/disiplin ilmu dan teknologi Program Studi tidak memenuhi syarat minimal
bentuk PTN dan PTS tertentu, maka PTN dan PTS yang bersangkutan berubah
bentuk atau ditutup.
(5) Syarat minimal jumlah, jenis, dan kelompok bidang/disiplin ilmu dan teknologi
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
Pasal 26
(1) Pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi
syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum.
(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS
yang terdiri atas:
a. rencana pembukaan Program Studi sesuai dengan Rencana Strategis PTN dan
PTS yang bersangkutan; dan
12
b. proposal pembukaan Program Studi.
(3) Pembukaan Program Studi pada PTKL, selain harus memenuhi Standar Nasional
Pendidikan Tinggi harus pula memenuhi ketentuan:
a. Program Studi yang akan dibuka merupakan Program Studi yang khas terkait
dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan
tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada di bawah
koordinasi Kementerian; dan
b. adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya
pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi
kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan.
(4) Format pedoman penyusunan proposal pembukaan Program Studi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
Jenderal.
Pasal 27
(1) Perubahan Program Studi pada PTN dan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memenuhi
syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum.
(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dimuat dalam dokumen perubahan Program Studi pada PTN dan PTS,
yaitu proposal perubahan Program Studi.
(3) Perubahan Program Studi pada PTKL, selain harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula memenuhi ketentuan:
a. Program Studi yang akan diubah merupakan Program Studi yang khas terkait
dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan
tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada di bawah
koordinasi Kementerian; dan
b. adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya
pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi
kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan.
(4) Format pedoman penyusunan proposal perubahan Progremi Studi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 28
Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan
dengan alasan:
a. Program Studi tersebut tidak lagi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
atau
b. proses penyelenggaraan Program Studi melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 29
Prosedur pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1):
a. Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan membuka Program Studi baru.
13
b. Pemimpin PTN dan PTS mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada
Direktur Jenderal;
c. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal pembukaan Program Studi
dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan
Program Studi yang akan dibuka;
d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyatakan bahwa
Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, maka Direktur Jenderal
menetapkan pembukaan Program Studi;
e. Apabila pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan
bentuk PTN dan PTS tersebut, maka:
1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18; dan
2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan PTS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19.
Pasal 30
Prosedur perubahan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):
a. Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan mengubah Program Studi.
b. Pemimpin PTN dan PTS mengajukan proposal perubahan Program Studi kepada
Direktur Jenderal;
c. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal perubahan Program Studi dengan
bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan Program
Studi yang akan diubah;
d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa
Program Studi yang diusulkan layak untuk diubah, maka Direktur Jenderal
menetapkan perubahan Program Studi;
e. Apabila perubahan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan
bentuk PTN dan PTS tersebut, maka:
1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Pasal 31
Prosedur penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3):
a. Usui penutupan Program Studi dapat berasal dari:
1. pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan dari senat PTN;
2. pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan dari senat PTS dan
persetujuan Badan Hukum Penyelenggara PTS;
3. Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Program Studi
tersebut.
b. Apabila usul penutupan Program Studi berasal dari pemimpin PTN dan PTS,
pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan menutup Program Studi.
14
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Direktur Jenderal melakukan evaluasi usul penutupan Program Studi tersebut
dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan
Program Studi yang akan ditutup.
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal
menolak atau menyetujui usul penutupan Program Studi tersebut.
Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terbukti bahwa
PTN dan PTS melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf
a dan huruf b, maka:
1. untuk PTN, Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada
pemimpin PTN paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan masingmasing
dengan selang waktu paling lama 6 (enam) bulan, agar PTN tersebut segera
menghentikan pelanggaran;
2. untuk PTS, Direktur Jenderal dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di
wilayah Badan Hukum Penyelenggara memberikan peringatan tertulis kepada
pemimpin PTS paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan secara berurutan
masing-masing dengan selang waktu paling lama 6 (enam) bulan, agar PTS
tersebut segera menghentikan pelanggaran.
Apabila dalam waktu 30 hari setelah peringatan tertulis ketiga diterima oleh
pemimpin PTN dan PTS, terbukti pelanggaran masih dilakukan, maka Direktur
Jenderal atas nama Menteri menetapkan penutupan Program Studi.
Apabila penutupan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan
bentuk PTN dan PTS tersebut, maka:
1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16; dan
2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan PTS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19.
Setelah keputusan Menteri tentang penutupan Program Studi dan/atau perubahan
bentuk PTN dan PTS tersebut disampaikan kepada pemimpin PTN dan PTS, maka
pemimpin PTN dan PTS wajib menghentikan penyelenggaraan Program Studi
tersebut.
Setelah pemimpin PTN dan PTS menghentikan penyelenggaraan Program Studi
tersebut, pemimpin PTN dan PTS wajib melakukan penyelesaian masalah dosen,
tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang meliputi:
1. pemindahan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil yang tidak diperlukan
ke Program Studi lain yang relevan atau pengembalian kepada Menteri;
2. pemenuhan hak-hak dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai
nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja; dan
3. pemindahan mahasiswa ke PTN dan PTS lain.
Pasal 32
Kewenangan membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 pada Perguruan Tinggi Negeri
badan hukum ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
15
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, rekomendasi oleh
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
ini, dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1363
16
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepaia Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001
17
Fly UP