...

1 ANALISIS DAMPAK PENURUNAN SUBSIDI EKSPOR NEGARA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1 ANALISIS DAMPAK PENURUNAN SUBSIDI EKSPOR NEGARA
ANALISIS DAMPAK PENURUNAN SUBSIDI EKSPOR NEGARA MAJU
TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN INDONESIA
Saktyanu K. Dermoredjo, Wahida, dan Budiman Hutabarat
Abstrak
Pilar subsidi ekspor, telah disepakati batas waktu penentuan
modalitas penurunan sampai akhir tahun 2013. Agar liberalisasi
memberikan manfaat yang seimbang bagi negara maju dan negara
berkembang, maka semua anggota WTO harus mempunyai tekad
yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam
perumusan kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu dalam tulisan ini
akan menunjukkan seberapa jauh dampak penghapusan subsidi
ekspor dari negara maju terhadap negara berkembang terhadap
produksi dalam negeri. Kajian ini menggunakan Model Global Trade
Analysis Projec (GTAP). Dalam analisis ini menggunakan agregasi 8
negara/kelompok negara
dan 16 komoditas. Hasil simulasi
penurunan subsidi ekspor di negara maju berdasarkan usulan yang
diajukan KN-20, AS dan UE serta KTM Hongkong menunjukkan
bahwa pemotongan subsidi ekspor berdampak pada peningkatan
produksi pertanian di Indonesia, dengan laju antara 0.2 – 35 persen
(skenario pemotongan subsidi ekspor 100 persen). Oleh karena itu,
Indonesia seyogianya memaksimalkan kekuatan potensi dalam negeri
saat ini untuk pengembangan komoditas pertanian dalam negeri
melalui konsolidasi dan konsultasi dengan semua pemangku
kepentingan sektor pertanian di dalam negeri dan kemampuan
negosiasi di forum internasional untuk merealisasikan penghapusan
subsidi ekspor seperti dijadwalkan
PENDAHULUAN
Perundingan di bidang pertanian meliputi tiga aspek isu, yaitu bantuan atau
subsidi domestik/BD atau SD (dosmetic support/DS), promosi atau subsidi
ekspor/PE atau SE (export promotion or subsidy/EP or ES), dan akses pasar/AP
(market acces/MA). Ketiga aspek tersebut menjadi pilar perundingan bidang
pertanian yang secara intensif dibahas berbagai sidang World Trade Organization
(WTO). Dalam KTM (Konferensi Tingkat Menteri) VI di Hongkong ini belum mampu
mengeluarkan suatu kesepakatan menyangkut ketiga pilar tersebut di atas.
Tampaknya, masih diperlukan waktu untuk merumuskannya dalam beberapa
perundingan yang akan datang.
Dalam pilar SE, telah disepakati batas waktu penentuan modalitas penurunan
sampai akhir tahun 2013. Sementara pendisiplinan kredit ekspor, jaminan kredit
ekspor dan program asuransi, perusahaan perdagangan ekspor milik negara, dan
bantuan pangan akan dituntaskan pada 30 April 2006 (WTO 2005). Namun, lagi-lagi
1
modalitas untuk mencapai keinginan ini belum ada apalagi disepakati, sebagaimana
dilaporkan Ketua Sidang, “....., to be specified in modalities, so that a substantial part
is realized by the end of the first half of the implementation period.
Menjadi
pertanyaan: “Apabila modalitas ini diberlakukan, bagaimana dampaknya terhadap
kinerja produksi dalam negeri dan juga perdagangannya?”
Dari beberapa studi
diindikasikan liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan Negara Maju (NM)
dibanding Negara Berkembang (NB). Oleh karena itu, agar liberalisasi memberikan
manfaat yang seimbang bagi NM dan NB, maka semua anggota WTO harus
mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam
perumusan kebijakan-kebijakannya.
Bagi Indonesia, ada dua hal pokok yang penting dikaji, yakni apa dampak
usulan-usulan modalitas di atas terhadap kepentingan sektor partanian Indonesia
dan adakah usulan yang berasal dari Indonesia untuk melindungi kepentingannya
secara khusus atau KN-33 secara umum? Dalam forum perundingan WTO,
perundingan bidang pertanian adalah perundingan yang paling kompleks dan sulit
mencapai kesepakatan karena merupakan lokomotif dari perundingan yang lain.
Selain itu muatan isu pertanian tidak saja masalah ekonomi tetapi juga muatan politik
dan sosial karena pertanian melibatkan sebagian besar anggota WTO yang masih
menghadapi masalah sosial dan kemiskinan. Oleh karena itu, apabila perundingan di
bidang pertanian baik, maka perundingan di bidang lain akan mengalami kelancaran.
Oleh karena itu dalam tulisan ini akan menunjukkan seberapa jauh dampak
penghapusan SE dari NM terhadap NB terhadap produksi dalam negeri.
METODOLOGI
Kerangka Pemikiran
Pertanian memang menjadi isu panas sejak pertemuan di Doha pada 2001.
Meski perdagangan pertanian tidak kurang dari 10 persen dari total perdagangan
dunia, tetapi sektor ini peka bagi semua negara, termasuk negara maju/NM.
Perundingan pertanian adalah perundingan yang paling kompleks dan sulit. Muatan
isu pertanian tidak hanya menyentuh bidang ekonomi tetapi juga sarat dengan
muatan politis dan sosial. Kuatnya masalah sosial dan politis disebabkan sebagian
besar penduduk dunia terlibat di dalam beragam masalah sosial dan kemiskinan. Di
sisi lain NM yang tergabung dalam OECD memberikan subsidi yang terbesar, yakni
mencapai 320 milyar dolar AS per tahun sehingga kondisi ini menyebabkan distorsi
perdagangan (trade distorting) di bidang produk pertanian.
Semua negara ingin memproteksi pertaniannya dengan berbagai cara
dengan BD, SE atau menaikkan tarif. Itu sebabnya agenda Doha mengeluarkan
2
mandat, yakni pertama peningkatan akses pasar (market access); kedua
mengurangi atau menghapus segala bentuk SE (export subsidies/ES); ketiga,
mengurangi subsidi atau bantuan domestik/SD atau BD (domestic support/DS);
keempat disepakatinya pemberian perlakuan khusus dan berbeda untuk negara
berkembang.
Mengingat keputusan terhadap SE bahwa penentuan modalitas
penurunan sampai akhir tahun 2013 sehingga analisis dampaknya terhadap kinerja
pertanian Indonesia perlu dilihat.
Kebijakan penghapusan SE secara bertahap menjadi komitmen yang harus
ditaati negara-negara anggota WTO, tetapi di dalam perundingan Doha, negaranegara UE memprotes keras permohonan berbagai negara untuk menghapuskan
SE-nya. Kondisi terakhir (hingga tahun 2003) dari perdebatan mengenai subsidi
ekspor adalah sebagai berikut (Abbot dan Young 2003):
a. Negara-negara UE menawarkan penghapusan SE untuk komoditas-komoditas
pertaniannya yang sebelumnya merupakan pengguna terbesar, yakni Gandum,
Minyak dari biji-bijian, Minyak Zaitun dan Tembakau.
Namun demikian UE
menolak penghapusan SE untuk komoditas yang sensitif secara politis seperti
Susu dan Gula.
b. Negara-negara berkembang/NBB secara konsisten menunjukkan dukungannya
terhadap penghapusan SE.
c. Amerika Serikat/AS bersikukuh mempertahankan instrumen kebijakan domestik
perdagangannya yang dinamakan pinjaman untuk kegiatan pemasaran atau
“marketing loans”. Namun, kebijakan ini mendapat protes cukup keras dari
anggota OPD lainnya karena secara terselubung merusak komitmen persaingan
ekspor dan secara tidak langsung menunjukkan ketak-konsistenan sikap AS
untuk mengurangi bantuan langsung di sektor pertanian.
Beberapa proposal yang ditawarkan dan berkaitan dengan isu SE
diantaranya: (1) UE sebagai pengguna SE menawarkan pengurangan pengeluaran
pemerintah untuk SE hingga 45 persen dengan tetap mempertahankan fleksibilitas
antar negara-negara lingkup UE. Selain itu UE juga setuju untuk menghapuskan SE
untuk komoditas Gandum, Minyak dari biji-bijian, Minyak Zaitun dan Tembakau
sepanjang negara lain juga menerapkan kondisi yang sama. Namun, UE sangat
prihatin dengan subsidi terselubung yang diberlakukan oleh AS melalui penggunaan
penjaminan kredit ekspor dan bantuan pangan bagi NB; (2) Polandia dan Jepang
setuju mengurangi SE mereka, tetapi tidak penghapusan secara total; (3) AS, India
dan Kelompok Cairns setuju dengan penghapusan SE secara total untuk produk
pertanian; (4) NB pada umumnya setuju untuk penghapusan SE, kondisi ini
dikuatkan dengan pendapat
anggota West African Monetary Union State
3
mengatakan bahwa penerima manfaat dari adanya SE adalah penduduk perkotaan
yang memiliki akses untuk membeli produk makanan dengan harga yang murah
dengan kata lain penerima manfaat adalah para produsen di negara berkembang
dari adanya subsidi ekspor yang juga menjadi sumber pendapatan bagi para
produsen; (5) NB lainnya seperti Namibia, Maroko, India dan Mali menyatakan
bahwa mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pemberian SE, sehingga
menjadi kendala bagi mereka untuk bersaing dengan NM yang memberikan SE
kepada para produsennya. Mali menawarkan usulan penghapusan Subsidi Ekspor
untuk beras yang merupakan komoditas ekspor terpenting bagi NB.
Sementara untuk isu kredit ekspor, proposal yang ditawarkan umumnya
ditujukan untuk memprotes kebijakan AS yang menerapkan SE terselubung yang
pada prakteknya cenderung bertolak-belakang dengan proposal pengurangan SE.
Beberapa proposal yang berkaitan dengan pendisiplinan kredit ekspor diantaranya :
(1) UE menawarkan penurunan secara bertahap dan berjenjang untuk penggunaan
kredit ekspor, sejalan dengan rancangan penurunan SE. UE juga menawarkan untuk
memberlakukan penetapan dan pengurangan ekspor kredit secara berkala; (2) AS
mencoba untuk mendisiplinkan kebijakan penjaminan kredit ekspor, tetapi tidak
secara tegas menyebutkan jenis kredit ekspor yang akan dihapusnya; (3) Negaranegara anggota MERCOSUR (Bolivia, Chili, Costa Rica, Guatemal), serta negaranegara berkembang lain seperti India dan Malaysia mempertahankan argumen
mereka bahwa WTO-lah ajang yang tepat untuk menegosiasikan besaran kredit
ekspor. Proposal mereka ini juga meminta perkembangan definisi resmi dari kredit
ekspor dan kriteria untuk mengidentifikasi program yang relevan untuk kredit ekspor
dan meminta daftar kredit yang akan didisiplinkan. Proposal ini secara rinci juga
menyampaikan tingkat bunga minimum yang dibutuhkan untuk kredit ekspor.
Masing-masing negara WTO juga membahas isu perusahaan dagang
negara/PDN (state trading enterprises/STE) dengan menawarkan sejumlah proposal
seperti: (1) UE menginginkan pendisiplinan dengan menghapuskan perilaku PDN
yang menyangkut subsidi silang, dan penyesuaian harga.
UE juga mengajukan
usulan notifikasi mengenai biaya pengakuisisian dan harga ekspor (export pricing);
(2) AS, Korea dan Jepang mengajukan pengumpulan data tentang tingkat transaksi
perdagangan PDN. Di fihak lain AS mengajukan penghapusan PDN yang sudah
mengarah ke monopoli ekspor. Jepang mengajukan usul bahwa PDN yang tergolong
sebagai
pengekspor
harus
tetap
mengalokasikan
stok
guna
menstabilkan
perdagangan internasional.
Isu ketahanan pangan lebih dominan diperbincangkan dibandingkan bantuan
pangan yang menjadi salah satu indikator persaingan ekspor. Beberapa proposal
4
yang ditawarkan diantaranya UE mengajukan pendisiplinan bantuan pangan dengan
hanya memberikan bantuan pangan kepada negara-negara yang benar-benar miskin
dan berkaitan dengan kondisi darurat (emergencies).
Data pada Tabel 1
menunjukkan bahwa UE merupakan pengguna terbesar SE dengan besaran yang
cenderung meningkat. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1999.
Kebijakan subsidi ekspor didefinisikan sebagai beragam bentuk kebijakan
untuk produk ekspor yang mencakup subsidi atau bantuan untuk: (1) pembayaran
dalam bentuk natura (in kind); (2) stok; (3) pembiayaan bagi eksportir; (4) biaya
pemasaran; (5) biaya transportasi.
Di pilar Subsidi Ekspor/SE (Export Subsidy/ES),
dihasilkan keputusan politik untuk menghapus SE dengan cara parallelism dan end
date. Tindak lanjut KTM Hongkong menyetujui untuk melakukan penghapusan
terhadap semua bentuk SE dan ketentuan yang terkait dengannya hingga tahun
2013.
Menindaklanjuti perkembangan di atas, Indonesia harus segera menentukan
posisinya dalam mengantisipasi perkembangan pilar di atas. Antisipasi yang dapat
dilakukan diantaranya merancang kebijakan perdagangan dan mengukur dampak
yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan tersebut. Tulisan ini akan mencoba
untuk melihat dampak yang timbul sebagai akibat diputuskannya beragam kebijakan
perdagangan yang terkait dengan modalitas perjanjian perdagangan pertanian di
dalam WTO.
5
Tabel 1. Penggunaan Subsidi Ekspor (juta dolar AS)
Anggota OPD
1995
1996
1997
1998
Anggota dengan komitmen penurunan subsidi ekspor
Australia
0
0
0
1
Kanada
38
4
0
0
Kolombia
18
22
25
23
Kosta Rika
0
0
105
123
Cyprus
3
3
2
4
Republic Ceko
40
42
40
42
Uni Eropa
6292
6684
4915
5835
Hongaria
41
18
10
12
Eslandia
6
1
0
0
Israel
19
13
6
1
Meksiko
0
0
36
4
Norwegia
83
78
102
77
Polandia
0
16
9
14
Rumania
0
0
0
2
Republik Slovakia
8
8
13
12
Afrika Selatan
40
42
18
3
Swiss
447
369
295
292
Turki
30
17
39
29
Amerika Serikat
26
122
112
147
Venezuela
3
20
2
5
Total
7094
7459
5729
6626
Anggota tanpa komitmen penurunan subsidi ekspor
India
2
4
2
Korea
2
3
3
3
Maroko
1 1
1
Pakistan
0
2
2
3
Thailand
15
6
5
0
Tunisia
0
2
5
6
Total
18
13
16
13
Sumber:
Abbott and Young (2003).
1999
2
-
2000
Total
0
3
42
88
248
12
223
29314
94
7
40
40
468
130
9
65
111
1403
170
487
30
32984
0
20
0
35
5588
13
0
1
128
55
7
12
5
-
0
24
0
36
12
3
-
28
80
-
27
-
5974
2
12
0,4
0,4
0
6
18,8
102
1
0
6
6
11
23
3,4
7,4
26
25
84,8
Metode Analisis
Kajian ini menggunakan Model Proyek Analisis Perdagangan Global (Global
Trade Analysis Project/GTAP Modeling) untuk melihat dampak perdagangan dalam
kerangka multi market, multi country (banyak pasar atau negara). Dalam analisis ini
menggunakan agregasi 8 negara/kelompok negara
negara/agregasi negara adalah sebagai berikut : (1)
Amerika Serikat/AS, (4)
Uni Eropa/UE, (5)
dan 16 komoditas. Adapun
Jepang, (2)
Korea, (3)
Negara Maju/NM Lainnya, (6)
Indonesia, (7) G-33 (sesuai dengan ketersediaan negara di program GTAP), dan (8)
Sisa dari dunia. Sedangkan dari 16 komoditas tersebut yang dimasukkan ke dalam
6
sektor pertanian berjumlah 13 komoditas, yang dilambangkan dalam nama peubah
yang terdapat dalam tanda kurung, yaitu :
(1)
Padi dan Olahannya, untuk Padi (Padi_Olah)
(2)
Gandum, untuk Gandum (Gandum)
(3)
Serealia lainnya, untuk Jagung (Jagung)
(4)
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan, untuk Sayuran dan Kelapa
(segar/kering) (Horti)
(5)
Biji-bijian Mengandung Minyak, untuk Kedelai (Kedelai)
(6)
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Bit), untuk Gula/tebu (Gula_Tebu)
(7)
Tanaman Jenis Fibers, untuk Kapas atau rami (Kapas_Rami)
(8)
Ternak Hidup dan Dagingnya dari Sapi, Kambing, Domba dan Kuda, untuk
Ruminansia/sapi (Spi_Dmb_Dag)
(9)
Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas, untuk unggas
(Ayam_Telur)
(10) Susu
dan
produk
olahnnya,
untuk
Susu
dan
produk
olahannya
(Susu_Olahan)
(11) Pertanian lainnya, untuk Pala, dan Vanili (Pertan_Lain)
(12) Produk Minyak Nabati, untuk Kelapa (kopra), dan kedelai (minyak)
(MinyakNabati)
(13) Produk Makanan Olahan, untuk Kakao (OlahMakanan)
Besaran acuan didasarkan pada perkembangan posisi perundingan di
Hongkong tahun 2005 dimana ada kesepakatan untuk melakukan penghapusan
terhadap semua bentuk SE dan ketentuan yang terkait dengannya pada tahun 2013.
Oleh karena itu disusun simulasi bertahap dengan pemotongan 50, 80 dan 100
persen.
7
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Produk-Produk Pertanian yang Mendapatkan Subsidi Ekspor
Pilar persaingan ekspor merupakan satu dari tiga pilar dalam perjanjian
pertanian WTO. Pilar ini tidak saja mencakup subsidi ekspor secara langsung (yang
bersifat mendistorsi perdagangan), tetapi juga hubungan kelembagaan yang merujuk
kepada pemberian subsidi ekspor secara implisit, seperti food aid (bantuan pangan),
kredit ekspor dan state trading exporting enterprises.
Pajak ekspor, kegiatan
promosi ekspor dan kegiatan lainnya dapat pula dikategorikan sebagai subsidi
ekspor/SE. Menurut Kesepakatan Paket Juli 2004, semua SE akan dihapuskan dan
dilakukan bersama-sama dengan penghapusan unsur subsidi program (persaingan
ekspor) seperti kredit ekspor, jaminan kredit ekspor atau program asuransi, dan food
aid yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari. NM telah setuju, tetapi
batas waktu penghapusan subsidi tersebut ditetapkan sampai tahun 2013. Namun,
modalitas penghapusannya masih harus ditetapkan melalui perundingan yang sulit
dan
sangat
panjang.
Untuk
itu
Indonesia
perlu
sebaiknya
mencermati
perkembangan kebijakan persaingan ekspor dan usulan modalitas yang akan
diterapkan NM tersebut.
Data pada Tabel 2 menggambarkan besarnya SE yang dikeluarkan oleh
negara-negara anggota WTO. Pada tahun 1997, UE memberikan SE sebesar 4,9
juta dolar AS, dan tahun 1998 sebesar 5,9 juta dolar AS. Sedangkan AS memberikan
SE sebesar 112 juta dolar AS pada tahun 1997, menjadi 147 juta dolar AS pada
tahun 1998. Pada awalnya, yaitu tahun 1998, hanya 21 negara OPD yang
mendaftarkan SEnya, sembilan negara diantaranya yang sampai saat ini masih
menggunakan subsidi tersebut adalah UE, Swiss, Norwegia, AS, Turki, Israel,
Venezuela, Romania dan Meksiko. Sebelumnya terdapat delapan negara yang juga
menggunakan SE, yaitu Afrika Selatan, Kolumbia, Kanada, Eslandia, Australia,
Selandia Baru, Kosta Rika, dan Panama. Namun, negara-negara dalam kelompok
UE yang mendominasi notifikasi SE di dalam WTO dan nilainya mencapai 90 persen
nilai SE total selama periode 1995-2001, diikuti oleh Swiss sebesar 5,3 persen,
sementara AS dan Norwegia hanya sebesar 1,4 persen (Tabel 3). Indonesia dan
Brazil juga pernah mendaftarkan SE untuk beberapa komoditas, tetapi saat ini SE
tersebut sudah tidak ada lagi.
8
Tabel 2.
Subsidi Ekspor beberapa Negara Maju tahun 1995–2000
(Juta dolar AS)
Negara
Uni Eropa (25)
Swiss
Amerika Serikat
Norwegia
Turki
Lainnya
1995
6.587
455
26
84
30
122
1996
7.157
392
121
78
17
107
1997
4.928
295
112
100
39
65
1998
6.072
293
147
77
29
38
1999
5.968
269
80
126
28
22
2000
2.598
188
15
44
27
22
Sumber: FAO,2004. (www.fao.org/trade).
UE mendominasi besarnya SE, subsidi ini diperuntukkan bagi komoditas Padi
dan Olahannya, Gandum, Serealia lainnya (Jagung), Gula, serta Ternak Besar dan
produknya. Sedangkan Indonesia dan KN-33 cenderung tidak menunjukkan tingkat
subsidi yang tinggi, dan ini dilakukan terutama hanya pada komoditas Gula, produk
Minyak Nabati dan Makanan Olahan. Gambaran ini berbeda dengan basis data
tentang SE yang ada pada GTAP Versi 6.0.
Indonesia sendiri belum banyak
memanfaatkan fasilitas persaingan ekspor/SE. Dari kasus yang ditemui di propinsi
yang dikunjungi, pemerintah daerah belum banyak melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas persaingan ekspor/SE.
Dari perkembangan nilai SE, NM memiliki tingkat lebih besar dibandingkan
dengan NB, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, yang merangkum tingkat subsidi
yang diberlakukan menurut basis data GTAP versi 6.0. Dari tabel ini terlihat UE
mendominasi SE. Komoditas-komoditas yang banyak di subsidi oleh UE adalah padi
dan olahannya, gandum, serealia lainnya (jagung), gula, serta ternak besar dan
produknya. Indonesia dan KN-33 cenderung tidak menunjukkan tingkat subsidi yang
tinggi dan hanya pada komoditas gula, produk minyak nabati dan makanan olahan.
9
Tabel 3. Tingkat Subsidi Ekspor, Awal Sebelum Simulasi Tiap Komoditas di Setiap Negara (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nama Sektor Agregat
Padi dan Olahannya
Gandum
Serealia lainnya
Sayuran, Buah-buahan
dan Kacang-kacangan
Biji-bijian Mengandung
Minyak
Gula dari berbagai
Tanaman (Tebu, Beet)
Tanaman Jenis Fibers
Ternak Hidup dan
Dagingnya dari Sapi,
Kambing, Domba dan
Kuda
Ternak lainnya (ternak
hidup dan lainnya)
termasuk unggas
Susu dan produk
olahnnya
Pertanian lainnya
Produk Minyak Nabati
Produk Makanan
Olahan
Sektor Primer lainnya
(migas dan
pertambangan)
Produk Industri
Produk Jasa
KN-33
0
0
0
Sisa
Negara
Lainnya
0
0
0
Total
292
60,4
234
Jepang
0
0
0
Korea
0
0
0
AS
0
0
0
Uni Eropa
291,6
60,4
233,7
Negara Maju
Lainnya
0
0
0
0
51,8
0
16,2
5,6
0
0,5
0,4
74,4
Kedelai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gula_Tebu
Kapas_Rami
0
0
0
0
0
0
415,2
0
0
0
0
0
1,3
0
0,5
4,4
417
4,4
0
0
0
399,2
0,6
0
0
0
400
0
1,2
0
28
1,4
0
0,1
0,6
31,3
Susu_Olahan
Pertan_Lain
MinyakNabati
0
0
0
0
0
0
54,8
0
0
214,2
0
0
23,1
0
0
0
0
0
-0,5
0
2
6,7
0,1
0
298
0,1
2
OlahMakanan
0
0
0
15,2
2,9
0
0,6
0,1
18,8
0
0
0
0
0
-1,4
0
51,6
0
0
0
54,8
0
0
0
1673,8
0,1
-2,6
0
31,2
0,5
-4,9
0
-4,3
-1,8
-6,1
0
-3,8
-9,7
-4
0
-0,8
-11
-19
0
1802
Peubah(rTX)
Padi_Olah
Gandum
Jagung
Horti
Indonesia
0
0
0
Spi_Dmb_Dag
Ayam_Telur
SekPrimLain
Industri
Jasa
Total
Sumber: GTAP versi 6 (diolah).
10
Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Produksi
Pertanian
Simulasi pemotongan SE terhadap produksi menunjukkan bahwa produksi
pertanian negara-negara UE menurun. Oleh karena itu, negara lain memanfaatkan
peluang ini untuk meningkatkan produksinya (Tabel 4). Bagi UE sendiri, penurunan
subsidi ini akan merupakan suatu pukulan, karena hampir seluruh komoditas
pertanian mengalami penurunan produksi, kecuali Kedelai, Tanaman Serat dan
Pertanian lainnya.
Adapun komoditas yang mengalami penurunan yang paling
menonjol adalah Padi, Gandum, Jagung, Tebu, Ruminansia serta Susu dan
Olahannya.
Sebaliknya,
peningkatan produksi.
NM lainnya seperti AS, Jepang, Korea mengalami
Komoditas yang diminati dalam kaitannya dengan upaya
peningkatan produksi di suatu NM adalah Gandum serta Susu dan Olahannya. Hasil
yang sama juga berlaku bagi Indonesia, yaitu hampir seluruhnya mengalami
peningkatan produksi dengan laju 0,2-35 persen, kecuali kelompok Pertanian
lainnya. Peningkatan produksi terbesar terjadi pada Susu dan Olahannya, dengan
laju antara 17-35 persen. Dengan demikian, pemotongan SE di NM memberi
dampak positif bagi peningkatan kapasitas produksi domestik Indonesia.
Komoditas yang peningkatan produksinya paling menonjol di Indonesia
adalah Susu dan Olahannya, mencapai 17,33- 34,61 persen dan Gandum 3,68-7,34
persen. Ini mungkin terjadi karena basis produksi Gandum yang masih rendah, dan
dengan kenaikan sedikit saja dari basis produksi ini akan terlihat dengan jelas. Untuk
komoditas Jagung, Gula, dan Sapi pada tingkat penurunan SE sebesar 50 persen
cenderung menyebabkan peningkatan produksi masing-masing komoditas di bawah
satu persen, sedangkan penghapusan SE sebesar 100 persen menyebabkan
peningkatan produksi diatas satu persen. Dengan demikian, Indonesia tertantang
apakah di masa depan dapat berperan dalam meningkatkan produksi komoditas di
atas, dengan kendala pada kesesuaian lahan dan iklim. Pemotongan SE tampaknya
merupakan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi usahataninya.
Secara umum, penurunan SE sebesar 50 persen hingga 100 persen
(dihapuskan) oleh negara-negara maju, memberikan keuntungan bagi Indonesia,
karena ia menyebabkan peningkatan nilai keluaran seluruh komoditas pertanian di
Indonesia, kecuali bagi kelompok Pertanian lainnya.
11
Tabel 4.
No.
Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Produksi Menurut Agregat Komoditas (%)
Nama Kelompok Komoditas
qo *)
Jepang
Korea
AS
Uni
Eropa
Negara
Maju
Lainnya
Indonesia
KN-33
Sisa
Negara
Lainnya
Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju
50 %
A.
1
2
3
4
5
6
7
Padi dan Olahannya
Gandum
Serealia lainnya
Sayuran, Buah-buahan dan Kacangkacangan
Biji-bijian Mengandung Minyak
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu,
Beet)
Tanaman Jenis Fibers
Padi_Olah
Gandum
Jagung
0,2946
3,2378
1,8387
0,34
1,1482
1,4327
2,3063
5,3219
2,4218
-38,457
-23,2159
-14,9218
3,4004
6,9285
2,3384
0,088
3,6823
0,6405
0,3391
1,1498
0,9776
0,5412
4,1964
2,6292
Horti
0,3015
-1,1751
0,3719
-1,1123
0,604
0,1499
0,1863
0,2195
0,359
1,1963
-0,3169
3,0725
0,1247
0,248
0,2869
-0,4372
Gula_Tebu
0,5575
0,546
0,4769
-10,2462
3,4865
0,8045
0,681
1,6651
Kapas_Rami
0,0852
0,7608
-0,3577
5,7987
-1,5264
0,0926
-0,1803
-0,7098
Kedelai
8
Ternak Hidup dan Dagingnya dari Sapi,
Kambing, Domba dan Kuda
Spi_Dmb_Dag
1,2758
0,8266
2,0428
-16,612
9,2115
0,8728
1,3482
3,6705
9
Ternak lainnya (ternak hidup dan
lainnya) termasuk unggas
Ayam_Telur
1,9223
0,802
1,4581
-5,6915
2,7301
1,2749
0,5814
1,8488
10
11
12
13
Susu dan produk olahnnya
Pertanian lainnya
Produk Minyak Nabati
Produk Makanan Olahan
Susu_Olahan
Pertan_Lain
MinyakNabati
OlahMakanan
3,2386
0,659
-0,0104
0,154
4,6797
0,769
0,1277
0,6307
0,5745
-0,9525
0,4039
0,4574
-12,3609
3,4754
-0,7512
-2,8975
5,5764
-1,6632
-0,0282
0,715
17,3116
-0,4558
0,3017
0,911
2,7313
-0,3242
0,0996
0,4973
7,7743
-0,1722
0,0324
1,1022
14
Sektor Primer lainnya (migas dan
pertambangan)
SekPrimLain
-0,0631
-0,0059
-0,111
0,1982
-0,1902
-0,1057
-0,1135
-0,1752
15
16
Produk Industri
Produk Jasa
Industri
Jasa
-0,0693
-0,0067
0,0395
-0,038
-0,145
-0,0016
0,8341
0,1889
-0,69
-0,0419
-0,3066
-0,075
-0,237
-0,0756
-0,6559
-0,0985
Sumber: GTAP Data Base (diolah).
12
No.
Nama Kelompok Komoditas
B.
qo *)
Jepang
Korea
AS
Uni Eropa
Negara
Maju
Lainnya
Indonesia
KN-33
Sisa
Negara
Lainnya
Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 80 %
1
Padi dan Olahannya
Padi_Olah
0,4847
0,3159
3,7134
-61,5149
5,5071
0,1421
0,5441
0,8611
2
Gandum
Gandum
5,1961
1,2633
8,5284
-37,1526
11,334
5,8729
1,8326
6,6876
3
Serealia lainnya
Jagung
2,6091
1,4513
3,6713
-23,9799
6,6203
0,9995
1,3794
4,1217
4
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan
Horti
0,2326
0,0819
0,6785
-1,6553
-2,4486
0,2416
0,3224
0,4149
5
Biji-bijian Mengandung Minyak
Kedelai
0,5912
0,597
-0,4919
4,9137
0,3355
0,392
0,4551
-0,7153
6
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)
Gula_Tebu
0,896
0,8263
0,763
-16,3931
5,6099
1,2868
1,0898
2,6614
7
Tanaman Jenis Fibers
Kapas_Rami
0,1466
-11,4675
-0,5544
9,3062
-2,2588
0,148
-0,2825
-1,1418
8
Ternak Hidup dan Dagingnya dari Sapi, Kambing,
Domba dan Kuda
Spi_Dmb_Dag
2,0696
1,0431
3,2682
-26,5848
14,8064
1,3923
2,1522
5,8666
9
Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya)
termasuk unggas
Ayam_Telur
3,0953
1,0818
2,3363
-9,1059
4,4259
2,0404
0,929
2,9528
10
Susu dan produk olahnnya
Susu_Olahan
5,1894
7,3866
0,9218
-19,7798
8,9674
27,6859
4,3669
12,4315
11
Pertanian lainnya
Pertan_Lain
1,0672
0,2089
-1,5022
5,5603
-2,4744
-0,7285
-0,5206
-0,2854
12
Produk Minyak Nabati
MinyakNabati
-0,0097
0,1368
0,6485
-1,2031
-0,0257
0,4805
0,1592
0,0511
13
Produk Makanan Olahan
OlahMakanan
0,2528
0,9218
0,7319
-4,6373
1,165
1,459
0,7957
1,7625
14
Sektor Primer lainnya (migas dan pertambangan)
SekPrimLain
-0,1005
-0,0134
-0,1777
0,3167
-0,3
-0,1696
-0,1821
-0,2809
15
Produk Industri
Industri
-0,1109
0,037
-0,2317
1,3336
-1,0821
-0,4904
-0,3797
-1,0512
16
Produk Jasa
Jasa
-0,0097
-0,0795
-0,0026
0,3021
-0,0634
-0,1197
-0,1211
-0,158
Sumber: GTAP Data Base (diolah).
13
No.
Nama Kelompok Komoditas
C.
qo *)
Jepang
Korea
AS
Uni Eropa
Negara
Maju
Lainnya
Indonesia
KN-33
Sisa
Negara
Lainnya
Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju 100 %
1
Padi dan Olahannya
Padi_Olah
0,6059
0,3949
4,6414
-76,8904
6,8835
0,1777
0,6801
1,0761
2
Gandum
Gandum
6,4956
1,5792
10,6631
-46,4524
14,173
7,3428
2,2912
8,3612
3
Serealia lainnya
Jagung
3,2614
1,8139
4,5886
-29,9716
8,2723
1,249
1,724
5,1517
4
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan
Horti
0,2907
0,1024
0,8481
-2,0695
-3,0609
0,3019
0,4029
0,5187
5
Biji-bijian Mengandung Minyak
Kedelai
0,7389
0,7463
-0,6151
6,1431
0,4198
0,49
0,5689
-0,8942
6
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)
Gula_Tebu
1,12
1,0328
0,9538
-20,4905
7,0109
1,6084
1,3622
3,3265
7
Tanaman Jenis Fibers
Kapas_Rami
0,1831
-14,3324
-0,6933
11,6332
-2,8222
0,1848
-0,3532
-1,4273
8
Ternak Hidup dan Dagingnya dari Sapi, Kambing,
Domba dan Kuda
Spi_Dmb_Dag
2,5872
1,304
4,0857
-33,2341
18,5103
1,7405
2,6904
7,3339
9
Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya)
termasuk unggas
Ayam_Telur
3,8701
1,3525
2,9213
-11,3846
5,5276
2,5513
1,1617
3,692
10
Susu dan produk olahnnya
Susu_Olahan
6,4871
9,2336
1,1522
-24,7215
11,1973
34,6087
5,459
15,5393
11
Pertanian lainnya
Pertan_Lain
1,334
0,261
-1,878
6,9519
-3,093
-0,9108
-0,6509
-0,357
12
Produk Minyak Nabati
MinyakNabati
-0,0121
0,1709
0,8105
-1,5034
-0,034
0,6007
0,1989
0,0638
13
Produk Makanan Olahan
OlahMakanan
0,3159
1,1517
0,9145
-5,7929
1,4481
1,823
0,9941
2,2019
14
Sektor Primer lainnya (migas dan pertambangan)
SekPrimLain
-0,1256
-0,0168
-0,2221
0,3958
-0,3748
-0,212
-0,2276
-0,3512
15
Produk Industri
Industri
-0,1386
0,0462
-0,2896
1,6668
-1,3517
-0,613
-0,4746
-1,314
16
Produk Jasa
Jasa
-0,0121
-0,0994
-0,0032
0,3776
-0,0791
-0,1496
-0,1514
-0,1975
Sumber: GTAP Data Base (diolah).
14
Dampak Terhadap Neraca Perdagangan
Dampak pemotongan SE di NM terhadap neraca perdagangan di berbagai
negara atau kelompok negara tidaklah searah. Bagi UE, pemotongan ini
menyebabkan neraca perdagangannya meningkat, meskipun prodkusi dan harga
beberapa komoditas menurun, seperti dibahas pada uraian sebelumnya. Artinya
negara ini masih mempertahankan kapasitas ekspornya pada komoditas tertentu
pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga volume ekspor masih lebih besar dari
impornya (Tabel 5). Hal yang sama dirasakan NB, terutama Indonesia. Dengan
scenario penurunan 50, 80 dan 100 persen SE, neraca perdagangannya menjadi
positif. Sementara bagi NM lainnya seperti AS, kebijakan ini menyebabkan neraca
perdagangannya menurun, sebesar 2 676 – 5 368 juta dolar AS.
Tabel 5.
Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Terhadap Neraca
Perdagangan Negara/Agregasi Negara (juta dolar AS)
Negara/Agregasi
Negara
Jepang
Korea
AS
UE
Negara Maju Lainnya
Indonesia
KN-33
ROW
Penurunan
Subsidi Ekspor
Negara Maju 50 %
-1187,226
-78,6133
-2675,6406
5829,7642
-705,0699
16,3794
223,8215
-1423,4159
Penurunan
Subsidi Ekspor
Negara Maju 80 %
-1913,6207
-89,3948
-4294,9639
9315,1973
-1122,838
25,9685
357,5401
-2277,8894
Penurunan Subsidi
Ekspor Negara Maju
100 %
-2391,9038
-111,738
-5368,4771
11641,7959
-1402,3416
32,4629
447,0876
-2846,8879
Sumber: GTAP Data Base (diolah).
Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto
Pemotongan SE di NM terhadap Produk Domestik Bruto di berbagai negara
atau kelompok negara memberi dampak yang juga tidak seragam. Bagi UE
pemotongan SE (dengan ke tiga skenario) menyebabkan peningkatan PDB,
sementara bagi NM lainnya serta NB seperti Indonesia dan KN-33, pemotongan ini
menyebabkan penurunan PDB (Tabel 6), walaupun tingkat penurunan PDB
Indonesia relatif sangat kecil, sekitar 0,0097 persen.
Dengan demikian, sebenarnya bagi NB dan NM pemotongan SE di NM tidak
perlu menimbuklkan kekhawatiran yang berlebihan, karena ternyata dari hasil
simulasi pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan nasional masing-masing.
15
Tabel 6.
Hasil Simulasi Dampak Penurunan Domestik Ekspor terhadap PDB di
Masing-Masing Negara/Agregasi Negara (%)
Negara/Agregasi
Negara
Jepang
Korea
AS
UE
Negara Maju Lainnya
Indonesia
KN-33
ROW
Penurunan
Subsidi Ekspor
Negara Maju 50 %
-0,0144
-0,0118
-0,0041
0,1488
-0,0676
-0,0049
-0,0227
-0,0451
Penurunan
Subsidi Ekspor
Negara Maju 80 %
-0,0228
-0,0209
-0,0065
0,2381
-0,1079
-0,0078
-0,0361
-0,0721
Penurunan Subsidi
Ekspor Negara
Maju 100 %
-0,0285
-0,0262
-0,0081
0,2976
-0,1349
-0,0097
-0,0451
-0,0902
Sumber: GTAP Data Base (diolah).
Dampak Terhadap Kesejahteraan
Sejalan dengan dampak terhadap PDB di atas, pemotongan SE di NM
menyebabkan kesejahteraan negara-negara UE meningkat sangat menyolok,
sebesar antara 13 milyar (skenario 50 persen) dan 25 milyar (skenario penghapusan
SE) dolar AS, sedangkan NM lainnya seperti AS, Jepang dan Korea mengalami
penurunan kesejahteraan, masing-masing sebesar 705; 2 208; dan 377 juta dolar
AS.
Hal yang sama terlihat bagi NB, terutama Indonesia dan KN-33, dimana
penghapusan SE di NM menybabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di masingmasing menurun sebesar 135 juta dolar AS dan 1 748 juta dolar AS.
Untuk
Indonesia sendiri penghapusan (pemotongan 100 persen) SE di NM menurunkan
tingkat kesejahteraan sebesar sekitar 135 juta dolar AS atau setara Rp. 1,2 triliyun
(pada nilai tukar Rp. 9000 per satu dolar AS). Ini berarti, kesejahteraan rata-rata
penduduk Indonesia menurun sekitar hanya Rp. 5 100 per orang atau kurang dari
satu dolar AS, sementara harga, produksi domestik, penggunaan sumberdaya alam
dan neraca perdagangan serta permintaan rumahtangga atas produk pertanian
domestik meningkat dalam jangka pendek. Ini menandakan bahwa ekonomi
pertanian Indonesia mengalami proses yang dapat meningkatkan pengaruh
berganda (multiplier effect), terutama di pedesaaan.
Sebagaimana dijelaskan pada kasus penurunan BD, pada kondisi dan
struktur ekonomi NM yang sudah matang di segala sektor, terutama industri dan
jasa, perubahan yang terjadi pada sektor pertanian tidaklah terlalu besar dampaknya
terhadap sektor-sektor ini. Berbeda halnya dengan keadaan di NB yang sebahagian
besar penduduknya sangat tergantung pada sektor pertanian, baik sebagai sumber
lapangan pekerjaan dan kehidupan. Peningkatan harga dunia dan di dalam negeri
16
NB beberapa komoditas pertanian akan menyebabkan harga komoditas pertanian
impor akan meningkat dan permintaan rumahtangga menurun, sehingga berpotensi
menurunkan tingkat kesejahteraan. Di NB akan terjadi pengalokasian sumberdaya
kembali dengan beralihnya sumberdaya pada komoditas-komoditas yang harganya
meningkat. Kemungkinan besar pola perdagangan komoditas juga akan berubah,
kecuali ada distorsi-distorsi terselubung. Oleh karena itu meskipun dalam jangka
pendek terjadi penurunan kesejahteraan, tetapi karena PDB dan harga-harga
meningkat serta pola perdagangan pertanian yang berubah, pada jangka panjang
kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat juga. Model GTAP yang digunakan
ini tidak dapat memprakirakan seperti apa sosok perdagangan yang akan terjadi jika
seandainya penghapusan sama sekali SE di NM dilaksanakan. Bagi Indonesia,
segala kemungkinan yang dapat terjadi ini perlu dipelajari secara hati-hati.
Tabel 7.
Hasil Simulasi Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju
Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Masing-Masing Negara/Agregasi
Negara (Juta dolar AS)
Negara/Agregasi
Negara
Jepang
Korea
AS
UE
Negara Maju Lainnya
Indonesia
KN-33
ROW
Penurunan
Subsidi Ekspor
Negara Maju 50 %
-1139,2271
-151,9956
-348,878
12550,9209
209,1364
-67,9737
-875,4106
-3129,0146
Penurunan
Subsidi Ekspor
Negara Maju 80 %
-1766,1593
-301,2397
-564,5135
20075,9629
366,3181
-108,181
-1398,4717
-5000,9922
Penurunan Subsidi
Ekspor Negara
Maju 100 %
-2207,8433
-376,545
-705,3458
25093,6895
459,2491
-135,2476
-1748,1643
-6250,7656
Sumber: GTAP Data Base (diolah).
KESIMPULAN
Perkembangan tingkat subsidi ekspor/SE di NM lebih besar dibandingkan
dengan NB dan di antara kelompok NM, UE memiliki tingkat yang lebih tinggi.
Komoditas yang banyak di subsidi UE adalah Padi dan Olahannya, Gandum,
Serealia lainnya (Jagung), Gula, serta Ternak Besar dan Produknya. Sedangkan,
Indonesia dan negara-negara KN-33 cenderung mempunyai tingkat subsidi yang
sangat rendah yang dialokasikan umumnya pada komoditas Gula, produk Minyak
Nabati dan Makanan Olahan.
Hasil simulasi penurunan SE di NM berdasarkan usulan yang diajukan KN20, AS dan UE serta KTM Hongkong menunjukkan bahwa Pemotongan SE
17
berdampak pada peningkatan produksi pertanian di Indonesia, dengan laju antara
0.2 – 35 persen (skenario pemotongan subsidi ekspor 100 persen).
Hasil simulasi juga memprakirakan bahwa pemotongan SE berdampak
terhadap peningkatan PDB hanya bagi UE, tetapi penurunan PDB bagi negara atau
agregasi negara lainnya, seperti NB/KN-33 termasuk Indonesia. Namun demikian,
tingkat penurunan PDB Indonesia relatif sangat kecil. Akibat penurunan PDB ini,
maka tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia juga menurun antara 68-135 juta
dolar AS.
Penghapusan (pemotongan 100 persen) SE di NM menurunkan tingkat
kesejahteraan masyarakat Indonesia sebesar 135 juta dolar AS atau setara Rp. 1,2
triliyun (pada nilai tukar Rp. 9 000 per satu dolar AS). Ini sama dengan Rp. 5 100 per
orang atau kurang dari satu dolar AS, sementara harga, produksi domestik,
penggunaan sumberdaya alam dan neraca perdagangan serta permintaan
rumahtangga atas produk pertanian domestik meningkat.
Dalam kaitannya dengan penghapusan SE yang dijadwalkan pada tahun
2013, Indonesia seyogianya memaksimalkan kekuatan potensi dalam negeri saat ini
untuk pengembangan komoditas pertanian dalam negeri melalui konsolidasi dan
konsultasi dengan semua pemangku kepentingan sektor pertanian di dalam negeri
dan
kemampuan
negosiasi
di
forum
internasional
untuk
merealisasikan
penghapusan SE seperti dijadwalkan.
DAFTAR PUSTAKA
Abbot, Phillip and Linda M. Young. 2003. Export Competition Issues in the Doha
Round. Paper Presented at the International Conference “Agricultural Policy
Reform adn the WTO : where are we heading. Capri (Italy) 23 – 26 Juni
2003.
FAO. 2003. WTO Agreement on Agriculture: The Implementation ExperienceDeveloping Country Case Studies. Commodity Policy and Projections Service
Commodities and Trade Division. Rome.
Hertel, W.T. 1997. Global Trade Analysis : Modeling and Applications. Cambridge
University Press.
Roman Keeney and Thomas W. Hertel. 2005. GTAP-AGR : A Framework for
Assessing the Implications of Multilateral Changes in Agricultural Policies.
GTAP Techical Paper No.24.
UNCTAD. 2003. An Analysis of The Agricultural Domestic Support Under The
Uruguay Round Agreement On Agicultural : The Blue Box. www.unctad.org
(diakses Oktober 2006)
18
World Bank. 2006a. Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda.
World Bank Policy Research Working Paper 3607, May 2005.
www.worldbank.org. (diakses September 2006).
WTO. 2003. Preparation for the 5th Session of the Ministerial Conference: Draft
Cancun Ministerial Text, Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2), 13
September 2004.
WTO. 2004. WTO Agriculture Negotiations: the issues and where we are now”,
updated 1 March 2004. www.wto.org. (diakses Oktober 2006).
WTO. 2005. Doha Work Programme: Ministrial Declaration (Draft). Ministerial
Conference (WT/MIN (05)/W/3/Rev.2). Sixth Session Hong Kong, 13-18
December 2005.
19
Fly UP