...

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan
tata kehidupan masyarakat Kota
Sungai Penuh yang tertib, teratur,
nyaman dan tentram serta terbebas
dari penyakit masyarakat diperlukan
adanya
pengaturan
dibidang
ketertiban umum yang mampu
melindungi masyarakat Kota Sungai
Penuh
dan
prasarana
serta
kelengkapannya;
b. bahwa penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat
Kota Sungai Penuh menjadi urusan
wajib dan kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Sungai Penuh yang
dalam
pelaksanaannya
harus
dijalankan sesuai dengan budaya dan
nilai-nilai
yang
terdapat
dalam
masyarakat dan sesuai dengan
ketentuan
Peraturan
Perundangundangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Ketertiban
Umum;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas
Uncang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kota
Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH TENTANG KETERTIBAN UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah adalah Walikota dan perangkat daerah
Kota Sungai Penuh sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
7.
Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana
pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan
secara tentram dan nyaman.
8.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap
dan
perlengkapannya
yang
di
peruntukan bagi lalu lintas umum, diatas
permukaan tanah dibawah permukaan tanah
kecuali jalan kabel dan pipa.
9.
Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutanangkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak
jauh dengan kecepatan cukup tinggi dan jumlah
jalan masuk dibatasi secara efektif.
10. Jalan Utama adalah setiap jalan dalam wilayah
Kota Sungai Penuh yang dapat dilalui kendaraan
roda empat atau lebih.
11. Trotoar adalah bagian jalan yang dipergunakan
untuk pejalan kaki.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan
bagian dari ruang terbuka hijau kota yang
mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi
dan lestari.
13. Kendaraan
Umum adalah setiap kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum dengan dipungut bayaran.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka
sesuai dengan rencana kota yang diperuntukan
penataan dan pengawasannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
15. Tertib adalah dimana suatu keadaan dimana dalam
melakukan kegiatan mengikuti aturan yang telah
ditetapkan.
16. Ketentraman
adalah suatu keadaan dimana
pemerintah dan masyarakat merasa aman dan
tenang.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan
oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang
digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat,
termasuk di dalamnya adalah semua gedunggedung perkantoran milik pemerintah Daerah,
gedung perkantoran umum, hotel, penginapan,
wisma, dan tempat pembelanjaan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan
atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pension,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
19. Pedagang
Kaki Lima adalah seseorang yang
melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa
yang menempati tempat prasarana dan fasilitas
umum baik yang mendapat izin dari pemerintah
daerah maupun yang tidak mendapat izin
pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar,
saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan,
dan jembatan penyebrangan.
20. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan
bermotor dan tempat untuk menaikan dan
menurunkan orang atau barang yang bersifat tidak
segera.
21. Hiburan
adalah segala macam atau jenis
keramaian, pertunjukan, permainan atau segala
bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap
orang dengan nama dan dalam bentuk apapun,
dimana untuk menonton serta menikmatinya atau
mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang
dipungut bayaran maupun tidak dipungut.
22. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan
dipotong yaitu sapi, kerbau, domba dan hewan
lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
23. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan
ternak dari luar daerah Kota Sungai Penuh untuk
keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
24. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan,
pendebuan, pembuangan sisa-sisa dari pengolahan
pabrik, sampah, minyak atau asap, akibat dari
pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat
menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk
terhadap lingkungan, kesehatan umum, dan
kehidupan hewani/nabati.
25. Keadaan
Darurat
adalah
keadaan
yang
menyebabkan baik orang maupun badan dapat
melakukan tindakkan tanpa meminta izin kepada
pejabat yang berwenang
untuk melakukan
pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas
bahaya yang mengancam keselamatan jiwa
manusia.
26. Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan
yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak
menyenangkan masyarakat atau meresahkan
masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak
sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta
tata krama kesopanan.
27. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial
termasuk didalamnya gelandangan dan pengemis.
28. Anak jalanan adalah orang yang sebahagian besar
waktunya berada dijalanan atau di tempat-tempat
umum dan mengganggu ketertiban umum.
29. Pengemis adalah orang, yang baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama meminta-minta
dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan
untuk mengharap belas kasihan dari orang lain
serta
dimaksudkan
untuk
mendapatkan
penghasilan.
30. Kenakalan remaja adalah merupakan perbuatan
pelanggaran norma-norma, baik norma hukum
maupun norma sosial.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
31. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang
menyimpang dari norma-norma atau
kesopanan yang berlaku di masyarakat.
kaidah
32. Minuman
beralkohol adalah minuman yang
mengandung ethanol yang diproses dari bahan
hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau
fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang
diproses dengan cara pengenceran minuman
mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
33. Minuman
tradisional adalah minuman yang
dihasilkan oleh pengolahan yang berasal dari pohon
kelapa, enau, atau racikan lainya, seperti sopi,
bobo, balo, tuak, saguer, atau dengan nama lain.
34. Minuman oplosan adalah minuman keras yang
ditambahkan suatu bahan-bahan lainnya.
35. Rentenir adalah seseorang atau kelompok yang
melaksanakan peminjaman uang atau barang
dengan penetapan bunga atas pemberi pinjaman
untuk menguntungkan pribadi atau orang lain.
36. Toto Gelap (Togel) adalah permainan judi menjual
nomor dengan hasil yang dilipat gandakan.
37. Tuak adalah minuman beralkohol yang dibuat dari
nira aren (kelapa, siwala) yang diragikan.
38. Saluran air atau selokan air atau got adalah sarana
yang
dipergunakan
dalam
usaha
untuk
mengalirkan atau membuang air limbah dan pada
umumnya tertutup. Pemilik bangunan adalah orang
atau yang memiliki.
39. Usaha
tertentu adalah usaha atau kegiatan
menyediakan jasa atau memperdagangkan barang
atau makanan/minuman yang bukan pada
tempatnya.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memuji
suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatu barang,
jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat
dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat
oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.
41. Tanah
kosong adalah sebidang tanah yang
diatasnya tidak terdapat suatu bangunan, tanaman
yang produktif dan berguna untuk kehidupan orang
banyak atau kegiatan yang terus menerus
dilakukan.
42. Penyelidikan
adalah serangkai tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu
membuat
terang
tindak
pidana
dibidang
pelanggaran produk hukum yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
43. Penyidik
Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota Sungai Penuh yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran
peraturan Daerah.
44. Kas Pemerintah Daerah adalah kas Pemerintah
Kota Sungai Penuh.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan
dengan upaya- upaya untuk mewujudkan ketentraman
dan ketertiban umum, dan setiap orang wajib untuk
menjaga dan memelihara etika, kesopanan kesusilaan
yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
a. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas
umum lainnya;
b. tertib angkutan jalan;
c. tertib sungai, saluran, dan kolam;
d. tertib tempat dan usaha tertentu;
e. tertib lingkungan;
f. tertib tuna sosial dan anak jalanan;
g. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
h. tertib kesehatan;
i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
j. tertib pemondokan, kost dan penginapan; dan
k. tertib tanah kosong;
BAB III
TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN
DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Pasal 3
(1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan,
berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari
Pemerintah Daerah.
(2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas,
trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jembatan,
melindungi kualitas jalan, serta mengatur mengenai
pelanggaran kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal.
Pasal 4
(1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah
Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu
lintas dan marka jalan.
(2) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas,
Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu
arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas
serta
pembatasan
angkutan
tanah/pasir
dan
sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan
kemacetan.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(3) Ketentuan
mengenai
pelaksanaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 5
(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. menutup jalan;
b. membuat dan memasang portal atau penghalang
jalan lainnya; dan
c. mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan yang
tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi
gas buang dan kebisingan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf a pada jalan milik
pribadi atau badan/perusahaan.
Pasal 6
(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan
yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau
jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.
(2) Setiap pejalan kaki wajib memperhatikan dan menjaga
kelancaran lalu lintas pada saat melakukan
penyeberangan.
Pasal 7
(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur
hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas
umum lainnya;
b. membuat dan/atau membongkar sampah dan/atau
kotoran ternak di jalan, trotoar, jalur hijau, taman
dan fasilitas umum;
c. menumpuk,
menaruh,
membongkar
bahan
bangunan
dan/atau
barang-barang
bekas
bangunan di jalan atau trotoar yang dapat
mengganggu lalu lintas;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil
(hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan
tempat umum lainnya;
e. menjemur,
memasang,
menempelkan
atau
menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau,
taman dan tempat umum lainnya;
f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal
atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat
umum lainnya;
g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman
dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau,
taman dan rekreasi umum;
h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamphlet,
kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan
sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas,
lampu-lampu penerangan jalan dan taman rekreasi;
i. mencoret
atau
menggambar
pada
dinding
bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain,
swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
j. menerbangkan atau menggunakan layangan,
ketapel, panah, senapan angin melempar batu dan
benda-benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan
taman selain bagi peruntukkannya;
l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang
dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu
lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil,
pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu
penerangan jalan dan alat-alat semacamnya;
m.mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka
yang dapat mencemari udara dan menimbulkan
bau tidak enak serta menyebabkan pengotoran
jalan;
n. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari
suatu proyek;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
o. membakar sampah dan kotoran di jalan, trotoar,
jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu
ketertiban umum;
p. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan,
pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
q. mencuci kendaraan, menyimpan, menjadikan
garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan
rusak, memperbaiki kendaraan dan mengecat
kendaraan di daerah milik jalan;
r. merusak, membakar dan menghilangkan tempat
sampah yang telah disediakan;
s. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
t. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur
hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
u. membiarkan ternak berkeliaran di jalan, trotoar,
jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; dan
v. melakukan balapan liar di jalan umum dan fasilitas
umum lainnya.
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila
mendapat izin dari Walikota atau Pejabat lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan
ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin
dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IV
TERTIB ANGKUTAN JALAN
Pasal 9
Setiap kendaraan umum harus berjalan pada ruas jalan
yang telah ditetapkan;
(1) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu,
menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau
barang pada tempat pemberhentian yang telah
ditetapkan;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(2) Setiap kendaraan angkutan umum beroda 6 (enam)
atau lebih (angkutan berat) wajib melalui jalan yang
telah ditetapkan.
Pasal 10
Setiap
pengendara
kendaraan
bermotor
dilarang
membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan
kendaraannya pada waktu melintas tempat ibadah selama
ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit
dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, dan rumah
duka (persemayam sementara orang yang meninggal).
Pasal 11
(1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat
yang telah ditentukan.
(2) Setiap
orang
dan/atau
badan
dilarang
menyelenggarakan dan/atau mengatur parkiran tanpa
izin.
(3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang
parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum,
kecuali mendapat izin sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 12
(1) Setiap penumpang kendaraan umum dan pribadi
dilarang;
a. membuang sampah sembarangan di jalan; dan
b. meludah sembarangan.
(2) Setiap penyelenggara/pengusaha kendaraan umum
wajib menyediakan tempat sampah di dalam
kendaraannya.
Pasal 13
(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. mengangkat bahan berdebu dan/atau berbau busuk
dengan menggunakan alat angkutan terbuka;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan
yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak
dengan menggunakan alat yang terbuka; dan
c. melakukan
galian,
penimbunan,
dan
menyelenggarakan angkutan tanah.
.(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf c, apabila
telah mendapat izin sesuai Peraturan Perundangundangan.
BAB V
TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM
Pasal 14
Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. mengotori, menyiram racun (pemutasan, lanet atau
merk lainnya) pada sungai yang dapat merusak
habitat mahkluk hidup, saluran dan kolam;
b. memanfaatkan air sungai dan kolam untuk
kepentingan usaha yang dapat mencemarkan
lingkungan; dan
c. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci
pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau
memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan
kota.
Pasal 15
Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil,
memindahkan, atau merusak tutup got, selokan atau
tutup
got
lainnya
serta
komponen
bangunan
perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas yang
berwenang untuk kepentingan umum.
Pasal 16
Setiap orang atau badan dilarang:
a. merusak jaringan pipa milik Pemerintah;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
b. membalik arah meteran air dengan cara merusak,
melepas, menghilangkan segel dan/atau dengan cara
lain yang dapat menyebabkan kerugian Pemerintah
Daerah; dan
c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi
sebelum meteran air.
Pasal 17
Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air
minum komersial, industri, peternakan dan pertanian,
irigasi atau untuk kepentingan lainnya yang bersifat
komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mandapat
izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Bagian Kesatu
Tempat Usaha
Pasal 18
(1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan
kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap
lingkungan, wajib memiliki izin tempat berdasarkan
Undang-Undang Gangguan.
(2) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) dilakukan
sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang,
berusaha dibagian jalan/trotoar dan tempat-tempat
umum lainnya tanpa izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan
tempat berdagang pada tempat yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Daerah, wajib menjaga
kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan
lingkungan.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(5) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang
dagangan, membagikan selebaran atau melakukan
usaha-usaha
tertentu
dengan
mengharapkan
imbalan dijalan, jalur hijau, taman, dan tempattempat umum yang dapat menimbulkan gangguan
ketertiban, keamanan, ketentraman, kebersihan dan
kenyamanan.
(6) Setiap orang dilarang menjual atau memberikan,
mengkonsumsi makanan, minuman beralkohol,
minuman oplosan, minuman tradisional beralkohol
atau minuman tuak dan sejenisnya dan/atau tidak
memenuhi persyaratan kesehatan dan/atau yang
dapat
mengakibatkan
seseorang
kehilangan
kesadaran dan/atau akal sehat di jalan, jalur hijau,
tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang tidak
dibenarkan dalam ketentuan Peraturan Perundangundangan.
(7) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan atau
memberikan fasilitas permainan, jasa pelayanan
telekomunikasi dan/atau hiburan lainnya kepada
siswa/pelajar pada saat jam belajar, kecuali
mendapat izin dari sekolah.
(8) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Usaha Tertentu
Bagian Kedua
Pasal 19
Untuk
kenyamanan,
ketertiban,
dan
keamanan
masyarakat, setiap orang dilarang:
a. melakukan usaha parkir atau titipan pada tempattempat umum, dengan maksud untuk memungut
bayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan usaha penjagaan keamanan;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
c. melakukan
usaha
pengumpulan,
penyaluran
pembantu rumah tangga, dan pramuwisma kecuali
atas izin sesuai peraturan perundang-undangan;
d. melakukan bongkar muat barang dagangan dijalan,
jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali
diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
e. melakukan usaha penambangan liar;
f. membuka dan melakukan praktik rentenir atau
sejenisnya; dan
g. membuka atau melakukan praktek judi, togel atau
sejenisnya.
Pasal 20
Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk
melakukan suatu usaha dijalan, jalur hijau, taman
dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat
yang telah mendapat izin sesuai peraturan
perundang-undangan;
b. menjajakan
barang
dagangan,
membagikan
selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu
dengan mengharapkan imbalan di jalan, taman, dan
tempat-tempat umum kecuali ditempat-tempat yang
telah mendapat izin sesuai peraturan perundangundangan ; dan
c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai
perantara karcis (calo) kendaraan umum, pengujian
kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau
kegiatan lainnya.
Pasal 21
(1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib
dilakukan dirumah potong hewan yang telah
ditentukan;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan pemotongan hewan ternak dapat
dilakukan diluar rumah potong hewan untuk acara
peribadatan atau upacara-upacara adat.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual,
mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan
atau bagian-bagian lainnya yang :
a. berupa daging gelap
b. daging selundupan; dan
c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta
tidak layak kosumsi.
(4) Setiap
pengusaha
daging,
pemasok
daging,
penggilingan daging, dan pengelolaan daging wajib
memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap
usaha
untuk
memasukan
dan/atau
mengeluarkan ternak, ke dan dari daerah harus
mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
(6) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai
surat/keterangan kesehatan hewan dan tujuan
pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang
dari daerah asal ternak.
Pasal 22
Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga
kerja atau pengasuh tanpa izin; dan
b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan
barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha
yang menimbulkan pencemaran serta menganggu
ketertiban umum tanpa izin.
BAB VII
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 23
Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun,
menjual,
menyulut
petasan
kecuali
untuk
kepentingan penelitian dan kepentingan lainnya
sesuai Peraturan Perundang-undangan;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
b. membuat gaduh disekitar
membuat
sesuatu
yang
ketentraman orang lain; dan
tempat
dapat
tinggal atau
mengganggu
c. membuang benda-benda yang berbau busuk yang
dapat mengganggu penghuni sekitarnya kecuali
ditempat pembuangan sampah yang telah disediakan
oleh Pemerintah Daerah.
BAB VIII
TERTIB SOSIAL DAN ANAK JALANAN
Pasal 24
(1) Setiap orang wajib untuk menjaga dan memelihara
etika, kesopanan dan kesusilaan dijalan, jalur hijau,
taman dan tempat-tempat umum.
(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. berbuat asusila;
b. menggunakan, menyediakan tempat salon, panti
pijat, ruko, warung, kedai, rumah kost, rumah
pribadi dan tempat-tempat
umum sebagai
tempat asusila;
c. bagi wanita dan waria berkeliaran pada malam
hari antara pukul 23.00 WIB sampai dengan
pukul 05.00 Wib, kecuali untuk kepentingan yang
tidak bertentangan dengan norma hukum, norma
agama, norma adat dan norma kesusilaan;
d. mengkonsumsi/mengisap jenis zat berbahaya
yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan
akal sehat.
(3) Pelajar/Siswa dilarang
berkeliaran atau berada
ditempat permainan, Warnet, dan/atau tempat
hiburan lainnya pada saat
jam belajar, kecuali
mendapat izin dari sekolah.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Pasal 25
(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta
sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik
dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dijalan, diangkutan umum, di tempat umum lainnya,
kecuali atas izin dari Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.
(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan
pengemis
untuk
dimanfaatkan
memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
b. dilarang berada dijalan, taman, tempat-tempat
umum melakukan meminta-minta atau mengemis;
c. menyuruh atau mengorganisir orang lain untuk
meminta-minta atau mengemis; dan
d. memperkerjakan anak dibawah umur.
BAB IX
TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN
Bagian Pertama
Tertib Bangunan
Pasal 26
(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. mendirikan bangunan atau benda lain yang
menjulang tinggi di kawasan saluran udara
tegangan tinggi (SUTT), kecuali mendapat izin
sesuai peraturan perundang-undangan;
b. mendirikan bangunan permanent pada ruang
milik jalan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk
kepentingan Pemerintah Daerah; dan
c. membuat gubuk atau tempat tinggal ditempattempat umum, jalur hijau, taman, dibawah
jembatan, diatas jembatan serta fasilitas-fasilitas
umum lainnya tanpa seizin dari Walikota atau
Pejabat yang berwenang.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta
memelihara lahan, tanah dan bangunan dilokasi
yang menjadi miliknya.
Pasal 27
(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun
menara dan/atau tower komunikasi dan non
telekomunikasi kecuali mendapat izin sesuai
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi dan
non telekomunikasi wajib menjaga keamanan dan
keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat
membahayakan
dan/atau
merugikan
orang
lain/atau badan dan/atau fungsi menara/tower
tersebut.
Bagian Kedua
Tertib Penghuni Bangunan
Pasal 28
Setiap
pemilik
dan
pengguna
bangunan
atau
penanggung jawab kegiatan wajib:
a. menanam pohon pelindung, tanaman hias atau
tanaman lainnya di halaman atau perkarangan
bangunan;
b. membuat sumur endapan air hujan pada setiap
bangunan yang akan di bangun, serta pada sarana
jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang
berlaku;
c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
d. memilihara trotoar/selokan (drainase), bahu jalan
yang ada di sekitar bangunan; dan
e. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon,
dan tanaman lainnya di halaman dan sekitarnya
bangunan.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
BAB X
TERTIB PEMASANGAN REKLAME
Pasal 29
Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin reklame
wajib:
a. memasang reklame ditempat yang telah ditentukan;
b. menjaga kebersihan dan keindahan reklame; dan
c. mencabut dan menurunkan atau membongkar sendiri
reklame yang telah habis masa waktunya.
Pasal 30
Setiap orang atau badan dilarang:
a. memasang reklame di trotoar jalan, persimpangan
jalan dapat menganggu jarak pandang pengendara
dan kenyamanan lalu lintas;
b. memasang spanduk ditiang listrik, telpon, lampu
pengatur jalan, lampu penerangan jalan, di tiang
bendera dan pohon-pohon pelindung;
c. memasang spanduk dengan cara melintang pada
jalan umum atau tempat-tempat yang dapat
menganggu pandangan umum, keindahan, dan
keselamatan masyarakat umum; dan
d. memasang atau menempelkan brosur-brosur atau
pamflet-pamflet atau sejenis di tempat umum.
BAB XI
TERTIB KESEHATAN
Pasal 31
Setiap orang dan/atau badan di larang:
a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek
pengobatan tradisional yang dapat membahayakan
kesehatan;
b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek
pengobatan kebatinan yang menyesatkan; dan
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
c.
membuat, merancik, menyimpan dan menjual obatobatan illegal dan/atau obat palsu.
BAB XII
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN
Pasal 32
(1) Setiap
orang
dan/atau
badan
dilarang
menyelenggarakan tempat usaha hiburan, kecuali
telah mendapat izin sesuai peraturan perundangundangan.
(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang
telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas
selain ditetapkan dalam perizinann yang di miliki.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
tempat usaha hiburan diatur dengan Peraturan
Walikota.
Pasal 33
Setiap orang dan /atau badan dan dilarang melakukan
permainan ketangkasan yang bersifat judi.
Pasal 34
Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung
dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat
menganggu kepentingan umum wajib mendapat izin
sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
TERTIB PEMONDOKAN, KOST DAN
PENGINAPAN/HOTEL
Pasal 35
Setiap penyelenggara rumah pondokan/kost wajib:
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan,
ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah
pondokan/kost;
b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu
yang terpisah dari kamar pondokan/kost;
c. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau
sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan
identitas pemondok kepada Lurah/Kepala Desa
setempat melalui Ketua RT dan Ketua RW0/Kepala
Dusun;
d. memberitahukan kepada ketua RT apabila menerima
tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
e. membuat dan memasang tata tertib rumah
pondokan/kost dengan berpedoman kepada normanorma hukum agama, adab dan kepatutan;
f. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk
dapat
menyesuaikan
diri
dengan
kehidupan
masyarakat setempat dan berperan aktif dalam
kegiatan masyarakat maupun pembangunan; dan
g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Pasal 36
Setiap pemondok wajib:
a. memiliki dokumen kependudukan;
b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya;
dan
c. mentaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan.
Pasal 37
(1) Setiap penyelenggaraan rumah pondokan, dilarang
menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni
oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam
satu ruangan.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah
pondokan yang dihuni oleh pemondok beserta
keluarganya atau yang mempunyai hubungan
saudara sekandung yang dibuktikan dengan
keterangan identitas yang berlaku.
Pasal 38
Setiap
orang/atau
penginapan/hotel:
badan
penyelenggara
a. dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan
yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma
hukum, dan norma agama;
b. wajib memeriksa kelengkapan
pelanggan yang datang; dan
identitas
setiap
c. wajib menjaga kebersihan, ketentraman, tata etika,
norma hukum, kesusilaan dan ketertiban di
lingkungan sekitar penginapan/hotel.
BAB XIV
TERTIB TANAH KOSONG
Pasal 39
Setiap pemilik tanah kosong dipinggir-pinggir jalan
utama kota wajib memelihara dan memasang tanda
batas atau pagar disekeliling batas tanah dengan
ketinggian antara 1 (satu) meter sampai dengan 1,8 (satu
koma delapan) meter tarik batas miliknya.
Pasal 40
Setiap orang atau badan yang memiliki tanah kosong
dilarang:
a. menggunakan tanah tersebut sebagai tempat
penimbunan barang-barang rongsokan atau sampah,
kecuali telah mendapat izin sesuai peraturan
perundang-undangan; dan
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
b. memasang pagar yang bahannya dapat mengganggu
pandangan umum dan dapat membahayakan jiwa
orang lain.
KETENTRAMAN
Pasal 41
Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara
ketentraman lingkungannya.
Pasal 42
Setiap orang atau badan dilarang:
a. melakukan
kegiatan yang
dapat mengganggu
ketentraman lingkungan; dan
b. mengeluarkan suara-suara yang dapat mengganggu
ketentraman pada malam hari dari pukul 23.00 Wib
sampai dengan pukul 05.00 Wib, kecuali yang telah
memperoleh izin dari pihak yang berwenang atau
untuk menjalankan kegiatan keagamaan.
Pasal 43
Setiap orang dilarang:
a. memproduksi atau memperdagangkan mercon atau
petasan sejenisnya, tanpa izin sesuai peraturan
perundang-undangan; dan
b. membunyikan mercon atau petasan atau sejenisnya di
tempat umum atau dapat mengganggu ketertiban
umum.
BAB XV
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 44
(1) Setiap orang berhak menikmati kenyaman berjalan,
berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari
Pemerintah Daerah.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan
hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah
Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu
lintas, trotoar dan bahu jalan.
BAB XVI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 45
(1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk
merasakan
dan
menikmati
ketertiban
dan
kenyamanan.
(2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk
mendapatkan perlindungan terhadap ancaman
bahaya, kerusuhan dan gangguan kesehatan sebagai
akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya
perusakan lingkungan hidup.
Pasal 46
(1) Setiap
orang
dan/atau
badan
menciptakan,
memilihara
dan
ketertiban dan kenyamanan.
berkewajiban
melestarikan
(2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk
berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban
dan pencemaran lingkungan.
BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47
(1) Setiap orang atau badan berkewajiban untuk
menyampaikan/melaporkan,
hal-hal
yang
merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
ini kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi
Pamong Praja.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(2) Setiap orang atau badan yang menyampaikan
laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah akan menjaga kerahasiaan
tentang identitas dan keamanan pelapor.
BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48
(1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh
Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Sungai Penuh selaku Penegak
Peraturan Daerah.
(2) Dalam rangka penertiban dan pengawasan dapat
dibentuk tim dengan melibatkan unsur-unsur:
a. Kepolisian;
b. TNI;
c. Kejaksaan Negeri;
d. Pengadilan Negeri; dan
e. Instansi terkait lainnya.
(3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:
a. sosialisasi/bimbingan dan penyuluhan kepada
masyarakat dan aparat;
b. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat
perangkat daerah.
(4) Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) diantaranya melalui kegiatan perjanjian dan
penertiban.
(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan,
laporan evaluasi.
(6) Tim sebagaimana dimaksud dalam
ditetapkan dengan keputusan Walikota.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
ayat
(2)
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan
Walikota.
BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 49
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang pelanggaran ketertiban umum sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. menerima,
mencari,
menggumpulkan,
dan
meneliti keterangan laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang pelanggaran ketertiban
umum agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih jelas;
b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran
perbuatan
yang
dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran
ketertiban umum;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum;
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang
pelanggaran ketertiban umum;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang pelanggaran ketertiban umum;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meniggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana pelanggaran ketertiban umum;
i. memanggil
seseorang
untuk
didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan
ketentuan peratuaran perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan
dimulainya
penyidikan
dan
menyampaikan
hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
BAB XX
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 50
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf m, huruf o,
huruf p, huruf q, huruf s, dan huruf v, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal
13 ayat (1) huruf a, Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat
(1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 28,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal, Pasal 39 dikenakan sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis
dan paksaan menghentikan kegiatannya.
(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf c dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan
dikembalikan kepada orang tuanya atau tengganai
atau pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan dan
pengawasan.
Pasal 51
(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (7) dan ayat (8), Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal
29 dikenakan sanksi pencabutan izin dan/atau
menutup usahanya.
(2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf f dan huruf t dikenakan sanksi
pembongkaran.
(3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan tanggungjawab orang/badan
yang melakukan pelanggaran.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
(4) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
a dapat dikenakan sanksi ganti rugi.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 52
(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf i,
huruf l, huruf n, huruf r, dan huruf u, Pasal 11 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat
(2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 18
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal
29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37 ayat (1),
Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah).
(2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a dan huruf b, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 19 huruf e, huruf
f dan huruf g, Pasal 24 ayat (2) huruf d, Pasal 27,
Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Daerah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai
Penuh.
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 April 2013
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd
ASAFRI JAYA BAKRI
Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal
30 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,
CANDRA PURNAMA
LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2013 NOMOR 2
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM
I. UMUM
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Sungai
Penuh adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Undangundang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh berkomitmen
untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud
dalam
rangka
penegakan
Peraturan
Daerah,
memelihara ketenraman, kenyamanan, kebersihan
dan keindahan serta menjaga ketertiban guna
terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai Kota Mandiri,
Maju Dalam Ekonomi dan Terdepan Dalam
Pendidikan dengan melibatkan partisipasi seluruh
warga Kota Sungai Penuh.
Pengaturan mengenai Ketertiban Umum harus
diarahkan guna mencapi kondisi yang kondusif bagi
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika
perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota
Sungai Penuh yang dinamis, diperlukan Peraturan
Daerah yang menjangkau secara seimbang antara
subjek dan objek hukum mengenai hak dan
kewajibannya.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Dengan
diterbitkannya
Peraturan
ini
diharapkan
implementasinya
penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat
dilaksanakan secara optimal guna menciptakan
ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan
dan keindahan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Yang dimaksud dengan mengurangi kecepatan
termasuk mengeluarkan suara gas kendaraan
melalui saringan knalpot yang dipasang
sedemikian rupa sehingga menimbulkan
kebisingan.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (3)
Huruf a
Daging gelap adalah daging
yang tidak teridentifikasi baik
asal daging tersebut maupun
jenisnya.
Huruf b
Daging
selundupan
adalah
daging
yang
dijual
tanpa
dilengkapi dengan surat-surat
sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan
perundangundangan.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Huruf b
Yang dimaksud membuat gaduh
adalah
menimbulkan
keributan
termasuk suara gaduh seperti suara
binatang peliharaan, suara kendaraan
dan lain-lain.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Pasal 24
Ayat (2) huruf c
Waria atau wanita-pria adalah
pria yang bersipat dan tingkah
laku
seperti
wanita
atau
mempunyai perasaan seperti
wanita.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau
badan yang diberi tanggug jawab dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti
pengembangan, kontraktor dan sejenisnya.
Huruf b
Sumur serapan adalah lubang Yang
dibuat
atau
disediakan
sebagai
peresap air untuk menghindarai
terjadinya genangan air yang dapat
mengganggu lingkungan sekitar.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Yang
dimaksud
dengan
permainan
ketangkasan adalah jenis ketangkasan adalah
jenis permainan elektronik seperti antara lain
playstation, game online dan sejenisnya.
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Pasal 34
Kegiatan keramaian dimaksud yang bersifat
komersial/mencari keuntungan.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Pasal 53
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
Fly UP