...

PEMERINTAH KOT PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH NGAI

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PEMERINTAH KOT PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH NGAI
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Sungai Penuh tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahub 2004 Nomor 4555, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4871);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai
Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas dan Badan Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama
Walikota.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum
daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, Walikota/Wakil Walikota
dan satuan kerja perangkat daerah.
18. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit
kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi
yang ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.
29. Entitas Akutansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akutansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
30. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah
31. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
32. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
33. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.
34. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
35. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
36. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.
40. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
41. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan
kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
42. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan
yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
44. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
45. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan
dan mensejahterakan masyarakat.
46. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi SKPD.
47. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
48. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.
49. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
50. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.
51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
52. Rencana Startegis selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun sebelum adanya RPJM.
53. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
54. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
55. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
56. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.
57. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
60. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaranberdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakantersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, denganmempertimbangkan implikasi biaya
akibat keputusan yang bersangkutan padatahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.
61. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuktahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikankesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasarpenyusunan anggaran tahun
berikutnya.
62. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPASKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
63. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode.
64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
66. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
67. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
68. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.
69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran lansung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atas surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan
jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.
70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /
diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.
71. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.
72. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.
73. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
74. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
75. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-Nihil adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2DNihil atas beban pengeluaran DPA-SKPD sebagai pengesahan atas uang persediaan yang
telah dibelanjakan.
76. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
77. SP2D Nihil adalah dokumen diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM yang
dananya tidak untuk dicairkan pada Bank dan dipergunakan sebagai dokumen sumber
penyusunan Laporan Arus Kas 76. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang
disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
78. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau
hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
79. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
80. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah. dan/atau
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
81. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalarn satu tahun anggaran.
82. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan
fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan.
83. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
84. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
85. Divestasi adalah Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi.
86. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
87. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang
digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
88. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja
pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas
89. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini
dimaksudkan :
a. sebagai upaya penyempurnaan dan pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah dengan mengacu pada landasan umum pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan lebih lanjut
berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah; dan
b. menjadi pedoman kerja bagi para pejabat/pegawai yang diberi kewenangan tertentu dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 3
Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini
ditujukan untuk:
a. mendukung kebijakan Pemerintah atas perubahan sistem pengelolaan daerah sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
b. terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib, efektif, efisien,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Walikota
ini, meliputi :
a. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
b. Penetapan pejabat yang diberi kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah;
dan
c. Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD;
Pasal 5
Rincian sistem dan prosedur penyusunan APBD dan perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini, meliputi :
a. Lampiran I.I
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
: Sistem dan Prosedur Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara;
Lampiran I.II
: Sistem dan Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKASKPD);
Lampiran I.III
: Sistem dan Prosedur Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD;
Lampiran I.IV
: Sistem dan Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
dan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD;
Lampiran I.V
: Sistem dan Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
Lampiran I.VI
: Sistem dan Prosedur Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
Lampiran I.VII : Sistem dan Prosedur Pergeseran Anggaran;
Lampiran I.VIII : Sistem dan Prosedur Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
Lampiran I.IX
: Sistem dan Prosedur Penyusunan RKA-SKPD untuk Perubahan APBD;
Lampiran I.X
: Sistem dan Prosedur Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;
Lampiran I.XI
: Sistem dan Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
Lampiran I.XII : Sistem dan Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD;
Lampiran I.XIII : Sistem dan Prosedur Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
Lampiran I. XIV : Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
Lampiran I. XV : Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Kas;
Lampiran I. XVI : Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana;
Lampiran I.XVII : Sistem dan Prosedur Hibah; dan
Lampiran I. XVIII : Sistem dan Prosedur Bantuan Sosial.
Pasal 6
Rincian sistem dan prosedur penetapan pejabat yang diberi kewenangan tertentu dalam
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, Pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D),
Pelaksanaan
Belanja
Uang
Persediaan,
Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Pengeluaran, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
a. Lampiran II.I
: Sistem dan Prosedur Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan
Tertentu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Lampiran II.II
: Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
c. Lampiran II. III : Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
d. Lampiran II. IV : Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
e. Lampiran II.V
f.
: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Untuk Uang Persediaan (UP);
dan
Lampiran II.VI : Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja dan Pertanggungjawaban
Belanja (SPJ) Pengeluaran.
Pasal 7
Rincian sistem dan prosedur pendapatan tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 8
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta Tata Cara
penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara diatur dalam Peraturan Walikota
tersendiri.
BAB IV
PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Desember 2012
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd
H. ASAFRI JAYA BAKRI
Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,
H. CANDRA PURNAMA
BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 38 TAHUN 2012
Fly UP