...

Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas
AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK
7 September 2013
Indeks: ASA 21/032/2013
Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas
pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir
Pernyataan bersama masyarakat sipil
Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk
memastikan mereka yang bertanggung jawab – termasuk mereka yang ada di tingkatan
tertinggi – dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.
Presiden Yudhoyono, yang secara langsung mengatakan bahwa kasus Munir merupakan “test
of our history (ujian bagi sejarah kita)” hanya memiliki waktu setahun jabatannya lagi, untuk
memastikan hadirnya keadilan dan reparasi yang penuh. Kegagalan Presiden untuk
melakukannya sejauh ini, di masa perlindungan para pembela HAM di seluruh negeri ini masih
secara serius di bawah ancaman, mengundang pertanyaan serius akan warisannya nanti.
Salah satu pejuang hak asasi manusia Indonesia yang paling terkenal, Munir mengangkat
kasus belasan aktivis yang menjadi korban penghilangan paksa. Ia juga menjadi salah satu
pendiri dua organisasi HAM, membantu mengungkap bukti-bukti pertanggungjawaban militer
atas pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor-Leste (dulunya Timor-Timur), dan
membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa pejabat tingkat tinggi
ke muka hukum. Pada September 1999, ia ditunjuk menjadi anggota Komisi Penyelidik
Pelanggaran HAM (KPP HAM) di Timor-Timur.
Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta
menuju Belanda. Sebuah otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda menunjukkan
bahwa ia telah diracun dengan arsenic. Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat
dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada
Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.
Meskipun tiga orang telah divonis atas keterlibatan mereka dalam kematian Munir, ada
tuduhan yang kredibel bahwa mereka di tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas
kematiannya belum dibawa ke muka hukum. Lebih lanjut, Presiden Yudhoyono belum
mempublikasikan laporan di tahun 2005 tentang pembunuhan Munir yang dibuat oleh tim
pencari fakta independen, meskipun hal ini direkomendasikan dalam Keputusan Presiden
tentang pembentukan tim ini.
Minimnya akuntabilitas penuh yang terus berlangsung atas pembunuhan Munir merupakan
penanda yang menakutkan bagi para pembela HAM di Indonesia akan bahaya yang mereka
hadapi dan merupakan pengabaian sama sekali pihak berwenang Indonesia terhadap kerjakerja penting mereka.
Kami, organisasi-organisasi masyarakat sipil internasional, regional dan lokal dari Kamboja,
Perancis, Jerman, Indonesia, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Thailand, Timor-Leste,
Filipina, Singapura dan Inggris yang menandatangani di bawah ini, karenanya mendesak
Presiden Indonesia untuk memastikan bahwa langkah-langkah berikut ini diambil sebagai
prioritas:

Mempublikasikan laporan di tahun 2005 dari Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan
Munir sebagai langkah kunci menghadirkan kebenaran;

Menginisiasikan sebuah investigasi yang independen dan baru oleh kepolisian atas
pembunuhan Munir untuk memastikan bahwa semua pelaku, di semua tingkatan, dibawa
ke muka hukum sesuai dengan standar-standar HAM internasional;

Mengevaluasi proses pemidanaan lampau atas kasus Munir oleh Kejaksaan Agung,
termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional; secara khusus,
menginvestigasi laporan-laporan tentang intimidasi para saksi dan membawa mereka yang
diduga melakukannya ke muka hukum;

Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan pelanggaran HAM yang dilakukan
terhadap semua pembela HAM diinvestigasi secara cepat, efektif, dan imparsial, dan
mereka yang bertanggung jawab dibawa kemuka hukum lewat peradilan yang adil; dan

Mengesahkan undang-undang khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan
hukum yang lebih baik bagi para pembela HAM.
Pernyataan ini di dukung oleh:
1. ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), France
2. Aceh Online, Indonesia
3. Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma)
4. Amnesty International
5. Article 19
6. Arus Pelangi, Indonesia
7. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Indonesia
8. Asia Indigenous Peoples Pact
9. Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong
10. Asian Human Rights Commission (AHRC)
11. Asian Muslim Action Network, Indonesia
12. Asia Pacific Human Rights Coalition, New Zealand
13. Asosiasi LBH APIK, Indonesia
14. Badan Advokasi Rakyat (BARA) Persatuan Indonesia (Perindo)
15. Burma Partnership
16. Cambodian Center for Human Rights(CCHR), Cambodia
17. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
18. Cambodian League for the Promotion & Defense of Human Rights (LICADHO)
19. Center for Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law, Airlangga University,
Indonesia
20. Centre for Human Rights Studies University of Surabaya, Indonesia
21. Center for Human Rights Studies of Islamic University of Indonesia
22. Children's Human Rights Foundation (Yayasan Pemantau Hak Anak/YPHA), Indonesia
23. Community Legal Education Center (CLEC), Cambodia
24. Cross Cultural Foundation, Thailand
25. Dignity International
26. FORUM-ASIA (Asian Forum for Human Rights and Development)
27. Foundation Pro Papua, the Netherlands
28. GANDA Filipinas, Phillipines
29. Housing Rights Task Force (HRTF), Cambodia
30. Human Rights Ambassador for Salem-News.com, UK
31. Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand, New Zealand
32. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia
33. ICCO, Netherlands
34. IMBAS, Germany
35. IMPARSIAL, The Indonesian Human Rights Monitor
36. Indonesia for Humans, Indonesia
37. Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA)
38. Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI)
39. Indonesian Planned Parenthood Association (PKBI), Indonesia
40. Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), Indonesia
41. Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta), Indonesia
42. Judicial System Monitoring Programme (JSMP), Timor-Leste
43. Justice for Peace Foundation, Thailand
44. Kalyanamitra Foundation, Indonesia
45. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Indonesian Women's
Coalition for Justice and Democracy)
46. KontraS (Commission for The Disappeared and Victims of Violence), Indonesia
47. LBH Masyarakat (The Community Legal Aid Institute), Indonesia
48. Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH)
Manokwari
49. LIPS (Sedane Labour Resource Centre/Lembaga Informasi Perburuhan Sedane),
Indonesia
50. LRC-KJHAM (Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights),
Indonesia
51. MADPET (Malaysians Against Death Penalty and Torture)
52. Mauerpark Institut, Germany
53. Mindanao Migrants Center for Empowering Actions, Inc. (MMCEAI), Philippines
54. Observatory for the Protection of Human Rights Defender (a joint programme of
International Federation for Human Rights/FIDH and World Organization Against
Torture/OMCT)
55. Our Voice, Indonesia
56. Pax Christi, New Zealand
57. Pax Romana-ICMICA
58. Peace Brigades International
59. Peace Women Across the Globe Indonesia, Indonesia
60. Peoples' Empowerment Foundation (PEF), Thailand
61. Pergerakan Indonesia
62. Persatuan Aliran Kesedaran Negara (Aliran), Malaysia
63. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
64. Philippine Human Rights Information Center (PHILRIGHTS), Philippines
65. Philippines Migrant Centre, New Zealand
66. Protection International
67. Reclasseering Indonesia
68. Rumpun Tjoet Nyak Dien, Indonesia
69. Sarawak Dayak Iban Association, (SADIA), Borneo, Malaysia
70. SCN - CREST, Indonesia
71. Sehjira Deaf Foundation, Indonesia
72. Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights), Indonesia
73. South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
74. Sawit Watch, Indonesia
75. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, SEJUK (Journalist Association for Pluralism and
Diversity), Indonesia
76. Setara Institute, Indonesia
77. Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights), Indonesia
78. Solidarity for Asian Peoples' Advocacy (SAPA) Working Group on ASEAN
79. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
80. TAPOL, United Kingdom
81. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP), Philippines
82. Tafena Tabua Society, Kupang, Indonesia
83. Thai Volunteer Service Foundation (TVS), Thailand
84. Terre des hommes Germany in Southeast Asia
85. The Initiatives for International Dialog (IID)
86. The Asia-Pacific Solidarity Coalition (APSOC)
87. Think Centre, Singapore
88. Watch Indonesia!, Germany
89. Women Corp of Indonesian Moslem Student Movement (KOPRI PB PMII)
90. Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia (Yamakindo), Indonesia
91. Yayasan Transformasi Lepra Indonesia (YTLI), Indonesia
92. Yayasan LINTAS NUSA Batam, Indonesia
93. Youth for Peace Cambodia
94. Youth Resource Development Program, YRDP-Cambodia
Fly UP