...

PermenDesaPDTTrans Nomor 3 Tahun 2016 ttg

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PermenDesaPDTTrans Nomor 3 Tahun 2016 ttg
SALINAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR DALAM PENETAPAN DAERAH
TERTINGGAL SECARA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan
Pembangunan
Daerah
Tertinggal,
perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,
dan
Transmigrasi
tentang
Petunjuk
Teknis
Penentuan Indikator Dalam Penentuan Daerah Tertinggal
Secara Nasional;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
33,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
-23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor
157,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5598);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR PENETAPAN DAERAH
TERTINGGAL SECARA NASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah
serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan
dengan daerah lain dalam skala nasional.
2. Daerah
Tertentu
adalah
daerah
yang
memiliki
karakteristik tertentu, seperti daerah rawan pangan,
rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar dan pasca
konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-33. Kriteria adalah kumpulan indikator pada suatu bidang
atau dimensi tertentu dan mempunyai nilai bobot tertentu
yang
dijadikan
sebagai
dasar
penentuan
daerah
tertinggal.
4. Indikator adalah angka atau variabel statistik yang
menjelaskan tentang suatu keadaan tertentu yang dipakai
sebagai dasar penentuan daerah tertinggal.
5. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis
kemiskinan.
6. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Non Makanan (GKNM).
7. Pengeluaran konsumsi perkapita adalah Pengeluaran
konsumsi perkapita adalah jumlah konsumsi yang
dikeluarkan mencerminkan jumlah pendapatan dari
rumah tangga dan menjadi salah satu parameter untuk
mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.
8. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan jumlah
tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah
dari sekelompok makhluk hidup tertentu.
9. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun
belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah
diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk
tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata
Lama Sekolah dibutuhkan informasi:
a. partisipasi sekolah;
b. jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang
diduduki;
c. ijasah tertinggi yang dimiliki; dan
d. tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.
10. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk
usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis
serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya
sehari-hari.
-411. Prasarana dan Sarana Wilayah adalah kelengkapan dasar
fisik
wilayah
yang
memungkinkan
wilayah
dapat
berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas aspal/beton adalah jumlah desa yang memiliki
jalan terluas aspal dalam suatu kabupaten.
13. Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas diperkeras adalah jumlah desa yang memiliki
jalan utama terluas dalam suatu kabupaten.
14. Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas tanah adalah jumlah desa yang memiliki jalan
terluas tanah dalam suatu kabupaten.
15. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000
penduduk
adalah
jumlah
sarana
dan
prasarana
kesehatan.
16. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar per 1000
penduduk
adalah
jumlah
sarana
dan
prasarana
pendidikan dasar.
17. Jumlah Dokter per 1000 penduduk adalah jumlah Dokter
suatu kabupaten.
18. Persentase rumah tangga pengguna telepon adalah
Jumlah rumah tangga pengguna telepon dalam suatu
kabupaten dibagi dengan 100%.
19. Persentase rumah tangga pengguna listrik adalah Jumlah
rumah tangga pengguna listrik dalam suatu kabupaten
dibagi dengan 100%.
20. Persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah
Jumlah rumah tangga Pengguna air bersih dalam suatu
kabupaten dibagi dengan 100%.
21. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah Selisih
antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH)
dengan
Belanja
Pegawai
(Gaji
PNSD),
KKD
menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki
daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya.
-522. Aksesibilitas
adalah
keadaan
atau
ketersediaan
hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya atau
kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak
dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman,
serta kecepatan yang wajar.
23. Desa
gempa
bumi
adalah
keberadaan gempa bumi dan
Jumlah
desa
dengan
yang mengalami gempa
bumi selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
24. Desa
tanah
longsor
adalah
Jumlah
keberadaan tanah longsor dan
desa
dengan
yang mengalami tanah
longsor selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
25. Desa banjir adalah Jumlah desa yang mengalami banjir
selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
26. Desa
bencana
lainnya
adalah
Jumlah
desa
yang
mengalami bencana lainnya selama 3 tahun terakhir di
bagi dengan 100%.
27. Desa di kawasan hutan lindung adalah Jumlah desa yang
memiliki kawasan hutan lindung di bagi dengan 100%.
28. Desa berlahan kritis adalah Jumlah desa yang memiliki
lahan kritis di bagi dengan 100%.
29. Desa konflik adalah Jumlah desa yang mengalami konflik
selama 1 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
30. Indeks Komposit adalah penjumlahan nilai Indikator yang
dihitung untuk penentuan daerah tertinggal.
-6BAB II
KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTU DAERAH
TERTINGGAL
Bagian Pertama
Kriteria
Pasal 2
(1)
Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal
berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.
(2) Selain
pada
berdasarkan
ayat
(1)
kriteria sebagaimana
dapat dipertimbangkan
dimaksud
karakteristik
daerah tertentu.
(3) Karakteristik
daerah
tertentu
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. jumlah desa tertinggal;
b. daerah rawan pangan;
c. daerah perbatasan;
d. daerah rawan bencana;
e. daerah pasca konflik; dan
f. daerah pulau kecil dan terluar.
sebagaimana
yang
-7Bagian Kedua
Indikator
Pasal 3
Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari indikator:
a. persentase penduduk miskin; dan
b. pengeluaran konsumsi per kapita.
Pasal 4
Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari indikator:
a. angka harapan hidup;
b. rata-rata lama sekolah; dan
c. angka melek huruf.
Pasal 5
Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari indikator:
a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas aspal/beton;
b. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas diperkeras;
c. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas tanah;
d. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas lainnya;
e. persentase rumah tangga pengguna telepon;
f.
persentase rumah tangga pengguna listrik;
g. persentase rumah tangga pengguna air bersih;
h. persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan
permanen/semi permanen;
-8i.
jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000
penduduk;
j.
jumlah dokter per 1000 penduduk; dan
k. jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk.
Pasal 6
Kriteria
kemampuan
keuangan
daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari indikator
kemampuan keuangan daerah.
Pasal 7
Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf e terdiri dari indikator:
a. rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang
membawahi;
b. persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5
km; dan
c. rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan
dasar.
Pasal 8
Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari indikator:
a. persentase desa gempa bumi;
b. persentase desa tanah longsor;
c. presentase desa banjir;
d. persentase desa bencana lainnya;
e. persentase desa di kawasan hutan lindung;
f.
persentase desa berlahan kritis; dan
g. persentase desa konflik satu tahun terakhir.
-9Bagian Ketiga
Kategori Daerah Tertinggal
Pasal 9
Berdasarkan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal
7 dan Pasal 8 akan menghasilkan daerah tertinggal dengan
kategori:
a. berpotensi maju;
b. agak tertinggal;
c. tertinggal;
d. sangat tertinggal; dan
e. parah.
Bagian Keempat
Sumber Data Kriteria dan Indikator
Pasal 10
(1)
Penyedia data yang dijadikan dasar untuk pengukuran
kriteria dan indikator adalah Badan Pusat Statistik baik
di tingkat pusat maupun daerah dan Kementerian
Keuangan.
(2)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2
tahun berjalan sebelum penetapan daerah tertinggal.
BAB III
DISTRIBUSI BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR
Bagian Pertama
Bobot Kriteria
Pasal 11
Bobot kriteria daerah tertinggal sebagaimana dimaksud
- 10 dalam Pasal 2 ayat (1) didistribusikan dengan rincian sebagai
berikut:
a. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria perekonomian
masyarakat;
b. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria sumber daya
manusia;
c. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria sarana dan
prasarana;
d. 10%
(sepuluh
persen)
untuk
kriteria
kemampuan
keuangan daerah;
e. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria aksesibilitas; dan
f.
10% (sepuluh persen) untuk kriteria karakteristik daerah.
Bagian Kedua
Bobot Indikator
Pasal 12
20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria perekonomian
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
didistribusikan ke dalam indikator:
a. persentase penduduk miskin sebesar 10% (sepuluh
persen); dan
b. pengeluaran konsumsi perkapita sebesar 10% (sepuluh
persen).
Pasal 13
20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
didistribusikan ke dalam indikator:
a. angka harapan hidup sebesar 10 % (sepuluh persen);
b. rata-rata lama sekolah sebesar 5 % (lima persen ); dan
c. angka melek huruf sebesar 5 % (lima persen).
- 11 Pasal 14
20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria sarana dan
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
didistribusikan ke dalam indikator:
a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas aspal/beton sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
b. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas diperkeras sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
c. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas tanah sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
d. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas lainnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
e. persentase rumah tangga pengguna telepon sebesar 2%
(dua persen);
f. persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 2%
(dua persen);
g. persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 2%
(dua persen);
h. persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan
permanen/semi permanen sebesar 2% (dua persen);
i. jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000
penduduk sebesar 2% (dua persen);
j. jumlah dokter per 1000 penduduk sebesar 2% (dua
persen); dan
k. jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk sebesar 2% (dua
persen).
- 12 Pasal 15
20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria aksesibilitas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
11
huruf
e
didistribusikan ke dalam indikator:
a. rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang
membawahi sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh
persen);
b. persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5 km
sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen); dan
c. rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan
dasar sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).
Pasal 16
10% (sepuluh persen) untuk bobot kriteria karakteristik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f
didistribusikan ke dalam indikator:
a. persentase desa gempa bumi sebesar 1,43% (satu koma
empat tiga persen);
b. persentase desa tanah longsor sebesar 1,43% (satu koma
empat tiga persen);
c. peresentase desa banjir sebesar 1,43% (satu koma empat
tiga persen);
d. persentase desa bencana lainnya sebesar 1,43% (satu
koma empat tiga persen);
e. persentase desa di kawasan hutan lindung sebesar 1,43%
(satu koma empat tiga persen);
f. persentase desa berlahan kritis sebesar 1,43% (satu koma
empat tiga persen); dan
g. persentase desa konflik 1 tahun terakhir sebesar 1,43%
(satu koma empat tiga persen).
- 13 BAB IV
MENENTUKAN ARAH KETERTINGGALAN
Pasal 17
(1)
Dalam menentukan arah ketertinggalan suatu daerah
diukur berdasarkan indeks komposit positif dan negatif
yang nilainya diantara +1 (positif satu) dan -1 (negatif
satu) pada kriteria.
(2)
Indeks komposit positif +1 (positif satu) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diartikan semakin tinggi indeks
suatu kriteria, maka keadaan kriteria tersebut semakin
buruk dan semakin buruk keadaan suatu daerah.
(3)
Indeks komposit negatif -1 (negatif satu) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diartikan semakin rendah
indeks suatu kriteria, maka keadaan kriteria tersebut
semakin baik dan semakin baik keadaan suatu daerah.
Pasal 18
(1)
Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2),
tercermin dalam indikator persentase penduduk miskin,
persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama
terluas tanah, persentase desa dengan jenis permukaan
jalan utama terluas lainnya, persentase desa yang
mempunyai pasar tanpa bangunan permananen/semi
permanen, rata-rata jarak kantor desa ke kabupaten,
pesentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan ≥
5 Km, rata-rata jarak desa dengan pelayanan pendidikan
dasar, persentase desa gempa bumi, persentase desa
tanah longsor, presentase desa banjir, persentase desa
bencana lainnya, persentase desa di kawasan hutan
lindung, persentase desa berlahan kritis, dan persentase
desa konflik 1 tahun terakhir.
- 14 (2)
Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3)
tercermin dalam kriteria pengeluaran konsumsi per
kapita, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah,
angka melek huruf, persentase desa dengan jenis
permukaan jalan utama terluas aspal/beton, persentase
desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas
diperkeras, persentase rumah tangga pengguna telepon,
persentase rumah tangga pengguna listrik, persentase
rumah tangga pengguna air bersih, jumlah sarana dan
prasarana kesehatan per 1000 penduduk, jumlah dokter
per 1000 penduduk, dan jumlah SD dan SMP per 1000
penduduk, dan Kemampuan Keuangan Daerah.
BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 19
(1) Tata Cara Penghitungan kabupaten daerah tertinggal dan
klasifikasi
kabupaten
daerah
tertinggal
ada
pada
lampiran peraturan ini.
(2) Seluruh isi lampiran merupakan satu kesatuan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
peraturan ini.
BAB VI
JENIS DATA DAN SUMBER DATA
Pasal 20
(1) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 19
menggunakan jenis data Potensi Desa (PODES), data
Survei
Sosial
Ekonomi
Nasional
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
(SUSENAS)
dan
- 15 (2) Untuk ketersediaan data sebagaimana ayat (1) sumber
data yang digunakan maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
(3) Untuk data PODES dan SUSENAS yang digunakan
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan KKD
berasal dari Kementerian Keuangan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
(1) Daerah otonom baru hasil pemekaran sebelum diatur
dalam Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan pengkajian
ketertinggalan daerah dengan berpedoman pada indikator
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Daerah otonom baru hasil pemekaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang datanya tidak tersedia untuk
pengukuran
ketertinggalan
suatu
daerah
dapat
menggunakan data yang berasal dari daerah induknya.
- 16 BAB VIII
PENUTUP
Pasal 22
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
DESA,
PEMBANGUNAN
Kepala Biro Hukum, Organisasi,MENTERI
dan Tata Laksana
DAERAH
TERTINGGAL,
DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Eko Bambang Riadi
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 357
- 17 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR DAN KRITERIA
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL SECARA
NASIONAL
METODOLOGI PENENTUAN DAERAH TERTINGGAL
Metodologi
penentuan
daerah
(kabupaten)
tertinggal
atau
tidak
tertinggal dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu i) penentuan populasi,
ii) penentuan indikator yang menentukan ketertinggalan daerah, iii)
standarisasi nilai indikator, iv) penentuan bobot dan arah indikator, v)
penghitungan indeks komposit, dan vi) penentuan klasifikasi kabupaten.
Berikut adalah penjelasan secara rinci masing-masing tahapan dalam
penentuan kabupaten tertinggal.
1. Penentuan Indikator Ketertinggalan.
Indikator
yang
digunakan
untuk
menentukan
ketertinggalan
kabupaten dalam Rencana Pembangnan Jangka Menengah (RPJMN)
2009-2014 terdiri 27 indikator yang dikelompokkan dalam 6 kriteria, yaitu
ekonomi (2 indikator), sumber daya manusia (3 indikator), infrastruktur
(11 indikator), aksesibilitas (3 indikator), karakteristik daerah (6
indikator), dan kemampuan keuangan daerah (1 indikator). Rincian 6
kriteria dan 27 indikator secara lengkap akan diuraikan pada bab
selanjutnya.
2. Standarisasi Nilai Indikator.
Seperti diketahui bahwa 27 indikator yang digunakan dalam
penentuan daerah tertinggal mempunyai nilai dengan ukuran yang
berbeda-beda, diantaranya adalah persentase, km, rupiah, dan tahun.
Secara rinci ukuran nilai masing-masing indikator dapat dilihat dari Tabel
A1.Terkait dengan nilai indikator yang mempunyai ukuran berbeda, maka
nilai-nilai indikator tersebut tidak bisa digabung (dijumlahkan atau
dikurangkan). Agar nilai-nilai indikator tersebut dapat dijumlahkan atau
dikurangkan maka perlu dilakukan suatu standarisasi nilai indikator.
- 18 Menggunakan model statistik, nilai-nilai indikator yang mempunyai
ukuran berbeda dapat distandarisasi dengan cara menghitung Z-score
untuk masing-masing indikator dengan rumus dasar sebagai berikut:
 =
−µ

……………………………............................... (1)
dimana,
Z : nilai indikator yang telah distandarisasi
x : nilai asal indikator yang distandarisasi
µ : rata-rata nilai asal indikator yang distandarisasi
σ : simpangan baku nilai asal indikator yang distandarisasi
Agar setiap indikator dapat distandarisasi, maka masing-masing nilai
indikator harus dihitung rata-rata dan simpangan baku dari seluruh
kabupaten (tidak termasuk kota).
Rumus penghitungan rata-rata dan simpangan baku untuk masingmasing indikator :

Rata-rata setiap nilai indikator µ =
∑
 =
,

..………………

∑ =(, −µ
Simpangan baku setiap nilai indikator: = √

)
(2)

………….....….(3)
di mana:
µ = rata-rata indikator ke-j
 = simpangan baku indikator ke-j
N = jumlah seluruh kabupaten (tidak termasuk kota)
, = nilai indikator j pada kabupaten ke i
i = 1, 2,. . . , N
j = 1, 2,. . . , 27 (indikator 1 sampai dengan indikator 27)
Menggunakan rumus umum persamaan (1) dan persamaan (2) dan (3)
maka nilai masing-masing indikator distandardisasi menggunakan
rumus:
Indikator terstandardisasi: , =
, −µ

……………………...…..(4)
di mana:
, = nilai indikator ke-j (standardized) dari kabupaten ke-i
xi,j = nilai indikator ke-j dari kabupaten ke-i
- 19 i = 1, 2,3………………, N (jumlah seluruh kabupaten)
j = 1, 2,3…………..…, 27 (jumlah indikator)
Dengan telah distandarisasinya nilai masing-masing indikator dari xi,j
menjadi zi,j , maka nilai zi,j dapat dijumlah atau dikurangi karena
ukurannya sudah dihilangkan
3. Penentuan Bobot dan Arah Indikator
Setiap indikator yang telah distandarisasi (dihilangkan ukuran nilianya)
dapat digabung (dijumlahkan/dikurangkan) untuk penghitungan indeks
komposit. Seperti diketahui bahwa 27 indikator tersebut dikelompokkan
mejadi 6 kriteria, yaitu infrastruktur (11 indikator), aksesibilitas (3
indikator), karakteristik daerah (7 indikator), ekonomi (2 indikator),
sumber daya manusia (3 indikator), dan kapasitas keuangan daerah (1
indikator).
Untuk penghitungan indeks komposit, setiap kriteria dan indikator diberi
bobot oleh Tim berdasarkan hasil diskusi dan exercise perhitungan
indikator menggunakan data Susenas 2010, Podes 2011, dan Kapasitas
Keuangan daerah 2012. Total bobot untuk 6 kriteria dan 27 indikator
adalah 1,00 atau 100 persen. Bobot untuk masing-masing kriteria tidak
semuanya
sama,
ada
yang
0,20
atau
20
persen
(Infrastruktur,
Aksesibilitas, Ekonomi, dan Sumber Daya Manusia), sedangkan untuk
Karakteristik daerah dan Celah Fiskal/KKD masing-masing diberi bobot
masing-masing 0,10 atau 10 persen. Oleh karena banyaknya indikator
untuk masing-masing kriteria tidak sama, maka bobot untuk setiap
indikator dapat berbeda. Secara lengkap bobot dan arah masing-masing
indikator menurut kriteria dapat dilihat pada Tabel berikut.
- 20 Tabel 1. Daftar Bobot 6 Kriteria dan 27 Indikator dalam
Penghitungan Indeks Komposit Kabupaten Daerah Tertinggal
No
Kode
Nama Indikator/Variabel
Arah
Bobot
Sumber
Data
1.
Kriteria Infrastruktur
0,200
BPS,
Podes
1
V01
Jumlah desa dengan permukaan
Negatif
0,015
jalan terluas aspal
2
V02
Jumlah desa dengan permukaan
Podes
Positif
0,015
jalan terluas diperkeras
3
V03
Jumlah desa dengan permukaan
V04
Jumlah desa dengan permukaan
Positif
0,015
V05
Jumlah desamempunyai pasar
Negatif
0,015
V06
Jumlah prasarana kesehatan per
Positf
0,020
V07
Jumlah dokter per 1000 penduduk
BPS,
Podes
Negatif
0,020
1000 penduduk
7
BPS,
Podes
tanpa bangunan permanen
6
BPS,
Podes
jalan terluas lainnya
5
BPS,
Podes
jalan terluas tanah
4
BPS,
BPS,
Podes
Negatif
0,020
BPS,
Podes
8
V08
Jumlah SD/SMP per 1000
Negatif
0,020
penduduk
9
V09
Persentase Rumahtangga
Podes
Negatif
0,020
Pengguna Listrik
10
V10
Persentase Rumahtangga
V11
Persentase Rumahtangga
Negatif
0,020
Negatif
0,020
Rata-rata jarak Kantor Desa ke
0,200
Positif
0,067
Kantor Kabupaten
10
V10
Jumlah desa dengan akses ke
V11
Akses ke pelayanan kesehatan (km)
BPS,
Podes
Positif
0,067
pelayanan kesehatan > 5 km
11
BPS,
Susenas
2. Kriteria Aksesibilitas
V09
BPS,
Susenas
Pengguna Air Bersih
9
BPS,
Susenas
Pengguna Telepon
11
BPS,
BPS,
Podes
Positif
0,067
BPS,
Podes
- 21 3. Kriteria Karakteristik Daerah
12
V12
0,100
Persentase jumlah desa terkena
Positif
0,0143
bencana gempa bumi
13
V13
Podes
Persentase jumlah desa terkena
Positif
0,0143
bencana tanah longsor
14
V14
V15
Persentase jumlah desa terkena
Positif
0,0143
V16
Persentase desa dengan terkena
Positif
0,0143
V17
Persentase desa di kawasan hutan
Positif
0,0143
V18
Persentase desa mempunyai lahan
Positif
0,0143
Persentase desa yang mempunyai
Positif
0,0143
BPS,
Podes
4. Kriteria Ekonomi
V19
BPS,
Podes
konflik
19
BPS,
Podes
kritis
18
BPS,
Podes
lindung
17
BPS,
Podes
bencana lainnya
16
BPS,
Podes
bencana banjir
15
BPS,
0,200
Persentase Penduduk Miskin
Positif
0,100
BPS,
Susenas
20
V20
Pengeluaran Penduduk Perkapita
Negatif
0,100
BPS,
Susenas
5. Kriteria Sumber Daya Manusia
21
V21
0,200
Angka Harapan Hidup
Negatif
0,100
BPS,
Susenas
22
V22
Rata-rata Lama Sekolah
Negatif
0,050
BPS,
Susenas
23
V23
Angka Melek Huruf
Negatif
0,050
BPS,
Susenas
6. Kiteria
Kemampuan
Keuangan
Daerah
0,100
(KKD)
27
V27
Kemampuan Keuangan Daerah
Negatif
0,100
Kemen
keu
Jumlah Bobot
1,000
- 22 4. Penghitungan Indeks Komposit.
Klasifikasi kabupaten termasuk daerah tertinggal atau tidak tertinggal
ditentukan oleh besaran indeks komposit (IK) kabupaten yang merupakan
penjumlahan
dari
27
nilai
indikator
yang
telah
distandarisasi
(standardized indicator) dikalikan dengan bobot masing-masing indikator.
Mengacu pada persamaan (4) dan memperhatikan bobot masing-masing
indikator, maka indeks komposit untuk masing-masing kabupaten
dihitung menggunakan rumus berikut :
IKi = ∑

 =
, ∗  *bj
.............................................................(5)
di mana:
IKi = indeks komposit kabupaten ke-i
aj= arah indikator (+1 atau -1) ke-j
bj= nilai bobot/penimbang masing-masing indikator ke-j
, = nilai indikator j yang telah distandarisasi dari kabupaten ke-i
i = 1, 2,3 . . ., N (jumlah seluruh kabupaten)
j = 1, 2, 3. . . , 27 (jumlah indikator).
5. Penentuan Klasifikasi Kabupaten
Klasifikasi kabupaten termasuk tertinggal atau tidak tertinggal ditentukan
berdasarkan
standardized
hasil
perhitungan
indicators
indeks
masing-masing
komposit
kabupaten.
dari
nilai
Secara
27
runtut
tahapan penentuan klasifikasi kabupaten adalah sebagai berikut:
a. Menggunakan persamaan (4), hitung zi,j (standardized indicators) untuk
indikator ke-j dari kabupaten ke-i, dimana j : 1,2,3,.............,27 (jumlah
indikator) dan i : 1,2,3............, N (jumlah seluruh kabupaten).
b. Menggunakan persamaan (5), hitung indeks komposit masing-masing
kabupaten (IKi).
c. Hitung nilai selang indeks komposit Kabupaten (NSK) = IKmaks – IKmin.
d. Tentukan banyaknya kategori (n) kelompok/kelas kabupaten yang
diinginkan. Dalam hal ini n=5 karena kabupaten dikategorikan
menjadi5 kelas/kelompok, yaitu potensi maju, agak tertinggal,
tertinggal, sangat tertinggal, dan parah.
e. Hitung interval (I) = NSK/n.
f. Hasil kategori kabupaten sebagai berikut:
- 23  Kelompok kabupaten berpotensi maju, apabila IKmin ≤ (IKi ) < IKmin+ I
 Kelompok kabupaten agak tertinggal, apabila IKmin + I ≤ (IKi) < IKmin + 2I
 Kelompok kabupaten tertinggal, apabila IKmin + 2I ≤ (IKi) < IKmin +3I
 Kelompok kabupaten sangat tertinggal, apabila IKmin ≤ (IKi) < IKmin + 4I
 Kelompok kabupaten parah, apabila IKmin + 4I ≤ (IKi ) ≤ IKmaks
MENTERI
DAERAH
DESA,
PEMBANGUNAN
TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana
Eko Bambang Riadi
DAN
Fly UP