...

BAB III RPJMD arah kebijakan umum keuangan daerah

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

BAB III RPJMD arah kebijakan umum keuangan daerah
BAB III
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.
Kondisi Pendapatan Saat Ini
a.
Pendapatan Asli Daerah
Secara akumulatif, Pendapatan Asli Daerah
kurun waktu 2006-2010 mengalami peningkatan
rata-rata sebesar 18,42% (delapan belas koma empat
puluh
dua
persen)
per
tahun
yaitu
dari
Rp 48.183.351.393,00 (empat puluh delapan milyar
seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh
satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) pada
Tahun 2006 menjadi Rp 60.151.533.000,00 (enam
puluh milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus
tiga puluh tiga ribu rupiah) pada Tahun 2010 atau
mengalami peningkatan sebesar 24,84% (dua puluh
empat koma delapan empat persen).
Meskipun
peningkatan,
diperhatikan
99
satu
setiap
tahun
catatan
penting
adalah
mengalami
yang
kecenderungan
harus
semakin
menurunnya persentase kenaikan Pendapatan Asli
Daerah dan kecilnya kontribusi terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang ada
menunjukkan bahwa dari Tahun 2006 sampai dengan
Tahun 2010, persentase pertumbuhan Pendapatan
Asli Daerah semula 68,17% (enam puluh delapan
koma tujuh belas persen) pada Tahun 2006, turun
menjadi 13,96% (tiga belas koma sembilan puluh
enam persen) pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2010
persentase pertumbuhannya negatif yaitu -6,30%
(minus enam koma tiga puluh lima persen). Dilihat
dari kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, selama kurun waktu 5 (lima)
tahun (2006-2010), nampak bahwa Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Kebumen merupakan bagian kecil
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan rata-rata kontribusi 6,15% (enam koma lima
belas persen). Angka ini menunjukkan Kabupaten
Kebumen
keuangan
masih
daerah.
belum
mencapai
Untuk
kemandirian
mencapai
tingkat
kemandirian atau otonomi yang nyata dan utuh,
proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran
100
Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 15% (lima
belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh
persen).
Selengkapnya
mengenai
proporsi
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2006-2010 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai
berikut :
Tabel 3.1. Pendapatan Asli Daerah dan Proporsinya
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010
PAD
DALAM
MILYAR
(Rp)
48,183
54,909
58,558
64,195
60,152
TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
Sumber
:
PERTUMBUHAN
(%)
67.41
13.96
6.65
9.63
-6.30
APBD
DALAM
MILYAR
(Rp)
734,088
956,432
986,468
992,090
999,054
PROPORSI
TERHADAP
APBD (%)
6.56
5.74
5.94
6.47
6.02
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010
Secara terperinci, Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kebumen terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik
Daerah dan Lain-lain pendapatan yang Sah. Jenisjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah.
101
Tahun 2006-2010 Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan kurang
lebih 24,83% (dua puluh empat koma delapan puluh
tiga persen). Realisasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat
sebagai berikut:
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2006-2010
TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
PAD
PAJAK
RETRIBUSI
BUMD
LAIN-LAIN
48.183.351.
393
54.908.872.
931
58.557.743.
268
64.194.504.
063
60.151.533.
000
7.694.152.2
91
8.740.397.1
28
10.996.412.
126
10.964.523.
583
11.617.500.
000
17.234.965.
254
19.719.486.
628
26.643.379.
537
32.024.576.
227
37.117.232.
000
1.269.376.6
79
1.327.583.3
27
1.377.316.5
90
1.682.292.4
16
1.938.889.0
00
21.984.857.
169
25.121.405.
848
19.540.635.
015
19.523.111.
837
9.477.912.0
00
Sumber
: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terbesar
dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Sementara
pendapatan dari bagian laba Badan Usaha Milik
Daerah
kontribusinya
masih
kecil.
Lain-lain
pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang
102
bersifat insidentil sehingga tidak ada pola kenaikan
yang tetap.
b.
Dana Perimbangan
Proporsi jumlah dana perimbangan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen menunjukkan angka yang relatif besar dan
dari tahun ke tahun masih menjadi penyumbang
terbesar dari struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Proporsi dana perimbangan terhadap
anggaran pendapatan dan balanja daerah dari Tahun
2006 sampai dengan Tahun 2010 berkisar pada angka
74,44% (tujuh puluh empat koma empat puluh empat
persen) sepeti diperlihatkan dalam tabel berikut :
Tabel 3.3. Dana Perimbangan dan Proporsinya
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010
2006
DANA PERIMBANGAN
DALAM
MILYAR
(Rp)
580,971
2007
2008
2009
TAHUN
103
PERTUM
-BUHAN
(%)
APBD
DALAM
MILYAR
(Rp)
PROPORSI
TERHADAP
APBD
(%)
48,34
734,088
89,69
658,395
13,33
956,432
68,84
714,239
8,48
986,468
72,40
748,025
4,73
992,090
75,39
2010
Sumber
c.
742,275
:
-0,77
999,054
74,29
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang
tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi
daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang
mencakup :
a.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan;
b.
Jasa Giro;
c.
Pendapatan Bunga;
d.
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e.
Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk
lain
dari
akibat
dari
penjualan
dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
f.
Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing;
g.
Pendapatan
denda
pelaksanaan pekerjaan;
104
atas
keterlambatan
h.
Pendapatan denda pajak;
i.
Pendapatan denda retribusi;
j.
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k.
Pendapatan dari pengembalian;
l.
Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan.
2.
Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015
Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut
untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri
dalam
untuk
mengurangi
ketergantungan
dalam
pembiayaan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, daerah
membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu
setiap
daerah
dituntut
harus
mampu
berusaha
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya
masing-masing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
menyatakan
bahwa
untuk
menunjang
pelaksanaan
pembangunan daerah setiap daerah memiliki pendapatan
daerah. Pendapatan daerah dibagi dalam beberapa jenis
105
pendapatan,
yaitu
Perimbangan,
Pendapatan
Pinjaman
Asli
Daerah
Daerah,
dan
Dana
Lain-Lain
Pendapatan yang sah. Khusus untuk Pendapatan Asli
Daerah terbagi dalam 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu
Pajak Daerah, Retrbusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang
dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah.
a.
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah sumber
keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang
bersangkutan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi
daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh pribadi atau badan usaha kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat
dipaksakan
undangan
berdasarkan
yang
penyelenggaraan
pembangunan
peraturan
digunakan
untuk
pemerintahan
daerah.
perundang-
Retribusi
membiayai
daerah
daerah
dan
adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
106
pemberian ijin tertentu yng khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan usaha.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
disebutkan bahwa jenis pajak kabupaten/kota dan
tarif maksimumnya adalah pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan
batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang
burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan.
Di samping pajak daerah, kabupaten/kota
juga menerima (share) bagian pajak provinsi sebesar
persentase tertentu yang terdiri atas : (1) pajak
kendaraan bermotor, (2) bea balik nama kendaraan
bermotor dan, (3) pajak bahan bakar kendaraan
bermotor, (3) pajak air permukaan, (4) pajak rokok.
Retribusi
daerah
dibagi
atas
3
(tiga)
golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha dan perijinan tertentu. Di samping itu,
107
pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis
retribusi
lain
sesuai
dengan
kewenangan
dan
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis
retribusi
tersebut
ditetapkan
dengan
peraturan
pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1) Retribusi Jasa Umum : (1) bersifat bukan pajak
dan
bersifat bukan retribusi jasa usaha atau
retribusi
perijinan
tertentu,
(2)
jasa
yang
bersangkutan merupakan kewenangan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentraliasi, (3) jasa
tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang
pribadi atau badan usaha yang diharuskan
membayar retribusi, disamping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa
tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5)
retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan
nasional
mengenai
penyelengaraannya,
(6)
retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif
serta merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang potensial, dan (7) pemungutan
retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
108
dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang
baik.
2) Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak
dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi
perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan
adalah jasa yang bersifat komersial yang
sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi
belum memadai atau terdapatnya harta yang
dimiliki/dikuasai
daerah
yang
belum
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah
daerah.
3) Retribusi Perijinan Tertentu : (1) perijinan
tersebut termasuk kewenangan pemerintahan
yang diserahkan kepada daerah dalam rangka
desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar
diperlukan guna melindungi kepentingan umum,
(3) biaya yang menjadi beban daerah dalam
penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk
menanggulangi dampak negatif dari pemberian
ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai
dari retribusi perijinan.
109
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
retribusi ditentukan sebagai berikut :
1) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan
derah dengan memperhatikan biaya penyediaan
jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
2) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak;
3) Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang
bersangkutan.
Prediksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel
3.4 berikut ini :
110
Tabel 3.4. Prediksi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
POS PENDAPATAN ASLI
DAERAH
PENDAPATAN (RP)
2011
2012
2013
2014
2015
PAJAK DAERAH
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Bea Perolehan Gak atas
Tanah dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
13,722,500,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
47,500,000.00
350,000,000.00
10,750,000,000.00
1,400,000,000.00
13,656,032,140.00
210,000,000.00
330,000,000.00
48,000,000.00
437,500,000.00
10,500,000,000.00
1,400,000,000.00
13,886,671,162.00
220,500,000.00
363,000,000.00
48,500,000.00
481,250,000.00
10,600,000,000.00
1,400,000,000.00
26,623,641,239.60
231,525,000.00
399,300,000.00
49,000,000.00
529,375,000.00
10,700,000,000.00
1,400,000,000.00
27,371,342,067.08
243,101,250.00
439,230,000.00
49,500,000.00
582,312,500.00
10,800,000,000.00
1,400,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
600,000,000.00
58,132,140.00
42,400,000.00
630,000,000.00
66,977,162.00
44,944,000.00
661,500,000.00
72,225,599.60
47,640,640.00
694,575,000.00
77,395,488.68
50,499,078.40
729,303,750.00
0.00
0.00
0.00
12,500,000,000.00
13,000,000,000.00
RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA UMUM
Retribusi Pelayananan
Kesehatan
Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya
Cetak KTP dan Akte Capil
15,935,425,000.00
16,172,303,289.50
17,303,224,337.10
18,326,394,020.83
19,506,342,934.38
3,721,350,000.00
3,721,350,000.00
3,721,350,000.00
3,721,350,000.00
3,721,350,000.00
387,000,000.00
481,420,989.40
523,679,802.32
524,572,795.76
595,882,335.64
1,233,350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111
POS PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan
Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Keluarga
Retribusi Administrasi
Perpindahan Penduduk
RETRIBUSI JASA USAHA
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Rumah Potong
Hewan
Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah Raga
Retribusi Inseminasi Buatan
RETRIBUSI PERIJINAN
TERTENTU
Retribusi Ijin Mendirikan
Bangunan
Retribusi Ijin Gangguan
112
PENDAPATAN (RP)
2011
7,000,000.00
2012
7,763,814.50
2013
7,260,306.10
2014
7,534,058.13
2015
7,710,162.45
585,000,000.00
651,352,290.00
783,023,957.00
886,087,970.60
958,152,812.98
2,250,000,000.00
350,000,000.00
2,380,323,126.90
367,161,502.00
2,534,252,542.52
381,356,059.60
2,686,279,817.47
395,273,798.68
2,847,214,750.61
408,529,369.14
685,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
880,600,000.00
942,242,000.00
1,008,198,940.00
1,078,772,865.80
1,154,286,966.41
499,500,000.00
245,000,000.00
73,500,000.00
549,450,000.00
257,655,583.00
73,500,000.00
604,395,000.00
260,081,736.40
73,500,000.00
664,834,500.00
281,200,580.62
73,500,000.00
731,317,950.00
284,032,449.30
73,500,000.00
3,425,000,000.00
5,137,500,000.00
5,651,250,000.00
6,216,375,000.00
6,838,012,500.00
450,000,000.00
495,000,000.00
544,500,000.00
598,950,000.00
658,845,000.00
715,000,000.00
626,133,233.70
718,448,148.16
677,784,517.78
695,178,335.04
242,000,000.00
243,399,450.00
230,470,065.00
238,031,077.00
242,139,784.10
Retribusi Ijin Trayek
POS PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Retribusi Ijin Perdagangan
(SIUP, TDG, TDI, TDP)
HASIL PERUSAHAAN MILIK
DAERAH DAN HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG
DIPISAHKAN
Bagian Laba Perusahaan
Milik Daerah
Perusda PDAM *)
Perusda Apotik Luk Ulo
Bagian Laba Lembaga
Keuangan Bank
BPD Jateng
PD. Bank Kebumen (dulu Bank
Pasar)
PD BPR BKK
LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH
Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan
Penerimaan Jasa Giro
Pendapatan Bunga Deposito
Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
113
49,500,000.00
52,763,800.00
56,641,530.00
60,549,164.00
63,362,856.20
PENDAPATAN (RP)
2011
86.625.000,00
2012
95,287,500.00
2013
104,816,250.00
2014
115,297,875.00
2015
126,827,662.50
3,366,159,500.00
3,877,019,000.00
4,683,993,000.00
5,354,872,000.00
6,223,939,200.00
648,914,000.00
605,000,000.00
43,914,000.00
713,805,000.00
665,500,000.00
48,305,000.00
791,355,000.00
732,050,000.00
59,305,000.00
870,060,000.00
805,255,000.00
64,805,000.00
946,546,000.00
868,780,000.00
77,766,000.00
2,717,245,500.00
1,500,000,000.00
3,163,214,000.00
1,650,000,000.00
3,892,638,000.00
1,980,000,000.00
4,484,812,000.00
2,376,000,000.00
5,277,393,200.00
2,851,200,000.00
371,910,000.00
845,335,500.00
29,874,035,000.00
553,112,000.00
960,102,000.00
29,868,518,500.00
889,422,000.00
1,023,216,000.00
30,043,702,300.00
943,388,000.00
1,165,424,000.00
30,141,101,690.00
1,037,726,800.00
1,388,466,400.00
30,248,445,862.00
1,669,900,000.00
1,586,405,000.00
1,669,900,000.00
1,669,900,000.00
1,669,900,000.00
650,000,000.00
2,250,000,000.00
25,000,000.00
650,000,000.00
2,250,000,000.00
27,478,000.00
650,000,000.00
2,250,000,000.00
35,243,400.00
650,000,000.00
2,250,000,000.00
40,977,720.00
650,000,000.00
2,250,000,000.00
49,399,476.00
POS PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pendapatan Denda
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum
Penerimaan Lainnya
TOTAL PENDAPATAN ASLI
DAERAH
114
PENDAPATAN (RP)
2011
7,935,000.00
2012
10,315,500.00
2013
13,806,900.00
2014
16,996,770.00
2015
18,596,466.00
731,200,000.00
804,320,000.00
884,752,000.00
973,227,200.00
1,070,549,920.00
24,540,000,000.00
24,540,000,000.00
24,540,000,000.00
24,540,000,000.00
24,540,000,000.00
62,898,119,500.00
63,573,872,924.50
65,917,590,775.10
80,446,008,928.73
83,350,070,033.10
Dari tabel 3.4 dapat dilihat persentase
prediksi
pertumbuhan
Pendapatan
Asli
Daerah
Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan.
Tabel 3.5. Prediksi Pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
PENDAPATAN
PERTUMBUHAN
ASLI DAERAH
(%)
62,898,119,500.00
4.57
63,573,872,924.50
1.07
65,917,590,775.10
3.69
80,446,008,928.73
22.04
83,350,070,033.10
3.61
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber
:
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010
Mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
kebijakan daerah, sampai dengan Tahun 2015, ada
beberapa pos pendapatan yang mengalami perubahan,
di antaranya:
1)
Pajak Bumi dan Bangunan masuk menjadi Pajak
Daerah mulai Tahun 2014, di mana sebelumnya
menjadi bagian dari Pos Dana Perimbangan
dalam pendapatan daerah;
2)
Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda
Penduduk bagi permohonan baru dan Kartu
115
Keluarga baru atau pindahan tidak dipungut
biaya mulai Tahun 2012; dan
3)
Retribusi kesehatan dari RSUD beralih menjadi
penerimaan lain di pos Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah. Hal ini disebabkan
diberlakukannya Badan Layanan Umum Daerah
pada RSUD Kabupaten Kebumen.
3.
Arah pengelolaan pendapatan daerah
Kebijakan anggaran pendapatan melalui konsep
peningkatan pendapatan daerah secara proporsional,
sebagai berikut :
a.
Menyiapkan
kerangka
kebijakan
serta
piranti
pengembangan kekuatan dan peluang daerah dalam
sisi pendapatan jangka menengah dan jangka
penjang;
b.
Sosialiasi secara berkelanjutan pada masyarakat
tentang pentingnya partisipasi mereka bagi kelanjutan
pembangunan daerah;
c.
Peningkatan
kapabilitas
serta
kinerja
aparatur
pemungut; dan
d.
Pengawasan secara lebih optimal terhadap sistem
pendapatan.
116
Dalam masa pelaksanaan desentralisasi fiskal,
pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat besar
dalam
menjaga
keseimbangan
dan
meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dalam pemenuhan kebutuhan
belanja daerah dan pembiayaan.
Sebagaimana permasalahan yang secara klasik
dihadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional,
maka unsur keterbatasan area potensi pungut di daerah,
kesadaran masyarakat dan mentalitas petugas pemungut
menjadi faktor utama yang menjadi kendala dalam upaya
peningkatan
pendapatan
daerah.
Meskipun
dalam
perkembangannya senantiasa mengalami fluktuasi, akan
tetapi apabila dibandingkan antara kenaikan Pendapatan
Asli
Daerah
dengan
Pendapatan
Daerah
secara
keseluruhan, maka tentu masih jauh dari memadai.
B. Arah Pengelolaan Belanja Daerah
1. Kondisi Belanja Daerah saat ini
Struktur belanja dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2010
terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah). Belanja Tidak Langsung merupakan belanja
117
yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja
pegawai, belanja bunga, subsidi, belanja hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah
belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan
program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, serta belanja modal.
Proporsi belanja Kabupaten Kebumen Pada
periode Tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 3.6. Proporsi Belanja
Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2010
570,009
PROPORSI
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
(%)
59,60
BELANJA
LANGSUNG
DALAM
MILYAR
(Rp)
386,423
986,468
606,744
61,51
379,724
38,49
2009
992,090
675,337
68,07
316,753
31,93
2010
999,054
802,698
80.35
196,356
19,65
TAHUN
APBD
DALAM
MILYAR
(Rp)
BTL
DALAM
MILYAR
(Rp)
2007
956,432
2008
Sumber
:
PROPORSI
BELANJA
LANGSUNG
(%)
40,40
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Kebumen, Tahun 2010
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi
Belanja Tidak Langsung setiap tahun selalu lebih besar
daripada Belanja Langsung. Proporsi Belanja Tidak
Langsung terhadap total Anggaran Pendapatan dan
118
Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2007-2010 rata-rata
mencapai angka 67,38% (enam puluh tujuh koma tiga
puluh delapan persen), sedangkan proporsi Belanja
Langsung terhadap total Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2007-2010 rata-rata
mencapai angka 32,62% (tiga puluh dua koma enam
puluh dua persen).
2. Prediksi Belanja Daerah Tahun 2011-2015
Kebutuhan anggaran untuk belanja pembangunan
daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 di samping
mendapatkan dukungan dari dana bantuan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang paling
utama tentu bersumber dari anggaran pemerintah daerah
sendiri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah, anggaran pemerintah daerah bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lainlain pendapatan yang sah. Sedangkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari : Pajak daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan
119
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana
Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
dan Dana Perimbangan dari Provinsi.
Kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah
diharapkan
terus
meningkat
sebab
meningkatnya
kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah tersebut
menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen
semakin meningkat kemandiriannya dalam pembiayaan
pembangunan daerah.
3. Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya
dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem
penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan
dilaksanakannya
masyarakat
reformasi
semakin
di
menuntut
bidang
adanya
keuangan,
pengelolaan
keuangan publik secara transparan sehingga tercipta
akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada prinsip
money follow function. Di samping itu, pengelolaan
belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja yaitu
belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil
atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan
efektifitas
pelayanan
publik,
yang
berarti
harus
120
berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah
pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat
miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang
baik dan biaya rendah melalui pendekatan kinerja.
C. Pembiayaan
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan
diterima
kembali,
baik
pada
tahun
anggaran
yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan mencakup :
1.
Sisa
lebih
pembiayaan
anggaran
tahun
anggaran
sebelumnya;
2.
Pencairan dana cadangan;
3.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4.
Penerimaan pinjaman daerah;
5.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6.
Penerimaan piutang daerah;
7.
Penerimaan
kembali
penyertaan
modal
(investasi)
pemerintah daerah; dan
8.
Penerimaan kembali dana talangan.
121
Pengeluaran pembiayaan mencakup :
1.
Pembentukan dana cadangan;
2.
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3.
Pembayaran pokok utang;
4.
Pemberian pinjaman daerah;
5.
Pembayaran utang belanja;
6.
Pemberian dana talangan; dan
7.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.
D. Kebijakan Umum Anggaran
Dari sudut pandang pengeluaran, anggaran belanja
yang dialokasikan untuk pembangunan daerah harus menganut
prinsip-prinsip sebagai berikut :
1.
Transparansi dan akuntabilitas; anggaran pendapatan dan
belanja daerah harus dapat menyajikan informasi yang
jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek
yang dianggarkan. Oleh karena itu, anggota masyarakat
berhak mengetahui proses anggaran dalam menyalurkan
aspirasi
dan
pemenuhan
Selain
itu,
kepentingan
masyarakat,
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat
juga
hidup
berhak
terutama
masyarakat.
menuntut
122
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan
anggaran tersebut;
2.
Disiplin anggaran; kegiatan yang direncanakan harus
dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran
belanja
dan
didukung
dengan
adanya
kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang
belum/tidak tersedia anggarannya;
3.
Keadilan
anggaran;
pemerintah
daerah
wajib
mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil
tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh
kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan;
4.
Efisiensi dan efektifitas anggaran. Setiap kegiatan yang
direncanakan harus efektif dalam pencapaian kinerjanya
dan efisien dalam pengalokasian dananya; dan
5.
Disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran disusun
dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja
(output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau
input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus
123
sebanding atau lebih besar dari biaya atau input yang telah
ditetapkan.
Dari sisi pendapatan, pada masa desentralisasi fiskal
saat ini, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai
ujung tombak penghasil pendapatan daerah, mutlak harus
dilaksanakan. Badan Usaha Milik Daerah terutama yang
bergerak dalam transaksi keuangan seperti Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen
dapat
didayagunakan
perekonomian
regional
untuk
meningkatkan
Kabupaten
Kebumen.
kinerja
Melalui
fungsinya sebagai lembaga intermediasi, kedua Badan Usaha
Milik Daerah tersebut dapat lebih progresif menyalurkan
pembiayaannya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang
ada di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat dilakukan secara
optimal apabila lembaga tersebut mampu menyerap dana dari
masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal
kepada para nasabah dan pada saat yang bersamaan
memperkuat permodalannya sehingga bank menjadi lebih
sehat dan lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk
pengembangan usaha masyarakat.
124
Fly UP