...

perda perda kas daerah

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

perda perda kas daerah
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
KANTOR KAS DAERAH KOTA MOJOKERTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk
mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah utamanya tentang
Pengurusan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggung jawab,
maka dipandang perlu membentuk Kantor Kas Daerah dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah /
Jawa Barat ;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) ;
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438 ) ;
7.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979
tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan
fungsi Kas Daerah ;
2
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Tugas Pemegang
Kas Daerah dalam Pengurusan
Keuangan Daerah.
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
KANTOR KAS DAERAH KOTA MOJOKERTO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota
Mojokerto;
e. Kantor Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Kota
Mojokerto;
f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kas Daerah Kota
Mojokerto.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kas Daerah Kota
Mojokerto.
3
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
(1).
Kantor Kas Daerah adalah merupakan perangkat daerah
sebagai unsur penunjang pengelolaan keuangan daerah;
(2).
Kantor Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
Pasal 4
Kantor Kas Daerah sebagai Pemegang Kas Daerah mempunyai
tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan, penerimaan setoran
dari koordinator unit penghasil dan pendapatan daerah lainnya,
menyelesaikan permohonan realisasi belanja aparatur dan belanja
publik serta penyelesaian masalah perbendaharaan kas daerah.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Kantor Kas Daerah mempunyai fungsi :
a. Menerima setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan
dan membukukan semua jenis penerimaan daerah baik berupa
uang tunai dan atau surat berharga ;
b. Menyampaikan rekapitulasi
Pendapatan Daerah ;
penerimaan
kepada
Dinas
c. Melaksanakan penyetoran uang dan atau surat berharga milik
daerah pada bank yang ditunjuk atas nama rekening Pemegang
Kas Daerah, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) ;
d. Melakukan pembayaran pada Bendaharawan atau pihak Ketiga
berdasarkan SPM setelah dicocokan dengan daftar penguji ;
e. Mengendalikan penyimpanan, pengeluaran dan pembayaran
uang dan surat berharga milik Daerah yang ada di bank ;
f. Menerima pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh
Dinas / lembaga / satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota ;
g. Memungut dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;
h. Melakukan semua pembukuan terhadap semua jenis belanja
Daerah.
4
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah terdiri atas :
a.
Kepala Kantor;
b.
Sub Bagian Tata Usaha;
c.
Seksi Penerimaan;
d.
Seksi Pengeluaran.
(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 7
Kepala Kantor Kas Daerah mempunyai tugas :
a. Memimpin Kantor Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
dari Kantor Kas Daerah;
b. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan
fungsi Kantor Kas Daerah;
c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi yang
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
d. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan
organisasi lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kas
Daerah;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pembukuan, pela- yanan informasi, urusan
umum, kerumahtanggaan, kepegawaian serta keuangan;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a.
Penyelenggaraan urusan umum;
b.
Penyelenggaraan urusan keuangan;
c.
Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
d.
Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
e.
Penyelenggaraan urusan pembukuan.
5
Pasal 9
(1) Seksi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan
daerah ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi
Penerimaan mempunyai fungsi :
a.
Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan
pelayanan penerimaan setoran hasil retribusi dan pajak
daerah serta pendapatan daerah lainnya;
b.
Pelaksanaan penerimaan pendapatan Daerah ;
c.
Meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan Keuangan
Daerah.
Pasal 10
(1) Seksi Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan penelitian
dan realisasi permohonan pengeluaran keuangan Daerah ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengeluaran mempunyai fungsi :
a.
Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan anggaran
belanja aparatur dan belanja pelayanan publik serta
pengeluaran Keuangan Daerah lainnya ;
b.
Penelitian dan pengujian kebenaran Surat Perintah
Membayar Uang;
c.
Pelaksanaan realisasi Surat Perintah Membayar Uang ;
d.
Melaksanakan pembukuan dan rekapitulasi terhadap
semua jenis pengeluaran keuangan daerah ;
e.
Penyusunan pelaporan
membayar uang.
permintaan
dan
pengeluaran
BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 11
(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota
wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan kantor Kas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
masing- masing;
(2) Setiap pimpinan di lingkungan Kantor Kas Daerah bertanggung
jawab memimpin dan mengkoor-dinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
6
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Mojokerto.
Disahkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005
WALIKOTA MOJOKERTO
Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR
:
TANGGAL
: 12
8
TAHUN
2005
DESEMBER
2005
7
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH
KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI
PENERIMAAN
SEKSI
PENGELUARAN
WALIKOTA MOJOKERTO
Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
KANTOR KAS DAERAH KOTA MOJOKERTO
8
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979
tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kantor Kas
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah dan berdasarkan Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1999 Nomor :
061/9373/041/1999 perihal Pelaksana Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan
Keuangan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto perlu dibentuk Kantor
Kas Daerah sebagai lembaga yang melaksanakan tugas Pemegang Kas Daerah dalam
Pengurusan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal
1 Sampai dengan Pasal 13 : cukup jelas
Fly UP