...

peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KOMISI INFORMASI
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a,
Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26
ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu
ditetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;
b. bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik masih memiliki
kelemahan dan belum menampung seluruh asas
pemenuhan hak akses atas informasi yang
cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana.
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN
KOMISI
INFORMASI
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK
1
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi
Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.
3. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna
Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau
menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada
atasan PPID.
5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung
pejabat
yang
bersangkutan
yang
ditunjuk
dan/atau
bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan
permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi
Publik.
6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang
selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian
sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan
ini.
7. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya
disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik
yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
2
8. Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya
disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan
Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi
kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian
sengketa di Komisi Informasi.
9. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik
antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi
Informasi.
10. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para
pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
11. Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi
Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
12. Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas
membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah
penyelesaian.
13. Mediator Pembantu adalah komisioner pada Komisi Informasi atau
orang lain yang bertugas membantu Mediator, yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan Komisi Informasi Pusat.
14. Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa
dihadiri oleh pihak lainnya.
15. Majelis Komisioner adalah komisioner Komisi Informasi yang
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal
yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan
memutus Sengketa Informasi Publik.
16. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab
mengelola
administrasi
permohonan
penyelesaian
sengketa,
membantu
Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam
persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara
Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
17. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi
yang
ditunjuk
oleh
Panitera
untuk
bertanggung
jawab
membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.
18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam
persidangan terkait sengketa informasi publik, yang didengar sendiri,
dilihat sendiri dan dialami sendiri.
19. Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam
persidangan sesuai dengan keahliannya.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan
asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.
3
Pasal 3
Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan sematamata untuk memenuhi hak atas informasi publik.
Pasal 4
(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa
informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak
dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan
sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah:
a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus
atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas
atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu
proses penyelesaian sengketa.
c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa
dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
(4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi
menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa
didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua
Komisi Informasi Pusat.
Pasal 5
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat
ditempuh apabila:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang
diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah
diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
Pasal 6
(1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
(2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
(3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat
kabupaten/kota.
(4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk,
kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang
menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh
Komisi Informasi Provinsi.
4
(5) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan
Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh
Komisi Informasi Pusat.
Pasal 7
(1) Komisi Informasi Provinsi dapat meminta Komisi Informasi Pusat
untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi
Informasi Provinsi tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa
Informasi Publik yang menjadi kewenangannya.
(2) Komisi Informasi Kabupaten/Kota dapat meminta Komisi Informasi
Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal
Komisi
Informasi
Kabupaten/Kota
tidak
dapat
menangani
penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Pasal 8
(1) Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik
Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan
oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili
Komisi Informasi yang menjadi Termohon.
(2) Wilayah sebagaimana disebutkan di dalam ayat (1) ditetapkan di
dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.
BAB III
PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Tata Cara
Pasal 9
(1) Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi
Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir
Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.
(3) Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung
oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.
(4) Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam
formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan
secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 10
(1) Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas Pemohon:
1. nama pribadi dan/atau nama institusi;
2. alamat lengkap; dan
5
3. nomor
telepon
yang
bisa
dihubungi
dan
nomor
faksimili/alamat email, jika ada.
b. Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan;
c. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:
1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi
yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan
kepada Pemohon;
2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak
menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga
Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi
tersebut secara berkala;
3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak
menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib
menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah
menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon,
sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi
sesuai permohonan;
5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak
memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib
memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana
yang dimohonkan;dan/atau
6. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan
biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan
meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang
wajar;
(2) Bentuk formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 11
(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan
sebagai berikut:
a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain
yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga
negara Indonesia; atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik
Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi
kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau
tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas
permohonan informasi;
c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
6
1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan
PPID; atau
2. surat
pengajuan
keberatan
disertai
tanda
pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
(2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa,
Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.
(3) Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi
Publik
dengan
alasan
keberatan
karena
tidak
disediakannya informasi publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu
menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Pasal 12
Dalam menerima permohonan, Komisi Informasi tidak memungut biaya.
Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 13
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
sejak:
a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh
Pemohon; atau
b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan
PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
Bagian Ketiga
Pencabutan Permohonan
Pasal 14
(1) Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan
berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.
(2) Pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis.
Pasal 15
(1) Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi terhadap
pencabutan permohonan yang dilakukan sebelum proses ajudikasi
dimulai.
(2) Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses
ajudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap
pencabutan permohonan tersebut.
(3) Majelis Komisioner memerintahkan Panitera untuk mencoret
permohonan dari Register Sengketa.
(4) Pembatalan
registrasi
terhadap
pencabutan
permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan
tidak dapat diajukan kembali.
7
BAB IV
REGISTRASI
Pasal 16
(1) Petugas memeriksa Formulir atau Surat Permohonan dan dokumen
kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 11.
(2) Petugas mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan
dalam hal Permohonan lengkap.
(3) Bentuk Buku Register Permohonan dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 17
(1) Panitera memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan
Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
Permohonan, dalam hal Pemohon belum melengkapi dokumen
kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemohon belum melengkapi Permohonan dengan dokumen identitas
yang sah sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (1) huruf a, Panitera
menerbitkan Akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak
diregistrasi.
(4) Panitera memberikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penerbitan akta yang
menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi.
(5) Bentuk
Surat
Pemberitahuan
Ketidaklengkapan
Dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran III
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 18
(1) Panitera tetap meregistrasi Permohonan dalam hal Pemohon tidak
dapat melengkapi Permohonan dengan dokumen sebagaimana
dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c dengan alasan bahwa
permohonan informasi atau permohonan keberatan tidak dilayani
oleh Badan Publik sebagaimana mestinya.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Komisi Informasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1).
(3) Panitera mengirimkan bukti registrasi kepada Pemohon selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diregistrasi.
Pasal 19
Panitera
menyampaikan
formulir
Permohonan
dan
dokumen
kelengkapan Permohonan setelah diregistrasi kepada Ketua Komisi
Informasi.
8
BAB V
PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Penetapan Mediator, Majelis Komisioner, dan Panitera Pengganti
Pasal 20
menetapkan
(1) Ketua Komisi Informasi
Majelis Komisioner dan
Mediator.
(2) Panitera menetapkan Panitera Pengganti.
(3) Majelis Komisioner dan Mediator merupakan komisioner pada Komisi
Informasi.
(4) Majelis Komisioner sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang
atau lebih selama berjumlah gasal.
(5) Ketua Komisi Informasi dapat menetapkan Mediator Pembantu.
(6) Persyaratan dan tata cara untuk menjadi Mediator Pembantu selain
komisioner ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat.
Pasal 21
Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, pelaksanaan tugas dan
kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dijalankan oleh
Wakil Ketua Komisi Informasi.
Pasal 22
(1) Mediator, Mediator
Pembantu, dan Majelis Komisioner wajib
mengundurkan diri apabila:
a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai,
dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau
b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan
perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.
(2) Para pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator,
Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner kepada Ketua
Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau
Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum mediasi atau ajudikasi
dimulai.
(4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Ketua Komisi Informasi.
(5) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, pergantian ditetapkan
oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.
(6) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi,
9
pergantian ditetapkan oleh komisioner lain yang tertua usianya yang
tidak menangani perkara tersebut.
Pasal 23
Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal
sidang hari pertama ajudikasi.
Bagian Kedua
Pemanggilan Para Pihak
Pasal 24
(1) Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para
pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.
(2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.
(3) Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.
Pasal 25
Termohon dapat menyerahkan jawaban tertulis kepada Majelis
Komisioner melalui Panitera Pengganti sebelum hari pertama ajudikasi.
BAB VI
PROSES AJUDIKASI
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 26
(1) Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal
Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan
dokumen-dokumen yang dikecualikan.
(2) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.
(3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal
dilakukannya pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
(4) Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
10
Bagian Kedua
Tata Cara Persidangan
Pasal 27
Persidangan dilakukan untuk memeriksa:
a. keterangan Pemohon atau kuasanya;
b. keterangan Termohon atau kuasanya;
c. surat-surat;
d. keterangan saksi, apabila diperlukan;
e. keterangan ahli, apabila diperlukan;
f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa
yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan
petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau
g. kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.
Pasal 28
(1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak
langsung.
(2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; atau
b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait
dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi
Informasi.
(3) Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung diatur di
dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.
Pasal 29
(1) Pada hari pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan
para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui
mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi
atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf
b sampai dengan huruf g UU KIP;
(2) Dalam hal penolakan permohonan informasi atas
alasan
pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis
Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui
mediasi.
Pasal 30
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan
selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan
gugur.
Pasal 31
Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam
persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus
sengketa tanpa kehadiran Termohon.
Pasal 32
Panitera membuat Berita Acara Persidangan.
11
Pasal 33
merekam secara
(1) Panitera wajib
elektronik seluruh proses
persidangan.
(2) Para pihak dapat meminta transkrip rekaman elektronik dengan
dikenakan biaya pembuatan transkrip dan salinan sesuai standar
biaya yang berlaku.
(3) Dalam hal rekaman elektronik proses persidangan yang diminta
memuat informasi yang dikecualikan, salinan rekaman diberikan
dalam bentuk cetak dengan penghitaman atau pengaburan pada
bagian informasi yang dikecualikan.
Pasal 34
(1) Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan
berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner
melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan
informasi yang dikecualikan.
(2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon
termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan
untuk melakukan uji kepentingan publik.
(3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih
besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Awal
Pasal 35
(1) Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan dengan menyatakan
sidang terbuka untuk umum dan memeriksa identitas para pihak
atau kuasanya.
(2) Setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Majelis Komisioner
membacakan ringkasan Permohonan dan keterangan Termohon serta
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menambahkan
keterangan.
(3) Dalam hal Termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum
persidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Termohon
untuk memberikan keterangan singkat secara lisan terkait
Permohonan Pemohon.
Pasal 36
(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:
a. kewenangan Komisi Informasi;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi;
12
c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam
sengketa informasi;
d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa
informasi.
(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat
menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak
permohonan.
(3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan
sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus
bersamaan dengan putusan akhir.
Pasal 37
Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak
untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal
permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan
pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.
Bagian Keempat
Mediasi
Pasal 38
(1) Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi
Informasi.
(2) Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu.
(3) Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama
sidang.
(4) Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada
hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari kerja setelah proses ajudikasi dinyatakan ditunda.
(5) Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki
lain.
(6) Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau
menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak
dan/atau substansi sengketa.
(7) Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat
komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi
Informasi.
Pasal 39
(1) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;
b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait
dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang
ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
13
(2) Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang
disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masingmasing pihak yang bersengketa.
(3) Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan
mediator.
Pasal 40
(1) Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan.
(2) Apabila mediasi tidak cukup dilaksanakan dalam sekali pertemuan,
mediator menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesuai
dengan kesepakatan para pihak.
Pasal 41
(1) Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak
pertemuan mediasi pertama.
(2) Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat
diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
Pasal 42
Mediator mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan
mereka untuk mencapai kesepakatan.
Pasal 43
Mediator dapat melakukan kaukus apabila dianggap perlu.
Pasal 44
(1) Mediator wajib mencatat proses mediasi.
(2) Mediator dapat merekam secara elektronik seluruh proses mediasi
berdasarkan kesepakatan para pihak.
Pasal 45
Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan
yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan
Komisi Informasi.
Pasal 46
(1) Dalam hal Para Pihak bersepakat, Mediator membantu para pihak
merumuskan kesepakatan mediasi.
(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaktidaknya memuat:
a. tempat dan tanggal kesepakatan;
b. nomor registrasi;
c. identitas lengkap para pihak;
d. kedudukan para pihak;
e. kesepakatan yang diperoleh;
f. nama mediator; dan
g. tanda tangan para pihak dan mediator.
(3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator
memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan
14
yang bertentangan
dilaksanakan.
dengan
hukum
atau
yang
tidak
dapat
Pasal 47
(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis
Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera
Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.
(3) Putusan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memuat:
a. kepala putusan;
b. tempat dan tanggal putusan;
c. Komisi Informasi yang memutuskan;
d. identitas lengkap dan kedudukan para pihak;
e. hasil kesepakatan tertulis;
f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh;
g. tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti.
Pasal 48
(1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:
a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis
bahwa proses mediasi gagal;
b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari
perundingan; atau
c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41;
d. Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.
(2) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat Pernyataan
Mediasi Gagal yang sekurang-kurangnya memuat:
a. tempat dan tanggal;
b. nomor registrasi;
c. identitas lengkap para pihak;
d. alasan mediasi gagal;
e. nama mediator;
f. tanda tangan para pihak.
Pasal 49
(1) Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua
Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi.
(2) Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner
melanjutkan kembali proses ajudikasi.
(3) Majelis Komisioner menetapkan hari sidang ajudikasi dengan
pemberitahuan kepada para pihak.
Pasal 50
Seluruh hal yang terungkap di dalam proses mediasi tidak dapat
menjadi alat bukti di dalam ajudikasi maupun persidangan di
pengadilan terhadap perkara yang sama maupun yang lainnya.
15
Bagian Kelima
Pembuktian
Pasal 51
Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai
berikut:
a. surat;
b. keterangan saksi;
c. keterangan ahli;
d. keterangan Pemohon dan Termohon;
e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan,
perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat
bukti lain; dan/atau
f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
Pasal 52
(1) Bukti surat dapat diajukan oleh Para Pihak.
(2) Para Pihak mengajukan bukti surat yang sah disertai dengan materai
yang cukup.
(3) Para pihak menyerahkan daftar bukti beserta peruntukannya kepada
Majelis Komisioner.
Pasal 53
oleh Pemohon,
(1) Saksi dapat diajukan
Termohon, dan Majelis
Komisioner.
(2) Majelis Komisioner dapat menolak saksi yang diajukan apabila:
a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak
memerlukan keterangan saksi;
b. saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan
salah satu atau para pihak;
(3) Pemeriksaan saksi
dimulai dengan menanyakan identitas,
hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung,
dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan
kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa
yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.
(4) Majelis Komisioner mengambil sumpah saksi dengan dibantu juru
sumpah.
Pasal 54
oleh Pemohon,
(1) Ahli dapat diajukan
Termohon, dan Majelis
Komisioner.
(2) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner
adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian
mengenai hal yang dipersengketakan dan tidak memiliki kepentingan
yang bersifat pribadi dengan para pihak yang berperkara.
16
(3) Majelis Komisioner dapat menolak ahli yang diajukan apabila:
a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak
memerlukan keterangan ahli;
b. ahli dianggap memiliki kepentingan yang bersifat pribadi
dengan salah satu atau para pihak; atau
c. keahliannya tidak relevan atau diragukan.
(4) Pemeriksaan
ahli
dimulai
dengan
menanyakan
identitas,
keahliannya, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut
agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai
dengan keahliannya.
(5) Majelis Komisioner mengambil sumpah ahli dengan dibantu oleh juru
sumpah.
Pasal 55
(1) Saksi dan ahli yang dipanggil atas perintah Majelis Komisioner wajib
hadir dan memberikan keterangannya di dalam persidangan.
(2) Saksi dan ahli yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang
jelas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Pemeriksaan Setempat
Pasal 56
(1) Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk
memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat
didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan
Majelis Komisioner.
(2) Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa
dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan
dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.
(3) Dalam hal pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilakukan sendiri oleh Majelis Komisioner, Majelis
Komisioner dapat mengupayakan bantuan Komisi Informasi terdekat.
(4) Tata cara pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut di dalam
Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.
Bagian Ketujuh
Kesimpulan Para Pihak
Pasal 57
(1) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan
maupun tertulis.
(2) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam
jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner setelah tahap
pembuktian dinyatakan selesai.
17
(3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan.
Bagian Kedelapan
Putusan
Pasal 58
(1) Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan
putusan atas sengketa informasi.
(2) Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.
(3) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.
(4) Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis
Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan.
Pasal 59
(1) Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
a. kepala putusan;
b. identitas lengkap para pihak;
c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat:
1. kronologi;
2. alasan Permohonan; dan
3. petitum;
d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa;
e. kesimpulan para pihak;
f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat:
1. fakta hukum persidangan;
2. pendapat majelis;
3. kesimpulan;
4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka
waktu pelaksanaan putusan;
5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner;
6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan
Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti
yang mencatat persidangan; dan
7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila
ada.
(3) Putusan Majelis Komisioner tidak boleh memuat informasi yang
dikecualikan.
(4) Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
(5) Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak,
putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.
18
Pasal 60
(1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan
Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke
pengadilan yang berwenang.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi
lnformasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti
penerimaan.
(3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan
sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi
berkekuatan hukum tetap.
(4) Putusan Komisi lnformasi yang berkekuatan hukum tetap dapat
dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang
berwenang oleh Pemohon lnformasi.
(5) Permohonan
untuk
mendapatkan
penetapan
eksekusi
sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengajukan
permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan
Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon.
Pasal 61
Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sebelum menutup persidangan
terakhir.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
(1) Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan
yang telah sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum
berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan
yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan
pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan
berdasarkan peraturan ini.
19
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Informasi
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64
Hal-hal yang belum diatur terkait dengan Peraturan ini ditetapkan oleh
Ketua Komisi Informasi Pusat.
Pasal 65
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Komisi Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Maret 2013
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDUL RAHMAN MA’MUN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 649
20
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
I. UMUM
Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik merupakan salah satu pelaksanaan dari perintah Pasal
26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP. Pasal ini
memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis proses penyelesaian sengketa
informasi publik.
Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk
memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi
oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik.
Sebagai lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi
memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan
meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa
informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa
informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan
akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana. Ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan
jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka
menggunakan haknya, setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain.
Peraturan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahankelemahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditemukan di dalam
praktek, antara lain:
a. Beberapa pengaturan di Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
Tahun 2010 menimbulkan celah yang beberapa kali digunakan
oleh pihak-pihak tertentu untuk mempermainkan prosedur
penyelesaian sengketa sehingga merugikan Badan Publik dan
proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pihak
yang lain.
21
b. Pemisahan proses mediasi dan ajudikasi membuat proses
penyelesaian sengketa memakan waktu yang lebih panjang, tidak
sejalan dengan asas cepat.
c. Kebutuhan akan pengaturan materi baru yang belum diatur di
dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010.
Secara umum, pengaturan ini mengatur antara lain mengenai:
a. ketentuan umum;
b. asas dan tujuan;
c. perihal permohonan yang meliputi tata cara, jangka waktu, serta
pencabutan permohonan, registrasi, penetapan dan pemanggilan
para pihak;
d. proses ajudikasi yang meliputi prinsip, tata cara persidangan,
pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian, pemeriksaan setempat,
kesimpulan para pihak, serta putusan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pelecehan antara lain termasuk namun
tidak terbatas pada merendahkan petugas, pelecehan gender, dan
pelecehan seksual.
Ayat (4)
Cukup jelas.
22
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang
lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari
suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR,
Mahkamah
Agung,
Markas
Besar
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik
tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau
lembaga negara lain di tingkat pusat.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik
yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga
tingkat
provinsi
dari
suatu
lembaga
yang
hierarkis.
Contoh:
Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding,
Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi,
Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat
provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau
lembaga tingkat provinsi lainnya.
Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah
sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang
tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu
yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan
Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat
atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang
hierarkis.
Contoh:
kabupaten/kota,
Militer,
BUMD
Pemerintah
Pengadilan
tingkat
tingkat
Kabupaten/Kota,
pertama,
kabupaten/kota,
23
Komando
Partai
Politik
DPRD
Distrik
tingkat
kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota,
RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota
lainnya.
Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota
adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik
yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu
yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota
tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa
adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran
operasional atau kondisi lain yang dinilai Komisi Informasi Pusat tidak
memungkinkan Komisi Informasi Provinsi untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa
adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran
operasional atau kondisi lain yang dinilai Komisi Informasi Provinsi
tidak
memungkinkan
Komisi
Informasi
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
24
Kabupaten/Kota
untuk
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan memiliki kebutuhan khusus adalah Pemohon
tuna netra atau Pemohon tuna aksara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
25
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
26
Pasal 18
Ayat (1)
Yang
dimaksud
sebagaimana
permohonan
dengan
mestinya”
secara
“tidak
adalah
tertulis
dilayani
Pemohon
namun
Badan
oleh
Badan
sudah
Publik
Publik
menyerahkan
tidak
mau
memberikan tanda terima atau bahkan tidak mau menandatangani
tanda terima yang disediakan sendiri oleh Pemohon.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 21
Yang dimaksud dengan berhalangan adalah tidak dapat menjalankan
tugas sebagaimana mestinya karena sakit atau sedang melaksanakan
tugas di luar kantor.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
27
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
28
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh Pemohon dan/atau kuasanya
sebelum
sidang
dimulai
dan
dinilai
kelayakannya
oleh
Majelis
Komisioner di dalam persidangan.
Pasal 31
Alasan
ketidakhadiran
diberitahukan
oleh
Termohon
dan/atau
kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis
Komisioner di dalam persidangan.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
29
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
30
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
31
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
32
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
33
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
34
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5
35
LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI
Jl. .......
Nomor:
(diisi oleh petugas)
Telp:
Website/email:
FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
A. IDENTITAS PEMOHON
Nama:
Alamat Lengkap
Jalan:
Kecamatan:
Propinsi:
Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum
Kabupaten/Kota:
Kode Pos:
(lingkari salah satu)
Tempat/Tanggal
Lahir:
Pekerjaan:
Nomor kontak:
Rumah:
Kantor:
Tanda Bukti Identitas:
Agama:
Kewargangeraan:
HP:
No. Identitas:
Email:
KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian
(lingkari salah satu)
B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada)
Nama:
Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum
Alamat Lengkap
Jalan:
Kecamatan:
Propinsi:
Kabupaten/Kota:
Kode Pos:
(lingkari salah satu)
C. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI
Nama Badan Publik:
Unit Kerja:
Informasi yang Dimohon:
..........................................................
.........................................................
2. ..........................................................
..........................................................
3. ..........................................................
..........................................................
Jawaban atas Permohonan Informasi:
Alamat:
Tanggal
Permohonan:
Pejabat/Petugas
Menerima:
yang
(Nama dan Jabatan)
1.
Tanggal
Jawaban:
Pejabat yang Menandatangani
Jawaban:
(Nama dan Jabatan)
Alasan Keberatan:
Tanggal
Keberatan:
Pejabat/Petugas
Menerima:
yang
(Nama dan Jabatan)
Tanggapan atas Keberatan:
Tanggal
Tanggapan:
Pejabat yang Menandatangani
Tanggapan:
(Nama dan Jabatan)
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi: (berikan tanda “√” terhadap pilihan yang
sesuai)
Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana
dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 UU KIP.
Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
36
Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.
Pengenaan biaya yang tidak wajar.
Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP.
Tuntutan Pemohon:
D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN(berikan tanda “√” jika ada)
Salinan Identitas
Tanda
Bukti
Pengajuan Tanda Bukti Pengajuan Keberatan
Permohonan
KTP/SIM/Paspor/
Akta Pendirian
Surat
permohonan/formulir
permohonan
yang
disediakan
Badan
Publik/tanda terima
Surat
pengajuan
keberatan/formulir keberatan
yang
disediakan
Badan
Publik/tanda terima
Surat Kuasa
Pemberitahuan tertulis
Tanggapan Atasan PPID atas
keberatan
Jawaban
PPID
terhadap Permohonan
Informasi
Dokumen Pendukung Lainnya
1.
2.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Pernyataan Pemohon
1.
2.
3.
Dengan ini saya menyatakan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Komisi
Informasi ............................................................... tidak sedang diproses atau belum
pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh
lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
...............................................................
Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, maka Komisi Informasi ............................................................... berhak untuk
menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh
proses penyelesaian sengketa informasi ini.
Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa
pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.
[Tanggal Pengajuan Permohonan]
[Tanggal Terima]
Pemohon
Komisi Informasi ............
[Nama dan Jabatan Staf Bagian Permohonan PSI]
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDUL RAHMAN MA’MUN
37
LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
BUKU REGISTER PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
Nomor
Register
Tanggal
Permohonan
Nama
Pemohon
Alamat
Pemohon
Pekerjaan
Pemohon
Nama
Termohon
Alamat
Termohon
Informasi yang Dimohon
Alasan
Permohonan
Penyelesaian
Sengketa
Keterangan:
Nomor Register
:
Tanggal Permohonan
Nama Pemohon
:
:
Alamat Pemohon
:
Pekerjaan Pemohon
Nama Termohon
:
:
Alamat Termohon
Informasi yang Dimohon
:
:
Alasan Permohonan
:
Diisi dengan kode nomor urut 3 digit/bulan dengan angka romawi/KIP (Pusat/Provinsi/Kabupaten)-PS/tahun.
Contoh: 001/I/KIP-PS/2013.
Diisi dengan tanggal permohonan diterima.
Diisi dengan nama Pemohon sesuai kartu identitas. Apabila Pemohon diwakili kuasa, yang dituliskan tetap nama
Pemohon, bukan nama kuasanya.
Diisi dengan alamat lengkap Pemohon sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian
sengketa.
Diisi dengan pekerjaan Pemohon sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa.
Diisi dengan nama Badan Publik yang menjadi Termohon, beserta unit kerjanya jika permohonan informasi kepada
unit kerja.
Diisi dengan alamat Termohon sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa.
Diisi dengan lengkap informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan atau
surat permohonan penyelesaian sengketa.
Diisi sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa.
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDUL RAHMAN MA’MUN
38
LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI
Jl. .......
Telp:
Website/email:
Nomor*
Hal
Lampiran
: ___________________________
: Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen
:-
Kepada Yth.
..............................................................
Di tempat
Komisi Informasi ............................ telah
permohonan penyelesaian sengketa informasi:
Nama Pemohon
Alamat
Nama Termohon
Tanggal Permohonan
Informasi yang Dimohon
:
:
:
:
:
membaca
berkas
………………………………………………….
.............................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………....
Dengan ini menyatakan bahwa dokumen permohonan tersebut
belum lengkap, yaitu berupa: (beri tanda “√” di kolom yang sesuai)
1.
2.
3.
4.
Salinan identitas; KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian.
Salinan formulir permohonan, tanda terima atau tanda
pemberian/pengajuan permohonan informasi.
Salinan surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon
oleh atasan PPID/surat pengajuan keberatan/tanda
pemberian/pengajuan/tanda pengiriman atau tanda terima
keberatan.
Salinan surat kuasa (jika Pemohon diwakili oleh Kuasa).
Pemohon diharapkan melengkapi persyaratan di atas paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan ini diterima oleh
Pemohon.
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Pemohon belum
melengkapi dokumen identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu) dan/atau angka 4 (empat), maka permohonan tidak akan
diregister.
39
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Pemohon belum
melengkapi dokumen bukti pengajuan permohonan dan keberatan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dengan
alasan bahwa permohonan informasi atau permohonan keberatan tidak
dilayani oleh Badan Publik sebagaimana mestinya, maka permohonan
akan tetap diregister dan putusan untuk menerima atau menolak
permohonan akan dilakukan di dalam sidang ajudikasi.
.....................,................ 201...
Panitera Pengganti
...................................
*Nomor
: Diisi dengan kode nomor urut 3 digit/bulan dengan
angka
romawi/KIP
(Pusat/Provinsi/Kabupaten)SPKD/tahun. Contoh: 001/I/KIP-SPKD/2013.
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDUL RAHMAN MA’MUN
40
LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI ...................
AKTA REGISTRASI SENGKETA
(nomor)/REG-PSI/(bulan)/tahun
Pada hari ini, ______ tanggal __________ bulan _________ tahun
__________ pukul __________, telah dicatat dalam Buku Registrasi
Sengketa
Informasi
perihal
Permohonan
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik dengan:
Nomor: __________________
yang diajukan oleh:
____________________________,
untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
disebut
sebagai
Pemohon,
terhadap
____________________________,
untuk
selanjutnya
Termohon.
Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah
permohonan tersebut setelah dicatat di dalam Buku Register Sengketa
Informasi. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan
hari sidang kepada Pemohon dan Termohon.
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Panitera,
.............................................
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDUL RAHMAN MA’MUN
41
LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
AKTA PEMBATALAN REGISTRASI
(nomor)/PREG-PSI/(bulan)/tahun
Pada hari ini, ______ tanggal __________ bulan _________ tahun
__________ pukul __________, Panitera Komisi Informasi ____________
melaksanakan
Penetapan
Komisi
Informasi
_____________
Nomor
_____________ untuk:
MEMBATALKAN REGISTRASI PERMOHONAN
Nomor: _____________________
perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan
oleh:
____________________________,
untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
disebut
sebagai
Pemohon,
terhadap
____________________________,
untuk
selanjutnya
Termohon.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
Pembatalan Registrasi terhadap Pencabutan Permohonan tersebut
mengakibatkan Permohonan yang dimaksud tidak dapat diajukan
kembali.
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Panitera,
.............................................
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDUL RAHMAN MA’MUN
42
Fly UP