...

Berikut Hasil Laporan Penganugerahan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Berikut Hasil Laporan Penganugerahan
KOMISI INFORMASI PUSAT
FO
RM
A
SI
P
Yang terhormat,
1. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga Negara,
4. Para Gubernur,
5. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural,
6. Para Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Provinsi,
7. Para Pimpinan BUMN,
8. Para Rektor,
9. Para Perwakilan Partai Politik Nasional,
10. Para Perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil,
dan seluruh undangan
U
JAKARTA, ISTANA NEGARA, 15 DESEMBER 2015
SA
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
TAHUN 2015
T
REPUBLIK INDONESIA
N
Assalamualaikum Wr,Wb
Selamat pagi dan Salam sejahtera
IS
II
Sebagai umat yang beragama, sudah seharusnya kita mengawali hari dengan
memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala Rahmad dan Perkenan-Nya
hingga kita dapat hadir di sini dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2015.
M
Bapak Jokowi dan seluruh undangan yang saya muliakan,
K
O
Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya selaku Ketua Komisi Informasi
Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Jokowi, karena pada tahun ini
Presiden RI berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Publik kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya
dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Sikap dan komitmen
keterbukaan tersebut sesungguhnya merupakan aksi nyata dari badan publik dalam
mewujudkan Revolusi Mental. Sikap atau Mental yang dulunya menganggap sebuah
informasi publik adalah rahasia, informasi publik adalah hanya untuk kalangan
terbatas haruslah direvolusi secara total. Proses-proses pengambilan keputusan atau
A
Bapak Jokowi dan para undangan yang terhormat,
SI
P
U
SA
T
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup publik hukumnya wajib untuk diketahui
oleh masyarakat. Negara telah menjamin hal ini melalui UU KIP. Namun demikian,
perlu ditegaskan disini bahwa dengan adanya jaminan ini bukan berarti bahwa
kemudian masyarakat merasa bebas untuk memaksa mengetahui seluruh informasiinformasi. Tentu ada pengecualian terhadap akses informasi yang dikategorikan
tertutup. Demikian pula untuk Badan-badan publik tidak perlu alergi dengan adanya
UU KIP ini. Jangan dijadikan UU KIP sebagai beban, tapi justru jadikan UU KIP sebagai
tameng dari kekritisan masyarakat yang semakin cerdas. Ada hak dan kewajiban bagi
masyarakat dan bagi badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Bila
mental keterbukaan ini telah menjadi sikap dan budaya Indonesia, tidak ada rasa
saling curiga antar komponen bangsa, insyaaallah pemerintahan yang bersih akan
terwujud. Karena sesungguhnya dengan mental keterbukaan informasi adalah
langkah dini mencegah korupsi.
IS
II
N
FO
RM
Dalam acara ini telah hadir para pimpinan badan publik yang telah berkomitmen
dalam melaksanakan keterbukaan informasi, oleh karenanya ijinkan kami
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
komitmennya. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi dan peran aktif
dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan informasi pada
badan publik masing-masing melalui metode penilaian mandiri. Dengan metode ini,
badan publik akan mengetahui indikator-indikator keterbukaan informasi dan
kemudian memiliki refleksi diri terhadap tingkat keterbukaan informasi setelah
dilakukannya penilaian mandiri. Dengan diketahuinya indikator keterbukaan
informasi yang tertuang dalam instrumen penilaian mandiri yang telah disusun oleh
Komisi Informasi Pusat, maka kedepannya diharapkan masing-masing badan publik
akan dapat terus memperbaiki dan meningkatkan tingkat keterbukaan informasi di
badan publiknya.
M
Bapak Jokowi dan para undangan yang berbahagia,
K
O
Sebelum saya melaporkan penyelenggaraan kegiatan ini, mohon perkenan untuk
secara singkat menyampaikan keberadaan Komisi Informasi yang merupakan lembaga
mandiri sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Komisi Informasi adalah
pengawal keterbukaan informasi di Indonesia, yang memiliki tugas utama
menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan badan publik terkait dengan
informasi publik. Dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini lebih kurang 5000 kasus
sengketa informasi publik telah diregister oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia.
Dengan prosentase lebih dari 70% telah memiliki Putusan yang incraach dan
mayoritas diselesaikan melalui Mediasi. Disamping menyelesaikan sengketa informasi
U
SA
T
publik, tugas lainnya adalah menjalankan UU KIP itu sendiri yakni termasuk
mewujudkan Masyarakat Informasi di Indonesia. Bukanlah suatu tugas yang mudah
karena keterbukaan informasi adalah mencakup mental, mindset, sikap dan budaya
yang memerlukan komitmen, konsistensi, koordinasi, kolaborasi dan komunikasi
untuk mewujudkannya. Sebagai lembaga pengemban UU KIP, Komisi Informasi di
Indonesia sungguh merupakan perangkat yang strategis untuk mewujudkan Nawacita
di Indonesia. Oleh karenanya pada kesempatan berharga ini, mohon Bapak Jokowi
dapat memberikan arahan dan dukungan agar Komisi Informasi dapat menjadi
lembaga yang lebih mandiri dalam menjalankan amanah UU, serta mampu
meningkatkan perannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
M
IS
II
N
FO
RM
A
SI
P
Hal penting yang ingin kami laporkan ke Bapak Jokowi adalah tentang kewajiban
seluruh provinsi di Indonesia untuk memiliki Komisi Informasi sebagaimana mandat
UU. Bahwa sejak lahirnya UU KIP tahun 2008, hingga saat ini telah terbentuk 28 Komisi
Informasi Provinsi. Meskipun UU telah memerintahkan bahwa seluruh provinsi di
Indonesia wajib memiliki Komisi Informasi, namun kenyataannya hingga saat ini masih
ada 6 provinsi yang belum berkomitmen untuk menjalankan amanah UU KIP. Upaya
Komisi Informasi Pusat untuk mendorong segera terbentuknya Komisi Informasi di
keenam provinsi dimaksud adalah dengan melakukan audiensi dan diskusi dengan
Kepala Daerah dan DPRD setempat, menggelar forum-forum diskusi dengan koalisi
masyarakat sipil setempat. Namun demikian kunci utamanya adalah komitmen para
kepala daerah. Kami berharap dengan berkenannya Presiden RI menyampaikan
anugerah keterbukaan informasi publik di Istana Negara saat ini dapat menjadi
pendorong bagi provinsi-provinsi yang belum berkomitmen terhadap keterbukaaan
informasi untuk segera membentuk Komisi Informasi. Hal ini juga menambah rasa
optimis bagi kami pengawal keterbukaan informasi karena telah membuktikan bahwa
Presiden RI, Bapak Jokowi memiliki komitmen yang tinggi terhadap keterbukaan
informasi. Jika diperkenankan kami akan menyebutkan keenam provinsi tersebut
adalah Provinsi NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku Utara
dan Kalimantan Utara.
K
O
Bapak Jokowi dan para undangan yang kami hormati,
Selanjutnya, kami akan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan
“Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015” sebagai berikut :
A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi merupakan
lembaga mandiri yang juga bertugas memberikan laporan mengenai pelaksanaan
tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setahun sekali atau
sewaktu-waktu bila diminta (Pasal 26 Angka 2 huruf c UU KIP). Oleh karena itu,
setiap tahun Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi (monev)
pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP).
SA
T
Tahun ini adalah untuk ke lima kalinya Komisi Informasi Pusat melakukan
pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan
implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan suatu metode yang telah
dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur.
U
B. Maksud dan Tujuan
A
SI
P
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari
Badan Publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi
publik ke masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen
pemeringkatan Badan Publik.
RM
C. Ruang Lingkup
IS
II
N
FO
Pada tahun ini, sesuai dengan definisi Badan Publik yang tertuang dalam pasal 1
angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, maka pada tahun ini sejumlah 386 Badan
Publik menjadi ruang lingkup kegiatan ini, yang dikategorikan atas :
1) Kementerian,
2) Pemerintah Provinsi,
3) Lembaga Negara,
4) Lembaga Non Struktural,
5) BUMN,
6) Perguruan Tinggi Negeri, dan
7) Partai Politik Nasional
K
O
M
D. Metodologi
Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini menggunakan
metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionaire)
ke seluruh Badan Publik, yang kemudian dari hasil penilaian yang dilakukan oleh
Badan Publik itu sendiri dilakukan verifikasi dan visitasi setelah dilakukan
pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di
website Badan Publik dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat
pengembalian kuesioner.
Penggunaan metode self-assessment ini dipilih oleh KI Pusat atas dasar
pertimbangan sebagai mekanisme atau cara untuk mendorong perbaikan Badan
Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan
harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya
pemahaman dalam mengelola informasi publik.
RM
A
SI
P
U
SA
T
Kuesioner yang telah dikirim ke Badan Publik terdiri atas pertanyaan-pertanyaan
untuk dapat dilakukan penilaian secara mandiri, dengan bobot penilaian per
indikator sebagai berikut :
1) Indikator Mengumumkan Informasi Publik, bobot nilai 25 %
2) Indikator Menyediakan Informasi Publik, bobot nilai 20 %
3) Indikator Pelayanan Informasi Publik, bobot nilai 25 %
4) Indikator Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik, bobot nilai
30 %
Pada tahun ini penilaian lebih ditekankan pada indikator pengelolaan dan
pendokumentasian informasi publik mengingat pelaksanaan UU KIP telah
berjalan 5 tahun. Dengan melaksanakan indikator ini diharapkan Badan Publik
akan dapat memulai pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang
telah diumumkan dan disediakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian implementasi UU KIP tidak hanya sekedar sebagai formalitas semata,
namun benar-benar dapat menjadi andalan mewujudkan keterbukaan informasi
yang selaras dengan nawa cita.
II
N
FO
E. Tahapan Pemeringkatan
Kegiatan ini secara keseluruhan memiliki 4 tahap. Pelaksanaan dimulai bulan
Oktober 2015 s/d Desember 2015. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi
Informasi Pusat yang terdiri dari Komisoner KI Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli
dan Asisten Ahli serta Administratif sebanyak 18 orang.
K
O
M
IS
1. Tahap Pengiriman Kuesioner
 Kuesioner yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Publik telah dikirimkan
pada tanggal 21 Oktober 2015.
 Proses pengembalian kuesioner ke Tim Penilai Komisi Informasi Pusat
ditutup pada tanggal 23 Nopember 2015, dengan rekapitulasi
pengembalian sejumlah 47 % terinci sebagai berikut :
No
Kategori
Badan Publik
Kirim
Kembali
1
Kementerian
34
29
2
Pemerintah Provinsi
34
15
3
Lembaga Negara
42
25
79
28
5
BUMN
120
51
6
Perguruan Tinggi Negeri
65
27
7
Partai Politik Nasional
12
5
386
180
Jumlah
47%
T
Lembaga Non Struktural
SA
4
SI
P
U
2. Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung
Verifikasi terhadap kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik dilakukan
penilaian oleh Tim Penilai Komisi Informasi Pusat melalui media situs/portal
dan softfile data dukung yang dilampirkan oleh Badan Publik. Verifikasi
situs/portal ditekankan untuk melihat informasi berkala yang diatur pada Pasal
9 UU KIP.
FO
RM
A
3. Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)
VLA dilakukan oleh Tim Penilai KI Pusat dengan mengirimkan permintaan data
dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner yang telah diisi
oleh Badan Publik. VLA dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada 20
Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Badan
Publik.
II
N
4. Tahap Visitasi Badan Publik
Tahap ini dilakukan terhadap 10 Badan Publik dengan nilai tertinggi per
kategori. Visitasi ditekankan untuk menilai informasi setiap saat, pelayanan
informasi publik serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik
yang dilakukan pada awal bulan Desember 2015.
K
O
M
IS
F. Tingkat Partisipasi kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik dengan
menggunakan instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri dimulai sejak tahun 2013.
Pada kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan secara umum tingkat partisipasi
Badan Publik yang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan keterbukaan
informasi publik.
a. Tingkat partisipasi : dari tahun 2013 hingga tahun 2015, dengan
didasarkan pada jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner, badan
publik yang berpartisipasi dalam kegiatan ini cenderung meningkat yakni
pada tahun 2013 sebesar 38%, tahun 2014 sebesar 40% dan pada tahun
2015 sebesar 47%. Hal ini dapat dijadikan indikasi yang baik bahwa
semakin banyak Badan Publik di Indonesia yang melaksanakan UU KIP.
SI
P
U
SA
T
b. Partisipan : dari tahun 2013 hingga tahun 2015, makin diperluas untuk
pengkategorian Badan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih
memberikan keobyektifan penilaian. Tahun 2013 dikategorikan menjadi 4
yakni Badan Publik Pemerintahan/Kementerian, Badan Publik BUMN,
Badan Publik Pemerintah Provinsi dan Badan Publik Partai Nasional. Pada
tahun 2014 dikembangkan menjadi 6 kategori yakni dengan memisahkan
kategori Kementerian dengan Lembaga Negara dan Lembaga Non
Struktural dan mulai dilakukan pemeringkatan untuk kategori badan publik
Perguruan Tinggi Negeri. Tahun 2015 dengan memperhatikan saran dan
masukan dari badan publik, kategori Lembaga Negara dipisahkan dengan
Lembaga Non Struktural, sehingga pada tahun 2015 menjadi 7 kategori.
K
O
M
IS
II
N
FO
RM
A
Dari data pengembalian kuesioner sebagai tolok ukur tingkat partisipan per
kategori badan publik dalam kurun 3 tahun adalah sebagai berikut :
 Kementerian: jumlah pengiriman kuesioner di 34 Kementerian, tiap
tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sejumlah 36 %,
tahun 2014 71 % dan tahun 2015 sejumlah 85 % memberikan respon
untuk melakukan penilaian mandiri keterbukaan informasi di badan
publiknya;
 Untuk Pemerintah Provinsi: pengiriman kuesioner di 34 provinsi, tahun
2013 sejumlah 35% turut berpartisipasi, tahun 2014 meningkat
menjadi 59 %, namun di tahun 2015 ada penurunan menjadi sejumlah
44%.
 Untuk Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural: jumlah badan
publik yang mengembalikan kuesioner relatif tetap yakni sejumlah 41%
dari 120 kuesioner yang dikirimkan;
 Kategori Badan Publik BUMN: yang berpartisipasi dalam kegiatan ini
juga relatif tetap yakni sejumlah 40% dari 120 kuesioner yang
dikirimkan;
 Sementara untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri yang dimulai tahun
2014, dari sejumlah 65 PTN yang dikirimi kuesioner, sejumlah 26% turut
berpartisipasi, dan tahun 2015 meningkat menjadi 40 %
 Dan untuk kategori Partai Politik Nasional, KI Pusat mengirimkan
kuesioner ke 12 partai politik nasional, dan memberikan apresiasi
kepada partai politik nasional yang mengembalikan kuesioner sebagai
bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi yakni pada tahun
2013 sejumlah 1 parpol, tahun 2014 sejumlah 4 parpol, tahun 2015
sejumlah 5 parpol walaupun tidak semua kuesioner yang dikembalikan
dapat dilakukan penilaian karena tidak dapat diverifikasi.
G. Hasil Pemeringkatan :
A
SI
P
U
SA
T
a. Daftar Nominasi Badan Publik (urutan berdasar abjad)
1. Kategori BP Kementerian :
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian Keuangan
 Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi
 Kementerian Perhubungan
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Pertanian
 Kementerian Sekretariat Negara
II
N
FO
RM
2. Kategori BP Lembaga Negara :
 Arsip Nasional RI
 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 Badan Pemeriksa Keuangan
 Badan Tenaga Nuklir
 Bank Indonesia
 Kejaksaaan Agung
 Komisi Yudisial
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
K
O
M
IS
3. Kategori BP Lembaga Non Struktural :
 Badan Pengawas Pemilu
 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
 Dewan Jaminan Sosial Nasional
 Dewan Ketahanan Nasional
 Dewan Pertimbangan Presiden
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 Komisi Pemberantasan Korupsi
 Komisi Pemilihan Umum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
4. Kategori BP Pemerintah Provinsi :
SA
T
Aceh
Banten
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Nusa Tenggara Barat
Sumatera Selatan
FO
RM
A
SI
P
5. Kategori BP BUMN :
 PT Adhi Karya
 PT Bank Tabungan Negara (BTN)
 PT Bio Farma
 PT INTI
 PT Jasa Raharja
 PT Kereta Api Indonesia (KAI)
 PT Pelindo 3
 PT Perhutani
 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
 PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN)
U










K
O
M
IS
II
N
6. Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri :
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 Universitas Bengkulu
 Universitas Brawijaya
 Universitas Gadjah Mada
 Universitas Indonesia
 Universitas Jambi
 Universitas Lambung Mangkurat
 Universitas Padjajaran
 Universitas Sumatera Utara
 UIN Sunan Gunung Jati
b. Urutan Peringkat Badan Publik :
T
Dengan Skala Nilai Keterbukaan Informasi = 0 - 100, semakin besar nilai yang
diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun
2008 semakin tinggi.
Secara umum dapat kami laporkan bahwa dari hasil penilaian self
assessment, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi
Badan Publik per kategori adalah :
A
SI
P
U
SA
1. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 45,285
2. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara : 48,976
3. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural :
22,096
4. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi :
49,946
5. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 35,944
6. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri:
22,000
RM
Hal ini menjadi parameter bahwa rata-rata tingkat Keterbukaan Informasi
Badan Publik masih harus terus ditingkatkan, yakni belum mencapai nilai
setengah dari kewajiban Badan Publik sesuai dengan yang diamanatkan UU.
FO
Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 per
kategori adalah :
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
UIN. Sunan Gunung Jati
Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Univ. Bengkulu
Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Univ. Lambung Mangkurat
Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Univ. Jambi
Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Univ. Sumatera Utara
Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Universitas Indonesia
Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Univ. Padjajaran
Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
II
a.
N
1. Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri :
IS
b.
K
O
M
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
31,039
32,833
33,875
36,597
41,236
45,560
62,796
62,986
77,653
Univ. Gadjah Mada
Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Univ. Brawijaya
j.
87,861
2. Kategori BP BUMN :
c.
43,026
47,304
SI
P
d.
T
b.
38,477
SA
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
PT Adhi Karya
Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Bank Tabungan Negara (BTN)
Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Pelindo III
Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Jasa Raharja
Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
PT INTI
Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Perhutani
Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
PT Kereta Api Indonesia (KAI)
Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
PT Bio Farma
Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
PT Taspen
U
a.
e.
A
f.
RM
g.
h.
FO
i.
N
j.
47,735
54,054
54,237
57,584
82,010
84,838
96,500
3. Kategori BP Lembaga Non Struktural
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Komnas HAM
Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Badan Pengawas Pemilu
Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Dewan Pertimbangan Presiden
Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Dewan Ketahanan Nasional
Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
II
a.
IS
b.
K
O
M
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
27,746
29,804
35,924
50,967
53,320
64,843
65,621
66,850
67,117
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
j.
86,750
4. Kategori BP Lembaga Negara
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kejaksaaan Agung
Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Bank Indonesia
Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Komisi Yudisial
Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Lembaga Antariksa dan Penerbangan Indonesia (LAPAN)
Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN)
Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Arsip Nasional RI (ANRI)
70,390
SA
b.
68,327
T
a.
74,981
U
c.
SI
P
d.
e.
A
f.
RM
g.
h.
FO
i.
83,223
83,382
83,779
85,556
95,511
98,056
II
N
j.
80,667
5. Kategori BP Pemerintah Provinsi :
IS
a.
K
O
M
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Daerah Istimewa Yogyakarta
Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Sumatera Selatan
Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Banten
Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kalimantan Barat
Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Jawa Barat
Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Jawa Tengah
Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Nusa Tenggara Barat
Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
61,206
70,397
71,172
71,623
72,994
74,861
80,417
81,188
Kalimantan Timur
Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Jawa Timur
Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Aceh
i.
j.
88,639
94,111
77,747
79,136
U
b.
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Sekretariat Negara
Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian PAN & RB
Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Pertanian
Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Kesehatan
Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Perhubungan
Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Perindustrian
Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
Kementerian Keuangan
SA
a.
T
6. Kategori BP Kementerian :
SI
P
c.
d.
A
e.
RM
f.
g.
FO
h.
i.
87,417
87,542
89,778
91,445
92,153
94,611
99,722
II
N
j.
84,550
K
O
M
IS
7. Kategori Partai Politik Nasional:
Pada kategori ini tidak dilakukan pemeringkatan karena kesemuanya
tidak mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Namun
demikian, Komisi Informasi Pusat memberikan Penghargaan atas
komitmennya dalam Keterbukaan Informasi Publik, kepada :
Partai Gerindra
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
Pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada
seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap
keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, kerjasama yang telah terjalin baik
selama ini akan dapat lebih ditingkatkan.
T
Demikian laporan kami dan mohon kepada Presiden RI, Bapak Jokowi untuk berkenan
memberikan Penghargaan kepada Badan Publik atas upayanya mengimplementasikan
Keterbukaan Informasi Publik.
K
O
M
IS
II
N
FO
RM
A
SI
P
U
SA
Wassalammualaikum, Wr, Wb
Fly UP