...

PEDUM (PEDOMAN UMUM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

PEDUM (PEDOMAN UMUM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEDUM (PEDOMAN UMUM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
I. PENDAHULUAN.
A.
LATAR BELAKANG
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan
rakyat
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan
negara
yang
baik.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong
Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. UU ini telah memberikan
landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.
Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan
melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan
cara sederhana.
Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas
tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya Standar
Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat
berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara
nyata terpenuhi.
B LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5071);
4. Peraturan Pemerintah No . 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi
-1-
6. Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E)
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa
Timur.
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik.
10. Surat
Keputusan
Komisi
Informasi
(KI)
Tahun
2013
tentang
Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud :
Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup,
wewenang
tanggung jawab dan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan informasi
tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
2. Tujuan :
- Mendorong terwujudnya implementai UU KIP secara efektif dan hak-hak publik
terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi ;
- Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan
Informasi Publik;
- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi/Lembaga
Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
II. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon
Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk
membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
III. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
-2-
3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak
Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender
dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masingmasing pihak.
IV. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam
kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
V. STANDART OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan
fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu
sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh
pemberi dan penerima pelayanan informasi.
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, meliputi :
1.
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan back
Office yang baik :
a. Front Office meliputi
:
> Desk Layanan Langsung
> Desk Layanan Via Media.
b. Back Office, meliputi :
> Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
> Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
> Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi .
-3-
2.
DESK INFORMASI PUBLIK
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi
publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik
melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan
telepon/fax, email dan website (online).
3.
WAKTU PELAYANAN INFORMASI
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu
pemberian Pelayanan Informasi Publik. di PPID Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari
kerja Senin sampai dengan Jumat.
4.
Senin - Kamis
: 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
: 12.00 - 13.00 WIB
Jumat
: 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
: 11.00 - 13.00 WIB
MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi
publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan
layanan melalui media cetak dan elektronik (website) :
a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan
wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan
informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi,
bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian yang dikeluarkan
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan Ham), surat
keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/setempat, surat
keterangan domisili, serta AD /ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan
permintaan informasi harus jelas penggunaannya / logis serta materi atau
informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan
berlaku
mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada
pemohon informasi publik, setelah persayaratan permohonan dilengkapi atau
dinyatakan lengkap
-4-
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir
permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi
publik.
4. Petugas
menyerahkan
informasi
sesuai
dengan
yang
diminta
oleh
pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori
dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara
penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik .
6. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk
tersebut.
b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang
tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur dan media cetak yang tersedia.
5.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan
setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima
permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan
pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya
atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi
publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan
informasi publik.
d. Jika permohonan informasi diterima,
maka dalam
surat
pemberitahuan juga
dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi , dalam bentuk hard copy
atau data tertulis.
Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi
tanggungjawab atau beban pemohon informasi . Bila permintaan informasi ditolak, maka
dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
6.
BIAYA/TARIF
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis
(tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi
publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik
(PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.
-5-
7.
KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional
Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk
layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan
mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan
publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam
melaksanakan tugas pelayanan informasi.
8.
LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan
harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik
setiap hari membuat laporan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik
disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi (Badan
Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik
untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur setiap bulan
melaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selaku
atasan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Laporan tersebut
memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut
dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai
dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan
pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan.
9.
KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17;
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.
-6-
KEDUDUKAN PPID
VI.
Kedudukan dan Penunjukan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika
a.
PPID Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur.
b.
PPID Dinas Komunikasi dan Informatika
ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
c.
Ketua PPID Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sekretaris Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Timur
VII.
TUGAS DAN FUNGSI
Tugas dan Fungsi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
T u g a s:
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja
Fungsi:
1) Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya .
2) Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang
diperoleh di satuan kerjanya;
3) Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori
dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat
yang berwenang;
4) Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5) Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6) Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
publik serta dokumentasi.
VIII
MEKANISME PENGUMPULANPENGKLASIFIKASIANPENDOKUMENTASIAN DAN
PELAYANAN INFORMASI
A.
PENGUMPULAN INFORMASI
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap bidang di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan pengumpulan informasi
adalah :
1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah,
sedang dan yang akan dilaksanakan oleh bidang
2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan
tugas pokok dan fungsi masing masing bidang.
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis
maupun dinamis.
-7-
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidangnya, sedangkan arsip statis
dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
bidang yang bersangkutan.
5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut :
a. Mengenali tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang;
b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi, meliputi :
a. Organisasi/Kelembagaan;
b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
d. Program dan Kegiatan;
e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan
kegiatan;
f.
Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
i.
Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
j.
Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
B. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI
Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi
yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.
1. Informasi yang bersifat publik
Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
kegiatan masing-masing bidang, meliputi:
a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, meliputi:
1)
Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan,
kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
2)
Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran,
laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan
sebagainya.
4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
5) Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.
-8-
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung
meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan
limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
3) Informasi mengenai
kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor
nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk
kepentingan umum.
5) Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak
c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur; tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.
2) Hasil keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan
latar belakang pertimbangannya;
3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat
dan/atau dibaca di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dan/atau
dibaca di tempat;
5) Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan pihak
ketiga;
6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7) Prosedur kerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi Yang Dikecualikan
Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
b.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang
dikecualikan:
1)
Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benarbenar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.
-9-
2)
Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi
tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.
3)
Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan
ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm
test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila
informasi tersebut dibuka.
d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif,
maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan
publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus
ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang
implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan.
Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana
f.
dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh masingmasing bidang yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan
administrasi.
g.
Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat
pimpinan.
C. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan
dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh masing-masing bidang di Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk membantu PPID melayani
permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang
berlaku di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi :
1. Deskripsi Informasi:
Setiap bidang membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
2.
Verifikasi Informasi:
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
3.
Otentikasi Informasi:
Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap
bidang.
4.
Kodefikasi Informasi:
Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan
kodefikasi.
- 10 -
5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.
D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:
1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
- PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan
ditolak;
- PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat
permohonan diterima PPID;
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh seluruh peserta rapat;
- Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon
informasi publik secara tertulis:
-
PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau
pengguna informasi;
-
PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat
permohonan diterima PPID;
-
Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh seluruh peserta rapat;
-
Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
3. Penyelesaian sengketa informasi
Sengketa informasi publik yang diselesaikan oleh Komisi Informasi diajukan berdasar
Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diatur dalam UU KIP
setelah sebelumnya Pemohon infromasi mengajukan permohonan informasi dan
keberatan kepada Atasan PPID di Badan Publik, dengan kata lain sengketa ini dapat
lahir karena respon badan publik terhadap Pemohon Informasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 35 ayat 1 UU KIP diantaranya :
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau penyampaian informasi yang
melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 11 -
4. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi
a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
b.PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan
PPID;
c.Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka
PPID Provinsi melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa
informasi.
Pedoman Umum
ini berlaku sebagai Pedoman
PPID
Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur dalam melaksananakan tugas dan fungsinya.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR
selaku
Atasan PPID Kominfo Prov.Jatim
ttd
Ir. EDDY SANTOSO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580927 198701 1 002
Tembusan :
Yth. 1. Bpk Gubernur Jawa Timur
- 12 -
Fly UP