...

Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2008

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2008
www.legalitas.org
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 54, 2008
BAPETEN. Pemanfaatan. Pengion. Nuklir.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4839)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2008
g
r
o
.
s
PERIZINAN PEMANFAATAN
a
litDAN BAHAN NUKLIR
a
SUMBER RADIASI PENGION
leg
.
w TUHAN YANG MAHA ESA
DENGAN RAHMAT
w
w
TENTANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan
bahan nuklir diperlukan persyaratan dan tata cara perizinan
yang lebih ketat, transparan, jelas, tegas, dan adil dengan
mempertimbangkan risiko bahaya radiasi, dan keamanan
sumber radioaktif dan bahan nuklir, yang mampu menjamin
keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan
terhadap lingkungan hidup;
b. bahwa ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagai pelaksanaan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran sudah tidak sesuai
lagi
dengan
kebutuhan hukum masyarakat, standar internasional yang
berlaku, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan
nuklir, sehingga perlu diganti;
www.legalitas.org
2008, No. 54
2
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion dan Bahan Nuklir;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN
PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN
BAHAN NUKLIR.
BAB I
r
o
.
s
g
KETENTUAN iUMUM
ta
l
a
Pasal
leg 1
.
Dalam Peraturan w
Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
w
w adalah kegiatan yang berkaitan dengan
1. Pemanfaatan
tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan,
penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan,
penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan,
dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2.
Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang
dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk
tenaga yang berasal dari Sumber Radiasi Pengion.
3.
Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus
dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi
pengion.
4.
Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat
yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang
terikat kuat.
5.
Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan
reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah
www.legalitas.org
3
menjadi bahan yang
pembelahan berantai.
2008, No. 54
dapat
menghasilkan
reaksi
6.
Seifgard adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk
memastikan bahwa tujuan Pemanfaatan Bahan Nuklir
hanya untuk maksud damai.
7.
Program Proteksi Radiasi adalah tindakan sistematis dan
terencana untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat,
dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
8.
Penutupan
adalah proses penghentian
Pemanfaatan zat radioaktif secara permanen.
9.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya
disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas
melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan,
dan inspeksi
terhadap segala kegiatan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir.
rg
kegiatan
.o
10. Pemegang Izin adalahasorang atau badan yang telah
lit
menerima izin Pemanfaatan
Tenaga Nuklir dari
a
g
BAPETEN.
le
11.
.
w
Inspeksi adalah
w salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan
w
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang
dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk
memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan
ketenaganukliran.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:
a. persyaratan dan tata cara perizinan Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; dan
b. pengecualian dari kewajiban memiliki izin Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
BAB II
PENGELOMPOKAN PEMANFAATAN
SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR
Pasal 3
(1) Pemanfaatan
Sumber
Radiasi Pengion sebagaimana
www.legalitas.org
2008, No. 54
4
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan menjadi 3
(tiga) yang meliputi:
a. kelompok A;
b. kelompok B; dan
c. kelompok C.
(2) Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a dikelompokkan dalam kelompok A.
Pasal 4
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi
kegiatan:
a. ekspor zat radioaktif;
b. impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit
g
radiasi pengion untuk keperluan
or medik;
s.
c. impor zat radioaktif untuk
itakeperluan selain medik;
d.
e.
l
a
pengalihan zat radioaktif
dan/atau
eg
l
.
pengion untuk w
keperluan medik;
w
pengalihanw zat radioaktif dan/atau
pembangkit radiasi
pembangkit radiasi
pengion untuk keperluan selain medik;
f. produksi pembangkit radiasi pengion;
g. produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
h. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
1.
radiologi diagnostik dan intervensional;
2.
iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;
3.
iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;
4.
gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi;
5.
radiografi industri fasilitas terbuka;
6.
well logging;
7.
perunut;
8.
fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang
atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang;
9.
radioterapi;
www.legalitas.org
5
2008, No. 54
10. fasilitas kalibrasi;
11. radiografi industri fasilitas tertutup;
12. fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi
atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
13. iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif
terbungkus;
14. iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi
pengion;
15. iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
16. kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan
17. kedokteran nuklir terapi.
i. produksi radioisotop; dan
j. pengelolaan limbah radioaktif.
Pasal 5
ta
r
o
.
s
g
li sebagaimana dimaksud dalam
Pengelolaan limbah radioaktif
a
g secara:
Pasal 4 huruf j dilaksanakan
.l e
w Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
a. nonkomersial
woleh
w
b. komersial oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi,
dan/atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau
ditunjuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Pasal 6
Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) meliputi kegiatan:
a. penelitian dan pengembangan;
b. penambangan bahan galian nuklir;
c. pembuatan;
d. produksi;
e. penyimpanan;
f. pengalihan;
g. impor dan ekspor; dan
h. penggunaan.
www.legalitas.org
2008, No. 54
6
Pasal 7
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi
kegiatan:
a. impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan
mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen;
yang
b. penyimpanan zat radioaktif; dan
c. penggunaan dalam:
1. kedokteran nuklir diagnostik in vitro;
2. fluoroskopi bagasi; dan
3. gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah
atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah.
Pasal 8
rg
Pemanfaatan Sumber Radiasi
.o Pengion kelompok C
s
sebagaimana dimaksud dalam
ta Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi
i
l
kegiatan:
ga
le
a. ekspor pembangkit
w. radiasi pengion;
w
w
b. impor pembangkit
radiasi pengion untuk keperluan medik;
c. impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain
medik; dan
d. penggunaan dalam:
1. zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan
pendidikan, penelitian dan pengembangan;
2. check-sources;
3. zat radioaktif untuk kalibrasi;
4. zat radioaktif untuk standardisasi; dan
5. detektor bahan peledak.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan
Kepala BAPETEN.
www.legalitas.org
7
2008, No. 54
BAB III
PERSYARATAN IZIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
(1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.
(2) Dalam hal tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,
kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dikecualikan.
Pasal 11
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
g
r
o
.
a. administratif;
s
a
lit
b. teknis; dan/atau
a
leg
.
c. khusus.
w
w
w Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Pasal 12
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a terdiri atas:
a. identitas pemohon izin;
b. akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
c. izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
d. lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan
Nuklir.
Pasal 13
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 berlaku untuk seluruh kelompok Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
www.legalitas.org
2008, No. 54
8
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis
Pasal 14
(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b terdiri atas:
a. prosedur operasi;
b. spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan
Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar
keselamatan radiasi;
c. perlengkapan proteksi radiasi
keamanan Sumber Radioaktif;
dan/atau
peralatan
d. program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau
program keamanan Sumber Radioaktif;
g
r
e. laporan verifikasi keselamatan
o
.
keamanan Sumber Radioaktif;
as
f.
radiasi
dan/atau
it
l
a
hasil pemeriksaan
g kesehatan pekerja radiasi yang
e
l
dilakukan oleh
. dokter yang memiliki kompetensi, yang
w
ditunjukwpemohon izin, dan disetujui oleh instansi yang
w di bidang ketenagakerjaaan; dan/atau
berwenang
g. data kualifikasi personil, yang meliputi:
1. petugas proteksi radiasi dan personil lain yang
memiliki kompetensi;
2. personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion;
dan/atau
3. petugas keamanan Sumber Radioaktif atau Bahan
Nuklir.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 15
(1) Seluruh persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) berlaku untuk Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir kelompok A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
www.legalitas.org
9
2008, No. 54
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan
huruf g angka 1 berlaku untuk Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion kelompok B sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf g angka 2 berlaku
untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Pasal 16
(1) Untuk Bahan Nuklir, selain memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku
persyaratan teknis lain yang meliputi:
a. sistem Seifgard;
g
b. sistem keamanan Bahan Nuklir;
or dan/atau
s.
c. pernyataan pemohon
taizin bahwa kegiatan ekspor dan
i
l
a dilakukan dengan mitra dari negara
impor Bahan Nuklir
g
yang:
.l e
w
w pihak pada Treaty on the Non Proliferation
1. menjadi
w
of Nuclear Weapons (Traktat Pencegahan
Penyebaran Senjata Nuklir); dan
2. mempunyai perjanjian Seifgard dengan International
Atomic Energy Agency (Badan Tenaga Atom
Internasional ).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Keempat
Persyaratan Khusus
Pasal 17
(1) Untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A
tertentu, selain memenuhi persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku
persyaratan khusus.
www.legalitas.org
2008, No. 54
10
(2) Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan
Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h angka 9 sampai dengan angka 17;
b. produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf i; dan
c. pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf j.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk kegiatan:
a. penentuan tapak;
b. konstruksi;
c. komisioning;
d. operasi; dan/atau
e. Penutupan.
w
ta
i
l
a
r
o
.
s
g
eg
l
.
wPasal 18
Persyaratan w
khusus penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, untuk kegiatan:
a. konstruksi, meliputi:
1. desain fasilitas yang sesuai dengan standar keselamatan
radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif; dan
2. dokumen uraian teknik tentang konstruksi.
b. operasi, meliputi:
1. Program Jaminan Mutu operasi; dan/atau
2. dokumen mengenai uraian teknik Sumber Radiasi
Pengion.
c. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi terakhir
fasilitas.
Pasal 19
Persyaratan khusus produksi radioisotop sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, untuk kegiatan:
www.legalitas.org
11
2008, No. 54
a. konstruksi, meliputi:
1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau
2. program konstruksi.
b. komisioning, meliputi:
1. program komisioning;
2. laporan pelaksanaan konstruksi;
3. laporan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup selama konstruksi;
dan
pemantauan
4. protokol pembuatan dan pengujian; dan/atau
5. Program Jaminan Mutu komisioning fasilitas produksi
radioisotop.
c. operasi, meliputi:
r
o
.
s
g
1. laporan pelaksanaan
ta pengelolaan dan
i
l
a komisioning;
lingkungan hidupgselama
pemantauan
le
.
2. Program Jaminan
Mutu operasi fasilitas produksi
w
radioisotop;
ww dan/atau
3. laporan pelaksanaan komisioning.
d. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi akhir
fasilitas.
Pasal 20
(1) Persyaratan khusus pengelolaan limbah radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c,
untuk kegiatan:
a. penentuan tapak, meliputi:
1. laporan evaluasi tapak;
2. data utama fasilitas; dan
3. rekaman pelaksanaan
evaluasi tapak.
Program Jaminan
Mutu
b. konstruksi, meliputi;
1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi
www.legalitas.org
2008, No. 54
12
yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup; dan
2. program konstruksi.
c. komisioning, meliputi:
1. laporan pelaksanaan konstruksi;
2. program komisioning; dan
3. Program Jaminan Mutu komisioning
pengelolaan limbah radioaktif.
fasilitas
d. operasi, meliputi:
1. laporan pelaksanaan komisioning;
2. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan selama komisioning;
g
r
3. Program Jaminan Mutu
operasi
fasilitas pengelolaan
o
.
limbah radioaktif;as
lit
a
4. kriteria bungkusan
limbah radioaktif yang dapat
g
diterima; .le
5.
w
w
rencana
w Penutupan pendahuluan;
6. bukti kerja sama dengan atau penunjukan oleh
Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan/atau
7. bukti jaminan finansial untuk Penutupan.
e. Penutupan, meliputi rencana Penutupan akhir.
(2) Bukti kerja sama dengan atau penunjukan oleh Badan
Tenaga Nuklir Nasional, dan bukti jaminan finansial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6 dan
angka 7 hanya berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara,
koperasi, dan/atau badan swasta yang bekerja sama dengan
atau ditunjuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian teknis dari persyaratan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan
Pasal 20 diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
www.legalitas.org
13
2008, No. 54
BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN
Bagian Kesatu
Permohonan dan Penerbitan Izin
Pasal 22
(1) Untuk memperoleh izin Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a sampai dengan huruf h angka 1 sampai dengan
angka 8, dan izin Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, pemohon harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
dengan melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
dan
g
r
.o dalam Pasal Pasal 15 ayat
b. teknis sebagaimana dimaksud
s
(1) dan Pasal 16 untuk
lita Bahan Nuklir.
a
(2) Setelah menerima
legdokumen permohonan izin sebagaimana
.
w ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
dimaksud pada
w
pernyataan
w tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 15
(limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen
persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
www.legalitas.org
2008, No. 54
14
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.
(9) Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling
lama 15 (limabelas) hari kerja
g terhitung sejak tanggal
r
dokumen perbaikan persyaratan
.o izin diterima oleh Kepala
s
BAPETEN.
i ta
l
a
(11) Jika hasil penilaian
g menunjukkan bahwa dokumen
e
l
.
perbaikan persyaratan
izin sebagaimana dimaksud pada
w
ayat (8)wwtelah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 23
(1) Untuk memperoleh izin Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen
persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
dan
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
www.legalitas.org
15
2008, No. 54
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 12
(duabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen
persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 5 (lima) hari kerja, menerbitkan izin.
g
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan
bahwa dokumen
r
o
. dimaksud pada ayat (5) tidak
persyaratan izin sebagaimana
s
a
memenuhi persyaratan,
lit Kepala BAPETEN menyampaikan
a
pemberitahuan kepada
g pemohon paling lama 5 (lima) hari
e
l
.
kerja terhitung
w sejak hasil penilaian diketahui.
w
(8) Pemohonw harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
paling lama 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.
(9) Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling
lama 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja, menerbitkan izin.
www.legalitas.org
2008, No. 54
16
Pasal 24
(1) Untuk memperoleh izin Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen
persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
dan
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
glengkap, Kepala BAPETEN
r
pada ayat (1) dinyatakan tidak
o
.
mengembalikan dokumen
astersebut kepada pemohon.
lit
a
(4) Jika dokumen permohonan
izin sebagaimana dimaksud
g
e
pada ayat (1) .ldinyatakan
lengkap, Kepala BAPETEN
w
melakukanw
penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
w
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen
persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 5 (lima) hari kerja, menerbitkan izin.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
www.legalitas.org
17
2008, No. 54
(9) Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 25
g
(1) Izin penggunaan dan/atau penelitian
dan pengembangan
r
o
Sumber Radiasi Pengions.sebagaimana dimaksud dalam
ta 9 sampai dengan angka 17
Pasal 4 huruf h angka
i
l
diterbitkan secaraebertahap,
meliputi izin:
ga
a. konstruksi;w
w
.l
w dan/atau
b. operasi;
c. Penutupan.
(2) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c hanya berlaku untuk penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan:
a. iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 15;
b. kedokteran nuklir diagnostik in vivo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 16; dan
c. kedokteran nuklir terapi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h angka 17.
(3) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
diajukan Pemegang Izin operasi jika:
a. Pemegang
Izin
tidak
berkehendak
memperpanjang izin operasi; atau
untuk
www.legalitas.org
2008, No. 54
18
b. Pemegang Izin bermaksud untuk menghentikan
kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan Sumber Radiasi Pengion.
Pasal 26
(1) Untuk memperoleh izin konstruksi fasilitas penggunaan
dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi
Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf a, pemohon harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan
dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
g
r
(2) Setelah menerima dokumenopermohonan
izin sebagaimana
.
s
dimaksud pada ayat (1),
a Kepala BAPETEN memberikan
t
i
l
pernyataan tentang akelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja lterhitung
sejak dokumen diterima.
eg
.
w permohonan izin sebagaimana dimaksud
(3) Jika dokumen
w
pada ayatw(1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 20
(duapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen
persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
www.legalitas.org
19
2008, No. 54
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(9) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling
lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(10) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada
g
r
ayat (8) telah memenuhi
.o persyaratan izin, Kepala
s
BAPETEN, dalam jangka
ta waktu paling lama 7 (tujuh) hari
i
l
a
kerja, menerbitkangizin.
.l e
Pasal
w
w
27
Kegiatan konstruksi
fasilitas penggunaan dan/atau penelitian
w
dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 harus mulai dilaksanakan Pemegang
Izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin
diterbitkan.
Pasal 28
(1) Pemohon mengajukan permohonan izin operasi fasilitas
penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan
Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b setelah kegiatan konstruksi
selesai dilaksanakan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
www.legalitas.org
2008, No. 54
20
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 25
(duapuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen permohonan izin dinyatakan
lengkap.
rg
.o
s
(7) Jika hasil penilaian amenunjukkan
bahwa dokumen
t
i
l
persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) telah
a
g
memenuhi persyaratan,
Kepala BAPETEN, dalam jangka
le
.
w hari kerja, menerbitkan izin.
waktu 7 (tujuh)
w
w penilaian menunjukkan bahwa dokumen
(8) Jika hasil
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 25 (duapuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
www.legalitas.org
21
2008, No. 54
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 29
(1) Untuk memperoleh izin Penutupan fasilitas penggunaan
dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi
Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2),
Pemegang Izin operasi harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
rg
.o
s
c. khusus sebagaimana a
dimaksud
dalam Pasal 18 huruf c.
lit
a
(2) Pengajuan permohonan
secara tertulis sebagaimana
g
e (1) harus dilakukan paling singkat 6
dimaksud pada.layat
w
(enam) bulan
w sebelum izin operasi berakhir.
w
(3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada Pemegang Izin
operasi.
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 30
(tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen
permohonan izin dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
www.legalitas.org
2008, No. 54
22
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada Pemegang izin operasi paling lama
5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(9) Pemegang Izin operasi harus menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung
sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pemegang Izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 30 (tigapuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan
g izin diterima oleh Kepala
r
BAPETEN.
.o
s
(11) Dalam hal Pemeganglita
Izin operasi tidak menyampaikan
a
dokumen perbaikan
g persyaratan izin sebagaimana
e
l
.
dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan
w
permohonan
ww izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan Izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 30
Setelah terbitnya izin Penutupan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, Pemegang Izin wajib:
a. menghentikan seluruh kegiatan penggunaan dan/atau
penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan
zat radioaktif, kedokteran nuklir diagnostik in vivo, atau
kedokteran nuklir terapi; dan
b. memulai pelaksanaan kegiatan Penutupan dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
diterbitkannya izin Penutupan.
www.legalitas.org
23
2008, No. 54
Pasal 31
(1) Izin produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf i diterbitkan secara bertahap, meliputi izin:
a. konstruksi;
b. komisioning;
c. operasi; dan
d. Penutupan.
(2) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d wajib diajukan Pemegang Izin operasi jika:
a. Pemegang
Izin
tidak
berkehendak
memperpanjang izin operasi; atau
b. Pemegang Izin bermaksud
kegiatan produksi radioisotop.
Pasal 32
a
r
o
.
s
untuk
untuk
menghentikan
g
t konstruksi fasilitas produksi
(1) Untuk memperoleh liizin
a
radioisotop sebagaimana
eg dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
l
.
huruf a, pemohon
harus mengajukan permohonan secara
w
tertulis kepada
ww Kepala BAPETEN dengan melampirkan
dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
www.legalitas.org
2008, No. 54
24
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 75
(tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimanag dimaksud pada ayat (7)
r hari kerja terhitung sejak
paling lama 35 (tigapuluh .lima)
o
pemberitahuan disampaikan
ti as kepada pemohon.
(9)
l
a
Penilaian terhadap
g dokumen perbaikan persyaratan izin
e
l
.
sebagaimanaw
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling
w
lama 75w(empatpuluh
lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh
Kepala BAPETEN.
(10) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 33
Kegiatan konstruksi fasilitas produksi radioisotop sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 harus mulai dilaksanakan Pemegang
Izin paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak izin diterbitkan.
www.legalitas.org
25
2008, No. 54
Pasal 34
(1) Pemohon mengajukan izin komisioning fasilitas produksi
radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf b setelah kegiatan konstruksi selesai dilaksanakan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan
g dokumen paling lama 5
r
(lima) hari kerja terhitung sejak
.o dokumen diterima.
(4)
(5)
s
a
t
Jika dokumen permohonan
izin sebagaimana dimaksud
li
a
g tidak lengkap, Kepala BAPETEN
pada ayat (2) dinyatakan
e
l
.
mengembalikan
dokumen tersebut kepada pemohon.
w
Jika dokumen
ww permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 75
(tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
www.legalitas.org
2008, No. 54
26
paling lama 35 (tigapuluh lima) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh
Kepala BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan Izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
g
r
kerja, menerbitkan Izin.
o
.
Pasal 35tas
li izin operasi fasilitas produksi
a
(1) Pemohon mengajukan
leg dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
radioisotop sebagaimana
.
w kegiatan komisioning selesai dilaksanakan.
huruf c setelah
w
w
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(4) Jika dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
www.legalitas.org
27
2008, No. 54
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 75
(tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimanag dimaksud pada ayat (8)
r hari kerja terhitung sejak
paling lama 35 (tigapuluh .lima)
o
pemberitahuan disampaikan
ti as kepada pemohon.
l
a
(10) Penilaian terhadap
g dokumen perbaikan persyaratan izin
e
l
.
sebagaimanaw
dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 75ww
(tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh
Kepala BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 36
(1) Untuk memperoleh izin Penutupan fasilitas produksi
radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf d, Pemegang Izin operasi harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
dengan melampirkan dokumen persyaratan:
www.legalitas.org
2008, No. 54
28
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
Pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling singkat 6
(enam) bulan sebelum izin operasi fasilitas produksi
radioisotop berakhir.
Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
g kepada Pemegang Izin
mengembalikan dokumen tersebut
r
o
.
operasi fasilitas produksi radioisotop.
s
a
lit
Jika dokumen permohonan
izin sebagaimana dimaksud
a
g
pada ayat (1) ldinyatakan
lengkap, Kepala BAPETEN
e
.
w
melakukan penilaian
terhadap dokumen persyaratan izin.
w
Penilaianwterhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 75
(tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.
Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada Pemegang izin operasi paling lama
5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
Pemegang Izin operasi harus menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) paling lama 35 (tigapuluh lima) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada
Pemegang Izin operasi.
www.legalitas.org
29
2008, No. 54
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh
BAPETEN.
(11) Dalam hal Pemegang Izin operasi tidak menyampaikan
dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan
permohonan izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 37
g
r
o
. sebagaimana dimaksud dalam
Setelah terbitnya izin Penutupan
s
a
Pasal 36, Pemegang Izin wajib:
lit
a
a. menghentikan seluruh
leg kegiatan produksi radioisotop; dan
.
w
b. memulai pelaksanaan
kegiatan Penutupan dalam jangka
w
w
waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
diterbitkannya izin Penutupan.
Pasal 38
(1) Izin pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf j diterbitkan secara bertahap, meliputi
Izin:
a. tapak;
b. konstruksi;
c. komisioning;
d. operasi; dan
e. Penutupan.
(2) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d wajib diajukan Pemegang Izin operasi jika:
a. Pemegang
Izin
tidak
berkehendak
memperpanjang izin operasi; atau
untuk
www.legalitas.org
2008, No. 54
30
b. Pemegang Izin bermaksud untuk menghentikan
kegiatan pengelolaan limbah radioaktif.
Pasal 39
(1) Pemohon harus melaksanakan evaluasi tapak sebelum
mengajukan permohonan izin tapak fasilitas pengelolaan
limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) huruf a.
(2) Pemohon, untuk dapat melaksanakan evaluasi tapak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan yang meliputi:
a. Program Jaminan Mutu tapak; dan
b. program evaluasi tapak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan evaluasi
tapak sebagaimana dimaksud pada
g ayat (2) diatur dengan
r
Peraturan Kepala BAPETEN.
.o
(1)
s
a
t
Pasal 40
li
a
Pemohon, setelah
leg kegiatan evaluasi tapak selesai
.
dilaksanakan,wdapat mengajukan permohonan izin tapak
w
fasilitas wpengelolaan limbah radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
www.legalitas.org
31
2008, No. 54
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin
dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon
g paling lama 5 (lima) hari
r
kerja terhitung sejak hasil penilaian
diketahui.
.o
s
ta
(9) Pemohon harus menyampaikan
dokumen perbaikan
i
l
a
persyaratan izineg
sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
l
.
paling lama w60 (enampuluh) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan
ww disampaikan kepada pemohon.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 90 (sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh
BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 41
(1) Pemohon mengajukan izin konstruksi fasilitas pengelolaan
limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
www.legalitas.org
2008, No. 54
32
ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) tahun sejak izin tapak
diterbitkan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf b.
Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
g sebagaimana dimaksud
Jika dokumen permohonanorizin
. lengkap, Kepala BAPETEN
s
pada ayat (2) dinyatakanatidak
lit tersebut kepada pemohon.
mengembalikan dokumen
a
eg
Jika dokumen .lpermohonan
izin sebagaimana dimaksud
w
pada ayat w(2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
w penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
melakukan
Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 90
(sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
paling lama 60 (enampuluh) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
www.legalitas.org
33
2008, No. 54
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 90 (sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
Pasal 42
g
r
o
Kegiatan konstruksi fasilitass.pengelolaan limbah radioaktif
a
sebagaimana dimaksud litdalam
Pasal 41 harus mulai
a
dilaksanakan Pemegang
g Izin paling lama 2 (dua) tahun
e
l
.
terhitung sejak izin
diterbitkan.
w
ww Pasal 43
(1) Pemohon mengajukan permohonan izin komisioning
fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c setelah kegiatan
konstruksi selesai dilaksanakan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf c.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
www.legalitas.org
2008, No. 54
34
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 90
(sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan
bahwa dokumen
g
r
persyaratan izin sebagaimana
.o dimaksud pada ayat (6)
s
belum memenuhi lipersyaratan,
Kepala BAPETEN
ta
a
menyampaikan pemberitahuan
kepada pemohon paling
g
e
l
lama 5 (lima) .hari kerja terhitung sejak hasil penilaian
diketahui. ww
w
(9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
paling lama 60 (enampuluh) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 90 (sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
www.legalitas.org
35
2008, No. 54
Pasal 44
(1) Pemohon mengajukan permohonan izin operasi fasilitas
pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d setelah kegiatan
komisioning selesai dilaksanakan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf d.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan
izin sebagaimana
g
r
dimaksud pada ayat (1), Kepala
.o BAPETEN memberikan
s
pernyataan tentang kelengkapan
dokumen paling lama 3
ta
i
l
(tiga) hari kerja terhitung
ga sejak dokumen diterima.
le
. permohonan izin sebagaimana dimaksud
(4) Jika dokumen
w
w dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
pada ayatw(1)
mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 90
(sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
www.legalitas.org
2008, No. 54
36
(9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
paling lama 60 (enampuluh) hari kerja terhitung sejak
pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 90 (sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan
izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
gpersyaratan izin, Kepala
r
ayat (9) telah memenuhi
o
. paling lama 7 (tujuh) hari
s
BAPETEN, dalam jangka
waktu
a
lit
kerja, menerbitkan izin.
a
leg 45
Pasal
.
w
w
(1) Untuk memperoleh
izin Penutupan fasilitas pengelolaan
w
limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) huruf e, Pemegang Izin operasi harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
dengan melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
dan
c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf e.
(2) Pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling singkat 1
(satu) tahun sebelum izin operasi fasilitas pengelolaan
limbah radioaktif berakhir.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan
pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
www.legalitas.org
37
2008, No. 54
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN
mengembalikan dokumen tersebut kepada Pemegang Izin
operasi.
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN
melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 90
(sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
g
r
o
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan
bahwa dokumen
.
s
persyaratan izin sebagaimana
ta dimaksud pada ayat (6) tidak
i
l
a Kepala BAPETEN menyampaikan
memenuhi persyaratan,
g
le Pemegang Izin operasi paling lama
pemberitahuan .kepada
w
5 (lima) hari
kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
ww
(9) Pemegang Izin operasi harus menyampaikan dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) paling lama 60 (enampuluh) hari kerja terhitung
sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pemegang Izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling
lama 90 (sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala
BAPETEN.
(11) Dalam hal Pemegang Izin operasi tidak menyampaikan
dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan
permohonan izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen
perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala
BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, menerbitkan izin.
www.legalitas.org
2008, No. 54
38
Pasal 46
Setelah terbitnya izin Penutupan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, Pemegang Izin wajib:
a. menghentikan seluruh
radioaktif; dan
kegiatan
pengelolaan
limbah
b. memulai pelaksanaan kegiatan Penutupan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
diterbitkannya izin Penutupan.
Pasal 47
Dalam hal Pemegang Izin Penutupan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 berbentuk Badan Usaha Milik Negara,
koperasi, dan/atau badan swasta yang bekerja sama dengan
atau ditunjuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional, pelaksanaan
Penutupan menggunakan jaminan
g finansial sebagaimana
r
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
.o
s
a
t
Bagian Kedua
li
a
Masa Berlaku .dan
legPerpanjangan Izin
wPasal 48
w
w
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 38
ayat (1) berlaku sejak tanggal diterbitkannya izin sampai
dengan jangka waktu tertentu.
(2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 49
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan
Pasal 24 dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu
berlakunya izin.
(2) Pemegang Izin yang bermaksud memperpanjang izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan
permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada
Kepala BAPETEN paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja
sebelum jangka waktu izin berakhir.
www.legalitas.org
39
2008, No. 54
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen persyaratan
administratif dan teknis.
(4) Jika terdapat perubahan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi
Pengion, penerbitan perpanjangan izin berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, atau
Pasal 24, sesuai dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion.
(5) Jika terdapat perubahan data dalam persyaratan
administratif dan teknis Pemanfaatan Bahan Nuklir,
penerbitan perpanjangan izin berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Pasal 50
(1) Dalam hal tidak terdapat perubahan fasilitas dan/atau
g data dalam persyaratan
Sumber Radiasi Pengion o
atau
r
. Pemanfaatan Bahan Nuklir,
administratif dan teknis
s
a
lit
Kepala BAPETEN amelakukan
penilaian dan penerbitan
perpanjangan izin
legdalam jangka waktu:
a.
.
w
8 (delapan)
w hari kerja,
w
dimaksud dalam Pasal 22;
untuk izin sebagaimana
b. 6 (enam) hari kerja, untuk izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23; atau
c. 4 (empat) hari kerja, untuk izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24.
(2) Jangka waktu penilaian dan penerbitan perpanjangan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
dokumen persyaratan administratif dan teknis diterima
oleh Kepala BAPETEN.
Pasal 51
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal
31 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) dapat diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin, kecuali:
a. izin tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf
a; dan
www.legalitas.org
2008, No. 54
40
b. izin Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) huruf c, Pasal 31 ayat (1) huruf d, dan Pasal 38
ayat (1) huruf e.
(2) Pemegang Izin yang bermaksud memperpanjang izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
paling lama 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja sebelum
jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen persyaratan
administratif, teknis, dan khusus.
(4) Jika terdapat perubahan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi
Pengion, penerbitan perpanjangan izin berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan
Pasal 45, sesuai dengan Pemanfaatan
Sumber Radiasi
g
r
Pengion.
.o
Pasal 52
lita
s
a
(1) Dalam hal tidak
legterdapat perubahan fasilitas dan/atau
.
w Pengion, Kepala BAPETEN melakukan
Sumber Radiasi
w
penilaianwdan penerbitan perpanjangan izin dalam jangka
waktu:
a. 12 (duabelas) hari kerja, untuk izin konstruksi fasilitas
penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan
Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf a;
b. 15 (limabelas) hari kerja, untuk izin operasi fasilitas
penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan
Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b;
c. 50 (limapuluh) hari kerja, untuk izin konstruksi, izin
komisioning, dan izin operasi fasilitas produksi
radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
d. 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja, untuk izin konstruksi,
izin komisioning, dan izin operasi fasilitas pengelolaan
limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
www.legalitas.org
41
2008, No. 54
(2) Jangka waktu penilaian dan penerbitan perpanjangan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
dokumen persyaratan administratif, teknis, dan khusus
diterima oleh Kepala BAPETEN.
Bagian Ketiga
Penetapan Penghentian
Pasal 53
(1) Pemegang Izin harus mengajukan permohonan penetapan
penghentian kegiatan, jika Pemegang Izin bermaksud
untuk menghentikan Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion atau Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h angka 1 sampai
angka 14, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
(2) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana
g secara tertulis kepada
dimaksud pada ayat (1) diajukan
r
o
. lama 60 (enampuluh) hari
Kepala BAPETEN paling
s
a
sebelum masa berlakulitizin berakhir, dengan melampirkan
a
g
laporan mengenai:
e
.lRadiasi
a. data Sumber
Pengion atau Bahan Nuklir;
w
w
w
b. hasil pengukuran
paparan radiasi di fasilitas;
c. penanganan akhir pembangkit radiasi pengion; dan/atau
d. penanganan akhir zat radioaktif atau Bahan Nuklir.
(3) Penanganan akhir zat radioaktif atau Bahan Nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. pengiriman kembali zat radioaktif atau Bahan Nuklir ke
negara asal; atau
b. penyerahan zat radioaktif sebagai limbah radioaktif
kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional.
(4) Pengiriman kembali Bahan Nuklir ke negara asal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib
dilakukan paling lama sebelum pembongkaran instalasi
nuklir dilakukan.
(5) Setelah menerima permohonan dan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN melakukan
penilaian paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung
sejak laporan diterima.
www.legalitas.org
2008, No. 54
42
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan:
a. kesesuaian data, Kepala BAPETEN menerbitkan
penetapan penghentian kegiatan paling lama 14
(empatbelas) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui; atau
b. ketidaksesuaian data, Pemegang Izin harus kembali
mengajukan perbaikan laporan paling lama 14
(empatbelas) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui.
(7) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b Pemegang Izin tidak menyampaikan perbaikan
laporan, permohonan penetapan penghentian kegiatan
dianggap batal.
Bagian Keempat
r
o
.
s
Perubahan Izin
(1)
Pasal 54ita
g
l
a
g mengajukan permohonan perubahan
Pemegang Izin wajib
e
l
.
izin Pemanfaatan:
w
w
a. Sumber
w Radiasi Pengion, jika terdapat perubahan data
mengenai:
1. identitas Pemegang Izin;
2. personil yang bekerja di fasilitas;
3. perpindahan lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion; atau
4. perlengkapan proteksi radiasi.
b. Bahan Nuklir, jika terdapat perubahan data mengenai
identitas Pemegang Izin.
(2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
sebelum terjadinya perubahan data.
(3) Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap
permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal permohonan perubahan izin diterima.
www.legalitas.org
43
2008, No. 54
(4) Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menunjukkan:
a. kesesuaian data, Kepala BAPETEN menerbitkan
perubahan izin; atau
b. ketidaksesuaian
data,
Pemegang
Izin
harus
menyampaikan perbaikan permohonan perubahan izin
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil
penilaian disampaikan.
(5) Jika Pemegang Izin tidak menyampaikan perbaikan
permohonan perubahan izin dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan
perubahan izin dianggap batal.
Pasal 55
Dalam hal terjadi perubahan badan hukum Pemegang Izin
g dan Bahan Nuklir, atau
r
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
o
. Sumber Radiasi Pengion,
s
perubahan fasilitas dan/atau
a
t
Pemegang Izin wajib mengajukan
permohonan izin baru.
ali
g
Pasal
.le 56
w
w izin baru yang terjadi akibat perubahan badan
(1) Permohonan
w
hukum Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 harus diajukan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
perubahan badan hukum Pemegang Izin disahkan oleh
instansi atau pejabat yang berwenang.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan bukti perubahan badan hukum
yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang
berwenang.
(3) Setelah menerima permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN melakukan
penilaian dan menerbitkan izin baru paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(4) Selama proses permohonan dan penerbitan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang Izin
dilarang memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion atau
Bahan Nuklir hingga izin baru diperoleh.
www.legalitas.org
2008, No. 54
44
Pasal 57
(1) Permohonan izin baru yang terjadi akibat perubahan
fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 harus diajukan secara tertulis
kepada Kepala BAPETEN sebelum dilakukannya
perubahan.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan persyaratan izin sesuai dengan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.
(3) Setelah menerima permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN melakukan
penilaian dan menerbitkan izin baru berdasarkan tata cara
permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 45 sesuai dengan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.
g
r
.o
(4) Selama proses permohonan
dan penerbitan izin
s
a
sebagaimana dimaksud
lit pada ayat (3) Pemegang Izin
a
dilarang memanfaatkan
g Sumber Radiasi Pengion hingga
e
l
.
izin baru diperoleh.
w
wwBagian Kelima
Berakhirnya Izin
Pasal 58
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,
Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 31 ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c, dan Pasal 38 ayat (1) huruf b, huruf c, dan
huruf d berakhir jika:
a. habis masa berlaku izin;
b. dicabut oleh Kepala BAPETEN;
c. badan Pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
d. terjadi pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan
Nuklir; atau
e. Pemegang Izin perorangan meninggal dunia.
Pasal 59
(1) Dalam hal berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf a dan huruf b, Pemegang Izin semula
www.legalitas.org
45
2008, No. 54
dilarang untuk menggunakan kembali fasilitas dan/atau
Sumber Radiasi Pengion atau memanfaatkan Bahan Nuklir
hingga memperoleh izin baru.
(2) Untuk memperoleh izin baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemegang Izin semula wajib mengajukan
permohonan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak:
a. tanggal habis masa berlaku izin; atau
b. diterbitkannya keputusan pencabutan izin oleh Kepala
BAPETEN.
(3) Untuk memperoleh izin baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku ketentuan permohonan dan penerbitan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan
Pasal 45 sesuai dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion atau Bahan Nuklir. rg
Pasal 60 as
lit
.o
a izin sebagaimana dimaksud dalam
(1) Dalam hal berakhirnya
g
Pasal 58 huruf .aledan huruf b, Pemegang Izin semula wajib
w
melakukanwpenanganan
akhir zat radioaktif atau Bahan
w
Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3),
jika berkehendak untuk menghentikan secara tetap
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.
(2) Penanganan akhir zat radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak:
a. tanggal habis masa berlaku izin; atau
b. diterbitkannya keputusan pencabutan izin dari Kepala
BAPETEN.
(3) Penanganan akhir Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama sebelum
pembongkaran instalasi nuklir.
(4) Bukti penanganan akhir zat radioaktif atau Bahan Nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan
kepada Kepala BAPETEN paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal pelaksanaan penanganan akhir zat
radioaktif atau Bahan Nuklir.
www.legalitas.org
2008, No. 54
46
Pasal 61
(1) Dalam hal berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf c, pihak yang diberi tanggung jawab atau
diberi kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama
badan hukum yang bubar atau dibubarkan harus:
a. melakukan penanganan akhir zat radioaktif atau Bahan
Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
dan ayat (4); dan
b. mengajukan permohonan penetapan penghentian
kegiatan kepada Kepala BAPETEN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat
(4).
(2) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana
g b diajukan secara tertulis
dimaksud pada ayat (1) huruf
r
o
. dengan bukti penanganan
Kepala BAPETEN dan disertai
s
a
akhir zat radioaktif atau
lit Bahan Nuklir.
a
(3) Kepala BAPETEN
leg melakukan penilaian terhadap
.
permohonan w penetapan penghentian kegiatan dan
menerbitkan
ww penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima oleh Kepala
BAPETEN.
Pasal 62
(1) Dalam hal berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf d, orang atau badan yang menerima
pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir
wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala
BAPETEN paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
tanggal terjadinya pengalihan.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pengalihan
Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.
(3) Tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 45, sesuai
dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan
Nuklir.
www.legalitas.org
47
2008, No. 54
(4) Selama proses permohonan dan penerbitan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan
yang menerima pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau
Bahan Nuklir dilarang melakukan pemanfaatan hingga izin
baru diperoleh.
Pasal 63
(1) Dalam hal berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf e, orang atau badan lain dilarang
memanfaatkan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion
yang dimiliki Pemegang Izin semula hingga memperoleh
izin baru.
(2) Untuk memperoleh izin baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), orang atau badan lain harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
dengan melampirkan persyaratan
g izin sesuai Pemanfaatan
r
Sumber Radiasi Pengion. .o
s
tadan penerbitan izin sebagaimana
(3) Tata cara permohonan
i
l
a (2) berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud pada e
ayat
g
.l Pasal 22 sampai dengan Pasal 45 sesuai
dimaksud dalam
w
dengan Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion.
ww
Pasal 64
(1) Izin tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a
dan izin Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1)
huruf e berakhir jika diterbitkan pernyataan pembebasan
dengan Keputusan Kepala BAPETEN.
(2) Untuk memperoleh Keputusan Kepala BAPETEN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN dengan melampirkan:
a. laporan penanganan akhir zat radioaktif untuk
Penutupan fasilitas penggunaan dan/atau penelitian
Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) dan Penutupan fasilitas produksi
radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) huruf d; atau
www.legalitas.org
2008, No. 54
48
b. laporan pelaksanaan Penutupan dan status akhir limbah
radioaktif untuk Penutupan fasilitas pengelolaan limbah
radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) huruf e.
(3) Penanganan akhir zat radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengiriman kembali zat radioaktif ke negara asal; atau
b. penyerahan zat radioaktif sebagai limbah radioaktif
kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional.
(4) Setelah menerima permohonan dan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala BAPETEN melakukan
penilaian paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan dan laporan.
g
(5) Jika hasil penilaian menunjukkan
r
o
.
sebagaimana dimaksud pada
as ayat (2):
a.
bahwa
laporan
it
l
a
memenuhi persyaratan,
Kepala BAPETEN dalam
g
e
l
waktu paling
. lama 14 (empatbelas) hari kerja
w
menerbitkan
Keputusan Kepala BAPETEN terhitung
ww
sejak hasil penilaian diketahui; atau
b. tidak memenuhi persyaratan, Pemegang Izin harus
mengajukan perbaikan laporan paling lama 30
(tigapuluh) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian
diketahui.
(6) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b Pemegang Izin tidak menyampaikan perbaikan
laporan, permohonan pernyataan pembebasan dianggap
batal.
Bagian Keenam
Biaya Izin
Pasal 65
Setiap izin yang diterbitkan oleh Kepala BAPETEN kepada
pemohon izin dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah tersendiri.
www.legalitas.org
49
2008, No. 54
BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 66
(1) Pemegang Izin berkewajiban untuk:
a. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang
dilakukan oleh Kepala BAPETEN terhadap fasilitas
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan
Nuklir;
b. melaksanakan pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
c. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan
terhadap pekerja yang dilakukan oleh Kepala
BAPETEN yang bekerja sama dengan instansi yang
berwenang di bidang penelitian dan pengembangan
ketenaganukliran, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk
g kesehatan;
r
menilai dampak radiasi terhadap
o
s.
d. menyelenggarakanitadokumentasi
mengenai segala
l
sesuatu yang ga
bersangkutan dengan Pemanfaatan
Sumber Radiasi
.le Pengion atau Bahan Nuklir;
w
w tindakan yang diperlukan untuk mencegah
e. melakukan
w
atau memperkecil bahaya yang timbul akibat
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan
Nuklir terhadap keselamatan pekerja, anggota
masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan
hidup;
f. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase Sumber
Radioaktif atau Bahan Nuklir;
g. membuat dan menyampaikan laporan yang terkait
dengan Seifgard kepada Kepala BAPETEN;
h. memanfatkan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan
Nuklir sesuai tujuan yang tercantum dalam izin;
i. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN jika terjadi kegagalan fungsi peralatan yang
mengarah pada insiden, dan/atau kecelakaan radiasi;
j. menyampaikan laporan mengenai pemantauan dosis
radiasi pekerja.
www.legalitas.org
2008, No. 54
50
k. menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan
daerah kerja dan lingkungan hidup di sekitar fasilitas
kepada Kepala BAPETEN; dan/atau
l. melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan
Rencana Pemantauan Lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewajiban
Pemegang Izin sesuai dengan Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir diatur dengan Peraturan
Kepala BAPETEN.
Pasal 67
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Pemegang Izin impor dan/atau pengalihan zat
radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf e dan
gboleh melakukan kegiatan
r
Pasal 8 huruf b dan huruf c hanya
o
. orang atau badan yang telah
s
impor dan/atau pengalihan dengan
a
lit Sumber Radiasi Pengion atau
memiliki izin Pemanfaatan
a
g
Bahan Nuklir.
.l e
wPasal
w
w
68
(1) Dalam hal impor dan/atau pengalihan peralatan yang
mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, selain
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Pemegang Izin wajib:
a. menginformasikan kepada pengguna mengenai
penanganan dan pengamanan barang konsumen yang
mengandung zat radioaktif; dan
b. melaporkan secara tertulis tentang:
1.
karakteristik zat radioaktif; dan
2.
pengalihan dan peredaran barang konsumen yang
mengandung zat radioaktif.
(2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN
paling lama 1 (satu) tahun sekali.
www.legalitas.org
51
2008, No. 54
BAB VI
KLIERENS
Pasal 69
(1) Zat radioaktif terbuka, limbah radioaktif, atau material
terkontaminasi atau teraktivasi yang telah mencapai
tingkat Klierens dapat dibebaskan dari pengawasan.
(2) Untuk memperoleh pembebasan dari pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus
mengajukan permohonan penetapan Klierens secara
tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan
dokumen:
a. hasil pengukuran paparan radiasi; dan
b. analisis mengenai aktivitas dan radionuklida yang
terkandung dalam material terkontaminasi atau
g
teraktivasi.
r
o
. dimaksud pada ayat (2)
(3) Jika dokumen sebagaimana
s
a
littingkat Klierens terpenuhi, maka
menunjukkan bahwa
a
Kepala BAPETEN
legmenerbitkan penetapan Klierens.
.
wBAB VII
w
w DARI KEWAJIBAN MEMILIKI
PENGECUALIAN
IZIN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION
Pasal 70
Pemanfaatan zat radioaktif, pembangkit radiasi pengion, dan
peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk produk
konsumen dikecualikan dari kewajiban memiliki izin
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.
Pasal 71
Pengecualian untuk pemanfaatan zat radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan berdasarkan nilai yang
lebih kecil atau sama dengan nilai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 72
Pengecualian untuk pemanfaatan pembangkit radiasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dengan
ketentuan bahwa:
www.legalitas.org
2008, No. 54
52
a. dalam kondisi pengoperasian normal, peralatan tersebut
tidak menyebabkan laju dosis ekivalen ke segala arah
melebihi 1 µSv/jam (satu mikrosievert perjam) pada jarak
10 cm (sepuluh sentimeter) dari permukaan peralatan; dan
b. energi maksimum yang dihasilkan lebih kecil atau sama
dengan 5 keV (lima kiloelektron volt).
Pasal 73
Pengecualian untuk pemanfaatan peralatan yang mengandung
zat radioaktif untuk barang konsumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
a. tipe dan jenis peralatan yang dimaksud telah disetujui oleh
Kepala BAPETEN;
b. mematuhi petunjuk penggunaan, penyimpanan, penanganan
sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pabrikan atau
g
distributor;
or
s.
c. zat radioaktif dibuat dalam
ita bentuk sumber terbungkus; dan
l
a
g
d. dalam kondisi pengoperasian
normal, tidak menyebabkan
e
l
.
laju dosis ekivalen
ambien atau laju dosis ekivalen awal
w
melampauiw1wµSv/jam (satu mikrosievert perjam) pada jarak
10 cm (sepuluh sentimeter) dari permukaan alat.
BAB VIII
PERSETUJUAN
Bagian Kesatu
Persetujuan Impor dan Ekspor
Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir
Pasal 74
(1) Impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan
Nuklir hanya boleh dilakukan oleh Pemegang Izin
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.
(2) Pemegang Izin yang akan melaksanakan impor atau ekspor
Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari
Kepala BAPETEN sebelum Sumber Radiasi Pengion atau
Bahan Nuklir dikeluarkan dari kawasan pabean.
www.legalitas.org
53
2008, No. 54
(3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pemegang Izin harus:
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN;
b. memiliki izin impor atau ekspor dari instansi yang
berwenang di bidang perdagangan; dan
c. menyampaikan dokumen impor atau ekspor.
(4) Ketentuan mengenai persetujuan impor dan ekspor Sumber
Radiasi Pengion atau bahan nuklir diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Kedua
Persetujuan Pengiriman Kembali Zat Radioaktif
atau Bahan Bakar Nuklir Bekas
Pasal 75
g
r
o
(1) Pemegang Izin yang akan
. melaksanakan pengiriman
s
a bahan bakar nuklir bekas ke
kembali zat radioaktifitatau
l
a
negara asalnya gwajib
mendapat persetujuan dari
BAPETEN. .le
w
(2) Persetujuanwsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
w
diajukan secara tertulis oleh Pemegang Izin kepada Kepala
BAPETEN sebelum pengiriman kembali dilaksanakan.
Pasal 76
(1) Untuk memperoleh persetujuan pengiriman kembali zat
radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 Pemegang Izin harus
melengkapi data mengenai:
a. zat radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas yang akan
dikirim kembali;
b. jadwal pelaksanaan pengiriman kembali; dan
c. pabrikan zat radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas.
(2) Ketentuan mengenai persetujuan pengiriman kembali zat
radioaktif atau bahan nuklir bekas diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 77
Bukti pelaksanaan pengiriman kembali zat radioaktif atau
bahan bakar nuklir bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
www.legalitas.org
2008, No. 54
54
76 wajib disampaikan kepada Kepala BAPETEN paling lama
14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan
pengiriman kembali.
BAB IX
INSPEKSI
Pasal 78
(1) BAPETEN melakukan Inspeksi terhadap pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh inspektur keselamatan nuklir.
(3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan administrasi dan teknis.
(4) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
g sewaktu-waktu, dengan
dilaksanakan secara berkala ratau
o
atau tanpa pemberitahuan.s.
ta
li
Pasal a79
g
(1) Inspektur keselamatan
nuklir sebagaimana dimaksud
.l e
w
dalam Pasal
w78 ayat (2) memiliki kewenangan untuk:
w
a. melakukan inspeksi selama proses perizinan;
b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atau instalasi,
instansi atau lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion dan Bahan Nuklir;
c. melakukan pemantauan radiasi di dalam instalasi dan di
luar instalasi;
d. melakukan Inspeksi secara langsung atau Inspeksi
dengan pemberitahuan dalam selang waktu singkat
dalam hal keadaan darurat atau kejadian yang tidak
normal; dan
e. menghentikan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
dan Bahan Nuklir jika terjadi situasi yang
membahayakan terhadap:
1. keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan
hidup; atau
2. keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir.
www.legalitas.org
55
2008, No. 54
(2) Penghentian Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan
Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
hanya dapat dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir
setelah melapor saat itu juga kepada dan langsung
mendapat perintah penghentian dari Kepala BAPETEN.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80
(1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, yang
meliputi:
a. peringatan tertulis; atau
b. pencabutan izin.
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana
g dimaksud pada ayat (1)
r
dijatuhkan oleh Kepala BAPETEN.
.o
s
ta
Pasal 81
i
l
ga melanggar ketentuan sebagaimana
(1) Pemegang Izin le
yang
. Pasal 27, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 37,
dimaksud dalam
w
w 46, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56
Pasal 42,wPasal
ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72 ayat (2),
Pasal 73 ayat (1), atau Pasal 75 dikenakan peringatan
tertulis.
(2) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan.
(3) Dalam hal Pemegang Izin tidak menindaklanjuti
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis
kembali.
(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib dipatuhi Pemegang Izin dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
peringatan.
(5) Jika Pemegang Izin tetap tidak mematuhi peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala
BAPETEN mencabut izin yang bersangkutan.
www.legalitas.org
2008, No. 54
56
Pasal 82
Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir
langsung dicabut oleh Kepala BAPETEN, jika diketahui
Pemegang Izin:
a. tidak menyampaikan data yang benar dalam dokumen
persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, atau Pasal 20;
b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66, Pasal 67, atau Pasal 68 sehinga
menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pekerja, anggota
masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup,
dan keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir;
c. karena kegiatannya menimbulkan kecelakaan radiasi atau
kecelakaan nuklir; atau
g
r
d. memanfaatkan Sumber Radiasi
Pengion
atau Bahan Nuklir
o
.
s yang diterbitkan.
yang bertentangan denganaizin
lit
BAB
gaXI
le
KETENTUAN
w. PERALIHAN
ww
Pasal 83
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh
Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang telah memperoleh izin yang
diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993)
masih tetap berlaku, hingga masa berlaku izin berakhir.
Pasal 84
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, permohonan
izin yang telah diajukan dan sedang diproses oleh BAPETEN
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan
www.legalitas.org
57
2008, No. 54
Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3993) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 86
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000
tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 87
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
rg pada saat diundangkan.
.o
s memerintahkan pengundangan
Agar setiap orang mengetahui,
a
t
li dengan penempatannya dalam
Peraturan Pemerintah aini
Lembaran Negara Republik
leg Indonesia.
w
.
w
w
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
www.legalitas.org
2008, No. 54
58
LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 29 TAHUN 2008
TANGGAL
: 11 April 2008
MASA BERLAKU IZIN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION
DAN BAHAN NUKLIR
PEMANFAATAN SUMBER RADIASI
PENGION DAN BAHAN NUKLIR
MASA BERLAKU IZIN
KELOMPOK A
a.
Sumber Radiasi Pengion
1.
Ekspor zat radioaktif
2.
Impor dan pengalihan zat radioaktif
dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk
keperluan medik
g
r
o
s1.(satu) tahun
1 (satu) tahun
ww
le
w.
g
ta
i
l
a
3.
Impor zat radioaktif untuk keperluan selain 1 (satu) tahun
medik
4.
Pengalihan zat radioaktif dan/atau
pembangkit radiasi pengion untuk
keperluan medik
1 (satu) tahun
5.
Pengalihan zat radioaktif dan/atau
pembangkit radiasi pengion untuk
keperluan selain medik
1 (satu) tahun
6.
Produksi pembangkit radiasi pengion
2 (dua) tahun
7.
Produksi barang konsumen yang
mengandung zat radioaktif
2 (dua) tahun
8.
Penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan dalam:
a) Radiologi diagnostik dan
intervensional
2 (dua) sampai dengan 3 (tiga)
tahun
www.legalitas.org
59
PEMANFAATAN SUMBER RADIASI
PENGION DAN BAHAN NUKLIR
2008, No. 54
MASA BERLAKU IZIN
b) Iradiator kategori I dengan zat
5 (lima) tahun
radioaktif terbungkus
c) Iradiator kategori I dengan pembangkit
5 (lima) tahun
radiasi pengion
d) Gauging industri dengan zat radioaktif
2 (dua) tahun
aktivitas tinggi
e) Radiografi industri fasilitas terbuka
f)
Well Logging
2 (dua) tahun
g) Perunut
1 (satu) tahun
h) Fotofluorografi dengan zat radioaktif
ta
i
l
a
aktivitas sedang atau pembangkit
radiasi pengion dengan energi sedang
i)
Radioterapi
1) Izin konstruksi
ww
le
w.
g
2) Izin operasi
j)
1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
tahun
r
o
.
s
g
2 (dua) tahun
1 (satu) tahun
1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
tahun
Fasilitas kalibrasi
1) Izin konstruksi
1 (satu) tahun
2) Izin operasi
2 (dua) tahun
k) Radiografi industri fasilitas tertutup
1) Izin konstruksi
2) Izin operasi
l)
1 (satu) tahun
1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
tahun
Fotofluorografi dengan zat radioaktif
aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi
pengion dengan energi tinggi
1) Izin konstruksi
1 (satu) tahun
2) Izin operasi
2 (dua) tahun
www.legalitas.org
2008, No. 54
60
PEMANFAATAN SUMBER RADIASI
PENGION DAN BAHAN NUKLIR
MASA BERLAKU IZIN
m) Iradiator kategori II dan III dengan zat
radioaktif terbungkus
1) Izin konstruksi
1 (satu) tahun
2) Izin operasi
2 (dua) sampai dengan 4 (empat)
tahun
n) Iradiator kategori II dengan
pembangkit radiasi pengion
1) Izin konstruksi
1 (satu) tahun
2) Izin operasi
2 (dua) sampai dengan 4 (empat)
tahun
o) Iradiator kategori IV dengan zat
r
o
.
s
radioaktif terbungkus
1) Izin konstruksi
2) Izin operasi
ww
le
w.
g
g
ta 2 (dua) tahun
i
l
a
2 (dua) tahun
p) Kedokteran nuklir diagnostik in vivo
1) Izin konstruksi
2 (dua) tahun
2) Izin operasi
1 (satu) tahun
q) Kedokteran nuklir terapi
9.
1) Izin konstruksi
2 (dua) tahun
2) Izin operasi
1 (satu) tahun
Produksi radioisotop
a) Izin konstruksi
2 (dua) tahun
b) Izin komisioning
1 (satu) tahun
c) Izin operasi
2 (dua) tahun
10. Pengelolaan limbah radioaktif
a) Izin konstruksi
2 (dua) tahun
www.legalitas.org
61
PEMANFAATAN SUMBER RADIASI
PENGION DAN BAHAN NUKLIR
b.
2008, No. 54
MASA BERLAKU IZIN
b) Izin komisioning
1 (satu) tahun
c) Izin operasi
5 (lima) tahun
Bahan Nuklir
1.
Penelitian dan pengembangan
3 (tiga) tahun
2.
Penambangan bahan galian nuklir
3 (tiga) tahun
3.
Pembuatan
2 (dua) tahun
4.
Produksi
2 (dua) tahun
5.
Penyimpanan
5 (lima) tahun
6.
Pengalihan
7.
Impor dan ekspor
8.
Penggunaan
KELOMPOK B
g
r
o
s1.(satu) tahun
1 (satu) tahun
ww
le
w.
g
ta
i
l
a
5 (lima) tahun
a.
Impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan
yang mengandung zat radioaktif untuk barang
konsumen
2 (dua) tahun
b.
Penyimpanan zat radioaktif
5 (lima) tahun
c.
Penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan dalam:
1.
Kedokteran nuklir diagnostik in vitro
2 (dua) tahun
2.
Fluoroskopi bagasi
5 (lima) tahun
3.
Gauging industri dengan zat radioaktif
aktivitas rendah atau pembangkit radiasi
pengion dengan energi rendah
3 (tiga) tahun
KELOMPOK C
a.
Ekspor pembangkit radiasi pengion
3 (tiga) tahun
b.
Impor pembangkit radiasi pengion untuk
keperluan medik
3 (tiga) tahun
www.legalitas.org
2008, No. 54
62
PEMANFAATAN SUMBER RADIASI
PENGION DAN BAHAN NUKLIR
c.
Impor pembangkit radiasi pengion untuk
keperluan selain medik
d.
Penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan:
MASA BERLAKU IZIN
3 (tiga) tahun
1.
zat radioaktif terbuka atau terbungkus 5 (lima) tahun
untuk tujuan pendidikan, penelitian dan
pengembangan
2.
Check-sources
5 (lima) tahun
3.
Zat radioaktif untuk kalibrasi
5 (lima) tahun
4.
Zat radioaktif untuk standardisasi
5 (lima) tahun
5.
Detektor bahan peledak
r
o
.
s
g
5 (lima) tahun
ww
le
w.
g
ta
i
l
a
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.legalitas.org
63
2008, No. 54
LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 29 TAHUN 2008
TANGGAL
: 11 April 2008
TABEL TINGKAT PENGECUALIAN:
KONSENTRASI AKTIVITAS YANG DIKECUALIKAN DAN AKTIVITAS RADIONUKLIDA
YANG DIKECUALIKAN (PEMBULATAN)
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
H-3
1 x 106
1 x 109
Fe-52
1 x 101
1 x 106
Be-7
1 x 103
1 x 107
Fe-55
1 x 104
1 x 106
C-14
1 x 104
1 x 107
Fe-59
1 x 101
1 x 106
O-15
1 x 102
1 x 109
Co-55
1 x 101
1 x 106
F-18
1 x 101
1 x 106
Co-56
1 x 101
1 x 105
Na-22
1 x 101
1 x 106
Co-57
1 x 102
1 x 106
Na-24
1 x 101
1 x 105
1 x 101
1 x 106
Si-31
1 x 103
1 x 106
1 x 104
1 x 107
P-32
1 x 103
P-33
1 x 105
ww
S-35
Nuklida
w.
Nuklida
lita
Co-58
a
g
le Co-58m
r
o
.
s
g
1 x 105
Co-60
1 x 101
1 x 105
1 x 108
Co-60m
1 x 103
1 x 106
1 x 105
1 x 108
Co-61
1 x 102
1 x 106
Cl-36
1 x 104
1 x 106
Co-62m
1 x 101
1 x 105
Cl-38
1 x 101
1 x 105
Ni-59
1 x 104
1 x 108
Ar-37
1 x 106
1 x 108
Ni-63
1 x 105
1 x 108
Ar-41
1 x 102
1 x 109
Ni-65
1 x 101
1 x 106
K-40
1 x 102
1 x 106
Cu-64
1 x 102
1 x 106
K-42
1 x 102
1 x 106
Zn-65
1 x 101
1 x 106
K-43
1 x 101
1 x 106
Zn-69
1 x 104
1 x 106
Ca-45
1 x 104
1 x 107
Zn-69m
1 x 102
1 x 106
Ca-47
1 x 101
1 x 106
Ga-72
1 x 101
1 x 105
Sc-46
1 x 101
1 x 106
Ge-71
1 x 104
1 x 108
Sc-47
1 x 102
1 x 106
As-73
1 x 103
1 x 107
Sc-48
1 x 101
1 x 105
As-74
1 x 101
1 x 106
V-48
1 x 101
1 x 105
As-76
1 x 102
1 x 105
Cr-51
1 x 103
1 x 107
As-77
1 x 103
1 x 106
Mn-51
1 x 101
1 x 105
Se-75
1 x 102
1 x 106
www.legalitas.org
2008, No. 54
64
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
Mn-52
1 x 101
1 x 105
Br-82
1 x 101
1 x 106
Mn-52m
1 x 101
1 x 105
Kr-74
1 x 102
1 x 109
Mn-53
1 x 104
1 x 109
Kr-76
1 x `102
1 x 109
Mn-54
1 x 101
1 x 106
Kr-77
1 x 102
1 x 109
Mn-56
1 x 101
1 x 105
Kr-79
1 x 103
1 x 105
Kr-81
1 x 104
1 x 107
Tc-97
1 x 103
1 x 108
Kr-83m
1 x 105
1 x 1012
Tc-97m
1 x 103
1 x 107
Kr-85
1 x 105
1 x 104
Tc-99
1 x 104
1 x 107
Kr-85m
1 x 103
1 x 1010
Tc-99m
1 x 102
1 x 107
Kr-87
1 x 102
1 x 109
Ru-97
1 x 102
1 x 107
Kr-88
1 x 102
1 x 109
Ru-103
1 x 102
1 x 106
Rb-86
1 x 102
1 x 105
Ru-105
1 x 101
1 x 106
Sr-85
1 x 102
1 x 106
Ru-106a
1 x 102
1 x 105
Sr-85m
1 x 102
1 x 107
Rh-103m
1 x 104
1 x 108
Sr-87m
1 x 102
1 x 106
Rh-105
1 x 102
1 x107
6
1 x 103
1 x 108
4
1 x 103
1 x 106
Nuklida
3
Nuklida
ali
ta s
eg
l
.
1 x 10w
Pd-103
w
Pd-109
w1 x 10
g
r
o
.
Sr-89
1 x 10
Sr-90a
1 x 102
Sr-91
1 x 101
1 x 105
Ag-105
1 x 102
1 x 106
Sr-92
1 x 101
1 x 106
Ag-110m
1 x 101
1 x 106
Y-90
1 x 103
1 x 105
Ag-111
1 x 103
1 x 106
Y-91
1 x 103
1 x 106
Cd-109
1 x 104
1 x 106
Y-91m
1 x 102
1 x 106
Cd-115
1 x 102
1 x 106
Y-92
1 x 102
1 x 105
Cd-115m
1 x 103
1 x 106
Y-93
1 x 102
1 x 105
In-111
1 x 102
1 x 106
Zr-93a
1 x 103
1 x 107
In-113m
1 x 102
1 x 106
Zr-95
1 x 101
1 x 106
In-114m
1 x 102
1 x 106
Zr-97a
1 x 101
1 x 105
In-115m
1 x 102
1 x 106
Nb-93m
1 x 104
1 x 107
Sn-113
1 x 103
1 x 107
Nb-94
1 x 101
1 x 106
Sn-125
1 x 102
1 x 105
Nb-95
1 x 101
1 x 106
Sb-122
1 x 102
1 x 104
Nb-97
1 x 101
1 x 106
Sb-124
1 x 101
1 x 106
Nb-98
1 x 101
1 x 105
Sb-125
1 x 102
1 x 106
Mo-90
1 x 101
1 x 106
Te-123m
1 x 102
1 x 107
Mo-93
1 x 103
1 x 108
Te-125m
1 x 103
1 x 107
www.legalitas.org
65
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
Mo-99
1 x 102
1 x 106
Mo-101
1 x 101
Tc-96
2008, No. 54
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
Te-127
1 x 103
1 x 106
1 x 106
Te-127m
1 x 103
1 x107
1 x 101
1 x 106
Te-129
1 x 102
1 x 106
Tc-96m
1 x 103
1 x 107
Te-129m
1 x 103
1 x 106
Te-131
1x102
1x105
Ce-143
1x102
1x106
Te-131m
1x101
1x106
Ce-144ª
1x102
1x105
Te-132
1x102
1x107
Pr-142
1x102
1x105
Te-133
1x101
1x105
Pr-143
1x104
1x106
Te-133m
1x101
1x105
Nd-147
1x102
1x106
Te-134
1x101
1x106
Nd-149
1x102
1x106
I-123
1x102
1x107
Pm-147
1x104
1x107
I-125
1x103
1x106
Pm-149
1x103
1x106
I-126
1x102
1x106
Sm-151
1x104
1x108
I-129
1x102
1x105
Sm-153
1x102
1x106
I-130
1x101
1x106
Eu-152
1x101
1x106
I-131
1x102
1x106
1x102
1x106
I-132
1x101
1x105
1x101
1x106
I-133
1x101
w1x10
6
Eu-155
1x102
1x107
I-134
1x101
1x105
Gd-153
1x102
1x107
I-135
1x101
1x106
Gd-159
1x103
1x106
Xe-131m
1x104
1x104
Tb-160
1x101
1x106
Xe-133
1x103
1x104
Dy-165
1x103
1x106
Xe-135
1x103
1x1010
Dy-166
1x103
1x106
Cs-129
1x102
1x105
Ho-166
1x103
1x105
Cs-131
1x103
1x106
Er-169
1x104
1x107
Cs-132
1x101
1x105
Er-171
1x102
1x106
Cs-134m
1x103
1x105
Tm-170
1x103
1x106
Cs-134
1x101
1x104
Tm-171
1x104
1x108
Cs-135
1x104
1x107
Yb-175
1x103
1x107
Cs-136
1x101
1x105
Lu-177
1x103
1x107
Cs-137a
1x101
1x104
Hf-181
1x101
1x106
Cs-138
1x101
1x104
Ta-182
1x101
1x104
Ba-131
1x102
1x106
W-181
1x103
1x107
Ba-140a
1x101
1x105
W-185
1x104
1x107
Nuklida
ww
Nuklida
ali
ta s
gEu-152m
.le Eu-154
g
r
o
.
www.legalitas.org
2008, No. 54
66
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
La-140
1x101
1x105
W-187
1x102
1x106
Ce-139
1x102
1x106
Re-186
1x103
1x106
Ce-141
1x102
1x107
Re-188
1x102
1x105
Os-185
1x101
1x106
Rn-222a
1x101
1x108
Os-191
1x102
1x107
Ra-223a
1x102
1x105
Os-191m
1x103
1x107
Ra-224ª
1x101
1x105
Os-193
1x102
1x106
Ra-225
1x102
1x105
Ir-190
1x101
1x106
Ra-226a
1x101
1x104
Ir-192
1x101
1x104
Ra-227
1x102
1x106
Ir-194
1x102
1x105
Ra-228a
1x101
1x105
Pt-191
1x102
1x106
Ac-228
1x101
1x106
Pt-193m
1x103
1x107
Th-226a
1x103
1x107
Pt-197
1x103
1x106
Th-227
1x101
1x104
Pt-197m
1x102
1x106
Th-228a
1x100
1x104
Au-198
1x102
1x106
Th-229a
1x100
1x103
Au-199
1x102
1x106
1x100
1x104
Hg-197
1x102
1x107
1x103
1x107
Hg-197m
1x102
1x100
1x103
Hg-203
1x102
T -200
1x101
1x106
Th-234a
1x103
1x105
T -201
1x102
1x106
Pa-230
1x101
1x106
T -202
1x102
1x106
Pa-231
1x100
1x103
T -204
1x104
1x104
Pa-233
1x102
1x107
Pb-203
1x102
1x106
U-230a
1x101
1x105
Pb-210a
1x101
1x104
U-231
1x102
1x107
Pb-212a
1x101
1x105
U-232a
1x100
1x103
Bi-206
1x101
1x105
U-233
1x101
1x104
Bi-207
1x101
1x106
U-234
1x101
1x104
Bi-210
1x103
1x106
U-235a
1x101
1x104
Bi-212a
1x101
1x105
U-236
1x101
1x104
Po-203
1x101
1x106
U-237
1x102
1x106
Po-205
1x101
1x106
U-238a
1x101
1x104
Po-207
1x101
1x106
U-alam
1x100
1x103
Po-210
1x101
1x104
U-239
1x102
1x106
At-211
1x103
1x107
U-240
1x103
1x107
Nuklida
.
1x10w
w
w1x10
6
5
Nuklida
ta
i
l
Th-230
a
g
Th-231
le
r
o
.
s
Th-alam
g
(termasuk Th223)
www.legalitas.org
67
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
Rn-220a
1x104
1x107
Np-237a
1x100
Np-239
2008, No. 54
Konsentrasi
Aktivitas
(Bq/g)
Aktivitas
(Bq)
U-240a
1x101
1x106
1x103
Cm-244
1x101
1x104
1x102
1x107
Cm-245
1x100
1x103
Np-240
1x101
1x106
Cm-246
1x100
1x103
Pu-234
1x102
1x107
Cm-247
1x100
1x104
Pu-235
1x102
1x107
Cm-248
1x100
1x103
Pu-236
1x101
1x104
Bk-249
1x103
1x106
Pu-237
1x103
1x107
Cf-246
1x103
1x106
Pu-238
1x100
1x104
Cf-248
1x101
1x104
Pu-239
1x100
1x104
Cf-249
1x100
1x103
Pu-240
1x100
1x103
Cf-250
1x101
1x104
Pu-241
1x102
1x105
Cf-251
1x100
1x103
Pu-242
1x100
1x104
Cf-252
1x101
1x104
Pu-243
1x103
1x107
Cf-253
1x102
1x105
Pu-244
1x100
1x104
1x100
1x103
Am-241
1x100
1x104
1x102
1x105
Am-242
1x103
w1x10
Es-254
1x101
1x104
Am-242ma
1x100
1x104
Es-254m
1x102
1x106
Am-243a
1x100
1x103
Fm-254
1x104
1x107
Cm-242
1x102
1x105
Fm-255
1x103
1x106
Cm-243
1x100
1x104
Nuklida
a
ww
6
Nuklida
ali
ta s
g
r
o
.
gCf-254
.le Es-253
Nuklida induk dan turunannya dalam kondisi kesetimbangan adalah sebagai berikut:
Nuklida
Induk
Turunan
Sr-80
Rb-80
Sr-90
Y-90
Zr-93
Nb-93m
Zr-97
Nb-97
Ru-106
Rh-106
Ag-108m
Ag-108
Cs-137
Ba-137m
www.legalitas.org
2008, No. 54
68
Nuklida
Induk
Turunan
Ba-140
La-140
Ce-134
La-134
Ce-144
Pr-144
Pb-210
Bi-210, Po-210
Pb-212
Bi-212, T -208 (0.36), Po-212 (0.64)
Bi-212
T -208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220
Po-216
Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, T -207
Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T -208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228
Ac-228
Th-226
Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T -208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-alam
Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T -208 (0.36),
Po-212 (0.64)
Th-234
Pa-234m
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T -208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235
Th-231
U-238
Th-234, Pa-234m
U-alam
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240
Np-240m
Np-237
Pa-233
Am-242m
Am-242
Am-243
Np-239
ww
le
w.
g
ta
i
l
a
r
o
.
s
g
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Fly UP