...

penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR
SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES
METRO JAKARTA SELATAN
Penulisan Hukum
( Skripsi )
Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
Prima Suhardi Putra
NIM : E 0004247
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum ( Skripsi )
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH
DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA
SELATAN
Disusun oleh :
PRIMA SUHARDI PUTRA
NIM : E 0004247
Disetujui untuk Dipertahankan
Pembimbing,
Kristiyadi,S.H.,M.Hum.
NIP. 131 569 273
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH
DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA
SELATAN
Disusun oleh :
PRIMA SUHARDI PUTRA
NIM : E 0004247
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari
: Selasa
Tanggal
: 3 Juni 2008
TIM PENGUJI
1. Bambang Santoso, S.H ,M.Hum
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H ,M.H
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H ,M.Hum
Anggota
: ...............................................
: ...............................................
: ...............................................
MENGETAHUI
Dekan,
Mohammad Jamin,S.H.,M.Hum
NIP.131 570 154
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha
Kuasa, Maha Pengasih dan Penyanyang, atas segala limpahan rizki dan karuniaNya kepada penulis serta tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan
nilai-nilai kebenaran dan mencerahkan kita dari kegelapan.
Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul ”Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di
Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan” ini disusun
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan
hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada :
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang
telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan
penulisan hukum ini.
2. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
UNS yang telah memberikan dukungan kepada para mahasiswa.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang
telah memberikan bantuan dan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan
penulisan hukum ini.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu dan memberikan bantuan, saran, serta arahan untuk
menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Sutedjo, S.H., M.M selaku Pembimbing Akademik yang telah
memberikan nasehat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan.
6. AKP Widhastuti selaku Kaur Bin Ops Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan
yang telah membantu Penulis untuk mendapatkan banyak sekali data dan
tambahan ilmu khususnya tentang perkembangan kriminalitas di Indonesia.
7. Bapak Jun Nurhaida selaku Kasubnit IV Sat Serse Polres Metro Jakarta
Selatan yang telah bersedia membimbing Penulis dalam melakukan penelitian
dan yang telah bersedia merekap data untuk kepentingan penulisan hukum ini.
8. Seluruh anggota Satuan Serse Polres Metro Jakarta Selatan yang telah
mendukung kelancaran Penulis dalam melakukan penelitian yang tidak bisa
disebutkan satu persatu.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah berbagi ilmu
yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum UNS yang telah membantu Penulis selama
menjadi mahasiswa.
11. Almarhum Bapak, Ibu, Reta adikku yang kucintai...Teruntuk Bapak hanya ini
yang sanggup aku berikan padamu, akan aku wujudkan cita-citamu untuk
menjadikanku orang sukses dan bermanfaat bagi keluargaku, semoga Kau
tenang disisinya. Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, doa, dan
nasehatnya.
12. Buat ”BINTANG” yang selalu ikhlas menerimaku apa adanya, akhirnya
kereta kencanaku berhenti dihadapmu.
13. Buat orang-orang yang sempat singgah dihatiku terimakasih telah membuat
hidupku lebih berarti dan indah. Kalianlah yang telah mengajarkanku cara
menghargai seorang hawa
14. Ponxi Yoga Wiguna(4244)........Terimakasih atas pengorbanannya selama ini
untuk selalu menemaniku saat suka dan duka, kita harus selalu berjuang
Saudaraku.
15. Buat Sahabat-sahabatku dikontrakan Griya Novita, Risna, Adi Tri, Saputra
Kesit, Agung, Bulin, Andika, Gilang, Roni Desi, Aersad, Iwan terima kasih
buat semuanya ya....kalian telah memberi warna dan pengalaman dalam
hidupku...
16. Teman-temanku di BROTHER MUSIC STUDIO......Arif semangat kuliahnya
ya !!!!! Mas Heri, Mas Dodik, Sikun, Sigit, Melon, Agung, Dedi dan
semuanya!!!! Terima kasih atas tempat yang sudah disediakan buat kos ku
yang kedua.
17. Teruntuk Gunalan terimakasih telah menjadi teman diskusi dan berbagi ilmu,
Lek Joko, Kang Jack, Didit terima kasih telah menerimaku sebagai saudara.
18. Teman-teman angkatan 2004......John Fano atas saran dan masukannya, rekanrekan seperjuangan di kepanitiaan Ospek dan angkatan yang tidak mungkin
disebutkan satu per satu.....Viva Justitia.....!!!!!!Fiat Justitia et Pereat Mundus.
19. Teman-teman
di
Laboratorium
Seni
Teater Delik
terimakasih
atas
pelajarannya selama ini dan teruntuk Delikku tercinta tetaplah kau berjaya dan
selalu berkarya.
20. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyusun Penulisan
Hukum ini baik secara moril maupun materiil.
Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang
membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam
Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi
siapapun yang membacanya, terutama untuk kalangan mahasiswa.
Surakarta, Mei 2008
Penulis
PRIMA SUHARDI PUTRA
NIM. E 0004247
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
BAB I
: PENDAHULUAN......................................................
A. Latar Belakang Masalah...........................................................
B. Perumusan Masalah..................................................................
C. Tujuan Penelitian…………………………………………………..
D. Manfaat Penelitian..................................................................
E. Metode Penelitian...................................................................
F. Sistematika Penulisan…………………………………….............
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA..............................................
A. Kerangka Teori…………………………………………………….
1. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum………………………..
i
ii
iii
iv
v
viii
x
1
1
5
5
6
7
15
17
17
17
22
24
31
34
2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana…………………………….
3. Tinjauan Mengenai Pengertian Anak………………………….
34
B. Kerangka Pemikiran……………………………………………….
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………..
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah
Di Bawah Umur……………………………………………………
B. Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penegakkan Hukum
Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan yang Dilakukan
Oleh Anak Pelajar Sekolah di Bawah Umur di Wilayah Hukum
Polres Metro Jakarta Selatan………………………………………
BAB IV
: SIMPULAN DAN SARAN………………………………
A. Simpulan……………………………………………………………
B. Saran……………………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
52
62
62
64
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
1. Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Model Interaktif..............
15
2. Gambar 2. Kerangka Pemikiran………………………………………
31
3. Tabel 1. Data tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan
oleh pelajar sekolah menurut jenis dan tahun………………………...
36
4. Tabel 2. Data pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan
menurut tahun dan pendidikan…………………………………………
38
5. Tabel 3. Data jumlah pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan
yang tertangkap, menurut umur dan tahun……………………………
39
6. Tabel 4. Data tentang perlakuan penyidik Sat Serse Polres Metro
Jakarta Selatan saat melakukan penangkapan…………………………
41
7. Tabel 5.Data perlakuan penyidik saat melakukan penangkapan
dan pemeriksaan………………………………………………………
44
8. Tabel 6. Data pedoman peraturan perundang-undang, juknis, petunjuk
lain yang digunakan dalam penyidikan terhadap tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah………………..
44
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan
pembinaan
dan
pengarahan
dalam
rangka
menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi,
selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan
perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.
Disadari bahwa pengawasan sosial semakin banyak secara formal,
melalui hukum, peraturan, dan perintah yang ditegakkan oleh polisi,
pengadilan, dan penjara. Pengawasan sosial informal yang lemah banyak
mengakibatkan meningkatnya kekacauan pribadi, seperti tercermin dalam
kenakalan anak, kejahatan, pelacuran, ketagihan minuman keras dan narkoba,
bunuh diri, kelainan jiwa, keresahan sosial, dan kehidupan politik yang tidak
stabil. Perkembangan di lingkungan masyarakat tidak hanya mempunyai
fungsi ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya pusat
interaksi yang mempengaruhi nilai dan norma anggota masyarakat tersebut,
dapat mendukung maupun menolak semua perubahan yang dirasakan, tidak
sesuai bahkan mungkin cenderung melanggar norma atau hukuman. Sehingga
hal ini menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat menghadapi kenakalan
remaja, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sadis dan kejam, di mana
para pelakunya melibatkan bukan saja para remaja tetapi juga oleh anak-anak
di bawah umur. Misalnya anak-anak pelajar sekolah baik tingkat SLTP
maupun tingkat SMU yang ada ditengah-tengah masyarakat kita.
Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana dengan
kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya masih dapat ditolerir, dan
dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal
yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat menuntut
agar tingkah laku pelajar tersebut harus dikenakan sanksi pidana secara tegas.
Mencermati fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak sekolah tersebut,
maka kiranya perlu mendapatkan atensi secara khusus untuk dilakukan
terobosan-terobosan baru guna menyelamatkan masa depan anak-anak pelajar
sekolah ini. Karena bagaimanapun mereka adalah aset-aset bangsa yang akan
meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dimasa
mendatang.
Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap keraguraguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan
oleh pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong
suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Aparat
kepolisian terkesan kehilangan konsep dalam menangani masalah kriminalitas
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah. Oleh karena
itu Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai
aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab image
negatif
tersebut.
Dari
sinilah
Polri
harus
mampu
menunjukan
profesionalismenya didalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi
masyarakat.
Perlu disadari bahwa keberadaan petugas Polri akan sangat dirasakan
oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan
dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dalam hal ini yang
diinginkan oleh masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman,
masyarakat merasa terlindungi baik secara moril yaitu perasaan tenteram akan
terjaminnya keselamatan jiwa individu baik di lingkungan tempat tinggal,
lingkungan kerja, dan perjalanannya maupun secara materiil berupa
perlindungan harta benda dan tempat tinggal.
Sebetulnya upaya untuk mengupas penyebab tindak kriminal yang
dilakukan secara sadis dan brutal oleh anak sekolahpun telah dibahas oleh
berbagai pihak yang peduli terhadap anak muda ini. Sejumlah pakar dari
berbagai profesi dan kalangan telah melakukan analisa dan mengemukakan
pandangan-pandangannya terhadap berbagai tindak penyimpangan yang
dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah yang menurutnya telah mengalami
suatu pergeseran yang sudah sangat membahayakan, dan mengganggu
ketentraman kehidupan masyarakat.
Adrianus Meliala, Seorang kriminolog dari Universitas Indonesia
menyatakan pendapatnya bahwa brutalisme pelajar di kota- kota
merupakan gejala baru dan akan selalu ada karena sistem sekolahan
bersifat masif. Artinya, proses pembelajaran yang bersifat klasikal
terkadang tidak menguntungkan bagi pendidikan. Hal ini disebabkan
sekolah sudah bergeser fungsinya sebagai ‘kapitalisme pendidikan.’
Ditambahkannya bahwa salah satu penyebabnya adalah sistem
pendidikan nasional yang hanya mengedepankan aspek kognisi tanpa
diimbangi pendidikan moral. Sementara itu, pelajar secara nyata di
depan mata sering melihat banyak kejadian yang mencerminkan
tindakan brutal atau melawan hukum yang dilakukan anggota
masyarakat lain bahkan pejabat negara sendiri. Kebijakan
pemerintah yang mengesampingkan kebutuhan sarana dan prasarana
pendukung pendidikan juga dapat memicu tindakan brutal pelajar
(Media Indonesia, Rabu 16 Januari 2008).
Bahkan tindakan penyimpangan tersebut sudah termasuk sebagai
tindak kriminal dan bukan lagi sebagai kenakalan remaja. Seperti peristiwa
yang terjadi dijalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jaksel pada hari
kamis malam tanggal 8 November 2007. Sekelompok pelajar yang berjumlah
sekitar 30 orang, membajak Metromini S-74 jurusan Blok M-Rempoa dan
merampok para penumpangnya . Dalam kejadian tersebut seorang penumpang
dibacok dan sebagian yang lainnya kehilangan sejumlah uang dan barang
berharga lainnya. Dengan bantuan warga setempat, polisi berhasil menangkap
11 orang pelakunya. Polisi juga berhasil menemukan sebuah celurit bernoda
darah, selain gunting, parang, dan keris. Para pelajar yang tertangkap tersebut
berasal dari sekolah-sekolah di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dan
sekitarnya. Mereka adalah gabungan pelajar SMU dan SMK yang sering
bertemu saat pulang sekolah (Jawa Pos, 8 November 2007).
Tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan yang tidak
sepatutnya dilakukan oleh pelajar . Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok
usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi
masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para
pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Pada
tahap ini adalah tahap dimana mereka sedang mencari jati dirinya masingmasing. Mereka berusaha agar diakui keberadaannya oleh pihak lain. Mereka
mencoba mengidentifikasikan dirinya sebagai remaja yang berbeda di
lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan dimasyarakat. Hal ini
dilakukan dalam rangka
mempromosikan diri mereka sendiri, suatu saat
mereka bertemu dengan rekan-rekan yang bernasib sama, dengan sendirinya
mereka akan membentuk suatu kelompok tertentu. Dilihat dari kaca mata
pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan
hanyalah suatu manisfestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai
konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.
Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap para
pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan,
termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Upaya–upaya koordinasi antar
berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk
mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbaik didalam menangani dan
menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut.
Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya,
karena mereka merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa
yang akan datang. Apabila mereka tidak disiapkan sebaik mungkin dari saat
sekarang maka masa depan bangsa dan negarapun akan terancam kehancuran
dan kerusakan.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis
penulisan hukum dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN
KEKERASAN
YANG
DILAKUKAN
OLEH
ANAK
PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLRES METRO JAKARTA SELATAN”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah diatas dan
sebagai pedoman supaya permasalahan dapat dibahas secara sistematis serta
tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tegas, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di
wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan?
2. Hambatan-hambatan apa dan bagaimana pemecahan masalah tersebut
dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah
hukum Polres Metro Jakarta Selatan?
C. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya penelitian adalah pemeriksaan yang teliti. Secara
sederhana penelitian ini adalah suatu kegiatan yang terencana dengan suatu
metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang baru. Adapun
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Tujuan Obyektif
a. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui
bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di
wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya
penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum
Polres Metro Jakarta Selatan yang kemudian dapat ditemukan upaya
pemecahan dari masalah tersebut.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan
hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
b. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai materi yang diperoleh
baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
c. Untuk menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu
Hukum Acara Pidana yang tentunya bermanfaat bagi penulis.
D. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan
manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian
tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat
digunakan
sebagai
sumbangan
karya
ilmiah
dalam
perkembangan ilmu pengetahuan.
b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana
khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di
wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk
periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian
yang lain.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
b. Memberikan manfaat
untuk lebih mengembangkan penalaran,
membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam menyelesaikan
hambatan-hambatan yang timbul dalam menyelenggarakan penegakan
hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh
anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro
Jakarta Selatan.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang
dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab
masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah :
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan penulis
termasuk dalam jenis
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara
tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan
dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 32). Adapun data-data
yang diperoleh Penulis dari Polres Metro Jakarta Selatan secara umum
dideskripsikan, kemudian dikategorikan atau dipilah secara khusus
mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur. Untuk indikasi
sejauh mana proses penegakkan hukum tersebut dilaksanakan, Penulis juga
mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakkan
hukum di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
2. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang
diteliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 10). Dari penelitian tersebut, Penulis
kemudian menggambarkan proses penegakkan hukum terhadap tindak
pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di
bawah umur secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para
pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaannya di
lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas
dan runtut.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu di Wilayah Hukum
Polres Metro Jakarta Selatan hal ini dikarenakan data mengenai tindak
pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di
bawah umur yang didapat, berasal di wilayah tersebut.
4. Jenis Data
Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas
terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan
arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis data
ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang
diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang
tepat (H.B Sutopo,2002 : 180).
a. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari
sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang
sebenarnya pada objek yang diteliti, yaitu dari hasil wawancara dengan
Kaur Bin Ops AKP Widhastuti dan Kasubnit IV Bapak Jun Nurhaida.
b. Data Sekunder
Yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak
langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen,
peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan
kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh
secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih dahulu dibuat oleh
seseorang dalam suatu kumpulan data seperti dokumen, buku atau hasil
penelitian terlebih dahulu.
5. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data
yang dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan
jenis data yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini yaitu :
a. Sumber Data Primer
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Polres Metro
Jakarta Selatan maupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini
meliputi:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak.
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.
d) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran,
makalah, majalah, dan internet.
3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu
kamus.
6. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,
maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:
a. Wawancara mendalam (Indepth interviewing)
Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi
atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari
responden dengan cara berbicara langsung dengan orang tersebut.
Menurut Soerjono Soekanto dalam (Soerjono Soekanto, 1984 hal. 121)
menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapat dari
pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara yaitu :
1)
Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan
dengan cepat.
2)
Ada
keyakinan
bahwa
penafsiran
responden
terhadap
pertanyaan yang diajukan adalah tepat.
3)
Bersifat luwes.
4)
Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung,
apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup
masalah yang diteliti.
5)
Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.
Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan model
wawancara penelitian yang tidak bersifat terstruktur sehingga dapat
menggali informasi secara lebih leluasa dan lebih detail atau teliti
terhadap sumber informasi (subyek penelitian) dan tidak melewati batas
ruang lingkup masalah yang diteliti, dengan demikian kebenaran
jawaban dapat diperiksa secara langsung oleh peneliti.
Dalam
pelaksanaannya
peneliti
sebagai
pewawancara
menguraikan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti
maksud pertanyaannya kepada responden dan mencatat jawaban dari
responden tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan
wawancara semula ataupun keluar dari batasan ruang lingkup masalah
yang diteliti. Yang dijadikan acuan dalam kegiatan wawancara dengan
sumber informasi adalah lebih terfokus kepada sejumlah kasus tindak
pidana dengan kekerasan yang menonjol dan dilakukan oleh anak
pelajar sekolah di bawah umur yang ditangani oleh Polri di wilayah
hukum Polres Metro Jakarta Selatan guna mendapatkan data primer
yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
Subyek wawancara yang dijadikan sebagai sumber informasi
adalah Kepala satuan Reserse dan parta Kanit, anggota Polri yang
menangani secara langsung kasus tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur, serta yang
terpenting adalah para anak pelajar sekolah yang sedang menjalani
proses hukum atas perbuatannya dan personil lain yang ada kaitannya
dengan penelitian ini.
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang
tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh anak pelajar
sekolah di bawah umur yang terjadi selama ini dan sejauh mana
penanggulangan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh anak pelajar sekolah ditinjau dari aspek hukum yang
dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi tindakan hukumnya.
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.
c. Penelitian Kepustakaan
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bukubuku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih
dahulu dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang
sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban
guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di
atas.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif
dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data
dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data
terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan
dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali
mengumpulkan data lapangan ( H.B. Sutopo, 2002 : 8 ).
Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :
a. Reduksi Data
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari
data fieldnote.
b. Penyajian Data
Merupakan
suatu
realita
organisasi
informasi
yang
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data
dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan
kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.
c. Kesimpulan atau verifikasi
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti
berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan,
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasikonfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi
kesimpulan yang diverifikasi.
Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model
adalah sebagai berikut :
Pengumpulan Data
Reduksi data
Sajian Data
Data
Penarikan Kesimpulan/
Verifikasi
Komponen-komponen Analisis Model Interaktif
(H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif)
Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada
waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan
sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya
peneliti
mulai
melakukan
usaha
menarik
kesimpulan
dengan
memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data.
Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen
tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan
masalah yang diteliti.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam
penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau (skripsi)
ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang
disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan
hukum ini adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori. Dalam
kerangka teori diuraikan tentang
tinjauan mengenai penegakan
hukum, tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai
pengertian anak dan kerangka pemikiran.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang
penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah
hukum Polres Metro Jakarta Selatan dan hambatan-hambatan yang
timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di
bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan beserta
upaya pemecahan akan masalah tersebut.
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran yang terkait
dengan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya,
penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat
pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua
subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin
dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak
hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka
mengimbangi
sistem
hukum,
melainkan
pula
diperlukan
dalam
hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang
terkandung didalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan
kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan dengan
“teori-teori hukum” yang sedang dikembangkan.
Betapa pentingnya arti teori-teori hukum untuk kegunaan didalam
“praktek
hukum”
yang menjadi
bagian
dari
penegakan
hukum
memerlukan sistem tertentu. Tidaklah bijaksana manakala ada pernyataan
ahli hukum bahwa teori-teori hukum tidak mempunyai arti di dalam
praktek hukum, dengan kata lain “teori adalah teori” sedangkan “praktek
adalah lain”.
Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan
suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan
penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat
mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.
Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan
hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang
awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah
menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang
terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
(polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugastugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi,
aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat
eksekusi lainnya (Bambang Poernomo, 1988: 88).
Penegakan hukum yang diberikan arti luas tidak terbatas tentang
menjalankan hukum, maka pengertiannya mencakup semua orang yang
menjalankan hukum baik badan-badan resmi yang menjalankan atas
membentuk hukum maupun setiap orang yang bersangkutan dengan proses
berjalannya hukum.
Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud
dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit
maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam
setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan
maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan
kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya normanorma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang
penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya apakah kita
akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu,
baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya
membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek
subyektif saja. Penulisan hukum ini memang sengaja dibuat untuk
memberikan gambaran mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan
tema penegakan hukum itu.
Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan
proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut
hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan
mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan
petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk
kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan
melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana
formil.
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.
Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.
Pelaksanaan hukum dapat berlaku secara normal, damai, tetapi dapat
terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang
dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum
ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang
selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit),
kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit)(Sudikno,
1993: 1).
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa
konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya
tidak boleh menyimpang, fiat justitia et pereat mundus ( meski dunia ini
runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh
sesuatu
yang
diharapkan
dalam
keadaan
tertentu.
Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian
hukum, masyarakat akan lebih tertib hukum dan bertugas menciptakan
kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan
hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum tersebut dilaksanakan
atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
Sistem-sistem untuk memberlakukan hukum pidana dan acara
pidana
dipakai
beberapa
pendekatan
penegakan
hukum
dalam
hubungannya dengan kejahatan sebagai gejala sosial maupun kehidupan
sosial, terdapat beberapa pemikiran.
Secara singkat diingatkan kembali ada tiga aliran pendekatan
penegakan hukum, yang dianggap kita semua sudah mengetahui:
a. Aliran pertama, memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil,
obyektif, dengan penjatuhan pidana dengan lebih menghormati
perikemanusiaan atau individu, semua peraturan hukum sudah
ditetapkan dahulu sebelum perkara itu terjadi untuk diadili. Dengan
pendek aliran pertama memperjuangkan perlindungan individu
terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa, dengan itu harus
dibuat peraturan hukum lebih dahulu tentang perbuatan mana yang
dilarang dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, semuanya memuat
petunjuk-petunjuk tentang perbuatan yang dilarang dan cara-cara
petugas hukum melakukan tugasnya. Aliran ini dinamakan aliran
klasik, aliran yang mendukung paham liberalisme.
b. Aliran kedua,memperhatikan khusus pada perbuatan pelanggar hukum
atau orang yang melanggar hukum. Pengaruh kriminologi yang
berhasil memperkembangkan penyelidikannya terhadap kejahatan dan
penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukuman yang bermanfaat agar
masyarakat terlindungi dari kejahatan. Aliran ini dinamakan aliran
kriminologis atau modern, karena mensubyektifkan hukum pidana dan
menyesuaikan dengan ciri-ciri keadaan sekitar kejahatan dengan
memasukkan
aspek-aspek
psikologi,
psikiatri,
ponologi
yang
memperkembangkan hukuman baru, dan substitusi hukuman berupa
tindakan-tindakan yang preventif maupun kuratif untuk melindungi
masyarakat dari kejahatan. Politik kriminal terus berkembang untuk
melihat ke depan agar hukum pidana itu bermanfaat.
c. Aliran ketiga, merupakan aliran yang memandang hukum sebagai
bagian
dari
masyarakat.
Kehidupan
masyarakat
mewujudkan
kenyataan-kenyataan sosial yang berhubungan dengan hukum dengan
segala aspeknya merupakan perhatian yang primer, sedangkan
mengenai perbuatannya yang melanggar hukum itu mendapat
perhatian yang sekunder. Aliran ini dinamakan aliran sosiologis, dan di
dalam perkembangannya terdapat beberapa variasi yang kadangkadang terlalu menitik beratkan perlindungan sosial yang berlebihlebihan seperti pada sistem hukum pidana di negara sosialis (Bambang
Poernomo,1988: 84-85).
2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana
a. Pengertian Tindak Pidana
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia maka kata tindak
mengandung arti : langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan,
perampokan, korupsi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Moeljatno
(dalam Roeslan Saleh, 1983,13) mengatakan bahwa perbuatan yang
oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang
dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.
Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini
adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatanperbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan
dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan
masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa
perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Jadi suatu
perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila
perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur secara materiil sebagai
mana dimaksud dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan
yang lain yang sah berlaku di Indonesia.
b. Pengertian Tindak Pidana dengan Kekerasan
Kekerasan merupakan serangan atau invasi (Ossault) terhadap
fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai
tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu
sebagai
prototipe
perilaku
menyimpang.
Sementara
perilaku
menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang
melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam KUHP (dalam Juklak dan Juknis tentang Kriminalitas dengan
Kekerasan, 1983).
Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan
melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak
berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan
tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah,
misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata,
menyepak, menendang dsb. Secara khusus dalam Pasal KUHP
memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan.
Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan
kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut :
1) Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang
melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan
kekerasan terhadap orang lain, dengan obyek kejahatan berupa
barang, atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materiil
sebagaimana
dimaksud
dalam
KUHP
ataupun
peraturan
perundang-undangan lain yang sah.
2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89
KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsang atau tidak berdaya
maka perbuatan ini bersifat fisik.
3) Ancaman kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat
psikis.
Sedangkan
jenis-jenis
tindak
pidana
dengan
kekerasan
sebagaimana disebutkan dalam (Makalah Juklak dan Juknis tentang
Kriminalitas dengan Kekerasan, 1983) adalah antara lain :
1) Penjambretan
2) Penodongan
3) Pembajakan
4) Perampokan
5) Pencurian kendaraan bermotor
6) Pemerasan
7) Pembunuhan
8) Penganiayaan berat
9) Perkosaan
c. Tinjauan Pengertian Pelaku Tindak Pidana
Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam kamus maka
pengertian pelaku adalah orang yang berbuat atau melakukan suatu
pekerjaan, dalam hal ini masih belum jelas apabila dikaitkan dengan
perbuatan tindak pidana. Sedangkan menurut pengertian yang terdapat
dalam peraturan hukum pelaku atau pembuat atau dader dipandang
dari sudut Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55
KUHP, maka orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 4
macam yaitu :
1) Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger).
2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).
3) Orang yang turut melakukan (medepleger).
4) Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu
(uitlokker) (R.Soesilo, 1988).
Berdasarkan atas sudut pandang Undang-undang tersebut
digunakanlah pengertian sebagaimana tercantum dalam Pasal 55
KUHP sebagai konsep tentang pelaku tindak pidana.
3. Tinjauan Mengenai Pengertian Anak
Membicarakan tentang sampai sebatas mana seseorang dapat
dikatakan tergolong anak, ternyata terdapat batasan yang beraneka ragam
antara berbagai Undang-undang yang ada, sebagai akibat dari latar
belakang yang berbeda-beda terhadap maksud dan tujuan dari Undangundang itu sendiri.
a. Pengertian anak secara umum
Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau
manusia yang masih kecil (KBBI,1990: 31). Sebagai keturunan, anak
adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara
laki-laki dengan perempuan. Hubungan
semacam itu telah
berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama
Samawi diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka
Bumi. Menurut Islam batasan anak adalah mereka yang telah mimpi
basah bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan.
Menurut bahasa, anak diartikan sebagai manusia yang masih
kecil, sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai
sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa (KBBI, 2001:
45).
b. Pengertian anak secara yuridis
Dari beberapa perundang-undangan telah disebutkan mengenai
pengertian anak, diantaranya :
1) Menurut KUHP
Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila
anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila
seorang anak tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh
memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya,
tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam
perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan
dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP.
Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa
yaitu mereka yang berumur l6 tahun. Ini dapat diartikan bahwa
mereka yang belum berumur l6 tahun dapat disebut sebagai anakanak.
2) Menurut KUH Perdata
Pasal 330 KUHPerdata ayat (1), bahwa batasan antara
belum dewasa yang telah dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak
melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, dan
melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUHPerdata) dimana seorang
anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan
tertentu.
3) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 ayat (2), bahwa anak adalah orang dalam suatu
perkara anak nakal yang telah mencapai usia delapan tahun tetapi
belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 47 menyatakan bahwa seorang anak tetap dalam
kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan
belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang
anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah
dianggap belum dewasa.
5) Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan anak adalah
seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah
kawin. Batas umur 2l (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh
karena berdasarkan pertimbangan
kepentingan
usaha
kesejahteraan
sosial,
tahap kematangan sosial,
kematangan
pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur
tersebut.
6) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, yang
dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan”.
7) Sedangkan istilah “anak dibawah umur” terhadap bangsa Indonesia
sesuai dengan Stbl. 1931 No. 54. ialah :
a) Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya
belum pernah kawin.
b) Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan
kemudian bercerai, tidak kembali lagi menjadi di bawah umur.
c) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan
anak-anak.
Dengan demikian barang siapa yang memenuhi syarat tersebut
di atas, disebut anak-anak dibawah umur atau secara mudahnya disebut
anak-anak.
c. Pengertian Pelajar
Arti pelajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah
anak sekolah, terutama siswa pendidikan dasar sampai dengan
menengah. Kata pelajar berasal dari kata dasar ajar yang mempunyai
arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud
dengan Pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar dari
tingkat SD sampai dengan SLTA (SMU) dan berusia antara 7 tahun
sampai dengan 18 tahun.
d. Pengertian Sekolah
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, maka arti kata sekolah
adalah :
1) Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat
menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya).
2) Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran.
3) Usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) : pelajaran,
pengajaran.
Dengan mendasarkan kepada definisi pelajar dan sekolah
diatas maka dapat diambil konsep tentang pelajar sekolah adalah
seseorang yang sedang mengikuti pendidikan atau menuntut ilmu
pengetahuan di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA (SMU)
yang berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Akan tetapi batas
akhir usia pelajar dapat melebihi 18 tahun apabila pelajar mengalami
kegagalan dalam proses belajar di sekolah tersebut.
e. Pengertian anak nakal
Yang dimaksud dengan anak nakal sesuai dengan Pasal 1 butir
2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka
mempunyai 2 pengertian yaitu :
1) Anak yang melakukan tindak pidana
Walaupun Undang-undang Tentang Pengadilan Anak tidak
memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami
bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak
terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-
peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturanperaturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undangundang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.
2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi
anak.
Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik
menurut
peraturan
perundang-undangan
maupun
menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang
tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat maupun aturan
kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Jadi dari dua
pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk
diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal yang
melakukan tindak pidana.
Kenakalan anak pelajar sekolah dapat diartikan sebagai
suatu perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedahkaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP atau
perundang-undangan lainnya, ataupun perbuatan yang bersifat anti
sosial, yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang
tidak tergolong dalam delik tindak pidana umum ataupun delik
khusus (Sudarsono, 1990: 12). KUHP memberikan batasan
terhadap usia subjek hukum dalam dua alternatif, Pertama ; apabila
pelaku berusia di bawah 16 tahun maka hal tersebut akan tunduk
dan berlaku Pasal 45, 46 dan 48 KUHP. Kedua, bila pelakunya
berusia di atas 16 tahun maka berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP
anak delinquent tersebut akan diperlakukan sama dengan pelaku
kejahatan pada umumnya (Sudarsono, 1990:85).
KUHP tidak mengadakan pembagian mengenai kenakalan
anak
secara
tersendiri.
Mengenai
kenakalan
anak
hanya
menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh seorang anak yang berusia di bawah 16 tahun, hukumannya
lebih ringan. Kenakalan anak adalah kelainan tingkah laku serta
perbuatan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat asosial,
amoral, dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran
terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku dalam
masyarakat dan tindakan pelanggaran hukum.
B. Kerangka Pemikiran.
Tindak Pidana
dengan Kekerasan
Pelajar di bawah umur
sebagai pelaku tindak pidana
Penanganan di wilayah
hukum Polres Metro Jakarta
Selatan
Proses
Pelaksanaan
Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak
KUHAP
Faktor-faktor yang
menghambat
Solusi
Penegakkan Hukum di
Wilayah Polres Metro
Jakarta Selatan
Gambar 2.
Kerangka Pemikiran
Penjelasan:
Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kenakalan
anak pelajar sekolah di bawah umur berupa tindak pidana dengan kekerasan
ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat
mengganggu dan meresahkan masyarakat. Penanganan kenakalan anak
pelajar sekolah di bawah umur yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan
aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh
anak pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah
mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar
sekolah.
Di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, upaya penanganan
tindak pidana dengan kekerasan perlu dilakukan secara cermat dan tegas,
karena dalam kurun beberapa waktu terakhir ini intensitas tindak pidana yang
dilakukan oleh pelajar di bawah umur semakin meningkat. Bentuk upaya
penindakan dan pemberantasan tersebut perlu dilakukan mengingat pelaku
ternyata termasuk anak di bawah umur. Suatu yang ironis sekali bahwa anak
yang seharusnya menjadi aset penerus bangsa harus berurusan atau
berkonflik dengan hukum, namun dalam upaya menangani masalah ini polisi
dalam melakukan tindakan seringkali tidak menggunakan koridor hukum
yang seharusnya digunakan dalam menangani pelaku yang masih di bawah
umur.
Dalam upaya penanganan kasus tersebut, Polisi di Polres Metro
Jakarta Selatan tetaplah harus menggunakan pedoman atau hukum yang
sesuai. Penggunaan aturan hukum yang tidak sesuai merupakan bentuk
kesewenangan aparat yang justru menjadi permasalahan tersendiri dalam
menegakkan hukum di wilayahnya. Kaitannya dengan permasalahan yang
diteliti, polisi dalam menangani kasus tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh pelajar di bawah umur haruslah berpedoman pada Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak dipungkiri juga harus
memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekaligus
sebagai lex specialist untuk menangani permasalahan ini.
Tahap tersebut di atas ternyata masih dalam tahap aplikasi hukum
pidana ( tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum
yang dilakukan kepolisian.
Dalam tahap ini aparat penegak hukum
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang
telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan
tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan
dan daya guna. Mengingat dalam tahap tersebut masih ditemukan hambatanhambatan yang ada pada proses pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa
untuk sampai pada tahap penegakkan hukum ternyata perlu koreksi
tersendiri, karena justru hambatan-hambatan tersebut itulah yang menjadikan
upaya penegakkan hukum di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan menjadi
terhambat.
Untuk itu kemudian Penulis mencoba menganalisis bagaimana proses
pelaksanaan penanganan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan
pelajar sekolah di bawah umur dan juga mengenai hambatan-hambatan yang
timbul dalam pelaksanaan tersebut, sehingga nantinya dapat ditemukan solusi
yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil akhirnya adalah
bahwa polisi selain menjalankan tugas dan kewajibannya juga dalam upaya
untuk menegakkan hukum itu sendiri.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur
Perkembangan tindak kekerasan yang selalu muncul dan meningkat
ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran
nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, selanjutnya
hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana dengan
kekerasan. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya maka tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah pada akhir-akhir
ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak.
Pada umumnya orang merujuk secara klinis kepada fitrah manusia
dalam memaklumi perilaku buruk yang tak terhindarkan, misalnya: kerakusan,
pembunuhan, penipuan dan pendustaan. Argumen utama untuk asumsi
keberadaan fitrah manusia adalah bahwa kita dapat mendefinisikan esensi
homo sapiens dalam istilah morfologi, anatomi, fisiologi dan
neurologi. Tentunya kita mesti berasumsi jika kita tidak ingin mundur ke
pandangan yang menganggap tubuh dan pikiran sebagai realita yang terpisah
bahwa spesies manusia harus didefinisikan secara fisik maupun psikisnya.
Thomas Hobbes melihat kekerasan bersumber pada keadaan alamiah manusia
di dalam sosoknya sebagai serigala bagi sesamanya (homo homini lupus),
sedangkan dalam konsepsi Rousseau, kekerasan tersembunyi di dalam rantai
peradaban manusia yang membentuknya sebagai binatang yang saling
menyerang (dalam Erich Fromm, 2000: 311-312).
Salah satu sifat destruktif manusia adalah kekerasan. Dalam
pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atas
penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan,
penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik
seseorang (Robert Andi dalam I Marsana, 1992: 63). Dalam pengertian yang
lebih luas konsep kekerasan meliputi semua bentuk tindakan yang dapat
menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya (self realization)
dan mengembangkan pribadinya (personal growth), yang merupakan dua jenis
hak dan nilai manusia yang paling asasi (Nasikun, 1996: 4).
Dalam pengertian yang luas itu, kekerasan tidak hanya meliputi
dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi juga dimensi yang bersifat
psikologis. Di luar dimensi akibat yang ditimbulkan oleh dimensi kekerasan
itu, kekerasan juga memiliki dimensi yang lain, yaitu:
1. Ada tidaknya obyek, yang membedakan kekerasan yang memiliki obyek
yang jelas dari yang tidak memiliki obyek yang jelas.
2. Ada tidaknya pelaku atau subyek kekerasan, yang membedakan kekerasan
yang memiliki subyek yang jelas dari kekerasan yang tidak memiliki
subyek yang jelas.
3. Ada tidaknya kesengajaan, yang membedakan kekerasan yang dilakukan
dengan sengaja dari kekerasan yang tidak dilakukan dengan sengaja.
4. Ada tidaknya pengungkapan yang nyata, yang membedakan kekerasan
yang nyata (manifest) dari tindakan kekerasan yang tersembunyi. Dimensi
kekerasan ini dapat terjadi pada tingkat pribadi atau individual (kekerasan
personal) dan pada tingkat struktural atau kekerasan struktural (Nasikun,
1996:4-6).
1. Tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah
di bawah umur.
Perkembangan tindak kekerasan yang selalu muncul dan meningkat
ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan
gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah
kita, selanjutnya hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi
tindak pidana dengan kekerasan. dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya
maka tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah
pada akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak. Mengenai
jumlah tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar
sekolah yang terjadi pada tahun 2005, 2006, dan 2007 dapat Penulis
sajikan data sebagai berikut :
Tabel 1.
Data tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah menurut jenis dan tahun.
NO.
JENIS KEJAHATAN
TAHUN
2005
2006
2007
JUMLAH
1
PENCURIAN
5
3
3
11
2
PENODONGAN
-
2
3
5
3
PENADAHAN
-
-
1
1
4
PERAMPOKAN
-
-
-
-
5
CURANMOR
-
-
-
-
6
PEMERASAN
-
1
2
3
7
PEMBUNUHAN
-
-
-
-
8
ANIAYA BERAT
-
-
1
1
9
PERKOSAAN
1
-
2
3
10
ASUSILA
2
-
-
2
8
6
12
26
J U M L A H
Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan
Dari Tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus
tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada
tahun 2005 terjadi sebanyak 8 kasus dan yang paling sering terjadi adalah
jenis tindak pidana pencurian sebanyak 5 kali kejadian atau 62,5 % dari
seluruh tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar
sekolah pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 jumlah tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah mengalami
penurunan yaitu terjadi sebanyak 6 kasus atau menurun 2 kasus dibanding
tahun sebelumnya, dan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah
pencurian yaitu sebanyak 3 kasus atau 50% dari 6 kasus tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang terjadi pada
tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah mengalami kenaikan yaitu
terjadi sebanyak 12 kasus atau naik sebanyak 6 kasus dibanding tahun
sebelumnya, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penodongan
dan pencurian masing-masing sebanyak 3 kasus.
Latar belakang pendidikan para pelajar pelaku tindak pidana dengan
kekerasan ternyata sangat bervariasi. Latar belakang pendidikan pelaku
tindak pidana tersebut dapat diketahui setelah mereka tertangkap dan
diproses secara hukum oleh peyidik di Sat Serse Polres Metro Jakarta
Selatan. Berikut ini disajikan data tentang latar belakang pendidikan para
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang dimaksud, yaitu :
Tabel 2.
Data pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan menurut tahun dan
pendidikan.
NO.
TAHUN
1
PENDIDIKAN
SD
SLTP
SLTA
2005
1
3
4
2
2006
-
3
3
3
2007
-
1
11
1
7
18
J U M L A H
Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan.
Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 8
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap pada tahun
2005, maka diketahui pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang
berpendidikan SLTP sebanyak 3 orang atau 37,5%, dan yang berpendidikan
SLTA sebanyak 4 orang atau 50%. Pada tahun 2006 dari 6 pelajar pelaku
tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap, diketahui yang berlatar
pendidikan SLTP sebanyak 3 orang atau 50 %, yang berpendidikan SLTA
sebanyak 3 orang atau 50%. Selanjutnya pada tahun 2007 dari 12 pelajar
pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap diketahui yang
berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang atau 8,33%, yang berpendidikan
setingkat SLTA sebanyak 11 orang atau 91,67%.
Sedangkan pelajar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan
dapat diketahui umurnya setelah mereka tertangkap dan diproses secara
hukum oleh petugas Kepolisian. Berikut ini disajikan data umur pelaku
tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang
terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2005
sampai dengan tahun 2007.
Tabel 3.
Data jumlah pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan
yang tertangkap, menurut umur dan tahun.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UMUR
T A H U N
2005
2006
2007
8
-
-
-
9
-
-
-
10
1
-
-
11
-
-
-
12
-
-
-
13
-
-
-
14
-
-
-
15
3
3
-
16
1
-
5
17
3
3
6
18
-
-
1
KET
11
JUMLAH
8
6
12
Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan
Dari gambaran mengenai umur pelaku tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah tersebut diatas terlihat
bahwa umur pelajar yang terlibat dalam tindak pidana dengan kekerasan
yang tertangkap adalah bervariasi. Umur pelaku yang termuda adalah 10
tahun yang terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1 kasus, dan pada tahun 2006
umur pelaku tindak pidana yang tertangkap yang mendominasi adalah
pelajar yang berusia 17 tahun dan 15 tahun yaitu masing-masing sebanyak
3 tersangka pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang tertangkap Polres
Metro Jakarta Selatan.
2. Upaya paksa dalam penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di Polres Metro Jakarta Selatan.
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan, maka penyidik melakukan
tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan
penyidikan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya
paksa tersebut meliputi ;pemanggilan, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Mengingat masih minimnya
penyidik atau penyidik pembantu yang mengikuti seminar, ceramah,
penataran maupun pelatihan undang-undang tentang anak, maka terhadap
kegiatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik
pembantu yang menyidik pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan
pada Sat Serse Polres Jakarta Selatan penulis akan lebih menyoroti pada
kegiatan penangkapan dan penahanan.
Menurut hemat penulis, pada kedua bagian inilah yang sering
terjadi tindakan-tindakan yang bersifat menghilangkan ataupun
menghalangi hak-hak seseorang baik itu yang sesuai ketentuan ataupun
yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana tindakan tersebut juga terjadi
pada pelajar sekolah yang menjadi tersangka.
a. Penangkapan
Sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 20 (dua puluh) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP : penangkapan adalah suatu
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan
tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Terhadap pelaksanaan penangkapan anak pelajar pelaku tindak
pidana dengan kekerasan, menurut Kasubnit IV Iptu Jun Nurhaida
menjelaskan bahwa :
” penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik
pembantu terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan
kekerasan dilaksanakan sama seperti penangkapan terhadap
para pelaku tindak pidana lainnya, kelengkapan administrasi
yang harus dipenuhi dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada di
KUHAP maupun Juklak atau Juknis penyidikan tindak pidana.
Diakui juga bahwa dalam pelaksanaan penangkapan pelajar
pelaku tindak pidana dengan kekerasan masih sering disertai
dengan tindakan kekerasan oleh petugas yang bersangkutan
secara emosional, antara lain berupa makian disertai pemukulan,
dibentak-bentak, tembakan peringatan ke udara terhadap
tersangka yang berusaha melarikan diri”.
Berikut ini disajikan data tentang perlakuan penyidik pada Sat
Serse Polres Metro Jakarta Selatan terhadap anak pelajar pelaku tindak
pidana dengan kekerasan saat melakukan penangkapan :
Tabel 4.
Data tentang perlakuan penyidik Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan
saat melakukan penangkapan.
NO. PERLAKUAN TERHADAP TERSANGKA
F
%
1
Melakukan kekerasan (membentak, memaki,
memukul,dst)
4
80 %
2
Tidak melakukan kekerasan (membentak, memaki,
memukul, dst)
1
20 %
5
100%
J U M L A H
Sumber : Hasil penelitian.
Dari tabel 4 diatas dapat diterangkan bahwa dari 5 responden
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang mendapatkan
perlakuan kekerasan (membentak, memaki, memukul, dst) saat dilakukan
penangkapan oleh petugas Polisi pada Sat Serse Polres Metro Jakarta
Selatan sebanyak 4 orang atau 80 % mendapatkan perlakuan keras, dan
sebanyak 1 orang atau 20 % yang tidak mendapatkan perlakuan keras
dari polisi saat dilakukan penangkapan.
b. Penahanan.
Pasal 1 butir ke (21) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
menyatakan bahwa: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau
terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau
hakin dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam Undang-undang ini”.
Kasubnit IV Iptu Jun Nurhaida menjelaskan bahwa :
“selama ini pertimbangan penyidik (yang) melakukan penahanan
terhadap tersangka pelajar pelaku tindak pidana dengan
kekerasan, dengan maksud untuk memperlancar proses
penyidikannya, agar tersangka tidak melarikan diri ataupun
mengulangi perbuatannya dan pedoman yang dipakai mengacu
kepada KUHAP serta Juklak atau Juknis penyidikan tindak
pidana. mengenai tempat penahanannya tersangka digabungkan
dengan tersangka dewasa lainnya ”.
Hasil pengamatan penulis terhadap kondisi ruang tahanan Polres
Metro Jakarta Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Ruang tahanan Polres Metro Jakarta Selatan terdiri dari 2 (dua)
blok yang saling berhadap-hadapan yaitu blok “I” dan blok ”II” dan
berada di lantai 3 (tiga). Masing-masing blok terdiri dari :
1) Blok “I” terdiri atas 7 (tujuh) kamar tahanan untuk tahanan laki-laki
dan 1 kamar tahanan khusus untuk tahanan perempuan yang berada
dibagian depan. Masing-masing kamar berukuran 2,5 X 4 meter dan
tiap-tiap kamar dilengkapi 1 (satu) kamar mandi.
2) Blok “II” terdiri atas 5 (lima) kamar tahanan pria dan 1 kamar
tahanan khusus wanita dibagian depan, masing-masing kamar
tahanan berukuran 2,5 X 4 meter dan dilengkapi kamar mandi
didalam.
3) Ruang olah raga, menjemur pakaian berada secara terpisah dilantai 4
(empat).
4) Tidak disediakan ruang tahanan yang secara khusus untuk tahanan
anak pelajar sekolah ataupun tahanan yang masih anak-anak.
Sehingga apabila ada tahanan yang berstatus pelajar ataupun masih
anak-anak, penempatannya digabung dengan tahanan dewasa.
Sementara itu menurut Kaur Bin Ops, AKP Widhiastuti
menjelaskan bahwa tahanan yang berstatus pelajar sekolah ataupun yang
masih anak-anak, penempatannya digabung dengan tahanan dewasa dan
lebih diutamakan penempatannya digabung dengan tahanan dewasa
dengan kasus tindak pidana yang tergolong tidak berat
c. Pemeriksaan terhadap tersangka.
Hasil pengamatan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh
penyidik terhadap tersangka anak pelajar pelaku tindak pidana dengan
kekerasan dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
Tersangka, ditemukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan
perlakuannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka
orang dewasa. Baik yang menyangkut tempat pemeriksaan, waktu
pemeriksaan, ataupun pedoman tata cara pemeriksaannya. Penyidik
dalam melakukan pemeriksaan terkadang membentak-bentak tersangka,
melakukan ancaman dengan kata-kata dan gerakan badan seolah-olah
akan dipukul, dan tersangka tidak didampingi penasehat hukum.
Data yang berhasil dihimpun dari 5 responden tersangka anak
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan menunjukan bahwa
ketika mereka menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan, mereka telah
mengalami perlakuan-perlakuan berupa bentakan-bentakan, ancaman
fisik maupun non fisik. Berikut ini disajikan data tentang perlakuan
penyidik tersebut, yaitu :
Tabel 5.
Data perlakuan penyidik saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan.
NO.
PERLAKUAN PENYIDIK
FREKWENSI
PROSENTASE
1
Dengan tekanan fisik
3
60 %
2
Dengan tekanan psikis
2
40 %
5
100 %
J U M L A H
Sumber : Hasil penelitian
Dari tabel 5 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa responden
yang mengalami tekanan fisik sebanyak 3 orang atau 60 % , dan
responden yang mengalami tekanan psikis sebnyak 2 oarang atau 40 %
dari 5 responden yang dijadikan sampel.
3. Penerapan Hukum Pidana Formil Dalam Penanganan Tindak Pidana
Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah.
Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dijadikan pedoman oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh anak pelajar sekolah , dapat dilihat dari tabel sebagai
berikut :
Tabel 6.
Data pedoman peraturan perundang-undang, juknis, petunjuk lain yang digunakan
dalam penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh
pelajar sekolah.
NO. UU/ATURAN YANG
DIGUNAKAN
FREKWENSI
PROSENTASE
1
UU No. 3 Th. 1997
2
15,38 %
2
KUHP,KUHAP
6
46,15 %
5
41,66 %
13
100 %
JUKLAK/JUKNIS
3
DISPOSISI PIMPINAN
J U M L AH
Sumber : Hasil penelitian
Dari data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa 13 penyidik yang
dijadikan sampel maka yang menggunakan KUHP, KUHAP dan UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menyidik
tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah
sebanyak 2 orang atau 15,38 %, yang menggunakan KUHP, KUHAP,
JUKLAK atau JUKNIS sebanyak 6 orang atau 46,15 %, dan yang
berpedoman pada disposisi pimpinan sebanyak 5 orang atau 41,66 %.
a. Penerapan KUHAP
KUHAP merupakan undang-undang yang berisikan ketentuanketentuan tertulis tentang pelaksanaan ketentuan dalam hukum pidana.
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut tentunya akan
selalu bersinggungan dengan hak-hak seseorang. Dengan demikian
harus ada ketentuan yang bersifat limitatif yang mengatur tentang
sejauh mana tindakan-tindakan yang boleh dilakukan para pelaksana
hukum dalam menjalankan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan KUHAP ini adalah untuk
mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya terhadap suatu peristiwa
tindak pidana atau yang lazim disebut dengan kebenaran materiil, serta
untuk mencegah agar pidana tidak dijatuhkan terhadap orang yang tidak
bersalah.
Gambaran tentang penerapan KUHAP oleh penyidik atau
penyidik pembantu di Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan
sebagaimana terdapat pada tabel 6 mengenai pedoman peraturan
perundang-undangan yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, menunjukan bahwa dari
13 penyidik yang dijadikan sampel, maka yang menggunakan UndangUndang No.3 Th. 1997 sebanyak 2 orang atau 15,38 %, dan yang
berpedoman pada KUHAP dan KUHP, Juklak atau Juknis penyidikan
tindak pidana sebanyak 6 orang atau 46,15 % dan yang berpedoman
pada disposisi pimpinan sebanyak 5 orang atau 41,66 %.
Adanya penyidik atau penyidik pembantu yang masih
berpedoman pada disposisi pimpinan dalam melakukan penyidikan
perkara pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu
sebanyak 5 orang atau 41,66 %, menunjukan bahwa tingkat
profesionalisme penyidik masih rendah sehingga masih sering terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP yang pada akhirnya tujuan
diterapkannya KUHAP yaitu untuk mendapatkan kebenaran materiil
tidak dapat tercapai.
Dalam hal pelaksanaan upaya paksa khususnya penangkapan
diakui juga oleh Kasubnit IV Iptu Jun Nurhaida bahwa dalam
pelaksanaan penangkapan anak pelajar sekolah pelaku tindak pidana
dengan kekerasan masih sering disertai dengan tindakan kekerasan oleh
petugas yang bersangkutan secara emosional, antara lain berupa makian
disertai pemukulan, dibentak-bentak, tembakan peringatan ke udara
terhadap tersangka yang berusaha melarikan diri.
Dari tabel 5 dapat diterangkan bahwa dari 5 responden pelajar
pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang mendapatkan perlakuan
kekerasan (membentak, memaki, memukul, dst) saat dilakukan
penangkapan oleh petugas Polisi pada Sat Serse Polres Metro Jakarta
Selatan sebanyak 4 orang atau 80 % mendapatkan perlakuan keras,
dan sebanyak 1 orang atau 20 % yang tidak mendapatkan perlakuan
keras dari polisi saat dilakukan penangkapan.
Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa penyidik belum
memahami secara benar terhadap ketentuan yang terkandung didalam
KUHAP terutama perlakuan terhadap tersangka pelaku tindak pidana.
Akibatnya adalah terjadi perlakuan yang keras terhadap anak pelajar
sekolah pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang dilandasi oleh
perasaan emosional.
Sebagaimana disampaikan diatas bahwa tujuan yang ingin
dicapai dari penerapan KUHAP ini adalah untuk mendapatkan
kebenaran yang sesungguhnya terhadap suatu peristiwa tindak pidana
atau yang lazim disebut dengan kebenaran materiil, serta untuk
mencegah agar pidana tidak dijatuhkan terhadap orang yang tidak
bersalah. Penerapan KUHAP secara benar dan tepat terhadap kasus
tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku pelajar seperti
dilaksanakannya aturan tata cara tentang penangkapan, dipenuhinya
hak-hak tersangka, akan berdampak positif terhadap tujuan yang ingin
dicapai oleh hukum itu sendiri.
Dengan demikian memidana bukanlah untuk memuaskan
tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk
melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah
melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan
tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana ini
adalah terletak pada tujuannya.
Terjadinya tekanan fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh
penyidik saat dilakukan upaya paksa maupun saat dilakukan
pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP tersangka terhadap pelajar
pelaku tindak pidana dengan kekerasan demi untuk mendapatkan
pengakuan
dari
tersangka
yang
bersangkutan
adalah
sangat
bertentangan dengan tujuan dari KUHAP, lebih jauh lagi tujuan
pemidanaan sebagaimana yang diharapkan menjadi tidak tercapai.
b. Penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
merupakan hukum khusus (Lex spesialis) dari ketentuan-ketentuan
KUHAP dan KUHP. Dalam undang-undang ini telah mengatur
tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi
pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana. Dengan lahirnya
Undang-Undang Pengadilan Anak ini diharapkan petugas yang
menangani perkara anak, dari tingkat penyidikan sampai tingkat
pengadilan, semuanya mendalami masalah anak, sebagai pedoman
dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut masalah anak,
sehingga anak setelah perkaranya diputus, secara pisik dan mental siap
menghadapi masa depannya yang lebih baik.
Berdasarkan tabel 3 tentang data jumlah pelajar pelaku tindak
pidana dengan kekerasan yang tertangkap menurut umur dan tahun
yang terjadi dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2005, 2006, dan
2007 dijelaskan bahwa umur pelajar yang terlibat dalam tindak pidana
dengan kekerasan yang tertangkap adalah bervariasi. Umur pelaku yang
termuda adalah 10 tahun yang terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1
orang dan pada tahun 2006 umur pelaku tindak pidana yang tertangkap
yang mendominasi adalah pelajar yang berusia 17 tahun yaitu sebanyak
3 orang atau 50 % dari 6 orang pelajar pelaku tindak pidana dengan
kekerasan yang tertangkap oleh Sat Serse Polres Jakarta selatan.
Dari data tersebut menunjukan bahwa pelajar yang melakukan
tindak pidana tergolong sebagai anak-anak sehingga terhadap mereka
berlaku Undang-Undang No. 3 Tahun 19997 tentang Pengadilan Anak
dalam melakukan penyidikan kasusnya. Masalah penerapan UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dijadikan
sebagai pedoman oleh penyidik pada Sat Serse Polres Metro Jakarta
Selatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan kekerasan
dengan tersangka pelajar, sebagaimana digambarkan dalam tabel 6
tentang pedoman yang dipakai dalam penyidikan tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maka dari 13 responden
penyidik atau penyidik pembantu yang dijadikan sampel, hanya
terdapat 2 orang atau 15,38 % yang menggunakan Undang-Undang No.
3 Tahun 1997.
Pertimbangan dibentuknya undang-undang tersebut yaitu :
bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial
secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahwa untuk melaksanakan
pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat
hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan
mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara
khusus.
Berdasarkan tabel 6 dapat dianalisa bahwa sebagian besar para
penyidik tidak memahami dan menguasai materi yang terdapat didalam
Undang-undang Pengadilan Anak. Oleh karena itu terhadap para
penyidik yang menangani tindak pidana dengan kekerasan dengan
pelaku anak pelajar sekolah perlu dilakukan pembinaan secara serius
mengenai kemampuannya terhadap materi Undang-Undang No. 3 Tahun
1997 tersebut. Di sisi lain pengalaman penyidik dalam melaksanakan
tugas dibidangnya juga ikut andil dalam menentukan tingkat
profesionalisme mereka dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang
No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Berdasarkan lampiran tentang lamanya penugasan sebagai
penyidik atau penyidik pembantu di Sat Serse Polres Metro Jakarta
Selatan, dapat dijelaskan bahwa dari 13 responden penyidik atau
penyidik pembantu yang pernah melaksanakan penyidikan terhadap
tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah
diketahui bahwa personil yang bertugas sebagai penyidik atau penyidik
pembantu selama 1 sampai 3 tahun sebanyak 4 orang atau 30,76 %, dan
penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas selama 4 sampai 6 tahun
sebanyak 6 orang atau 46,15 %, serta penyidik atau penyidik pembantu
yang bertugas lebih dari 6 tahun sebanyak 3 orang atau 23,07 %.
Dari data tersebut penulis dapat menganalisa bahwa pengalaman
sebagai penyidik dari personil yang bertugas di Sat Serse tersebut rata –
rata masih baru dimana hanya terdapat 3 orang atau 23,07 % yang sudah
bertugas sebagai penyidik atau penyidik pembantu lebih dari 6 tahun.
Sehingga masih sering dijumpai adanya perlakuan yang tidak seharusnya
terhadap para pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang
diproses secara hukum oleh penyidik di Polres tersebut.
Kesalahan dalam memperlakukan tersangka pelajar oleh
penyidik pada saat dilaksanakan penyidikan kasusnya, akan sangat
membahayakan perkembangan baik fisik maupun psikisnya pada saat
mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Hasil
pengamatan kegiatan pemeriksaan
yang dilakukan oleh penyidik
terhadap tersangka pelajar pelaku
tindak pidana dengan kekerasan
dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka,
ditemukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perlakuannya tidak
jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka orang dewasa.
Baik yang menyangkut tempat pemeriksaan, waktu pemeriksaan,
ataupun pedoman tata cara pemeriksaannya. Penyidik dalam melakukan
pemeriksaan
terkadang
membentak-bentak
tersangka,
melakukan
ancaman dengan kata-kata dan gerakan badan seolah-olah akan dipukul,
dan tersangka tidak didampingi penasehat hukum.
Data yang berhasil dihimpun dari 5 responden tersangka anak
pelajar sekolah pelaku tindak pidana dengan kekerasan menunjukan
bahwa ketika mereka menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan,
mereka
telah
mengalami
perlakuan-perlakuan
berupa
bentakan-
bentakan, ancaman fisik maupun non fisik. Dari tabel 5 dapat dijelaskan
bahwa responden yang mengalami tekanan fisik sebanyak 3 orang atau
60 % , dan responden yang mengalami tekanan psikis sebanyak 2 orang
atau 40 % dari 5 responden yang dijadikan sampel. Dapat dianalisa
bahwa terjadinya perlakuan penyidik saat memeriksa tersangka anak
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang disertai dengan
bentakan-bentakan, ancaman dengan kata-kata dan gerakan badan
seolah-olah
akan memukul, dan tersangka tidak didampingi oleh
penasehat hukum karena sebagian besar para penyidik tidak memahami
dan
menguasai
materi
yang
terdapat
didalam
Undang-undang
Pengadilan Anak. Dengan demikian, agar penerapan Undang-undang
Pengadilan Anak dapat terlaksana secara baik sesuai dengan yang
dikehendaki maka diperlukan perangkat hukum (dalam hal ini adalah
penyidik Polri) yang betul-betul profesional dibidang tersebut.
Dengan memperhatikan latar belakang lahirnya Undang-Undang
Pengadilan
Anak
,tampak
bahwa
sesungguhnya
kita
hendak
mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak, lebih khusus
lagi pelajar yang terlibat dalam tindak pidana agar lebih baik dari pada
sebelumnya.
Penanganannya
memperhatikan
kepentingan
anak,
sehingga pelajar yang terkena kasus pidana tidak dirugikan secara fisik
maupun mental. Selain itu diharapkan agar pelajar yang terlibat tindak
pidana setelah perkaranya diputus, secara fisik maupun mental siap
menghadapi masa depannya yang lebih baik. Dengan demikian tujuan
yang diharapkan dengan diterapkannya Undang-undang ini adalah agar
pelajar yang merupakan aset bangsa yang sangat berharga dapat kembali
dibina dan diarahkan untuk meraih kesejahteraan dan kesuksesan hidup
dimasa depan. Perbuatan – perbuatan yang tercela yang sebelumnya
dilakukan dapat dicegah, dan masyarakatpun menjadi merasa aman.
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana,
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar
pembenaran adalah terletak pada tujuannya. Maka sanksi pidana
(sebagai wujud penegakan hukum) yang diberikan kepada pelajar yang
melakukan tindak pidana hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi
pihak korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi
perbuatannya lagi. Tujuan lebih jauh lagi dari penegakan hukum tadi
adalah
untuk
menciptakan,
memelihara
serta
mempertahankan
kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.
D. Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap
Tindak Pidana dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar
Sekolah di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta
Selatan.
Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan
menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi
hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut,
sedangkan menurut Satjipto Rahardio, penegakan hukum adalah suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)
menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo,1983: 24).
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian
penjabaran
nilai
tahap
akhir
untuk
menciptakan,
memelihara,
dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya
keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor
yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya
terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan
yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur
dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :
1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono
Soekanto, 1983: 5).
Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu
usaha dalam
menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan
hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut
terdiri dari tiga tahap, yaitu
tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap
eksekusi yaitu :
1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh
badan pembentuk Undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk Undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan
keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan
pidana
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam
arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Tahap ini dapat juga
disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana ( tahap penerapan hukum
pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana
yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-undang.
Dalam
melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh
nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut
tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana
secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat
pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat
oleh pembentuk Undang-undang melalui penerapan pidana yang telah
ditetapkan oleh pengadilan.
Aparat pelaksana dalam menjalankan
tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana
yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang (legislatur) dan nilainilai keadilan serta daya guna (diungkapkan Muladi dalam Muladi dan
Barda Nawawi Arief, 1993:173).
Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu
usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai
tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang
tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan.
Pada bagian ini penulis akan menganalisa dan membahas hasil
penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi
penegakan hukum tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto
bahwa : “masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak
pada isi faktor tersebut. (Soerjono Soekanto, 1883:4).
Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada, di sini Penulis
menggunakan indikator uji dengan beberapa faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Tingkat keberhasilan
penegakan hukum dapat dianalisis berdasarkan faktor tersebut, adapun faktor
tersebut antara lain :
1. Penegak Hukum
Bahwa program kerja Polda Metro Jaya telah dijadikan sebagai
acuan untuk melaksanakan tugas – tugas utama Sat Serse dan dijabarkan
menjadi program kegiatannya. Penulis dapat menganalisa bahwa
mengingat luasnya ruang lingkup tugas serse yang harus dikerjakan, maka
untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan tugas oleh anggota
pada fungsi Serse, disusun suatu batasan-batasan tugas yang jelas dan
terarah dalam bentuk tugas pokok Serse. Dengan dibuatnya ketentuan tugas
pokok Serse tersebut diharapkan kebijakan–kebijakan yang telah
digariskan oleh pimpinan tingkat atas dalam bentuk program kerja, dapat
dilaksanakan oleh satuan-satuan yang berada ditingkat bawah, dalam hal
ini oleh Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan. Hal yang utama adalah
apakah petugas pada fungsi tersebut benar-benar tahu dan mengerti akan
tugas dan tanggung jawabnya.
Terhadap struktur organisasi Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan
adalah struktur tersebut sudah mengacu kepada ketentuan yang telah
ditetapkan oleh orgnisasi Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri
No.Pol. : Skep/07/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pokok-Pokok
Organisasi dan Prosedur Serta Daftar Susunan Personil. Permasalahan
penyidikan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar
sekolah, dilaksanakan oleh unit-unit
tertentu sesuai dengan jenis tindak
pidananya dan pembagian tugas terhadap masing-masing unit tersebut,
seperti unit Jatanras disamping menangani tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh orang dewasa, juga menangani tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah. Hal-hal yang menjadi
perhatian Penulis terhadap struktur tersebut adalah bahwa tidak ada unit
yang secara khusus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar
sekolah. Akibatnya penanganan tindak pidana dengan kekerasan yang
pelakunya tergolong pelajar sekolah yang masih anak-anak perlakuannya
dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara
yang pelakunya orang dewasa. Penanganan perkara dengan pelaku pelajar
yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa adalah tidak tepat
karena sistem yang demikian ini sudah jelas akan merugikan kepentingan
pelajar yang bersangkutan.
Dengan keadaan tersebut menjadikan penanganan kasus tindak
pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah tidak
dapat mencapai hasil yang optimal. Ini menunjukan bahwa kebijakan dari
pimpinan terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar
yang masih tergolong anak-anak belum mendapatkan atensi secara khusus
dalam hal penanganannya. Keadaan yang seperti inilah yang akhirnya
justru menjadikan pelajar setelah selesai menjalani proses hukum
bukannya insaf akan perbuatannya yang salah tetapi sebaliknya menjadi
bertambah pandai untuk melakukan kejahatan. Sehingga tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres
Metro Jakarta Selatan dari tahun ketahun cenderung mengalami
peningkatan.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, dari data tersebut dapat dijelaskan
bahwa jumlah kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh
pelajar sekolah pada tahun 2005 terjadi sebanyak 8 kasus dan yang paling
sering terjadi adalah jenis tindak pidana pencurian sebanyak 5 kali kejadian
atau 40 % dari seluruh tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan
oleh pelajar sekolah pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 jumlah
tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar mengalami
penurunan yaitu terjadi sebanyak 6 kasus atau menurun 2 kasus dibanding
tahun sebelumnya, dan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah
pencurian yaitu sebanyak 3 kasus dari 6 kasus tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah yang terjadi pada tahun
2006. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh pelajar sekolah mengalami kenaikan yaitu terjadi
sebanyak 12 kasus atau naik sebanyak 6 kasus dibanding tahun
sebelumnya, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penodongan
sebanyak 3 kasus. Yang menarik adalah bahwa jenis kejahatan yang
mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2005 sampai deangan
tahun 2007 adalah jenis tindak pidana penodongan, dimana pada tahun
2005 tidak terjadi kasus kemudian tahun 2006 menjadi 2 kasus dan pada
tahun 2007 menjadi 3 kasus. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk
membentuk satu unit khusus yang mernangani perkara dengan pelaku
pelajar sekolah, sehingga pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak dapat benar-benar dijalankan secara maksimal.
Dari lampiran data mengenai jumlah personil Reserse Polres Metro
Jakarta Selatan menurut golongan, DSPP, dan realisasi, menunjukkan
bahwa kekurangan personil yang cukup signifikan masih dialami oleh
Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Selatan bila dibandingkan dengan
DSPP yang berlaku dilingkungan organisasi Polri, yang antara lain untuk
golongan perwira menengah sampai saat ini untuk jabatan kepala satuan
reserse masih dijabat oleh personil Polri dengan pangkat Komisaris Polisi
yang merupakan golongan perwira menengah. Sedangkan untuk golongan
perwira pertama mengalami kekurangan sebesar 15% yang merupakan
tulang punggung dalam melakukan tindakan hukum terhadap kasus-kasus
tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh pelajar sekolah.
Kekurangan personil tersebut akan sangat berpengaruh terhadap
pembagian tugas dan penyelesaian perkara tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada Sat Serse Polres Metro Jakarta
Selatan. Untuk mendapatkan tambahan personil penyidik atau penyidik
pembantu tentu akan menemui suatu hambatan, untuk itu perlu
dipertimbangkan dari segi kualitas anggota yang ada, guna dilakukan
pembinaan yang lebih baik. Kualitas dalam hal ini meliputi latar belakang
pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan spesialisasi
fungsi kepolisian dan lamanya pengalaman kerja dibidang tersebut.
Sedangkan latar belakang pendidikan formalnya dapat dilihat pada
uraian sebagai berikut : Berdasarkan lampiran data
mengenai tingkat
pendidikan personil dapat dijelaskan bahwa dari 148 orang personil Sat
Serse Polres Metro Jakarta Selatan maka dijumpai sebanyak 15 (lima
belas) orang atau 10,14 % yang berpendidikan setingkat Perguruan Tinggi,
berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 129 orang atau 87,16 % yang
sebagian besar merupakan personil dari golongan bintara yaitu 119 orang,
4 orang atau 2,70 % berpendidikan setingkat SLTP. Latar belakang
pendidikan formal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyidik
atau penyidik pembantu dalam memahami dan menguasai materi yang
terkandung dalam KUHAP maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap
keberhasilan penyidikan tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku
pelajar.
Berdasarkan lampiran data mengenai lamanya penugasan sebagai
penyidik atau penyidik pembantu di Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan
dapat dijelaskan bahwa dari 13 responden penyidik atau penyidik
pembantu yang pernah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah diketahui bahwa
personil yang bertugas sebagai penyidik atau penyidik pembantu selama 1
sampai 3 tahun sebanyak 4 orang atau 30,76 %, dan penyidik atau penyidik
pembantu yang bertugas selama 4 sampai 6 tahun sebanyak 6 orang atau
46,15 %, serta penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas lebih dari 6
tahun sebanyak 3 orang atau 23,07 %. Untuk itu dalam menerima
tambahan personil perlu diutamakan pada anggota-anggota penyidik Polri
yang sudah berpengalaman pada bidang tersebut yang minimal dengan
pengalaman kerja sebagai penyidik Serse diatas 6 tahun.
2. Sarana dan Prasarana
Mengingat sarana dan prasarana ini sangat penting didalam
menunjang keberhasilan tugas represif dalam penanggulangan tindak
pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah ditambah
lagi dengan tantangan tugas yang semakin berat yang harus dihadapi oleh
personil pada satuan tersebut, maka terhadap sarana dan prasarana yang
mendukung kelancaran tugas perlu disediakan secara baik dan lancar.
Berdasarkan lampiran data mengenai sarana dan prasarana, dapat
dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, penyidik atau
penyidik pembantu yang bersangkutan masih harus menyediakan sarana
atau prasarana yang berupa alat tulis kantor secara swadaya karena alat-alat
jenis tersebut tidak dianggarkan oleh dinas. Sedangkan dari 28 buah
komputer yang ada ternyata 3 buah komputer atau 10,71 % mengalami
rusak ringan dan tidak dapat dipergunakan. Keterbatasan sarana dan
prasarana tersebut sangat mempengaruhi produktivitas dan kinerja
penyidik pada satuan Serse tersebut dalam menangani tindak pidana
dengan kekerasan dengan pelaku anak pelajar sekolah.
3. Tindakan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana dengan kekerasan
yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah.
a. Penangkapan
Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak berbunyi “Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai
dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”
Berdasarkan
hasil wawancara seperti yang diuraikan pada bab ini
dalam hal penangkapan, dapat dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan
penangkapan terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan
secara administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam
KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops AKP
Widhastuti
maupun
Aiptu
Jun
Nur
Haida,
saat
pelaksanaan
penangkapan tindakan kekerasan masih sering dilakukan oleh petugas
terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan.
Berdasarkan tabel 5 tentang data perlakuan penyidik Sat Serse
Polres Metro Jakarta Selatan saat melakukan penangkapan terhadap
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan menyatakan bahwa dari
5 responden pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang
mendapatkan perlakuan kekerasan (membentak, memaki, memukul, dst)
saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada Sat Serse Polres
Metro Jakarta Selatan sebanyak 4 orang atau 80 % mendapatkan
perlakuan keras, dan sebanyak 1 orang atau 20 % yang tidak
mendapatkan perlakuan keras dari polisi saat dilakukan penangkapan.
Adanya perlakuan kekerasan tersebut jelas telah melanggar butir ke 13
Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi tentang
Hak-hak Anak yang menyatakan bahwa hak-hak anak “Memperoleh
perlindungan
akibat
kekerasan
fisik,
mental,
penyalahgunaan,
penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) sertas penyalahgunaan
seksual”. Disamping itu adanya perlakuan tersebut menunjukan bahwa
perlakuan terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan
tidak ada bedanya dengan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana
dengan tersangka orang dewasa, hal ini akan sangat merugikan
kepentingan pelajar yang bersangkutan mengingat mereka merupakan
generasi muda yang perkembangan sosialnya masih perlu pembinaan.
b. Penahanan
Menjadi perhatian penulis adalah masalah penempatan tahanan
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang belum sesuai
dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “Tempat tahanan anak
harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa”. Karena
berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan penyidik Sat
Serse Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa penempatan
pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan saat dilakukan proses
penyidikan oleh Polri, adalah digabungkan dengan para pelaku tindak
pidana orang dewasa. Sehingga secara psikologis akan sangat
berpengaruh terhadap perkembangan jiwa pelajar yang bersangkutan
terutama setelah selesai menjalani putusan sidang tersebut.
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Mengacu pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang
penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak
pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta
Selatan, dapat disimpulkan bahwa :
1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum
Polres Jakarta Selatan untuk saat ini masih lemah. Hal ini terlihat ketika
Penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka anak pelajar sekolah
di bawah umur :
a. Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana dengan
kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur
berpedoman pada KUHAP, KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak dan Disposisi Pimpinan.
b. Masih adanya penyidik yang hanya berpedoman pada disposisi
pimpinan dalam menangani tindak pidana dengan pelaku anak pelajar
sekolah di bawah umur menunjukan rendahnya tingkat profesionalisme
penyidik, sehingga masih sering terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan KUHAP.
c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 merupakan hukum khusus dari
ketentuan KUHAP dan KUHP, dan harus dijadikan pedoman oleh
penyidik dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut masalah
anak, sehingga anak setelah perkaranya diputus secara fisik maupun
mental siap untuk menghadapi masa depannya yang lebih baik di
dalam masyarakat. Namun sebagian besar anggota penyidik di Sat
Serse Polres Metro Jakarta Selatan belum memahami dan menguasai
materi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak.
d. Lamanya pengalaman tugas sebagai penyidik mempengaruhi tingkat
profesionalisme penyidik dalam menangani perkara tindak pidana
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah. Dalam
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelajar pelaku tindak
pidana dengan kekerasan masih dijumpai adanya perlakuan yang tidak
jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka orang dewasa.
2. Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di
bawah umur di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang
berpengaruh signifikan pada penegakan hukum itu sendiri adalah pada :
a. Aparat penegak hukum, tidak ada unit yang khusus menangani perkara
tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah
sehingga tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Realisasi personil
pada Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan yang tidak sesuai dengan
DSPP, menjadi hambatan untuk membentuk unit khusus yang
menangani tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh
pelajar sekolah. Kurangnya personil pada Sat Serse tersebut
berpengaruh terhadap pembagian tugas dan penyelesaian perkara
tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah.
Latar belakang pendidikan baik formal maupun spesialisasi dibidang
kepolisian sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyidik atau
penyidik pembantu dalam memahami dan menguasai materi yang
terkandung didalam KUHAP maupun UU Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak.
b. Sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana sangat
berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja penyidik dalam
menangani kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh
pelajar sekolah. Penempatan tahanan pelajar pelaku tindak pidana
dengan kekerasan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan
masih digabungkan dengan tahanan orang dewasa, hal ini melanggar
ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak.
B. Saran
Bertolak dari data hasil penelitian dan pembahasan pada bab
sebelumnya, terlihat bahwa Polres Metro Jakarta Selatan telah berusaha secara
maksimal untuk menanggulangi tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh pelajar sekolah, akan tetapi masih belum dapat
berhasil
dengan baik, oleh karena itu penulis perlu untuk memberikan saran atau
masukan sebagai berikut :
1. Dilakukan peningkatan kemampuan Penyidik Serse dengan lebih banyak
mengikutkan penyidiknya untuk melaksanakan pendidikan kejuruan reserse.
2. Dilakukan pendalaman tentang materi Undang-Undang No. 3 tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak terhadap seluruh anggota penyidik Serse Polres
Metro Jakarta Selatan.
3. Terhadap tahanan pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan perlu
ditempatkan di ruang tahanan secara terpisah yang khusus untuk anak.
4. Dilakukan pengendalian dan pengawasan secara ketat dan tegas terhadap
kegiatan penyidikan kasus tindak pidana dengan kekerasan dengan pelaku
pelajar yang dilaksanakan oleh anggota penyidiknya, untuk menghindari
tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan tersangka.
DAFTAR PUSTAKA
Bambang Poernomo, 1988. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia.
Yogyakarta: Amarta Buku
Erich Fromm, 2000. Akar kekerasan, Analisis Sosio-psikologis Atas Watak
Manusia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
HB. Sutopo ,1999 . Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya.
------------------2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret
University Press
I Marsana Windu, 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung,
Yogyakarta : Kanisius.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum
Pidana. Bandung : Alumni.
Roeslan Saleh.1983. Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta:
Aksara Baru
Satjipto Rahardjo, 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru.
Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
-----------------------,1984 . Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Universitas
Indonesia Press
------------------------,1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Universitas
Indonesia Press
------------------------,2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
Sudarsono, 1990. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
Sudikno Mertokusumo, 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Winarno Surachman . 1982 . Pengantar Penelitian Ilmiah . Yogyakarta : Transito.
Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Makalah, Kamus, dan Media Massa:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta : Balai Pustaka.
---------------------------------------------2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta : Balai Pustaka.
Media Indonesia, Rabu 16 Januari 2008
Nasikun, 1996. Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan; Suatu Pendekatan
Sosiologis, makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum
Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan
Asosiasi Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum Se-Indonesia, FH UNDIP
Semarang, 12-13 November 1996.
Jawa Pos, 8 November 2007
Makalah Awal Polri dalam rangka Seminar tentang Kriminalitas dengan
kekerasan, 1983.
Lampiran 1:
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SAT SERSE POLRES METRO
JAKARTA SELATAN
KASAT SERSE
WAKASAT SERSE
PAUR IDENT
KAUR BIN OPS
PAUR
MINDIK
Unit Curi
Unit
Jatan Ras
Unit
Ranmor
Unit
Judi/Susila
Unit
Ekonomi
Struktur Organisasi Sat Serse Polres
Jakarta Selatan
PAUR
TAHTI
Unit
Narkotika
Unit Harta
Benda
Unit
Resmob
Tugas pokok masing-masing unit tersebut adalah sebagai berikut :
1. Unit Curi.
Tugasnya adalah sebagai pelaksana di bidang penyelidikan dan
penyidikan terhadap tindak pidana umum khususnya pencurian biasa,
pencurian ringan serta tindak pidana umum lainnya yang bersifat ringan.
Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di unit Curi sejumlah 8
(delapan) orang.
2. Unit Kejahatan Keras.
Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana di bidang penyelidikan dan
penyidikan terhadap tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana
dengan intensitas tinggi dan kasus menonjol lainnya yang menjadi atensi
khusus. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di unit kejahatan
keras sejumlah 11 (sebelas) orang.
3. Unit Ranmor.
Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana terhadap
kendaraan bermotor. Penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di Unit
Ranmor sejumlah 9 (sembilan) orang.
4. Unit Judi atau Susila.
Tugasnya adalah sebagai unsusr pelaksana dibidang penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana perjudian serta
tindak pidana yang berkaitan dengan susila. Penyidik atau penyidik pembantu
yang bertugas di unit Judi atau Susila sejumlah 9 (sembilan) orang.
5. Unit Ekonomi.
Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana umum dan khususnya terhadap tindak pidana
bidang ekonomi, perbankan, perusahaan. Penyidik atau penyidik pembantu
yang bertugas di unit Ekonomi sejumlah 10 (sepuluh) orang.
6. Unit Narkotika.
Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana umum dan khususnya terhadap tindak pidana yang
menyangkut Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. Penyidik atau
penyidik pembantu yang bertugas di Unit Narkotika sejumlah 10 (sepuluh)
orang.
7. Unit Harda
Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana dibidang penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana penipuan,
penggelapan serta yang menyangkut tanah dan bangunan. Penyidik atau
penyidik pembantu yang bertugas di unit Harda sejumlah 6 (enam) orang.
8. Unit Resmob.
Tugasnya adalah sebagai unsur pelaksana yang membantu unit-unit
lain dalam rangka pengungkapan kasus berupa operasional maupun upaya
paksa. Unit ini tidak melaksanakan proses peyidikan kasus tindak pidana
yang ada.
Lampiran 2 :
DATA PERSONIL SAT SERSE POLRES METRO JAKARTA SELATAN
MENURUT GOLONGAN DAN PENDIDIKANNYA.
PENDIDIKAN
NO.
GOLONGAN
SD
SLTP
SLTA
PT
1
PAMEN
-
-
-
1
2
PAMA
-
-
7
10
3
BINTARA
-
2
119
4
4
TAMTAMA
-
-
1
-
5
PNS
-
2
2
-
-
4
129
15
JUMLAH
Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan, Januari 2008.
Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 148 orang personil
Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan maka dijumpai sebanyak 15 (lima belas)
orang atau 10,14 % yang berpendidikan setingkat Perguruan Tinggi,
berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 129 orang atau 87,16 % yang sebagian
besar merupakan personil dari golongan bintara yaitu 119 orang, 4 orang atau 4,00
% berpendidikan setingkat SLTP.
Sedangkan kualitas personil dilihat dari pendidikan kejuruan reserse baik
dasar maupun lanjutan yang pernah diikuti oleh anggota Sat Serse Polres Metro
Jakarta Selatan sebagaimana data yang digambarkan diatas, maka dapat
diterangkan bahwa untuk kelompok bintara terdapat 66 orang atau 44,59 % yang
pernah mengikuti Dikjur Serse dasar maupun lanjutan, dan untuk kelompok
perwira sebanyak 14 orang atau 9,46 % dari seluruh anggota Sat Serse Polres
Metro Jakarta Selatan yang pernah mengikuti Dikjur Serse dasar ataupun lanjutan.
Berikut data tentang personil dan pengorganisasiannya guna mengetahui
terhadap kualitas dan kuantitas penyidik ataupun penyidik pembantu yang dimiliki
oleh satuan reserse Polres Metro Jakarta Selatan berkaitan dengan tugas dan
wewenangnya untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana :
1. Jumlah personil Sat Serse sebanyak
: 148 orang, yang terdiri dari :
a. Personil Staf Serse
: 96
orang.
b. Personil Operasional
: 52
orang.
2. Petugas pemeriksa
: 66
orang, yang terdiri dari :
a. Penyidik
: 20
orang.
b. Penyidik pembantu
: 46
orang.
3. Personil yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar maupun
lanjutan :
a. Kelompok perwira
: 14
0rang.
b. Kelompok bintara
: 66
orang.
4. Personil yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar
maupun lanjutan :
a. Kelompok perwira
: 3
orang.
b. Kelompok bintara
: 49
orang.
c. Personil Polwan terdiri dari :
1). Kelompok perwira
: 1
orang.
2). Kelompok bintara
: 10
orang.
3). Sebagai penyidik pembantu : 7
orang.
d. Personil Pegawai Negeri Sipil
: 4
orang.
Lampiran 3 :
LAMANYA PENUGASAN SEBAGAI PENYIDIK ATAU PENYIDIK
PEMBANTU
DI SAT SERSE POLRES METRO JAKARTA SELATAN.
NO.
LAMA PENUGASAN
(DALAM TAHUN)
FREKWENSI
PERSENTASE
1
1
- 3
4
30,76 %
2
4
- 6
6
46,15 %
DI ATAS 6
3
23,07 %
JUMLAH
13
100 %
3
Sumber : Hasil penelitian.
Dari 13 responden penyidik atau penyidik pembantu yang pernah
melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh pelajar sekolah diketahui bahwa personil yang bertugas sebagai
penyidik atau penyidik pembantu selama 1 sampai 3 tahun sebanyak 4 orang atau
30,76 %, dan penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas selama 4 sampai 6
tahun sebanyak 6 orang atau 46,15 %, serta penyidik atau penyidik pembantu
yang bertugas lebih dari 6 tahun sebanyak 3 orang atau 23,07 %.
Lampiran 4 :
DATA PEDOMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG, JUKNIS,
PETUNJUK LAIN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH
NO. UU/ATURAN YANG
DIGUNAKAN
FREKWENSI
PROSENTASE
1
UU No. 3 Th. 1997
2
15,38 %
2
KUHP,KUHAP
6
46,15 %
5
41,66 %
13
100 %
JUKLAK/JUKNIS
3
DISPOSISI PIMPINAN
J U M L AH
Sumber : Hasil penelitian
Bahwa 13 penyidik yang dijadikan sampel maka yang menggunakan
KUHP, KUHAP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
dalam menyidik tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar
sekolah sebanyak 2 orang atau 15,38 %, yang menggunakan KUHP, KUHAP,
JUKLAK atau JUKNIS sebanyak 6 orang atau 46,15 %, dan yang berpedoman
pada disposisi pimpinan sebanyak 5 orang atau 41,66 %.
Lampiran 5 :
DATA SARANA DAN PRASARANA SAT SERSE POLRES METRO
JAKARTA SELATAN
MENURUT JENIS DAN KONDISI
KONDISI
NO.
J E N I S
BAIK
RUSAK
RINGAN
RUSAK
BERAT
JUMLAH
1
Komputer
25
3
-
28
2
Mesin Tik
3
-
-
3
3
Kamera / Handy Cam
4
-
-
4
4
Ranmor Roda 2
13
1
-
14
5
Ranmor Roda 4
4
-
-
4
6
A T K
-
-
-
-
7
Mesin Foto Copy
-
-
-
-
8
Senjata Api
87
-
-
87
9
Borgol
114
-
-
114
10
HT + Pesawat Right
14
-
-
14
11
Telepon
2
-
-
2
12
Kamera
4
-
-
4
13
Tas kid sidik jari
3
-
-
3
14
Senter Ultra violet
1
-
-
1
15
Police line
12 rol
-
-
12
16
Alat pemeriksaan sajam
1
-
-
1
17
Tes kid narkotika
1
-
-
1
18
Kantong mayat
7
-
-
7
19
Helm, sepatu bot, rompi
30
-
-
30
Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan.
Dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, penyidik atau
penyidik pembantu yang bersangkutan masih harus menyediakan sarana atau
prasarana yang berupa alat tulis kantor secara swadaya karena alat-alat jenis
tersebut tidak dianggarkan oleh dinas. Sedangkan dari 28 buah komputer yang ada
ternyata 3 buah komputer atau 10,71 % mengalami rusak ringan dan tidak dapat
dipergunakan.
Lampiran 6 :
DATA KRIMINALITAS POLRES METRO JAKARTA SELATAN DAN
JAJARANNYA PADA TAHUN 2005, 2006, DAN 2007
NO.
TAHUN
CRIME
TOTAL
CRIME
CLEARANCE
PERSENTASE
(%)
1
2005
8356
4094
48,99 %
2
2006
6330
2407
38,03 %
3
2007
4623
2262
48,93 %
Sumber : Sat Serse Polres Metro Jakarta Selatan.
Bahwa angka penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun
2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun
2005 sebesar 48,99% sedangkan pada tahun 2006 penyelesaian kasusnya hanya
38,03 %, demikian pula pada tahun 2007 juga mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2005 yaitu dari 48,99 % turun menjadi 48,93 % pada tahun
2007.
Fly UP