...

Deregulasi Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Deregulasi Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Deregulasi Perizinan
di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Oleh :
Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hotel Aria Barito – 5 November 2015
Pendahuluan:
Perencanaan
Hutan
UU Nomor
41 Tahun
1999 jo UU 19 Tahun
2004 tentang Kehutanan, beserta Peraturan
Pelaksanaannya
URUSAN
Pilar Dasar
Sektor
PEMERINTAHAN
Lingkungan
Hidup
BIDANG
dan Kehutanan
KEHUTANAN
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE,
beserta Peraturan Pelaksanaannya
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, beserta Peraturan Pelaksanaannya.
UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
2
Hutan.
Ps. 33 UUD 1945 : Bumi, tanah, air dan kekayaan yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Wewenang Pemerintah (Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999):
• Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
• Menetapkan atau mengubah status
kawasan hutan,
• Mengatur dan menetapkan hubungan hukum
antara orang dengan hutan serta mengatur
perbuatan hukum mengenai kehutanan.
PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
Penunjukan
 Tahapan/proses
SEJARAH
KAWASAN
HUTAN
Kawasan Hutan
Hutan register
Penunjukan
partial
Paduserasi
RTRWP Batas
TGHK
TGHK
Penataan
Kawasan Hutan
< 1980
Pemetaan Kawasan
1992 - 1999
1980 - 1992
Hutan
UU No.
5/1967
Penetapan
Kawasan
UU No.
UU No.
Hutan 24/1992
5/1990
pengukuhan bukan
tahapan level/tingkatan
Usulan Perubahan
Penunjukan
status.
Kawasan Hutan dalam
Kawasan
Hutan
Review RTRWP/K
dan Pemekaran
 Merupakan proses
penyelesaian hak-hak
atas lahan/tanah di
2004 - 2007
1999 - 2005
dalam dan atau di
sepanjang batas
kawasan hutan yang
UU No.
UU No. 32/2004
telah
ditunjuk.
41/1999
UU No. 26/2007
PEMBAGIAN
TATA RUANG NASIONAL
KW. BUDIDAYA
KW. LINDUNG
Perubahan
Peruntukan KH
(Pelepasan dari
MenLHK (HPK)
HP
HPK
APL
KSA
KPA
HL
1.Pemanfaatan (IUPHHK)
2. Penggunaan KH (IPPKH)
UU Bidang
KEHUTANAN
1. IPPA, Jasling,
LK
2.Tambang
KPA/KSA->
dilarang;
3. Lindung IPPKH
terbuka :
dilarang
Hutan
Hutan
Negara
Hutan
Hak (Titel
Hak)
Pemda
/BPN
Kawasan
Hutan
Areal
Pengguna
an Lain
IPJL,
IIPA
HK
Tambang
dgn pola
tertutup
HL
HPT
HP
HP
HPK
IUPK
IUPJL
IUPHHK
IUPHHBK
IPPKH
PENGURUSAN HUTAN
Perencanaan Kehutanan
PP Nomor 44 Tahun 2004
Tentang Perencanaan
Kehutanan
Pengurusan
Hutan
Pengelolaan Hutan
PP Nomor 6 Tahun 2007 jo
PP Nomor 3 Tahun 2008
Litbangdiklatluh
PP Nomor 12 Tahun 2010
Pengawasan
a.
b.
c.
d.
e.
Inventarisasi hutan;
Pengukuhan Kawasan Hutan
Penatagunaan Kawasan Hutan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
Penyusunan Rencana Kehutanan
a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan;
b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan
d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1. Dasar Hukum:
1) Pasal 19 UU 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan;
2) PP 10 Tahun 2010 Jo PP 60 Tahun 2012 Ttg
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan;
3) Permenhut P.32/Menhut-II/2010 Ttg Tukar
Menukar Kawasan Hutan;
4) Permenhut P. 33/Menut-II/2010 jo Permenhut
P.28/Menhut-II/2014 Ttg Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan;
9

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat
dilakukan:
secara parsial; atau
2. untuk wilayah provinsi.
1.

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara
parsial dilakukan melalui:
tukar menukar kawasan hutan; atau
2. pelepasan kawasan hutan.
1.
Persyaratan
Adm
Menteri/Gubernur/
Bupati/Walikota/
Pimp Bdn Usaha
Pertek Es I
Terkait
Penyampaian
Permohonan
MenLHK
melalui
BKPM
Sekjen-Dirjen
PKTLT
Penelaahan
Penerbitan
persetujuan prinsip
pelepasan KH
BKPM
Penelaahan
Ya
Persetujuan
Prinsip
Pelepasan
DITOLAK
SK Pelepasan KH
Tata Batas
Permohonan
Dispensasi
Tdk
Penyiapan SK
Pelepasan KH
10
1. Pasal 38 UU No. 41 1999 tentang Kehutanan
2. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan, Jo PP 61 Tahun 2012.
3. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk
Penambangan Bawah Tanah.
4. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Skema pemberian Izin PPKH
Eksplorasi
Permohonan
Syarat-syarat
OP
Persetujuan
Prinsip
Pemenuhan
Kewajibankewajiban
Izin-PPKH
Monitoring
Evaluasi
Ok
Ok
Ok
Perpanjangan
1. Paket Deregulasi Tahap I
NO
1.
JUDUL REGULASI
AMANAT PENGATURAN
PP Nomor 10 Tahun 2010 Tindak Lanjut Pasal 19 UU
tentang Tata Cara Perubahan Nomor 41 Tahun 1999
Fungsi dan Peruntukan Kawasan tentang Kehutanan
Hutan, sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 60
Tahun 2012.
MATERI SUBSTANSI YANG
DIATUR
1. Untuk
pembangunan
bendungan yang sebelumnya
dilaksanakan
dengan
mekanisme tukar menukar
kawasan hutan diubah menjadi
mekanisme IPPKH (dibiayai oleh
APBN/D).
2. Untuk proses tukar menukar
kawasan hutan dapat dilakukan
pelepasan kawasan hutan
sebelum tata batas dan
penetapan areal pengganti.
3. Untuk
proses
pelepasan
kawasan
hutan
langsung
diberikan pelepasan kawasan
hutan
tanpa
persetujuan
prinsip, dengan kewajiban tata
batas
setelah
dilakukan
pelepasan kawasan hutan.
PROGRES
2.
PP Nomor 24 Tahun 2010 Tindak Lanjut Pasal 38 UU
tentang Penggunaan Kawasan Nomor 41 Tahun 1999
Hutan, sebagaimana telah tentang Kehutanan
diubah dengan PP Nomor 61
Tahun 2012.
1. Untuk
pembangunan
infrastruktur
(bendungan)
dengan skema IPPKH (dibiayai
oleh APBN/D)
2. Kewajiban menyediakan areal
kompensasi untuk permohonan
IPPKH untuk kawasan hutan
dibawah 30%, diubah menjadi
kewajiban
penanaman
rehabilitasi DAS.
3. Untuk proses pemberian IPPKH
langsung diberikan IPPKH tanpa
persetujuan prinsip dengan
kewajiban
setelah
IPPKH
diberikan.
3.
Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor
P.16/Menhut-II/2014
tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
PP Nomor 24 Tahun 2010 1. Penyederhanaan
proses
tentang
Penggunaan
perizinan dengan mengubah
Kawasan
Hutan,
Permenhut P.16/Menhut-II/2014
sebagaimana telah diubah
tentang Pedoman Pinjam Pakai
dengan PP Nomor 61
Kawasan Hutan:
Tahun 2012.
a. Tata waktu disederhanakan
menjadi paling lama 15 hari
kerja menjadi SK atau
penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah
persyaratan
administrasi
dipenuhi.
c. Beberapa izin disatukan
menjadi
syarat
izin
ditegaskan pada Diktum
keputusan.
d. Apabila kewajiban tidak
dipenuhi izin dicabut.
4.
Peratuan Menteri Kehutanan
Nomor
P.8/Menhut-II/2014
tentang Pembatasan Luas Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dalam Hutan
Alam, IUPHHK Hutan Tanaman
Industri atau IUPHHK Restorasi
Ekosistem pada Hutan Produksi.
PP Nomor 6 Tahun 2007 1. Mengatur kembali penambahan
tetang Tata Hutan dan
luasan IUPHHK dalam Hutan
Rencana
Penyusunan
Alam, IUPHHK Hutan Tanaman
Pengelolaan Hutan, serta
Industri atau IUPHHK Restorasi
Pemanfaatan
Hutan,
Ekosistem pada Hutan Produksi.
sebagaimana telah diubah 2. Mengatur untuk permohonan
dengan PP Nomor 3 Tahun
perpanjangan IUPHHK sesuai
2008.
luasan sebelumnya.
1. Paket Deregulasi Tahap II
NO
1.
BIDANG USAHA
Bidang Usaha
Perkebunan di HPK
JENIS PERIZINAN
Pelepasan Kawasan Hutan
KETENTUAN
PERATURAN
PENYEDERHANAAN PERATURAN
Permenhut P.33/Menhut1. Penamaan : Pelepasan Kawasan Hutan.
II/2010 tentang Tata Cara
Pelepasan Kawasan Hutan
2. Penyederhanaan proses pelepasan dengan
Produksi yang dapat
mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2010
dikonversi, jo. P.28/Menhuttentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
II/2014.
Produksi yang dapat dikonversi, jo.
P.28/Menhut-II/2014:
a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau
penolakan.
b. Beberapa izin disatukan menjadi syarat
izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
c. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin
dicabut.
PROGRES
2.
Bidang Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Produksi.
1. Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada
Hutan Alam (IUPHHKHA).
2. Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan
Tanaman Industri
pada Hutan Tanaman
(IUPHHK-HTI).
3. Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem Dalam
Hutan Alam (IUPHHKRE).
4. Perpanjangan Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Alam
(IUPHHK-HA).
Permenhut P.9/MenhutII/2015 tentang Tata Cara
Pemberian, Perluasan Areal
Kerja dan Perpanjangan
IUPHHK HA, HT, RE atau
IUPHHK HTI pada Hutan
Produksi.
1. Penamaan izin menjadi Izin Usaha
Pemanfaatan Kayu.
2. Penyederhanaan proses perizinan dengan
mengubah Permenhut P.9/Menhut-II/2015:
a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau
penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan
administrasi dipenuhi Kerangka Acuan
Amdal.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat
izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan
syarat-syarat baru kecuali laporan rencana
kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin
dicabut.
3.
Bidang Industri
Kehutanan
1. Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan
Kayu di atas 6.000
M3/tahun.
2. Izin Perluasan Izin
Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu di
atas 6.000 M3/tahun.
Permenhut P.13/Menlhk1. Penamaan izin tetap Izin Industeri Primer
Telah
disiapkan
draft
II/2015 tentang Izin Usaha
Hasil Hutan.
Peraturan Menteri LHK.
Industeri Primer Hasil Hutan 2. Penyederhanaan proses perizinan dengan
mengubah Permenhut P.13/Menlhk-II/2015:
a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau
penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan
administrasi dipenuhi.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat
izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan
syarat-syarat baru kecuali laporan rencana
kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin
dicabut.
4.
Bidang Pemanfaatan
Kawasan Konservasi
dan Tumbuhan/Satwa
Liar.
1. Izin Usaha Penyediaan
Sarana Wisata Alam.
2. Izin Pemanfataan Jasa
Wisata Alam
3. Izin Pemanfataan Air
dan Energi Air.
4. Izin Pemanfaatan
Panas Bumi.
Izin Usaha Penyediaan
Sarana Wisata Alam:
1. Nama izin : Izin pemanfaatan Jasa Lingkungan
di Kawasan Konservasi.
1. Permenhut
2. Penyederhanaan proses perizinan dengan:
P.48/Menhuta. Tata waktu disederhanakan menjadi
II/2010 tentang
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau
Pengusahaan
penolakan.
Pariwisata Alam di
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan
SM, TN, Tahura dan
administrasi dipenuhi.
TWA, jo.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat
P.4/Menhut-II/2012.
izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
2. Permenhut
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan
P.64/Menhutsyarat-syarat baru kecuali laporan rencana
II/2013 tentang
kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
Pemanfaatan Air dan
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin
Energi Air di SM, TN,
dicabut.
Tahura dan TWA
3. Program lanjut mengubah PP Nomor 36
3. RPermenLHK
Tahun 2010 tentang Pengusahaan Parwisata
tentang
Alam di SM, TN, Tahura dan TWA, PP Nomor
Pemanfaatan Panas
28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan
Bumi di Kawasan
KPA
Konservasi.
5.
Bidang Pemanfaatan
Tumbuhan dan Satwa
Liar
Izin Lembaga Konservasi
Permenhut P.31/MenhutII/2012 tentang Lembaga
Konservasi
1. Nama izin : Izin Lembaga Konservasi.
2. Penyederhanaan proses perizinan dengan:
a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau
penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan
administrasi dipenuhi.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat
izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan
syarat-syarat baru kecuali laporan rencana
kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin
dicabut.
Fly UP