...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2008

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2008
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 115/PMK.04/2008
TENTANG
PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan
Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman Yang
Mengandung Etil Alkohol;
Mengingat
: 1.
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCACAHAN
DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.
Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007.
Pencacahan adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis,
mutu, dan keadaan barang kena cukai.
Potongan adalah keringanan yang diberikan kepada pengusaha
pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atas kekurangan
barang kena cukai yang didapat pada waktu pencacahan.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.
Pabrik etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol
yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk
bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang
kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung
etil alkohol dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa
etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol dalam
kemasan untuk penjualan eceran.
5. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang
mengusahakan pabrik.
6. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau
lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang
dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil
alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk
disalurkan, dijual, atau diekspor.
7. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang pribadi atau badan
hukum yang mengusahakan tempat penyimpanan.
8. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
Pasal 2
(1) Pencacahan dilakukan terhadap:
a.
etil alkohol yang berada di dalam pabrik atau tempat
penyimpanan; atau
b.
minuman yang mengandung etil alkohol yang berada di dalam
pabrik.
(2) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. setiap awal bulan untuk periode satu bulan sebelumnya;
b. setiap saat atas permintaan pengusaha pabrik atau pengusaha
tempat penyimpanan;
c.
setiap saat apabila ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran
atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai; atau
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
d. sebelum dan sesudah pemuatan ke kapal untuk tujuan ekspor.
(3) Pejabat bea dan cukai melakukan pencacahan berdasarkan surat
tugas dari kepala kantor yang mengawasi pabrik atau tempat
penyimpanan dengan disaksikan oleh pengusaha pabrik atau
pengusaha tempat penyimpanan.
(4) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan wajib
menunjukkan semua etil alkohol atau minuman yang mengandung
etil alkohol yang berada di dalam pabrik atau tempat penyimpanan
serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan
pencacahan.
Pasal 3
(1) Atas hasil pencacahan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai
dibuatkan berita acara hasil pencacahan sesuai dengan contoh
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan
Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai
serta pengusaha yang bersangkutan.
(3) Lembar pertama berita acara disampaikan kepada kepala kantor
yang mengawasi dan lembar kedua berita acara disampaikan
kepada pengusaha yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) Dalam hal jumlah hasil pencacahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 kedapatan sama atau lebih besar daripada jumlah yang
tercantum dalam buku rekening barang kena cukai, pengusaha
pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan tidak diberikan
potongan.
(2) Terhadap kelebihan etil alkohol dan minuman yang mengandung
etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
(1) Dalam hal jumlah hasil pencacahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 kedapatan lebih kecil daripada jumlah yang tercantum
dalam buku rekening barang kena cukai, pengusaha pabrik atau
pengusaha tempat penyimpanan diberikan potongan dari jumlah
barang kena cukai yang dihasilkan atau dimasukkan sejak
pencacahan terakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
untuk pengusaha pabrik etil alkohol diberikan potongan
sebesar:
1.
0,5% (setengah persen) setiap bulan dari jumlah etil
alkohol yang ada pada waktu pencacahan terakhir; dan
2.
0,5% (setengah persen) dari jumlah etil alkohol yang
dibuat dan dimasukkan sejak pencacahan terakhir;
b. untuk pengusaha tempat penyimpanan diberikan potongan
sebesar:
1.
0,5% (setengah persen) setiap bulan dari jumlah etil
alkohol yang ada pada waktu pencacahan terakhir;
2.
0,5% (setengah persen) dari jumlah etil alkohol yang
dimasukkan sejak pencacahan terakhir; dan
3.
1% (satu persen) dari jumlah selisih antara jumlah etil
alkohol hasil pencacahan sebelum pemuatan ke kapal dan
sesudah pemuatan ke kapal.
(2) Dalam menghitung besarnya potongan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 6
(1)
Selisih kurang hasil pencacahan etil alkohol diperhitungkan
dengan potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dan sisanya merupakan kekurangan hasil pencacahan yang
cukainya harus dilunasi.
(2)
Atas kekurangan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pejabat bea dan cukai membuat penetapan dalam bentuk
surat tagihan.
(3)
Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan harus
melunasi kekurangan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima surat tagihan oleh
yang bersangkutan.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
(1)
Hasil pencacahan yang tercantum pada berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar bagi pejabat bea dan cukai
untuk melakukan penutupan buku rekening barang kena cukai.
(2)
Dalam hal pengusaha pabrik atau pengusaha tempat
penyimpanan tidak bersedia untuk menandatangani berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai tetap
melakukan penutupan terhadap buku rekening barang kena cukai
berdasarkan berita acara yang ditandatangani sepihak oleh pejabat
bea dan cukai.
Pasal 8
(1)
Apabila pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan
berkeberatan atas surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2), pengusaha pabrik atau pengusaha tempat
penyimpanan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur
Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
diterima surat tagihan dengan menyerahkan jaminan sebesar
kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
(2)
Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlewati dan pengusaha pabrik atau
pengusaha tempat penyimpanan tidak mengajukan keberatan,
hak pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan
untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan hasil penutupan
buku rekening barang kena cukai dianggap diterima.
Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.05/1996 tentang Pencacahan Etil
Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal ditetapkan.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2008
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
NOMOR
115/PMK.04/2008
TENTANG
PENCACAHAN
DAN
POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BACK-5
BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN
Nomor ........(1)…........
Pada hari ini .…(2)…. tanggal ...(3)... bulan …(4)… tahun dua ribu ...(5)… berdasarkan
Surat Tugas Kepala Kantor ....……(6)….…. Nomor .....…(7).......... tanggal ……(8)…….., kami:
1. Nama/NIP : ………............................(9)............................................
Pangkat
: …………………………(9)...………………………………….
Jabatan
: …………………………(9)…………………………………….*)
2. Nama/NIP : …………………………(9)…………………………………….
Pangkat
: …………………………(9)…………………………………….
Jabatan
: …………………………(9)…………………………………….*)
telah melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai berupa etil alkohol dan/atau
minuman yang mengandung etil alkohol*) di dalam pabrik/tempat penyimpanan*):
Nama Perusahaan : ……………...…...(10)……………………………………
NPPBKC
: …………………..(10)……………………………………
Alamat
: …………………..(10)……………………………………
Pencacahan dilakukan bersama-sama dengan pengusaha yang bersangkutan dengan
hasil pencacahan sebagai berikut:
No.
Jenis
Jml
Kemasan
Isi per
Kemasan
Merek
Kemasan
Mutu/
Kadar
Jml Satuan
(liter)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(18)
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan
ditandatangani bersama.
Pengusaha/kuasanya,
……....…(22)…...………
………(19)….…., tanggal ……(20)..….
Yang melakukan pencacahan,
Pejabat bea dan cukai,
1. ………………(21)………………
NIP ................(21)..................*)
2. ……………….(21)..……………
NIP .................(21).................*)
*) Jumlah pejabat bea dan cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(10)
(11)
(12)
:
:
:
(13)
:
(14)
:
(15)
:
(16)
:
(17)
:
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
:
:
:
:
:
diisi nomor berita acara.
diisi hari pembuatan berita acara.
diisi tanggal pembuatan berita acara dengan huruf.
diisi bulan pembuatan berita acara dengan huruf.
diisi tahun pembuatan berita acara dengan huruf.
diisi nama kantor yang mengawasi pelaksanaan pencacahan.
diisi nomor surat tugas.
diisi tanggal penerbitan surat tugas.
diisi nama/NIP, pangkat, dan jabatan pejabat bea dan cukai yang diberi tugas
mencacah.
diisi nama perusahaan, NPPBKC, dan alamat jelas perusahaan.
diisi nomor urut.
diisi jenis barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung
etil alkohol.
diisi jumlah kemasan dari barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang
mengandung etil alkohol.
diisi isi setiap kemasan barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang
mengandung etil alkohol.
diisi merek dari kemasan barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang
mengandung etil alkohol.
diisi mutu atau kadar dari barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman
yang mengandung etil alkohol.
diisi jumlah satuan dalam liter untuk barang kena cukai berupa etil alkohol atau
minuman yang mengandung etil alkohol.
diisi jumlah keseluruhan dari kemasan atau satuan liter.
diisi lokasi diterbitkannya berita acara.
diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat bea dan cukai.
diisi tanda tangan dan nama pengusaha pabrik/pengusaha tempat penyimpanan
atau kuasanya.
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Fly UP