...

- IDR IAIN Antasari Banjarmasin

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- IDR IAIN Antasari Banjarmasin
BAB III
ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Membicarakan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup baik
menurut hukum Islam maupun hukum yang ada diundang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan
lingkungan hidup tentulah sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini
karena permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut
orang perorangan saja, tetapi bisa orang banyak yang merasakan dari dampak
kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.
Mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup, pada bab ini akan
menganalisis berdasarkan permasalahannya, baik menurut hukum Islam maupun
hokum positif, dan perbandingan antara kedua hokum tersebut.
A. KetentuanPengelolaanLingkunganHidupMenurutHukumIslam
Menurut al-Qur’an pembahasan tentang pengelolaan lingkungan hidup
dibahas masih secara umum dalam paradigma teologis dan etis, al-Qur’an juga
menjelaskan tentang paradigma memanfaatkan alam dan memeliharanya
merupakan implementasi dari keimanan seseorang, sebaliknya apabila alam
dirusak dieksploitasi tanpa mempertimbangkan upaya konservasi, maka hal itu
menunjukkan rapuhnya keimanan dan kekufuran seseorang.
72
73
Al-Qur’an menunjukkan bumi sebagai lingkungan hidup dengan sifatsifat, antara lain, mihâdan dan firâsyan yang memungkinkan berlangsungnya
kehidupan di bumi. Selain itu, bumi memang disiapkan untuk mengemban
fungsi mustaqarrar dan ma’âyisy. Kedua fungsi bumi yang disebut terakhir
inilah yang sama dengan fungsi lingkungan hidup, yaitu sebagai tempat tinggal
(oicos) dan sebagai sumber penghidupan.102
Sebagai khalifah, manusia diberi tugas untuk memakmurkan bumi
atau mengelola lingkungan hidup (isti’mâr) .Tugasisti’mâr ini harus dilakukan
dalam kerangka amânah dan tanggung jawab.Amânah dalam arti bahwa tugas
itu adalah titipan Tuhan. Sedangkan tanggung jawab berarti bahwa pelaksanaan
tugas isti’mâr itu akan selalu dikontrol dan dievaluasi hasilnya, dan kelakakan
ditanyakan dalam kerangka hisab. Oleh karena itu, tugas isti’mâr tersebut harus
dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Tuhan (syarîah).
Secara umum aturan-aturan Tuhan yang tertuang dalam al-Qur’an dan
hadis, dari perspektif hukum Islam, terdiri atas perintah, larangan, dan
kebolehan.perintah, larangan, dan kebolehan ini berkaitan langsung dengan
amal atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Wujudnya dalam bentuk
norma-norma hukum yang wajib dan sunah, haram dan makruh, serta mubah.
Semua norma hukum ini, sebagaimana seluruh masalah dalam Islam, harus
dibangun di atas dan prinsip landasan tauhid dan prinsip moral-etis
(akhlak).Ibâhah al-‘âmmah atau sumberdaya umum, yaitu sumberdaya yag
tidak dimiliki oleh perorangan, maka kecenderungan mengeksplotasinya atau
102
A. Qadir Gassing, op.cit, h. 199
74
menggunakan yang tidak rasional sangat besar.Hal ini disebabkan adanya
anggapan yang keliru, bahkan salah, bahwa sumber umum itu gratis. Padahal
eksploitasi dan penggunaan secara tidak rasional itu, akan berdampak negatif,
disamping dapat merusak dan menghabiskan (dengan sangat cepat) sumber
daya alam itu, juga dapat mengotori dan mencemarinya. Bila demikian halnya,
maka hukum mubâh (kebolehan memanfaatkan sumberdaya alam), yang
menjadi hukum dasar dalam pengelolaan lingkungan, dapatberubah menjadi
terlarang (haram).Sebaliknya, bila pemanfaatan sumberdaya alam itu untuk
memenuhi suatu kewajiban (agama), misalnya untuk memberi nafkah keluarga,
maka hukum yang asalnya mubah, dapat berubah menjadi wajib.
Dalam
upaya
meningkatkan
fungsi
fikih
lingkungan
untuk
membentuk pribadi dan masyarakat yang sadar akan lingkungan diperlukan
pengembangan fikih lingkungan melalui konsep ontology, epistemologi, dan
aksiologi fikih lingkungan. Fikih lingkungan dirumuskan melalui perluasan
jangkuan masalah yang mencakup kemaslahatan lingkungan, fikih lingkungan
diarahkan untuk mencari konsep kemanfaatan fikih lingkungan dalam
membangun kesadaran privat dan moralitas publik agar beragama sekaligus
berakhlak terhadap lingkungan melalui konsep fardu kifayah sebagai
kewajiban dalam mewujudkan program-program sosial, termasuk konservasi
lingkungan.
Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat
penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat
manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam
75
mendukung berbagai aktivitas manusia. 103 Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa antara manusia dan lingkungan hidupya terdapat hubungan timbal
balik.Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya, manusia
dipengaruhi
oleh
lingkungan
hidupnya.Apabila
manusianya
baik
lingkunganpun juga ikut baik.Sebaliknya, apabila manusianya rusak, maka
alampun ikut rusak disebabkan karena perbuatan buruk manusia dalam
memperlakukan alam dan lingkungannya.104 Allah Swt berfirman dalam Q.S.
al-Ra’d (13):11
Ayat ini menerangkan bahwa perubahan yang dialami oleh manusia
dan lingkungannya itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Dengan
begitu dapat diartikan bahwa perubahan dalam lingkungan hidup akan
menyebabkan perubahan dalam kelakukan manusia yaitu perubahan untuk
menyesuaikan diri dengan
kondisi yang baru. Perubahan dalam kelakuan
manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan
hidup. Dengan adanya hubungan yang dinamis dan sekuler antara manusia
dengan lingkungan hidupnya itu, dapatlah dikatakan “Hanya dalam lingkungan
hidup yang baik, manusia dapat berkembang kearah yang optimal”.Karena itu
jelaslah betapa pentingnya pembinaan lingkungan hidup.105
Pada awalnya, interaksi
manusia dengan lingkungan berjalan
berlangsung dalam kondisi yang berkeseimbangan. Manusia selalu berupaya
103
Syukuri Hamzah, Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar, (Bandung:
Refika Aditama, 2013), Cet. Ke-1,h.1.
104
Yusuf al-Qardháwì,Ri’ayah al-Bi’áh, h.217.
105
Amoes Neolaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),h.7.
76
menyesuaikan pola hidupnya dengan kondisi lingkungannya.Perilaku manusia
terhadap lingkungan ditandai dengan sikap dan kearifan tindakan manusia
terhadap alam yang terwujud dalam berbagai tradisi dan hukum adat yang
dipatuhi oleh masyarakat. Namun pertambahan penduduk yang pesat
berdampak pada bertambahnya kebutuhan manusia akan sumber daya yang
diikuti dengan makin meningkatnya pula tekanan dan eksploitasi terhadap
lingkungan.
Oleh Karena itu, mengeksploitasi sumber daya yang disediakan
lingkungan sebatas kebutuhan untuk kelangsungan hidup merupakan perilaku
yang wajar dan dapat diterima. Akan tetapi tindakan manusia akan menjadi
salah bila manusia memperlakukan alam hanya berdasarkan keinginan dan
keperluannya tanpa memperlihatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan
dengan segenap sumber daya yang dikandungnya memiliki keterbatasanketerbatasan. Ambang batas untuk pemulihan dimiliki oleh setiap sumber daya
yang bersifat dapat diperbaharui. Apabila jeda waktu dan upaya pemulihan
tidak akan berjalan dengan baik. Artinya ketersediaan sumber daya alam akan
semakin menipis dan akhirnya habis sama sekali. Sedangkan sumber daya yang
tidak dapat
diperbaharui, ketersediaannya
bersifat
terbatas.
Kegiatan
eksploitasi tanpa memperhatikan unsur kehematan dan diversifikasi akan
mempercepat kepunahannya yang bermakna bahwa pada saatnya sumber daya
tersebut akan habis sama sekali.106
106
Syukuri Hamza, h.1-2.
77
Keinginan manusia untuk hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu
juga ditandai dengan terus berkembangnya budaya manusia yang menapak
maju.Berbagai teknologi canggih pun diciptakan untuk kemudahan manusia
dalam melakukan berbagai aktivitasnya.Upaya untuk memenuhi keperluan dan
aktivitas secara lebih cepat dan mudah terus diupayakan. Setiap saat kita akan
menemukan berbagai produk baru yang lebih memudahkan dan memanjakan
manusia dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari. Di satu sisi,
kondisi ini sangatlah menguntungkan karena pekerjaan yang dilakukan dan
kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi secara sangat cepat dan lebih baik.
Di sisi lain, sering tak disadari bahwa kemajuan teknologi juga mempengaruhi
sikap dan perilaku manusia. Sikap dan keinginan yang serba ingin mudah
secara perlahan dan pasti terus memasuki kehidupan manusia yang pada
akhirnya mewujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk sikap dan
perilakunya terhadap lingkungan.Sementara kita pahami, bahwa setiap
teknologi senantiasa membawa dampak ikutan, baik dampak positif maupun
negatif.Dampak positif tentu harus dikembangkan agar dapat membantu
menuju kepada kehidupan yang lebih kondusif.Namun, terhadap dampak
negatif tentu saja harus dikurangi dan bila mungkin dapat dicegah untuk tidak
terjadi. Hal ini dimaksudkan agar hubungan timbal balik antara manusia
dengan lingkungan akan terjadi dalam suatu kerangka ekosistem yang
berkeseimbangan.107
107
Ibid, h.2-3.
78
Di sinilah sebenarnya awal munculnya permasalahan lingkungan yang
sering disebutkan sebagai krisis lingkungan yang tanpa kita sadari krisis
lingkungan hidup tersebut secara perlahan terus merambah dan mengancam
kehidupan manusia.Kenyataan yang kita hadapi, pengelolaan lingkungan hidup
secara bertanggung jawab sampai dengan saat ini masih memprihatinkan.Ada
banyak yang tak mau menyadari bahwa terjadinya berbagai bencana
lingkungan adalah akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi lingkungan
tanpa memperhatikan unsur-unsur keterbatasan daya dukung, daya tampung,
dan ketahanan lingkungan (daya lenting).108
B. Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Positif
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari AMDAL yang
terkaitdengan Undang-undang Lingkungan Hidup R.I (UULH). Di Indonesia
telah diberlakukan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup,
yang
mengatur
tentang
lingkungan
hidup,.Oleh karena itu Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup
Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat
Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Ketersediaan sumber daya alam secara
kuantitas ataupun kualitas pembangunan tidak merata, sedangkan kegiatan
pembangunan memerlukan sumber daya alam semakin meningkat.109
108
Ibid, h.3.
109
Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan
Eneglolaan Lingkungan Hidup.Poin 2.
79
Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab Negara, asas
keberlanjutan, dan asas keadilan.Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup
harus dapat memberikan kemanfaatan sosial, dan budaya yang dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desenteralisasi, serta
pengakuan serta penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
menuntut
dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan
secara taat dan konsekuen dari pusat sampai daerah.
Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang
dengan fungsi lingkungan hidup.Sebagai akibatnya, kebijakan, rencana, dan
program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian
lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Penegakkan hukum pidana dalam Undang-undang, memperkenalkan
ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti,
pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakkan hukum
pidana dan pengaturan tindak pidana korprotasi. Penegakkan hukum pidana
lingkungan memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan
penerapan penegakan hukum.110
Pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini
110
Penjelasan
UndangUndang
Nomor
TentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidupPoin 6
32
Tahun
2009,
80
hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap
pelanggaran baku mutu air limbah,emisi, dan gangguan.
Di samping UULH atau UUPLH yang berlaku secara umum, juga ada
peraturan prundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan
hidup. Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dikelola dengan baik, maka
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk
mengaturnya. Peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah R.I
No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang diatur dalam beberapa bab
dan pasal-pasal.
Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha
dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap
lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut
dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak
negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.111
Tujuan ditertibkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
meningkatkan upaya pengendalian Usaha atau kegiatan yang berdampak
negatif pada lingkungan hidup, yang memberikan kejelasan prosedur,
mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan
111
Penjelasan Peraturan Pemerintah R.I No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
81
untuk usaha atau kegiatan yang memberikan kepastian hukum dalam usaha
atau kegiatan.
Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dikelola dengan baik, maka
Menteri Lingkungan Hidup R.I telah mengeluarkan sejumlah peraturan
perundang-undangan untuk mengaturnya. Yaitu yang diatur dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.yang terkait dalam hal ini.
Teguran tertulis sanksi administratif adalah sanksi yang diterapkan
kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan.
Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang
baik mapun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut
harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan.112
Denda administratif yang dimaksud dengan adalah pembebanan
kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan
112
Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun
2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, dan penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I No.02
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
82
paksaan
pemerintahan.
Pengenaan
denda
terhadap
keterlambatan
melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu
pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.
Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
masalah pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur oleh Undang-Undang
lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri lingkungan hidup
yang telah di jelaskan terlebih dahulu, maka Peraturan Daerah khususnya
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang terkait dalam pengelolaan
lingkungan hidup, salah satunya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat
penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga
kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan
mengamankan daerah sekitarnya.
Manfaat Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi upaya
pencegahan pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan
yang belum diganggu oleh peruntukan lain, artinya di masa yang akan datang
pelanggaran peruntukan sempadan dapat dicegah dan tidak akan terjadi lagi.
Selain itu dalam Peraturan Daerah ini terdapat ketentuan bagi upaya
penertiban pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan
sungai yang telah diokupasi oleh peruntukan lain. Berdasarkan penetapan
sempadan sungai, pihak yang berwenang dapat melakukan penertiban
sempadan sungai.Penertiban dilakukan secara bertahap, konsisten dan
disepakati.
83
C. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1. Persamaan hukum Islam dan hukum positif tentang pengelolaan
lingkungan hidup
Dengan melihat uraian diatas tampak hukum Islam memiliki
komitmen yang tinggi untuk menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan
hidup.Dan tidak menghendaki adanya kerusakan terhadap lingkungan hidup
termasuk di dalamnya sungai, dan sebagainya.Dengan demikian dapat
dikatakan, hukum Islam merupakan hukum yang sangat berwawasan
lingkungan, yang jadi masalahnya hukuman tidak memasukkan kerusakan
lingkungan ini dalam katagori had, melainkan mengelompokkan dalam jenis
ta’zir. Seperti yang diketahui dalam ta’zir, jenis hukumannya dan berat
ringannya diserahkan kepada hakim atau penguasa saja yang menentukannya,
baik dengan menghukum dan boleh juga
dengan membebaskannya bila
dianggap hukuman itu tidak diperlukan.
a) Pengertian lingkungan hidup
Dalam bahasa Arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan
istilah fiqhul bi`ah, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf
dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-bi`ah.
Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan
yang berarti al-‘ilmu bis-syai`i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu
(pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan
84
tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalildalil tafshili (terperinci).
Adapun kata “Al-Bi`ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup,
yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.
Dalam
undang-undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab I Ketentuan umum
Pasal 1(1) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.
Maksud dari kedua persamaan pengertian tentang lingkungan
hidup tersebut ialah hubungan timbal balik antara manusia dengan
makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkunganya, apabila
manusia itu mengelola dengan baik yang sesuai dengan ketentuan yang
ada, maka hasilnyapun akan baik, dan jika sebaliknya, maka kerusakan
yang akan didapatkannya.
b) Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Di dalam hukum Islam pembahasan tentang Tujuan Pengelolaan
lingkungan hidup, yaitu:
85
1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup
sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3.
Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Melaksanakan
pembangunan
berwawasan
lingkungan
untuk
kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
5. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara
manusia dan lingkungan hidup;
6. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki
sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
7. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
8. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
9. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
Sedangkan pembahasan tentang tujuan pengelolaan di dalam hukum
positif yaitu:
1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5.
Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan
hidup
86
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi
masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia
8.
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkanpembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.
Persamaan dari kedua hukum yang berbeda yaitu antara hukum
Islam dan hukum positif tentang tujuan pengelolaan lingkungan hidup.,
yaitu ingin mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan
hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, tercapainya keselarasan,
keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup,
Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya
keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, mengendalikan
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkanpembangunan
berkelanjutan.
c) Jenis Perbuatan Yang Dilarang
Di dalam hukum Islam ada banyak pembahasan tentangjenis
perbuatan yang dilarang, di antaranya:
1. Mengubah sesuatu dari fitrahnya
2. Perbuatan zhalim/ketidakadilan
87
3. Kesombongan dan keserakahan manusia
4. Memperuntunkan hawa nafsu
5. Tidak seimbang dalam mengelola alam
6. Kufur dalam nikmat Allah Swt.
Sedangkan di dalam hukum positif juga demikian diantaranya, yaitu:
1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan
atau
izin
lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
dan/atau
88
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan,menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Dari kedua hukum tersebut, yaitu antara hukum Islam dan hukum
positif, maka akan nampak persamaannya yaitu tidak seimbang dalam hal
mrengelola alam, kesombongan dan keserakahan manusia meraja lela,
seolah-olah alam itu miliknya pribadi. Yang kesemuanya itu sangat
bertentangan baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif, di dalam
hukum Islam itu sudah melanggar aturan agama yang sangat bertentangan
dengan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan di dalam
hukum positif melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah
ditentukan.
2. PerbedaanantaraHukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Dengan uraian yang telah disajikan pada Bab II, tampak bahwa
antara hukum Islam dan hukum positif terdapat beberapa perbedaan dalam
memandang masalah pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam pembahasan tentang pengelolaan lingkungan hidup,
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh
ulah manusia, yang didalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah
ta’zir, macam dan bentuk penghukumannya diserahkan sepenuhnya
89
kepada penguasa atau pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah.113
a) Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengertian pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum Islam
adalah merupakan respons atau adaptasi ekologis manusia terhadap
alam lingkungan di sekitarnya dalam rangka memenuhui keutuhan
hidupnya.
Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup didalam UndangUndang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup Bab I Ketentuan umum Pasal 1(2) menyebutkan yang
dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan
fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Perbedaan pengertian pengelolaan lingkungan hidup, dari kedua
hukum yang berbeda ini yaitu, menurut hukum Islam pengertian
pengelolaan lingkungan hidup itu sebatas respon atau adapatsi,
sedangkan di dalam hukum positif pengertian itu sudah tersusun secara
sistematis dan terperinci, mulai dari perencanaan sampai kepada
peraturan penegakkkan hukum kepada perusak lingkungan.
113
Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia :Penegakan Hukum
Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009,
(Bandung:Graha Ilmu,2011), h. 78-79.
90
b) Perbedaan dasar hukum
Hukum Islam mendasarkannya kepada ketentuan
al-Qur’an,
hadis, dan fikih, termasuk fatwa MUI dan fatwa PP Muhammadiyah
yang secara khusus menyoroti tentang konservasi lingkungan,
sedangkan hukum positif, mendasar kepada Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin.
Jika kedua hukum ini diperbandingkan, jelas lebih kuat dan
akurat dasar hukum Islam sebab hukum ini berasal dari Allah Swt dan
Rasul-Nya.Sedangkan hukum positif hanya berasal dari aturan buatan
manusia. Namun karena hukum Islam belum diberlakukan di Indonesia
maka timbul masalah berupa sikap ragu pemerintah dan masyarakat
untuk menggunakan hukum yang mana. Disatu sisi banyak orang yang
ingin berhukum kepada hukum Islam, tetapi tidak sedikit pula orang
yang ingin berhukum kepada hukum positif saja.
Ditengah kontroversi ini tentu bagi umat Islam lebih baik
menggunkan hukum Islam, maka otomatis juga menggunkan hukum
positif. Sedangkan kalau menggunakan hukum positif belum tentu
mencakup hukum Islam, karena itu bagi umat Islam, dengan
menggunakan hukum Islam, maka otomatis juga mencakup hukum lain.
Jadi ada atau tidak ada perundang-undangan yang merusak lingkungan
tidak jadi masalah, sebab hukum Islam sudah dari cukup.
91
c) RuangLingkupPengelolaanLingkungan Hidup
Ada beberapa ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup
didalam hukum Islam yaitu diantaranya:
1. Etika terhadap tumbuh-tumbuhan (flora)
2. Kebersihan Ekologi Air
3. Etika Terhadap Udara
4. Ajaran Rasulullah Tentang Ladang
Ada beberapa ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup
didalam hukum positif yaitu diantaranya:
1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pemeliharaan
5. Penegakkan Hukum
Dari perbedaan kedua hukum ini, yaitu antara hukum Islam dan
hukum positif, bahwa di dalam hukum Islam pembahasan tentang ruang
lingkungkup pengelolaan lingkungan hidup itu sangat terpenci, dari
caramemeliharanyasampaikepadapelestariannya, sedangkan di dalam
hukum positif pembahasan ruang lingkup itu tidak terlalu luas dan
terperinci..
d) Jenis Sanksi
92
Di dalam hukum Islam jenis sanksi perusakan lingkungan yang
termasuk dalam jarimah ta’zir ialah yang jenis dan berat hukumannya
tergantung kepada kebijakan pemerintah yaitu berupa:
1.
Nasihat
2.
Teguran
3.
Ancaman
4.
Denda
5.
Penjara
Jenissanksididalamhukum positif yaitu sanksi administratif sanksi
yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undangundang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Pasal 76 (2) yang bersifat administratif, sanksi
administrasi/administratif berupa:
1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutam izin lingkungan
Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76
tidak membebaskan penanggungjawab pemulihan dan pidana, pengenaan
sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (2) huruf c dan huruf d dilakukan
93
apabila bertanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan
paksaan pemerintah.
Dari kedua hukum yang berbeda ini, maka jenis sanksi yang
dijatuhkan oleh penguasa itu beragam, tergantung jenis pelanggaran yang
dilakukan, di dalam hukum Islam berupa nasehat, teguran, ancaman, denda,
penjara bahkan penguasa (hakim) juga boleh membebaskan setelah
menasehati, tergantung berat ringan pelanggaran yang dilakukan, ta’zir
disini sifatnya pembelajaran.
Sedangkan di dalam hukum positif, ketentuannya tegas yaitu penjara
atau denda. Bahkan dalam UULH ada ketentuan minimal dan maksimal,
sehingga tidak bisamelepaskan diri atau mencari keinginan dari hukuman
diluar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.
Fly UP