...

Mendorong usaha tanaman kayu sebagai bisnis yang menarik bagi

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Mendorong usaha tanaman kayu sebagai bisnis yang menarik bagi
infobrief CIFOR memberi informasi
mengenai topik terkini di bidang
penelitian kehutanan secara ringkas,
akurat, dan telah melalui proses
pencermatan oleh mitra bestari.
No. 128, Oktober 2015
DOI: 10.17528/cifor/005752
cifor.org
Mendorong usaha tanaman kayu sebagai bisnis
yang menarik bagi petani
Dede Rohadi, Tuti Herawati, Christine Padoch dan Digby Race
Temuan kunci
••
••
••
••
••
Usaha tanaman kayu yang dilakukan petani pada umumnya belum sepenuhnya berorientasi pasar. Akibatnya, petani sering
kehilangan peluang dalam memperoleh penghasilan yang lebih baik.
Tanaman kayu berperan penting sebagai sumber pendapatan petani. Di Kabupaten Gunungkidul, nilai penjualan kayu rakyat
memberikan kontribusi sebesar 15% dari pendapatan total keluarga petani .
Harga kayu rakyat sangat bervariasi di setiap lokasi, namun harga di tingkat petani pada umumnya berada pada kisaran terendah.
Hal ini disebabkan oleh: (i) kualitas kayu yang rendah; (ii) posisi tawar petani yang rendah; dan (iii) biaya transaksi tinggi yang
disebabkan oleh peraturan tata niaga kayu.
Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program penyuluhan perlu meningkatkan kapasitas
petani dalam menjalankan usaha tanaman kayu . Kapasitas yang perlu ditingkatkan meliputi:
-- pengetahuan petani tentang pasar, harga dan standar kualitas kayu;
-- keterampilan teknik budidaya kayu, terutama penjarangan dan pemangkasan tanaman kayu;
-- pemasaran kayu secara kolektif dan pengembangan kemitraan usaha dengan industri kayu.
Untuk mengurangi biaya transaksi dalam pemasaran kayu, pemerintah pusat dan daerah perlu menyederhanakan peraturan tata
niaga kayu rakyat. Sertifikasi kayu, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) harus memberikan insentif yang jelas bagi petani
dan sekaligus dapat digunakan sebagai pengganti dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).
Pendahuluan
Tanaman kayu rakyat di Indonesia dapat dijumpai dalam berbagai
bentuk. Petani menanam tanaman kayu di lahan milik dalam
bentuk hutan rakyat atau di lahan hutan negara melalui berbagai
skema perhutanan sosial, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD). Terlepas
dari berbagai bentuk pengelolaannya, petani merupakan pelaku
utama dari usaha tanaman kayu tersebut. Keputusan petani di
dalam melakukan usaha sangat menentukan manfaat yang akan
mereka terima.
Sekalipun upaya pengembangan tanaman kayu rakyat
telah banyak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, namun
perkembangan jumlah areal tanaman hingga saat ini masih
sangat rendah. Luas total tanaman kayu rakyat saat ini sekitar
2,8 juta hektar (Roadmap Industri Kehutanan, 20132) yang sebagian
besar berupa hutan rakyat. Sementara luas hutan tanaman rakyat
di kawasan hutan negara hanya sekitar 8.000 ha3. Kondisi ini
menunjukkan bahwa petani belum menganggap usaha tanaman
kayu sebagai peluang usaha yang menguntungkan.
Tanaman kayu rakyat memegang peranan penting dalam
pembangunan kehutanan di Indonesia. Berbagai inisiatif telah
dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program dan
kegiatan perhutanan sosial. Program-program tersebut bertujuan
untuk mengurangi kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan,
meningkatkan jumlah tutupan hutan dan meningkatkan pasokan
kayu untuk kebutuhan industri (Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.01/20041).
Kegiatan penelitian baru-baru ini telah mengidentifikasi berbagai
tantangan yang membuat petani sulit memperoleh hasil yang
maksimal dari usaha tanaman kayu mereka, yaitu:
1. Petani kayu rakyat cenderung hanya menerima harga yang
ditentukan pembeli kayu (price taker) karena rendahnya
akses pasar, keterampilan usaha dan terbatasnya kapasitas
dalam menerapkan praktik silvikultur yang baik. Faktor-faktor
tersebut melemahkan posisi tawar mereka.
2. Petani dibatasi oleh berbagai aturan tata niaga kayu yang
menyebabkan biaya transaksi tinggi.
1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/2004 tentang pemberdayaan
masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui Social Forestry, pasal 1 ayat
(5) menyebutkan “Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumberdaya
hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi
kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra
utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan
kelestarian hutan”.
2 Disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam
diskusi panel “Menjawab Tantangan Indonesia Raja Kayu Dunia”, Jakarta,
22 Mei 2014.
3 Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, bahwa
areal HTR yang telah ditanam saat ini adalah 7.896 ha, atau sekitar 4%
dari total areal yang telah berizin, atau sekitar 1% dari total areal yang
dialokasikan untuk program HTR.
2
No.
No.128
20
Oktober 2015
Usaha tanaman kayu dalam struktur
pendapatan petani
Pemerintah dan berbagai lembaga pengembangan lainnya
perlu memahami dengan baik peran tanaman kayu rakyat di
dalam struktur pendapatan rumah tangga petani. Sebuah hasil
penelitian (Rohadi et.al, 2012) menyimpulkan bahwa sekalipun
kayu bukan merupakan sumber pendapatan utama bagi
keluarga petani, namun memberikan peranan penting terhadap
pendapatan mereka. Hasil penjualan kayu menyumbang
sekitar 15% dari total pendapatan rumah tangga (Gambar 1).
Di beberapa wilayah, khususnya di Jawa, petani memandang
kayu sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pertanian
mereka. Di Kabupaten Gunungkidul (Jawa), sekalipun lahan petani
sangat terbatas, petani tetap mengalokasikan lebih dari 10% areal
lahannya untuk ditanami berbagai jenis tanaman kayu, khususnya
jati (Tectona grandis).
Sebuah proyek penelitian tentang bisnis kehutanan berbasis
masyarakat (Community Based-Commercial Forestry/CBCF
Project) telah melakukan analisis dimensi sosial dan penilaian
atas kerangka kerja penghidupan masyarakat di lima kabupaten
di Indonesia, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Pati, Sumbawa,
Bulukumba dan Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kontribusi hasil penjualan kayu terhadap pendapatan
keluarga cenderung lebih tinggi pada kalangan petani
menengah dan kaya (van de Fliert, 2013; Oktalina et al, 2014).
Hal ini menunjukkan bahwa bisnis tanaman kayu semakin dinilai
penting oleh kelompok petani yang memiliki tingkat pendapatan
yang lebih baik.
Kegiatan menanam kayu sudah menjadi tradisi beberapa
kelompok masyarakat, dimana budaya ini telah diturunkan
dari generasi ke generasi. Petani juga memandang kegiatan
penanaman kayu sebagai kegiatan penting untuk meningkatkan
kualitas lingkungan dan status sosial mereka. Disamping itu petani
sering mendapat dukungan dari pihak lain untuk melakukan
kegiatan penanaman kayu, baik yang berasal dari program
pemerintah maupun kegiatan investasi perusahaan swasta.
Tantangan bagi usaha tanaman kayu
rakyat
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa petani mengelola
tanaman kayu mereka dengan cara yang tradisional, khususnya
jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Akibat keterbatasan akses
terhadap fasilitas kredit, sebagian besar petani melakukan praktik
tebang butuh dan dalam proses penjualannya mereka lebih
fokus terhadap jumlah uang yang mereka perlukan daripada
mempertimbangkan harga kayu yang berlaku. Kebutuhan yang
mendesak akan uang tunai juga sering memaksa petani untuk
menebang kayunya sebelum pohon mencapai umur dan ukuran
yang optimum untuk dijual (Rohadi et al, 2012; Stewart et al, 2014a).
Petani menjual kayu mereka dalam bentuk pohon berdiri. Mereka
pada umumnya tidak memiliki keterampilan dan modal yang
cukup untuk melakukan pemanenan sendiri dan menjualnya secara
langsung ke pedagang kayu (depo kayu) atau ke sawmills (kilang
penggergajian). Selain itu, kayu yang dihasilkan petani cenderung
berkualitas rendah karena ukuran diameternya kecil, batang tidak
lurus dan banyak memiliki cacat mata kayu. Hal ini disebabkan
karena petani pada umumnya tidak menerapkan teknik silvikultur
yang baik, khususnya penjarangan dan pemangkasan (Rohadi et al.
2012; Stewart et al. 2014a).
Kaum lelaki sering terlibat lebih dominan di dalam kegiatan
penanaman kayu dibanding kaum perempuan. Namun demikian,
kaum perempuan berperan sangat penting dalam pengelolaan
keuangan dari hasil penjualan kayu. Di samping itu, kaum
perempuan juga memiliki peran besar dalam kegiatan pengelolaan
hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Ketika petani bekerja secara individu, mereka memiliki posisi yang
lemah dalam proses penjualan kayu. Akan tetapi, penjualan kayu
secara berkelompok masih sangat jarang dijumpai di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan petani dalam
mengelola organisasi, kurangnya bimbingan penyuluhan, dan
kurangnya rasa saling percaya di antara anggota kelompok (van de
Fliert et al, 2013).
Pemasaran kayu rakyat
Jati
12%
Sumber lainnya
61%
Kayu jenis lain
3%
Tanaman pangan
dan ternak
25%
Gambar 1. Rata-rata kontribusi usaha tanaman kayu
terhadap struktur pendapatan petani (berdasarkan hasil
wawancara terhadap 31 responden petani di Kabupaten
Gunungkidul, Yogyakarta; Rohadi et al, 2012)
Kegiatan penelitian pada Proyek CBCF telah mengkaji rantai nilai
kayu rakyat. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk setiap jenis
kayu, harga kayu rakyat sangat bervariasi tergantung kualitasnya.
Harga kayu jati di lima lokasi penelitian berkisar antara Rp 500.000
hingga Rp 5 juta per m3. Harga kayu sengon (Paraserianthes
falcataria (L.) Nielsen) bervariasi mulai dari Rp 395.000 hingga
Rp 1,15 juta per m3. Tabel 1 menyajikan variasi harga kayu tersebut.
Diameter dan bentuk batang (bebas dari cacat) merupakan faktor
penting yang menentukan harga (Stewart et al, 2014a).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pemasaran kayu
rakyat, dalam hal jumlah dan keragaman pelaku pasar (pedagang
perantara, kilang penggergajian dan pedagang besar) sangat
bervariasi di setiap lokasi. Di Pulau Jawa, pasar relatif lebih
berkembang dan cenderung mengarah kepada pasar bersaing
sempurna. Jumlah pedagang perantara kayu di pulau Jawa
(Gunungkidul dan Pati) lebih banyak dibandingkan dengan di
luar Jawa (Sumbawa, Bulukumba dan Konawe Selatan). Gambar 2
menyajikan ilustrasi perbandingan rantai pemasaran kayu rakyat
yang terjadi di Gunungkidul (di pulau Jawa) dan Sumbawa-Nusa
Tenggara Barat (luar pulau Jawa).
3
No. 128
Oktober 2015
Table 1. Variasi harga kayu rakyat di tingkat desa
dan kabupaten untuk jenis kayu jati (Gunungkidul)
dan sengon (Pati)
No. Jenis Kayu
1
2
Kelas
Kualitas
A1 (DL)
Diameter
(cm)
< 13
Harga
(Rp. 1.000/m3)
500–700
A1 (UP)
16–19
1.000–1.400
A2 (UD)
22–28
2.000–2.400
A3 (UGD)
30
3.000–3.500
A4
44
> 4.000
A5
54
> 5.000
Sengon
Panjang
(Paraserianthes 1,3 m
falcataria (L.)
Nielsen)
10–14
395–470
15–19
495–570
20
695–720
25
795–875
Panjang
25–29
800–916
2,6 m
30–39
925–1.100
40–49
1.125–1.140
50
1.125–1.150
Jati (Tectona
grandis)
Rantai Pemasaran Kayu Rakyat
Petani
Pedagang
perantara
Individu
petani
Informant
Kelompok
petani
Pengepul
Kasus tanaman kayu
jati di Gunungkidul
Pedagang
besar
Pengguna
Kilang
Pengecer
penggergajian
Konsumen
Lokal
Pengolah
Pengrajin
Kayu
Industri
pengolah Kayu
Eksportir
Rantai Pemasaran Kayu Rakyat
Petani
Pedagang
perantara
Individu
petani
Pengolah
Pedagang
besar
Pengguna
Pengecer Konsumen
Kilang
penggergajian
Lokal
Pengepul
Depo
Kayu
Pedagang
antar Pulau
Pengrajin
Kayu
Kasus tanaman jati rakyat
di Sumbawa
Gambar 2. Perbandingan rantai pasar kayu rakyat
di Gunungkidul dan Sumbawa
Pedagang perantara mempunyai peranan penting dalam pemasaran
kayu rakyat. Keuntungan yang diperoleh para pedagang perantara
tidak selalu lebih besar daripada petani kayu, walaupun mereka dapat
memperoleh keuntungan tersebut dalam rentang waktu yang jauh
lebih singkat dibandingkan dengan petani kayu (Stewart et al, 2014a).
Peraturan yang terkait dengan izin tebang dan dokumen transpor
kayu cenderung menjadi penghambat usaha tanaman kayu
rakyat dan menciptakan biaya transaksi tinggi. Di Sumbawa,
petani yang akan menjual kayu dari hutan milik harus mengurus
bukti kepemilikan atas lahan dengan membayar biaya sertifikat
tanah (sekitar Rp 2,5 juta per ha). Sertifikat ini diperlukan untuk
mendapatkan izin panen atau Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
(IPKTM). Selain itu, para pedagang kayu juga harus mengeluarkan
biaya untuk mengurus dokumen angkutan kayu dengan harga
bervariasi antara Rp100.000,00 hingga Rp 500.000,00 pada setiap
transaksi penjualan kayu (sekitar 5 m3 kayu bulat). Di Gunungkidul,
proporsi biaya pengurusan dokumen transportasi kayu berkisar
antara 7 sampai 13% dari biaya total pemasaran yang dikeluarkan
oleh pedagang perantara. Di Konawe Selatan, biaya tersebut sekitar
32% dari biaya total pemasaran yang mencakup biaya dokumen
angkutan kayu dan pajak pemerintah daerah. Pada umumnya
biaya-biaya tersebut menjadi tanggung jawab pedagang perantara,
namun sebagai akibatnya mereka akan menekan harga beli kayu
dari petani. Oleh karena itu, peraturan tersebut cenderung menjadi
disinsentif dan menurunkan minat petani untuk berinvestasi pada
usaha tanaman kayu (Stewart et al, 2014a).
Baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk semua kayu yang
diproduksi termasuk kayu rakyat. Skema sertifikasi ini bertujuan
untuk meningkatkan citra legalitas kayu Indonesia dan agar diterima
lebih baik oleh pasar kayu internasional. Penerapan kebijakan ini
akan menciptakan biaya transaksi baru kepada petani, karenanya
pemerintah harus memberikan insentif untuk mengimbangi biaya
tambahan tersebut (Stewart et al, 2014b). Insentif yang mungkin
dapat diberikan adalah penghapusan kewajiban atas dokumen SKAU
(Surat Asal Usul Kayu) ketika petani kayu rakyat telah mendapatkan
dokumen SVLK.
Rekomendasi
Untuk mengembangkan usaha tanaman kayu rakyat di Indonesia,
lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang menangani
kegiatan penyuluhan terhadap petani perlu melakukan berbagai
upaya berikut:
•• meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam
pemasaran kayu, melalui kegiatan pelatihan guna meningkatkan
pengetahuan petani tentang pasar, kualitas kayu yang
dibutuhkan industri, serta variasi harga kayu menurut kualitasnya;
•• meningkatkan keterampilan petani dalam teknik silvikultur
- memfasilitasi pelatihan pengelolaan tanaman kayu rakyat.
Kaum perempuan perlu dilibatkan di dalam pelatihan
tersebut mengingat peranannya yang juga penting di dalam
pengelolaan tanaman;
•• memperkuat kapasitas petani dalam melakukan pemasaran
kayu secara berkelompok, melalui kegiatan pelatihan untuk
mengembangkan usaha bersama dan membangun hubungan
bisnis antara kelompok petani dengan industri kayu. Pelatihan
di bidang sertifikasi kayu dapat dijadikan sebagai titik awal
bagi peningkatan kemampuan petani dalam menjalankan
usaha bersama.
4
No.
No.128
20
Oktober 2015
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu
menyederhanakan aturan tata niaga kayu dengan
mengintegrasikan kewajiban dokumen SVLK dan SKAU. Kelompok
tani yang telah memperoleh sertifikat SVLK agar dibebaskan dari
kewajiban untuk mengurus SKAU. Kebijakan ini akan mengurangi
biaya transaksi pemasaran kayu dan memberikan insentif bagi
petani untuk terlibat di dalam program sertifikasi kayu.
Pustaka
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tentang
pemberdayaan masyarakat lokal di dalam dan sekitar areal
hutan pada perhutanan sosial. Jakarta: Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia.
Oktalina SN, Bisjoe AR, Muin N, Purwanti R, Sumirat BK, Putro
WT, Utomo S, Nugroho P, Manalu P, Rohadi D, Waka AK,
Irawanti S, Pramestisuka A, Syafii S, Julmansyah. 2014. Forestry
livelihood framework. Report of Research Task #2, ACIAR Project
FST/2008/030 – Overcoming constraints to community-based
commercial forestry in Indonesia. Canberra: Australian Centre
for International Agricultural Research.2
Rohadi D. Roshetko JM, Perdana A, Blyth M, Nuryartono N,
Kusumowardani N, Pramono AA, Widyani N, Fauzi A, Sasono J,
Sumardamto P, Manalu P. 2012. Improving economic outcomes
for smallholders growing teak in agroforestry systems in Indonesia.
Final Report ACIAR Project FST/2005/177. Canberra: Australian
Centre for International Agricultural Research.
Stewart HTL, Rohadi D. Manalu P, Herawati T, Oktalina SN,
Rohman, Putro WT, Utomo S, Ningrum LW, Hidayat R, Irawanti
S, Pramestisuka A, Parlinah N, Bisjoe AR, Muin N, Hayati N, Waka
AK, Sumirat BK, Syafii S, Julmansyah, Aryanti ND, Waluyadi YK,
Darisman A, Silvia D. 2014a. Research Task 3: Evaluation of the
dominant business models of community-based commercial
forestry being implemented by government and the private
sector. Report of a study conducted in Gunungkidul, Pati,
Bulukumba, Konawe Selatan and Sumbawa, ACIAR Project
FST/2008/030 – Overcoming constraints to community-based
commercial forestry in Indonesia. Canberra: Australian Centre
for International Agricultural Research, 46 pp.
Stewart HTL, Rohadi D and Irawanti S. 2014b. Special study
into the outcomes of forest certification for smallholder forest
growers. Report of a study conducted in Gunungkidul
and Pati, ACIAR Project FST/2008/030 – Overcoming
constraints to community-based commercial forestry in
Indonesia. Canberra: Australian Centre for International
Agricultural Research.
Van de Fliert E. 2013. Social dimension analysis of community
based commercial forestry in Indonesia. Report on study
conducted in Gunungkidul, Pati, Bulukumba, Konawe Selatan
and Sumbawa. ACIAR Project FST/2008/030 – Overcoming
constraints to community-based commercial forestry
in Indonesia.
Ucapan terimakasih
Info Brief ini merupakan salah satu hasil kegiatan kerjasama
antara peneliti CIFOR dengan mitra yang terlibat dalam kegiatan
penelitian ACIAR FST/2008/030 “Overcoming Constraints to
Community-Based Commercial Forestry in Indonesia”.
CIFOR mengucapkan terima kasih kepada Australian Centre
for International Agricultural Research (ACIAR) atas dukungan
pendanaan proyek penelitian ini, serta semua lembaga mitra
termasuk Australia National University; Badan Litbang dan
Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indonesia; Universitas Gajah Mada; World Wide Fund for Nature
(WWF) Nusa Tenggara; Trees for Trees; Pemerintah Daerah
di Kabupaten Gunungkidul, Pati, Sumbawa, Bulukumba dan
Konawe Selatan; serta kelompok masyarakat yang membantu
pelaksanaan kegiatan penelitian ini. CIFOR juga berterima kasih
kepada Christopher Beadle yang telah memberikan masukan
atas penulisan info brief ini.
Informasi lebih lanjut tentang proyek penelitian CBCF dapat
diakses di http://puspijak.org/aciar.
Tim peneliti yang berkontribusi dalam penyusunan Info Brief
ini (dalam urutan abjad) terdiri dari: Abdul Kadir Waka; Achmad
Darisman; Achmad Rizal Bisjoe; Aneka Prawesti Suka; Bugi Kabul
Sumirat; Devi Silvia; Julmansyah; Kirsfianti Ginoga; Linda Wige
Ningrum; Novita Diah Aryanti; Nunung Parlinah; Nur Hayati;
Nurhaedah Muin; Philip Manalu; Rochmad Hidayat; Rohman;
Setiasih Irawanti; Silvi Nur Oktalina; Singgih Utomo; Syafrudin
Syafii; Wiyono T. Putro; dan Yuwono Kamil Waluyadi.
Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan,
Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan
dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetis pohon yang mencakup lanskap dari
hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin CRP-FTA melalui kemitraan dengan Bioversity
International, CATIE, CIRAD, International Center for Tropical Agriculture dan World Agroforestry Centre.
Fund
cifor.org
blog.cifor.org
Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu
membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR.
Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.
Fly UP