...

1 KEMUNGKINAN PERUBAHAN KELIMA UUD

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1 KEMUNGKINAN PERUBAHAN KELIMA UUD
KEMUNGKINAN PERUBAHAN KELIMA UUD 19451
Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH2.
SISTEM PERUBAHAN UUD
Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar, kita mengenal beberapa istilah, yaitu (i)
pergantian atau penggantian, (ii) perubahan, (iii) amandemen, (iv) pembaruan, (v) revisi, (vi) dan lain
sebagainya. Dalam bahasa Inggeris juga dikenal adanya istilah change, revision, amendment, reform,
alteration, dan sebagainya. Yang paling umum dipahami adalah pengertian umum tentang perubahan
konstitusi itu mencakup pengertian (a) penggantian naskah yang satu dengan naskah yang sama sekali
berbeda, (b) perubahan dalam arti dalam naskah UUD dengan menambahkan, mengurangi, atau
merevisi sesuatu rumusan dalam naskah UUD itu menurut tradisi negara-negara Eropah Kontinental, (c)
perubahan dengan cara melampirkan naskah perubahan itu pada naskah UUD yang sudah ada, dan
inilah yang biasa disebut dengan istilah amandemen menurut tradisi Amerika Serikat. Dalam bahasa
Indonesia, semua bentuk perubahan itu dapat disebut sebagai perubahan, atau dalam bahasa
Inggerisnya biasa juga disebut dengan istilah amendment (constitutional amendment).
Semua pengertian yang tercakup dalam istilah-istilah tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk
yang dikenal dalam rangka perubahan konstitusi dalam arti formal. Peruabahan formal ini dapat disebut
sebagai salah satu metode perubahan konstitusi. Di samping (i) metode ‘formal amendment’, dikenal
pula adanya pengertian mengenai (ii) constitutional convention atau konvensi ketatanegaraan, dan (iii)
constitutional interpretation atau penafsiran konstitusi melalui proses peradilan. Mengenai pengertian
konvensi ketatanegaraan, kita perlu membedakannya dari pengertian hukum konstitusi. Ahli konstitusi
terkenal dari Inggeris, A.V. Dicey, juga membedakan pengertian “the laws of the constitution”, dan “the
convention of the constitution”. Konvensi mencakup pengertian mengenai nilai-nilai hukum adat dan
adat istiadat (customary laws), kebiasaan-kebiasaan, dan praktik-praktik ketatanegaraan yang dianggap
baik dan diterima oleh masyarakt.
Terkait dengan konvensi ketatanegaraan, kandungan makna konstitusi dianggap mencakup pula
pengertian-pengertian yang sama sekali tidak tercantum dalam naskah undang-undang dasar. Adanya
konvensi ketatanegaraan pada hakikatnya menyebabkan teks UUD mengalami perubahan, baik melalui
penambahan atau pun pengurangan norma konstitusi tertentu sebagaimana mestinya. Karena itu,
konvensi ketatanegaraan atau ‘the convention of the constitution’ dapat dipandang juga sebagai salah
satu metode perubahan konstitusi dalam praktik.
1
Tanggapan terhadap draf Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945 usulan DPD-RI, disampaikan dalam Rapat
Koordinasi di Kantor Menko Polkam, 7 Juli, 2011.
2
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, pendiri dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (2003-2008), mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Penasihat Komnasham,
Penasihat Ahli Menristek, Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010), Ketua Dewan Pembina
Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI).
1
Yang ketiga adalah penafsiran konstitusi dalam praktik. Semua lembaga negara dan demikian
pula setiap ahli hukum dapat saja menafsirkan sesuatu norma konstitusi sesuai dengan pandangan dan
berdasarkan kasusnya masing-masing. Akan tetapi, dalam praktik negara modern, semua penafsiran
tersebut tidak dapat dianggap final, kecuali apabila sudah melalui proses peradilan konstitusi. Karena
itu, lembaga peradilan konstitusi biasanya selalu disebut sebagai ‘the interpreter of the constitution’.
Bahkan dalam tradisi Amerika Serikat, Mahkamah Agung biasa disebut oleh para ahli sebagai ‘the sole
interpreter of the constitution’.
Bagi saya sendiri, penggunaan istilah ‘the sole interpreter’ tersebut dapat dinilai kuranglah tepat
karena mengandaikan seakan-akan Mahkamah Agung AS itu merupakan satu-satunya penafsir. Yang
benar, menurut saya, adalah istilah ‘the final interpreter of the constitution’, bukan ‘the sole…’. Karena
itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat dan demikian pula dengan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia bukanlah satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi, tetapi semua penafsiran
itu tidak final. Untuk Indonesia, penafsiran yang final hanya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,
yaitu melalui putusan-putusan dalam setiap kasus atau perkara peradilan konstitusi yang diajukan oleh
pihak pencari keadilan. Penafsiran-penafsiran konstitusi tersebut, pada hakikatnya, dapat menambah
atau pun mengurangi pengertian-pengertian normatif yang terkandung di dalam teks UUD. Karena itu,
dapat dikatakan bahwa penafsiran konstitusi juga merupakan salah satu metode perubahan UUD.
PERUBAHAN UUD REPUBLIK INDONESIA
Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya UUD 1945 pada
tanggal 18 Agustus 1945, Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dalam
arti formal. Pertama, perubahan dilakukan dengan cara pemberlakuan naskah Konstitusi RIS Tahun 1949
untuk seluruh Indonesia, sedangkan khusus UUD 1945 masih tetap berlaku hanya di lingkungan Negara
Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai salah satu negara bagian dalam Republik
Indonesia Serikat (RIS). Kedua, pemberlakuan UUDS 1950 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sehingga UUD 1945 dan Konstitusi RIS tidak berlaku lagi. Ketiga, pemberlakuan
kembali naskah UUD 1945 yang dilengkapi dengan naskah Penjelasan UUD 1945 yang ditetapkan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Karena itu, pada hakikatnya, naskah UUD
1945 yang diberlakukan sejak Dekrit 5 Juli 1959, berbeda dari naskah UUD 1945 yang disahkan pada
tanggal 18 Agustus 1945.
Keempat, UUD 1945 diubah dengan sistem adendum yang dikenal dengan istilah amandemen,
yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dalam satu rangkaian empat tahap perubahan. Secara
sederhana kita dapat mengatakan bahwa perubahan versi yang keempat ini, merupakan perubahan
formal pertama dilakukan terhadap naskah UUD 1945. Namun oleh karena istilah yang dipakai secara
berurutan Perubahan I, II, III, dan Perubahan IV, maka otomatis sesudahnya akan ada lagi Perubahan V,
VI, VII dan seterusnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Karena
itu, timbul kerikuhan untuk menyatakan bahwa UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, atau
bahwa UUD 1945 itu telah mengalami satu rangkaian perubahan empat tahap. Dari segi prosesnya
2
memang benar bahwa Perubahan I (1999), Perubahan II (2000), Perubahan III (2001), dan Perubahan IV
(2002) merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisah, karena memang banyak pasal yang
diselesaikan perumusannya secara bertahap. Akan tetapi, oleh karena istilah yang dipakai dalam rangka
membangun tradisi perubahan dengan sistem amandemen atau addendum adalah Perubahan Pertama,
Kedua, Ketiga, dan keempat, maka dengan sendirinya perubahan yang dilakukan sesudahnya harus
menggunakan sebutan Perubahan Kelima UUD 1945.
Untuk mengatasi kesulitan inilah sebenarnya, pada tahun 2002, saya pernah mengusulkan agar
keempat naskah Perubahan I s/d IV itu dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan naskah. Baru sesudah
itu, kita akan menggunakan sistem amendemen yang dilampirkan dalam naskah asli. Sedangkan
gabungan naskah UUD 1945 plus keempat naskah perubahan itu menjadi satu dapat saja tetap disebut
sebagai UUD 1945 dengan penyempurnaan judul seperti yang ada sekarang, yaitu UUU Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Penamaan ini juga sudah berubah dari penamaan aslinya ketika disahkan pada
tanggal 18 Agustus 1945 atau pun sesudah diberlakukan kembali dengan Dekrit 5 Juli 1959. Untuk
menyelesaikan teknis penyatuan naskah atau konsolidasi naskah itu lah diperlukan Komisi Konstitusi.
Sayang, Komisi Konstitusi tahun 2002-2003 itu gagal menangkap peluang emas yang diberikan oleh
sejarah. Alih-alih melakukan upaya konsolidasi, Komisi Konstitusi pada tahun 2003 malah berusaha
menyusun draf konstitusi yang baru sama sekali, sehingga hasil kerja Komisi Konstitusi itu sama sekali
diabaikan begitu saja oleh MPR yang memang mempunyai kewenangan untuk atas nama seluruh rakyat
Indonesia yang berdaulat menetapkan atau tidak menetapkan perubahan undang-undang dasar.
Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa Perubahan Kelima UUD 1945 yang diwacanakan
dewasa ini merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi apabila dikaitkan dengan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi selama 13 tahun terakhir, disadari terdapat
beberapa permasalahan sistemik yang perlu ditinjau dan dikonsolidasikan kembali. Sebagian di
antaranya terdapat dalam perumusan norma konstitusional yang dapat dipandang berlebihan atau pun
ada pula yang dipandang masih mengandung kelemahan yang memerlukan perbaikan. Karena itu, ide
Perubahan Kelima UUD 1945 dapat diterima dan dipertimbangkan untuk dilakukan pada periode 20122014 atau paling lambat pada periode 2014-2019.
TUNTUTAN PASCA 13 TAHUN REFORMASI KONSTITUSI
Dengan tanpa perlu memberikan penilaian atas hasil Perubahan ke-1 sampai dengan ke-4 yang
sudah dihaslkan oleh MPR-RI pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang sudah semestinya kita
syukuri bersama, maka dalam rangka konsolidasi sistem ketatanegaraan pasca reformasi selama 13
tahun terakhir ini perlu dilakukan pengkajian kembali untuk maksud menyempurnakan hasil-hasil
perubahan konstitusi yang sudah dipraktikkan selama ini. Untuk itu, sekarang sudah saatnya, ide
Perubahan Kelima UUD 1945 dapat dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang
berwenang.
Jika dihitung sejak dilakukannya Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999, praktik
ketatanegaraan pasca reformasi telah berjalan 12 tahun. Jika dihitung mulai dari penyelesaian agenda
3
perubahan konstitusi pada tahun 2002 (Perubahan Keempat UUD 1945), maka pengalaman bangsa kita
mempraktikkan sistem dan mekanisme ketatanegaraan yang baru selama masa reformasi telah
berlangsung 9 tahun. Pemilihan umum demi pemilihan umum telah pula diselenggarakan secara tertib
dan teratur setiap lima tahunan. Presiden demi presiden juga datang silih berganti, mulai dari Presiden
B.J. Habibie sampai ke Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, praktik-praktik yang kita alami
itu sudah mencukupi untuk kita jadikan bahan evaluasi, apakah sistem ketatanegaraan yang tercermin
dalam perumusan UUD 1945 pasca reformasi sudah cukup lengkap dan memadai sebagai sumber
hukum tertinggi atau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, ditambah atau dikurangi sebagaimana
mestinya.
Untuk sebagian, ada juga kenyataan bahwa yang menjadi masalah kita sekarang bukan soal
sistemnya, melainkan soal penerapannya di lapangan. Sebagian sistemnya sudah baik, tetapi
pemahaman para penyelenggara masih bermasalah atau kemampuan para penyelenggara negara itu lah
yang masih banyak kelemahan. Akan tetapi, di samping itu, tepat banyak hal yang harus diakui
bersumber pada perumusan sistemnya itu sendiri yang menjadi penyebab. Karena itu, kita harus siap
mengadakan evaluasi dengan kemungkinan dirancangnya beberapa gagasan perbaikan terhadap materi
Undang-Undang Dasar Negara kita.
Di antara hasil kajian yang sangat serius sebagai hasil evaluasi dari pengalaman praktik selama
ini adalah konsep Perubahan UUD 1945 yang telah dirancang oleh Dewan Perwakilan Daerah. Usulan
DPD itu disusun bukan saja oleh para anggota DPD, tetapi juga oleh para ahli yang dilibatkan dengan
sangat intensif oleh Tim Pengkajian DPD. Penyusunannya pun tidak hanya bersumber dari ide-ide
subjektif para perumusnya, melainkan berangkat dari pengalaman praktik yang sudah kita alami selama
9-13 tahun terakhir.
Selama masa pemberlakuannya sejak reformasi, telah banyak kita alami pelbagai perkembangan
yang menunjukkan bahwa perumusan keempat perubahan pertama UUD 1945 memang masih banyak
kekurangan. Dalam banyak kesempatan, saya sendiri juga sudah sering menyampaikan evaluasi
semacam ini. Bahkan, sejak tahun 2002, saya sendiri pun telah menerbitkan satu buku dengan judul
“Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945”, yang di dalamnya mengulas satu per satu
pasal-pasal dan ayat-ayat yang menurut saya bermasalah. Sekarang, sesudah 13 tahun reformasi, makin
jelas bagi kita banyaknya masalah yang perlu kita perbaiki dari materi UUD 1945. Beberapa di antara
pokok-pokok pikiran yang saya anggap penting untuk diperbaiki dan dirumuskan menjadi materi muatan
UUD 1945 antara lain adalah:
1. Penataan kembali struktur dan fungsi MPR, DPR, dan DPD dengan kemungkinan penguatan
kewenangan DPD secara lebih fungsional dan restrukturisasi DPR terdiri atas 2 fraksi dan 3 komisi;
2. Penguatan sistem presidential dengan menjamin perimbangan kekuatan pemerintah dan DPR
melalui penyederhanaan jumlah parpol, restrukturisasi sistem dua barisan di DPR, dan kemungkinan
diperkenalkannya mekanisme pencalonan capres melalui jalur perseorangan, serta diadakannya
Menteri Utama yang bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana prinsip yang lazim berlaku
dalam sistem presidential;
4
3. Penataan kembali sistem peradilan yang menjamin mutu peradilan dengan prinsip independensi
yang diimbangi oleh akuntabilitas yang efektif dan menjamin keterpercayaan, disertai pembagian
tugas yang lebih produktif antara MK, MA dan KY dalam menyukseskan agenda penagakan hukum
dan keadilan, dalam melakukan modernisasi tatakelola dan dalam menjaga dan menegakkan
martabat dan kehormatan hakim;
4. Perbaikan sistem pemerintahan daerah yang meletakkan sistem otonomi daerah secara serentak
baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota, dengan menentukan titik tolak
otonomi di tingkat provinsi dan kota, dan dengan memperluas pengertian daerah otonomi khusus
atau istimewa yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi dan kebudayaan, tidak hanya di
tingkat provinsi tetapi dapat pula di tingkat kabupaten/kota;
5. Pengaturan kembali mengenai sistem kepartaian, pemilihan umum, dan pemilihan presiden dan
kepala daerah.
6. Perbaikan kembali pelbagai aturan teknis yang dipandang tidak produktif atau berlebihan seperti
ketentuan mengenai duta besar, ketentuan asli Pasal 28, dan lain sebagainya, ataupun ketentuanketentuan yang masih perlu ditambahkan sehingga sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945
menjadi lebih baik.
7. Dan materi lainnya mulai dari ketentuan pasal-pasal pada Bab II sampai dengan Bab XVI.
Mengingat banyaknya materi yang dianggap perlu diperbaiki dan dikonsolidasikan kembali dari
materi keempat naskah perubahan yang sudah berlaku sejak tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, dapat
diusulkan dua kemungkinan scenario perubahan dalam bentuk naskah Perubahan Kelima UUD 1945.
Pertama, perubahan-perubahan materi itu dipilih saja untuk hal-hal yang memang sangat strategis dan
penting untuk diperbaiki dan dirumuskan menjadi materi Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945.
Kedua, rancangan perubahan kelima dimanfaatkan juga untuk memperbaiki kembali secara menyeluruh
dan dengan melakukan penulisan kembali naskah asli UUD 1945 beserta keempat naskah Perubahan I,
II, III, dan IV menjadi satu kesatuan nasional konsolidasi dengan nama atau sebutan (i) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun sekian, atau (ii) Perubahan
Kelima UUD 1945 yang menjadikan keseluruhan naskah UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya
menjadi satu kesatuan naskah terkonsolidasi.
PERBAIKAN MEKANISME PERUBAHAN UUD 1945
Dari kedua contoh contoh tersebut di atas, substansi katentuan konstitusional yang perlu
diperbaiki dalam rangka Perubahan Kelima UUD 1945 itu, dapat dikatakan sangat kompleks dan
membutuhkan diskusi yang mendalam dalam waktu yang tidak sebentar. Karena itu, forum diskusi atau
seminar semacam ini tidak mungkin dibebani untuk membahas semua ide dalam rangka Perubahan
Kelima UUD 1945 itu. Menurut saya, di samping soal materi pengaturan konstitusional yang perlu
diperbaiki itu, yang paling penting untuk didahulukan penyelesaiannya adalah persoalan mekanisme
perubahan Undang Undang Dasar itu sendiri. Apabila dibaca dengan seksama, dapat dikatakan bahwa
ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang mekanisme perubahan itu sendiri sangat tidak
praktik, ribet, dan (untuk tidak mengatakan tidak mungkin) sulit untuk dilaksanakan.
5
Pasal 37 UUD 1945 terdiri atas 5 ayat, yaitu:
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian
yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota MPR.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50
persen ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Membaca rumusan kelima ayat Pasal 37 tersebut, kita dapat menangkap kesan yang kuat bahwa
para perumusnya berusaha mengatur mekanisme perubahan itu dengan sangat teknis, rinci, seakanakan tidak menghendaki adanya perubahan lagi setelah Perubahan Keempat pada tahun 2002. Kelima
ayat tersebut berisi ketentuan yang sangat teknis, tetapi tidak berhasil menjawab dengan jelas dan pasti
mengenai (i) siapa kah yang dapat mengajukan usul dan apa saja syarat dan prosedurnya, (ii) apa saja
yang dapat diusulkan diubah dan apakah alasan-alasan yang diajukan harus bersifat final, dan
mungkinkan materi yang diusulkan berubah atau bertambah pada saat pembahasan?, (iii) bagaimana
kah proses pembahasannya dalam persidangan MPR, dapatkah pembahasan itu melebar ke materi lain
yang tidak diusulkan?, (iv) siapa kah yang diberi tugas untuk melakukan perancangan dengan didukung
oleh pengkajian yang lebih mendalam, (v) bagaimana kah para ahli dapat dilibatkan dan partisipasi
masyarakat dapat diberi kesempatan untuk turut membahas usul perubahan UUD itu, bagiamana pula
mencegah agar para pengusul berubah pikiran sehingga jumlah para pengusul perubahan menjadi tidak
memenuhi syarat?
Semua itu masih perlu diatur agar tidak menimbulkan perdebatan procedural yang tidak perlu.
Menurut saya, akan sangat baik apabila dapat diadakan perbaikan procedural dalam mekanisme
perubahan UUD 1945 itu, yaitu dengan langkah-langkah
1. Proses perubahan UUD 1945 sebaiknya dilakukan dalam tiga tahap persidangan MPR, yaitu (i) tahap
persidangan paripurna pertama untuk mengesahkan agenda perubahan, dan pembentukan panitia
adhoc (komisi konstitusi), serta penentuan jadwal kerja; (ii) tahap pengkajian, penyerapan aspirasi,
dan pemasyarakatan materi perubahan yang didahulu dengan pembentukan Komisi Konstitusi yang
terdiri atas Panitia Adhoc Badan Pekerja MPR ditambah dengan Tim Ahli; dan (iii) tahap persidangan
paripurna kedua untuk membahas, menetapkan, atau mengesahkan naskah rancangan Perubahan
UUD 1945 yang telah disusun oleh Komisi Konstitusi menjadi naskah resmi Perubahan UUD 1945.
2. Penegasan mengenai pembedaan yang pasti mengenai usul prakarsa perubahan, usul naskah
rancangan dan perancangan naskah, pembahasan rancangan, dan pengambilan keputusan atas
rancangan perubahan. Usul perubahan UUD 1945 sebaiknya dimulai dengan inisiatif pengusulan
agenda atau dapat dinamakan sebagai usul prakarsa, baru dilanjutkan ke proses perancangan
naskah dan pengusulan rancangan perubahan secara resmi. Dengan demikian, usul agenda atau usul
prakarsa perubahan dapat diajukan baik oleh (i) DPR, (ii) DPD, atau pun (iii) oleh Presiden. Untuk
6
3.
4.
5.
6.
menjadi usul resmi DPR dalam rangka penentuan agenda perubahan, ide perubahan harus diajukan
oleh 1/3 jumlah anggota DPR kepada DPR. Demikian pula usulan DPD, sebelum ditetapkan dan
diajukan resmi, idenya harus lebih dulu diajukan oleh sekurang-kurang 1/3 dari jumlah anggota DPD.
Sementara itu, sebagai kepala negara adalah wajar pula apabila Presiden diberi kesempatan untuk
mengambil inisiatif dalam mengusulkan gagasan perubahan UUD 1945 itu. Presiden sebagai pejabat
pelaksana (eksekutif) yang dipilih langsung oleh rakyat dapat menilai aturan-aturan konstitusional
mana yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden. Lagi pula,
pemerintahan negara dapat lebih jernih dan objektif dalam melakukan pengkajian atas pelbagai
norma konstitusi, sehingga dapat dipandang tepat untuk diberi kesempatan mengambil inisiatif bagi
gagasan perubahan UUD, meskipun hanya terbatas pada usul prakarsa saja.
Setelah usul prakarsa disahkan menjadi usulan resmi DPR, DPD, atau Presiden, usulan tersebut
diajukan kepada MPR untuk diputuskan oleh sidang paripurna, apakah agenda perubahan itu
disepakati atau tidak. Untuk ditetapkan menjadi agenda resmi MPR, usul prakarsa yang diajukan
oleh DPR, DPD, ataupun oleh Presiden itu, haruslah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya
1/3 jumlah anggota MPR sebagaimana ketentuan yang berlaku dewasa ini, sehingga usul perubahan
itu dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika disepakati, MPR membentuk (i) Panitia Adhoc Badan
Pekerja MPR yang terdiri atas 30 orang anggota yang akan melakukan pengkajian, penyerapan
aspirasi dan pendapat dari masyarakat dan para ahli, serta sosialisasi dalam rangka keterlibatan dan
partisipasi masyarakat, (b) mengangkat anggota Tim Ahli dari pelbagai bidang yang diperlukan
sebanyak 15 orang atau tidak lebih dari separo jumlah anggota Panitia Ad-Hoc untuk membantu
proses perancangan yang dilakukan oleh Panitia Ad-Hoc, dan (c) menetapkan jadwal kerja
perancangan dan pembahasan rancangan perubahan dalam waktu sekurang-kurangnya 1 tahun.
Panitia Ad-Hoc dan Tim Ahli secara bersama-sama dinamakan Komisi Konstitusi yang beranggotakan
45 orang. Komisi Konstitusi dipimpin oleh seorang Ketua, 2 orang wakil ketua, dan 2 orang Sekretaris
yang dipilih dari dan oleh 45 orang anggota Komisi Konstitusi. Dalam masa paling lama 1 tahun sejak
dibentuk, Komisi Konstitusi telah mengadakan (a) kegiatan pengkajian dengan melibatkan para ahli,
(b) kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum, (c) sosialisasi
materi perubahan dan penyerapan aspirasi masyarakat, dan (d) pembahasan dan penyusunan
Rancangan Perubahan UUD 1945 untuk diajukan dalam Sidang Paripurna MPR.
Materi yang diusulkan pada Sidang Pertama MPR, dapat berubah dan berkembang sesuai dengan
hasil kajian dan perumusan oleh Komisi Konstitusi MPR. Karena itu, syarat yang ditentukan dalam
Pasal 37 ayat (2) UUD 1945 tidak diperlukan lagi karena sudah dengan sendirinya setiap usul pasti
dibuat secara tertulis disertai dengan alasan-alasan rasionalnya. Dengan adanya rumusan Pasal 37
ayat (2) itu justru dapat timbul penafsiran seakan-akan materi yang diusulkan pada tahap pertama,
tidak boleh berubah atau berkembang pada usulan tahap akhir sebagaimana yang diajukan oleh
Komisi Konstitusi MPR kepada sidang paripurna MPR.
Ketentuan mengenai quorum dan forum pengambilan keputusan atas usul perubahan (a) untuk
pengambilan keputusan di DPR/DPD, persidangan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
anggota DPR/DPD dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota
DPR/DPD; (b) untuk pengambilan keputusan mengenai usul perubahan UUD 1945 pada tahap
pertama dan pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perubahan pada tahap kedua, sekurang-
7
kurangnya ¾ jumlah anggota MPR harus hadir, dan rancangan itu disetujui oleh lebih dari setengah
jumlah anggota MPR.
Usul penyempurnaan prosedur perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD
1945 tersebut dapat saja dijadikan agenda pertama sebelum usul penyempurnaan UUD 1945 dapat
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, perubahan ketentuan Pasal 37 UUD 1945 itulah yang
sebaiknya didahulukan sebagai materi utama Perubahan Kelima UUD 1945. Akan tetapi, jika hal itu
dapat disepakati bersama oleh mayoritas anggota MPR, prosedur tersebut di atas dapat saja ditempuh
berdasarkan konvensi yang untuk selanjutnya dituangkan dalam rumusan perubahan yang resmi dalam
naskah UUD 1945. Artinya, jika disepakati bersama, prosedur tersebut dapat ditempuh dimulai sejak
pembahasan usul Perubahan Kelima UUD 1945 yang akan mengadakan perubahan atas materi pasalpasal UUD 1945, selain dan di samping atas materi ketentuan Pasal 37 UUD 1945.
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945, untuk diterimanya gagasan perubahan menjadi
agenda resmi MPR, diperlukan sedikitnya 1/3 jumlah anggota MPR. Putusan perubahan ditetapkan oleh
setengah tambah satu dari peserta sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh
anggota MPR. Di samping itu, selain dukungan politik mayoritas anggota MPR, ide perubahan itu juga
memerlukan dukungan publik. Ide perubahan itu haruslah terlebih dulu menjadi wacana publik yang
diterima luas. Karena itu, kampanye yang luas mengenai pentingnya upaya penyempurnaan sistem
ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi dalam bentuk Perubahan Kelima UUD 1945 sangat penting
dilakukan oleh semua kekuatan politik yang ada. Pemerintah juga haruslah mengambil peran yang
penting dalam menggulirkan dan mempersiapkan langkah-langkah politik dan teknis mengenai hal ini.
Sudah tentu, dukungan DPD yang memang telah mempunyai draf usul resmi Perubahan Kelima
UUD 1945 itu, dapat dipandang sebagai modal untuk suksesnya pengusulan rancangan Perubahan
Kelima itu secara resmi. DPD memegang posisi yang strategis, karena jumlah anggotanya mencapai 132
orang dari sebanyak 692 orang anggota MPR. Untuk mencapai syarat minimum sepertiga, masih
diperlukan tambahan 99 orang lagi dari kalangan anggota DPR, sehingga mencapai jumlah minimum 231
orang untuk dapat mengusulkan agenda perubahan undang-undang dasar. Karena itu, masih diperlukan
dukungan pimpinan Partai Politik yang dapat bmengendalikan sikap politiknya untuk mendukung atau
menolak ide Perubahan Kelima UUD 1945 itu.
kunci sukses bagi perluasan dukungan atas ide perubahan ini ada di tangan Presiden, yaitu (i)
melalui partai politik yang pendirian politiknya dikendalikan oleh Presiden, dan (ii) melalui partai-partai
politik lain yang tergabung sebagai partai politik pendukung Presiden. Untuk itu, Presiden dapat
didorong untuk mengambil inisiatif membentuk suatu Panitia Pengkajian Perubahan UUD 1945. Usul
perubahan dilakukan untuk maksud menata kembali sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia
berdasarkan UUD 1945, dan tidak berkaitan dengan kepentingan-kepentingan sempit dan berjangka
pendek.
Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka gagasan
Perubahan Kelima UUD 1945 antara lain adalah:
1. Bahwa yang akan menjadi objek perubahan adalah pasal-pasal, bukan Pembukaan UUD 1945;
8
2. Bahwa pasal yang akan diubah tidak termasuk Pasal 1, khususnya Pasal 1 ayat (1), sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 37 ayat (5) UUD 1945;
3. Bahwa perubahan juga tidak akan berkenaan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 37 ayat (5), dan pasalpasal atau ayat-ayat lain yang bersifat fundamental dan mencerminkan nilai-nilai atau prinsipprinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
4. Bahwa perubahan yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan dan menambah kewenangan
lembaga negara tidak akan menciptakan inefisiensi dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak
boleh bertentangan dengan prinsip ‘checks and balances’ antar lembaga negara.
Untuk mempersiapkan usul prakarsa Perubahan Kelima UUD 1945, langkah-langkah persiapan
dapat dilakukan oleh Pimpinan DPD, Pimpinan Partai-Partai Politik yang duduk di DPR, dan Dr. Soesilo
Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan Partai Politik Pemerintah. ‘Presiden’ selaku
juga dapat memprakarsai pertemuan-pertemuan formal dan informal dengan pimpinan partai-partai
politik. Misalnya, DPD dapat mengundang rapat dengar pendapat satu per satu dengan pimpinan
masing-masing partai politik dengan agenda untuk membahas agenda konsolidasi sistem
ketatanegaraan di masa depan. Kita mesti percaya bahwa semua partai politik memiliki komitmen yang
sungguh-sungguh untuk melakukan upaya-upaya pembenahan, penataan, dan perbaikan yang
diperlukan oleh negara kita untuk kepentingan seluruh rakyat.
KOMENTAR ATAS MATERI USULAN DPD
Materi apa saja yang dipandang tepat untuk diusulkan perubahannya sangat tergantung kepada
kesepakatan di antara pimpinan Partai Politik dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Materi yang
diusulkan dapat saja berasal dari usulan DPD, tetapi dapat pula timbul dari kesadaran antar partai politik
yang menguasai kursi mayoritas sendiri dalam rangka pembenahan, perbaikan, dan penataan sistem
ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Untuk mudahnya, tidak ada salahnya bagi Pimpinan Partai
Politik untuk menjadikan usulan DPD sebagai patokan.
Sebagai contoh, dengan memilih materi-materi yang dianggap penting dari usul perubahan yang
diajukan oleh DPD dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut.
1. Struktur MPR, DPR, dan DPD:
1.1. Struktur yang terdiri atas 3 forum dan 3 lembaga tetap dipertahankan dengan jabatan pimpinan
dirangkap dan secretariat jenderal disatukan;
1.2. Struktur DPR terdiri atas 3 komisi sesuai dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran,
disertai sistem 2 fraksi, yaitu fraksi partai pemerintahan dan fraksi partai non-pemerintah;
1.3. Struktur DPD juga terdiri atas 3 komisi, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran;
1.4. Penegasan mengenai tugas dan kewenangan MPR, penegasan mengenai TAP-MPR yang bersifat
beschikking, dan upacara sumpah jabatan presiden/wakil presiden.
2. Fungsi DPR dan DPD;
2.1. Fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran, agar lebih diperjelas aspek-aspeknya agar
lebih efektif dalam penyelenggaraannya;
9
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.2. Keterlibatan dalam pengisian jabatan publik sebagai bagian dari fungsi pengawasan dibatasi
hanya untuk jabatan yang diatur dalam UUD saja dan dibagi antara DPR dan DPD;
2.3. Hak DPR dan DPD, serta hak-hak anggota DPR dan anggota DPD;
2.4. Jumlah anggota DPD (5 per provinsi?) dan DPR (DPD 165+DPR 165x3 = 495 = MPR 660);
Fungsi Anggaran:
3.1. Rancangan APBN selalu berasal dari Presiden dan diajukan ke DPR dan DPD sekaligus;
3.2. Nota keuangan RAPBN disampaikan dalam sidang bersama DPR dan DPD atau ditegaskan
sebagai forum persidangan MPR (?);
3.3. Garis Besar Haluan Pembangunan dan perencanaan pembangunan jangka panjang.
Pembentukan UU:
4.1. Inisiatif perancangan dan pengusulan RUU dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden;
4.2. Pembahasan dan persetujuan bersama oleh 2 dari 3 lembaga yang terkait, yaitu (a) DPR dan
Presiden, (b) Presiden dan DPD, atau (c) DPR dan DPD;
4.3. Setiap RUU ditetapkan oleh DPR atau DPD dan disahkan dengan keputusan Presiden;
Sistem pemilihan umum dan kepartaian:
5.1. Demokratisasi internal partai politik dan konvensi bakan calon kepala daerah dan bakal calon
presiden/wapres;
5.2. Penghapusan party-recall;
5.3. Penyatuan jadwal pelaksanaan pilpres dan pilleg nasional;
5.4. Partai politik, keuangan partai politik, dan dana kampanye pemilu;
5.5. Pasangan capres/cawapres perseorangan dan pasangan cakada/cawakada perseorangan;
Hukum acara impeachment Presiden/Wapres, kepala daerah, dan hakim:
6.1. Lembaga penuntut dan proses pengawasan;
6.2. Forum peradilan dan pemeriksaan oleh MK;
6.3. Forum penjatuhan sanksi dan proses pengambilan keputusan di MPR.
Pertimbangan politik dan hukum dalam pelaksanaan kewenangan khusus Kepala Negara:
7.1. Persetujuan DPR pernyataan perang dan damai;
7.2. Pertimbangan DPR dalam penerimaan duta besar negara lain;
7.3. Pertimbangan DPR utk amnesty dan abolisi dikembangkan ke MA;
Pemerintah dan pemerintahan daerah:
8.1. Pemerintahan daerah, basis otonomi, dan asas pemerintahan daerah;
8.2. Pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung (diusulkan agar pemilihan kepala daerah
langsung cukup di kota saja, sehingga kepala pemerintahan eksekutif yang dipilih langsung
cukup hanya 2 saja, yaitu Presiden dan Walikota untuk daerah perkotaan, dan Presiden dan
Kepala Desa untuk daerah perdesaan. Sedangkan gubernur dan bupati cukup dipilih secara
demokratis melalui DPRD;
8.3. Satuan pemerintahan daerah otonomi khusus tidak hanya bersifat politik tetapi dapat pula
bersifat ekonomi, dan tidak hanya di tingkat provinsi tetapi dapat juga di tingkat kota;
8.4. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diperkuat dan diintegrasikan dengan pemerintahan desa
dengan cirri yang bersifat khusus;
Kekuasaan Kehakiman:
9.1. Perubahan struktur 4 lingkungan peradilan menjadi sistem kamar;
10
9.2. Integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan;
9.3. Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung;
9.4. Aparatur penegakan hukum: penyidik, penuntut, pembela, dan hakim.
10. Hak Asasi Manusia dan Komnasham:
11. Prosedur perubahan UUD:
12. Dan lain sebagainya.
PENUTUP
Demikianlah beberapa contoh ketentuan dan hal-hal strategis yang perlu diperhatikan dalam
rangka Perubahan Kelima UUD 1945. Mengenai materi perubahan, banyak lagi contoh-contoh lain yang
dapat dibahas satu per satu, baik dari usulan yang diajukan oleh Kelompok Kerja Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) ataupun ide baru sama sekali dalam rangka agenda Perubahan Kelima UUD 1945. Namun,
makalah ini hanya membahas beberapa di antaranya saja. Semoga makalah ini dapat menjadi bahan
bertukar pikiran dalam rangka perbaikan sistem kehidupan ketatanegaraan.
11
Fly UP