...

Pedoman

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

Pedoman
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB I
PENDAHULUAN
Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan
digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, karena pada
perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan/atau
pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai
pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu
masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan
kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan
tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi
dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan teroris, harta kekayaan
tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.
A.
Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang
1.
Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money
laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2.
Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga)
tahap kegiatan yang meliputi :
a.
Penempatan (Placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang
berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system),
atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat
deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama
sistem perbankan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
1
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
b.
Transfer (Layering), adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan
yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil
ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil
upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa keuangan yang lain.
Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau
transfer dana.
c.
Penggunaan harta kekayaan (Integration), adalah upaya menggunakan
harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk
ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga
seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan
bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka/melakukan
kegiatan usaha.
3.
Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku
pencucian uang adalah:
a.
Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecahmecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
b.
Structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecahmecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
c.
U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan
dengan
memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke
rekening asalnya.
d.
Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana
dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening
pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak
menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of
crime”.
e.
Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status
kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa
terdeteksi oleh sistem keuangan.
f.
Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai
atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem
keuangan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
2
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
g.
Underground Banking/Alternative Remittance Services, yaitu kegiatan
pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas
dasar kepercayaan.
h.
Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari
terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik
dana hasil tindak pidana.
i.
Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana
dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan
sumber asal dananya.
j.
Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit
terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian
uang.
B.
Pendanaan Terorisme
1.
Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau
tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya
merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu
menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak
pidana.
2.
Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta
kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu
kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari
suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3.
Untuk mencegah bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan
terorisme, maka bank perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
3
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
C.
Pelaporan Kepada PPATK
Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
atau Suspicious Transaction Report (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai
(LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai dengan Undang-undang tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang. Adapun mengenai tata cara pelaporan dari kedua laporan
tersebut mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK.
D.
Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)
1.
Program APU dan PPTmerupakan program yang wajib diterapkan bank dalam
melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Bank (Nasabah atau Walk In
Customer). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan
dalam 40 + 9 Financial Action Task Force (FATF) Recommendation dan The
Basel Committee on Banking Supervision sebagai upaya untuk melindungi
Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
2.
Customer Due Dilligence (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam
Program APU dan PPT. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya
pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, melainkan juga dalam
rangka penerapan prinsip kehatian-hatian perbankan (prudential banking).
Penerapan CDD membantu melindungi bank dari berbagai risiko dalam
kegiatan usaha bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko
reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau
sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3.
Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan Bank sebagai media pencucian
uang atau pendanaan terorisme, maka Bank wajib menerapkan Program APU
dan PPT. Program APU dan PPTmerupakan bagian dari penerapan manajemen
risiko Bank dan paling kurang mencakup:
a.
pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b.
kebijakan dan prosedur;
c.
pengendalian intern;
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
4
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
4.
d.
sistem manajemen informasi; dan
e.
sumber daya manusia dan pelatihan.
Dalam menerapkan Program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan
dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
5.
a.
permintaan informasi dan dokumen;
b.
Beneficial Owner;
c.
verifikasi dokumen;
d.
CDD yang lebih sederhana;
e.
penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
f.
ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
g.
pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
h.
pengkinian dan pemantauan;
i.
Cross Border Correspondent Banking;
j.
transfer dana; dan
k.
penatausahaan dokumen.
Kebijakan dan prosedur di atas dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan
wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi
disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme,
termasuk jika Bank mengeluarkan produk dan jasa baru. Agar tercapai
penerapan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang efektif, maka
pedoman tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh staf serta diterapkan
secara konsisten dan berkesinambungan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
5
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB II
MANAJEMEN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), selain dibutuhkan awareness dari
Direksi dan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pejabat
Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. Peran aktif dari
Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan
Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan
mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU dan
PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan
dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran
organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (corporate governance)
yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman
Penerapan Program APU dan PPTyang dimiliki.
1.
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
a.
Pengawasan aktif Direksi Bank
Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:
1)
memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan
PPT;
2)
mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis Program APU dan
PPTkepada Dewan Komisaris;
3)
memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
4)
memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan
prosedur Program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang
mengawasi penerapannya;
5)
membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT
dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program
APU dan PPT di Kantor Pusat;
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
6
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
6)
memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas
penerapan Program APU dan PPTmemiliki kemampuan yang memadai
dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan
informasi lainnya yang terkait;
7)
pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program
APU dan PPT;
8)
memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank
memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau
pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT;
9)
memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program
APU dan PPTsejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa,
dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian
uang atau pendanaan terorisme;
10)
memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja
terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan
dengan Program APU dan PPTsecara berkala;
11)
memiliki komitmen terhadap penerapan Program APU dan PPTyang
antara lain tercermin dari penyediaan sumber daya yang memadai; dan
12)
memahami, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang
mungkin timbul dalam penerapan Program APU dan PPT, antara lain
operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk.
b.
Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi
1)
Kewenangan dan tanggung jawab Direksi paling kurang mencakup halhal sebagai berikut :
a)
menyusun kebijakan dan strategi Risk Based Approach (RBA)
secara tertulis dan komprehensif;
b)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan RBA dan eksposur
risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
c)
menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan
persetujuan pejabat senior; dan
d)
mengevaluasi
secara
berkala
untuk
memastikan
ketepatan
kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
7
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
berisiko tinggi, Politically Exposed Person (PEP), Cross Border
Correspondent Banking.
2)
Dalam penetapan kebijakan RBA, Bank wajib melakukan:
a)
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian
risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material yang
sekurang-kurangnya
dilakukan
dengan
melakukan
analisis
terhadap:
(1)
karakteristik risiko yang melekat pada Bank; dan
(2)
risiko dari area yang berisiko tinggi, PEP, Cross Border
Correspondent Banking.
b)
Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, Bank wajib
sekurang-kurangnya melakukan :
c.
(1)
evaluasi secara berkala; dan
(2)
penyempurnaan terhadap sistem pengukuran tingkat risiko.
Peranan dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan
Dalam melaksanakan pengawasan aktif Direksi, Direktur Kepatuhan bertugas
dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya:
1)
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank
telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
2)
memastikan cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara
memadai;
3)
memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen
yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen
dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan
hasil Pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan
Program APU dan PPT;
4)
memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank
yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT;
5)
memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang
akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggungjawab
atas penerapan Program APU dan PPT;
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
8
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
6)
memberikan persetujuan terhadap LTKM; dan
7)
mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian
Data sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia.
d.
Pengawasan aktif Dewan Komisaris
Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
1)
memberikan persetujuan atas kebijakan program APU dan PPT;
2)
mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan
Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank
kepada Bank Indonesia; dan
3)
pengawasan atas kepatuhan terhadap penerapan Program APU dan
PPTdilakukan oleh Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan
Audit Intern Bank.
2.
Unit Kerja Khusus
a.
Pembentukan Unit Kerja Khusus
1)
Unit Kerja Khusus (UKK) perlu dibentuk apabila dalam rangka
melaksanakan Program APU dan PPT, Bank membutuhkan suatu unit
kerja yang secara khusus menanganinya.
2)
Dalam hal berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan
kompleksitas usaha Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembentukan
UKK, maka Bank wajib menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat
Bank yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Program APU dan
PPT.
3)
Jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang mempunyai
tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja yang
melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPTterpisah
dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya sehingga rangkap
jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan
bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.
b.
Struktur Organisasi
1)
Dalam menjalankan tugasnya, UKK melapor dan bertanggung jawab
kepada Direktur Kepatuhan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
9
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
2)
Apabila Bank belum membentuk UKK dan hanya menunjuk seorang
pejabat Bank, maka khusus untuk penerapan Program APU dan PPT,
pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur
Kepatuhan.
3)
Seluruh satuan kerja operasional Bank wajib menerapkan Program APU
dan PPTdibawah koordinasi UKK Kantor Pusat Bank . Hal ini mengingat
satuan kerja operasional yang berhadapan langsung dengan Nasabah
sebagai garda terdepan yang memagari Bank dari upaya pencucian uang
dan pendanaan terorisme.
4)
Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan internal
berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta
memastikan bahwa seluruh pegawai di satuan kerja operasional telah
diberi pelatihan yang memadai.
5)
Agar arahan dan ketentuan dari UKK dapat dilaksanakan dengan baik,
Bank harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, dan mekanisme
kerja dimaksud didokumentasikan oleh setiap unit kerja terkait kepada
Pejabat UKK atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan
Program APU dan PPT. Mekanisme kerja tersebut juga dengan
memperhatikan anti tipping off dan menjaga kerahasiaan informasi.
c.
Tugas dan Tanggung Jawab UKK
Tugas pokok UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab terhadap
penerapan Program APU dan PPTadalah:
1)
memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
2)
memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
3)
melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan
Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan
dengan Nasabah;
4)
memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan
perkembangan Program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank,
kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
5)
menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan
(red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan
melakukan analisis atas laporan tersebut;
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
10
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
6)
mengidentifikasikan transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan;
7)
menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan
kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan;
8)
memantau bahwa:
a)
terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap satuan kerja
terkait kepada UKK atau kepada pejabat yang bertanggungjawab
terhadap penerapan Program APU dan PPTdengan menjaga
kerahasiaan informasi;
b)
satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka
mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan
Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada UKK atau
pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU
dan PPT; dan
c)
area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang
memadai.
9)
memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan
Program APU dan PPT bagi pegawai Bank; dan
10)
berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait
dengan penerapan AML dan PPT (antara lain Bank Indonesia, PPATK,
dan Penegak Hukum).
d.
Persyaratan Pejabat UKK atau Pejabat yang Bertanggung Jawab
terhadap Penerapan Program APU dan PPTdi Kantor Pusat
Pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menerapkan Program APU dan
PPTwajib memenuhi ketentuan:
1)
memiliki pengetahuan
yang memadai mengenai APU dan PPT dan
peraturan lainnya yang terkait dengan pendanaan dan produk perbankan;
2)
memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan
informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
3)
memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
11
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
e.
Pegawai yang Menjalankan Fungsi UKK atau Melaksanakan Program
APU dan PPTdi Kantor Cabang
1)
Setiap kantor cabang Bank wajib memiliki pegawai yang menjalankan
sebagian fungsi UKK atau yang melaksanakan Program APU dan PPT.
Untuk Kantor Cabang Bank Asing ketentuan ini berlaku juga untuk
Kantor Cabang Pembantu.
2)
Pegawai yang menjalankan fungsi UKK tersebut bukan merupakan
pegawai dari satuan kerja operasional. Namun dalam hal kondisi Bank
tidak memungkinkan untuk memiliki pegawai yang berasal dari satuan
kerja bukan operasional, maka pegawai di Kantor Cabang Bank dan
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang menjalankan fungsi UKK
dapat berasal dari satuan kerja operasional.
3)
Tugas dan tanggung jawab pegawai yang menjalankan fungsi UKK
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas adalah sebagai berikut:
a)
Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya
yang terkait penerapan Program APU dan PPTtelah dilaksanakan
secara efektif.
b)
Memantau dan meninjau setiap validitas proses, checklist/daftar
periksa dan dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening.
c)
Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan
permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon
Nasabah/WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh pejabat
senior di satuan kerja terkait atau Kantor Cabang setempat.
d)
Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data
Nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan
dengan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data yang telah
disampaikan kepada Bank Indonesia.
e)
Menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari
satuan kerja terkait dan melakukan analisa terhadap laporan
tersebut untuk dilaporkan kepada UKK di Kantor Pusat.
f)
Memberikan masukan yang terkait dengan penerapan APU dan
PPT kepada pegawai satuan kerja terkait atau Kantor Cabang yang
memerlukan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
12
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
g)
Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan
pelatihan APU dan PPT para pegawai di satuan kerja terkait atau
Kantor Cabang kepada UKK di Kantor Pusat.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
13
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB III
KEBIJAKAN CDD DAN EDD
Costumer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi,
verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi
sesuai dengan profil Nasabah. Dalam hal Bank berhubungan dengan Nasabah yang
tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme,
Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan
Enhanced Due Diligence (EDD)
1.
Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
a.
melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah. Apabila rekening
merupakan rekening joint account atau rekening bersama maka CDD
dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening joint account tersebut;
b.
melakukan hubungan usaha dengan Nasabah yang tidak memiliki rekening di
Bank. Dalam hal ini termasuk Nasabah Bank lain dimana Bank tidak memiliki
akses untuk mendapatkan informasi mengenai Nasabah tersebut (Walk In
Customer /WIC). Contoh: A adalah Nasabah Bank asing “X” cabang
Singapura dan ingin melakukan transaksi di Bank asing “X” cabang Indonesia.
A tidak memiliki rekening di Bank asing “X” cabang Indonesia dan Bank asing
“X” tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai profil
A yang ada dalam sistem Bank asing “X” cabang Singapura. Pada saat
melakukan transaksi di Bank asing “X” cabang Indonesia, A tergolong sebagai
WIC. Dalam hal Bank asing “X” di Indonesia memiliki kemampuan untuk
mendapatkan informasi mengenai profil A yang ada dalam sistem Bank asing
“X” cabang Singapura, maka A tergolong sebagai Nasabah.
c.
Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima
kuasa, dan/atau Beneficial Owner; atau
d.
terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian
uang dan/atau pendanaan terorisme.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
14
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
2.
Untuk Existing Customer dan Existing Bank Penerima/Bank Penerus, Bank wajib
melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based
Approach) apabila:
Nasabah selain Bank Penerus
atau Bank Penerima
a. terdapat
peningkatan
Bank Penerima/Bank Penerus
nilai terdapat
transaksi yang signifikan
perubahan
profil
Bank
Penerima dan/atau Bank Penerus
yang bersifat substansial
b. terdapat
perubahan
profil informasi pada profil Bank Penerima
Nasabah yang bersifat signifikan
dan/atau Bank Penerus yang tersedia
belum dilengkapi dengan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) PBI No. 11/28/PBI/2009
tentang Penerapan Program APU dan
PPT
c. informasi pada profil Nasabah
yang tersedia dalam Customer
Identification
dilengkapi
sebagaimana
File
dengan
belum
dokumen
dimaksud
dalam
Tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 pada
bab V.
d. menggunakan rekening anonim
atau rekening yang menggunakan
nama fiktif
3.
Apabila calon Nasabah/Nasabah/WIC memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.
tergolong berisiko tinggi atau PEP;
b.
menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan
sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
c.
melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
15
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
d.
melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.
maka terhadap calon Nasabah/Nasabah/WIC tersebut, Bank wajib melakukan EDD.
Apabila dari hasil EDD diperoleh underlying/alasan yang jelas, maka pemantauan
terhadap transaksi tersebut dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak
diperoleh underlying/alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib
dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
16
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB IV
PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN
PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO
(RISK BASED APPROACH)
A.
Pengelompokkan Nasabah
1.
Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif,
Bank perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko.
2.
Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan
Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya
pencucian uang atau pendanaan terorisme.
3.
Tingkat risiko Nasabah terdiri dari risiko rendah, menengah, dan tinggi.
a.
Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko yang rendah maka terhadap
Nasabah tersebut dapat diberikan pengecualian beberapa persyaratan.
b.
Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap
yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan
yang berlaku.
c.
Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang
bersangkutan wajib diterapkan prosedur Enhanced Due Dilligence.
4.
Pengelompokkan Nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara
berkesinambungan.
5.
Penilaian risiko (risk assessment) secara memadai perlu dilakukan terhadap
Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu,
dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah serta
kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank.
6.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah
ditetapkan.
7.
Apabila terdapat ketidak sesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan
tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaian tingkat
risiko dengan cara:
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
17
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
a. Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko
rendah berubah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan
tingkat risiko yang baru.
b. Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko
rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi atau PEP.
B.
Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko
1.
Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari Nasabah, produk maupun jasa
yang memiliki potensi pencucian uang atau pendanaan teroris.
2.
Bank wajib memiliki prosedur pendekatan berdasarkan risiko sesuai dengan
tingkat kompleksitas usaha Bank dan dikelola secara memadai.
3.
Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang
ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen.
Klasifikasi profil risiko terdiri dari risiko rendah, menengah, atau tinggi.
4.
Dalam hal tidak terdapat rating yang paling dominan namun terdapat
komposisi yang seimbang atau sama dari komponen penilaian, maka profil
risiko yang digunakan adalah profil risiko yang lebih ketat.
5.
Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Nasabah yang tergolong
sebagai PEP. Dengan demikian apabila terdapat calon Nasabah atau Nasabah
yang karena pekerjaannya atau jabatannya tergolong sebagai PEP, maka yang
bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai risiko tinggi.
6.
Penetapan profil risiko antara lain dengan melakukan analisis terhadap hal-hal
sebagai berikut:
a.
Identitas Nasabah
Sebagai contoh kondisi identitas Nasabah yang perlu dilakukan analisis
antara lain sebagai berikut:
1)
Nasabah tidak memiliki dokumen identitas namun memiliki surat
keterangan dari aparat pemerintah setempat yang menerangkan
bahwa yang bersangkutan:
a)
adalah warga setempat dan beralamat sesuai dengan
informasi yang diberikan kepada Bank; dan/atau
b)
telah menetap dalam jangka waktu yang cukup lama.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
18
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
2)
Data/informasi identitas Nasabah sudah tidak sesuai.
3)
Jangka waktu berlakunya dokumen identitas Nasabah sudah
kadaluarsa, namun tidak ada perubahan terhadap alamat tempat
tinggal Nasabah dimaksud yang telah diyakini kebenarannya oleh
Bank.
4)
Dokumen identitas calon Nasabah palsu atau dokumen identitas
asli tapi data/informasi palsu.
5)
Dokumen pendukung identitas Nasabah khususnya dokumen
perusahaan tidak lengkap, misalnya ijin-ijin perusahaan, Anggaran
Dasar/Anggaran
Rumah
Tangga,
Pemegang
Kuasa
atau
Kewenangan bertindak mewakili perusahaan.
b.
Lokasi Usaha
Sebagai contoh lokasi usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis
antara lain sebagai berikut:
1)
Lokasi usaha calon Nasabah berada di yurisdiksi yang ditetapkan
berisiko tinggi oleh lembaga atau badan internasional terhadap
kondisi suatu yurisdiksi.
2)
Lokasi usaha Nasabah berada dalam wilayah rawan tingkat
kejahatan (kriminal) seperti kejahatan terhadap penyelundupan atau
produk ilegal.
3)
Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas.
4)
Perusahaan yang berlokasi di negara atau wilayah yang tergolong
tax haven.
c.
Profil Nasabah
Sebagai contoh kondisi profil Nasabah yang perlu dilakukan analisis
antara lain sebagai berikut:
1)
Nasabah yang tidak memiliki penghasilan secara regular.
2)
Tergolong sebagai PEP atau memiliki hubungan dengan PEP.
3)
Pegawai instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan
pelayanan publik.
4)
Aparat penegak hukum
5)
Orang-orang yang melakukan jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha
yang rentan terhadap pencucian uang.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
19
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
6)
Pihak-pihak
yang
dicantumkan
dalam
daftar
Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh
organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun
organisasi
yang
melakukan
pendanaan
atau
melakukan
penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.
d.
Jumlah Transaksi
Sebagai contoh kondisi jumlah atau nilai transaksi Nasabah yang perlu
dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:
1)
Pada saat pembukaan rekening, Nasabah melakukan transaksi
dengan nilai besar atau signifikan namun informasi mengenai
sumber dana dan tujuan transaksi tidak sesuai dengan profil
ataupun tujuan pembukaan rekening.
2)
Nasabah melakukan sejumlah transaksi dalam nilai kecil namun
secara akumulasi merupakan transaksi bernilai besar atau
signifikan.
3)
e.
Transaksi tunai dalam jumlah besar.
Kegiatan Usaha Nasabah
Sebagai contoh kondisi usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis
antara lain sebagai berikut:
1)
Kegiatan usaha yang menyediakan jasa penukaran uang;
2)
Kegiatan usaha yang menyediakan jasa pengiriman uang;
3)
Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa
pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU), pedagang isi pulsa;
4)
Kegiatan usaha yang memberikan jasa pengurusan dokumen
hukum;
5)
Kegiatan usaha yang melakukan perdagangan rumah, saham,
perhiasan, mobil atau aset lainnya;
6)
Kegiatan usaha yang memasarkan produknya melalui internet;
7)
Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
8)
Advokat, akuntan atau konsultan keuangan; atau
9)
Kegiatan usaha multi level marketing.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
20
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
f.
Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan
Sebagai contoh kondisi struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan
yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:
1)
struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks sehingga akses
untuk mendapatkan informasi terbatas;
2)
komposisi pemilik perusahaan sebagian besar merupakan warga
negara asing;
3)
terdapat beneficial owner yang mengendalikan perusahaan;
4)
terdapat pemberitaan negatif dalam media massa mengenai
beneficial owner perusahaan dimaksud, sehingga mengakibatkan
tingkat risiko perusahaan menjadi tinggi; atau
5)
perusahaan yang didirikan dan/atau dimiliki oleh badan hukum
berdasarkan hukum di negara-negara tax haven (dimana informasi
kepemilikan Ultimate Beneficial Owner sulit diperoleh) atau
apabila kepemilikan perusahaan tersebut didasarkan pada saham
dalam bentuk atas unjuk (sehingga perubahan pemegang saham
sangat mudah terjadi).
g.
Informasi lainnya:
Lokasi domisili: Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana
yang berasal dari negara-negara yang belum menerapkan rekomendasi
FATF secara memadai.
7.
Selain hal sebagaimana dimaksud pada angka 6, Bank dapat mengembangkan
sendiri metode untuk memperoleh profil risiko Nasabah sesuai dengan
kebutuhan dan profil risiko dari masing-masing Bank.
Contoh matriks klasifikasi profil risiko:
Rendah
Identitas
Nasabah
- Menyerahkan
Menengah
- Data/informasi
Data/informasi identitas
calon
Nasabah
palsu
lebih dari satu
identitas
identitas yang
Nasabah
atau
masih berlaku
kadaluarsa,
misalnya kartu ID tidak
namun Nasabah
dikeluarkan oleh pihak
tetap kooperatif
yang berwenang, data
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
calon
Tinggi
asli
tapi
palsu,
21
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Rendah
Menengah
Tinggi
melakukan
tidak benar, dll
updating
data / informasi identitas
tidak
sesuai
dengan
domisili atau Nasabah
selalu berpindah tempat
atau
tidak
dapat
dihubungi (misal nomor
telpon)
Nasabah yang pada saat
pembukaan
rekening
menggunakan
alamat
yang wilayahnya berada
di
luar
wilayah
Indonesia
Lokasi
Lokasi
usaha
Usaha
dekat
dengan
Bank
atau
diketahui oleh
Lokasi
usaha - Lokasi usaha Nasabah
berjauhan
dengan
berada
lokasi
di
zona
perdagangan bebas
Bank
Bank
Profil
Petani
Nasabah
Pegawai
Tergolong sebagai PEP.
Perusahaan
memenuhi
kriteria
PPATK (selain PEP)
pegawai dari perusahaan
yang tergolong berisiko
tinggi,
misal
shell
company
Jumlah
Nilai transaksi
Peningkatan
Transaksi tunai dalam
Transaksi
rendah, misal
jumlah transaksi
jumlah besar
dibawah
tidak signifikan
Rp
5.000.000
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
atau signifikan
22
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Rendah
(lima
Menengah
juta
Rupiah)
Tinggi
namun
didukung
dengan
dokumen
yang
memadai
atau
masih tergolong
wajar
Kegiatan
Pedagang
Pedagang valuta
Kegiatan
usaha
yang
Usaha
sayur di pasar
asing
berbasis
uang
tunai
tradisional
pengiriman
seperti mini market, jasa
uang
pengelolaan
atau
parkir,
rumah makan, Stasiun
Pengisian Bahan Bakar
(SPBU),
pedagang isi
pulsa
penggunaan L/C untuk
import dan ekspor yang
tidak berasal atau tidak
ditujukan
ke
wilayah
Indonesia
agen penjual reksadana
Struktur
Tidak
Informasi
Perusahaan
dengan
Kepemilikan
memiliki
mengenai
pemegang
saham
pengendali
pemegang
berbentuk nominee
dan komposisi
saham
tidak
pemegang
tersedia
dalam
saham tersedia
data publik
dalam
data
publik
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
23
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Rendah
Menengah
Tinggi
Informasi
Tidak terdapat
Memiliki usaha
Nasabah
kredit
yang
Lainnya
informasi
lainnya
barang jaminannya atas
negatif lain
disamping
nama pihak lain (baik
sebagai
jaminan
karyawan
dalam bentuk barang)
perusahaan
yang
tunai/jaminan
tidak
memiliki
hubungan yang jelas
Nasabah
yang
memberikan
kuasa
kepada pihak lain untuk
melakukan
penarikan
pada rekening Nasabah
setelah
permohonan
rekening disetujui
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
24
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB V
PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
(CUSTOMER DUE DILLIGENCE)
A.
Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
1.
Bank wajib memiliki kebijakan tentang penerimaan Nasabah dan identifikasi
calon Nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC yang sekurangkurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.
Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan
Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau
pendanaan terorisme.
b.
Permintaan informasi mengenai calon Nasabah antara lain:
1)
identitas calon Nasabah;
2)
identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial
Owner;
3)
sumber dana;
4)
rata-rata penghasilan;
5)
maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan
dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan
6)
informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui
profil calon Nasabah
c.
Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari
calon Nasabah.
d.
Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah.
e.
Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang
ada.
f.
Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah
untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti
identitas dan dokumen pendukung calon Nasabah.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
25
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
g.
Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau
rekening yang menggunakan nama fiktif.
h.
Pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah pada awal
melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas
calon Nasabah.
i.
Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon
Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai
dalam melaksanakan rekomendasi FATF.
j.
Penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah sebelum membina
hubungan usaha dengan calon Nasabah.
k.
Menolak untuk membuka rekening calon Nasabah dan atau menolak
melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh WIC yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1)
tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang
dan pencegahan Pendanaan Terorisme;
2)
diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi
yang tidak benar; atau
3)
berbentuk Shell Banks atau dengan Bank yang mengizinkan
rekeningnya digunakan oleh Shell Banks.
l.
Mendokumentasikan Calon Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria
di atas dalam suatu daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM
apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan
2.
Kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah berlaku pula bagi Nasabah yang
tidak memiliki rekening di Bank (WIC).
B.
Permintaan Informasi
1.
Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta
informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon
Nasabah.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
26
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
2.
Calon Nasabah wajib diidentifikasikan dan diklasifikasikan kedalam kelompok
perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah Nasabah
perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup
pula Beneficial Owner.
3.
Informasi
yang wajib diminta terhadap calon Nasabah
yang telah
dikelompokan, paling kurang sebagai berikut:
Tabel 1: Informasi calon Nasabah
Lembaga
Yayasan/
Negara/Pemerintah,
Perorangan
Perkumpulan
lembaga internasional,
perwakilan asing
Nama lengkap
Nama
Nama yayasan/ Nama
termasuk alias.
perusahaan
perkumpulan
Nomor
dokumen Nomor
izin Nomor
izin Alamat kedudukan
identitas
usaha
dari bidang
instansi yang kegiatan/usaha
berwenang
(termasuk bidang
kegiatan/usaha)
atau
tujuan
yayasan
atau
nomor
bukti
pendaftaran pada
instansi
yang
berwenang,
Alamat
tempat Alamat
Alamat
tinggal
yang kedudukan
kedudukan
tercantum pada kartu
identitas
Alamat
tempat Tempat
dan Tempat
dan
tinggal
terkini tanggal
tanggal pendirian
termasuk
no. pendirian
telephon apa bila ada
Tempat dan tanggal Bentuk badan Bentuk
badan
lahir
hukum
hukum (apabila
berbadan hukum)
Perusahaan
(termasuk
Bank)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kewarganegaraan
Identitas
Beneficial
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Identitas
Beneficial Owner
27
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Perorangan
g. Sumber dana
h. Jenis kelamin
i.
Status perkawinan
Perusahaan
(termasuk
Bank)
Owner apabila
ada
Sumber dana
Maksud
dan
tujuan
hubungan
usaha
Informasi lain
yang
diperlukan
Yayasan/
Perkumpulan
Lembaga
Negara/Pemerintah,
lembaga internasional,
perwakilan asing
apabila ada
Sumber dana
Maksud
dan
tujuan hubungan
usaha
Informasi
lain
yang diperlukan
mis.
laporan
keuangan calon
Nasabah
atau
keterangan
mengenai
pelanggan
utamanya
j.
Identitas Beneficial
Owner apabila ada
k. Pekerjaan
(nama
perusahaan/institutsi,
alamat perusahaan
/institusi,
dan
jabatan)
l. Rata-rata
penghasilan
m Maksud dan tujuan
hubungan usaha
n. Informasil lain yang
memungkinkan
Bank untuk dapat
mengetahui
profil
calon Nasabah
4.
Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan Bank adalah WIC, maka
informasi yang wajib diminta oleh Bank paling kurang sebagai berikut:
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
28
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Tabel 2: Informasi WIC
WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp
100.00.00,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih
atau yang nilainya setara
Perorangan
Perusahaan
a. Nama lengkap
Nama perusahaan
termasuk alias.
b. Nomor dokumen Nomor izin usaha
identitas
dari instansi yang
berwenang
c. Alamat
tempat Alamat kedudukan
tinggal
yang
tercantum
pada
kartu identitas
d. Alamat
tempat Tempat dan tanggal
tinggal
terkini pendirian
termasuk
nomor
telepon apa bila ada
e. Tempat dan tanggal Bentuk
badan
lahir
hukum
f. Kewarganegaraan
Identitas beneficial
owner apabila ada
g. Pekerjaan
Sumber dana
h. Jenis kelamin
Maksud dan tujuan
hubungan usaha
i. Status perkawinan
Informasi lain yang
diperlukan
j. Identitas Beneficial
Owner apabila ada
k. Sumber dana
l. Rata-rata
penghasilan
m Maksud dan tujuan
hubungan usaha
n. Informasil
lain
yang
memungkinkan
Bank untuk dapat
mengetahui profil
calon Nasabah
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
WIC yang melakukan transaksi kurang
dari 100.00.00,00 (seratus juta Rupiah)
atau yang nilainya setara
Perorangan
Perusahaan
Nama lengkap
Nama perusahaan
termasuk alias.
Nomor dokumen Alamat kedudukan
identitas
Alamat
tempat
tinggal
yang
tercantum pada
kartu identitas
29
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
5.
Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam 1 (satu) kali
maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada tabel 2 adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a.
Dilakukan pada kantor Bank yang sama; dan
b.
Jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi
penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman/transfer uang,
transaksi pencairan cek, dan bukan merupakan gabungan dari beberapa
transaksi yang berbeda jenis transaksinya.
C.
Permintaan Dokumen
1.
Untuk Nasabah perorangan, informasi pada tabel 1 dan tabel 2 di atas wajib
didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku mencantumkan foto
diri dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
2.
Dokumen pendukung utama bagi identitas Nasabah perorangan yang
berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat
Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan untuk
dokumen pendukung tambahan antara lain adalah kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
3.
Untuk calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing maka
dokumen identitas adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal
sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dalam hal calon Nasabah perorangan
yang berkewarganegaraan asing tidak menetap di Indonesia, maka dokumen
Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat
memberikan
keyakinan
kepada
Bank
tentang profil
calon
Nasabah
berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari seorang
berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan yang telah menjadi Nasabah
Bank, atau referensi dari instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon
Nasabah yang bersangkutan.
4.
Untuk calon Nasabah perusahaan, dokumen identitas yang wajib diminta
adalah:
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
30
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
a.
akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan. Untuk perusahaan
yang berbadan hukum asing, maka
dokumen identitas yang
dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akte
pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di
negara tempat kedudukan perusahaan tersebut; dan
b.
izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha
dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi
kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan,
Hutan Tanaman Industri, Izin Pemanfaatan Kayu, Rencana Kerja Umum,
dan Rencana Kerja Tahunan).
5.
Untuk calon Nasabah berupa yayasan atau perkumpulan, dokumen identitas
yang wajib diminta masing-masing akta pendirian yang telah disahkan oleh
instansi yang berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan/ tujuan yayasan
atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.
6.
Disamping dokumen identitas, Bank wajib memperoleh dokumen lainnya
berupa:
Tabel 3: Dokumen Pendukung calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan
Perorangan
a.
b.
Spesimen
tanda
tangan
Perusahaan
(selain Bank)
Usaha Mikro dan Usaha Bukan usaha Mikro
Kecil
dan Usaha Kecil
Spesimen tandatangan Spesimen
tanda
Pengurus atau pihak tangan
anggota
yang
diberi
kuasa Direksi
yang
melakukan hubungan berwenang
usaha dengan Bank
mewakili
perusahaan
atau
pihak yang diberi
kuasa
untuk
melakukan
hubungan
usaha
dengan Bank
kartu
NPWP
bagi kartu NPWP bagi
Nasabah
yang Nasabah
yang
diwajibkan
untuk diwajibkan untuk
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Perusahaan berupa
Bank
Spesimen
tanda
tangan
anggota
Direksi
yang
berwenang mewakili
perusahaan
atau
pihak yang diberi
kuasa
untuk
melakukan
hubungan
usaha
dengan Bank
31
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Perorangan
c.
d.
e.
f.
g.
7.
Perusahaan
(selain Bank)
Usaha Mikro dan Usaha Bukan usaha Mikro
Kecil
dan Usaha Kecil
memiliki NPWP sesuai memiliki
NPWP
dengan ketentuan yang sesuai
dengan
berlaku
ketentuan
yang
berlaku
Surat
Izin
Tempat Surat Izin Tempat
Usaha (SITU) atau Usaha (SITU) atau
dokumen lain yang dokumen lain yang
dipersyaratkan
oleh dipersyaratkan oleh
instansi
yang instansi
yang
berwenang
berwenang
laporan keuangan
atau deskripsi
kegiatan usaha
perusahaan
struktur
manajemen
perusahaan
struktur
kepemilikan
perusahaan
dokumen identitas
anggota
Direksi
yang
berwenang
mewakili
perusahaan
atau
pihak yang diberi
kuasa
untuk
melakukan
hubungan
usaha
dengan Bank
Perusahaan berupa
Bank
Untuk calon Nasabah selain yang tercantum dalam Tabel 3 di atas, maka Bank
wajib memperoleh dokumen lainnya selain dokumen identitas, yaitu:
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
32
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Tabel 4: Dokumen pendukung Nasabah selain Perorangan dan Perusahaan
Lembaga
Negara/Pemerintah,
Yayasan
Perkumpulan
lembaga internasional,
perwakilan asing
a. deskripsi
kegiatan nama penyelenggara
surat penunjukan bagi
yayasan
pihak-pihak
yang
berwenang
mewakili
lembaga atau perwakilan
dalam melakukan hubungan
usaha dengan Bank
b. struktur
pengurus pihak yang berwenang spesimen tanda tangan
yayasan
mewakili
perkumpulan
dalam
melakukan
hubungan usaha dengan
Bank
c. dokumen
identitas
anggota pengurus yang
berwenang
mewakili
yayasan
untuk
melakukan
hubungan
usaha dengan Bank
D.
Beneficial Owner
1.
Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili Beneficial
Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan
Bank.
2.
Apabila calon Nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner untuk membuka
hubungan usaha atau melakukan transaksi, Bank wajib melakukan prosedur
CDD terhadap Beneficial Owner yang sama ketatnya dengan prosedur CDD
bagi calon Nasabah atau WIC.
3.
Terhadap Beneficial Owner (BO), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas
dan/atau informasi lainnya yang sama dengan calon Nasabah sebagaimana
dimaksud pada tabel 1, tabel 3, dan tabel 4, ditambah dengan:
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
33
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Tabel 5: Bukti/Informasi lainnya terkait BO
BO dari Nasabah
Perorangan
a.
hubungan hukum antara
calon Nasabah atau
WIC dengan Beneficial
Owner
yang
ditunjukkan
dengan
surat penugasan, surat
perjanjian, surat kuasa
atau bentuk lainnya
b.
pernyataan dari calon
Nasabah atau WIC
mengenai
kebenaran
identitas
maupun
sumber
dana
dari
Beneficial Owner
BO dari Nasabah
Perusahaan/Yayasan
/Perkumpulan
dokumen
dan/atau
informasi
identitas
pemilik
atau
pengendali
akhir
perusahaan, yayasan,
atau perkumpulan
BO dari Nasabah berupa Bank
Bank lain di
Bank lain di
dalam negeri
luar negeri*)
pernyataan
pernyataan
tertulis
dari tertulis
dari
Bank di dalam Bank di luar
negeri bahwa negeri bahwa
identitas
identitas
Beneficial
Beneficial
Owner
telah Owner telah
dilakukan
dilakukan
verifikasi oleh verifikasi oleh
Bank lain di Bank di luar
dalam negeri negeri tersebut
tersebut
pernyataan dari calon
Nasabah atau WIC
mengenai
kebenaran
identitas
maupun
sumber
dana
dari
Beneficial Owner
*) Bank lain di luar negeri yang dimaksudkan adalah Bank lain di luar negeri yang
menerapkan Program APU dan PPTyang paling kurang setara dengan ketentuan Bank
Indonesia
4.
Terhadap Nasabah perusahaan, yang termasuk sebagai pengendali apabila
memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a.
memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung
sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham
yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.
saham perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari
jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang
bersangkutan
dapat
dibuktikan
telah
melakukan
Pengendalian
perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sedangkan yang termasuk sebagai pengendali terakhir adalah apabila
perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung
memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir dari
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
34
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
perusahaan
dan/atau
keseluruhan
struktur
kelompok
usaha
yang
mengendalikan perusahaan.
5.
Terhadap Nasabah perorangan yang termasuk sebagai pengendali adalah
apabila memiliki kepentingan atas suatu transaksi yang dilakukan.
6.
Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat
pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas
pemilik atau pengendali akhir.
7.
Apabila Beneficial Owner berupa lembaga pemerintah atau perusahaan yang
terdaftar di bursa efek (listing), maka kewajiban penyampaian dokumen
dan/atau identitas pengendali akhir dikecualikan atau tidak berlaku. Dalam hal
ini termasuk terhadap Nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan
(subsidiary) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek (listing), dimana
kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas.
8.
Apabila Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Beneficial
Owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi
dengan calon Nasabah atau WIC.
9.
E.
Beneficial Owner yang mendapatkan pengecualian wajib didokumentasikan.
Verifikasi Dokumen
1.
Informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah/Nasabah/WIC beserta
dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan
verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen
dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta
memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
2.
Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi
dilakukan dengan:
a.
Pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah pada awal
melakukan hubungan usaha. Dalam hal ini, Bank dapat diwakili oleh
pihak lain yang mengetahui prinsip dasar APU dan PPT, termasuk
prosedur CDD yang diterapkan Bank. Dalam hal pertemuan langsung
dengan calon Nasabah tidak dapat dilaksanakan pada awal pertama
membuka hubungan usaha dengan Bank, maka kewajiban pertemuan
langsung dapat dilakukan kemudian sepanjang memenuhi persyaratan
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
35
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
paling kurang sebagai berikut:
1)
calon Nasabah tergolong berisiko rendah;
2)
mensyaratkan dokumen pendukung yang memuat identitas calon
Nasabah yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
3)
transaksi keuangan dengan Bank (misal pembayaran atau
penyetoran) untuk pertama kalinya dilakukan secara tunai di Bank
yang
mengeluarkan
produk
yang
dimiliki
Nasabah
yang
berkedudukan di Indonesia; dan
4)
melakukan pemantauan yang lebih ketat.
b.
Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.
c.
Mencocokan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang
tercantum dalam kartu identitas.
d.
Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu
dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila
timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
e.
Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan
pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
f.
Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari
berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, antara lain
seperti:
1)
menghubungi Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
2)
menghubungi pejabat Sumber Daya Manusia tempat dimana
Nasabah bekerja apabila pekerjaan Nasabah adalah karyawan suatu
perusahaan atau instansi;
3)
melakukan
konfirmasi
mensyaratkan
rekening
atas
penghasilan
Koran
dari
Nasabah
Bank
lainnya
dengan
yang
berkedudukan di Indonesia; atau
4)
melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan
melalui teknologi remote sensing terhadap calon Nasabah
perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.
Pengecekan dimaksud juga mencakup pemeriksaan nama calon Nasabah
terhadap:
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
36
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
1)
Daftar Teroris.
2)
Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dipelihara oleh Bank
Indonesia.
3)
Daftar lainnya yang dimiliki oleh Bank (apabila ada).
4)
Lainnya seperti major credit card, identitas pemberi kerja dari
calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
g.
Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau
mencurigakan.
3.
Proses verifikasi identitas calon Nasabah dan Beneficial Owner wajib
diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau
sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
4.
Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, yaitu
paling lambat:
a.
untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah
dilakukannya hubungan usaha.
b.
untuk Nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah
dilakukannya hubungan usaha
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud di atas yaitu:
a.
kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha
akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses
pengurusan; dan
b.
F.
apabila tingkat risiko calon Nasabah tergolong rendah.
CDD yang lebih sederhana
1.
Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana terhadap calon
Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau
pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.
tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji. Dalam hal ini
rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan
untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut atau rekening
Nasabah perorangan yang tujuan pembukaan rekening adalah untuk
menampung gaji yang diberikan oleh perusahaannya secara periodik;
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
37
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
b.
Nasabah berupa perusahaan publik (perusahaan yang terdaftar pada bursa
efek)
yang
tunduk
mengungkapkan
pada
kinerjanya
peraturan
sehinga
tentang
informasi
kewajiban
tentang
untuk
identitas
perusahaan dan Beneficial Owner dari Nasabah perusahaan tersebut
dapat diakses oleh masyarakat;
2.
c.
Nasabah berupa Lembaga Pemerintah; atau
d.
transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan .
informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh calon Nasabah yang mendapat
perlakukan CDD yang lebih sederhana adalah:
Tabel 6: CDD sederhana
Perorangan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nama lengkap
termasuk alias
apabila ada.
Nomor dokumen
identitas
Alamat
tempat
tinggal
yang
tercantum pada
kartu identitas
Perusahaan
(selain Bank)
Usaha Mikro dan
Bukan usaha Mikro
Usaha Kecil
dan Usaha Kecil
Nama
Nama
Alamat kedudukan
Alamat kedudukan
Spesimen
tanda
tangan
anggota
Direksi
yang
berwenang mewakili
perusahaan atau pihak
yang diberi kuasa
untuk
melakukan
hubungan
usaha
dengan Bank
dokumen identitas
anggota
Direksi
yang
berwenang
mewakili perusahaan
atau pihak yang
diberi kuasa untuk
melakukan
hubungan
usaha
dengan Bank
WIC
Perusahaan
Nama
Alamat
kedudukan
Alamat
tempat
tinggal
terkini
termasuk
no.
telepon apa bila
ada
Tempat
dan
tanggal lahir
Dokumen
identitas
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
38
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
3.
Terhadap Nasabah yang mendapat perlakukan CDD yang lebih sederhana,
Bank wajib mendokumentasikannya dalam suatu daftar yang antara lain
memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan
sebagai risiko rendah.
4.
Apabila Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana
melakukan transaksi yang diindikasikan adanya pencucian uang atau
pendanaan terorisme, maka prosedur CDD yang lebih sederhana yang telah
diterapkan menjadi tidak berlaku namun sebaliknya terhadap Nasabah tersebut
wajib dilakukan EDD dan dikeluarkan dari daftar CDD sederhana.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
39
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB VI
AREA BERISIKO TINGGI DAN POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)
A.
Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan PEP
Dalam mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya, Bank antara lain
dapat berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman
Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut dengan Pedoman Identifikasi PPATK).
Area berisiko tinggi dalam pedoman ini, selain mendasarkan pada Pedoman
Identifikasi PPATK juga referensi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang
atau yang telah menjadi International Best Practice.
1.
Produk dan Jasa Berisiko Tinggi
Karakteristik dari high risk product dan high risk services adalah produk/jasa
yang ditawarkan kepada Nasabah yang mudah dikonversikan menjadi kas atau
setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi
ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut.
Sebagai contoh:
a.
Electronic Banking;
b.
Internet Banking;
c.
Transfer Dana;
d.
Pemberian Kredit dan Pendanaan (termasuk Credit Card);
e.
Travellers’ Cheque dan Bank Draft;
f.
Private Banking;
g.
Custodian;
h.
Safe Deposit Box;
i.
Reksadana;
j.
Jual Beli Valuta Asing (Bank notes); atau
k.
Letter of Credit (LC).
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
40
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
2.
Nasabah Berisiko Tinggi
Salah satu Nasabah yang berisiko tinggi adalah Penyelenggara Negara atau
PEP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara
Negara adalah:
Tabel 7: Ketentuan mengenai PEP
Ketentuan
Definisi
UU No.28 Tahun Pejabat
1999
Keterangan
yang  Pejabat Negara pada Lembaga
Negara
menjalankan fungsi eksekutif,
Tertinggi Negara;
legislatif, atau yudikatif, dan  Pejabat Negara pada Lembaga
pejabat lain yang fungsi dan
tugas
pokoknya
Tinggi Negara;
berkaitan  Menteri;
penyelenggaraan  Gubernur;
negara
sesuai
dengan  Hakim;
ketentuan
peraturan  Pejabat negara
dengan
perundang-undangan
yang
sesuai
berlaku.
yang
dengan
peraturan
lain
ketentuan
perundang-
undangan yang berlaku, dan
 Pejabat lain yang memiliki
fungsi
strategis
kaitannya
dalam
dengan
penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
SE/03/M.PAN/01
Penyelenggara Negara

Pejabat eselon II dan pejabat
/2005 tanggal 20
lain
Januari 2005
lingkungan
yang
disamakan
di
Instansi
Pemerintah dan/atau lembaga
negara.

Semua
kepala
lingkungan
Kantor
di
Departemen
Keuangan
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
41
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Ketentuan
Definisi
Keterangan

Pengawas Bea dan Cukai;

Auditor;

Pejabat yang mengeluarkan
perijinan;

Pejabat/Kepala
Unit
Masyarakat; dan

3.
Pejabat pembuat regulasi
Usaha Berisiko Tinggi
Contoh usaha yang berisiko tinggi antara lain:
a.
Pedagang Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Efek (Nasabah
perusahaan);
b.
Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi (Perusahaan);
c.
Money Changer (Perusahaan);
d.
Dana Pensiun dan Usaha Pendanaan (Perusahaan);
e.
Bank dan perusahaan yang berlokasi di negara penghasil narkoba, NCCT
atau tax haven countries;
f.
Kasino, tempat hiburan dan executive club;
g.
Jasa pengiriman uang;
h.
Jasa akuntan, pengacara dan notaris (Perusahaan/ Perorangan);
i.
Jasa surveyor dan agen real estat (Perusahaan);
j.
Pedagang logam mulia (Perusahaan/perorangan);
k.
Usaha barang-barang antik, dealer mobil,
kapal
serta penjual
barang/barang mewah;
l.
Agen perjalanan;
m.
Pegawai Bank sendiri;
n.
Pelajar/mahasiswa; atau
o.
Ibu rumah tangga.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
42
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
4.
Transaksi yang Terkait dengan Negara Lain yang Berisiko Tinggi
Contoh negara yang berisiko tinggi antara lain:
a.
negara yang pelaksanaan rekomendasi FATF diidentifikasikan belum
memadai;
b.
termasuk dalam daftar FATF statement;
c.
diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan
narkoba;
d.
dikenal secara luas menerapkan banking secrecy laws yang ketat;
e.
dikenal sebagai tax haven antara lain berdasarkan data terkini dari
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Posisi Mei 2009 terdapat 35 negara/wilayah yang tergolong tax haven
yaitu:
Aruba
Cook Islands
Malta
San Marino
Anguilla
Cyprus
Marshall Islands
Seychelles
Antigua and
Barbuda
Dominica
Mauritius
St. Lucia
Bermuda
Gibraltar
Montserrat
St. Kitts & Nevis
Bahamas
Grenada
Niue
St. Vincent and the
Grenadines
Bahrain
Guernsey
Nauru
Turks & Caicos
Islands
Belize
Isle of Man
Netherlands
Antilles
US Virgin Islands
British Virgin
Islands
Jersey
Samoa
Vanuatu
Liberia
Panama
Cayman Islands
f.
dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi;
g.
dianggap
merupakan
sumber
kegiatan
terorisme,
seperti
yang
diidentifikasikan oleh Office of Foreign Asset Control (OFAC); atau
h.
terkena sanksi PBB.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
43
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Sehubungan dengan area berisiko tinggi di atas, Bank wajib meneliti adanya
Nasabah dan/atau Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi
tersebut dan mendokumentasikannya dalam daftar tersendiri.
B.
Prosedur Terhadap Area Berisiko Tinggi dan PEP
1.
Apabila terdapat transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal
atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan
rekomendasi FATF, maka Bank wajib mewaspadainya dan menetapkan
mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
2.
Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang
tergolong berisiko tinggi dalam hal ini adalah PEP, Bank wajib menunjuk
pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon
Nasabah tersebut dan berwenang untuk:
a.
memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang
tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan
b.
membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan
usaha dengan Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko
tinggi atau PEP.
3.
Pejabat senior harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
kemungkinan risiko yang timbul, seperti risiko reputasi, risiko operasional dan
risiko hukum, dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan
profil risiko Nasabah dan transaksi.
C.
Enhanced Due Dilligence (EDD)
1.
EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan terhadap area
yang berisiko tinggi dan Nasabah yang tergolong PEP.
2.
Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah yang perlu diperoleh harus
memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan
usaha yang terjadi.
3.
Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan
terhadap profil Nasabah sesungguhnya.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
44
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB VII
PROSEDUR PELAKSANAAN CDD OLEH PIHAK KETIGA
A.
Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur
1.
Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga
terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga
tersebut. Dalam hal ini Bank tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi
atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
2.
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah lembaga keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.
Pihak ketiga berupa perusahaan non keuangan yang melakukan CDD atas dasar
perjanjian kontrak (outsourcing atau agen), tidak termasuk sebagai pihak ketiga
yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Mengingat outsourcing atau agen
merupakan perpanjangan tangan Bank dimana proses CDD masih tetap
mengacu kepada Bank tersebut, bukan pada pihak ketiga.
4.
Hasil CDD yang dapat digunakan oleh Bank adalah hasil CDD dari pihak
ketiga yang memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
a.
memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.
memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis;
c.
lembaga keuangan yang tunduk pada pengawasan dari otoritas
berwenang (antara lain Bank Indonesia atau Bapepam-LK) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
d.
bersedia memenuhi permintaan informasi yang paling kurang berupa
informasi mengenai:
1)
nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas;
2)
alamat, tempat dan tanggal lahir;
3)
nomor kartu identitas; dan
4)
kewarganegaraan dari calon Nasabah,
serta salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh Bank dalam
rangka pelaksanaan Program APU dan PPT. Kesediaan dimaksud
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
45
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
huruf b; dan
e.
berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi FATF.
Informasi mengenai penerapan rekomendasi FATF oleh suatu negara
dapat dilihat dalam Mutual Evaluation Report yang dapat diakses melalui
website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org).
5.
Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.
6.
Bank bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen hasil
CDD yang dilakukan pihak ketiga serta data hasil identifikasi dan verifikasi
yang dilakukan oleh Bank.
B.
Bank sebagai Agen Penjual
1.
Apabila Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan
lainnya (misal reksadana), maka Bank bertindak selaku agen penjual wajib
memenuhi permintaan
informasi
hasil
CDD
dan salinan dokumen
pendukung apabila dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya (misal Manajer
Investasi) dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT.
2.
Kewajiban Bank dimaksud dituangkan dalam kerja sama dengan pihak
lembaga non-Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis yang antara lain memuat
kesediaan Bank untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada
huruf A butir 4.d.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
46
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB VIII
CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING
A.
Prosedur Cross Border Correspondent Banking
1.
Sebelum menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking, Bank wajib
melakukan proses CDD terhadap calon Bank responden baik yang bertindak
sebagai Bank Penerus maupun sebagai Bank Penerima. Untuk transaksi L/C,
yang dimaksud dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus termasuk
issuing bank, advising bank, confirming bank, dan negotiating Bank.
2.
Proses CDD yang dilakukan dengan meminta informasi mengenai:
a.
profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain mencakup
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, produk
perbankan yang dimiliki, target pemasaran, dan tujuan pembukaan
rekening. Sumber informasi untuk memastikan informasi dimaksud
berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Banker’s Almanac;
b.
reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi
yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk reputasi yang bersifat
negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada
Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran
ketentuan otoritas dan/atau rekomendasi FATF;
c.
tingkat penerapan Program APU dan PPTdi negara tempat kedudukan
Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
d.
informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil
calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus seperti kepemilikan,
pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah
terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali; posisi
keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan profil perusahaan
induk dan anak perusahaan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
47
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
3.
Bank Pengirim yang menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking
wajib melakukan :
a.
mendokumentasikan seluruh transaksi Cross Border Correspondent
Banking;
b.
menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan Cross
Border Correspondent Banking dengan Shell Bank; dan
c.
memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak
mengijinkan rekeningnya digunakan oleh shell Bank pada saat
mengadakan
hubungan
usaha
terkait
dengan
Cross
Border
Correspondent Banking
4.
Persetujuan untuk pembukaan rekening pada Cross Border Correspondent
Banking maupun penutupan hubungan usaha dengan existing Cross Border
Correspondent Banking diberikan oleh pejabat senior.
B.
Payable Through Account
1.
Terhadap Nasabah yang mempunyai akses terhadap Payable Through Account
(PTA), Bank Pengirim wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
a.
Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD
dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
b.
Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data
identifikasi Nasabah yang terkait, apabila diminta oleh Bank Pengirim.
2.
Akses terhadap PTA yang wajib dipastikan oleh Bank Pengirim dituangkan
dalam kerjasama antara Bank Pengirim dengan Bank Penerima dan/atau Bank
Penerus dalam bentuk kesepakatan tertulis.
3.
Contoh dari transaksi PTA adalah sebagai berikut:
Bank A (didirikan dan berada dibawah pengawasan Otoritas South Pacific
Island Vanuatu) membuka PTA di American Express Bank International
(AMEX) di Miami, US. Tujuan pembukaan PTA tersebut adalah agar
Bank A di Vanuatu dapat memberikan jasa perbankan AMEX secara virtual
kepada Nasabah berkewarganegaraan Amerika yang tinggal di wilayah
Vanuatu namun bukan merupakan Nasabah AMEX.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
48
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Nasabah diberikan buku cek serta aplikasi yang memungkinkan mereka untuk
melakukan deposit atau penarikan dana melalui PTA Bank A. Transaksi PTA
ini memungkinkan penyalahgunaan rekening maupun transaksi yang dilakukan
yang pada akhirnya menimbulkan risiko reputasi bagi AMEX.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
49
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB IX
PROSEDUR TRANSFER DANA
A.
Prosedur Transfer Dana
1.
Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Bank Pengirim wajib memperoleh
informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah
pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi:
Tabel 8: Informasi Transfer Dana
a.
b.
c.
Transfer Dana
Dalam Negeri/Domestik*)
Nama Nasabah pengirim atau WIC
pengirim
Nomor rekening atau identitas
Nasabah pengirim atau WIC
pengirim
Tanggal transaksi, tanggal valuta,
jenis mata uang, dan nominal
d.
Transfer Dana
Lintas Negara
Nama Nasabah pengirim atau
WIC pengirim
Nomor rekening atau identitas
Nasabah pengirim atau WIC
pengirim
Tanggal transaksi, tanggal valuta,
jenis mata uang, dan nominal
Alamat atau tempat dan tanggal
lahir
*) Ketentuan berlaku juga untuk transfer dana dengan menggunakan kartu
seperti kartu debit, kartu kredit, atau kartu ATM
2.
Bank wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan transfer dana.
3.
Apabila Nasabah/WIC tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana
dimaksud pada Tabel 8, maka Bank Pengirim dengan menggunakan
pendekatan berdasarkan risiko dapat:
4.
a.
menolak untuk melaksanakan transfer dana;
b.
membatalkan transaksi transfer dana; dan/atau
c.
mengakhiri hubungan usaha dengan existing customers
Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta
menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
50
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
5.
Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia (domestik) Bank
Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah Pengirim dan
WIC Pengirim.
B.
Permintaan Informasi
1.
Apabila diperlukan, Bank Penerus dan Bank Penerima dapat meminta
informasi pengirim sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 8 kepada Bank
Pengirim.
2.
Permintaan informasi harus diajukan secara tertulis dari pejabat yang
berwenang baik melalui surat maupun melalui media elektronik.
3.
Berkaitan dengan transfer dana domestik, Bank Pengirim wajib menyampaikan
informasi secara tertulis kepada Bank Penerus atau Bank Penerima dalam
waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan permintaan informasi.
4.
Tukar menukar informasi antar Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di
atas bersifat sangat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan
analisis transaksi, penyidikan, dan kebutuhan otoritas yang berwenang.
5.
Pemenuhan permintaan informasi dari Bank Penerus atau Bank Penerima
dilakukan dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank, sehingga
dikecualikan dari ketentuan tentang rahasia Bank.
6.
C.
Permintaan dan penyampaian informasi wajib didokumentasikan.
Pelaporan
Apabila terdapat transfer dana, baik yang merupakan incoming atau outgoing, berasal
dari dalam negeri atau lintas negara yang memenuhi kriteria mencurigakan, maka
transfer dana tersebut wajib dilaporkan sebagai LTKM kepada PPATK. Dalam hal
ini termasuk transfer dana yang terkait dengan transaksi pendanaan terorisme.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
51
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB X
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.
Bank wajib melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional
dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
2.
Dalam penerapan Program APU dan PPT, Bank harus melakukan pemisahan tugas
dan tanggung jawab antara:
3.
a.
pelaksana kebijakan dengan pengawas penerapan kebijakan, dan
b.
pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi.
Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional
maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Program APU dan PPT
oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
4.
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai satuan kerja yang melaksanakan
pengendalian intern harus memiliki kewenangan dan sarana yang memadai paling
kurang mencakup:
1)
program dan prosedur audit berbasis risiko yang mencakup uji kepatuhan
dengan fokus pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi;
2)
penilaian kecukupan proses yang berlaku di Bank dalam mengidentifikasi dan
melaporkan transaksi yang mencurigakan;
3)
pelaporan temuan pemeriksaan kepada Direksi dan/atau manajemen dengan
tepat waktu; dan
4)
5.
rekomendasi upaya-upaya perbaikan terhadap temuan yang ada.
Sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan
dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU dan PPT dengan
tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
52
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB XI
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
A.
Sistem Manajemen Informasi
1.
Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib
memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa,
memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik
transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
2.
Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk
menelusuri setiap transaksi (individual transaction), baik untuk keperluan
intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus
peradilan.
3.
Tingkat kecanggihan
sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi
keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume
transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank.
4.
Bank wajib dan melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap
parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang
mencurigakan
5.
Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi
keuangan yang mencurigakan, Bank wajib memiliki dan memelihara profil
Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File/CIF), paling
kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 pada Bab V.
6.
Informasi yang terdapat dalam single CIF mencakup seluruh rekening yang
dimiliki oleh Nasabah pada suatu Bank yaitu tabungan, deposito, giro dan
kredit.
7.
Untuk rekening joint account terdapat dua pendekatan, yaitu:
a.
Apabila pemilik dari joint account (Rek A dan B) juga memiliki rekening
lainnya atas nama masing-masing (Rek. A dan Rek. B), maka CIF yang
dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan CIF atas nama B.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
53
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Dalam setiap CIF harus menginformasikan bahwa baik A maupun B
memiliki rekening joint account.
b.
Apabila
pemilik
dari
joint
account
(Rek
A
dan
B)
tidak
memiliki rekening lainnya, maka CIF yang dibuat mencakup informasi A
dan B.
8.
Untuk keperluan pemeliharaan single CIF, Bank harus menetapkan kebijakan
bahwa untuk setiap penambahan rekening oleh Nasabah yang sudah ada, Bank
wajib mengkaitkan rekening tambahan tersebut dengan nomor informasi
Nasabah dari Nasabah yang bersangkutan
9.
Dalam hal terdapat Nasabah yang selain tercatat sebagai Nasabah pada Bank
konvensional juga tercatat sebagai Nasabah pada Unit Usaha Syariah dari Bank
yang sama, maka Nasabah tersebut memiliki dua CIF yang berbeda.
B.
Pemantauan
1.
Bank wajib melakukan kegiatan pemantauan yang sekurang-kurangnya
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.
Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian
antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan
dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan
Nasabah dan/atau Bank dari negara yang program APU dan PPT kurang
memadai.
b.
Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan
profil Nasabah. Contoh transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak
sesuai dengan profil Nasabah adalah sebagaimana terlampir dalam
Lampiran III.
c.
Apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan
transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah,
dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur
dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2.
Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah yang dilakukan secara
berkesinambungan meliputi kegiatan:
a.
memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah;
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
54
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
b.
meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah;
c.
meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum
dalam database daftar teroris; dan
d.
meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau
terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang
berwenang.
3.
Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah Bank yang
ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain
melalui :
4.
a.
database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau
b.
media massa, seperti koran dan majalah.
Pemantauan terhadap profil dan transaksi Nasabah harus dilakukan secara
berkala dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.
5.
Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d diatas, maka Bank
harus melakukan klarifikasi untuk memastikan kemiripan tersebut.
6.
Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama tersangka atau
terdakwa yang diinformasikan dalam media massa dan/atau sesuai dengan
daftar teroris sebagaimana dimaksud pada 2 huruf c dan huruf d diatas, maka
Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM .
7.
Pemantauan terhadap rekening Nasabah harus dipantau lebih ketat apabila
terdapat antara lain:
a.
transaksi pengiriman uang yang terkait dengan Nasabah yang tinggal di
Negara yang berisiko tinggi;
b.
kartu kredit dengan over payment dengan nilai yang signifikan;
c.
debitur berbadan hukum asing menggunakan jaminan sepeti back to back
LC dan/atau standby L/C.
8.
Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
55
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
C.
Database Daftar Teroris
1.
Bank wajib memelihara database Daftar Teroris yang diterima dari Bank
Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh
PBB.
2.
Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat diperoleh melalui:
a.
website PBB:
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml ;
b.
sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan
data publik antara lain The Office of Foreign Assets Controls List (OFAC
List) dengan alamat situs internet:
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml ; atau
c.
pihak berwenang, seperti informasi dari PPATK atau Kepolisian,
sehingga Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris tanpa harus
menunggu daftar yang dikirim oleh Bank Indonesia.
3.
Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan Bank terkait dengan database
daftar teroris yang dimiliki adalah:
a.
Memastikan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama Nasabah
Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang
tercantum dalam database tersebut.
b.
Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang
tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan
kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
c.
Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi
lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris,
Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.
D.
Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan
1.
Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal
17,
Pasal
18
dan
Pasal
19
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
pencegahan Pendanaan Terorisme serta menatausahakannya.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
56
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
2.
Bank wajib mengkinikan data Nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan
pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
3.
Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan
berdasarkan
risiko
yang
mencakup
pengkinian
profil
Nasabah
dan
transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Bank terbatas, kegiatan
pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
4.
Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka
2 antara lain :
a.
tingkat risiko Nasabah tinggi;
b.
transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari
profil transaksi atau profil Nasabah (red flag);
5.
c.
saldo yang nilainya signifikan; atau
d.
informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan PBI APU dan PPT.
Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko
Nasabah/transaksi. Sebagai contoh, untuk Nasabah risiko tinggi pengkinian
data dilakukan setiap 6 bulan, untuk Nasabah risiko rendah pengkinian data
dilakukan setiap 2 tahun, dan untuk Nasabah risiko menengah pengkinian data
dilakukan setiap 1 tahun.
6.
Pelaksanaan pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
a.
pembukaan rekening tambahan;
b.
perpanjangan fasilitas pinjaman; atau
c.
penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan
lainnya.
7.
Pencatatan ke dalam CIF atas informasi Nasabah yang dikinikan tanpa
didukung dengan dokumen , harus dengan persetujuan dari Pejabat Bank yang
berwenang.
8.
Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
9.
Dalam melakukan pengkinian data tersebut, Bank wajib melakukan
pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah.
E.
Penutupan hubungan usaha dengan Existing Customer
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
57
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
Bank dapat menutup hubungan usaha dengan Existing Customer apabila:
a.
Existing Customer tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1, Tabel, 3,
dan Tabel 4;
b.
Bank ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
c.
penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
Apabila Bank tetap memelihara hubungan usaha dengan Existing Customer
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, maka Bank paling kurang
harus:
F.
a.
memiliki alasan yang kuat untuk tetap memelihara hubungan usaha, dan
b.
melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan
Berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib
melaporkan dalam LTKM apabila:
1.
Nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6;
2.
Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi
informasi dan dokumen pendukung dan berdasarkan penilaian Bank transaksi
yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
3.
Nasabah/WIC yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia
melengkapi informasi yang diminta oleh Bank dan berdasarkan penilaian Bank
transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan; atau
4.
Transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
58
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB XII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN
A.
Sumber Daya Manusia
1.
Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka
penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee
(KYE).
2.
Metode screening disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas kegiatan Bank,
dan profil risiko Bank.
3.
Metode screening paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak
memiliki catatan kejahatan.
4.
B.
Melakukan pemantauan terhadap profil karyawan.
Pelatihan
1.
Peserta Pelatihan
a.
Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan,
prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.
b.
Karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1)
berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah);
2)
pelaksanaan
tugas
sehari-hari
terkait
dengan
pengawasan
pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT; atau
3)
pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada
PPATK dan Bank Indonesia,
mendapatkan prioritas untuk memperoleh pelatihan.
c.
Karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan
secara berkala, sedangkan karyawan lainnya yang tidak memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mendapatkan
pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
d.
Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner) harus
mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
59
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
2.
Metode Pelatihan
a.
Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (online base) maupun melalui
pertemuan.
b.
Pelatihan secara elektronik (online base) dapat menggunakan media elearning baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK
atau yang disediakan secara mandiri oleh Bank.
c.
Pelatihan
melalui
tatap
muka
dilakukan
dengan
menggunakan
pendekatan antara lain:
1)
Tatap muka secara interaktif (misal workshop) dengan topik
pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini
digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan
dilakukan secara berkala, misal setiap tahun.
2)
Tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan
adalah berupa gambaran umum dari penerapan Program APU dan
PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak
mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan
ketentuan yang signifikan.
3.
Topik dan Evaluasi Pelatihan
a.
Topik pelatihan paling kurang mengenai:
1)
implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
program APU dan PPT;
2)
Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan
terorisme termasuk trend dan perkembangan profil risiko produk
perbankan; dan
3)
Kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPTserta
peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian
uang atau pendanaan terorisme, termasuk konsekuensi apabila
karyawan melakukan tipping off.
b.
Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah
diselenggarakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan
dan kesesuaian materi yang diberikan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
60
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
c.
Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau tidak
secara langsung melalui penyediaan soal.
d.
Bank harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan
melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
61
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB XIII
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN APU DAN PPT PADA
KANTOR BANK DAN ANAK PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI
A.
Kantor Bank di Luar Negeri
1.
Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan
prosedur Program APU dan PPTke seluruh jaringan kantor di luar negeri, dan
memantau pelaksanaannya.
2.
Apabila di negara tempat kedudukan jaringan kantor memiliki peraturan APU
dan PPT yang lebih ketat dari peraturan di Indonesia, jaringan kantor dimaksud
wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
3.
Apabila di negara tempat kedudukan jaringan kantor belum mematuhi
rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan
PPTyang dimiliki lebih longgar dari yang peraturan yang berlaku di Indoensia,
jaringan kantor wajib menerapkan Program APU dan PPTsebagaimana diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia.
4.
Dalam hal peraturan di Indonesia mengenai penerapan Program APU dan
PPTmengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor berada maka pejabat
kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor
pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat
menerapkan Program APU dan PPTyang berlaku di Indonesia
5.
Penetapan ketat atau longgarnya peraturan di tempat kedudukan jaringan
kantor harus didukung dengan analis terhadap masing-masing peraturan yang
berlaku.
6.
Untuk keperluan pemantauan terhadap pelaksanaan Program APU dan PPTdi
Kantor Cabang di luar negeri, maka jaringan kantor yang berada di luar negeri
harus melaporkan pelaksanaan Program APU dan PPTdi tempat kedudukan
jaringan kantor secara berkala kepada Kantor Pusat Bank.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
62
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
B.
Anak Perusahaan di Luar Negeri
1.
Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan
prosedur Program APU dan PPT ke seluruh anak perusahan yang
berkedudukan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.
2.
Apabila di negara tempat kedudukan anak perusahaan memiliki peraturan APU
dan PPT yang lebih ketat dari peraturan di Indonesia, anak perusahaan
dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara
dimaksud.
3.
Apabila di negara tempat kedudukan anak perusahaan belum mematuhi
rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan
PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang peraturan yang berlaku di
Indoensia,anak perusahaan wajib menerapkan Program APU dan PPT
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
4.
Dalam hal peraturan di Indonesia mengenai penerapan Program APU dan PPT
mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di negara tempat kedudukan anak perusahaan berada, maka pejabat
anak perusahaan Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada
kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa anak perusahaan tidak dapat
menerapkan Program APU dan PPT yang berlaku di Indonesia
5.
Penetapan ketat atau longgarnya peraturan di tempat kedudukan jaringan
kantor harus didukung dengan analis terhadap masing-masing peraturan yang
berlaku.
6.
Untuk keperluan pemantauan terhadap pelaksanaan Program APU dan PPT
pada anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut harus melaporkan
pelaksanaan Program APU dan PPT di tempat kedudukan anak perusahaan
secara berkala kepada Kantor Pusat Bank.
7.
Pelaksanaan Program APU dan PPT yang dilaporkan mencakup statistik
pelaporan yang terkait dengan program APU dan PPT.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
63
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
BAB XIV
PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN
A.
Penatausahaan Dokumen
1.
Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya
untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap
dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu
pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang
dimiliki/disimpan Bank harus akurat dan lengkap, sehingga mudah
pencariannya jika diperlukan.
2.
Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
a.
dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka
waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
1)
berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah atau
2)
transaksi dilakukan dengan WIC; atau
3)
ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis
dan/atau tujuan usaha.
b.
dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan
dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Dokumen Perusahaan.
3.
Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:
a.
identitas Nasabah atau WIC; dan
b.
informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang
yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi,
serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
64
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
B.
Pelaporan
1.
Pelaporan kepada Bank Indonesia
a.
Action Plan Pelaksanaan Program APU dan PPT
1)
Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur
Kepatuhan Bulan Desember 2009.
2)
Laporan
Action plan paling kurang memuat langkah-langkah
pelaksanaan Program APU dan PPTdalam rangka kepatuhan
terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT yang
wajib dilaksanakan oleh Bank sesuai dengan target waktu selama
periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Action Plan, yaitu
antara lain:
i.
penyusunan pedoman APU dan PPT;
ii.
pengelompokkan Nasabah berdasarkan RBA ;
iii.
penyempurnaan
infrastruktur
terkait
dengan
teknologi
informasi;
iv.
persiapan dalam pembangunan CIF;
v.
penunjukkan pegawai yang menjalankan fungsi UKK
disetiap kantor cabang;
vi.
penyiapan sumber daya manusia yang memadai;
vii.
penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program
pengkinian data Nasabah.
3)
Action Plan wajib mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota
Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.
4)
Perubahan atas Action Plan dapat dilakukan sepanjang terdapat
perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan
disampaikan kepada Bank Indonesia.
b.
Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data
1)
Laporan disampaikan setiap tahun dalam Laporan Pelaksanaan
Tugas Direktur Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya
dimuat dalam laporan Bulan Desember 2010.
2)
Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data wajib mendapatkan
persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan
Direktur Kepatuhan.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
65
Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
bagi Bank Umum
3)
Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data berpedoman pada
format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
c.
Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data
1)
Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur
Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya dimuat dalam
laporan Bulan Desember 2011.
2)
Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan
wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Kepatuhan.
3)
Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data berpedoman pada
format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
2.
Pelaporan kepada PPATK
a.
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan
tunai berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.
b.
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk untuk transaksi
yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
66
Fly UP