...

Kepemimpinan Nasional yang Kuat yang Mampu Membangkitkan

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Kepemimpinan Nasional yang Kuat yang Mampu Membangkitkan
Kepemimpinan Nasional yang Kuat
yang Mampu Membangkitkan
Martabat Bangsa
Bureaucracy reform, including public administration reform has not yet shown
significant result as expected because our effort just covered hard side of
change rather than soft side of change with cultural-basis in order to change
mindset and behaviour. In handling the complexity of our country and nation
situation, needs leadership who has wants and competency, politics and civil
society, which able to present a strong country and national competitiveness in
all government sectors.
Key words: National leadership, change of mindset and behaviour,
and national competitiveness.
Oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X
A. Transformasi Birokrasi
Pakar transformasi budaya organisasi, John P. Kotter berpendapat bahwa
“...Management deals mostly with the status quo, and leadership deals mostly with
change...”,. Transformasi merupakan tugas pimpinan puncak, karena berkaitan
dengan perubahan mindset dan perilaku yang berkaitan dengan determinan
budaya, sehingga lebih mendasar daripada reformasi birokrasi yang bersifat
struktural. Namun demikian, keduanya, reformasi, apalagi transformasi, harus
didorong dari atas (top-down) dengan political will yang kuat disertai
keteladanan. Demikian juga terhadap apa yang sering disebut: reformasi
administrasi publik.
Transformasi berwujud suatu perubahan besar dan radikal yang terjadi di
suatu organisasi, seperti layaknya perubahan dari kepompong menjadi kupukupu. Suatu perubahan yang tidak cukup hanya dilakukan secara perlahanlahan, selangkah demi selangkah (incremental), tetapi serentak secara simultan,
apalagi menghadapi dinamika perubahan yang demikian cepat. Jadi, jangan
berharap reformasi birokrasi, misalnya, bisa terjadi, bila pimpinan puncak tidak
memiliki visi dan keinginan kuat untuk suatu perubahan.
Dalam hubungan itu, sepenggal frasa John Kotter di awal tulisan ini telah
menjelaskannya secara gamblang, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:
Karena manajemen kebanyakan berurusan dengan status quo dan
kepemimpinan kebanyakan berurusan dengan perubahan, maka pada abad
1
mendatang kita harus lebih mampu mencetak pemimpin-pemimpin. Tanpa
pemimpin yang cukup jumlahnya, visi, komunikasi dan pemberdayaan yang
menjadi jantung perubahan, secara sederhana dapat dikatakan tidak akan cukup
cepat untuk memuaskan kebutuhan dan harapan.
Artinya, seorang pemimpin puncak harus mampu “mencetak” pemimpinpemimpin pada level di bawahnya dalam jumlah yang cukup. Tetapi tidak
seperti di perusahaan, di tingkat pemerintahan dalam sistem pemilu sekarang
ini, tidaklah mungkin seorang Presiden, misalnya, bisa “mencetak” gubernur
dan bupati/walikota yang benar-benar mau dan mampu menjalankan visimisinya. Apalagi jika ia ingin membuat gebrakan perubahan, akan banyak
menghadapi ranjau-ranjau resistensi terhadap perubahan.
Padahal mengelola perubahan saat ini dianggap isu utama dalam agenda
kepemimpinan nasional ke depan. Prabowo Subianto, misalnya,
merumuskannya dengan “haluan baru, pemimpin baru”, sejalan dengan alur
pikir Rizal Ramli dan Sukardi Rinakit, dengan jargon: “jalan baru, pemimpin
baru”.
Sadar akan misi pembaharuan itu, seharusnya bangsa ini berperan dalam
”kafilah masa depan” dengan menerima tantangannya. Jangan hanya
disibukkan oleh ruang masa lalu –seperti kata Chairil Anwar, “melap-lap” masa
silam-- seraya membiarkan kafilah masa depan berlalu. Tanpa perlu kehilangan
ruh masa lalu, kita harus mengambil bagian dalam kebangkitan masa depan
itu, karena kuku jejaringnya sebagian telah menancap di dalam diri,
masyarakat, dan tubuh bangsa ini.
Jika mengadopsi “The Ten Challenges and Pain” yang dihadapi korporat, dan
mengadaptasinya ke sektor pemerintahan, setidaknya bisa diindentifikasi
adanya empat permasalahan mendasar yang memerlukan transformasi budaya,
yaitu pengelolaan perubahan (managing change), pengembangan kepemimpinan
(developing leaders), pengelolaan SDM (managing people), dan budaya kerja
(governance culture).
Mengapa selama ini reformasi birokrasi, termasuk reformasi administrasi
publik, belum menampakkan hasil seperti yang kita harapkan, karena baru
menyangkut hard side of change, seperti perubahan pada aspek kelembagaan,
sistem dan prosedur yang lebih mudah diidentifikasi. Sementara soft side of
change yang berbasis budaya untuk merubah mindset dan perilaku, belum
cukup disentuh.
Bisa dibayangkan, meski kita semua maklum bahwa Indonesia adalah
negara kepulauan terbesar di dunia, jika ada gagasan untuk merubah konsep
pembangunan yang berbasis kontinental menjadi berbasis maritim, bisa diduga
akan banyak menghadapi rintangan yang tidak ringan. Meski kita juga paham,
bahwa agar kita menjadi “tuan di negeri sendiri” perlu adanya usaha
renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan, bahkan jika mungkin ke arah
nasionalisasi, seperti yang dilakukan oleh kelompok negara-negara Amerika
Latin yang bermazab neo-sosialisme, malah bisa dipastikan, belum tentu semua
elite negeri ini sepakat.
2
Paradigma baru, pemerintahan baru, ilmu dan teknologi baru,
informasi baru, pendekatan baru, silih berganti membawa perubahan dalam
sejarah peradaban bangsa kita. Perubahan semakin besar terasa, ketika
perputarannya semakin cepat seperti sekarang ini. Di era yang diwarnai
dengan gejolak perubahan, mempertahankan status quo bukanlah keputusan
yang bijak. Ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah: keinginan dan
kebutuhan masyarakat, produk-produk hukum berubah, negara-negara lain
menerapkan strategi bersaing yang selalu diperbaharui, serta seluruh
infrastruktur ekonomi juga menggandeng teknologi yang terus berubah, maka
perubahan bukan lagi satu pilihan, melainkan keharusan.
Namun, mendengar kata ”perubahan” mungkin saja banyak orang yang
menjadi khawatir. Menurut John P. Kotter dan Dan S. Cohen dalam bukunya
“The Heart of Change“, orang terdorong untuk berubah karena ia ”melihat”
urgensi untuk berubah, ”merasakan” kepentingan untuk berubah, dan untuk
selanjutnya siap ”melakukan” perubahan. Memang Kotter sendiri juga
menyadari, bahwa setiap kali manusia dipaksa untuk menyesuaikan diri
terhadap kondisi yang berubah, di situ selalu ada kegetiran.
Ketiga prinsip di atas: ”melihat”, ”merasakan” dan ”melakukan” ternyata
bukan bermuara pada pendekatan manajemen, teknis, anggaran, atau pun
pendekatan ilmiah yang canggih lainnya, melainkan pada SDM yang terlibat
dalam perubahan tersebut. Dengan demikian juga harus berujung pada
perubahan sikap manusia.
B. Kepemimpinan yang Kuat
Sekarang ini dan ke depan memang Indonesia memerlukan pemimpin dan
kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.
Pemimpin yang kuat, menurut Konvensi Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL),
adalah pemimpin yang paling rendah resistensinya dalam masyarakat.
Pemimpin yang kuat berarti juga memiliki konsistensi –satya wacana: satunya
kata dengan perbuatan—tegas dan tidak ambivalen sebagai wujud kontrak
sosial dengan rakyat.
Gagasan tentang kontrak sosial (social contract) pertama kali dikemukakan
oleh Plato, seorang filsuf Greek, lebih 25 abad yang lalu dalam tulisannya
“Republic”. Konsep ini kemudian didukung oleh para filsuf yang kemudian,
seperti Rousseau dan Hobbes, wujudnya berupa kontrak sosial antara
pemerintah dengan rakyat. Ide kontrak sosial itu berdasarkan premis, bahwa
kekuasaan sesungguhnya terletak di tangan rakyat.
Sejarah mencatat, bahwa Daud bukan saja nabi, tetapi juga penguasa
kerajaan. Allah SWT. mengisyaratkan, bahwa Daud bukan hanya dipilih olehNya, tetapi juga diangkat oleh masyarakat. Pada titik ini Imam al-Mawardi,
pengarang al-Ahkam al-Sulthaniyah, menjelaskan bahwa ada yang memberi
amanah dan ada yang menerima amanah, sehingga terjadilah hubungan sosial di
antara keduanya. Ratusan tahun setelah al-Mawardi mangkat, barulah muncul
3
di Barat teori kontrak sosial yang sebenarnya benih itu telah disemai oleh
penafsiran al-Mawardi.
Jikalau saja kita bisa menemukan seorang pemimpin kuat yang akan
memimpin bangsa dan negara ini, niscaya ia akan menjadi orang besar, setelah
krisis mampu diatasinya. Jenis orang kuat ini harus “berjodoh” dengan impian
masyarakat Indonesia sekarang. Kita tidak bisa meniru orang kuat bangsabangsa lain. Orang kuat itu kontekstual. Orang kuat kita di masa lampau,
belum tentu cocok dengan konteks kebutuhan sekarang. Orang kuat yang kita
cari kini, belum tentu akan menjadi kuat sepuluh atau dua puluh tahun
mendatang. Apalagi menjiplak orang kuat dalam sejarah bangsa-bangsa lain,
karena mereka memiliki orang kuatnya masing-masing. Setiap zaman
melahirkan dan membutuhkan orang kuatnya sendiri.
Sesungguhnya rakyat menginginkan pemimpin yang tegas, berani karena
benar, benar karena menurut hukum. Rakyat tidak butuh pameran kelicinan
berdebat, atau kepiawaian mencipta lagu dan puisi, tetapi yang dibutuhkan
rakyat, buah dari keintelektualan mereka adalah kualitas perbuatan nyata.
Tidak terlalu peduli tentang IQ, yang penting berani bertindak tegas sesuai
kontrak sosial, jujur, tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan bersama, jauh
dari aji mumpung, berani tidak populer demi keselamatan dan kesejahteraan
rakyat.
Rakyat tidak menginginkan pemimpin yang hanya peduli pada golongan
sendiri, daerah sendiri, kerabat sendiri, pemimpin yang egoistik. Atau
pemimpin mabuk kuasa, yang takut kehilangan kursi. Para pemimpin ini
berdiri tegak di depan dengan panji-panjinya, dan di belakang, ribuan massa
pendukungnya. Namun, suara seorang pemimpin politik sekarang ini, meski
jelas-jelas demi kepentingan seluruh bangsa, tetap saja ditafsirkan bagi
kepentingan kelompoknya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh dengan kepentingan
golongan, massa tertentu, demi tujuan tertentu pula. Ia mengabdi untuk masa
kini yang dekat dan untuk persoalan-persoalan aktual saja. Tanda gambarnya
kami, dan bukan tanda gambar kita. Dan karenanya, sulit memperoleh
kepercayaan dari massa dan golongan lain.
Tokoh pemimpin yang bisa diterima oleh seluruh golongan dan masyarakat
bangsa adalah tokoh yang tidak memiliki massa golongan. Massanya adalah
seluruh rakyat. Tokoh semacam itu barangkali memang berasal dari suatu
golongan massa, tetapi memiliki kualitas di luar massa golongannya. Tokoh ini
tidak berbendera, dan dengan demikian justru mewakili semua bendera,
karena semua bendera yang ada bisa dikibarkannya. Ia tidak memiliki
kepentingan kelompok, dan karenanya ia memenuhi semua kepentingan
kelompok. Tokoh yang mungkin bisa dipercaya adalah tokoh yang
kepentingannya tidak-berkepentingan, yang massanya tidak-bermassa, yang
suaranya bukan suara sekarang ini.
Pemimpin yang diinginkan adalah yang kuat karakternya, yang tidak
ambivalen dan tidak ragu untuk membenarkan dan menyalahkan. Pemimpin
yang tidak melihat batas-batas golongan dan kepentingan. Pemimpin yang
berkuasa tetapi tidak menguasai. Kaya tetapi tidak memiliki. Cerdas tetapi
4
menyembunyikan kecerdasannya. Jujur tetapi rendah hati. Berbicara melalui
kerja. Termasyhur tetapi berlaku biasa. Berprinsip tetapi terbuka. Menghukum
dengan menangis. Berdoa bukan untuk dirinya.
Karakter pemimpin yang demikian itu mungkin banyak kita miliki. Ia tidak
bisa memunculkan dirinya dengan usahanya sendiri. Orang yang terlalu
percaya pada kerja rasionya, bahwa pemimpin itu dapat diperjuangkan, patut
dicurigai kejujuran dan otentitas kepemimpinannya. Orang kuat adalah orang
panggilan. Siapa yang memanggil? Hati nurani dan jeritan kebutuhan rakyat
sendiri. Pemimpin sejati tidak berambisi menjadi pemimpin.
Bila kualitas pemimpin yang demikian itu terpilih menjadi orang kuat,
maka kebesarannya akan diuji. Kualitas pemimpin yang demikian itu akan ada
di tengah-tengah dualisme yang plural ini. Ia akan “terjepit” antara yang kanan
dan kiri, antara mayoritas dan minoritas, antara yang keras dan yang lunak.
Kreativitas dan kepekaannya diuji. Di saat-saat inilah keberanian dan
ketegasannya terhadap kebenaran mendapatkan tantangannya.
Tarik-menarik kepentingan dualistik yang plural inilah ciri khas konteks
Indonesia. Orang kuat Amerika mungkin hanya menghadapi dualisme dua
partai, tidak ada lagi dualisme rasial. Tetapi, di Indonesia masih menggejala
bagaikan api dalam sekam, dualisme partai-partai, dualisme kepercayaan,
dualisme rasial, dualisme Bagian Barat dan Timur, dualisme anak emas dan
anak tiri, dan sebagainya.
Sesungguhnya yang dualistik itu bisa menjadi pasangan komplementer.
Karena itu, api di bawah sekam ini akan mudah dipadamkan bila tidak datang
tiupan. Belajar dari pengalaman sejarah, orang Indonesia dasarnya terbuka,
toleran, mudah diatur, mudah patuh, tidak banyak menuntut, suka
mengakurkan hal-hal dualistik, siap menerima yang asing, tidak menyukai
sesuatu yang ekstrem.
Orang kuat Indonesia adalah pemimpin yang memenuhi kebutuhan “dunia
tengah” manusia Indonesia. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang kuat,
yang berkarakter sederhana, jujur, tulus, memikirkan rakyat kecil, seperti Bung
Hatta. Kharismatik dan patriotik seperti Bung Karno. Kosmopolit seperti
Syahrir. Transenden seperti Rama Mangunwijaya.
C. Memimpin dengan Aksi
Arthur M. Schlesinger Jr dalam bukunya “Dis-Uniting of America: Reflections
on A Multicultural Society” (1992), menyatakan bahwa banyak negara di dunia
pecah karena gagal memberikan alasan-alasan yang kuat kepada bangsanya
yang berasal dari berbagai latar belakang etnis untuk melihat diri mereka
sebagai bagian dari negara yang sama.
Inilah yang sedang dialami oleh negara dan bangsa kita saat ini. Agaknya
kita telah lupa tentang tujuan bersama. Kalau pun ingat—mewujudkan
masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan
kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia—itu pun miskin
5
implementasi dengan diiringi kurangnya mutual-trust di antara sesama
komponen bangsa.
Bertolak dari fakta empirik itu, maka yang dibutuhkan bangsa ini adalah
tipe kepemimpinan pekerja (work leader), petarung yang tidak sekadar duduk di
meja, tetapi memimpin dengan aksi yang memimpin dengan bekerja. Dalam
kaitan itu, analisis John H. Zenger dan Joseph Folkman menyimpulkan,
kompetensi kepemimpinan unggul dikelompokkan dalam lima klaster: (1)
karakter, (2) kemampuan personal, (3) keahlian interpersonal, (4) fokus pada
hasil, dan (5) memimpin perubahan organisasi. Lima kompetensi tersebut
berfungsi sebagai tiang penyangga dan pengungkit kepemimpinan ke level
lebih tinggi yang unggul.
Di antara kelimanya, karakter merupakan titik sentral, sedangkan elemen
lainnya adalah komponen pendukungnya. Elemen keempat dari kompetensi
kepemimpinan, yaitu fokus pada hasil (outcome) mencakup kemampuan
mewujudkan gagasan menjadi serangkaian aksi yang berkelanjutan
(sustainable), adalah bagian substansial dari kepemimpinan unggul yang
memimpin dengan aksi.
D. Negara yang Kuat
Kerinduan hadirnya negara yang kuat bukanlah negara otoriter dan
totaliter, tetapi sebuah negara yang efektif dalam menjalankan
pemerintahannya, mempunyai legitimasi yang kuat, dan akuntabel, agar
demokrasi bisa ditegakkan dan berkembang baik. Termasuk konsolidasi negara
adalah konsolidasi sistem dan kelembagaan hukum yang memungkinkan
negara berjalan berdasarkan rule of law. Penegakan hukum harus didukung
lembaga penegak hukum yang kredibel, akuntabel, dan profesional pula. Tidak
tercemar oleh tindak suap-menyuap yang marak akhir-akhir ini, yang
menunjukkan mafia pengadilan itu benar-benar ada.
Kerinduan hadirnya negara yang kuat memang terasa menggelisahkan,
karena masyarakat baru saja berhenti sejenak, setelah menumbangkan rezim
otoriter. Memang akan ada dilema besar ketika kita ingin mendambakan
sebuah otoritas pemerintahan yang legitimate, padahal yang kita hadapi adalah
sebuah birokrasi pemerintahan yang korup.
Sebuah negara yang kuat, dibutuhkan untuk mengawal proses konsolidasi
demokrasi. Namun, ide negara kuat bukan berarti civil society harus lemah. Civil
society yang kuat akan mampu menjalankan perannya sebagai jembatan antara
rakyat dengan negara. Civil society yang mampu mencegah agar otoritas negara
tidak memasuki domain society secara berlebihan, serta mampu menjalankan
peran sebagai suplemen dan komplemen negara. Pertanyaannya kemudian
akan hadirkah negara yang kuat pada pasca Pemilu 2009 nanti? Jika kabinet
presidensial yang akan terbentuk tidak memenuhi persyaratan sebagai kabinet
presidensial, tetapi kabinet pelangi sebagai hasil tawar-menawar politik, akan
dihadapkan pada Presiden yang lemah, tetapi sulit dijatuhkan.
6
Kita juga akan memiliki DPR yang kuat, tetapi tidak memiliki legitimasi
otentik dari rakyat, karena adanya distorsi fungsi dalam menyuarakan aspirasi
rakyat dan maraknya money politics yang sungguh memalukan.
Dengan sisa waktu menuju Pemilu 2009 yang masih tersedia, modal yang
ada --seperti kebebasan pers dan bangkitnya civil society dengan segala
persoalannya-- harus dimanfaatkan untuk melakukan penyadaran tentang apa
arti hidup berbangsa dan bernegara yang bertolak dari pemikiran demokratis
yang otentik. Untuk itu, jangan sekali-kali negara dibiarkan menjadi penguasa
wacana lagi, seperti pada era Soeharto. Rakyat harus cerdas memilih sosok
pemimpin yang betul-betul memiliki komitmen untuk meningkatkan harkatmartabat bangsa, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
E. Berkaca dari Negara Lain
Ada banyak rujukan jika kita menginginkan sebuah kepemimpinan yang
kuat utuk menghadirkan negara yang juga kuat.
Margaret Thatcher, yang dijuluki “Wanita Besi”, adalah salah satu contoh
pemimpin yang kuat. Ia tidak pernah putus asa jika tanda-tanda kemenangan
belum dilihatnya, dan terus berjuang sampai sukses berhasil diraih. Beberapa
kali Thatcher harus menelan kekalahan, tetapi terus maju, sampai akhirnya
dipercaya memegang jabatan Menteri Pendidikan di usianya yang ke-44. Dan
akhirnya menjadi Perdana Menteri sepuluh tahun kemudian, sampai menjabat
tiga periode.
Karena keinginannya yang kuat untuk berhasil, semua hal yang dilakukan,
dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mendengar pandangan dari
banyak pihak, dan memikirkan alternatif hasil yang mungkin diperoleh, baik
yang terbaik maupun yang terburuk. “You may have to fight a battle more than
once in order to win it”, adalah pernyataannya yang menunjukkan kemauan kuat
Thatcher.
Di bawah asuhan Lee Kuan Yew, Singapura berkembang dari sebuah pulau
kecil yang miskin sumberdaya hingga menjadi negara makmur. Profesor
Charles Schell dari Manchester Business School, Singapura, menyebutkan, bahwa
kunci keberhasilan Lee adalah kepiawaiannya dalam mengelola Arms of
Leadership, yakni “kepanjangan tangan” sehingga memungkinkan pemimpin
secara efektif menjalankan sebuah organisasi. Tidak peduli sebagus apa pun
pemimpinnya, tanpa adanya “arms” atau “lengan” kepemimpinan, organisasi
tidak akan dapat berkembang secara sustainable.
Charles Schell menyebutkan dua alternatif lengan kepemimpinan. Tipe I,
melalui penciptaan pemimpin-pemimpin baru (leader creates leaders) yang
mempunyai visi dan kemampuan menyamai pemimpin puncak. Tipe II,
menciptakan sistem dan prosedur yang dikontrol dengan ketat dan
dikompensasi melalui reward and punishment yang konsisten. Sebuah organisasi
yang efektif biasanya memiliki salah satu atau keduanya.
Profesor Schell, menyebutkan adanya perbedaan yang mendasar dalam
gaya pengelolaan Arms of Leadership model Lee Kuan Yew dengan Pak Harto,
7
walaupun mereka sama-sama keras dalam sikap politiknya. Seperti Indonesia
pada waktu itu, partai oposisi di Singapura juga relatif lemah. Meski orang
berani mempertanyakan kebijakan pemerintah, tetap saja mereka tidak bisa
berbuat banyak. Lee Kuan Yew pernah menuntut lawan politiknya sampai
bangkrut, karena menyebut dirinya sebagai orang yang korup dan tidak jujur.
Perbedaannya terletak pada bagaimana pemerintahan tangan besi Lee juga
diimbangi dengan sistem yang kuat dan penegakan hukum yang baik. Etika
dan cara hidup parlemen ditetapkan dengan standar yang tinggi --anggota
parlemen dilarang mengunjungi bar untuk minum atau pun sekadar
bersosialisasi, apalagi berani menerima “gratifikasi”. Standar yang sama
diberlakukan di jajaran pemerintahan: tanpa ampun bagi mereka yang
ketahuan berjudi, korupsi, atau pun main wanita. Selain itu, sistem birokrasi
yang ketat tetapi tetap terkontrol, sehingga bagi mereka yang mengikuti
prosedur dengan benar akan dapat menyelesaikan kepentingannya secara cepat
dan efisien. Lain halnya Indonesia. Meski banyak kesamaan dalam situasi
politik, tetapi berbeda jauh dalam law enforcement dan etos kerja. Selain korupsi
merajalela, kita juga malah akan tidak mendapatkan apa-apa kalau mengikuti
prosedur atau birokrasi yang berlaku.
Visi seorang pemimpin yang pintar tidak akan terlaksana berdasarkan
imbauan atau arahan semata. Seorang pemimpin juga harus cakap dalam
membentangkan lengan kepemimpinan dan keteladanannya. Di sebuah negara
yang tidak memiliki new leaders yang cakap atau situasi masyarakat yang
cenderung statis seperti negara-negara Asia, akan lebih manjur, jika
menggunakan pendekatan otoritatif dengan sistem dan prosedur yang terukur.
Ada situasi di mana fleksibilitas yang berlebihan malah akan membawa
inefisiensi, minat kerja yang rendah, dan bahkan penyalahgunaan wewenang.
Kemudian jika merujuk pengalaman negara Afrika Selatan, kita pasti harus
menyebut dengan rasa kagum dan hormat kepada Presiden pertama kulit
hitam, Nelson Mandela. Seorang pemimpin besar Afrika Selatan, yang membawa
bangsanya dari negara yang rasialis, menjadi negara yang demokratis dan
merdeka.
Dalam sebuah acara talk show TV yang dipandu oleh presenter terkenal
Oprah Winfrey, Nelson Mandela menceritakan bahwa selama penderitaan 27
tahun dalam penjara Pemerintah Apartheid, justru mengalami perubahan
karakter dan memperoleh kedamaian dalam dirinya. Sehingga dia menjadi
manusia yang rendah hati dan mau memaafkan mereka yang telah
membuatnya menderita melalui rekonsiliasi nasional. Pelajaran mengenai
kerendahan hati dan kepemimpinan sejati dapat kita peroleh dari kisah hidup
Nelson Mandela.
Karakter kepemimpinan Nelson Mandel itu sejalan dengan pendapat
Kenneth Blanchard, bahwa kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar
untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Perubahan karakter adalah segalagalanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa
kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh,
daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, didukung visi serta misi yang
8
jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Setiap kita
sesungguhnya, memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin!
F. Keteladanan Pemimpin
Segala formula kepemimpinan tadi tidaklah bermakna bila faktor
keteladanan diabaikan. Seorang pemimpin wajib mengedepankan keteladanan
dengan menjalankan leadership by example. Bukankah saripati kepemimpinan
adalah “memandu jalan dan membawa orang lain ke tujuan bersama?” Apakah
seorang pemimpin dapat memandu, manakala ia sendiri berjalan dalam
kegelapan visi, melangkah dengan kelemahan karakter, dan bergerak maju
tanpa kacamata strategi yang tepat? Bagaimana membawa orang lain ke tujuan
bersama, jika ia sendiri pun tidak mampu memberikan contoh dan keteladanan
yang bisa ditiru?
Daya keteladanan merupakan kriteria pokok menjadi pemimpin nasional
atau bagian dari kepemimpinan nasional. Agar dapat menjadi PemimpinPeneladan, seseorang harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk
memimpin secara benar, jujur dan arif. Dalam hubungan ini T. Richard Chase
menulis “Hanya jika pemimpin menunjukkan kecakapan, perhatian kepada orang lain
secara tulus, dan karakter yang terpuji, maka rakyat akan mengikuti”.
Menurut Booker T. Washington, “Karakter adalah kekuasaan“. Kepercayaan
dan keterlibatan pengikut pada akhirnya akan paralel dengan level karakter
pemimpin. Sementara pakar kepemimpinan John C. Maxwell mengatakan “The
most effective leadership is by example, not edict”. Menurut dia, 90 persen manusia
belajar secara visual, sembilan persen secara verbal, sisanya satu persen dengan
indra lainnya. Orang belajar dan mengikuti dari apa yang dilihatnya, sehingga
kata Maxwell lebih lanjut “A leader’s credibility and his right to be followed are based
on his life…”.
Dalam tradisi militer dikenal filosofi kepemimpinan yang diringkas-padat
dalam formula “Follow me!” Komandan batalyon akan berkata kepada
komandan kompi agar mengikutinya, seterusnya ke bawah. Filosofi “follow
me!” menuntut sang komandan berperilaku, bersikap dan bertindak benar di
mata anak buahnya.
Meski keteladanan, kata yang mudah diucapkan, tetapi bukan “cara hidup”
yang mudah diwujudkan. Namun, setidaknya hal itu menjadi rambu moral-etis
dan acuan bagi setiap pemimpin. Mudah-mudahan kerinduan rakyat Indonesia
untuk memperoleh pemimpin yang patut dijadikan suri teladan dapat
terwujud melalui Pemilu 2009 nanti.
G. Martabat Bangsa
Beberapa waktu yang lalu, perasaan orang Indonesia banyak terganggu oleh
sikap bangsa lain yang merendahkan bangsa kita, khususnya sikap bangsa
Malaysia, Australia, dan Singapura. Memang perlu disadari, pandangan dan
penilaian bangsa lain terhadap kita adalah satu masalah persepsi. Dalam
9
persepsi itu ada hal tertentu yang amat berpengaruh, seperti faktor kekuatan
dan keberhasilan. Dapat diperkirakan, sikap bangsa lain yang merendahkan
Indonesia itu dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap kekuatan Indonesia
sekarang dibandingkan dengan masa lalu.
Adalah kenyataan bahwa pada tahun 1960-an kekuatan pertahanan RI
merupakan yang terkuat di Asia Tenggara. Pada tahun 1980-an Indonesia
dinilai tergolong negara “macan Asia” dalam ekonomi, khususnya karena
faktor minyak dan gas bumi. Selain itu, diplomasi Indonesia masa lalu yang
bebas aktif menunjukkan sikap yang lebih tegar dan percaya diri. Namun, kini
bangsa lain tidak lagi melihat kekuatan Indonesia itu. Selain itu, bangsa lain
seperti Malaysia telah berkembang maju saat Indonesia malah mundur.
Martabat amat dipengaruhi performa bangsa dalam pergaulan
internasional. Pada masa lalu Indonesia lebih bermartabat saat banyak bangsa
memandang tinggi pencapaian kemerdekaan melalui perjuangan. Namun
karena kemerdekaan itu tidak diikuti prestasi menonjol dalam berbagai bidang,
khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi, kini penilaian tinggi itu
tidak banyak sisanya.
Yang masih dinilai tinggi adalah keragaman etnik dan kekayaan budaya
tradisional Nusantara. Namun, dalam hal ini pun kita harus waspada karena
ada keunggulan kita yang “didaku” bangsa lain, misalnya seni batik yang
dipaten oleh Malaysia dan pertunjukan berbagai seni Indonesia di Singapura
seakan-akan itu “miliknya”.
Semua itu terjadi karena kelemahan kita dalam manajemen dan kurangnya
semangat usaha jika dibandingkan dengan negara tetangga itu. Karena itu, kita
perlu menguatkan semangat untuk berprestasi tinggi dalam hal apa pun. Harus
dapat dihilangkan sifat asal jadi yang meluas pada bangsa kita. Keunggulan
anak-anak kita dalam olimpiade ilmu-ilmu dasar dan sains adalah hal yang
amat baik. Hendaknya dapat juga ditunjukkan dalam banyak bidang lainnya.
Setiap orang yang merasa jadi pemimpin dalam bidang apa pun wajib
menggerakkan lingkungannya dalam peningkatan harga diri dan martabat
bangsa. Para pemimpin harus menunjukkan teladan dalam mengejar
keunggulan (excellence) bagi diri atau pun organisasi yang dipimpinnya. Sikap
memandang penuh curiga terhadap orang yang mengusahakan prestasi dan
keunggulan harus diakhiri, sebaliknya mereka dibantu dan dijadikan
pendorong bagi yang lain.
Untuk membuat bangsa lain menghargai, kita harus meningkatkan harga
diri dan martabat bangsa. Sukar mengharapkan orang lain menghargai kita
kalau kita sendiri tidak menghargai diri sendiri. Usaha meningkatkan harga
diri dan martabat bangsa akan menimbulkan citra lain dari yang sekarang
sehingga membuat persepsi bangsa lain terhadap Indonesia lebih positif.
H. Perlu Disiplin
Peningkatan harga diri dan martabat memerlukan niat amat kuat untuk
mengadakan banyak perubahan dalam sikap sehari-hari dan perilaku bangsa
1
kita. Harga diri terutama memerlukan perubahan dalam kendali diri. Kendali
diri diperlukan sekali untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang jauh lebih
berdisiplin dari sekarang. Rendahnya disiplin bangsa kita bukan hal baru dan
tidak pernah dapat diperbaiki secara memuaskan, meski ada Gerakan Disiplin
Nasional.
Akibat rendahnya disiplin, banyak peraturan, ketentuan negara dan
masyarakat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan, orang yang
telah menetapkan ketentuan untuk diri sendiri pun tidak disiplin
melakukannya. Rendahnya disiplin itu amat nyata dalam lalu lintas. Jika kita
mengamati perilaku di jalan raya, kita bisa memaklumi judul puisi Taufik
Ismail: “Malu (Aku) Menjadi Bangsa Indonesia“. Tak perlu gerah dan membuat
puisi tandingan, tapi marilah kita gunakan cermin besar untuk melihat
keseharian diri kita. “Sudah habis teori di gudang”, demikian ungkapan Profesor
Mahfud menjawab pertanyaan mahasiswanya tentang teori apa lagi yang bisa
digunakan untuk membangun karakter bangsa yang unggul.
Disiplin diri merupakan hal penting dalam setiap upaya membangun dan
membentuk karakter seseorang, sebuah organisasi, dan sebuah masyarakatbangsa. Sebab karakter mengandung pengertian suatu kualitas positif dengan
kepribadian khas yang dimiliki seseorang atau suatu bangsa, sehingga
membuatnya memiliki reputasi. Karakter bangsa, adalah kata yang selalu
muncul dan seringkali menjadi penutup diskusi, perihal penyebab
keterpurukan bangsa di berbagai bidang. Bukan hal baru untuk menyatakan
bahwa karakter bangsa kita, ekstrimnya, sedang berada di titik nadir.
Perbaikan karakter bangsa diyakini merupakan kunci terpenting agar bangsa
Indonesia bisa bangkit dari berbagai keterpurukan guna menyongsong
nasibnya yang baru.
Bangsa kita memang gudangnya teoritikus, yang nampak gagah manakala
mendiskusikan dan merumuskan sebuah konsep, namun hampir menjadi nihil,
bahkan bertotak belakang dalam aplikasinya. Tidak sesuainya kata dan
perbuatan, demikian ungkapan yang tepat untuk itu. Menjadi lebih
menyedihkan lagi, karena mayoritas dari kita adalah bangsa yang religius.
Bangsa kita gagal dalam melakukan internalisasi nilai-nilai luhur yang berasal
dari Tuhan menjadi perilaku keseharian sebagai wujud kesalehan sosial.
Sedangkan bangsa lain memeras otak dan menghasilkan prinsip hidup yang
terealisir.
Tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sebagian besar lembaga
pendidikan kita belum berhasil melakukan tugas utamanya: internalisasi nilainilai luhur menjadi perilaku. Dampak paling merugikan adalah rendahnya
kejujuran dalam banyak bidang, baik material, mental, maupun intelektual.
Meski tampak sekali peningkatan dalam pelaksanaan ritual agama, kendali diri
tidak cukup kuat untuk mempraktikkan ajaran agama dalam sikap dan
perilaku. Sedih sekali untuk mengatakan bahwa sekarang amat sulit
menemukan manusia Indonesia yang dapat dipercaya. Namun dengan
perbaikan kemampuan, kendali diri sudah akan banyak meningkatkan harga
diri bangsa.
1
I. Membangun Etos Keunggulan
Menjadi kewajiban kita semua, agar bisa membawa bangsa ini keluar dari
pusaran arus turbulensi nasional, menapaki tegalan berbatu-batu, lalu mendaki
bukit keberhasilan nasional dimana Indonesia bakal bisa setaraf dengan Cina,
Malaysia, India, atau Korea Selatan. Untuk itu, bangsa kita harus
menumbuhkan sebuah kultur baru: “a culture of excellence” –kultur keunggulan- di semua bidang kehidupan bangsa, termasuk di arena pendidikan.
Tetapi, tak ada keunggulan apabila kita tidak mampu mendengar panggilan
Suara Tuhan, Suara Rakyat, atau Suara Ibu Pertiwi. Karena, pondasi segala
prestasi-keunggulan-keakbaran adalah spiritualitas: nurani yang jernih, hati
yang bening, dan akalbudi yang cerah. Dan semuanya itu harus dibasiskan
pada prinsip-prinsip sejati: apabila orang bekerja berdasarkan panggilan
jiwanya maka ia akan unggul melampaui yang lain. Begitulah mula kisah
kemajuan negara-negara di belahan Eropa Utara, Amerika Serikat, dan Asia
Timur.
Tema keunggulan memang sangat menentukan tingkat kemajuan dan
martabat suatu bangsa. Peters dan Waterman berkisah tentang pribadi-pribadi
unggul yang mengawaki perusahaan-perusahaan kelas dunia, seperti IBM,
Boeing, dan General Electric. Ditekankan pentingnya kedekatan dengan
pelanggan, jiwa kewirausahaan, produktivitas SDM, dan motivasi berbasis
nilai-nilai luhur.
Jim Collins dalam “Good to Great” menampilkan hasil studinya tentang
elemen menjadi great company: kepemimpinan yang profesional namun rendah
hati, pemilihan SDM yang tepat, tegar menghadapi realita, selalu melakukan
yang terbaik, membangun kultur disiplin, dan pilihan teknologi yang pas
sebagai akselerator. Masih ditambahkan, bahwa excellence itu digerakkan oleh
visi akbar yang menggetarkan bahkan sanggup meminta pengorbanan dari
segenap warganya, dipandu oleh strategi cerdas agar sumberdaya yang
terbatas pun bisa cukup, dimotori oleh inovasi-inovasi kreatif, dikawal oleh
sikap antisipatif, dan didukung oleh karakter ketekunan.
Apa pun komposisinya, akhirnya kita menyimpulkan bahwa basis
keunggulan suatu produk, organisasi, bahkan sebuah bangsa, nyata-nyata dan
tak bisa lain, ialah manusia unggul juga: spiritualitasnya, intelektualitasnya,
dan etos kerjanya. Manusia-manusia unggul demikianlah yang menghasilkan
kitab Sutasoma, Negarakertagama, Serat Centhini, candi Borobudur, atau pilar
Sosrobahu yang berbasis teknologi konstruksi di masa kini, misalnya.
Menilik Indonesia kini, kita pun bertanya: masih adakah energi sisa untuk
membangun budaya unggul sesudah besar-besaran terkuras oleh korupsi,
tersedot ketika memerangi penjarahan alam, tersita bagi penyelesaikan konflik
SARA, terhisap saat menangkal terorisme, bocor buat mengatasi pertikaian
politik, tiris guna membayar warisan hutang, serta menguap tatkala mengatasi
gonjang-ganjing harga berbagai komoditas pokok?
1
Banyak yang pesimis, apatis, bahkan sinis. Namun sejarah memberi
perspektif yang menghibur: ternyata bisa! Satu contoh saja. Korea Selatan
pernah luluh lantak usai Perang Dunia II, kini tampil gagah di serambi depan
bangsa-bangsa maju. Apa rahasianya? Samuel Huntington dalam “Culture
Matters” memberikan jawaban tegas: budaya! Budaya yang bertumbuh di sana
ialah kerja keras, disiplin, berhemat, menabung, dan mengutamakan
pendidikan. Itulah akar-akar tunggang pohon keunggulan yang kita cari-cari
itu.
Harapan lain, modal spiritual pun ternyata bagai lubuk energi tak berdasar.
Dalam biografinya, “The Long Walk To Freedom” Nelson Mandela berkata,
“Keyakinan yang kuat adalah rahasia kesanggupan menanggung segala
kekurangan. Semangatmu bisa penuh meskipun perutmu kosong”. Keyakinan,
iman, harapan, tekad, antusiasme itulah berbagai wajah spiritualitas: the spirit of
excellence.
J. Reformasi Administrasi Publik
Reformasi administrasi publik sebagai salah satu bidang kajian administrasi
selalu menarik untuk dikritisi. Secara teoritis, lahirnya gejala ini sebagai akibat
logis dari adanya kecenderungan pergeseran perkembangan ilmu administrasi
publik yang beralih dari normative-science ke pendekatan behavioral-ecologis.
Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya
globalisasi, memaksa semua pihak, terutama birokrasi pemerintah untuk
melakukan revisi, perbaikan, dan mencari alternatif baru tentang sistem
administrasi yang lebih cocok dengan perkembangan masyarakat dan
perkembangan zaman.
Ruang lingkup reformasi administrasi publik, menurut Pramusinto (1994),
mencakup keseluruhan penyempurnaan organisasi publik dalam skala makro,
baik menyangkut aspek formal maupun kultural. Aspek formal meliputi:
perbaikan tatanan organisasi, metode, kinerja, struktur organisasi, prosedur,
kualitas aparat, administrasi keuangan, administrasi perbekalan, administrasi
statistik, administrasi perubahaan-perubahaan negara, serta penelitian dan
pengembangan organisasi. Sedangkan aspek kultural meliputi antara lain:
reorientasi aparat, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Pelayanan publik yang direformasi menjadi kunci sangat menentukan
untuk tetap menjamin keberhasilan akselerasi pembangunan. Seperti dikatakan
oleh Caiden (1982) bahwa pada dasarnya tidak ada satu negara pun yang
memiliki sistem administrasi publik yang sempurna. Selalu saja perubahan
kondisi memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi sebuah sistem
administrasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka perbaikan.
Sebagai sebuah pendekatan, reformasi administrasi publik masih terus
mengalami perkembangan. Artinya, definisinya bisa berbeda-beda dari kurun
waktu yang satu ke kurun waktu yang lain. Secara umum dapat dipahami
reformasi administrasi publik sebagai segala bentuk perubahan yang
1
direncanakan oleh pemerintah yang ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja
dalam sistem administrasi pelayanan publik.
Namun, beberapa kelemahan yang masih sering menjadi kendala adalah
keterbatasan kualitas aparatur, yaitu reorientasi aparat menuju public servant
dalam pelayanan publik. Padahal, komitmen memberikan pelayanan yang
profesional bukan saja menjadi kewajiban aparatur pemerintah tetapi menjadi
hak masyarakat.
K. Kesimpulan
Dalam situasi negara dan bangsa serta kompleksnya tantangan saat ini,
memang kita memerlukan kepemimpinan yang kuat di semua lini
pemerintahan, politik dan civil society, yang mampu menghadirkan sebuah
negara yang kuat. Negara yang kuat tentu akan mengangkat martabat bangsa
dalam pergaulan antarbangsa, karena dimilikinya keunggulan daya saing
bangsa dalam berbagai bidang. Dengan kepemimpinan yang kuat, bisa
diharapkan keberhasilan reformasi birokrasi, yang di dalamnya termasuk pula
reformasi administrasi publik, sehingga menjadikan aparat benar-benar sebagai
public servant.
Banyak kriteria yang menandai karakter kepemimpinan nasional yang kuat.
Tetapi diakui, tidak mungkin mencapai kriteria kepemimpinan yang
sedemikian ideal itu. Setidaknya yang bisa kita harapkan adalah
kepemimpinan yang memiliki Trilogi Kepemimpinan: keteladanan, kemauan
kuat dan kompetensi, agar mampu membangkitkan martabat dan daya saing
bangsa yang lebih bermutu.
Kesadaran perlunya sebuah tindakan itu relevan dengan pendapat Sir
Oliver Lodge, seorang bangsawan Inggris, bahwa “No sacrifice is wasted” yang
juga diperkuat oleh kearifan lokal Jawa yang terkandung dalam peribahasa:
“Jêr basuki mâwâ béyâ” –tiada sukses tanpa pengorbanan. Karena perubahan
memang memerlukan pengorbanan.
Dalam hal ini, memang diperlukan tindakan nyata pimpinan puncak, baik
selaku Agent of Change maupun untuk Role Model, yang dapat dijadikan entry
point memasuki perubahan yang lebih mendasar. Hal ini sekaligus memberikan
justifikasi pembenaran terhadap ungkapan Kotter yang menjadi kata kunci
mengawali paparan ini: “....leadership deals mostly with change...”.
Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIALAN), seperti juga organisasi lainnya, merupakan entitas sosial dengan batasbatas yang relatif dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara sadar pada satu
arah yang konsisten. Sebagai suatu entitas sosial, STIA-LAN terdiri dari
kelompok orang dengan sifat dan perilaku individu yang berbeda-beda,
berinteraksi, saling mempengaruhi dan memiliki keterkaitan satu dengan yang
lainnya. Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, maka output yang dihasilkan
STIA-LAN adalah manusia yang memiliki kualitas pengetahuan dan
keterampilan, produk-produk ilmiah serta jasa, khusus di bidang administrasi
negara, untuk berbagai kegiatan masyarakat. Input, proses dan output STIA-
1
LAN adalah perilaku, pengetahuan, dan keterampilan, yang menyatu pada
manusia.
Berbeda dengan kegiatan industri manufaktur, dimana mesin harus
dikendalikan operator melalui pendekatan yang top-down, sehingga mesin
berfungsi sesuai dengan instruksi, STIA-LAN mengelola manusia sebagai
mahluk hidup yang mampu mengatur dirinya sendiri. Mereka tidak pernah
bisa dikontrol seperti mesin karena akan menghilangkan hakekat
kemanusiaannya. Sebaliknya mesin dapat rusak dan perlu diganti oleh
manajemen, sedangkan manusia mampu melakukan rejuvenasi diri dan secara
alamiah akan berubah dan berevolusi.
Manajemen manufaktur mungkin membutuhkan metafor mesin yang kuat
untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, akan tetapi apabila
hal ini diterapkan di STIA-LAN akan menimbulkan ketidaknyamanan
komunitasnya, karena manusia tidak suka diperlakukan seperti roda gigi dan
mesin. Pertanyaannya adalah, organisasi, manajemen dan tipe kepemimpinan
yang bagaimana yang tepat guna diterapkan pada kelembagaan seperti STIALAN, sehingga mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan ilmu
pengetahuan guna mendukung reformasi administrasi publik?
Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Daftar Pustaka
Kotter, John P. A Force for Change: How Leadership Differs from Management, Kotter
Change Phases. Value Based Management.net.
Lestari, Edison. 2007. Mengubah Manajer Baik Menjadi Pemimpin Unggul, Resensi,
SwaOnline, 21 Juli 2007.
Mulya, Alexander S. 2003. Arms of Leadership, Warta Ekonomi, 21 Oktober 2003.
Paulus Bambang WS, CHR: It’s Show Time, portalhr.com.
Rais, Sasli & Dance Y. Flassy, Reformasi Administrasi Publik untuk Membangun
Daya Saing Daerah, Kajian Perspektif Resource Based.
Rukendi, Cecep. 2003. Menyelamatkan Indonesia dengan Kontrak Sosial Baru, Sinar
Harapan 2003.
Sembel, Roy & Tim Mandiri. 2002. Margaret Thatcher, Pemimpin yang Membawa
Perubahan, Sinar Harapan 2002.
Shihab, M. Quraish. 2002. Pemimpin Ummah. Suara Persatuan Ulama’ Malaysia.
Online, 14 Juli 2002.
Sinamo, Jansen H. 2007. Indonesia Unggul, Mungkinkah? Rubrik Opini, Kompas,
18 April 2007.
Sinar Harapan. 2003. Merangkul Perubahan, Siapa Takut? 2003.
1
Soemardjo, Jakob. 1999. Siapa yang Bisa Dipercaya? Rubrik Opini, Kompas, 23
Januari 1999.
Soemardjo, Jakob. 2002. Dicari, Orang Kuat Indonesia, Kompas, 7 September
2002.
Suacana, Wayan Gede, Publik & Hak Pelayanan Profesional, Bali Post, 1 Agustus
2006.
Suryohadiprojo, Sayidiman. 2007. Harga Diri & Martabat Bangsa, Kompas, 28
September 2007.
Syahnakri, Kiki. 2004. (Krisis) Kenegarawanan dan Keteladanan, Rubrik Opini
Kompas, 7 Januari 2004.
TOR Konvensi Nasional II. 2004. Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL). Yogyakarta,
31 Januari 2004.
Widagdo, Heru. 1999. Mengelola Trasformasi. Kumpulan Artikel Sinopsis
Presentasi, Forum Pengkajian Umum IPPI, 20 Mei 1999.
Young, Yap C. 1999. Transformational Leadership, 9 September 1999.
Zenger, John H. & Joseph Folkman. 2003. The Extraordinary Leader: Turning Good
Managers into Great Leader, MacGraw Hill.
______________________________________________________________________
1
Fly UP