...

ANCAMAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERMAKSUD

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

ANCAMAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERMAKSUD
ANCAMAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1961, TENTANG PERGURUAN TINGGI
(L.N. 1961, NO. 302)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965 Tanggal 1 April 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa perlu mengadakan peraturan tentang ancaman pidana terhadap
pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal 23, 28, 32 dan 35
Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 302)
tentang Perguruan Tinggi;
Mengingat:
1.
pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2.
pasal 23, 28, 32, 33, 34 dan 35 Undang-undang No. 22 tahun 1961 (LembaranNegara tahun 1961 No. 302);
Mendengar:
Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/ Kebudayaan dan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
Peraturan Pemerintah tentang Ancaman Pidana Terhadap beberapa Tindak Pidana
Termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (LembaranNegara tahun 1961 No. 302).
Pasal 1
a.
b.
c.
Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:
"Menteri", adalah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;
"Pendiri", adalah setiap orang yang namanya tercantum sebagai pendiri dalam akta
notaris pendirian badan hukum yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta;
"Pimpinan", adalah orang-orang yang memimpin Badan Hukum yang
menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta.
Pasal 2
(1)
(2)
Pendiri yang melalaikan kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 23 dan 35
Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara
tahun 1961 No. 302) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah).
Perguruan Tinggi Swasta ditutup oleh Menteri, apabila dalam jangka waktu tiga bulan
setelah putusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini memperoleh kekutan
mutlak. Pendiri atau Pimpinan tidak menjalankan kewajiban seperti yang
dimaksudkan dalam pasal-pasal 23 dan 35 Undang-undang No. 22 tahun 1961
tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
(Lembaran-Negara tahun 1961 No. 302).
Pasal 3
(1)
(2)
Penutupan yang dimaksudkan dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1961
tentang Perguruan Tinggi (Lembaran. Negara tahun 1961 No. 302) diperintahkan
dengan jalan menyampaikan Keputusan Menteri tentang hal itu kepada Pimpinan
Perguruan Tinggi Swasta tentang hal itu kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
yang bersangkutan melalui Kejaksaan setempat, di mana Perguruan Tinggi Swasta
tersebut berkedudukan.
Pimpinan yang tidak mengindahkan penutupan yang diperintahkan, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
Pasal 4
Pimpinan yang tidak mengindahkan penutupan yang diperintahkan karena
Perguruan Tinggi menyalahi dasar dan Haluan Negara seperti yang dimaksudkan dalam pasal
28 Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara tahun
1961 No. 302), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
Pasal 5
Pimpinan yang tidak mengindahkan penutupan yang diperintahkan karena Perguruan
Tinggi Swasta tidak mempunyai kemampuan materiil/spirituil untuk menyelenggarakan
pendidikan dan pengajaran tinggi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-undang
No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 302),
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun.
Pasal 6
Barang siapa yang melanjutkan sesuatu usaha Perguruan Tinggi Swasta yang telah
ditutup, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 4 (empat) tahun.
Pasal 7
(1)
(2)
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) adalah pelanggaran.
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 3 ayat (2), 4, 5 dan 6 adalah
kejahatan.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1965.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1965.
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 24
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2741
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1965
tentang
ANCAMAN PIDANA TERHADAP BEBERAPA TINDAK
PIDANA TERMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG No. 22
TAHUN 1961 TENTANG PERGURUAN TINGGI (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 302).
UMUM
Hasrat Bangsa Indonesia untuk menambah pengetahuannya, yang sudah nampak
pada masa sebelum perang dunia kedua, sejak diproklamirkannya kemerdekaan pada tanggal
17 Agustus makin lama makin bertambah.
Apalagi karena Pemerintah yang mengerti dan dapat menyelami apa yang hidup
dalam jiwa bangsanya membuka kemungkinan sebesar-besarnya bagi rakyatnya untuk
memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya itu.
Demikian ini dilakukan dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan sebanyak
mungkin, termasuk juga lembaga-lembaga perguruan tinggi.
Oleh karena hasart rakyat termaksud diatas sangat besarnya, maka Pemerintah sejak
semula membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi lingkungan Swasta untuk
memperkembangkan inisiatifnya dalam usaha mengembangkan tenaganya dalam bidang
Perguruan Tinggi.
Meskipun demikian Pemerintah tidak dapat membebaskan diri dari kewajibannya
menjaga keselamatan rakyatnya, dan melindunginya dari maksud dan perbuatan kurang benar
dari sementara orang yang hendak menggunakan/menyelenggarakan kesempatan luas yang
diberikan Pemerintah ini dari hasrat besar dari rakyat Indonesia itu tadi untuk kepentingan
pribadinya, terutama dibidang keuangan dan juga dibidang ideologis.
Pemerintah tidak menutup matanya terhadap gejala-gejala buruk yang dijumpai
dimasyarakat tentang itu.
Banyak Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan tanpa memenuhi syarat-syarat
sebagai Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Undang-undang Perguruan Tinggi, dan
semata-mata didirikan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, hal mana sangat
merugikan masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa pada khususnya.
Pada tiap permulaan tahun kuliah, surat-surat kabar dan majalah-majalah dipenuhi
ikan-ikan tentang pembukaan Perguruan Tinggi Swasta baru dan penerimaan para mahasiswa
baru, tanpa memikirkan pergedungan, administrasi dan penyelenggaraan kuliah-kuliah bagi
para mahasiswa yang telah mendaftarkan diri, sehingga setelah beberapa bulan mengikuti
kuliah yang tak teratur para mahasiswa yang merasa dirugikan pindah ke Perguruan Tinggi
Swasta lainnya, ataupun berhenti mengikuti kuliah sama sekali.
Dengan demikian nama Perguruan Tinggi telah diubah menjadi suatu badan hukum
Swasta yang bertujuan menjalankan perusahaan guna memperoleh keuntungan materiil bagi
para pendirinya.
Perbuatan tersebut tak dapat dibenarkan dan sama sekali bertentangan dengan
Undang-undang Perguruan Tinggi dan oleh karena itu perbuatan-perbuatan seperti itu harus
dicegah dan diakhiri.
Maka setelah waktunya datang untuk memberikan dasar yang lebih sempurna bagi
perguruan tinggi di Indonesia, maka didalam tahun 1961 dikeluarkan suatu Undang-undang
Perguruan Tinggi dan dalam Undang-undang ini dicantumkan dasar-dasar bagi kebijaksanaan
Pemerintah untuk menunaikan tugasnya sebagai penjaga keselamatan dan pelindung rakyat,
dasar-dasar yang dimasukkan dalam pasal 23 yo pasal 32, jo pasal 28 dan pasal 35 Undangundang Perguruan Tinggi.
Dalam pada itu, mengingat akan bahaya yang dapat mengancam rakyat dalam bidang
tersebut dianggap perlu untuk juga mengadakan ancaman pidana.
Mengenai pelanggaran terhadap pasal 28 Undang-undang Perguruan Tinggi dirasa
perlu untuk menetapkan ancaman pidana yang cukup berat terhadap perbuatan-perbuatan
yang menyalahi Dasar dan Hukum Negara, yakni Pancasila dan Manipol/Usdek karena
bukan tidak mungkin kegiatan-kegiatan subversif dibidang kebudayaan/ideologi dilakukan
melalui Perguruan Tinggi, yang bertujuan merongrong dan mematahkan kekuatan dan
potensi yang dikerahkan oleh Negara Republik dan Bangsa Indonesia, untuk mencapai
tujuan revolusi.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
huruf a, b, c
Cukup jelas.
Badan Hukum yang dimaksudkan terutama adalah Yayasan, sehingga dengan
demikian Pimpinan Badan Hukum adalah para pengurus Yayasan Perguruan Tinggi, baik
Badan Pimpinan Umum maupun Badan Pimpinan Harian.
Pendiri yang merangkap menjadi pimpinan dengan sendirinya bertanggung-jawab
juga sebagai Pimpinan.
Rektor, para pembantu Rektor, Dekan, Ketua da Dosen-dosen tidaklah termasuk
kedalam pengertian Pimpinan, kecuali jika mereka itu menjabat keanggotaan Pimpinan
Badan Hukum, mereka itu diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung-jawab kepada
Pimpinan Badan Hukum tersebut.
Dengan pidananya sipendiri, tidaklah berarti bahwa Perguruan Tinggi yang
bersangkutan dengan sendirinya lalu ditutup melainkan pihak Pimpinannya harus memenuhi
kewajiban pendaftaran (yang dilalaikan oleh pendiri) dan meneruskan penyelenggaraannya
Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
ayat (2) :
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 4
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 5
ayat (1)
Pernyataan tidak mempunyai kemampuan materiil/personil/ spiritual untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tinggi sebagai yang dimaksudkan
dalam Undang-undang Perguruan Tinggi dilakukan oleh dan berdasarkan atas hasil
pemeriksaan Lembaga Perguruan Tinggi, Swasta.
ayat (2) :
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 6
Yang diancam tidak terbatas pada Pendiri atau Pimpinan, melainkan tiap orang yang
menjalankan tindak pidana tersebut, karena termasuk sebagai perbuatan yang melanggar
perintah penutupan.
Pasal 7
Tidak memerlukan penjelasan
Pasal 8
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengetahui:
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
Fly UP