...

PARIWISATA DAN EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA DALAM

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PARIWISATA DAN EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA DALAM
PARIWISATA DAN EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA
DALAM BINGKAI BUDAYA PULAU DEWATA
(Analisis Dampak Sektor Pariwisata terhadap Pendidikan Agama
Masyarakat Denpasar Bali)
Ketut Wardhana
Lembaga Penelitian Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Bali
Amir Fadhilah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: [email protected]
Abstract
The development of tourism in Bali has caused structural changes from agrarian economy into a service
economy. The positive impact of the tourism sector, among others, increasing the living standards of the people,
directed to facilitate transportation and communication between regions. While the negative impact that arises
through the implementation of a religious ritual (yajna) in everyday life. This condition is a process of dynamic
equilibrium, ie the awareness of the people of Bali to constantly adapt and tolerate what happens outside, but on
the other hand they aware that they are to keep their tradition.
Keywords: tourism, cultural, religious rituals
Abstrak
Pembangunan kepariwisataan di Bali menyebabkan perubahan struktur ekonomi agraris
menjadi ekonomi jasa. Dampak positif sektor pariwisata antara lain meningkatnya taraf hidup
masyarakat, terutama yang bergerak di bidang yang ada hubungannya dengan kepariwisataan.
Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Bali diarahkan untuk memperlancar transportasi
dan komunikasi antarwilayah. Dampak negatif yang muncul adalah terjadinya komersialisasi,
melalui pelaksanaan ritual keagamaan (yajna) dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini merupakan
suatu proses dynamic equilibrium, yaitu adanya kesadaran pada masyarakat Bali untuk senantiasa
beradaptasi dan toleransi dengan pihak luar, namun di sisi lain ada kesadaran untuk tetap
mempertahankan tradisinya.
Kata kunci: pariwisata, budaya, ritual keagamaan
A. Pendahuluan
Salah satu tekat bangsa Indonesia dalam
pendidikan adalah bahwa melalui pendidikan
setiap warga masyarakat Indonesia dibina dan
ditingkatkan keimanannya terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, sehingga salah satu unsur tujuan
pendidikan nasional adalah adanya peningkatan
iman dan keyaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Di sinilah letak fungsi pendidikan agama
sebagai bagian dari unsur pendidikan nasional.
Sektor pariwisata Bali juga tidak lepas dari
pengaruh lembaga keuangan dunia. Rencana
besar Bank Dunia untuk mengintegrasikan
Bali ke dalam industri tourism internasional
memang tidak bisa terlaksana sampai awal
1970-an. Ia harus menunggu sampai Presiden
Soekarno yang sangat anti modal asing turun
dari kekuasaanya pada era 1965. Memasuki era
Orde Baru pembangunan infrastruktur yang
diperlukan dilaksanakan secara cepat dan besarbesaran. Dimulai dengan peresmian Bandara
Internasional Ngurah Rai pada 1969, pendirian
fasilitas pelayanan, terutama hotel dan restoran,
berusaha mengimbangi serbuan wisatawan yang
182
Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014
berlipat 20 kali dalam waktu 10 tahun.
Sesuai dengan master plann Bank Dunia,
yang menjadi target utama pengembangan
industri tourism ini adalah wilayah Sanur, Kuta,
Nusa Dua, Ubud, dan hanya sebagian kecil
dari ujung Selatan Pulau Bali. Namun, seiring
dengan pesatnya gerak modal yang berputar
di wilayah tersebut, seluruh sel kehidupan
masyarakat Bali dirangsang untuk mendukung
kelangsungannya. Kalau di atas kertas rencana
Bank Dunia memberi kesan rakyat Bali bisa
memilih apa yang ingin mereka jual dan tidak,
dalam kenyataannya pilihan itu berada di tangan
pasar internasional.1 Kalau kita perhatikan secara
seksama, proposal Bank Dunia 2000 merupakan
bagian dari paket penyesuaian struktural di
bidang kebudayaan yang disodorkan oleh IMF
dan lembaga keuangan internasional lainnya.
Masalah lain yang tidak kalah pentingnya
terlihat dalam rencana institusionalisasi agama
Hindu melalui pendirian desa-desa adat. Sejak
Bali dibuka sebagai wilayah internasional
penduduknya menjadi sangat beragam, baik
dari segi ras, etnis, maupun agama. Upaya
menghindukan Bali dengan sendirinya akan
mengasingkan mereka yang tidak beragama
Hindu, dan yang lebih membahayakan lagi,
mempertebal prasangka terhadap kelompok
lain yang tidak mendukung proyek ini. Padahal,
dalam sejarahnya agama Hindu di Bali bersifat
sangat terbuka terhadap interpretasi dan tidak
mempersoalkan ketepatan tata cara menurut
kitab suci seperti halnya agama-agama Samawi.
Di penghujung abad ke-20, apa yang
disebut “ekses negatif tourism” semakin tampak
jelas sampai taraf mengganggu kenyamanan
wisatawan itu sendiri. Meskipun beberapa analis
masih bertahan dengan argumennya bahwa
pendapatan dari tourism telah meningkatkan
rasa percaya diri orang Bali terhadap tradisinya,
bahkan
mendorong “renaisans kultural”,
kenyataan menunjukkan gejala dekadensi
kebudayaan yang cukup parah.2 Ancaman
yang semula dianggap rekaan di atas kertas
belaka menjadi persoalan riil. Upaya sporadis
mempromosikan
bentuk-bentuk
tourism
alternatif, seperti ekotourism, tidak mampu
1
Ambara Alit. 2001. Proyek Bank Dunia Mem-Bali-Kan Bali, http://
mkb.kerjabudaya.org/mkb-052001/mkb-sisipan-052001/sisipan-3-052001.html.
(diakses tanggal 1 Juni 2006)
2
Loc.cit
berpacu dengan degradasi lingkungan hidup di
Pulau Dewata.
Langkah-langkah
guna
menunjang
usaha kepariwisataan antara lain melalui
pengembangan objek wisata serta kegiatan
produksi barang kerajinan untuk cindera
mata, di samping tetap menjaga stabilitas
keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan
hidup. Berdasarkan Perda Propinsi Tingkat
I Bali No.14 tahun 1989, sebagian urusan
pemerintahan dalam bidang kepariwisataan
telah diserahkan pada Daerah Tingkat II yang
meliputi: (1) urusan obyek wisata, sepanjang
yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah tingkat I Bali, (2) urusan
usaha rekreasi dan hiburan umum, kecuali
disco dan rekreasi air, (3) urusan perkemahan
dan mandala wisata, dan (4) urusan promosi di
dalam wilayah.
Potensi
yang
mampu
menunjang
berkembangnya kepariwisataan adalah: (1)
tatacara kehidupan masyarakat (way of life),
kesucian, upacara agama, adat istiadat yang
kesemuanya berlandaskan ajaran agama Hindu,
(2) keindahan alam, bangunan bersejarah dan
arsitektur Bali, (3) sarana dan fasilitas yang
memadai sampai bertaraf internasional.3
Fenomena yang menarik dalam konteks ini
adalah bahwa pariwisata di Bali selalu dikaitkan
dengan ranah pendidikan agama terutama tata
cara kehidupan masyarakat (way of life), kesucian,
upacara agama, adat istiadat yang kesemuanya
berlandaskan ajaran agama Hindu sebagai salah
satu kebijakan pemerintah setempat. Dalam
konteks ini ada upaya untuk mensinergikan
antara pendidikan agama dan pengembangan
sektor pariwisata dalam bingkai budaya lokal.
Kondisi demikian merupakan fenomena yang
menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui
suatu kajian (penelitian) tentang eksistensi
pendidikan agama pada sektor pariwisata dalam
bingkai budaya lokal.
B. Kerangka Konseptual Analisis
Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003
menyatakan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
3
Lihat http://www.denpasar.go.id, 2006.
Ketut Wardhana & Amir Fadhilah: Pariwisata dan Eksistensi Pendidikan Agama
kehidupan
bangsa,
bertujuan
untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Dalam hal ini, peran serta
tokoh agama dan tokoh adat di masyarakat
memiliki karakteristik tersendiri.
Mengacu pada beberapa penelitian
sebelumnya peran tokoh agama sebagai pendidik
masyarakat, dan tokoh adat sebagai pemegang
lembaga adat berperan sebagai organisator, yaitu
sebagai pemangku adat yang mendamaikan
warganya yang berselisih.4 Tokoh agama juga
berperan sebagai tokoh yang mendinamisasi
aktivitas sosial politik masyarakat,5 tokoh
agama berperan sebagai pemimpin gerakan
anti kolonial,6 tokoh agama berperan
sebagai katalisator, yaitu pihak yang mampu
mempengaruhi perubahan ke arah kemajuan.7
Tokoh agama (kyai) berperan juga sebagai
pendidik (informator), pemimpin pengikutnya,
pengobatan alternatif, pengurus partai politik,
peran advokatif, yaitu mengontrol masyarakat,
ahli ilmu agama (legitimator), pembimbing dan
penasehat umat (motivator), volunter, yaitu
sukarelawan yang mampu berperan aktif dan
kreatif dalam menyeleksi nilai-nilai dan sikap
yang berkembang di masyarakat.8
Karakteristik personal dan peran sosial
tersebut akan membentuk dan mendorong
terbentuknya peran tokoh agama dan tokoh adat
di masyarakat sebagai informator, yaitu selaku
tokoh umat yang aktivitasnya tidak lepas dari
kegiatan mengajar dan mendidik pengikutnya
yang ada di lingkungan sekitarnya, peran ini
menunjukkan bahwa tokoh agama berperan
sebagai pengajar dan pendidik masyarakat yang
melakukan transformasi pengetahuan yang
dimilikinya. Dengan kata lain, tokoh agama
dan tokoh adat memiliki posisi sebagai pemberi
fatwa yang sekaligus berperan sebagai legitimator
4
Ismuha dkk. 1996. Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah (dalam buku
Agama dan Perubahan Sosial
5
Jackson Karl D. 1990. Kewibawaan Tradisional. Islam dan Pemberontakan
: Kasus Darul Islam Jawa Barat
6
Kurasawa Aiko. 1993. Mobilitas dan Kontrol Sosial: Studi Tentang
Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 (terjemahan dari Mobilization and
Control oleh Hermawan Sulistyo). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
7
Horikoshi, Hiroko. 1987. Kyai dan Perubahan Sosial. Jakarta:
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
8
Fadhilah, A. 2005. Budaya Politik Kyai di Pedesaan : Studi Kasus Kyai
Pesantren di Kabupaten Pekalongan. Tesis Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah
Pascasarjana IPB.
183
berdasarkan landasan agama dan norma-norma
adat yang berlaku di masyarakat. Posisi yang
demikian mendorong tokoh agama dan tokoh
adat menjadi tokoh panutan yang memberikan
tuntunan dan contoh secara langsung kepada
masyarakat, yang dapat mempengaruhi dan
mendorong masyarakat untuk terlibat dalam
berbagai kegiatan di masyarakat. Dalam konteks
ini tokoh agama dan tokoh adat dapat dikatakan
sebagai motivator yang mampu membimbing
masyarakat. Di sisi lain tokoh agama dan
tokoh adat dapat berperan sebagai penyaringpenyaring nilai-nilai yang masuk ke masyarakat,
sehingga tokoh agama dan tokoh adat juga
memiliki peran sebagai katalisator.
Karakteristik personal yang berbeda
antara tokoh agama dan tokoh adat yang satu
dengan lainnya, akan memunculkan pola peran
tokoh agama dan tokoh adat dalam upaya
untuk mensinergikan antara pendidikan agama
dan pengembangan sektor pariwisata dalam
bingkai budaya lokal. Dengan demikian secara
ringkas kerangka konseptual penelitian ini dapat
digambarkan pada berikut ini..
Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian
C. Eksistensi Pendidikan Agama dalam
Konteks Budaya Lokal Bali
Agama telah berperan sebagai pemersatu
aspirasi manusia yang paling sublim, sebagai
sejumlah besar moralitas, sumber tatanan
184
Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014
masyarakat dan perdamaian batin individu,
sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang
membuat manusia beradab.9 Di sisi lain,
Durkeim memandang agama sebagai suatu
sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktikpraktik yang bertalian dengan hal-hal suci,
yakni sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu
yang dilarang, kepercayaan dan praktik-praktik
tersebut mempersatukan mereka.10 Dengan kata
lain, agama selalu meliputi seperangkat ritual
atau praktik maupun seperangkat kepercayaan,
dan kepercayaan ritual itu terorganisasi secara
sosial dan diberlakukan oleh anggota-anggota
suatu masyarakat.11
Masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan
sehari-harinya selalu berpedoman pada ajaran
agama Hindu warisan para lelulur Hindu di Bali,
terutama dalam pelaksanaan upacara ritual dalam
hubungan sesama dengan Tuhan, hubungan
manusia dengan manusia dan hubungan manusia
dengan alam. Menurut pandangan agama Hindu,
dalam masyarakat diwarnai oleh sesuatu yang
hidup dan kehidupan itu sendiri ditentukan oleh
sumber yang memberi kehidupan. Tiga sebab
terjadinya interaksi sebagai perilaku kebaikan
berkisar pada: (1) hubungan manusia dengan
sesamanya, (2) hubungan manusia dengan
lingkungannya, dan (3) hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi
dan aktualisasi ketiga sumber interaksi ini
dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali melalui
berbagai ritual upacara keagamaan yang biasa
disebut “yajna”. Kata “yajna” berasal dari kata
“yaj” yang berarti memuja atau mengadakan
selamatan. Jadi “yajna” berarti pemujaan suci,
pengorbanan suci dengan hati yang tulus
ikhlas tanpa pamrih.12 Dari sudut falsafahnya
‘yajna’ berarti cara melakukan hubungan antara
‘atman’ dan ‘paramatman’ antarmanusia dengan
Sanghyang Widhi serta semua manifestasi-Nya
dengan jalan yajna untuk memperoleh kesucian
diri. Melalui pelaksanaan yajna, nilai-nilai
agama disosialisasikan kepada seluruh anggota
masyarakat dan sebagai salah pola pendidikan
9
Thomas F. O’dea. 1988. Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal
(terjemahan dari The Sociology of Religion: oleh Tim penerjemah Yasogama). CV
Rajawali: Jakarta.
10
Durkheim, Emile. 1965. The Elementery Forms of the Religious Life.
New York: Free Press.
11
Sanderson Stephen K. 2000. Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan
Terhadap realitas Sosial (terjemahan dari Makro Sosiologi oleh Farid Wajidi),
12
Tim Penyusun PHDI. 2005. Buku Pelajaran Agama Hindu. Surabaya:
Penerbit Paramita.
agama yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali.
Dengan kata lain, aplikasi pendidikan agama
dilakukan secara langsung melalui keterlibatan
dalam, pelaksanaan ritual suci (yajna).
Eksistensi pendidikan agama di masyarakat
Bali tetap terpelihara dan terjaga melalui aktivitas
ritual keagamaan dan budaya lokal masyarakat
Bali. Kebudayaan (budaya) merupakan hasil
karya, rasa, dan cipta masyarakat.13 Wujud
suatu budaya meliputi 3 wujud. Pertama, wujud
kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide,
gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan
dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan
sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan
berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga,
wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil
karya manusia.14
Mengacu pada pemaparan di atas,
implementasi pendidikan agama pada masyarakat
Bali dapat dikatakan menyentuh seluruh wujud
kebudayaan, pada wujud pertama, yaitu wujud
ideal dapat kita lihat bahwa tata nilai keagamaan
Hindu menjadi landasan nilai-nilai dan normanorma masyarakat Bali. Sedangkan pada wujud
kedua, yaitu sebagai suatu sistem sosial dan
landasan tindakan masyarakat. Implementasi
ini dapat dilihat dari ajaran agama Hindu
tentang susila (etika) yang menjadi landasan
dalam membina hubungan antarmanusia dan
mahluk lainnya. Sementara untuk implementasi
dalam wujud budaya yang ketiga, yaitu bendaadalah pada arsitektur dan bangunan-bangunan
suci umat Hindu, seperti: pura, candi, bale, kuil,
pratima (patung yang dianggap suci di dalam
pura). Plangkiran (tempat sesajen yang berada di
beberapa tempat penting), serta alat-alat ritual
lainnya (tempat tirta/air suci), tempat pasepan
(sarana api upacara), dan lain-lain.
Nilai-nilai keagamaan teraplikasi dalam
berbagai wujud kebudayaan, mengindikasikan
bahwa pola pengajaran dan pendidikan
agama selain didapat dari lembaga pendidikan
(sekolah ataupun pasraman) masyarakat Hindu
Bali peroleh dari pelaksanaan ritual dan telah
menjadi norma-norma di masyarakat. Dalam
konteks ini, norma-norma tersebut di atas,
13
Soemardjan, Selo dan S. Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi.
Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
14
Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : PT
Rineka Cipta.
Ketut Wardhana & Amir Fadhilah: Pariwisata dan Eksistensi Pendidikan Agama
setelah mengalami suatu proses pada akhirnya
akan menjadi bagian dari institusi masyarakat.
Proses ini oleh Leopold Von Weise dan
Howard Becker dinamakan sebagai proses
pelembagaan (institutionalization), yaitu proses
yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan
untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga
kemasyarakatan.15
D. Dampak Pariwisata terhadap Keberadaan Budaya Lokal Masyarakat Bali
Pasca tragedi bom I di Legian Kuta pada
12 Oktober 2002 dan bom II di Oktober 2005
berdampak pada sektor pariwisata. Berdasarkan
data statistik pariwisata Bali, kalau pada tahun
2001 Bali mampu mendatangkan 1.356.774
wisatawan, pada 2002 kunjungan wisatawan
menurun menjadi 1.285.844 wisatawan. Dampak
dari bom Bali pertama yang sebetulnya terjadi
2002, sangat keras dirasakan pada 2003 dengan
kunjungan wisatawan hanya sebanyak 993.029
orang. Kunjungan wisatawan mulai pulih
dirasakan pada 2004 dengan jumlah kedatangan
mencapai 1.458.309 orang. Namun, itu tidak
berlangsung lama, karena 2005 Bali kembali
diguncang bom kedua. Walaupun peristiwanya
terjadi pada Oktober, kunjungan wisatawan ke
Bali pada 2005 kembali turun, hanya menjadi
1.105.202 orang.16 Fakta tersebut menunjukkan
bahwa dampak yang paling terasa dari sektor
pariwisata terhadap kehidupan masyarakat
Bali adalah sektor ekonomi. Dampak yang
paling terasa dari pasang surutnya industri
pariwisata adalah sektor ekonomi. Sementara
untuk bidang lain walaupun memiliki dampak,
namun pengaruhnya tidak langsung dirasakan
masyarakat.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
menurut responden ada beberapa dampak
positif dari sektor pariwisata terhadap
masyarakat. Pertama, adanya pembangunan
masyarakat baik dalam bentuk sarana dan
prasarana infrastruktur. Kedua, modernisasi,
dalam sarana dan prasarana masyarakat, seperti:
sarana penerangan, telekomunikasi. Ketiga, ada
peningkatan pendapatan, dengan adanya sektor
pariwisata menurut responden ada tambahan
15
Soemardjan, Op.cit.
16
Ramantha I Wayan, 2006, UU APP, ‘’Bom Bali III’’ dari Senayan,
http://www.mail [email protected]/msg27321.html.
185
sumber pendapatan seperti dari hasil kerajinan
ataupun dari sektor jasa. Keempat, peningkatan
fasilitas sosial, dampak positif pada sarana sosial
di masyarakat meningkat. Kelima, ada sebagian
responden yang menganggap pariwisata
memberi dampak positif bagi ritual keagamaan,
yang dapat dikemas sebagai paket pariwisata.
Pariwisata selain memiliki dampak positif
juga memiliki dampak negatif. Hasil penelitian
menunjukkan ada beberapa dampak negatif dari
pariwisata di masyarakat. Pertama, munculnya
desakralisasi pura, dalam hal ini seringkali
wisatawan menganggap masuk ke pura sebagai
bagian dari paket wisata, padahal untuk masuk
pura ada aturan-aturannya. Kedua, komersialisasi
pura, kondisi ini terjadi karena adanya
keinginan wisatawan agar dapat masuk ke pura
sehingga ada pihak pengelola paket wisata yang
menyertakan memasuki pura sebagai bagian
dari paket wisatanya. Ketiga, pementasan benda
sakral upacara, padahal benda sakral tersebut
merupakan benda- benda yang memang
disucikan dengan suatu upacara “penyucian”
tertentu, yang fungsi dan penggunaannya
semata-mata untuk tujuan suci dan ditempatkan
pada tempat- tempat yang dipandang suci.
Jenis-jenisnya meliputi: Pralingga, Arca, Pratima
dan yang semacamnya. Keempat, pementasan
tari sakral untuk pertunjukkan komersil, dalam
hal ini menurut responden ada oknum-oknum
yang dengan sengaja mengkomersialisasikan
ritual adat dengan dalih sebagai bagian dari
paket wisata. Kelima, terjadinya ketergantungan
pada pihak asing. Ketergantungan dalam hal
ini lebih terkait pada masalah ekonomi, ketika
terjadi bom Bali I (2002) dan bom Bali II
(2005) masyarakat mengalami ketergantungan
kepada pihak asing (para wisatawan) baik dari
luar negeri maupun dalam negeri. Dampak
negatif kelima, lingkungan menjadi rusak,
indikasi dari dampak ini dapat dilihat dengan
semakin banyaknya penggunaan lahan subur
untuk fasilitas penginapan (hotel) serta fasilitas
lainnya.
Berdasarkan data tersebut dampak
pariwisata terhadap keberadaan budaya lokal
Bali lebih mengarah ke faktor ekonomi,
sedangkan untuk tradisi dan adat istiadat tetap
terpelihara melalui pelaksanaan ritual keagamaan
(yajna) dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas
186
Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014
upacara ritual keagamaan tetap jalan di tengahtengah perkembangan pariwisata. Kondisi ini
menunjukkan bahwa masyarakat Bali mencoba
memadukan antara pemeliharaan tradisi dan
ritual agama (tradisionalisasi) di satu sisi, dan di
sisi lain juga melakukan proses toleransi dengan
luar (internasionalisasi) kondisi ini seperti
ini oleh Pitana (2005) disebut sebagai proses
dynamic equilibrium, yaitu adanya kesadaran pada
masyarakat Bali untuk senantiasa beradaptasi
dan toleransi dengan pihak luar, namun di sisi
lain ada kesadaran untuk tetap mempertahankan
tradisinya.17
E. Implementasi
Pendidikan
Agama
dalam Mempertahankan Nilai-nilai
Budaya Lokal dan Pengembangan
Sektor Pariwisata Bali
Manusia membutuhkan pendidikan dalam
kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha
agar manusia dapat mengembangkan potensi
dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau
cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan
keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai
ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu
agama. Dengan demikian, pendidikan agama
merupakan usaha untuk memperkuat ‘sradha’
dan ‘bhakti’ (iman dan takwa) terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
Pendidikan agama Hindu merupakan upaya
sadar dan terencana, menyiapkan peserta didik
dalam mengenal, memahami, menghayati,
hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak
mulia dalam mengamalkan ajaran agama Hindu.
Pendidikan agama Hindu juga diarahkan untuk
membangun kualitas mental pribadi peserta
didik agar memiliki visi yang jelas, wawasan
dan pengetahuan yang kontekstual, tujuan
hidup yang jelas, komitmen terhadap nilai-nilai
dan prinsip-prinsip hidup secara harmonis
dan kreatif dalam masyarakat yang pluralistik,
kepedulian terhadap lingkungan, berkarya
sesuai dengan swadharyanya. Kualitas mental
17
Pitana. 2005. Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur,
Sistem dan Dampak-dampak Pariwisata, Yogyakarta: Penerbit Andi
tersebut menjadi penentu arah, penghela,
motivator dan fasilitator dalam pengembangan
swadarma hidupnya. Pendidikan agama Hindu
membangun kesadaran akan persoalan bukan
saja hidup sesudah mati tetapi juga apa yang
harus diperbuat selama hidup di dunia ini.
Kesadaran dibangun mulai dari kesadaran: (1)
hidup untuk mencari makan, (2) hidup untuk
mendapat rasa aman, (3) hidup untuk diterima
oleh masyarakat, (4) hidup untuk mendapatkan
status kehormatan, (5) hidup untuk menemukan
makna hidup, dan (6) hidup untuk tidak hidup
kembali (lahir kembali) sesuai dengan tingkatan
hidupnya.
Tujuan pendidikan agama Hindu untuk
menumbuhkembangkan dan meningkatkan
‘Sradha’ dan ‘bhakti’ (keimanan dan ketakwaan)
dari peserta didik kehadapan Tuhan Yang
Maha Esa melalui pemberian, pemupukan,
penghayatan dan pengamalan ajaran agama,
sehingga peserat didik mampu menjadi insan
Hindu yang dinamis dan mampu mewujudkan
cita-cita luhur beragama, yaitu ‘mokashartam
jagadhita’ (kesejahteraan dan kebahagiaan hidup).
Sementara, pelaksanaan pendidikan agama
menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 30 ayat (3), bahwa pendidikan keagamaan
dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan
formal, nonformal, dan informal. Mengacu
pada pada landasan legal formal ini, maka
pelaksanaan pendidikan agama dapat dilakukan
pada lembaga pendidikan formal (sekolah) dan
lembaga nonformal/informal. Pola pendidikan
agama di masyarakat Bali tidak jauh berbeda
dengan yang digariskan oleh Undang-undang,
yaitu dilakukan secara formal dan informal.
Sumber
utama
dan
titik
berat
kepariwisataan bertumpu pada kebudayaan
yang dijiwai oleh agama Hindu serta keindahan
alam. Kepariwisataan tidak terbatas pada
usaha kerajinan tangan, pertanian dan budaya
serta kesenian tetapi justru merupakan usaha
komplementer yang sangat komplek dan
menyeluruh, baik dalam bentuk pelayanan
seperti akomodasi dan transportasi serta
pelayanan jasa-jasa lainnya. Langkah-langkah
guna menunjang usaha kepariwisataan antara
lain melalui pengembangan objek wisata serta
kegiatan produksi barang kerajinan untuk
Ketut Wardhana & Amir Fadhilah: Pariwisata dan Eksistensi Pendidikan Agama
cindera mata, di samping tetap menjaga stabilitas
keamanan dan kelestarian lingkungan hidup.
Kondisi ini tentunya tidak lepas dari
berbagai faktor yang ada di masyarakat Bali
yang mampu berperan sebagai modal sosial
dalam mempertahankan nilai-nilai tradisinya
di masyarakat.
Fukuyama menyatakan
bahwa modal sosial merupakan norma
informal yang mendorong kerja sama antara
individu dalam masyarakat. Jadi, modal sosial
menciptakan suasana lingkungan hidup
yang saling mempercayai dan menghormati
antaranggotanya. Lebih lanjut Fukuyama
menjelaskan bahwa modal sosial lebih mengacu
pada adanya: (1) trust (kepercayaan), hal ini
sangat penting karena adanya kepercayaan
maka hubungan akan menjadi semakin kuat,
semakin besar trust ini dibangun maka semakin
besar networking dari trust itu sendiri, (2) informal,
menjadi dasar terbentuknya hubungan yang
kuat dan berada dalam konteksa masyarakat
yang beradab, dan (3) networking (jejaring).
Modal sosial dalam konteks ini adalah
adanya trust (kepercayaan) yang dibangun oleh
masyarakat Bali yang mengacu pada tatanan
nilai-nilai (norma) yang akan membentuk jejaring
(networking) di masyarakat. Dalam konteks ini
nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan masyarakat
Bali adalah gambaran hubungan yang harmonis
antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan
manusia dan manusia dengan alam. Norma
keharmonisan yang menjadi landasan dalam
hubungan antarmanusia dengan sesamanya,
manusia dengan Tuhan dan manusia dengan
lingkungan alamnya merupakan nilai-nilai yang
menjadi dasar terciptanya trust (kepercayaan) di
masyarakat. Sistem trust inilah yang menjadi
perekat masyarakat Bali, sehingga antarwarga
masyarakat tercipta jejaring (networking) dalam
suatu lembaga sosial.
Bentuk lembaga sosial di Bali beragam,
dalam sistem pemerintahan desa dikenal dua
sistem, yaitu sistem pemerintahan desa dinas
dan desa adat. Desa dinas merupakan lembaga
pemerintah yang berkaitan langsung dengan
masalah masalah administrasi kepemerintahan.
Desa ini dikepalai oleh seorang lurah/Kepala
Desa/Perbekel. Desa dinas merupakan ujung
tombak pembangunan di tingkat bawah
yang merupakan perpanjangan dari tangan
187
pemerintah daerah yang mempunyai wewenang
dan tanggung jawab pemerintahan dan
pembangunan di wilayahnya. Sementara desa
adat adalah sistem pemerintahan yang terjalin
secara fungsional dan bukan secara struktural.
Hal tersebut tercermin dari fungsi pokok dari
desa adat adalah di bidang adat dan agama yang
sudah menjadi suatu tradisi interaksi antarsesama
warga dalam satu lembaga dengan aturanaturan sendiri yang tertuang di dalam Awig-awig.
Desa adat dapat dibedakan menjadi dua pola,
yaitu: (1) desa adat dengan pola pimpinan tunggal,
dengan aparatnya yang terdiri dari Bendesa Adat,
Penyarikan, Petajuh, Kesinoman, dan (2) desa
adat yang pola pimpinannya majemuk, dengan
aparat aparat yang terdiri dari Kelian Desa Adat,
Penyarikan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Juru
Arah.
Lembaga lembaga lain yang berada di
bawah naungan desa adat adalah sebagai
berikut. Pertama, Banjar Adat, yang merupakan
kesatuan sosial yang lebih kecil lingkupnya
dari desa adat dan merupakan bagian dari desa
adat, di mana pimpinannya adalah Kelian Desa/
Kelian Adat. Kedua, Subak, merupakan lembaga
masyarakat hukum adat yang bersifat agraris
religius, yang terdiri dari petani penggarap
sawah atau ladang/kebun dalam wilayah desa
adat tertentu dan diikat oleh awig-awig tersendiri
serta menyungsung Pura sendiri yang disebut
Pura Subak/Budugul/Ulunsuwi. Ketiga, Sekaa,
yaitu organisasi yang dibentuk secara sukarela
berdasarkan profesi dengan tujuan-tujuan
tertentu, baik permanen maupun sementara.
Sekaa permanen seperti sekaa Gong, Taruna–
teruni. Sekaa yang sifatnya sementara adalah
seperti sekaa Manyi, Memula, Sekaa kopi, dan
sebagainya.
Secara struktur organisasi lembaga sosial
di atas memiliki karakteristik masing-masing,
namun secara fungsional memiliki saling
keterkaitan dalam pelaksanaan ritual keagamaan.
Kehidupan sosial yang penuh diliputi pola
upacara keagamaan yang beragam merupakan
ciri khas masyarakat Bali, kondisi demikian
diistilahkan sebagai pluralistic collectivism,18 yaitu
suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai
kesatuan yang saling terkait akan tetapi tetapi
18
Geerzt Clifford. 1964. Tihingan: Sebuah Desa di Bali, dalam buku
Koentjaraningrat (ed.) Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini. Jakarta: Badan
Peenrbit Fakultas Ekonomi UI.
188
Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014
masing-masing kesatuan memiliki fungsi khusus
sendiri.
Keberadaan beragam lembaga sosial
tersebut merupakan media jejaring warga
masyarakat dalam mengembangkan pariwisata
di satu sisi, dan di sisi lain sebagai media
jejaring dalam pelaksanaan ritual keagamaan.
Dengan kata lain lembaga-lembaga tradisional
masyarakat Bali dan ritual upacara keagamaan
merupakan modal sosial yang dimiliki warga
masyarakat Bali. Modal sosial inilah yang
membentuk sistem norma-norma dan nilai-nilai
yang menjadi pengikat bersama, membangung
trust (kepercayaan) antarwarga sehingga mampu
bekerja sama dan saling membantu dalam
berbagai aktivitas sosial keagamaan, dan di
sisi lain berperan sebagai media terbentuknya
jejaring (networking) antarwarga masyarakat.
Implementasi pendidikan agama dalam konteks
pengembangan pariwisata tetap terus berjalan
yang dibingkai oleh proses pelembagaan
(institutionalization) ritual agama sebagai
komponen modal sosial masyarakat Bali.
F.
Penutup
Nilai-nilai keagamaan teraplikasi dalam
berbagai wujud kebudayaan, mengindikasikan
bahwa pola pengajaran dan pendidikan
agama selain didapat dari lembaga pendidikan
(sekolah ataupun pasraman) juga diperoleh dari
pelaksanaan ritual dan tradisi yang ada dan
telah menjadi norma-norma di masyarakat.
Norma-norma tersebut mengalami proses
pelembagaan (institutionalization), yaitu proses
yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan
untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga
kemasyarakatan.
Pariwisata Bali berdampak positif dan
negatif. Dampak positifnya yang ada antara lain
meningkatnya taraf hidup masyarakat terutama
yang bergerak di bidang yang ada hubungannya
dengan kepariwisataan. Sedangkan dampak
negatif yang muncul adalah terjadinya
dalam konteks ini dampak tersebut lebih
mengarah ke faktor ekonomi. Dengan kata lain
dampak pariwisata terhadap keberadaan budaya
lokal Bali lebih mengarah ke faktor ekonomi,
sedangkan untuk tradisi dan adat istiadat tetap
terpelihara melalui pelaksanaan ritual keagamaan
(yajna) dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan
sosial yang penuh diliputi pola upacara
keagamaan yang beragam merupakan ciri khas
masyarakat Bali, yaitu pluralistic collectivism, yaitu
suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai
kesatuan yang saling terkait akan tetapi tetapi
masing-masing kesatuan memiliki fungsi
khusus sendiri. Keberadaan beragam lembaga
sosial tersebut merupakan media jejaring warga
masyarakat dalam mengembangkan pariwisata
di satu sisi, dan di sisi lain sebagai media jejaring
dalam pelaksanaan ritual keagamaan.
Daftar Pustaka
Ambara, Alit. 2001. Proyek Bank Dunia MemBali-Kan Bali. http://mkb.kerjabudaya.
org/. html. (diakses tanggal 1 Juni 2006).
Durkheim, Emile. 1965. The Elementery Forms of
the Religious Life. New York: Free Press.
Erawan, Nyoman. 2000. Pertumbuhan Pariwisata
Bali Sebaiknya Dibatas. Jakarta: Harian
Kompas 9 November 2000.
Fadhilah, A. 2004. Partisipasi Pemimpin Pondok
Pesantren dalam Pembangunan dan Perubahan
Sosial di Kota Depok. Jakarta: Lembaga
Penelitian Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarata.
_______. 2005. Budaya Politik Kyai di Pedesaan:
Studi Kasus Kyai Pesantren di Kabupaten
Pekalongan. Tesis Program Studi Sosiologi
Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB.
Fukuyama. F. 2001. SocialCapital: Civil Society and
development. Third World quarterly. Vol. 22
No. 01.
Geerzt, Clifford. 1964. Tihingan: Sebuah Desa di
Bali, dalam buku Koentjaraningrat (ed.)
Masyarakat Desa di Indonesia Masa
Ini, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Ekonomi UI.
Horikoshi, Hiroko. 1987. Kyai dan Perubahan Sosial.
Jakarta: Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Ismuha, dkk. 1996. Ulama Aceh dalam
Perspektif Sejarah (dalam buku Agama
Jackson, Karl D. 1990. Kewibawaan Tradisional.
Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam
Jawa Barat
Ketut Wardhana & Amir Fadhilah: Pariwisata dan Eksistensi Pendidikan Agama
Koentjaraningrat. 1990.
Pengantar Ilmu
Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilitas dan Kontrol
Sosial: Studi Tentang Perubahan Sosial di
Pedesaan Jawa 1942-1945 (terjemahan
dari Mobilization and Control oleh
Hermawan Sulistyo). Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia
Lietaer, B. 2003. Sustaining Cultural Vitality
in a Globalizing World: The Balinese
Example. International Journal of
Social Economics, Vol. 30 No. 9 2003.
(Kedinamisan Kehidupan Budaya yang
Keberlanjutan Dalam Era Globalisasi Dunia:
Masyarakat Bali sebagai Contoh Konsep,
http://www.appropriate-economics.org/
asia/indonesia/Sustaining_Cultural_
Vitality_Bhs_Indonesia. Diakses tanggal
1 Juni 2006
Nugraha Iskandar P. 2005. Masa Lalu dan
Tantangan Masa Depan Bali, Jakarta: Harian
Kompas 15 Oktober 2005.
Picard, M. 1996. Bali: Cultural Tourism and
Touristic Culture, Singapore: Archipelago
Press.
Pitana. 2005. Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis
Terhadap Struktur, Sistem dan Dampakdampak Pariwisata, Yogyakarta: Penerbit
Andi.
189
Ramantha, I Wayan. 2006. UU APP, ‘’Bom Bali
III’’ dari Senayan, http://www.mail archive.
[email protected]/msg27321.html.
Sanderson Stephen K. 2000. Makro Sosiologi :
Sebuah Pendekatan Terhadap realitas Sosial
(terjemahan dari Makro Sosiologi oleh
Soemardjan Selo dan S. Soemardi. 1964.
Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas ekonomi Universitas
Indonesia.
Thomas F. O’dea. 1987. Sosiologi Agama: Suatu
Pengenalan Awal (terjemahan dari The
Sociology of Religion: oleh Tim penerjemah
Yasogama). CV Rajawali, Jakarta.
Tim Penyusun PHDI. 2005. Buku Pelajaran
Agama Hindu, Surabaya: Penerbit
Paramita.
Tisna I Gusti Raka Panj. 2005. Sekilas Tentang
Dinamika Seni Pertunjukan Tradisional
Bali Dalam Konteks Pariwisata Budaya,
http://www.mspi.org/index.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
190
Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014
Fly UP