...

panduan sederhana.indd - Website PPID Pemerintah Kota Batam

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

panduan sederhana.indd - Website PPID Pemerintah Kota Batam
PANDUAN SEDERHANA
PENERAPAN UU
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANDUAN SEDERHANA
PENERAPAN UU KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
Disusun oleh Yayasan SET
atas Dukungan USAID/DRSP
Tim Penyusun:
Agus Sudibyo
Bejo Untung
Henri Subagiyo
Diterbitkan Oleh:
Yayasan SET
Jl. Danau Jempang B III No. 81 Bendungan Hilir Jakarta Pusat.
Telp. (021) 5738679 Faks (021) 57974104.
email: [email protected]
Bekerjasama dengan:
USAID-Democratic Reform Support Program (DRSP)
Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 20th floor, suite 2002
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. 021-5152541 Fax. 021-5152542
http://www.drsp-usaid.org
Desain sampul & lay out: Agus Riyanto
Ilustrasi sampul dan isi: Ifoed
PENGANTAR
PENGANTAR
HAK ATAS INFORMASI
Sebagai manusia kita mempunyai hak mendasar yang
disebut dengan hak asasi. Hak asasi adalah hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia. Selain hak asasi, sebagai warga
Negara kita juga mempunyai HAK ATAS INFORMASI. Sebagaimana hak asasi, hak atas informasi juga melekat
pada setiap diri warga Negara.
Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD
1945. Pada pasal 28F dinyatakan: “Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
v
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Untuk menguatkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut,
maka disusunlah Undang-Undang No 14/2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada SETIAP WARGA NEGARA untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh BADAN
PUBLIK. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas
kepada warga negara tentang tata cara MEMPEROLEH
INFORMASI dari badan publik. UU KIP juga mengatur
tentang apa yang harus dilakukan oleh warga negara
(pemohon informasi publik) jika niatnya untuk memperoleh informasi dari badan publik dihambat oleh pejabat di dalam publik tersebut. Penyelesaian sengketa
permintaan informasi tersebut akan diselesaikan oleh
KOMISI INFORMASI.
Melalui UU KIP masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik
berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang
berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.
OBJEK-OBJEK POKOK DALAM UU KIP
PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
vi
PENGANTAR
PENGGUNA adalah orang yang menggunakan informasi
publik.
INFORMASI adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
INFORMASI PUBLIK adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang
sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.
BADAN PUBLIK adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpe-
vii
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
merintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
***
viii
BAGIAN 1
DAFTAR ISI
PENGANTAR ...................................................... v
DAFTAR ISI ....................................................... ix
BAGIAN 1
Tujuan dan Asas UU KIP, serta Hak
dan Kewajiban dalam UU KIP ............................... 1
BAGIAN 2
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik ................. 9
BAGIAN 3
Sengketa Informasi dan Cara Penyelesaian ............. 15
BAGIAN 4
Jenis dan Klasifikasi Informasi ............................. 25
BAGIAN 5
Komisi Informasi................................................ 39
PENUTUP ......................................................... 43
ix
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
x
BAGIAN 1
xi
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
xii
BAGIAN 1
BAGIAN 1
Tujuan dan Asas UU KIP,
serta Hak dan Kewajiban
dalam UU KIP
TUJUAN
Secara lebih lengkap, tujuan disahkannya UU KIP adalah
untuk:
• menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,
dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
• mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
• meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik
yang baik;
• mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan;
• mengetahui alasan kebijakan publik yang mempenga-
1
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
ruhi hajat hidup orang banyak;
• mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
• meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan
layanan informasi yang berkualitas.
ASAS
Asas atau prinsip dasar yang dijadikan landasan UU KIP
adalah sebagai berikut:
• Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
• Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap
Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat
waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
2
BAGIAN 1
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM UU KIP
Setiap orang mempunyai hak untuk:
• memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
• melihat dan mengetahui Informasi Publik;
• menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk
umum untuk memperoleh Informasi Publik;
• mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
• menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan.
• mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam
memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan
atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Pengguna informasi publik mempunyai kewajiban untuk:
• menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mencantumkan sumber dari mana kita memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai
3
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
dengan peraturan perundang-undangan.
Hak badan publik adalah:
• menolak memberikan informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh
Badan Publik, adalah:
1. informasi yang dapat membahayakan negara;
2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;
3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan.
Kewajiban badan publik adalah:
• menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi
4
BAGIAN 1
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
• menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan. Untuk itu Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
• membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang
atas Informasi Publik. Pertimbangan sebagaimana
dimaksud di sini antara lain memuat pertimbangan
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
***
5
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
6
BAGIAN 2
7
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
8
BAGIAN 2
BAGIAN 2
Tata Cara Memperoleh
Informasi Publik
Sebagaimana disebutkan pada Bagian Pengantar bahwa
UU KIP memberikan jaminan hukum kepada warga negara untuk mendapatkan informasi publik. Dalam rangka
mendapatkan informasi publik tersebut, ada beberapa
langkah yang harus ditempuh oleh pemohon informasi.
Langkah-langkah dalam memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP (lihat infografis di halaman 9).
Paling lambat 10 hari setelah permintaan informasi dicatat, badan publik akan memberikan tanggapan. Tanggapan disampaikan dalam bentuk tertulis yang antara lain
akan memberitahukan beberapa hal sebagai berikut:
• Ada atau tidaknya informasi yang diminta. Apabila
informasi yang diminta ternyata tidak ada, maka
badan publik yang bersangkutan akan meminta kepada badan publik lain yang diperkirakan memilikinya.
9
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
• Informasi yang diminta termasuk yang terbuka atau
dikecualikan.
• Materi informasi yang akan diberikan secara keseluruhan atau sebagian. Jika suatu dokumen materi
yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dihitamkan dengan disertai alasan.
• Alat penyampai informasi yang akan digunakan;
• Biaya yang dikenakan atas pemenuhan informasi
yang diminta.
Jika dalam waktu 10 hari itu belum juga ada tanggapan
sebagaimana dimaksud di atas, dalam waktu 7 hari berikutnya badan publik akan memberikan pemberitahuan
tertulis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permintaan
informasi ini akan diatur kemudian oleh Komisi Informasi. (Tentang Komisi Informasi, lihat Bagian 5)
***
10
BAGIAN 2
Badan Publik
Langkah 1. Pemohon informasi publik
mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau
surat elektronik (email). Permintaan
juga dapat dilakukan melalui telepon.
Langkah 2. Pemohon informasi harus
menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
Langkah 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada badan publik mencatat semua
yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.
Langkah 4. Pemohon informasi harus
meminta tanda bukti kepada PPID di
badan publik bahwa telah melakukan
permintaan informasi, serta nomor
pendaftaran permintaan.
11
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
12
BAGIAN 3
13
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
14
BAGIAN 3
BAGIAN 3
Sengketa Informasi
dan Cara Penyelesaian
Permintaan informasi sebagaimana digambarkan pada
Bagian 2, ada kemungkinan tidak dilayani oleh PPID
sebagaimana mestinya. Kemungkinan inilah yang kemudian akan memunculkan terjadinya sengketa informasi.
UU KIP mengatur bagaimana menyelesaikan kemungkinan sengketa yang terjadi.
Sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi
antara pemohon informasi dengan badan publik. Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa jika terjadi
hal-hal sebagai berikut:
• permintaan informasi ditolak berdasarkan alasan
pengecualian;
• tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana
diatur dalam UU KIP;
Keterangan:
Informasi berkala adalah informasi yang wajib diu-
15
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
mumkan oleh badan publik secara berkala, meskipun
tanpa permintaan. (Tentang jenis dan klasifikasi Informasi Publik, lebih lanjut lihat Bagian 4).
• tidak ditanggapinya permintaan informasi;
• permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;
• tidak dipenuhinya permintaan informasi;
• pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
• penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
diatur dalam UU KIP
Jika menghadapi satu atau beberapa kondisi tersebut di
atas, maka pemohon informasi dapat mengajukan sengketa melalui beberapa tahapan.
16
BAGIAN 3
Tahap 1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang
bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
PPID
Langkah 1.
Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).
SELESAI
Jika pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID,
sengketa selesai.
Pengajuan
sengketa ke
Komisi Informasi selambat-lambatnya
dilakukan
14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.
Langkah 2. Atasan PPID harus
memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan
tersebut paling lambat 30 hari
kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila
atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan
tertulis disertakan bersama
keputusan/tanggapan tersebut.
Jika pengaju sengketa tidak
puas atas putusan atasan PPID,
sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi.
17
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:
Komisi
Informasi
Langkah 1.
Pengajuan sengketa
ke Komisi selambatlambatnya dilakukan
14 hari kerja sejak
diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.
Jika pada tahap mediasi
dihasilkan
kesepakatan,
maka hasil kesepakatan
tersebut ditetapkan oleh
Putusan Komisi Informasi.
Langkah 2. Dalam waktu 14 hari
kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa,
Komisi Informasi harus mulai
melakukan proses penyelesaian
sengketa melalui mediasi dan/
atau adjudikasi.
Proses penyelesaian sengketa
informasi yang dilakukan oleh
Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut
diselesaikan paling lambat 100
hari kerja.
SELESAI.
Putusan Komisi Informasi
berdasar kesepakatan para
pihak bersifat final dan
mengikat
18
BAGIAN 3
Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah
satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa
melalui adjudikasi.
SELESAI
Jika pemohon informasi
puas atas keputusan
adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.
Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas
dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari
kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak
puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.
19
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
Tahap 3. Penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan, yang
langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:
Pengajuan gugatan
dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang
digugat (tergugat)
adalah Badan Publik Negara.*
Gugatan dan pernyataan tertulis hasil adjudikasi Komisi Informasi
diajukan ke pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak
diterimanya putusan
Komisi Informasi.
Pengajuan gugatan
dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat
(tergugat) adalah
Badan Publik selain
Negara.**
Jika tidak menerima
putusan pengadilan,
penggugat mengajukan Kasasi ke
Mahkamah Agung
Penggugat menerima
putusan pengadilan
Pengajuan kasasi
dilakukan selambatlambatnya 14 hari
sejak diterimanya
putusan Pengadilan
Negeri atau Pengadilan Tata Usaha
Negara.
20
SELESAI
BAGIAN 3
* Yang dimaksud Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
** Yang dimaksud Badan Publik selain Negara adalah organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/
atau luar negeri.
***
21
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
22
BAGIAN 4
23
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
24
BAGIAN 4
BAGIAN 4
Jenis dan Klasifikasi Informasi
UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik.
Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:
•
•
•
•
Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Informasi BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang
dimiliki oleh negara.
• Informasi tentang partai politik.
• Informasi tentang organisasi non-pemerintah
• Informasi yang dikecualikan.
Sedangkan jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
• Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala yaitu:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan
25
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Informasi ini wajib diumumkan paling lambat 6 bulan sekali.
• Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang masuk dalam kategori ini adalah
informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak
bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan
sebagainya.
• Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Termasuk dalam kategori informasi ini adalah:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di
bawah penguasaannya;
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perki-
26
BAGIAN 4
raan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat
Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
• Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh
negara dalam Undang-Undang ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu
pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi,
dan anggota dwan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial
perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat
lainnya;
27
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan
pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban
pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang
yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah.
• Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan partai politik;
c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
28
BAGIAN 4
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.
• Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini
adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perun-
29
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
dang-undangan.
Semua informasi tersebut di atas dapat kita minta!
Yang tidak dapat kita minta adalah informasi yang dikecualikan, karena ada kemungkinan ditolak oleh badan
publik.
Termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan
adalah sebagai berikut:
• Informasi publik yang dapat menghambat proses
penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor,
saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya
tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan
transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/
atau prasarana penegak hukum.
30
BAGIAN 4
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan dalam
kategori ini adalah:
1. putusan badan peradilan;
2. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran,
ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak
berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam
ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga
penegak hukum;
3. surat perintah penghentian penyidikan atau
penuntutan;
4. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak
hukum;
5. laporan keuangan tahunan lembaga penegak
hukum;
6. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi;
dan/atau
7. informasi lain yang telah sah dinyatakan terbuka pengadilan maupun Komisi Informasi.
Artinya, informasi ini dapat kita minta.
• Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
31
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
• Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara,
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan
ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen,
operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanaan negara yang meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi
kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara serta
rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan
pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan
dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama
militer dengan negara lain yang disepakati dalam
32
BAGIAN 4
perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat
rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.
• Informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
• Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang
nasional atau asing, saham dan aset vital milik
negara;
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,
model operasi institusi keuangan;
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau
pendapatan negara/daerah lainnya;
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah
atau properti;
5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,
atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan
uang.
33
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
• Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan
telah diambil oleh negara dalam hubungannya
dengan negosiasi internasional;
2. korespondensi diplomatik antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
• Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
Informasi ini dapat dibuka jika:
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang
dalam jabatan-jabatan publik.
• Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi,
yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
34
BAGIAN 4
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan
seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
Informasi ini dapat dibuka jika:
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang
dalam jabatan-jabatan publik.
• Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan;
• Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.
35
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
Informasi yang dikecualikan ini tidak bersifat permanen, tetapi dapat dibuka dalam batas
waktu tertentu, yang akan diatur kemudian oleh
Peraturan Pemerintah.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian
tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh
ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap
orang.
***
36
BAGIAN 5
37
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
38
BAGIAN 5
BAGIAN 5
Komisi Informasi
Pada Bagian 3 telah dijelaskan, jika pemohon informasi
mengalami hambatan saat melakukan permintaan informasi kepada badan publik, maka dapat mengajukan
sengketa kepada Komisi Informasi. Pada bagian ini akan
dijabarkan apa itu Komisi Informasi.
Komisi Informasi dibentuk di tingkat Pusat dan di
tingkat Provinsi. Komisi Informasi juga dapat dibentuk
di tingkat Kabupaten/Kota jika masyarakat menganggap
diperlukan. Pembiayaan Komisi Informasi berasal dari
dana APBN untuk Komisi Informasi Pusat dan APBD untuk Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Komisi
Informasi merupakan lembaga negara yang independen,
bertanggungjawab kepada DPR atau DPRD.
FUNGSI
Selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi, Komisi Informasi juga
mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan
39
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
pelaksananya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud
adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi
oleh badan publik, dan lebih lanjut Komisi Informasi
akan mengatur tentang tatacara mendapatkan informasi
publik.
KEANGGOTAAN
Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 orang anggota dan
Komisi Informasi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri 5 orang anggota. Ketua Komisi Informasi ditentukan
oleh anggota Komisi. Anggota Komisi Informasi Pusat
dipilih oleh DPR dan anggota Komisi Informasi Provinsi,
Kabupaten/Kota dipilih oleh DPRD. Sebelumnya, calon
anggota Komisi Informasi diseleksi oleh Pemerintah Pusat untuk Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi
untuk Komisi Informasi Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
Dalam melakukan proses seleksi terhadap calon anggota
Komisi Informasi, Pemerintah harus bersikap terbuka,
jujur dan objektif.
Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk
mendaftar menjadi calon anggota Komisi Informasi jika
memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
40
BAGIAN 5
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun
atau lebih;
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang
keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak
asasi manusia dan kebijakan publik;
e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya
dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
i. sehat jiwa dan raga.
***
41
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
42
PENUTUP
PENUTUP
Banyak sekali kebijakan badan publik (terutama Pemerintah) yang kurang disosialisasikan dengan baik. Padahal
kebijakan-kebijakan tersebut kebanyakan sangat erat
kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan
UU KIP ini Pemerintah tidak bisa berkelit lagi untuk
menutup-nutupi informasi. Tetapi yang lebih penting
lagi, masyarakat juga mesti aktif melakukan permintaan
informasi. Tidak perlu ragu ataupun takut, karena apa
yang kita lakukan itu telah dijamin oleh UU yaitu UU
KIP.
Panduan ini diharapkan dapat dipahami sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk menerapkan UU
KIP. Jangan lupa, informasikan kepada yang lain jika
Anda adalah orang yang terlebih dahulu mendapatkan
panduan ini.
***
43
Fly UP