...

Artikel Pilihan Redaksi - Sekretariat Pengadilan Pajak

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Artikel Pilihan Redaksi - Sekretariat Pengadilan Pajak
J E M B A T A N
Eksklusif:
Foto-foto Ulang Tahun
Pengadilan Pajak ke-12
Hal 12
R E F O R M A S I
P E N G A D I L A N
Artikel Pilihan Redaksi:
Beberapa Catatan tentang
Proses dan Prosedur
Peradilan yang Sederhana,
Cepat, dan Berbiaya Ringan
Hal 22
P A J A K
Pemenang I
Lomba Menulis Artikel:
Sukseskan Gerakan 3G
Hal 18
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Editorial
Editorial Edisi 66
Melangkah ke Depan Untuk
Dikenal
3
Mengemban Amanah sebagai
Media Reformasi Pengadilan
Pajak
6
Mengintip Dapur Redaksi TC
Media
8
Bersama Mensyukuri
Pengadilan Pajak
di Usia Dua Belas Tahun
10
Mereka Mendamba Pelayanan
Pengadilan Pajak Yang Lebih
Baik
16
Sukseskan Gerakan 3G : Go
Green Guys!
Save our Earth and Child
18
Selayang Pandang Rohis
Pengadilan Pajak
21
Beberapa Catatan tentang
Proses dan Prosedur Peradilan
yang Sederhana, Cepat, dan
Berbiaya Ringan
22
Menakar Ruang Kerja Ideal
Bagi Pengadilan Pajak
24
International Financial
Reporting Standard (IFRS)
Bagian 2
26
Peningkatkan Kewibawaan
Pengadilan Pajak Bagi
Masyarakat Pencari Keadilan
28
Kecoa, Oh Kecoa!
30
Terkait dengan Hari Ulang Tahun Pengadilan Pajak yang diperingati setiap tanggal
12 April, tema TC Media edisi kali ini adalah peringatan Hari Ulang Tahun
Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang didirikan berdasarkan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini genap berusia 12 tahun.
Selama belasan tahun tersebut, tentu ada capaian, ada pula hal-hal yang masih
harus kita perbaiki bersama. Satu hal yang patut kita syukuri bersama adalah
jumlah produksi putusan yang terus meningkat. Pada tahun 2013 mencapai 7.376
putusan. Capaian ini meningkat 12% jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang
hanya menghasilkan 6.553 putusan. Hal tersebut bisa tercapai tentu berkat kerja
keras dan sinergi yang baik diantara hakim, Sekretaris Pengganti (SP), Pembantu
SP dan pelaksana, serta bagian-bagian lainnya di Pengadilan Pajak.
Namun demikian, capaian tersebut tidak lantas membuat kita cepat berpuas diri
karena masih banyak tantangan yang harus kita hadapi di depan mata. Tantangan
pertama adalah adanya trend permohonan banding/gugatan yang mengalami
peningkatan. Apabila kita akumulasi dengan berkas-berkas tahun sebelumnya,
maka hingga akhir tahun 2013 masih tersisa sebanyak 10.538 berkas sengketa pajak
yang belum terselesaikan. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya
manusia dan sarana pendukung. Banyaknya tantangan yang akan kita hadapi ke
depannya tidak lantas membuat kita berkecil hati karena dengan kerja keras dan
sinergi yang baik diantara semua unsur di Pengadilan Pajak, hal tersebut akan
dapat kita atasi.
Terkait dengan Ulang Tahun Pengadilan Pajak tersebut, TC Media menyajikan
liputan yang terkait dengan perayaannya maupun tanggapan mengenai
Pengadilan Pajak dari para pemangku kepentingan. Ada juga catatan dari salah
seorang Hakim Pengadilan Pajak tentang Prosedur Peradilan Yang Sederhana,
Cepat dan Berbiaya Ringan. Dalam catatannya tersebut, Beliau antara lain
menyampaikan bahwa untuk melaksanakan proses peradilan yang sederhana,
cepat, dan berbiaya ringan, bergantung kepada kemandirian hakim yang memiliki
kompetensi dibidangnya secara komprehensif. Menurutnya lagi, Hakim adalah
kaum terhormat. Mereka, dibanding para pemilik pengetahuan hukum lain, telah
mendapat sebutan “paling mengetahui hukum” (ius curia novit). Selanjutnya,
Hakim tak membuat putusan dengan sekadar ilmu yang dimiliki. Dia bukan
corong berbagai undang-undang. Hakim adalah mereka yang berani menemukan
hukum (rechtvinding). Mereka yang dengan keyakinannya berani. menerobos
aturan yang ia pandang tak adil. Aturan atau undang-undang yang buruk, Hakim
mengatasi keburukan dan bolong-bolong itu.
Pada kesempatan ini, TC Media juga mengajak Pembaca untuk mengintip dapur
TC Media. Seperti apa sih proses di Redaksi TC Media hingga TC Media bisa terbit
dan sampai ke tangan pembaca? Apakah setiap artikel atau tulisan yang masuk
akan langsung dimuat begitu saja atau ada proses seleksi, editing, dan sebagainya?
Semuanya terjawab dalam artikel tersebut.
Wakil
2
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Fokus
Melangkah ke Depan Untuk Dikenal
Di Kementerian Keuangan, kerja di
unit apa? Saya jawab: Di Pengadilan
Pajak. Oh kantor yang berada di bawah
Direktorat Jenderal Pajak ya?,
kantornya dimana? Inilah salah satu
pertanyaan tentang Pengadilan Pajak.
usianya hampir mencapai 55 tahun
(usia yang sangat matang).
Apakah Pengadilan Pajak itu?
Disahkan di Jakarta pada tanggal 12
April 2002 oleh Presiden RI dan
diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12
April 2002 oleh Sekretaris Negara RI
maka lahirlah sebuah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, yang merupakan
metamorfosa terakhir dari Institusi
Pertimbangan Pajak (IIP) yang
dibentuk berdasarkan Staablad Nomor
707/1915, dengan salah satu
pertimbangan bahwa Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak belum
merupakan badan peradilan yang
berpuncak di Mahkamah Agung.
Pengadilan Pajak meskipun telah
berusia 12 tahun ( kalau kita bersandar
pada badan peradilan yang telah
berpuncak di Mahkamah Agung), tapi
masih banyak yang belum
mengenalnya, terutama bagi pihakpihak yang sama sekali tidak berkaitan
dengannya (non stakeholder). Bahkan
pegawai Kementerian Keuanganpun
masih banyak yang belum mengerti
siapa Pengadilan Pajak. Rata-rata
mereka mengetahui bahwa Pengadilan
Pajak adalah suatu kantor yang berada
dibawah Direktorat Jenderal Pajak.
Menyedihkan memang, namun inilah
fakta yang ada tentang Pengadilan
Pajak.
Bila dihitung dari tanggal 12 April 2002
hingga tanggal 12 April 2014, maka
usianya baru mencapai 12 tahun yang
setara dengan usia anak-anak yang
baru lulus dari Sekolah Dasar.
Meskipun kalau dihitung dari pertama
kali dibentuknya unit yang bertugas
menyelesaikan sengketa pajak yaitu
Majelis Pertimbangan Pajak maka
Tidak punya bangunan kantor sendiri,
jarang diliput media (baik media
elektronik maupun media cetak),
kecuali untuk kasus-kasus yang
tergolong negative, bisa jadi inilah
yang membuat Pengadilan Pajak
kurang diketahui oleh banyak orang
dan terkesan exclusif, meskipun upaya
untuk mengenalkan kepada
masyarakat luas telah dilakukan
melalui beberapakali diadakannya
acara sosialiasasi Pengadilan Pajak
dibeberapa daerah di Indonesia.
Untuk menjawab pertanyaan di atas
marilah kita lihat berikut ini:
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
berbunyi:
“Pengadilan Pajak adalah badan
peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak yang mencari
keadilan terhadap sengeta pajak”.
Pertanyaan besar adalah, apakah
seluruh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak yang mencari keadilan terhadap
sengeta pajak telah mengetahui adanya
Pengadilan Pajak dan sudahkan
mereka menggunakan haknya?.
Apakah yang telah dicapai oleh
Pengadilan Pajak diusia ke-12?
Huruf c bagian menimbang UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak berbunyi:
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
3
Fokus
Bahwa dengan meningkatnya jumlah
Wajib Pajak dan pemahaman akan hak
dan kewajibannya dalam
melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan tidak dapat
dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak
yang memerlukan penyelesaian yang
adil dengan prosedur dan proses yang
cepat, murah dan sederhana;
Sampai tahun 2013 ini telah dilakukan
SDTK di 2 tempat yaitu SDTK
Yogyakarta yang dibuka pada tanggal 7
Juni 2012, bertempat di jalan
Kusumanegara No.11, Yogjakarta dan
SDTK Surabaya yang dibuka pada
tanggal 14 Maret 2013, bertempat di
gedung GKN I Surabaya, jalan
Indrapura No.5, Surabaya
Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak berbunyi:
Kinerja Pengadilan Pajak
Pada hakikatnya tempat sidang
Pengadilan Pajak dilakukan di tempat
kedudukannya. Namun,
dengan pertimbangan
untuk memperlancar dan
mempercepat
penanganan Sengketa
Pajak, tempat sidang
dapat dilakukan di
tempat lain. Hal ini sesuai dengan
prinsip penyelesaian perkara yang
dilakukan dengan sederhana, cepat dan
biaya ringan.
Pada huruf c bagian menimbang dan
penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak tersebut di atas
ditutup dengan kata-kata dengan
prosedur dan proses yang cepat, murah
dan sederhana dan yang dilakukan
dengan sederhana, cepat dan biaya
ringan.
Sudahkah Pengadilan Pajak
melaksanakan prosedur penyelesaian
sengketa pajak yang dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan?.
Jawaban atas pertanyaan ini adalah
bahwa Pengadilan Pajak telah menuju
kearah tersebut, hal ini bisa dibuktikan
dengan hal-hal berikut ini:
Sidang di luar tempat kedudukan
(SDTK)
Tujuan dilakukan SDTK adalah untuk
mendukung kelancaran/percepatan
penanganan sengketa pajak dan
mendekatkan pada para pihak yang
bersengketa, sesuai dengan asas
peradilan yang berbiaya ringan, cepat
dan sederhana.
4
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Untuk mengetahui Kinerja Pengadilan
Pajak bisa dilihat dari tabel statistik
jumlah penerimaan berkas sengketa
dan putusan berikut ini:
Dilihat dari tabel statistik di atas
diketahui bahwa tedapat peningkatan
jumlah Putusan Pengadilan Pajak
sebesar 12% ditahun 2013 yang
berjumlah 7.376 dibandingkan dengan
jumlah putusan di tahun 2012 sebesar
6.553 putusan.
Jumlah Perkara yang diputus pada
tahun 2013 berjumlah 7.376 perkara
atau 41,17% dari perkara yang ditangani
berjumlah 17.914. sehingga Rasio
penyelesaian perkara pada pengadilan
pajak pada tahun 2013 meningkat
0,39% dari tahun 2012 yang berjumlah
40,78%.
Dengan meningkatnya jumlah Putusan
Pengadilan Pajak di tahun 2013 sebesar
12% dan meningkatnya rasio
penyelesaian perkara sebesar 0.39% ini
bisa menunjukkan peningkatan kinerja
Sekretariat Pengadilan Pajak serta
kinerja seluruh jajaran Pengadilan
Pajak, khususnya para Hakim
Pengadilan Pajak.
Tantangan yang dihadapi oleh
Pengadilan Pajak diusia ke-12
Meningkatnya jumlah sengketa
Berdasarkan tabel di atas diketahui
jumlah sengketa yang masuk di tahun
2013 berjumlah 8.399 perkara. Jumlah
sengketa yang diterima tahun 2013 ini
meningkat 14,24% dari tahun 2012 yang
berjumlah 7.352 perkara.
Seperti telah disebutkan di atas bahwa
terdapat peningkatan jumlah Putusan
Pengadilan Pajak sebesar 12% ditahun
2013 dibandingkan dengan jumlah
putusan di tahun 2012, namun
peningkatan jumlah putusan ini lebih
rendah dari peningkatan jumlah
sengketa yang sebesar 14,24% dengan
perbandingan tahun yang sama.
Dengan keadaan seperti ini maka mau
tidak mau seluruh jajaran Pengadilan
Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak
harus bekerja keras saling bahu
membahu untuk
meningkatkan
kinerja dengan
harapan laju
peningkatan putusan
akan lebih tinggi dari
lajunya jumlah
sengketa.
Konsistensi kinerja Pengadilan Pajak
Jumlah putusan Pengadilan Pajak
tahun 2013 dibandingkan dengan
jumlah putusan di tahun 2012
meningkat sebesar 12%, namun bila
jumlah putusan di tahun 2013
dibandingkan putusan tahun 2011
maka terdapat penuruan sebesar 5.65%, dan jika jumlah putusan tahun
2013 dibandingkan dengan jumlah
putusan tahun 2010 terdapat
peningkatan sebesar 4.56%.
Berdasarkan tabel di atas diketahui
kinerja Pengadilan Pajak mengalami
kenaikan dan penurunan juga. Hal ini
tentu menjadi tantangan saat ini dan
pada tahun-tahun mendatang agar
putusan yang dihasilkan selalu
meningkat meskipun peningkatannya
tidak tajam, namun paling tidak
jumlah putusan tidak turun dari tahun
sebelumnya.
Kritikan melalui media massa
Di tahun 2014 ini, Pengadilan pajak
setidaknya telah mendapat 2 kali
kritikan melalui media massa, yang
pertama mengenai permohonan
Peninjauan Kembali dan yang kedua
mengenai sengketa pajak yang belum
diucap dalam waktu yang lama.
Fokus
Kritikan tersebut intinya adalah
ketidakpuasan dari salah satu
stakeholder atas kinerja Pengadilan
Pajak.
Siapapun tidak ada yang suka
mendapatkan kritikan, karena biasanya
kritikan itu menunjukkan kelemahan
pihak yang dikritik, meskipun
kadangkala suatu kritikan itu sendiri
belum tentu tepat karena pihak
Pengkritik tidak memahami
permasalahan sebenarnya yang ada.
Meskipun demikian, kritikan dapat
diibaratkan sebagai cambuk bagi
Pengadilan Pajak untuk semakin
meningkatkan kinerja.
Boleh jadi dengan tanpa adanya
kritikan bisa membuat terlena,
sehingga masalah yang sebenarnya
harus diatasi dari sejak awal, tidak
menumpuk terus menerus sehingga
menjadi bom waktu yang setiap saat
bisa meledak, dan hal ini bisa terjadi
bila ada salah satu Stakeholder yang
menyampaikan ketidakpuasan atas
kinerja Pengadilan Pajak.
Harapan bagi Pengadilan Pajak di
usia 12 Tahun.
Formasi Pimpinan Pengadilan Pajak
Berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun
2013 tanggal 9 April 2013 Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Yang Mulia Dr. H.M. Hatta Ali S.H.,
M.H. telah melantik Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak yang baru pada
tanggal 25 Juni 2013.
Mereka yang dilantik adalah Yang
Mulia I Gusti Ngurah Mayun
Winangun, S.H., LL.M. sebagai Ketua
Pengadilan Pajak, Yang Mulia Dra.
Caecilia Sri Widiarti, M.A. sebagai
Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
Bidang Yudisial, dan Yang Mulia Tri
Hidayat, Ak., M.B.A. sebagai Wakil
Ketua III Pengadilan Pajak Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
Hakim. Dalam pelantikan ini terdapat
hal yang baru yaitu ditambahnya 1
posisi Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua
III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan
dan Pengawasan Kinerja Hakim.
Bila diulang tahun ke 11 (sebelas)
Pengadilan Pajak, formasi Pimpinan
Pengadilan Pajak diemban seorang diri
oleh Wakil Ketua I Pengadilan Pajak
Bidang Non Yudisial, Yang Mulia Indra
J. Rivai, S.E. Ak., M.Sc. yang merangkap
jabatan sebagai Plt. Ketua Pengadilan
Pajak, karena Ketua Pengadilan Pajak
sebelumnya, Dr. Saroyo Atmosudarmo
telah memasuki masa purnabakti di
awal tahun2013 dan Wakil Ketua II
Pengadilan Pajak Bidang Yudisial Drs.
Adi Poernomo, yang telah lebih
dahulu menjalani masa purnabakti,
maka diulang tahun yang ke-12 (dua
belas) ini formasi Pimpinan
Pengadilan Pajak telah lengkap
kembali, bahkan dengan tambahan
Wakil Ketua III Pengadilan Pajak
Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Kinerja Hakim, namun terdapat
perubahan Wakil Ketua I Pengadilan
Pajak Bidang Non Yudisial, yang
sebelumnya dijabat oleh Yang Mulia
Indra J. Rivai, S.E. Ak., M.Sc., saat ini
telah digantikan oleh Yang Mulia Ir.
JB.Bambang Widiyastata.
Dengan formasi Pimpinan Pengadilan
Pajak yang baru, tumbuh harapan
besar kepada Pengadilan Pajak,
terutama karena telah ditambahkannya
Wakil Ketua III Pengadilan Pajak
Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Kinerja Hakim, yaitu meningkatnya
kinerja yang ditandai dengan semakin
banyaknya putusan yang diucap dalam
waktu yang tidak teralalu lama dari
saat putusan tersebut dinyatakan
cukup dalam persidangan, sehingga
memberikan kepastian hukum bagi
para pencari keadilan pajak, yang
dengan demikian Pengadilan Pajak
akan lebih dikenal dengan kinerja yang
tinggi.
Akhirnya selamat memasuki usia 12
(dua belas) tahun, semoga dengan
meningkatnya usia maka semakin
meningkat pula kinerja Pengadilan
Pajak dan semakin dikenal sebagai
badan peradilan yang menyelesaikan
sengketa dengan penyelesaian yang
adil dengan prosedur dan proses yang
cepat, murah dan sederhana akan
menjadi kenyataan.
Tin Wajiroh
Fiat Justitia Ruat Caelum
artinya keadilan harus ditegakkan
meskipun langit akan runtuh
(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
5
Fokus
Mengemban Amanah sebagai
Media Reformasi Pengadilan Pajak
Tanpa terasa enam tahun sudah TC Media hadir di
tengah-tengah kita, pegawai dan Hakim Pengadilan Pajak.
Dengan segala keterbatasan, hambatan dan tantangan, TC
Media yang terbit pertama kali pada bulan Desember 2007
ini bisa tetap eksis menjalankan amanah sebagai media
reformasi di Pengadilan Pajak.
Sebagaimana dijelaskan dalam TC Media Edisi
Pertama bulan Desember 2007, TC Media merupakan media
yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan
perubahan atau reformasi di Pengadilan Pajak. Semua ini
berawal dari Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi
Birokrasi di Kementerian Keuangan yang ketika itu masih
bernama Departemen Keuangan. Reformasi birokrasi yang
dicanangkan meliputi penataan organisasi, penyempurnaan
proses bisnis, dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
Pengadilan Pajak yang pembinaan organisasi,
administrasi, dan keuangannya berada dibawah
Kementerian Keuangan menindaklanjuti dengan melakukan
pencanangan reformasi administrasi sengketa pajak. Untuk
mengawal program reformasi Pengadilan Pajak tersebut,
dibentuk tim agen perubahan (change agent) dan tim TC
6
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Media yang bertugas untuk mengkomunikasikan program
perubahan itu.
TC Media dalam enam tahun perjalanan
mengemban amanah sebagai jembatan atau corong
reformasi Pengadilan Pajak menghadapi cukup banyak
hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan itu
antara lain adalah keterbatasan sumber daya, sarana, waktu,
serta resistensi dari sebagian pihak atas muatan TC Media.
Namun kondisi tersebut tidak mengurangi semangat
Redaktur dan Kru TC Media untuk tetap eksis dalam
menyampaikan pesan-pesan perubahan atau reformasi di
Pengadilan Pajak.
TC Media sebagai media yang bertugas
menyuarakan perubahan, sebagaimana lazimnya perubahan
itu sendiri, tentu akan menghadapi berbagai tantangan atau
resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan
adanya pemberitaan mengenai perubahan itu. Sebagaimana
yang pernah dikemukakan oleh Wakil Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Prof. Dr. Eko Prasojo bahwa resistensi dari orang yang tidak
menginginkan perubahan (status quo) merupakan
tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi. Menurut
Beliau lagi, biasanya mereka akan menggalang kekuatan
Fokus
tandingan untuk melakukan perlawanan terhadap
perubahan. Semua ini bisa terjadi karena pada dasarnya
orang yang sedang berada dalam zona nyaman tidak ingin
berubah, kalau diajak berubah selalu mencari-cari alasan.
Sebagai ilustrasi, mungkin kita masih ingat,
beberapa waktu yang lalu ada salah seorang menteri yang
mengeluhkan adanya dua media televisi dan satu media
cetak yang dinilainya menjelek-jelekkan pemerintah karena
hanya menampilkan sisi keburukan dari pemerintah. Tidak
hanya sampai disitu, dia kemudian meminta agar jajaran
pemerintah memboikot media massa tersebut. Pernyataan
tersebut langsung menuai kritik dari berbagai kalangan
karena dinilai bukan saja melecehkan kebebasan pers, tetapi
juga demokrasi. Kita seperti ingin diajak untuk kembali ke
masa orde baru yang otoriter dan represif, dimana pers
dibatasi, dikekang, dan diberangus.
Sesungguhnya istilah berita yang menjelek-jelekan
berbeda dengan mengkritik. Kritik biasanya dilakukan
dengan santun dan diikuti dengan saran, sedangkan
menjelek-jelekkan hanya sekedar mengungkap kejelekan,
tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Pers
berkewajiban untuk mengembangkan opini berdasarkan
informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Namun demikian tidak berarti pemerintah yang
merasa dirugikan dapat melakukan tindakan sewenangwenang, seperti misalnya menyensor, melarang menyiarkan,
membredel, termasuk memboikot karena hal itu bisa
mencederai kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers
merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi
unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis,
sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat
sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-undang
Dasar 1945 harus dijamin.
Undang-Undang Pers juga mengatur bahwa
kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,
terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan
atau pelarangan penyiaran, dan untuk menjamin
kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
(Pasal 4). Pelanggaran atas hal tersebut dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda
paling banyak lima ratus juta rupiah (Pasal 18).
Oleh karenanya sangat tidak dibenarkan apabila ada
pejabat atau siapapun juga yang melakukan pelarangan
untuk menyebarluaskan berita dan opini dengan alasan
apapun. Adapun seandainya ada pihak yang merasa
dirugikan dengan berita atau opini tersebut, mereka dapat
menggunakan hak jawab maupun hak koreksi yang diatur
dalam Undang-Undang Pers. Kita memiliki Dewan Pers
yang tugasnya mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang
berhubungan dengan pemberitaan pers. Kita juga memiliki
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi
pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran
serta standar program siaran yang juga dapat memberikan
sanksi terhadap berbagai pelanggaran.
Pada kesempatan ini Redaksi TC Media
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
kritik dan saran dari pembaca selama ini, kritik dan saran
tersebut adalah bukti kecintaan pembaca kepada TC Media.
Semua kritik dan saran tersebut tentu akan menjadi bahan
dalam upaya pembenahan TC Media ke depan. Kami juga
ingin menegaskan bahwa TC Media akan tetap konsisten
dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan atau
reformasi di Pengadilan Pajak berdasarkan informasi yang
tepat, akurat, dan benar. InsyaAllah.
Red
Ralat
Pada Buletin TC Media Edisi 65 terdapat kekurangan dalam artikel yang berjudul Mutasi dan Promosi Eselon IV, yang
seharusnya terdapat profil
Nama
:Tuti Sukmawati
NIP
:197510181998032002
Golongan
:III/c
Jabatan Lama :Pelaksana Majelis VII
& Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha
Bagian Umum
Sekretariat Pengadilan Pajak
Jabatan Baru :Pembantu Sekretaris Pengganti Majelis XVIII
Sekretariat Pengadilan Pajak
Redaksi TC Media mohon maaf atas kesalahan ini.
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
7
Fokus
Mengintip Dapur
Redaksi TC Media
Mungkin banyak diantara
pembaca yang bertanya-tanya,
seperti apa sih proses di Redaksi
TC Media hingga TC Media bisa
terbit dan sampai ke tangan
pembaca? Apakah setiap artikel
atau tulisan yang masuk akan
langsung dimuat begitu saja atau
ada proses seleksi, editing, dan
sebagainya? Selama ini, hal
tersebut memang belum pernah
diungkap oleh Redaksi TC Media.
Akibatnya banyak yang tidak
paham proses penerbitan di TC
Media, bahkan sampai ada yang
menyangka TC Media tidak
memiliki editor atau penyunting.
Benarkah? Mari kita intip.
Redaksi atau kepengurusan
TC Media setiap tahunnya
dibentuk melalui Keputusan
Sekretaris Jenderal Kementerian
Keuangan. Sama seperti tahuntahun sebelumnya, kepengurusan
TC Media tahun 2014 ini dibentuk
berdasarkan Keputusan Sekretaris
Jenderal Kementerian Keuangan
Nomor 50/SJ/2014 tanggal 27
Februari 2014 tentang Tim
Penyusunan TC Media Tahun
Anggaran 2014. Kepengurusan TC
Media tahun ini, terdiri dari
Sekretaris Pengadilan Pajak
sebagai Pengarah, Wakil Sekretaris
Pengadilan Pajak sebagai
Penanggung Jawab, lalu ada
seorang Redaktur, 3 orang Editor
atau Penyunting, 4 orang
fotografer dan penata letak, 6
orang staf redaksi yang merangkap
sebagai reporter, 1 orang sekretaris,
dan 1 orang distributor.
Kesemuanya adalah pegawai
Sekretariat Pengadilan Pajak yang
meluangkan sebagian waktunya
ditengah kesibukan dengan tugas
pokok dan fungsinya sehari-hari.
Seperti media-media lainnya,
penerbitan TC Media juga melalui
serangkaian proses yang panjang
sebelum diterbitkan dan sampai ke
tangan pembaca. Sedapat
mungkin, Redaksi TC Media
melakukan sidang redaksi atau
rapat setiap minggunya.
Setiap sidang redaksi atau
rapat akan dipimpin langsung oleh
Redaktur. Biasanya rapat akan
diawali dengan penentuan tema
TC Media edisi berikutnya. Setelah
tema disepakati secara bersamasama, akan dilanjutkan dengan
penentuan rencana tanggal
8
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
penerbitan, deadline atau batas
waktu penerimaan artikel, editing,
layout, dan naik cetak. Langkah
selanjutnya, setiap anggota redaksi
akan diberikan tugas untuk
meliput suatu acara dan menulis
artikel. TC Media juga menerima
tulisan atau artikel dari luar
redaksi TC Media.
Setiap artikel yang masuk
akan ditentukan editornya. TC
Media dalam kepengurusan kali ini
memiliki 3 orang editor, sehingga
setiap artikel yang masuk akan
dibagi kepada ketiga editor
tersebut untuk diedit. Artikelartikel yang telah lulus sensor atau
telah diedit oleh para editor, akan
di-lay out oleh petugas penata
letak. Setelah proses layout selesai,
hasil layout akan dibahas secara
bersama-sama dalam sidang
Redaksi. Setelah dinyatakan layak
terbit, maka hasil layout tersebut
akan disampaikan ke perusahaan
percetakan untuk segera dicetak.
Proses pencetakan biasanya
membutuhkan waktu sekitar 1
minggu. Setelah TC Media selesai
dicetak dan diterima oleh Bagian
Umum, maka petugas distributor
akan segera mendistribusikan TC
Media ke para pembaca (lihat
gambar).
Demikianlah proses TC Media
direncanakan hingga sampai ke
tangan pembaca.
Keterbatasan
waktu dan sumber daya, sarana
dan prasarana, tentu menimbulkan
konsekuensi terjadinya
keterlambatan penerbitan dari
jadwal yang ditentukan semula,
namun demikian keadaan tersebut
tidak mengurangi semangat
Redaktur dan Kru TC Media untuk
tetap eksis dalam
memperjuangkan amanah sebagai
media reformasi di Pengadilan
Pajak. Spirit untuk berbuat sesuatu
untuk kemajuan institusinya
melalui media jurnalistik tetap
terjaga.
Pada kesempatan ini, Redaksi
TC Media yang baru
mengharapkan dukungan dari
segenap pembaca. TC Media akan
terus berupaya semaksimal
mungkin untuk tetap eksis sebagai
media reformasi dan informasi di
Pengadilan Pajak dan memuaskan
pembacanya.
Redaktur
Siklus Penerbitan
TC Media
Rapat Redaksi
untuk menentukan :
1. Tema,
2. Tanggal terbit,
3. Deadline artikel,
editing, layout dan naik
cetak
1
1. Anggota Redaksi
2
meliput acara dan
menulis artikel,
2. Menerima artikel dari
pihak eksternal
Setiap artikel
diedit oleh para Editor
Artikel di-layout
Hasil layout diedit
TC Media Dicetak
TC Media
didistribusikan ke
para pembaca
3
4
5
6
7
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
9
Fokus
Bersama Mensyukuri Pengadilan Pajak
di Usia Dua Belas Tahun
Bertempat di Candi Bentar, Ancol,
suasana pagi itu sangat ramai. Acara
perayaan ulang tahun Pengadilan Pajak
(PP) ke 12 segera akan dimulai. Detikdetik berikutnya semakin sahdu ketika
anggota paduan suara Pengadilan Pajak
melantunkan Hymne dan Mars PP di
depan hadirin/undangan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (UUP) yang
merupakan tonggak sejarah bagi PP
yang sudah menyatu dalam sistem
peradilan nasional, yang berpuncak
pada Mahkamah Agung. Tidak terasa
sudah ber ulang tahun yang ke-12 PP.
Demikian Ketua PP, I Gusti Ngurah
Mayun Winangun mewakili seluruh
keluarga besar PP menyampaikan
sambutan.
Hadir pada saat itu Wakil Ketua I PP,
Bapak Bambang Widyastata, Wakil
Ketua III PP, Bapak Tri Hidayat
Wahyudi, dan rekan rekan Hakim
Pengadilan Pajak. Demikian juga
Sekretaris dan Wakil Sekretaris PPajak,
para Pejabat Eselon 3 dan 4. Tentu saja
para bapak/ibu tamu undangan
khususnya para pimpinan dan hakim
10
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
PP yang telah purna tugas dan pejabat
Sekretaris PP yang telah purna tugas,
ibu-ibu paguyuban istri hakim PP dan
tamu undangan lainnya.
Tingkatkan Profesionalisme
Ketua PP memaparkan bahwa dalam
perjalanan 12 tahun sejak berdiri PP,
disadari bahwa perjalanan PP belum
sepenuhnya bisa memenuhi harapan
dari banyak pihak. Ada keluhan dari
berbagai pihak yang menginginkan
akselerasi penanganan/penyelesaian
sengketa pajak di PP. Menyikapi
permasalahan tersebut, PP telah
melakukan berbagai upaya untuk
mengurangi jumlah tunggakan
sengketa pajak.
Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal
11 UUP, permasalahan tersebut selalu
disinggung dan mendapat perhatian
utama baik dalam rapat pembinaan
rutin di internal PP oleh Ketua PP
maupun rapat-rapat koordinasi yang
dilakukan oleh Wakil Ketua III Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
Hakim PP. Terkait dengan penyelesaian
tunggakan sengketa pajak, telah
dihimbau kepada seluruh jajaran PP
khususnya para hakim dan unsur
kepaniteraan untuk meningkatkan
profesionalisme dalam bekerja guna
mewujudkan kinerja PP yang optimal.
Ketua memaparkan lebih lanjut bahwa
di tahun 2013, PP telah menyelesaikan
sejumlah 7.376 Putusan, meningkat
dari jumlah Putusan di tahun 2012
sebesar 6.553 Putusan. Walaupun
demikian jumlah Putusan yang belum
dapat diselesaikan atau kita kenal
dengan istilah tunggakan juga
meningkat menjadi 9.515 dari jumlah
8.716 di tahun sebelumnya. Hal ini
antara lain diakibatkan jumlah
sengketa yang masuk ke PP yang terus
meningkat dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2013 jumlah sengketa yang
diterima oleh PP adalah sejumlah 8.399
terdiri dari 7.329 sengketa banding dan
1.070 sengketa gugatan, dibandingkan
dengan sengketa yang diterima di tahun
2012 sebesar 7.352.
Fokus
Tim Kikis dan Penambahan Majelis
Ikhwal penyelesaian tunggakan ini
masih menjadi perhatian utama yang
akan diupayakan dan dituntaskan oleh
PP. Upaya terus menerus untuk
menyelesaikan tunggakan ini dilakukan
segenap jajaran Pengadilan Pajak
melalui sinergi antara Hakim dan
Panitera dan juga dukungan
administratif yang diberikan oleh
Sekretariat Pengadilan Pajak.
Pembentukan “Tim Kikis” sesuai saran
dari Mahkamah Agung di bawah
komando langsung Wakil Ketua III
bidang Pembinaan dan Pengawasan
Kinerja Hakim PP diharapkan dapat
menjadi motor akselerasi percepatan
penyelesaian tunggakan ini.
Untuk mengantisipasi meningkatnya
jumlah sengketa yang masuk ke PP,
lembaga ini memprogramkan untuk
menambah jumlah majelis yang ada
saat ini sebanyak 18 Majelis menjadi 22
atau 24 majelis di masa yang akan
datang. Kemudian pembentukan kamar
Pajak Daerah termasuk PBB dan Cross
Border Taxation juga kiranya dapat
diwujudkan kelak, sebagai antisipasi
meningkatnya sengketa terkait Pajak
Daerah dan Cross Border Taxation di
masa akan datang. Hal ini akan
menambah jumlah kamar di PP saat ini
baru ada kamar pajak dan kamar
kepabeanan dan cukai.
Tingkatkan kompetensi
menyongsong globalisasi pajak
PP juga akan terus melakukan
peningkatan kompetensi dan kapasitas
baik Hakim maupun panitera melalui
capacity building dengan mengundang
narasumber yang ahli di bidangnya baik
dari dalam maupun luar negeri. Kerja
sama dengan institusi-institusi PP di
luar negeri juga terus akan
dikembangkan untuk mengantisipasi
perkembangan global khususnya di
bidang perpajakan. Kerja sama
dilakukan dengan pertukaran
informasi, kunjungan ahli dan juga
studi banding.
Gembira Tiada Tara
Usai sambutan Ketua Pengadilan Pajak,
acara dilanjutkan dengan pemotongan
nasi tumpeng. Sebelumnya paduan
suara Pengadilan Pajak melantunkan
lagu Happy Birthday- Congratulation.
Sambil menikmati nasi tumpeng,
paduan suara melantunkan lagu
berikutnya yakni Indonesia Jaya,
Etanase, Jambalaya. Selanjutnya panitia
menampilkan Penayangan Film
Sejarah Pengadilan Pajak, yang
menggambarkan sejarah termasuk
wawancara dengan pemangku
PP akan terus
melakukan
peningkatan
kompetensi dan
kapasitas baik Hakim
maupun panitera
serta para staf. Majelis
akan ditingkatkan
menjadi 22 atau 24
Majelis.
kepentingan PP. Acara semakin
semarak karena dipandu dengan apik
oleh Tuti Sukmawati dan Heru
Nugroho.
Alangkah senangnya ketika para
undangan berkenan menyampaikan
kesan-pesan dari Hakim dan pejabat
Sekretariat PP yang purna tugas.
Mereka berbagi cerita menarik atau
perjuangan di masa bertugas.
Dengarlah bapak Adi Purnomo,
Soemardjo, Samsuar Said, Juni Hastoto,
Tjip Ismail, Indra J. Rivai, Mardianto, K.
Subagjo, Noek Soefoeroh dan Sri
Rahayu, Sri Rama Butarbutar dan lainlain, bercerita tentang PP di masa lalu.
Penuh dengan rona dan warna, entah
berat atau ringan maupun penuh
rintangan/cobaan, tetapi tetap
semangat.
Usai itu mereka bernyanyi. Sri Rahayu,
Sri Rama Butarbutar melantunkan Aku
Masih Seperti Yang Dulu. Sangat
mengasikkan. Nikmatilah pula lagu My
Way, lagunya Frank Sinatra yang
dilantunkan Juni Hastoto dan Ketua PP.
Menghanyutkan… Masing-masing
punya gaya tersendiri. Nikmati juga
Indra J. Rivai melantunkan lagu Doa
(yang biasa dinyanyikan Bimbo).
Tidak kalah menyenangkan ketika
Savitri Restu Putri membacakan puisi
Rendra bertajuk : Aku Tulis Pamplet
Ini. Untaian baris pertama puisi
berbunyi:
Aku tulis pamflet ini
karena lembaga pendapat umum
ditutupi jaring laba-laba
Orang-orang bicara dalam kasak-kusuk,
dan ungkapan diri ditekan menjadi
peng-iya-an
Apa yang terpegang hari ini
bisa luput besok pagi
Ketidakpastian merajalela.
Di luar kekuasaan kehidupan menjadi
teka-teki
menjadi marabahaya
(Hening membahana, hadirin diajak
merenung relung-relung hati)
Acara diakhiri dengan acara sesi foto
untuk kenang-kenang dan doa yang
dipimpin oleh Haryono. Perlu juga
diinformasikan bahwa Pembinaan dan
Capacity Building untuk pelaksana juga
berlangsung di ruang lain.
Malam Penuh Bintang Penyanyi
Malam keakraban pun tidak kalah
mengasyikkan. Usai makan malam,
hadirin larut dalam acara hiburan yang
telah dipersiapkan panitia dengan MC
Maharis dan Falinda. Ada musik band :
kelompok para bapak dan ibu hakim
menyanyikan lagu-lagu nostalgia
seperti : Quando Quando, Besame
Muco. Lihatlah Para orang tua tersebut
dengan semangat muda. Gitar dipetik
tiga diantara mereka dan semua
bernyanyi dengan gaya dan suara yang
menyenangkan.
Tidak mau kalah dengan orang tua,
band anak muda tampil dengan segala
kebolehannya dengan cita rasa anak
muda pula. Nyanyian band anak muda
yang dibintangi : Gabriella, Yoga.
Djarok Band yang beranggotakan
Andros, Lilis, Sukma, Reza, Imannuel
dan Putu. Mereka melantunkan She
will be loved (Maroom 5), Justin
Timberlake (Mirror), Last Child Feat
Giselle, Seluruh Nafas ini. Band musik
kelompok lain dengan personel Yoga,
Reza, Sukma dan Leo tampil pula.
Mereka melantunkan Set Five to the
Rain (Adele), Bendera (Coklat) dan
Malam Biru (Sandi Sandono) dengan
biduan handal mereka Gabby dan
Gilang.
Hari terakhir acara Perayaan Ulang
Tahun Pengadilan Pajak yang ke-12 ini
adalah Out bond di Ancol Eco Park
dengan pakaian olahraga : tarik
tambang, main teklek. Dalam
permainan ini tidak kalah menarik.
Penuh dengan keakraban, penuh tawa,
peluh sekujur raga dan bahagia tiada
tara?
Dirgahayu Pengadilan Pajak.
HLT
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
11
Lokus
Pembinaan Hakim dan Panitera
serta Seremoni Ulang Tahun
Pengadilan Pajak
12
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Lokus
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
13
14
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
15
Lokus
Mereka Mendamba Pelayanan
Pengadilan Pajak Yang Lebih Baik
Dalam rangka ulang tahun Pengadilan Pajak (PP) ke 14, reporter majalah TC Media menemui beberapa pihak yang lama
berkiprah di PP. Mereka yang berkenan diwawancara di sela-sela pekerjaan rutin mereka. Berikut petikannya:
Pelayanan mohon ditingkatkan
tunggu menjadi panas.
4. Diakui sungguh banyak berkas sengketa pajak
Gunawan, nama lengkap Industrial Indra
yang diterima oleh PP, namun dpat diupayakan
Gunawan Silaban dari PT Tasik Raja Medan
agar penyelesaian sengketa pajak lebih cepat
menyampaikan kesan dan pesan terhadap
diselesaikan.
pengadilan pajak:
5. Lambatnya pengurusan izin kuasa hukum yang
1. Pelayanan saat ini sudah sangat baik, dengan
baru, dapat menghalangi proses persidangan
adanya CCTV dan fasilitas website yang update
terhadap suatu sengketa.
terhadap rencana sidang pemeriksaan dan
pembacaan putusan.
Demikianlah komentar, pesan dan kesan
2. Surat menyurat melalui email cukup membantu disampaikan, semoga dapat membantu, papar
Wajib Pajak dalam proses banding dan
pria yang setiap minggu pulang pergi Jakartagugatan
Medan ini.
3. Khusus ruang tunggu di lantai 9, sering kali
pendingin udara tidak bekerja dengan baik
sehingga kalau sudah banyak orang, ruang
Meisje Tombokan Tax Director PT.
Coca Cola Amatil Indonesia memberikan
komentarnya : "Di era informasi dan
keterbukaan, PP seharusnya mempunyai situs
online yang bisa di akses oleh semua orang,
terutama mereka yang sedang memproses
kasusnya di PP. Setiap kasus seharusnya dapat
di telusuri prosesnya. Dengan demikian, kita
dengan mudah bisa mendapatkan informasi
kapan kasus kita akan disidangkan, kapan
dibacakan putusan akhirnya, kapan putusan
akhir dikirim ke kita dan hal-hal lainnya
seperti putusan-putusan Pengadilan Pajak
yang bisa menjadi bahan reference. Simple,
tetapi akan sangat membantu. Jumlah Hakim
perlu ditambah mengingatnya banyaknya
kasus sengketa yang dibawa sampai ke tingkat
Pengadilan Pajak saat ini, selain tentunya
Ika Roesmayanti mewakili PT Soho
Global Health menyampaikan pesan dan
kesannya.
1. Ada sesuatu yang perlu saya
sampaikan, untuk ruang tunggu bila
kebetulan banyak jumlah pemohon banding
dan terbanding maka ruangan menjadi
sangat panas, sayang kipas angin dan cooler
room hanya disediakan di ruang sidang saja,
sedang di ruang tunggu tidak ada, jadi
alangkah baiknya bila ruang tunggu juga
disediakan cadangan kipas angin atau cooler
room bila AC mati.
2. Pelayanan secara media elektronik
penambahan jumlah Pengadilan Pajak
(tempat dilakukan persidangan). Pengadilan
Pajak idealnya ada di setiap ibukota provinsi,
menurut saya. Akhirnya, Dirgahayu
Pengadilan Pajak Indonesia, semoga terus
lebih baik untuk kemajuan bangsa dan
negara."
(saat ini sudah tersedia layanan di situs
PP terkait kapan perkara akan disidangkan,
kapan dibacakan putusan dan risalah dari
putusan PP, Redaksi)
yang bisa kita lihat pada situs sangat
membantu sekali, terima kasih untuk hal itu.
3. Untuk penyampaian surat panggilan
banding, kami pernah tidak menerimanya
sehingga pada saat kami menghadiri sidang,
itu sudah sidang yang ke-3, bahkan Hakim
pun menanyakan mengapa kami tidak
menghadiri panggilan sidang. Kami sudah
menjelaskan bahwa kami tidak
menerimanya, mohon dapat dicarikan solusi
kedepan agar hal ini tidak terulang kembali
(entah dibantu dengan fax/email, dan
sebagainya), karena untuk hal yang penting
ini tidaklah mungkin kami sengaja untuk
tidak menghadiri panggilan sidang bukan?
Mohon dapat dimengerti.
Untuk staf-staf (petugas pemanggilan
pada saat sidang, resepsionis, cleaning
service, dll) di PP, kami menyampaikan
terima kasih atas keramahan kalian. Senyum
kalian juga supportnya sangat membantu/
Mohon diteruskan dan tingkatkan upaya ini.
Max Darmawan yang telah bekerja di Direktorat Pesan:
Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak - Kenyamanan ruang sidang dan ruang tunggu agar
sejak April 2010 dan sebelumnya menjabat sebagai
lebih diperhatikan terkait dengan pendingin
Kepala KPP Madya Balikpapan ini, menyampaikan
udara
kesan dan pesan terhadap Pengadilan Pajak.
- Ruang tunggu terbanding diharapkan dilengkapi
dengan meja kerja dan tempat sampah,
Kesan:
- Diharapkan Surat undangan untuk uji bukti,
Sudah ada beberapa perbaikan yang sangat kami
sidang pertama, dan pembacaan putusan dapat
apresiasi antara lain:
kami peroleh jauh hari sebelum sidang. Demikian
- Tersedianya fasilitas presentasi di ruang sidang Max Darmawan mengakhiri kesan dan pesannya.
sehingga sangat memudahkan dan
memperlancar kami dalam menyampaikan
penjelasan.
- Jadwal sidang berdasarkan abjad lebih
memberikan kepastian waktu sidang
16
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Lokus
Efektif dan efisien
Masih terbayang pada awal-awal perkenalan saya dalam
mengikuti persidangan di PP pada awal tahun 2001/2002. Kalau
tidak salah sidang pertama saya diadakan pada PP di jalan Cikini.
Pelayanan untuk persidangan wajib diawali dengan
mengajukan proses banding yang memakan waktu 6 s/d 9 bulan
waktu dulu..Tetapi sejak pemindahan di Gedung Keuangan
(Lapangan Banteng) jadwal banding dan waktu sidang jadi lebih
cepat dan Majelis pun terbagi menjadi Majelis sidang untuk
perpajakan dan Majelis sidang untuk Bea & Cukai. Hal ini tentu
sangat menguntungkan dari segi waktu/biaya. Semoga pelayanan
ini terus berjalan dengan baik. BRAVO PP, demikian kesan dan
pesan Mulyo Rahardjo (pensiunan Kemenkeu dan kini Kuasa
Hukum) dan telah berkiprah di Pengadilan Pajak sejak tahun 2002.
Putusan sidang terlalu lama
Imelda wakil PT. Itochu Indonesia. “Kalau dulu kita berebutan
mendapatkan nomor untuk di sidang. Sekarang sih sudah diurut
nomornya untuk mengikuti sidang. Jadi jauh lebih baik
pelayanan yang kami dapatkan sekarang. Yang menjadi masalah :
Kami terlalu lama menunggu akan jadwal yang tak pasti. Alangkah
baik kalau disebutkan jam pasti, bukan jam 09. 00 seperti
disebutkan dalam undangan. Padahal kami baru dilayani pukul
15.00. Waktu terbuang percuma.”
Lily, bukan nama sebenarnya, ibu yang mewakili perusahaan
tertentu yang ditemui redaksi di ruang tunggu lantai 10,
memaparkan bahwa pemohon banding merasakan, terlalu lama
menunggu hasil keputusan, hingga setahun lebih. Lily
menyampaikan rasa kecewanya.
Tetap setia dan
bersemangat
Setiap orang yang
selalu hadir lantai 9
pastilah akrab dengan
sosok yang satu ini.
Dialah seorang
pelaksana yang setia
melayani peserta sidang
terutama kuasa hukum
dan wajib pajak yang
akan menghadiri sidang
selama bertahun-tahun.
Pria bernama Alhar ini
telah berkerja di set PP
sejak tahun 2002. Tugas
utama Alhar adalah
mendistribusikan
berkas kesetiap majelis dan menyampaikan data tambahan ke
rumah berkas/majelis. Mempersiapkan absen sidang para pihak
Terbanding dan Pemohon Banding, menginput jadwal sidang
berdasarkan Rencana Umum Sidang (RUS).
Menurut Alhar, asli Palembang, tetapi lahir di Jakarta ini
menyampaikan :
1. Yang paling berkesan adalah kekompakan dalam tim kerja,
mengetahjui jalannya persidangan dan melayani para pihak yg akan
bersidang. Mengenal berbagai tipe orang, yang menyebalkan adalah
amanat pekerjaan yang diberikan kepada saya kalau tidak dapat
melaksanakan dengan baik yang mencerminkan nilai-nilai
Kementrian Keuangan;
2. Tidak ada yang berat di dalam menunaikan tugas. Pekerjaan
seberat apapun jika dikerjakan dengan sepenuh hati, akan
“PP kiranya telah banyak memberi
contoh yang baik dalam pelayanan
peradilan, dibandingkan dengan
beracara di Peradilan Lain. Misalnya dari
segi biaya yang benar-benar tidak ada
biaya. Contonya: Terkadang kami lupa
memotokopi dokumen-dokumen untuk
kepentingan pembuktian namun Majelis
Hakim dan Panitera dengan ikhlas
memfotokopikan tanpa meminta
imbalan,” papar Ardiansyah, SH,
Penelaah Keberatan dan Banding
Direktorat Jenderal bea dan Cukai
Lebih lanjut Ardiansyah menambahkan, pelayanan yang
diberikan sehingga asas hukum acara yaitu peradilan yang cepat,
murah dan sederhana dapat terus diupayakan. Kiranya kedepannya
terus dapat dilakukan upaya perbaikan dalam pelayanan bagi para
Pihak baik Terbanding maupun Pemohon. Dari segi ruang sidang
terutama Majelis IX di lantai 10, menurut kami terlalu sempit
sehingga mengurangi kenyamanan.
Saya harap ke depan dapat ditambah lagi jumlah majelis hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa sehingga dalam satu majelis
tidak terlalu banyak berkas sengketa. Dengan demikian majelis
hakim dapat lebih fokus dan cukup waktu dalam pemeriksaan”,
papar lelaki yang bertugas dibidang Penelaah Keberatan dan
Banding sejak Tahun 2011 ini.
Murtini, pelaksana di ASP 1 Subbag Putusan ini mengucapkan
syukur alhamdullillah karena senantiasa sehat. Isteri dari
pengusaha ini sangat menikmati bekerja di PP lebih dari 18 tahun.
Ibu dari satu anak ini mengatakan, : “Apapun yang terjadi saya
selalu beryukur dan menikmati rahmat dan barokah selama bekerja
di sini”.
menyenangkan
3. Pesan kepada pejabat PP: agar mempergunakan sebaik
mungkin waktu istirahat. Khususnya kepada yang sedang bersidang,
pergunakan semaksimal mungkin jam istirahat, ISHOMA (Istirahat
Sholat Makan).
Saya punya cerita tentang istirahat, dulu waktu saya masih bertugas
di majelis dan ikut dalam persidanngan, seingat saya bulan
Ramadhan, pas jam istirahat Dzuhur sidang berjalan terus tidak ada
istirahat sampai waktu Ashar masuk. Namun setelah selesai sidang
kira-kira jam 16.00 sore, ada komentar dari hakim anggota “'baru
kali ini di bulan puasa saya tidak sholat Dzuhur”. Artinya betapapun
pentingnya jalannya persidangan untuk mementingkan para pihak,
janganlah sampai hakim anggota enggan menginterupsi untuk
istirahat. Cita-cita untuk mewujudkan tercapainya nilai-nilai
Kementerian Keuangan akan berhasil jika ada “Welfare Employee”
Pesan Alhar anak dari Alfisol Ibrahim, SH dan ibu Hagaya Ratu
kepada teman-teman : “Terimakasih banyak kepada teman-teman
yang telah membantu dalam bentuk moril, materi dan tenaga. Saya
sampai saat ini sehat karena berkat doa kalian. Semoga kita tetap
menjaga kebersamaan dan menjaga kesehatan,” imbuh Alhar yang
mengecap pendidikan terakhir SMA dan anak ke 4 dari 6 bersaudara
ini. Akhirnya dia menyampaikan Selamat Ulang tahun untuk PP.
Semoga tetap lancar dalam melaksanakan pelayanan kita terhadap
masyarakat pajak.
HLT
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
17
Opini
ArtikelPemenang 1 Lomba Menulis TC Media 2014
Sukseskan Gerakan 3G : Go Green Guys!
Save our Earth and Child
Oleh: Gabriella Grace dan Dara Puspitaningrum
“Ya salah Footernya” / “Tolong bagian ini di underline saja“ /
menduduki peringkat tertinggi di Asia dalam konsumsi
“Waduh kok bolak-balik”/ “Yah tinta printernya abis, udah
kertas, yakni 247 kg/ capita, diikuti oleh Singapura (228 kg/
terlanjur ngeprint”
capita), Malaysia (106 kg/capita), Taiwan (51 kg/ capita), dan
China (42 kg/ capita). Sedangkan konsumsi kertas oleh
Penyataan-pernyataan itu sepertinya sering kita
penduduk Indonesia tercatat 22 kg/ capita. Tak bisa
dengar pada saat bekerja, atau
dipungkiri, konsumsi kertas oleh
bahkan kita sendiri yang sering
masyarakat
dunia diprediksikan
mengucapkannya. Tidak bisa
akan semakin
meningkat dari tahun
dipungkiri, sebagai pegawai negeri
1)
ke
tahun
.
“[T]his
readiness
to
assume
the
guilt
yang bekerja dalam bidang
for the threats to our environment is
administrasi, penggunaan kertas
Kemudian muncul
deceptively reassuring: We like to be
sudah menjadi hal yang lumrah.
pertanyaan, terus apa masalahnya
guilty since, if we are guilty, it all
Meskipun sudah mulai diterapkan
kalau kebutuhan kertas masyarakat
depends on us. We pull the strings of
sistem berbasis bebas kertas
semakin
meningkat? Hal tersebut
the catastrophe, so we can also save
(paperless based system), namun
karena adanya relevansi antara
ourselves simply by changing our lives.
sepertinya belum optimal. Masih
kertas dan hutan, serta lingkungan.
What is really hard for us (at least in
banyak kertas yang menumpuk di
Kertas dibuat dari serat kayu yang
the West) to accept is that we are
ruang-ruang kantor akibat salah
diproses dengan menggunakan
reduced to the role of a passive
ketik, salah print, salah fotokopi,
teknologi yang semakin modern.
observer who sits and watches what
sudah tak terpakai, dan sebagainya.
Kayu yang digunakan dapat berasal
our fate will be. To avoid this
Dengan kata lain meskipun sudah
dari beragam jenis pohon seperti
impotence, we engage in frantic,
memasuki era teknologi, kertas tetap
pohon pinus dan pohon papyrus.
obsessive activities. We recycle old
dan akan tetap menjadi primadona.
Bagian pohon yang digunakan ialah
paper, we buy organic food, we install
kulit pohon tersebut. Hal ini
long-lasting light bulbswhateverjust so
Sebenarnya, berapa
pastinya
terkait dengan penebangan
we
can
be
sure
that
we
are
doing
banyakkah kertas yang digunakan
pohon
tersebut.
Serat-serat kayu
something.
We
make
our
individual
oleh kita sebagai manusia selama
tersebut
pada
akhirnya
dibelah
contribution
like
the
soccer
fan
who
satu tahun? Menurut data yang
supports his team in front of a TV
untuk
menjadi
ukuran
yang
lebih
dihimpun oleh The Bureau of
screen at home, shouting and jumping
kecil
hingga
menjalani
beberapa
International Recycling, rata-rata
from his seat, in the belief that this will
proses untuk menjadi serat kayu.
penduduk Amerika Utara
somehow influence the game's
Proses
selanjutnya ialah proses
mengonsumsi 323 kg kertas/ capita,
outcome.”
kimiawi
seperti pembuburan
kertas
sedangkan penduduk Eropa 125 kg
2)
(Slavoj Žižek)
dan
proses
pulping
.
Dari
proses
kertas/ capita. Penduduk Asia
pembuatan kertas tersebut, kita
memiliki data yang beragam dalam
dapat
melihat adanya hubungan
konsumsi kertas per capita. Jepang
yang sangat erat antara kertas dan
18
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Opini
Penggunaan Kertas di Lin gkungan
Sekretaria t Pengadila n Paja k
hutan sebagai supplier utamanya.
Jika demikian, benarkah peningkatan konsumsi dan
kebutuhan kertas berkontribusi terhadap kerusakan hutan
yang selanjutnya berdampak pada kerusakan lingkungan
yang terjadi saat ini? Jika kita ingat adanya kebakaran hutan,
banjir, tanah longsor, atau pemanasan global (global
warming), mungkin ada benarnya. Oleh karena itu,
sebelumnya berikut ini adalah beberapa fakta menarik dari
kertas dan dampaknya terhadap lingkungan3):
£ Setiap tahun hutan indonesia yang hilang setara dengan
luas Pulau Bali
£ Satu rim kertas A4 menghabiskan sebatang pohon
berusia 5 tahun
£ Jika kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita juga
menghemat 13 batang pohon besar, 400 liter minyak,
4.100 Kwh listrik dan 31.780 liter air
£ Suatu lahan pepohonan kayu keras setinggi 4 kaki
panjang 4 kaki dan lebar 8 kaki dapat menghasilkan
942.100 halaman buku atau setara dengan 4.384.000
perangko atau setara dengan 2.700 eksemplar koran
£ Untuk memproduksi 3 lembar kertas membutuhkan 1
liter air
£ Untuk memproduksi 1 kilogram kertas membutuhkan
324 liter air
£ Untuk memproduksi 1 ton kertas, dihasilkan kurang
lebih 72.200 liter limbah cair dan 1 ton limbah padat
Beberapa fakta menarik tersebut menyadarkan kita
ternyata pembuatan kertas melibatkan lingkungan yang
kompleks. Mungkin saat ini kita masih bisa mentolerir
lingkungan yang nyata-nyata sudah berubah menjadi tak
terprediksi. Namun bagaimana dengan anak cucu kita
kelak? Pemerintah dunia termasuk Indonesia telah
melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan atas
dampak yang ditimbulkan dari industri kertas dan
konsumsinya oleh masyarakat. Perlu diketahui, Industri
kehutanan dunia mengelola lahan konsesinya dengan
mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari
(Sustainable Forest Management) yang diatur oleh
pemerintah negara masing-masing.
Di Indonesia, pengelolaan hutan lestari ini tertuang
dalam skema pengelolaan hutan yang diatur oleh
Kementerian Kehutanan, yang disebut dengan Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL). Industri di Indonesia,
termasuk industri pulp dan kertas, berkomitmen tinggi
untuk tidak menggunakan kayu hasil dari illegal logging.
Dalam menghindari masuknya illegal logging dalam rantai
produksinya, berbagai industri kehutanan melakukan audit
yang disebut Chain of Custody (CoC) pada sisi operasional
produksinya. Selain sertifikasi CoC, dalam sisi produk akhir
juga terdapat berbagai macam sertifikasi yang menyatakan
bahwa produk berbahan baku kayu ini berasal dari kayu
yang legal dan dari hutan yang dikelola dengan lestari1).
Selain itu, Industri pulp dan kertas juga merupakan salah
satu industri yang banyak menggunakan produk kertas
bekas (used paper products) sebagai bahan baku
produksinya, untuk kemudian dijadikan kertas daur ulang.
Penggunaan used paper products dapat menghemat
penggunaan kayu pulp dalam pembuatan pulp1). Daur ulang
bukanlah langkah untuk memperbaiki lingkungan, namun
berkontribusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan.
Dengan demikian, pemerintah dan industri kertas
memegang peranan penting dalam menjaga lingkungan
akibat produksi kertas. Namun, masyarakat sebagai
customer juga memiliki peran penting dalam mengurangi
kerusakan lingkungan akibat konsumsi kertas. Kemudian
apa yang dapat kita lakukan sebagai pegawai Kementerian
Keuangan yang sekaligus customer, masyarakat, dan
manusia yang hidup di tengah lingkungan alam?
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian
Umum, penggunaan kertas Sekretariat Pengadilan Pajak
pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Data pada kolom Per 31 Desember 2012
menggambarkan jumlah yang tersisa pada tahun 2012 yang
menjadi persediaan awal kertas untuk tahun 2013 (Kolom
A), sedangkan bagian tambah (Kolom B) menggambarkan
jumlah pembeliaan guna memenuhi penggunaan kertas
yang dinilai kurang apabila hanya menggunakan persediaan
awal (Kolom A) dengan mendasarkan pembelian dari
estimasi kebutuhan berdasarkan pengamatan pada tahuntahun sebelumnya. Kolom C menggambarkan penggunaan
kertas selama tahun 2013. Dengan demikian, maka jumlah
lembar kertas yang digunakan selama tahun 2013 dapat
dihitung sebagai berikut:
10.172 Rim x 500 lembar = 5.087.500 lembar kertas
Untuk mempermudah perhitungan, asumsi semua
ukuran kertas adalah A4, serta seperti yang telah dibahas
sebelumnya bahwa satu rim kertas A4 menghabiskan
sebatang pohon berusia 5 tahun, maka butuh 10.172 pohon
yang berusia 5 tahun. Selain itu tiga lembar kertas
membutuhkan 1 liter air, sehingga 5.087.500 lembar kertas
akan membutuhkan sekitar 1.600.00 liter air. Sungguh luar
biasa. Ternyata banyak juga kebutuhan kertas di lingkungan
kantor kita. Perenungan ini membawa kepada sebuah
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
19
Opini
pemikiran bahwa tidak bisa dipungkiri kebutuhan kertas
kita sangat banyak. Namun pasti ada langkah yang dapat
dilakukan untuk dapat mengurangi penggunaan kertas
tersebut, terutama yang disebabkan faktor human error dan
sistem kerja.
Kemudian apa yang dapat kita lakukan sebagai
pegawai Kementerian Keuangan yang sekaligus customer,
masyarakat, dan manusia yang hidup di tengah lingkungan
alam? Berikut beberapa kasus yang terjadi dalam
lingkungan kerja di Sekretariat Pengadilan Pajak
berdasarkan pada pengalaman, observasi, dan wawancara:
1. Masih terdapat beberapa bahan sidang dalam bentuk
hardcopy.
2. Mencetak ulang hasil pekerjaan yang salah setelah
dikoreksi secara manual,
3. Mencetak ulang ketika ditemukan adanya kesalahan
dalam pengetikan,
4. Ketika tinta printer habis atau printer mengalami
kerusakan (paper jam), terpaksa harus mencetak ulang
hasil pekerjaan,
5. Ketika melakukan fotokopi hasil pekerjaan, seringkali
mesin fotokopi paper jam atau salah fotokopi dokumen.
Kemungkinan masih banyak kasus lain yang dapat
terjadi. Selanjutnya, langkah yang dapat digunakan untuk
penghematan kertas tidak lain adalah slogan yang sering
kita dengan “3R = Reduce, Reuse, and Recycle”.
1. BAS dan RSB untuk bahan sidang dalam bentuk
softcopy (saat ini sepertinya sudah mulai berjalan
dengan adanya fasililtas komputer di ruang sidang). Jika
dirasa lebih mudah untuk mempelajari bahan sidang
dalam bentuk hardcopy, maka bahan sidang dapat
dicetak pada kertas yang sudah tidak terpakai (bolakbalik).
2. Koreksi BAS, RSB, Kerangka Konsep, Konsep Putusan,
dan Net Putusan dalam bentuk softcopy. Ada
keunggulan dalam sistem kerja ini, atasan dapat
langsung membetulkan kesalahan dalam hasil pekerjaan
tersebut. Hal ini dapat menggunakan layanan perintah
Review kemudian insert comment, maka masukan atas
perbaikan tugas dapat dilakukan.
3. Teliti terlebih dahulu sebelum mencetak. Saran ini
diberikan oleh sebagian besar referensi yang mengulas
tentang penghematan kertas.
4. Penggunaan standar atau template (saat ini sudah ada
surat edaran untuk standar format dokumen). Namun,
penggunaannya masih perlu dioptimalkan.
Penggunaan standar atau template memperkecil
adanya kesalahan.
5.
Untuk catatan atau keperluan lain yang tidak terlalu
formal menggunakan kertas bekas (digunakan bolakbalik). Misalnya untuk absensi rapat, catatan rapat, dan
dokumen internal lainnya.
6.
Menghancurkan dokumen yang penting di mesin
penghancur, kemudian untuk dokumen lain yang tidak
penting didaur ulang oleh pemasok kertas bekas.
Memastikan terlebih dahulu tinta mesin print masih
tersedia atau dalam kondisi baik. Dengan demikian,
diperlukan pemeliharaan yang layak dan rutin,
terutama untuk mesin print yang berumur tua.
7.
8.
9.
Selain mesin print, mesin fotokopi juga memerlukan
pemeliharaan yang layak dan rutin untuk menghindari
paper jam atau kerusakan mesin yang lain. Sekali lagi,
pastikan kita memfotokopi dokumen yang benar dan
tidak berlebihan.
Langkah yang juga berperan penting adalah pastikan
kertas yang kita beli adalah kertas dari industri yang
legal dan memiliki jaminan hutan yang dikelola lestari.
Hal ini dapat mencegah dan mengurangi illegal logging
secara tidak langsung.
10. Gunakan teknologi untuk membantu pekerjaan
sehingga mengurangi penggunaan kertas. Misalnya,
untuk surat tugas, pengumuman dan informasi, rekap
absensi, dan lainnya dikirim melalalui email atau sms
center. Dengan demikian, informasi akan lebih mudah
menyebar dengan cepat dan tepat.
Solusi-solusi tersebut hanyalah contoh kecil yang dapat
kita lakukan untuk menghemat penggunaan kertas. Namun,
dengan adanya langkah kecil tersebut dapat mendorong
solusi kreatif lain yang lebih besar. Karena seribu langkah
dimulai dari satu langkah kecil. Dimulai dari diri sendiri,
saat ini, dan di tempat ini. Apa yang kita alami di masa
depan adalah hasil dari perbuatan di masa kini dan masa
lalu. Jangan sampai anak cucu kita yang menanggung hasil
kelalaian dan kerusakan yang kita buat hari ini. So, Go Green
Guys! (Gaby/Dara).
Referensi:
1) Elisabetyas. 2011. Mewujudkan Produk Kertas yang Ramah
Lingkungan. (http://elisabetyas.wordpress.com)
diakses 18 Maret 2014.
2)
Proses Pembuatan Kertas http://www.beritaiptek.blogspot.com
3) Majalah Anninda. 2011. Fakta tentang kertas dan
Pentingnya Menghemat Kertas.
(http://energilingkunganhidupkita.blogspot.com)
diakses 18 Maret 2014.
Actus Curiae Neminem Gravabit
artinya tindakan pengadilan
tidak akan menyakiti siapapun
Judex Non Ultra Petita
artinya hakim tidak memberi keputusan
kepada apa yang tidak dituntut
20
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Lokus
Selayang Pandang
Rohis Pengadilan Pajak
Hendaryati* | Majelis 6
“Ada suara ..sedikit ramai di salah satu ruang sidang di
lantai 10, lamat terdengar suara alunan ayat suci al qur'an.
Salah satu pegawai sedang membaca kitab suci al qu'an dan
disimak yang lainnya dengan khusyuk....kemudian secara
bergiliran yang lain meneruskan membaca...Ada apa
gerangan? Suasana seperti ini biasa terlihat pada saat
memasuki bulan Ramadhan.. selama 15 hari berturut-turut
ada kegiatan tadarus Al Quran.. dibagi 2 kelas, 1 kelas pria
dan 1 kelas wanita, dan tepat dihari ke 15 dilakukan kataman
al qur'an.”
Tak terasa ini Tahun ke 6 Rohis Pengadilan Pajak (PP)
hadir di kantor ini. Berbekal kebutuhan akan adanya
tempat bernaung untuk kegiatan-kegiatan Islam, hadirlah
Rohis PP tahun 2009, dengan Ketua pertama (2009
2011)Bapak Jumri, dilanjutkan dengan periode kedua
diketuai Pak Heroni Maso (2012-2013), dan tahun ini
memasuki tahun ke 6.
Mengapa dinamai Rohis?
Semula wadah ini akan dinamai Bintal Islam
sebagaimana nama wadah kegiatan islam lain di lingkungan
Kementrian keuangan disini. Namun, Sekretaris PP masa
itu, Bapak Juni Hastoto, meminta kami untuk mengganti
namanya dengan nama lain karena istilah Bintal Islam
hanya digunakan untuk setingkat eselon 1, akhirnya jadilah
nama Kerohanian Islam (Rohis) Pengadilan Pajak. Sekaligus
juga dibuatkan logo Rohis. Maka lahirlah Rohis PP.
Kegiatan Rohis PP
Seksi Da'wah
1. Pengajian Hari Rabu: jam 7.30 sampai dengan 8.30
pagi.
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mulai
mengadakan pengajian. Semula pengajian /ceramah agama
hari selasa yang sudah ada, didanai dari infak para pegawai
PP. Namun akhirnya pendanaan kegiatan hari selasa
dialihkan ke Bintal Al Muslihin DJA, sedangkan dana dari
rohis pp dipindahkan pada kegiatan pengajian hari rabu
khusus ibu-ibu, khusus fikih wanita..seiring dengan makin
banyaknya peminat, akhirnya para bapak2 juga ikut hadir
dan temapun berubah menjadi Fikh secara umum.
2. Ceramah agama.
Kegiatan ini dilaksanakan pada saat peringatan hari hari
besar agama islam dengan mengundang Ustadz untuk
memberikan ceramah kepada seluruh pegawai, minimal 3
atau 4x setahun.
3. Tahsin setiap hari Jumat, jam 7.00 sampai dengan 10
pagi.
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari jumat
pagi, peserta dibagi 2 kelompok, pria dan wanita, dengan 1
ustadz dan 1 ustadzah, peserta diajarkan mengaji secara
individu, jadi tidak perlu malu untuk ikut aktif karena
seperti les privat dengan guru dan gratissss.
4. Kegiatan secara insidentil.
Kegiatan antara lain: Seminar Menghafal Al qur'an
semudah tersenyum dengan Kauny, seminar Hypno
Parenting, dan terakhir Pelatihan Sholat Hhusyu.
5. Untuk bulan Ramadhan dilakukan kegiatan khusus.
Berupa kegiatan buka puasa bersama dengan rangkaian
acara ceramah agama oleh penceramah, dilanjutkan dengan
santunan anak yatim / duafa / OB dan CS, dan ditutup
dengan buka puasa bersama. Kegiatan lainnya adalah
lomba-lomba berupa lomba baca Al qur'an, lomba kultum
(kuliah tujuh menit, dan lomba azan dan kegiatan tadarus
Al quran selama 15 hari di bulan ramadan..dan diakhir acara
melakukan penutupan berupa katam al quran.
6. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
Bekerjasama dengan Rumah Zakat, setiap bulan Rohis
menyetorkan zakat, infak dan sedekah dari pegawai secara
rutin di potong zakatnya untuk diserahkan ke Rumah Zakat.
Kedepan diharapkan kegiatan seksi dakwah lebih aktif lagi
dengan mengadakan pengajian rutin/ceramah agama
bulanan tanpa menunggu adanya peringatan keagamaan.
Seksi Sosial
Sie sosial secara teratur melakukan kegiatannya setiap
bulan, berupa santuan anak yatim, beasiswa anak
berprestasi di lingkungan PP, santunan duafa, santunan
sunatan masal, santuan pegawai yang kena musibah, paket
sembako kepada Cleaning Service dan Office Boy, bahkan
ada juga bantuan pembangunan mushola dan
pemeliharaaan mushola kantor, dan kegiatan lain sesuai
proposal yang diajukan pegawai PP. Ke depan diharapkan
kegiatan-kegiatan yang didukung oleh sie sosial lebih
terarah lagi yaitu kegiatan yg benar-benar dibutuhkan dan
berada disekitar lingkungan PP.
Semoga hadirnya Rohis PP bermanfaat bagi banyak
orang terutama pegawai dan Hakim Pengadilan Pajak.
*Penulis adalah Sekretaris Rohis
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
21
Opini
Beberapa Catatan tentang
Proses dan Prosedur Peradilan yang
Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
Gunawan* | Hakim Pengadilan Pajak
Judul diatas saya kutip dari Pasal 2
Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasan Kehakiman
yang berbunyi peradilan dilakukan
dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Sejalan dengan ketentuan
tersebut, dalam Pasal 2 Peraturan
Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per001/PP/2010 tentang Tata Tertib (Tatib)
Persidangan di Pengadilan Pajak juga
disebutkan bahwa Pengadilan Pajak
melaksanakan proses pengadilan
melalui pemeriksaan Sengketa Pajak
dengan proses dan prosedur yang
cepat, murah, dan sederhana untuk
menegakan keadilan dan kepastian
hukum dalam penyelesaian Sengketa
Pajak berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan-undangan perpajakan
dan ketentuan lain yang terkait dengan
Sengketa Pajak yang diperiksa. Jika saja
ketentuan a-quo dapat kita laksanakan,
niscaya kita tidak akan terbebani
dengan tunggakan yang begitu banyak
yang pada gilirannya akan memberikan
kepastian hukum bagi para pihak yang
mencari keadilan di bidang
perpajakan.
Dalam rangka menegakkan
keadilan dan kepastian hukum yang
notabene merupakan tugas mulia
seorang Hakim adalah sangat urgen.
Pengertian sederhana, cepat dan
berbiaya ringan harus dipahami secara
bijak oleh para Hakim Pajak. Saya tidak
bermaksud untuk menggurui para
Hakim Pajak terutama para senior.
Dalam beberapa tulisan saya terdahulu
saya selalu menekankan bahwa
kemandirian Hakim harus didasari
oleh kompetensi (siapa menguasai
apa?). Untuk melaksanakan proses
peradilan yang sederhana, cepat dan
berbiaya ringan bergantung kepada
kemandirian Hakim yang memiliki
kompetensi dibidangnya secara
22
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
komprehensif, lebih mengetahui dari
apa yang diketahui oleh orang lain. Apa
jadinya jika seorang Hakim tidak
mengetahui perkara yang sedang dia
sidangkan? Tentu saja yang terjadi
adalah proses peradilan yang rumit,
memakan waktu yang panjang, dan
sudah pasti berbiaya tinggi, dan yang
terjadi adalah kontra produktif.
Hakim adalah kaum terhormat.
Mereka, dibanding para pemilik
pengetahuan hukum lain, telah
mendapat sebutan “paling mengetahui
hukum” (ius curia novit). Selanjutnya,
Hakim tak membuat putusan dengan
sekadar ilmu yang dimiliki. Dia bukan
corong berbagai Undang-Undang.
Hakim adalah mereka yang berani
menemukan hukum (rechtvinding).
Mereka yang dengan keyakinannya
berani menerobos aturan yang ia
pandang tak adil. Aturan atau UndangUndang yang buruk, Hakim mengatasi
keburukan dan bolong-bolong itu.
"Berikan aku Hakim yang baik,
meski di tanganku ada hukum yang
buruk," demikian sebuah tulisan
terpampang di pengadilan Inggris.
Hakim tak akan bermain golf,
pelesir ke luar negeri, apalagi dibiayai
oleh mereka yang berkasus atau
kasusnya menang. Ia tak tergiur hal-hal
demikian sebab ia sadar keinginan
semacam itu bisa "membunuh"
nuraninya. (LR. Baskoro, Koran
Tempo-09-12-2013).
Tulisan tersebut nampaknya ingin
menjelaskan eksisitensi seorang Hakim
yang begitu sangat mulianya,
khususnya diperadilan umum
(memang Hakim selayaknya harus
mandiri sesuai dengan kompetensinya,
tidak diatur-atur), lain halnya dengan
Hakim di Pengadilan Pajak dimana
Hakim secara profesional dituntut
untuk memahami perpajakan, baik
domestik maupun internasional,
khususnya penerapan ketentuan
akuntansi secara komprehensif, tentu
saja suatu hal yang sangat mustahil jika
kedua disiplin ilmu tersebut dapat
dipelajari secara instant.
Catatan saya, sebagian besar kasus
yang saya tangani, nyatanya berkaitan
dengan transaksi perpajakan baik
domestik maupun internasional yang
sarat dengan muatan akuntansi
(accounting treatment). Saya
berpendapat, fenomena ini berkaitan
dengan pertanyaan, siapa? Menguasai
apa? Menangani kasus apa? (bisa jadi
hal ini yang membuat putusan yang
berlarut-larut)? Jika memunginkan,
berikanlah kasusnya sesuai dengan
kompetensi Hakim.
Kita mungkin sering lupa bahwa
para pihak juga “menilai” kompetensi
Hakim yang menyidangkan kasus
mereka, karena mereka juga
mempunyai ekspektasi yang tinggi
terhadap kasusnya terutama Pemohon
Banding. Saya hanya mengingatkan
bahwa Pengadilan Pajak dibentuk
semata-mata untuk kepentingan
Pemohon Banding dalam
menyelesaikan sengketa pajak ketika
Terbanding berpotensi menghitung
pajak tidak sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku. intinya
ekspektasi tentang kepastian hukum
lebih tinggi diharapkan oleh Pemohon
Banding.
Enam bulan pertama sejak saya
melaksanakan tugas sebagai Hakim
Opini
Pajak, bagi saya kurun waktu tersebut
merupakan masa adaptasi atau
pengenalan dengan situasi baru. Saat
itu di majelis saya untuk setiap perkara
sengketa pajak menghabiskan 8 sampai
10 kali persidangan, jika saya rataratakan setiap perkaranya adalah 9 kali
persidangan, dan sesuai dengan
Rencana Umum Sidang (RUS) disetiap
majelis, persidangan rata-rata
dilaksanakan setiap 3 (tiga) minggu
sekali. Ini artinya setiap perkara
memerlukan waktu 27 minggu (9x3
minggu) atau 189 hari (27 x 7 hari) atau
6 bulan lebih. Meskipun dalam Pasal 81
Undang-Undang Pengadilan Pajak
mengatur jangka waktu 12 bulan dan
tambahan 3 bulan dalam hal khusus
(untuk kasus banding), berarti jangka
waktu yang diberikan adalah 15 bulan
sampai dicukupkan, namun pada
kenyataannya untuk sampai ke
pengucapan, biasanya sampai
bertahun-tahun (mudah-mudahan
tidak ada kasus seperti ini lagi).
Catatan saya, ini adalah waktu yang
sangat lama dalam menyelesaikan
perkara sengketa pajak. Bagaimana kita
dapat memberikan kepastian hukum
kepada para Pihak? Tapi saya percaya di
majelis lain tidak ada yang seperti ini?
Enam bulan kedua sejak penugasan
saya sebagai Hakim, saya mulai galau,
tapi saya sadar bahwa putusan yang
kami buat adalah putusan yang bersifat
kolektif kolegial, tentu saja kerja
majelis merupakan kerja tim yang tidak
bisa bergantung kepada salah satu
Hakim saja. Namun saya mencoba
untuk berusaha mengaplikasikan apa
yang diamanatkan oleh UndangUndang dan peraturan yang telah saya
jelaskan diatas.
Berangkat dari ketidaktahuan saya,
malam hari sebelum besok bersidang,
saya berusaha untuk memahami semua
berkas yang akan saya sidangkan, jika
masih ada yang belum saya pahami
atau lupa, saya jelajahi dunia maya
dengan cara googling atau membuka
kembali buku-buku dalam
perpustakaan mini milik saya, dan
tentu saja pengalaman saya sebagai
Pemeriksa Pajak selama kurang lebih
25 (dua puluh lima) tahun sangat
membantu dalam memahami kasus
yang akan saya tangani, untuk
kemudian sampai pada suatu
kesimpulan dalam pikiran saya,
“Alhamdulillah” saya pahami kasusnya,
dan mudah-mudahan dalam
persidangan nanti saya akan berusaha
fokus kepada pokok sengketa. Tentu
saja para Pihak juga diingatkan untuk
melakukan kewajibannya dengan
benar.
Catatan saya, saat ini di majelis
kami, sidang dilaksanakan rata-rata 2-3
jam dan perkara yang ditangani ratarata 3-4 Pemohon Banding/Penggugat,
tentu saja dengan variasi kasus single
tax maupun all taxes dengan rata-rata
3-4 kali sidang. Dengan demikian
sidang dapat dipercepat dengan hanya
4x3 minggu = 12 minggu atau sekitar 3
bulan. Jika proses administrasi
permohonan banding 6 bulan, maka
dalam 9 bulan bisa kita cukupkan, dan
segera membuat putusan untuk
kemudian diucap. Sementara
Sekretaris Pengganti (SP) dan
Pembantu Sekretaris Pengganti (PSP),
serta Pelaksana fokus dengan
pekerjaannya untuk mempersiapkan
kerangka konsep, mereka jangan
dibebani lagi untuk membuat
pendapat Majelis Hakim yang
notabene bukan kompetensinya.
Catatan saya yang lain, untuk
melaksanakan semua itu, saya perlu
me-manage waktu dengan baik untuk
mengerjakan apa yang seharusnya saya
kerjakan? Bukan mengerjakan apa yang
tidak seharusnya saya kerjakan? Diluar
hari persidangan saya manfaatkan
untuk membuat konsep putusan dan
saya melakukan semua itu dengan
memannfaatkan IT. Saya bangun
komunikasi dengan SP dan PSP cukup
lewat internet guna mengirim datadata berupa BAS dan RSB. Saya tidak
pernah dan tidak akan pernah
meminta SP atau PSP untuk membuat
putusan. Menurut saya jika ini
dilakukan, merupakan suatu
“pelanggaran” berat bagi seorang
Hakim Pajak.
Pekerjaan ini saya lakukan
disamping untuk menghemat kertas,
jika mungkin sama sekali tanpa kertas
(paperless), juga dimaksudkan untuk
mendapatkan tingkat akurasi,
efektivitas dan efisiensi waktu dalam
menyusun pendapat majelis, buat saya
tidak ada istilah fakultatif dari hari
Senin sampai Jumat.
Dari beberapa catatan yang telah
saya uraikan diatas, saya berpendapat,
mungkin pekerjaan itulah yang
setidaknya dapat mengaplikasikan apa
yang diamanatkan oleh UndangUndang.
Tentu saja tulisan ini bukan
merupakan cerita sukses (success
story), hal ini saya lakukan sematamata rasa keinginan saya untuk
mencoba melaksanakan proses dan
prosedur peradilan yang sederhana,
cepat, dan berbiaya ringan, serta
memberikan kepastian hukum bagi
para Pihak dan bukan sekedar slogan
dalam tatib persidangan di Pengadilan
Pajak, karena saya paham sekali bahwa
tugas Hakim Pajak yang paling utama
adalah “Memeriksa dan memutus
Perkara Sengketa Pajak“ dan
secepatnya membuat putusan, bukan
membuang-buang waktu untuk
membicarakan atau mengerjakan
sesuatu yang tidak perlu atau datang ke
kantor dengan rutin hanya untuk
mengisi “absen” (meskipun itu perlu)?,
tapi mengabaikan tugas utamanya.
Saya percaya, semua Hakim disini
sudah berusaha semaksimal mungkin
untuk memberikan sesuatu yang baik
bagi institusi ini.
Catatan saya yang terakhir. Saya
yakin teman-teman Hakim Pajak
sependapat dengan saya bahwa tugas
sebagai Hakim Pajak adalah
merupakan tugas terakhir dan
terhormat dari perjalanan karier
seorang “mantan eksekutif” untuk
berbuat sesuatu yang baik bagi negeri
ini, bukan untuk mencari gengsi, atau
apapun namanya. Kapan lagi?
Semoga bermanfaat.
*Penulis adalah Hakim Anggota di
Majelis III dan XIV.
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
23
Opini
Menakar Ruang Kerja Ideal
Bagi Pengadilan Pajak
Rio Mardianto Putra | Bagian Umum
Sebagai badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak yang mencari keadilan terhadap
sengketa pajak, Pengadilan Pajak (PP)
membutuhkan sarana dan prasarana
yang memadai. Kegiatan tugas dan
fungsi Pengadilan Pajak yang langsung
bersinggungan dengan masyarakat
menjadi faktor utama betapa
pentingnya prasarana yang optimal,
juga berkas sengketa pajak dan
peninjauan kembali yang cenderung
meningkat menjadikan prasarana
menjadi sesuatu hal yang mutlak
dikedepankan.
Seiring meningkatnya peran
Pengadilan Pajak dalam penyelesaian
sengketa pajak, organisasi Pengadilan
Pajak berkembang dengan cepat.
Secara kuantitas, saat ini Sekretariat
Pengadilan Pajak terdiri dari 18 Majelis
dan 5 Bagian dengan jumlah 344 orang
pegawai dan 48 orang Hakim. Jumlah
itu memerlukan prasarana ruang kerja
ideal sesuai dengan porsinya masingmasing.
Memasuki usianya yang ke-12, saat ini
Pengadilan Pajak menempati Gedung
Sutikno Slamet Kementerian
Keuangan, tepat nya lantai 5 s.d 10 dan
sebagian lantai 20. Penggunaan
Gedung Sutikno Slamet dimulai sejak
tahun 2002, berdampingan dengan
Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan di bawah
pengawasan Biro Umum Sekretariat
Jenderal. Biro Umum memang
mengelola dan memelihara beberapa
Gedung Kantor Pusat Kementerian
Keuangan di kawasan Lapangan
Banteng.
Penggunaan Gedung Sutikno Slamet
sebagai gedung kantor Pengadilan
Pajak merupakan lokasi kantor ke-3
sejak berdirinya yang sebelumnya
masih bernama Majelis Pertimbangan
24
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Pajak (MPP). MPP berlokasi di
Gedung Mahkamah Agung (Gd.
Prijadi Praptosuhardjo II saat ini),
kemudian saat berubah nama menjadi
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(BPSP) lokasi kantor nya adalah di
Gedung Jasindo Jalan Cut Meutia,
Jakarta Pusat. Barulah pada tahun
2002, saat lahirnya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak
menempati Gedung Sutikno Slamet
dari lantai 5 s.d 10 dan sebagian lantai
20.
Di awal keberadaannya di Gedung
Sutikno Slamet, tidak ada masalah
berarti, semuanya berjalan lancar.
Jumlah area kerja berbanding orang
dan berkas, dirasa sudah memadai.
Seiring perjalanan, jumlah berkas yang
semakin bertambah, jumlah pegawai
dan Hakim juga bertambah, dengan
sendirinya area kerja terasa semakin
sempit dan sesak. Ruang kerja yang
seharusnya ditempati pegawai, turut
ditempati oleh berkas. Pun demikian
ruang kerja untuk pegawai, selayaknya
3 orang namun diisi 4 orang. Tidak
heran melihat fenomena ini seiring
pertumbuhan pegawai dan berkas tak
diimbangi pertumbuhan ruang kerja
dan ruangan penyimpanan
berkas/arsip.
Secara kasat mata, sepertinya ruang
kerja yang kita gunakan saat ini tidak
ideal lagi dengan jumlah orang,
berkas, serta operasional tugas dan
fungsi Pengadilan Pajak. Dari
kuantitas, Sekretariat Pengadilan Pajak
merupakan Satuan Kerja yang sangat
besar apabila dibandingkan dengan
Biro - Biro dan Pusat - Pusat di
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan. Lalu strukturnya, dimana
terdapat begitu banyak pejabat di
Sekretariat Pengadilan Pajak. Belum
lagi pendekatan tugas dan fungsi nya
yang begitu banyak menggunakan
kertas/berkas, mulai dari masuk, aktif,
sampai akhirnya disimpan menjadi
sebuah arsip. Seperti kita tahu juga
arsip pengadilan/yudisial
perlakuannya tentu agak berbeda
dengan arsip pada umumnya.
Terbayang betapa besarnya volume
ruangan yang diperlukan sebuah
instansi/Unit Kerja bernama
Sekretariat Pengadilan Pajak ini.
Untuk saat ini, unit eselon II lain di
Sekretariat Jenderal (Biro-biro)
menggunakan 2 3 lantai Gedung
Juanda, kita telah menempati ± 7
lantai Gedung Sutikno Slamet.
Penggunaan 7 lantai ini pun sekarang
dianggap sudah sangat sesak. Tidak
banyak perbedaan luasan satu lantai
Gedung Juanda dengan Gedung
Sutikno Slamet. Karenanya, andaikan
menempati 7 lantai di Gedung Juanda
pun belum akan ideal untuk
Sekretariat Pengadilan Pajak.
Sebenarnya di Gedung Sutikno Slamet,
untuk jenis dan standar ruangan yang
dibutuhkan secara garis besar telah
terpenuhi, mulai dari ruangan standar
gedung seperti lobby, lift, pantry,
ruang panel, ruang kontrol
AC/listrik/air, ruang teknisi, gudang,
area parkir. Sampai dengan ruang kerja
dengan segala macam komposisinya.
Namun permasalahannya adalah
sekarang ruangan-ruangan standar itu
tidak lagi mencukupi untuk
perkembangan Set.PP. Belum lagi
penggunaan ruangan standar gedung
yang berbagi dengan Satuan Kerja lain.
Jika kita melakukan penghitungan
dengan menggunakan standar pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.06/2011 Tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Negara Berupa Tanah Dan
Bangunan, ruang kerja yang dimiliki
Sekretariat Pengadilan Pajak saat ini
masih belum ideal. Ambil contoh
ruang rapat, dari total 2 ruang rapat
Opini
yang dimiliki, sekarang sudah tidak
mencukupi lagi. Banyak pembahasan
tim, kepanitiaan, pembinaan,
koordinasi pimpinan, dan sebagainya.
Sering terjadi bentrok jadwal yang
kemudian disikapi dengan
menggunakan ruangan lain yang
seadanya dan selayaknya tidak
peruntukan ruang rapat. Ruang rapat
yang digunakan terdiri dari 2 ruang
yang diberi nama Ruang Rapat
Sekretaris dan Ruang Rapat Hakim,
ada juga yang menamakan ruang rapat
besar dan ruang rapat kecil.
Menengok ukuran ruang rapat
sekretaris PP saat ini yaitu sekitar 51
m² dan ukuran Ruang Kerja Sekretaris
PP yang hampir sama (51m², total
±100m²) memang sudah layak, namun
belum ideal. Jika berpedoman kepada
PMK di atas, Sekretaris PP yang
merupakan eselon IIa sebagai
Pimpinan Satker, berhak mendapat
ruang maksimal 133 m² dengan
termasuk ruang rapat dan toilet di
dalamnya. Untuk pejabat eselon III
yang bukan kepala kantor, luas
ruangan ideal menurut PMK 248
adalah maksimal 21 m², termasuk
didalamnya sedikit area untuk rapat.
Saat ini di Set.PP, Kepala Bagian
memiliki ruangan yang luasnya sekitar
17 m², namun beberapa Sekretaris
Pengganti tidak memiliki ruangan.
Apalagi untuk posisi eselon IV,
idealnya mendapat area, tidak mesti
ruangan tetapi area kerja maksimal 9
m².
Selesai tentang ruangan struktural,
lanjut pada kapasitas Sekretariat
Pengadilan Pajak yang merupakan
pemberi dukungan terhadap kegiatan
yudisial di Pengadilan Pajak. Kegiatan
Tugas dan Fungsi Pengadilan Pajak
membutuhkan area/ruangan yang luas
dan memadai. Pengadilan Pajak
membutuhkan ruang sidang, ruang
tunggu sidang, ruang pelayanan
informasi, ruang penerimaan surat,
ruang arsip, dan ruang penunjang
lainnya. Hakim juga memerlukan
ruangan yang memadai, bahkan lift
khusus seperti yang ada di Mahkamah
Konstitusi. Saat ini ruangan hakim
tidaklah ideal, dan penggunaan lift
pun berbarengan dengan pengguna
gedung lainnya. Tentu bukan sebuah
situasi ideal ketika hakim telah
menggunakan toga bercampur baur
dengan pengguna lift lain yang bahkan
ada dari pihak-pihak yang
bersengketa.
Ruang sidang sebaiknya ada untuk
masing-masing majelis, saat ini ruang
sidang yang jumlahnya 10 (sepuluh)
digunakan secara bergantian oleh 18
(delapan belas) majelis. Kemudian
fungsi yang memerlukan ruang tak
kalah besar adalah ruang arsip, baik itu
berkas aktif, arsip putusan Pengadilan
Pajak, dan arsip Putusan Peninjauan
Kembali. Seiring meningkatnya tren
sengketa yang ada di Pengadilan Pajak,
selayaknya ruang arsip mendapat
perhatian khusus, sehingga berkasberkas sengketa pajak yang sedang
diproses tidak tumpah ruah khususnya
di Bagian Administrasi Sengketa Pajak
(ASP), Tata Usaha, Ruang Kerja
Majelis, dan Bagian Administrasi
Peninjauan Kembali & Dokumentasi
(APKD). Khusus Bagan APKD,
sepertinya arsip-arsip itu tidak pernah
cukup tertampung dalam ruang arsip
yang ada, bahkan sudah dengan
penambahan di lantai 20, di ruang
kerja, dan di Ruang Arsip pinjaman
dari Biro Umum.
Tentu kita menginginkan ruang kerja
yang ideal bagi Pengadilan Pajak.
Seberapa kira-kira ruang kerja ideal
itu, dengan hitung-hitungan
sederhana menggunakan pendekatan
sesuai PMK dimaksud, maka akan
didapat gambarannya sebagai berikut :
Pejabat/Pegawai
Dengan asumsi pejabat struktural dan
pimpinan Pengadilan Pajak berjumlah
sama dengan sekarang, kemudian
jumlah majelis sebanyak 20 (dua
puluh) dengan struktur 2 SP 4 PSP,
dan 5 Kepala Bagian, 16 Kasubbag,
maka dibutuhkan ruang kerja sebesar
± 5100 m².
sebesar ± 1000 m².
Ruang Kebutuhan Khusus Pengadilan
Pajak
Ruang khusus yang dibutuhkan adalah
termasuk ruang sidang, ruang tunggu,
ruang rapat/aula, ruang arsip putusan,
perpustakaan, dan sebagainya. Dengan
asumsi setiap majelis mempunyai 1
(satu) ruang sidang, ditambah ruang
sidang utama (seperti yang terdapat di
MK), kemudian juga menaruh
perhatian besar pada ruang arsip
putusan yang membutuhkan area yang
sangat besar dan memadai, maka
diperlukan ruang sebesar ± 3100 m².
Dari kalkulasi di atas, didapatlah total
kebutuhan ruang kerja ideal bagi
Pengadilan Pajak yaitu sebesar ± 9200
m². Jika ditransformasi ke Gedung
Sutikno Slamet yang saat ini
digunakan, dengan luas 1 (satu) lantai
sebesar ± 1008 m², maka diperlukan 910 lantai atau tambahan 2-3 lantai lagi
dari sekarang. Ditambah area parkir
yang diperkirakan mencapai ± 2000
m², maka total kebutuhan ruang bagi
Pengadilan Pajak adalah sebesar ±
11200 m². Ini merupakan hitunghitungan sederhana dengan
menggunakan pendekatan standar
yang ada, bukan sesuatu yang mutlak.
Toh saat ini dengan kondisi serba
kurang, kegiatan tugas dan fungsi
Sekretariat/Pengadilan Pajak tetap
dapat dilaksanakan dengan baik,
meski dengan prasarana yang belum
ideal. Mudah-mudahan ke depannya
bisa diperoleh ruang kerja yang ideal
demi meningkatkan rasa nyaman,
meningkatkan motivasi, dan
terpenting meningkatkan kinerja demi
tercapainya tujuan organisasi.
Ruang Penunjang
Terdapat di dalamnya ruang rapat,
sirkulasi, ruang server, ruang
penyimpanan ATK, toilet, ruang
fungsional, laktasi, mushola, dan
ruang lainnya yang biasanya juga
dimiliki gedung perkantoran. Untuk
kategori ini, dibutuhkan ruangan
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
25
Opini
International Financial Reporting Standard (IFRS)
(Bagian dua)
Idris Herawan* | M 12
PENDAHULUAN DAN KERANGKA DASAR (IAS 1; PSAK 1)
No
IFRS
Perbedaan
PSAK
1
Cakupan
Pengaturan
IFRS belum mengatur standar
akuntansi untuk perusahaan
berbasis syariah.
2
Prinsip
Ketepatan
Waktu
(Timeliness)
Tidak diatur secara khusus
Dianjurkan agar entitas
kapan entitas menyajikan laporan menyajikan laporan keuangan
keuangan
paling lama 4 bulan setelah
tanggal neraca
SAK telah mengatur Perusahaan
berbasis syariah.
3
Basis
Standar
Menganut standar akuntansi
berbasis prinsip.
Menganut standar akuntansi
berbasis aturan.
4
Prinsip
Konservatif
Tidak lagi mengakui prinsip
konservatif, namun diganti
dengan prinsip kehati-hatian
(Prudence)
Masih mengakui prinsip
konservatif
AKTIVA TETAP (IAS 16; PSAK 16 REV 2007)
No
Perbedaan
IFRS
PSAK
1
Peni laian Akti va
Penerapan prinsip nilai w aj ar
Sama dengan IFRS
dalam penilai an Aset. Aktiva
dapat di ukur dengan
menggunakan dua pendekatan,
yaitu m odel revaluasi dan model
har ga perolehan.
26
2
Selisi h ak ibat
revaluasi
Nilai selisih akibat adanya
reval uasi disaj ikan dalam
laporan l aba rugi dan ekuitas
Sam a dengan IFRS
3
Metode penyusutan
Sam a dengan IFRS,
dengan penyesuai an sesuai
dengan PSAK 25
4
Nilai residu
Metode penyusutan yang
digunakan harus ditelaah secara
periodi k. Diperlakukan sesuai
dengan IAS 8. Dimungkinkan
j uga perubahan terhadap
metode penyusutan jika terdapat
perubahan signifikan dengan
pola pemanfaatan ekonomi dari
aktiva ter sebut.
Manajemen harus melakukan
review atas ni lai residu dan
masa m anfaat aktiva setiap
tahun. Jika terdapat perubahan,
maka disesuaikan dengan
menggunakan IAS 8
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Sam a dengan IFRS,
dengan penyesuaian sesuai
dengan PSAK 25
Efek
Konvergensi
Penerapan standar yang
setengah setengah thd
perusahaan yang berbasis
syariah.
Perlunya penyesuaian dalam
menyampaikan SPT Tahunan
paling lambat tanggal 31
Maret untuk WP Orang Pribadi
dan 30 April untuk WP Badan
Efek Konvergensi
Penggunaan jasa
i ndependent appraisal
( penil ai) akan berkembang
untuk asset yang tidak dapat
diukur nilai pasar nya.
Harus dilakukan
penyesuaian terhadap
aturan perpaj akan terkait
pengenaan paj ak (PMK
79/2008),
Perlunya penyesuaian
terhadap peraturan
perm ohonan ijin terhadap
Ditj en Pajak untuk
melakukan perubahan
metode penyusutan.
Opini
PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (IAS 1; PSAK 1 REV 1998)
No
1
2
Perbedaan
IFRS
PSAK
Komponen
Komponen laporan keuangan
Komponen laporan keuangan
Laporan
lengkap terdiri atas :
lengkap terdiri atas :
Keuangan yang - Laporan posisi keuangan
- Neraca
lengkap
(neraca)
- Laporan laba rugi
- Laporan laba rugi
- Laporan perubahan ekuitas
komprehensif
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan
keuangan
- Laporan posisi keuangan
komparatif awal periode dan
penyajian retrospektif terhadap
penerapan kebijakan akuntansi
Pengungkapan Berdasar ilustrasi IFRS :
Berdasar PSAK:
dalam Laporan
Aset:
Ekuitas:
Aset:
Laibilitas
posisi
Aset Tidak
Ekuitas yang
Aset
Laibilitas
keuangan
Lancar
dapat
Lancar
jangka pendek
(neraca)
diatribusikan ke
pemilik entitas
Laibilitas
Aset lancar
induk
Aset Tidak
jangka panjang
Lancar
Hak
nonpengendali
Laibilitas
Laibilitas
jangka panjang
Laibilitas
jangka pendek
Ekuitas yang
Dapat
diatribusikan ke
pemilik entitas
induk
Menggunakan istilah hak
minoritas
Istilah minority
interest
diganti menjadi non controlling
interest (hak non pengendali)
dan disajikan dalam Laporan
perubahan ekuitas.
4
Pos luar biasa
(extraordinary
item)
Penyajian
laibilitas
jangka panjang
yang akan
dibiayai
kembali
Tidak mengenal istilah pos luar
biasa (extraordinary item)
Masih memakai istilah pos luar
biasa (extraordinary item)
Laibilitas jangka panjang
disajikan sebagai Laibilitas
jangka pendek jika akan jatuh
tempo dalam 12 bulan
Tetap disajikan sebagai
Laibilitas jangka panjang
Pendapatan komprehensif lain (Other
Comprehensive Income – OCI) adalah total
penghasilan dikurang beban (termasuk
penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui
dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan
dalam SAK.
LAPORAN ARUS KAS (IAS 7; PSAK 2 REV 1994)
No
Perbedaan
1
Metode
2
Arus kas
terkait pos
luar biasa
IFRS
Efek
Konvergensi
Dianjurkan menggunakan
Tidak ada pengaturan, kecuali
Aturan boleh
metode langsung, namun metode untuk Perusahaan Publik (Listed
penggunaan kedua metode
tidak langsung tetap diperbolehkan Company) harus menggunakan
arus kas ataukah hanya
Metode Langsung sesuai Peraturan menggunakan metode
Bapepam VIII G 7 yang telah
langsung dalam pelaporan
diubah dengan KEP-06/PM/2000
keuangan kepada publik dan
pajak.
Item pos luar biasa tidak
Masih diperkenankan menggunakan
diperbolehkan dalam IFRS
istilah pos luar biasa, dan
diklasifikasikan sesuai dengan sifat
transaksinya, apakah sebagai
aktivitas operasi, investasi atau
pendanaan
PERSEDIAAN (IAS 2; PSAK 14 REV 2008)
No
Perbedaan
IFRS
1 Penggunaan
IFRS melarang penggunaan
Metode LIFO
metode LIFO (Last In First Out).
Hanya bole h menggunakan
metode FIFO atau rata-rata
tertimbang
PSAK
PSAK
Dalam PSAK No 14 Rev 1994,
metode LIFO masih diperbolehkan.
Namun dalam Revisi tahun 2008
penggunaan metode LIFO sudah
dilarang. Hanya digunakan metode
FIFO atau Rata-rata tertimbang.
PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (IAS 10; PSAK 8 REV 2003)
No
Perbedaan
IFRS
PSAK
1 Penggunaan istilah Istilah events after balance sheet Masih menggunakan istilah
Peristiwa setelah
date (peristiwa setelah tanggal
peristiwa setelah tanggal neraca
tanggal neraca VS neraca) direvisi menjadi Events
after reporting period (Peristiwa
Peristiwa setelah
setelah periode pelaporan)
akhir pelaporan
2 Penggunaan istilah Terdapat ist ila h tanggal laporan Memakai istilah
Tanggal Laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit tanggal penyelesaian laporan
(the date when the financial
keuangan
keuangan
statements are authorised for
diotorisasi untuk
issue).
terbit
3 Pihak yang dapat
Terdapat pengungkapan fakta
Tidak diatur
mengubah laporan adanya pihak yang dapat
mengubah laporan keuangan
keuangan setelah
diterbitkan
setelah diterbitkan jika ada
Berdasarkan hasil diklat tersebut, Penulis telah
mencontohkan perbedaaan antara IFRS
dengan PSAK. Masih banyak lagi perbedaan
penyajian IFRS lainnya. Dari contoh di atas
pengungkapan dalam Laporan Posisi
Keuangan (Neraca) berbeda urutannya dengan
apa yang telah kita ketahui sebelumnya.
Dengan membaca tulisan ini, Anda tidak akan
kaget dan heran jika membaca Laporan Posisi
Keuangan (neraca) setelah konvergensi PSAK
ke IFRS.
Komponen laporan keuangan mengalami
sedikit perubahan, antara lain, terlihat dalam
laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi
komprehensif. Pendapatan komprehensif ini
berisi perubahan-perubahan karena
penggunaan model nilai wajar, pos-pos dalam
pendapatan komprehensif lain mencakup
keuntungan atau kerugian yang belum
direalisasi. Laporan laba rugi komprehensif
tidak hanya mencakup keuntungan atau
kerugian yang belum direalisasi atau disebut
pendapatan komprehensif lain (Other
Comprehensive Income – OCI) tetapi juga
mencakup keuntungan atau kerugian yang
telah direalisasi atau disebut sebagai laporan
laba rugi.
Ekuitas
Hak
nonpengendali
3
5
Efek
Konvergensi
Efek Konvergensi
Diperlukan penyesuaian
aturan terhadap pelarangan
metode LIFO dalam konteks
perpajakan.
Efek Konvergensi
(sudah dicakup dalam revisi
PSAK 8 tahun 2010)
Komponen Other Comprehensive Income –
OCI meliputi:
1) Perubahan dalam surplus revaluasi (lihat
PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset
Tidak Berwujud);
2) Keuntungan dan kerugian aktuarial atas
program manfaat pasti yang diakui (lihat
PSAK 24: Imbalan Kerja);
3) Keuntungan dan kerugian yang timbul dari
penjabaran laporan keuangan dari entitas
asing (lihat PSAK 10: Pengaruh Perubahan
Nilai Tukar Valuta Asing);
4) Keuntungan dan kerugian dari pengukuran
kembali aset keuangan yang
dikategorikan sebagai tersedia untuk
dijual (lihat PSAK 55: Instrumen
Keuangan); dan
5) Bagian efektif dari keuntungan dan
kerugian instrumen lindung nilai arus kas
(lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan).
Entitas mengungkapkan jumlah pajak
penghasilan terkait dengan komponen dari
pendapatan komprehensif lain, termasuk
penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan
laba rugi komprehensif atau catatan atas
laporan keuangan.
(bersambung)
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
27
Lokus
Sebuah Catatan dalam Acara Pembinaan Hakim dan Panitera
Peningkatkan Kewibawaan Pengadilan Pajak
Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Bertempat di Candi Bentar
Hall, Jakarta Utara, dalam acara
Capacity Building dan acara Pembinaan
Hakim dan Panitera, ketua Pengadilan
Pajak, I Gusti Ngurah Mayun
Winangun menyampaikan kata
sambutannya. Hal ini sesuai ketentuan
sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak yang
menyebutkan bahwa, pembinaan
teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak
dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.
Acara tersebut dihadiri oleh Hakim
Agung Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Bapak Hary Djatmiko,Wakil
Ketua I Pengadilan Pajak, Bapak
Bambang Widyastata,Wakil Ketua III
Pengadilan Pajak, Bapak Tri Hidayat
Wahyudi para Hakim Pengadilan Pajak,
Sekretaris dan Wakil Sekretaris
Pengadilan Pajak serta para Pejabat
Eselon 3 dan 4 Pengadilan Pajak.
“Dalam perjalanan 12 tahun
sejak berdirinya Pengadilan Pajak
sesuai Undang-undang Nomor 14
28
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
kami menyadari sepenuhnya bahwa
perjalanan Pengadilan Pajak tersebut
belum sepenuhnya bisa memenuhi
harapan dari banyak pihak. Masih
terdapat keluhan dari beberapa pihak
yang menginginkan akselerasi dalam
penanganan/ penyelesaian sengketa
pajak di Pengadilan Pajak. Menyikapi
permasalahan tersebut, Pengadilan
Pajak telah melakukan berbagai upaya
untuk mengurangi jumlah tunggakan
sengketa pajak,” demikian papar Gusti
Ngurah Mayun.
Oleh I Gusti Ngurah Mayun
selanjutnya mengatakan bahwa sejalan
dengan ketentuan dalam Pasal 11
Undang-undang Pengadilan Pajak,
permasalahan tersebut selalu
disinggung dan mendapat perhatian
utama baik dalam rapat pembinaan
secara rutin di internal Pengadilan
Pajak oleh Ketua Pengadilan Pajak
maupun rapat-rapat koordinasi yang
dilakukan oleh Wakil Ketua III Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
Hakim Pengadilan Pajak.
Sesuai saran Hakim Agung
Hary Djatmiko pada saat rapat
koordinasi Pengadilan Pajak akhir
tahun 2013, dimana sangatlah perlu
dibentuk semacam ”Tim Kikis” untuk
mempercepat
penanganan/penyelesaian putusan.
Untuk itu, pasca rapat koordinasi
tersebut, telah dibentuk tim kecil yang
melakukan inventarisasi secara rinci
daftar tunggakan sengketa pajak yang
dikategorikan dalam kelompokkelompok umur berkas untuk
memudahkan tindak lanjutnya.
Terhadap daftar inventarisasi
tunggakan pajak tersebut selalu
dilakukan pemantauan secara periodik
untuk mengetahui status
perkembangan penanganan dan
penyelesaian sengketa pajak tersebut.
Terkait dengan penyelesaian
tunggakan sengketa pajak, telah
dihimbau kepada seluruh jajaran
Pengadilan Pajak khususnya para
Lokus
hakim dan unsur kepaniteraan untuk
meningkatkan profesionalisme dalam
bekerja untuk mewujudkan kinerja
Pengadilan Pajak yang optimal, sesuai
dengan tema pembinaan. Demikian I
Gusti Ngurah Mayun mengakhiri
sambutannya sebelum selanjutnya
mendapat pembinaan dari Mahkamah
Agung RI.
Acara selanjutnya adalah
penyampaian materi pembinaan dari
Mahkamah Agung, sebagai bekal bagi
semua dalam penanganan/
penyelesaian sengketa pajak secara
profesional demi meningkatkan
kewibawaan Pengadilan Pajak dan
menjaga amanah mulia yang diberikan
kepada negara bagi masyarakat pencari
keadilan. Untuk itu Dr. Hary Djatmiko,
SH., MS Hakim Agung, Ketua Kamar
Pembinaan Mahkamah Agung RI
berkenan memaparkan Kebijakan
Mahkamah Agung Tentang Sistem
Pembinaan.
Dasar Kebijakan Pembinaan
Dasar Kebijakan Pembinaan adalah
Cetak Biru Badan Peradilan 2010- 2015.
Mengapa cetak Biru ? Beliau
mengatakan bahwa cetak biru adalah
suatu kerangka kerja yang terperinci
sebagai landasan dalam pembuatan
kebijakan yang meliputi penetapan
tujuan dan sasaran, penyusunan
strategi, pelaksanaan program dan
fokus kegiatan serta langkah-langkah
atau implementasi yang harus
dilaksanakan oleh setiap unit di
lingkungan kerja.
Hal ini dilatar belakangi begitu
pentingnya Cetak biru. Mengapa ini
penting? Karena cetak biru adakan
dapat membantu Mahkamah Agung
dan Badan-badan Peradilan di
bawahnya untuk dapat mencapai
visinya dalam 25 tahun ke depan.
Kemudian juga membantu Mahkamah
Agung dan dan Badan-badan Peradilan
di bawahnya untuk membuat
pererncanaan yang tepat,
melaksanakan program kegiatan
dengan efektif dan efisien serta
memantau dan mengevaluasi setiap
kegiatan atas keluaran serta dampak
yang dihasilkan.
Kemudian memastikan
prioritas yang jelas dan terukur bagi
Mahkamah Agung dan dan Badanbadan Peradilan di bawahnya sehingga
hasil yang diinginkan terjadi tepat
waktu, tepat guna dengan kualitas yang
baik. Selanjutnya membantu
Mahkamah Agung dan Badan-badan
Peradilan di bawahnya untuk dapat
membangun reputasi sebagai lembaga
peradilan yang kredibel dan bernilai
tinggi kepada masyarakat Indonesia
dan memastikan tersedianya
anggaran/biaya yang dibutuhkan
untuk itu.
Isi cetak biru
Adapun visi dari cetak biru
adalah : Mewujudkan Badan Peradilan
Yang Agung. Sedangkan misinya
adalah: Menjaga kemandirian badan
peradilan Memberikan pelayanan
hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan
Meningkatkan kualitas
kepemimpinan badan peradilan
Meningkatkan kredibilitas dan
transparansi badan peradilan.
Pembinanaan Apratur Peradilan
Lebih lanjut diterangkan beliau bahwa
Penggunaan atau penerapan Sumber
Daya Manusia yang berbasis
kompetensi (Competency Based Human
Resources Management / CBHRM)
adalah salah satu cara yang ditempuh
untuk mewujudkan Visi Badan
Peradilan. Dampak atau hasil
perubahan yang diharapkan dari
penerapan SDM berbasis kompetensi
adalah perubahan pada pola
perilaku seluruh hakim dan aparatur
peradilan.
Langkah-langkah yang sudah
ditempuh Mahkamah Agung :
Mahkamah Agung telah
menyusun profil kompetensi, baik
kompetensi inti maupun kompetensi
jabatan.
Profil Kompetensi Inti yaitu
kompetensi yang wajib dimiliki semua
karyawan di Mahkamah Agung dan
Lembaga Peradilan.
Profil Kompetensi Jabatan
mencakup kompetensi teknis (hard
competency) dan kompetensi perilaku
(soft competency). Kompetensi Jabatan
merupakan standard kompetensi yang
nantinya wajib dimiliki oleh seseorang
yang akan menduduki jabatan tersebut.
Misalnya seorang hakim secara teknis
harus menguasai ilmu hukum dan
perundang-undangan, hukum acara,
dsb, dan disisi lainnya seorang hakim
juga harus memiliki kompetensi
perilaku seperti mampu melakukan
pembinaan, berfikir antisipasif, dan
sebagainya.
Apakah fungsinya ? Profil kompetensi
merupakan “ tools “ atau alat yang
dapat digunakan untuk mengukur
aparat Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya sehingga
pimpinan dapat menempatkan aparat
badan peradilan di posisi yang sesuai
dengan pengetahuan, kemampuan dan
Visi dari cetak biru adalah :
Mewujudkan Badan Peradilan
Yang Agung.
Sedangkan misinya adalah:
Menjaga kemandirian badan
peradilan Memberikan
pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada pencari
keadilan
Meningkatkan kualitas
kepemimpinan badan peradilan
Meningkatkan kredibilitas dan
transparansi badan peradilan.
keahliannya, membantu sebagai alat
penilaian dalam memberikan
penghargaan (promosi) dan pada saat
yg sama memberikan gambaran
mengenai kebutuhan pengembangan
pegawai melalui sistem penilaian.
Semua itu ditempuh tidak hanya
sekedar untuk peningkatan kompetensi
hakim saja, akan tetapi juga untuk
peningkatan wawasan global bagi
hakim (broad minded) yang positif.
Pengetahuan yang diperoleh hakim dari
forum2 internasional, diharapkan akan
membuka fikiran hakim untuk tidak
berfikir secara local atau regional saja,
akan tetapi sudah cross border among
the states.
Selanjutnya Dr. Hary Djatmiko,
SH., MS memberikan kesempatan
tanya jawab dan langsung direspon oleh
hadirin yakni para Hakim Pengadilan
Pajak, Sekretaris dan Wakil Sekretaris
Pengadilan Pajak serta para Pejabat
Eselon 3 dan 4 Pengadilan Pajak yang
dipandu oleh pembawa acara Maharis
dan Falinda beserta anggota panitia.
Di penghujung paparannya Dr.
Hary Djatmiko, SH., MS mengutip ujarujar H. Agus Salim yang dimuat di
Harian Fajar Asia, 26 Juni 1928.
Demikian bunyinya :
Jika negeri hendak selamat,
Jika kerajaan hendak sentosa,
Haruslah Pengadilan berderajat tinggi.
Hakim-Hakim wajib menunjukkan sikap
kebesaran
YANG ANGGUN.
Hotma L. Tobing M XVI a
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
29
Filler
Kecoa, Oh Kecoa!
Kecoa ada di kantorku, kecoa ada di
mejaku, kecoa datamng ke
makananku, kecoa ada dibalik
berkasku. Kecoa ada di ruang
sidangku, kecoa oh kecoa
Selagi makan rujak rame rame, tiba
tiba kecoa menghampiri makananku,
”waaaa” teriakan membahana di
ruangan. Makhluk kecil bertubuh
pipih, kepala "nyungsep" di bawah
pronotumnya yang melebar, berwarna
coklat, antenanya panjang, dan
kakinya ditumbuhi duri-duri ini,
berhasil membuat 1 ruangan terkejut
olehnya.
30
bahan organik, dan amat menyukai
bahan-bahan yang berbau tajam
(mungkin juga busuk atau sedang
mengalami proses pembusukan). Ciri
kecoa amat khas. Jumlah spesies kecoa
cukup beragam, hingga kini tercatat
lebih dari 4.500 spesies kecoa telah
diidentifikasi. Kecoa yang digolongkan
ke dalam ordo Blattaria ini dapat
dibagi menjadi lima famili, yaitu
Cryptocercidae, Blattidae, Blatellidae,
Blaberidae, dan Polyphagidae.
Habitat kecoa ada di daerah yang
kotor, namun sekarang berada
dimana-mana. Mengapa? Coba lihat di
sekitar anda akan tampak:
Makhluk yang seharusnya berada di
tempat tersembunyi ini, sekarang
berada dimana-mana. Ada apa
gerangan?
1.
Banyaknya tumpukan berkas
yang terdiri dari kertas- kertas yang
sudah lama yang tidak tertata rapi.
Ya, kecoa adalah serangga perombak
2.
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Barang-barang yang tidak
terpakai yang menumpuk yang
seharusnya dibuang, termasuk kertas
hasil print out komputer yang tidak
terpakai.
3. Banyaknya barang milik pribadi
yang seharusnya tidak berada di
kantor seperti: buku buku pribadi,
baju- baju kaos, sepatu olahraga yang
jarang terpakai, sepatu kerja yang
jumlahnya lebih dari satu (hayoo cek
ada berapa sepatumu di kantor?
Seorang karyawati minimal menaruh 3
sepatu kerja), 1 sepatu olah raga dan 1
sandal).
4. Umumnya menaruh makanan
dalam ruang kerja plus menyajikannya
dalam tempat terbuka sehingga
banyak remah remah makanan.
5. Ada pegawai yang menaruh
barang dagangannya di kantor.
Filler
6. Tempat sampah yang kurang dan
tidak layak
Mungkin sang induk kecoa tidak
berada disitu tetapi meninggalkan
telur telurnya diantara
tumpukan barang. Dan
berkembang biak dengan
cepat tanpa kita sadari.
Kecoa adalah serangga
yang bermetamorfosis
secara sederhana, yaitu
akan melewati tahap
hidup telur, nimfa (kecoa
muda yang mirip dengan
induknya, kecuali
sayapnya belum
berkembang), kemudian
menjadi kecoa dewasa.
Kecoa betina membawa
sekumpulan telur didalam
sebuah kantung telur
(ootheca) yang
digendongnya di ujung
abdomennya.Kemampuan
reproduksi kecoa cukup
tinggi. Spesies Periplaneta
americana misalnya,
sanggup bertelur sebanyak
kurang lebih 700 butir pertahun
Bagi manusia, kecoa adalah serangga
yang berbahaya. Beberapa spesies
kecoa diketahui menularkan penyakit
pada manusia. Misalnya, kecoa Jerman
( Blatella germanica) dan kecoa Asia (
B. asahinai ) dapat menularkan
patogenToxoplasma gondii yang dapat
menular melalui hewan ternak/
peliharaan. Di samping itu, kecoa juga
membawa Salmonella dan E.coli
yangmenjadi pencemar makanan yang
menyebabkan keracunan makanan
dan diare.
Bagaimana mengusir kecoa?.
Pengendalian kecoa gampanggampang susah, salah satu strategi
termudah adalah menjaga lingkungan
rumah tetap bersih dan juga kering.
Berikut beberapa tips:
1. Membuat Lapar Kecoa
Kecoa tidak dapat bertahan hidup
tanpa makanan dan air. Pastikan untuk
membersihkan apapun yang bisa
dijadikan makanan dan minuman
kecoa.
Simpan makanan dalam wadah
tertutup dan jangan biarkan terbuka
terlalu lama.
2. Memutus Pasokan Air
terdapat kecoanya, misalnya dapur,
almari, atau tempat yang lainnya.
Kenapa kecoa bisa kabur? Karena pada
dasarnya kecoa ini tidak suka dengan
aroma bahan bahan di
atas, jadi jika suatu tempat
kita kasih ramuan tersebut,
maka kecoa akan lari.
4. Membunuh Kecoa
Saat menemukan kecoa,
cara cepat dan efektif untuk
menyingkirkan serangga ini
adalah dengan langsung
menginjaknya atau siapkan
gulungan koran atau alat
apapun yang bisa Anda
gunakan untuk langsung
membunuh kecoa yang
terlihat.
Cara lain, semprotkan air
sabun ke badan kecoa. Air
sabun cukup ampuh untuk
mematikan kecoa.
Selain melenyapkan sumber makanan,
cara lain untuk membasmi kecoa
adalah dengan memastikan tidak ada
pasokan air untuk minum kecoa.
Kedua cara diatas cukup
efektif mengurangi populasi kecoa
dewasa. Namun, telur kecoa tetap
tidak tersentuh dan segera menetas
menjadi kecoa dewasa.
Menurut sebuah laporan yang
diterbitkan oleh University of Florida,
kecoa dapat hidup selama dua minggu
tanpa makanan dan air, tetapi mereka
bisa bertahan hingga 42 hari dengan
hanya minum air.
Namun, Kabar yang santer beredar di
Facebook menerangkan tentang
bahaya membunuh kecoa, apalagi jika
kita sampai memukulnya sampai mati
bahkan sampai (maaf) isi perut kecoak
meletet keluar .
Air dari pipa yang bocor umum
digunakan oleh kecoa sebagai sumber
air. Tempat di bawah wastafel adalah
tempat favorit lain bagi kecoa.
Dalam artikel di detik.com mengulas
bahwa Membunuh kecoa sebaiknya
jangan dipukul sampai keluar isi
perutnya, sebab di dalamnya
terkandung cacing parasit yang dapat
menginfeksi manusia.
Jadi pastikan tempat-tempat tersebut
kering sehingga memutus pasokan air
bagi kecoa.
Hendaryati
3. Mengusir Kecoa
Untuk mengusir kecoa, siapkan buah
jeruk lemon, mentimun, atau daun
salam secukupnya saja. Iris kecil kecil
bahan tersebut. ( pilih salah satu ).
Kemudian tuangkan irisan bahan
tersebut ke dalam gelas atau wadah
yang sedang. Letakkan wadah atau
gelas tersebut di tempat yang banyak
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
31
32
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Fly UP