...

QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,
Menimbang : a. bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama
Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah
menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(Memorandum of Understanding between The Government of
Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah
satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam,
dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan
kepastian hukum;
d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum
Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari’at Islam
yang dilaksanakan di Aceh;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang...
-22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang
Nomor
44
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3892);
4. Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2006
tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan...
-34. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut
Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat
DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota
adalah
kepala
pemerintah
daerah
kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota,
Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota
peradilan tingkat pertama.
adalah
lembaga
12. Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat
banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat
kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim
adalah
hakim
pada
mahkamah
syar’iyah
kabupaten/kota, mahkamah syar’iyah Aceh dan mahkamah
agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang
Jarimah dan ‘Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam
yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud
dan/atau Ta’zir.
17. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim
terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya
telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam
qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya
dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
20. Restitusi...
-420. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang
wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau
pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau
keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu,
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau
mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau
lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan
dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2
(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak
yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu
dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak
langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau
tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis
kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan
dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada
perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu,
bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan
kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya
yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua
tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang
telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu),
saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah,
saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan
perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih
dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan
perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan
cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau
terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun
perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara
memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain
dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih
dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau
faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual
dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau
dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau
benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj
atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut
korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau
paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa
dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
32. Memaksa...
-532. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian
perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk
menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan
Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa
menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang
untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang
untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan
Jarimah.
35. Mempromosikan
adalah
memperagakan
dan/atau
menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau
memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk
melakukan
Jarimah
dan/atau
orang/korporasi yang
menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau
menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah
melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media
cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan
Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah
diputus oleh Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses
untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,
mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk
sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum
dan bukan berbadan hukum.
40. Anak
adalah
orang
yang
belum
mencapai
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
umur
BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:
a. keislaman;
b. legalitas;
c. keadilan dan keseimbangan;
d. kemaslahatan;
e. perlindungan hak asasi manusia; dan
f.
pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).
Bagian Kedua...
-6Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3
(1) Qanun ini mengatur tentang:
a. Pelaku Jarimah;
b. Jarimah; dan
c. ‘Uqubat.
(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Khamar;
b. Maisir;
c. khalwat;
d. Ikhtilath;
e. Zina;
f. Pelecehan seksual;
g. Pemerkosaan;
h. Qadzaf;
i. Liwath; dan
j. Musahaqah.
Pasal 4
(1) ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
c terdiri dari:
a. Hudud; dan
b. Ta’zir.
(2) ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berbentuk cambuk.
(3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a. ‘Uqubat Ta’zir utama; dan
b. ‘Uqubat Ta’zir tambahan.
(4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a terdiri dari:
a. cambuk;
b. denda;
c. penjara; dan
d. restitusi.
(5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b terdiri dari:
a. pembinaan oleh negara;
b. Restitusi oleh orang tua/wali;
c. pengembalian kepada orang tua/wali;
d. pemutusan perkawinan;
e.
pencabutan izin dan pencabutan hak;
f. perampasan...
-7f.
perampasan barang-barang tertentu; dan
g.
kerja sosial.
(6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas
pertimbangan tertentu.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.
Pasal 5
Qanun ini berlaku untuk:
a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah
Aceh;
di
b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan
Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan
memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada
Hukum Jinayat;
c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan
perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan
pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
Pasal 6
(1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh
melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama
dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah
dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali
‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
(3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan
‘Uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘Uqubat yang diancamkan
kepada pelaku Jarimah.
Pasal 7
Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta`zir paling rendah
yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah ¼ (seperempat) dari
ketentuan `Uqubat yang paling tinggi.
Pasal 8
(1) ‘Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan
oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan
penanggung jawab yang ada di Aceh.
(2) ‘Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan
Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau
penanggung jawab yang ada di Aceh.
BAB III...
-8BAB III
ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF
Bagian Kesatu
Alasan Pembenar
Pasal 9
Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan
‘Uqubat.
Bagian Kedua
Alasan Pemaaf
Pasal 10
Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah
karena:
a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau
kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan
tersebut merugikan orang lain; dan/atau
b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa,
penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali
perbuatan tersebut merugikan orang lain.
Pasal 11
Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak
mengakibatkan hapusnya ‘Uqubat, kecuali jika orang yang
diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah
tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya
termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
Pasal 12
(1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan
pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah
khalwat dengan sesama pekerja.
(2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang
dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat
setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat
dengan sesama penghuni rumah tersebut.
Pasal 13
Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain
yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat
dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.
Pasal 14
(1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung
Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan
pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan
mengkonsumsi Khamar.
(2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep,
menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang
mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan
pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan
memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual
Khamar.
BAB IV...
-9BAB IV
Jarimah Dan ‘Uqubat
Bagian Kesatu
Khamar
Pasal 15
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam
dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud
cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir
cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda
paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
Pasal 16
(1) Setiap
Orang
yang
dengan
sengaja
memproduksi,
menyimpan/menimbun,
menjual,
atau
memasukkan
Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir
cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda
paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
(2) Setiap
Orang
yang
dengan
sengaja
membeli,
membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar,
masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200
(dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20
(dua puluh) bulan.
Pasal 17
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan
mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak
800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama
80 (delapan puluh) bulan.
Bagian Kedua
Maisir
Pasal 18
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir
dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2
(dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120
(seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama
12 (dua belas) bulan.
Pasal 19
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir
dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua)
gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga
ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh)
bulan.
Pasal 20...
- 10 Pasal 20
Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan,
menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh
lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima
puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45
(empat puluh lima) bulan.
Pasal 21
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan
mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir
cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda
paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni
atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Pasal 22
Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan
‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang
diancamkan.
Bagian Ketiga
Khalwat
Pasal 23
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak
100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama
10 (sepuluh) bulan.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan,
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah
khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak
150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara
paling lama 15 (lima belas) bulan.
Pasal 24
Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat
diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang
pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau
peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat
istiadat.
Bagian Keempat
Ikhtilath
Pasal 25
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30
(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus)
gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh)
bulan.
(2) Setiap...
- 11 (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan,
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah
Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling
banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni
dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Pasal 26
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang
berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat
Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau
denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas
murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Pasal 27
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath
dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain
diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling
banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir
penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
Paragraf 1
Pengakuan Melakukan Ikhtilath
Pasal 28
(1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah
Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan
atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
(2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut
benar telah disampaikan.
(3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah
Ikhtilath dilakukan.
(4) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti
telah disampaikan.
Pasal 29
(1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah
Ikhtilath,
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
28,
menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah
Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk
menguatkan pernyataannya.
(2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti
yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi
syarat.
Paragraf 2...
- 12 Paragraf 2
Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath
Pasal 30
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah
melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan
tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300
(tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30
(tiga puluh) bulan.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir
cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling
banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni
dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Pasal 31
(1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat
pengaduan kepada penyidik.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.
akan
Pasal 32
Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya,
maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan
Ikhtilath.
Bagian Kelima
Zina
Pasal 33
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina,
diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud
cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan
‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh)
gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12
(dua belas) bulan.
(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina,
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100
(seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu)
gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100
(seratus) bulan.
Pasal 34
Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain
diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000
(seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus)
bulan.
Pasal 35...
- 13 Pasal 35
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina
dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain
diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling
banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir
penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
Pasal 36
Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah
melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang
cukup.
Paragraf 1
Pengakuan Telah Melakukan Zina
Pasal 37
(1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau
Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan
Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk
dijatuhi ‘Uqubat Zina.
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
(3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan
meneruskannya kepada hakim.
Pasal 38
(1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang
diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah
tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
(2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim
menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan
Jarimah Zina.
(3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan
Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100
(seratus) kali.
Pasal 39
(1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya,
tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan
dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah
khalwat atau Ikhtilath).
(2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku
melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang
dituduhkan kepadanya.
Pasal 40
(1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat
mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi
‘Uqubat Hudud.
(2) Permohonan...
- 14 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu
menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak
perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku untuk diri pemohon.
(4) Hakim
setelah
menerima
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis
kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan
hari sidang.
(5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta
pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan
melakukan sumpah untuk menguatkannya.
(6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat
Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa
penuntut umum untuk melaksanakannya.
(7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung
berkekuatan hukum tetap.
(8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk
pelaksanaan ‘Uqubat.
Pasal 41
Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau
mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut
dan tidak dapat diajukan kembali.
Pasal 42
(1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat
terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis,
dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi
‘Uqubat Hudud.
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dicabut.
(3) Penyidik
akan
memeriksa
orang
tersebut
untuk
membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah
diberikan.
(4) Penyidik tidak perlu mengetahui
pasangannya melakukan Zina.
siapa
yang
menjadi
(5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah
Syar’iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa
pengakuan tersebut benar telah diberikan.
(6) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut
terbukti telah diucapkan/disampaikan.
(7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk
pelaksanaan ‘Uqubat.
Pasal 43...
- 15 Pasal 43
(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi
pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang
yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di
persidangan.
(2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib
menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang
melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
(3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan
Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling
kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya
dianggap terbukti melakukan Zina.
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang
4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan
Qadzaf.
Pasal 44
(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat
hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang
sehat.
(2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam
keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes
DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya.
(3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4
(empat) orang saksi.
Pasal 45
Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat
mengajukan pembelaan.
Bagian Keenam
Pelecehan Seksual
Pasal 46
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling
banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau
penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Pasal 47
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900
(sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90
(sembilan puluh) bulan.
Bagian Ketujuh...
- 16 Bagian Ketujuh
Pemerkosaan
Pasal 48
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175
(seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250
(seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak
1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau
penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling
lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
Pasal 49
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram
dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua
ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus)
gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas
murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh)
bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
Pasal 50
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap
anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150
(seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau
denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni,
paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara
paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200
(dua ratus) bulan.
Pasal 51
(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang
dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling
banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
perlu
mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang
tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban
dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.
Pasal 52
(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan
pengaduan
kepada
penyidik
tentang
orang
yang
memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik
berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan
alat bukti permulaan.
(3) Dalam...
- 17 (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak
memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai
alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah
Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta
pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk
bersumpah di depan Hakim.
(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh
penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.
Pasal 53
(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)
diucapkan 5 (lima) kali.
(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa
dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa
dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima
laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.
Pasal 54
(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak
bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani
berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia
dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh)
kali.
Pasal 55
(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan
berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak
melakukan Pemerkosaan.
(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela
diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima)
kali.
(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa
dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang
ditimpakan kepadanya adalah dusta.
(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima
laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
Pasal 56
Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.
Bagian Kedelapan...
- 18 Bagian Kedelapan
Qadzaf
Pasal 57
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf
diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh)
kali.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud
cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan
‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram
emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40
(empat puluh) bulan.
Pasal 58
(1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang
dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat
ratus) gram emas murni.
(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
perlu
mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan
kerugian materiil tertuduh.
(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang
tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk tertuduh
dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.
Pasal 59
Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan
perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim
dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.
Pasal 60
(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di
depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
(2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh
menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya
melakukan perbuatan Zina.
(3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami
menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di
dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan
sumpahnya.
(4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan
bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di
akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
Pasal 61
(1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama
bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk
menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak
benar.
(2) Pada...
- 19 (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh
menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar
dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia
menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia
berdusta dengan sumpahnya ini.
(3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak
bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dia akan dikenakan ‘Uqubat Zina sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
(4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya
melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi
‘Uqubat Qadzaf.
(5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya
dibebaskan dari ‘Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina
atau Qadzaf.
Pasal 62
(1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan ‘Uqubat
Ta’zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan
tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
(2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar’iyah.
(3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya
perkawinan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami
dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah
Syar`iyah.
(4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan
alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak
dituduh melakukan Qadzaf.
Bagian Kesepuluh
Liwath
Pasal 63
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100
(seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000
(seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100
(seratus) bulan.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir
cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda
paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni
dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100
(seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram
emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Bagian Kesebelas...
- 20 Bagian Kesebelas
Musahaqah
Pasal 64
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak
100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000
(seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100
(seratus) bulan.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir
cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda
paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni
dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan
anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk
paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak
1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100
(seratus) bulan.
BAB V
PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH
Pasal 65
Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan
Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan ‘Uqubat untuk
masing-masing Jarimah.
BAB VI
JARIMAH DAN ‘Uqubat BAGI ANAK-ANAK
Pasal 66
Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka
terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan
pidana anak.
Pasal 67
(1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak
tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu
per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang
dewasa
dan/atau
dikembalikan
kepada
orang
tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan
oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB VII...
- 21 BAB VII
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Ganti Kerugian
Pasal 68
(1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat
berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui
prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam
penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya,
berhak mendapatkan ganti kerugian.
(2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh
mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
(3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga)
gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 69
(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak
mendapatkan rehabilitasi.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara
Jinayat.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
PeriZinan
Pasal 70
(1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan,
restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau
memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur
dalam Qanun ini.
(2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap
diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
(3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat
dikenakan ‘Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan
pelaksanaannya
masih
tetap
berlaku
sepanjang
tidak
bertentangan dengan Qanun ini.
- 22 Pasal 72
Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam
qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang
berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.
Pasal 73
(1) Ketentuan ‘Uqubat Ta’zir yang ada dalam qanun lain,
sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan ‘Uqubat
dalam Qanun ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara
1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
(3) Dalam hal ‘Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau
cambuk, yang dijadikan pegangan adalah ‘Uqubat cambuk.
(4) Dalam hal ‘Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda,
yang dijadikan pegangan adalah penjara.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74
Pada saat qanun ini mulai berlaku:
a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun
2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25
Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun
2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 29); dan
c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun
2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 30).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 75...
- 23 Pasal 75
Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.
Agar
Setiap
Orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober
2014
27 Dzulhijjah 1435
GUBERNUR ACEH,
ZAINI ABDULLAH
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Oktober
2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H
SEKRETARIS DAERAH ACEH,
DERMAWAN
LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.
\\\
NAMA
PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
I. UMUM
Pembangunan
ketenagakerjaan
sebagai
bagian
integral
dari
pembangunan Aceh, dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan
harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat
sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi
yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama
dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan
pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan
ketenagakerjaan yang antara lain mencakup pengembangan sumber daya
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan
pembinaan hubungan industrial.
Peraturan Daerah (Qanun) yang mengatur ketenagakerjaan di Provinsi
Aceh selama ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Aceh dan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Pramuwisma di Aceh.
Peraturan Daerah (Qanun) tersebut perlu ditinjau kembali sehubungan
dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini dan penyesuaian dengan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan kewenangan luas
yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh. Disamping itu juga perlunya Qanun Aceh tentang
Ketenagakerjaan adalah demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang
berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga
kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini
setiap tenaga kerja berhak mendapat pelindungan dan kesejahteraan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga
kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja. Oleh karena itu,
Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan Kabupaten/Kota yang
bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.
Berdasarkan...
-2Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, setiap tenaga kerja mempunyai hak yang
sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Dalam hal ini Pemerintah
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan pelindungan
kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang bersangkutan. Selanjutnya,
semua tenaga kerja di Aceh harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan masing-masing Kabupaten/Kota.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh
setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin
tersebut, hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana
penggunaan tenaga asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
disahkan oleh instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan. Selanjutnya Izin tersebut, hanya dapat diberikan untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
Sesuai amanah Pasal 174 ayat (5), Pasal 175 ayat (4) dan Pasal 176 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan
lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara
perlindungan diatur dalam Qanun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Demikian juga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan
perlindungan tenaga kerja diatur dalam Qanun. Selanjutnya ketentuan lebih
lanjut mengenai pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu
tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.
Dengan demikian Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan ini, merupakan
amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang
harus diselesaikan. Disamping itu, Qanun ini juga mengatur ketentuan lain
berkenaan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh secara umum.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan
ketenagakerjaan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama
Islam.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam
menyelenggarakan
ketenagakerjaan
dilaksanakan
dengan
melibatkan peran banyak pihak instansi lain, baik pemerintah
maupun non pemerintah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah dalam
menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan secara adil untuk
golongan dan kelompok tertentu.
-3Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah dalam
penyelenggaraan ketenagakerjaan harus menekankan pada aspek
pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Huruf f
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kearifan
lokal”
adalah
penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus menghormati
ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perencanaan tenaga kerja” adalah proses
penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang
dijadikan
dasar
dan
acuan
dalam
penyusunan
kebijakan, strategis dalam pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7...
-4Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Informasi ketenagakerjaan Aceh disusun berdasarkan data yang
akurat, komprehensif, dan mudah diakses publik.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Kompetensi Kerja” adalah
kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13...
-5Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peningkatan relevansi” adalah adanya
kesesuaian antara pelatihan atau pemagangan yang diikuti dengan
bidang pekerjaannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengakuan
kompetensi
dan/atau
kualifikasi
keterampilan/keahlian kerja diberikan dalam bentuk
sertifikat kompetensi dan/atau keterampilan/keahlian kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “Balai Latihan Kerja” adalah Balai Latihan Kerja
yang berada di Provinsi Aceh.
Ayat (5)
Dalam hal melaksanakan uji kompetensi kerja perusahaan tidak
dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja
yang tidak lulus uji kompetensi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18...
-6Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Perlindungan” adalah berkoordinasi dengan
perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan dan penempatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Pada
prinsipnya
Perjanjian
Kerja
(PK)
tertulis, namun melihat kondisi masyarakat
dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.
dibuat
secara
yang beragam
Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, Antar Kerja Antar
Daerah, Antar Kerja Antar Negara, dan perjanjian kerja laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)...
-7Ayat (3)
Surat pengangkatan untuk perjanjian Kerja lisan diperlukan
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yakni
kepastian adanya hubungan kerja sehingga menjadi Jelas hak
dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah khususnya dalam
hal memperoleh keuntungan materi dan tidak terlepas
keadilan moril dan kesejahteraan kedua belah pihak.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d...
-8Huruf d
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketiga pihak
(perusahaan pengguna, perusahaan penyedia dan pekerja
alih daya) mengetahui kontrak kerja sama yang dilakukan
dan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya
untuk menghindari kesalahpahaman dimasa yang akan
datang.
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tenaga kerja potensial penyandang
disabilitas” adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang
sama dengan tenaga kerja yang normal dengan kriteria tertentu
sesuai dengan tingkat kecacatannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48...
-9Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pesawat” adalah kumpulan dari
beberapa alat beserta kelengkapannya dalam satu kesatuan
atau berdiri sendiri yang memiliki fungsi guna mencapai tujuan
tertentu.
Yang dimaksud dengan “instalasi” adalah suatu jaringan baik
pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.
Yang dimaksud dengan “mesin” adalah suatu peralatan kerja
yang digunakan untuk menyiapkan, mengolah, membentuk atau
membuat, merakit, menyelesaikan, barang atau produk teknis
dengan mewujudkan fungsi mesin.
Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah alat yang di
konstruksi khusus atau dibuat khusus untuk tujuan tertentu.
Yang dimaksud dengan “bahan” adalah sesuatu yang berujud
fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal
atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya, atau memiliki
potensi kecelakaan (serta biasanya digunakan untuk suatu
tujuan tertentu) Barang adalah sesuatu yang berujud fisik
(gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau
campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya atau mempunyai
sifat kecelakaan serta biasanya merupakan hasil dari suatu
tujuan.
Produk teknis lainnya adalah bahan atau barang yang dapat
digunakan untuk suatu kebutuhan tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 52...
- 10 Pasal 52
Yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak” adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh
dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup
pekerja/buruh dan
keluarganya
secara
wajar
yang
meliputi
makanan, dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,
rekreasi, dan jaminan hari tua.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Jaminan sosial di luar hubungan kerja sebagai jaminan atas
risiko kerja yang terjadi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor
informal, antara lain pramuwisma.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang kompeten dan
indenpenden guna menjamin terciptanya hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan diperusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61...
- 11 Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Yang dimaksud dengan “Penutupan Perusahaan (lock out)” adalah tindakan
pengusaha untuk menolak pekerja buruh seluruhnya atau sebagian untuk
menjalankan pekerja.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan guna menjamin pelaksanaan
peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77...
- 12 Pasal 77
Ayat (1)
Sanksi yang berlaku sesuai perkembangan adat setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 67.
Fly UP