...

Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
INTERNASIONAL
Volume 87 Nomor 857 Maret 2005
REVIEW
of the Red Cross
Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter
Internasional Kebiasaan:
Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan
penghormatan terhadap tertib hukum dalam
konflik bersenjata
Jean-Marie Henckaerts∗
Jean-Marie Henckaerts adalah konsultan hukum pada Divisi Hukum
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan sekaligus ketua
proyek Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan ICRC.
Henckaerts bersama dengan Louise Doswald-Beck belum lama ini
menyunting sebuah karya dua jilid tentang Hukum Humaniter
Internasional Kebiasaan yang diterbitkan oleh Cambridge
University Press.
Abstrak
Tulisan ini menjelaskan dasar pemikiran di balik studi Hukum Humaniter Internasional
Kebiasaan yang belum lama ini dilakukan oleh ICRC atas permintaan Konferensi
Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dalam tulisan ini diuraikan metodologi
yang dipakai dalam studi tersebut dan bagaimana sistematika studi tersebut. Selain itu,
sejumlah temuan utama juga disajikan secara ringkas dalam tulisan ini. Namun, tulisan ini
tidak bermaksud memberikan ikhtisar ataupun analisis yang lengkap tentang temuan-temuan
tersebut.
Pendahuluan
Dalam kurun waktu sekitar 50 tahun semenjak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949,
umat manusia mengalami konflik bersenjata dalam jumlah yang mencemaskan. Konflikkonflik bersenjata ini terjadi di hampir semua benua. Dalam kurun waktu tersebut, keempat
Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977 menyediakan perlindungan
hukum bagi orang-orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam
permusuhan (yaitu korban luka, korban sakit, korban karam, orang yang ditahan sehubungan
dengan konflik bersenjata, dan orang sipil). Meskipun demikian, dalam kurun waktu yang
sama juga telah terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional
tersebut, sehingga timbul penderitaan dan korban tewas yang mungkin dapat dihindari
seandainya Hukum Humaniter Internasional (HHI) dihormati dengan lebih baik.
∗
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Eric Mongelard atas bantuannya mempersiapkan tulisan ini dan juga
kepada Louise Doswald-Beck dan rekan-rekan dari Divisi Hukum ICRC atas berbagai komentar penuh wawasan
yang mereka berikan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah pendapat-pendapat penulis
sendiri dan tidak mesti mencerminkan pendapat-pendapat ICRC.
1
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Pandangan umum yang ada ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap HHI bukan
disebabkan oleh kurang memadainya aturan-aturan yang termaktub dalam hukum tersebut,
tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmauan untuk menghormatinya, oleh kurang memadainya
sarana yang tersedia untuk menegakkannya, oleh ketidakpastian mengenai penerapan hukum
tersebut dalam situasi-situasi tertentu, dan oleh kurangnya pengetahuan para pemimpin
politik, komandan, kombatan, dan masyarakat umum tentang hukum tersebut.
Konferensi International tentang Perlindungan Korban Perang yang diselenggarakan di
Jenewa pada bulan Agustus-September 1993 membahas secara khusus cara-cara untuk
menanggulangi pelanggaran HHI tetapi tidak mengusulkan diadopsinya sebuah perjanjian
internasional baru. Akan tetapi, dalam Deklarasi Finalnya, yang diadopsi secara mufakat,
Konferensi tersebut menegaskan kembali "perlunya mengefektifkan implementasi HHI" dan
menyerukan kepada Pemerintah Swiss untuk "mengadakan sebuah kelompok pakar
antarpemerintah yang bersifat terbuka dengan tugas untuk melakukan studi mengenai caracara praktis meningkatkan penghormatan penuh dan kepatuhan terhadap HHI serta menyusun
laporan yang perlu dipresentasikan kepada Negara-negara dan kepada Konferensi
Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berikutnya."1
Kelompok Pakar Antarpemerintah untuk Perlindungan Korban Perang tersebut bertemu di
Jenewa pada bulan Januari 1995 dan mengadopsi sejumlah rekomendasi yang bertujuan
meningkatkan penghormatan terhadap HHI, terutama dengan cara mengambil langkahlangkah preventif yang bisa menjamin bahwa HHI akan diketahui dengan lebih baik dan
dilaksanakan dengan lebih efektif. Rekomendasi II dari Kelompok Pakar Antarpemerintah
tersebut ialah: bahwa ICRC perlu diminta untuk menyusun sebuah laporan tentang aturanaturan HHI yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku (applicable) dalam konflik
bersenjata internasional maupun non-internasional, dengan bantuan pakar HHI dari berbagai
kawasan geografis dan berbagai sistem hukum dan secara berkonsultasi dengan pemerintahpemerintah dan organisasi-organisasi internasional, dan untuk mengedarkan laporan tersebut
ke Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang kompeten.2
Pada bulan Desember 1995, Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
ke-26 menyetujui rekomendasi tersebut dan secara resmi memberikan mandat kepada ICRC
untuk menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan HHI yang berasal dari Hukum
Kebiasaan dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun noninternasional.3 Hampir sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2006, seusai dilakukan
penelitian yang ekstensif dan konsultasi yang meluas dengan para pakar, maka laporan ini,
yang sekarang disebut sebagai Studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (Study on
Customary International Humanitarian Law), diterbitkan.4
1
Konferensi Internasional Perlindungan Korban Perang, Jenewa, 30 Agustus - 1 September 1993, Deklarasi
Final, International Review of the Red Cross, No. 296, 1993, hal. 381
2
Pertemuan Kelompok Pakar Antarpemerintah untuk Perlindungan Korban Perang di Jenewa, 23-27 Januari
1995, Rekomendasi II, International Review of the Red Cross, No. 310, 1996, hal. 84
3
Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-26, Jenewa, 3-7 Desember 1995, Resolusi 1,
Hukum Humaniter Internasional: dari Hukum ke Tindakan; Laporan tentang tindak lanjut menyusul Konferensi
Internasional Perlindungan Korban Perang, International Review of the Red Cross, No. 310, 1996, hal. 58
4
Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, Customary Internasional Humanitarian Law, 2 jilid, Jilid I,
Rules (Aturan-aturan), Jilid II, Practice (Praktik) [2 Bagian], Cambridge University Press, 2005.
2
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Tujuan
Tujuan studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (HHI Kebiasaan) ini ialah untuk
mengatasi sebagian dari masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan Hukum
Humaniter Internasional Perjanjian (HHI Perjanjian). HHI Perjanjian telah disusun dengan
baik dan telah mencakup banyak aspek menyangkut peperangan. Dengan demikian, HHI
Perjanjian memberikan perlindungan kepada beragam orang selama berlangsungnya perang
dan membatasi sarana dan cara berperang yang boleh dipakai. Konvensi-konvensi Jenewa
beserta Protokol-protokol Tambahannya merupakan rezim peraturan yang ekstensif untuk
melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam
permusuhan. Aturan-aturan mengenai sarana dan cara berperang sebagaimana termaktub
dalam HHI Perjanjian berasal dari Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899
dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan
lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun
1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa
1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil. Perlindungan terhadap benda budaya
pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta
kedua Protokolnya. Statuta Pengadilan Pidana Internasional 1998 berisi, antara lain, daftar
kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan tersebut.
Namun, ada dua hal serius yang menghambat penerapan perjanjian-perjanjian internasional
tadi dalam berbagai konflik bersenjata yang berlangsung dewasa ini. Itulah sebabnya sebuah
studi tentang HHI Kebiasaan perlu dilakukan dan akan berguna. Pertama-tama, perjanjian
internasional hanya berlaku bagi Negara-negara yang telah meratifikasinya. Ini berarti bahwa
dalam konflik bersenjata yang berlain-lainan berlaku perjanjian internasional yang berlainlainan pula, tergantung pada perjanjian internasional manakah yang telah diratifikasi oleh
Negara-negara yang terlibat konflik. Keempat Konvensi Jenewa 1949 memang telah
diratifikasi oleh semua negara di dunia, tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjianperjanjian internasional lainnya dalam HHI, misalnya saja: Protokol-protokol Tambahan
untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Walaupun Protokol Tambahan I telah diratifikasi
oleh lebih dari 160 Negara, efektivitasnya dewasa ini masih terbatas karena beberapa Negara
tertentu yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional masih belum menjadi pesertanya.
Demikian pula, Protokol Tambahan II telah diratifikasi oleh hampir 160 Negara, tetapi
beberapa Negara tertentu yang dewasa ini terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional
belum meratifikasinya. Dalam berbagai konflik bersenjata non-internasional ini, Pasal 3
Aturan Yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa 1949 seringkali menjadi satu-satunya
perjanjian internasional yang dapat berlaku. Karena itu, tujuan pertama dari Studi HHI
Kebiasaan ini ialah untuk menentukan aturan-aturan manakah dalam HHI yang merupakan
bagian dari Hukum Internasional Kebiasaan (HI Kebiasaan) sehingga dapat berlaku bagi
semua pihak yang terlibat konflik, baik pihak yang sudah meratifikasi perjanjian
internasional yang berisi aturan-aturan ini atau aturan-aturan serupa maupun pihak yang
belum meratifikasinya.
Yang kedua, banyak dari konflik-konflik bersenjata yang dewasa ini berlangsung adalah
konflik bersenjata non-internasional, dan konflik bersenjata jenis ini belum diatur secara
cukup rinci oleh HHI Perjanjian. Hanya perjanjian internasional dalam jumlah terbatas saja
yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu Konvensi Senjata
Konvenvional Tertentu sebagaimana telah diamandemen, Statuta Pengadilan Pidana
Internasional, Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil, Konvensi
Senjata Kimia, Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya beserta Protokol
3
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Kedua-nya dan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Protokol Tambahan II 1997 untuk
Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 3 Ketentuan Yang Sama pada keempat Konvensi
Jenewa tersebut. Walaupun Pasal 3 Ketentuan Yang Sama ini mempunyai arti yang secara
fundamental penting, pasal tersebut hanya memberikan kerangka yang sangat dasar berupa
standar-standar minimum. Protokol Tambahan II merupakan pelengkap yang berguna bagi
Pasal 3 tersebut, tetapi masih belum cukup rinci dibandingkan dengan aturan-aturan yang
mengatur konflik bersenjata internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi-konvensi
Jenewa dan Protokol Tambahan I.
Protokol Tambahan II hanya berisi 15 pasal yang substantif, sedangkan Protokol Tambahan I
berisi lebih dari 80. Walaupun perbedaan jumlah saja belum bisa mengatakan segala-galanya,
tetapi sudah bisa dipakai sebagai indikasi bahwa ada ketimpangan yang signifikan antara
peraturan mengenai konflik bersenjata internasional dan peraturan mengenai konflik
bersenjata non-internasional dalam HHI Perjanjian, terutama jika yang kita maksud ialah
peraturan dalam bentuk aturan-aturan dan definisi-definisi yang rinci. Karena itu, tujuan
kedua dari studi HHI Kebiasaan ini ialah untuk menentukan apakah HHI Kebiasaan mengatur
konflik bersenjata non-internasional secara lebih rinci dibandingkan dengan HHI Perjanjian
dan, jika memang demikian halnya, sampai seberapa jauh lebih rincinya.
Metodologi
Statuta Pengadilan Internasional (the Statute of the International Court of Justice)
mendefinisikan HHI Kebiasaan sebagai "praktik-praktik umum yang telah diterima sebagai
hukum."5
Telah disepakati secara meluas bahwa eksistensi sebuah aturan dalam HHI
Kebiasaan ditentukan oleh dua unsur, yaitu: praktik di kalangan Negara-negara (usus) dan
keyakinan bahwa praktik tersebut diwajibkan, dilarang, atau diperbolehkan demi hukum
(opinio juris sive necessitatis), tergantung pada hakikat aturannya sendiri. Sebagaimana
dinyatakan oleh Pengadilan Internasional dalam kasus Continental Shelf (Landas Kontinen):
"Sudah barang tentu merupakan aksioma bahwa materi HHI Kebiasaan harus dicari terutama
dalam praktik aktual dan opinio juris Negara-negara."6 Arti dan isi persisnya dari kedua
unsur tersebut telah menjadi topik pada banyak tulisan akademis. Pendekatan yang diambil
dalam studi HHI Kebiasaan ini untuk menentukan apakah sebuah aturan tertentu benar-benar
ada dalam HI Kebiasaan adalah pendekatan klasik, yaitu pendekatan sebagaimana yang
dijabarkan oleh Pengadilan Internasional, khususnya dalam kasus-kasus Continental Shelf.7
Praktik Negara
Praktik di kalangan Negara-negara (yang untuk selanjutnya disebut praktik Negara) harus
dilihat dari dua sudut: (1) praktik yang mana yang ikut menciptakan HI Kebiasaan (seleksi
praktik Negara) dan (2) apakah praktik tersebut telah menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan
(asesmen/evaluasi praktik Negara).
5
Statute of the International Court of Justice (Statuta Pengadilan Internasional), Pasal 38(1)(b).
Pengadilan Internasional, Continental Shelf case (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta) [Kasus Continental Shelf
(Jamahiriya Arab Libya versus Malta)], Judgment (Keputusan), 3 Juni 1985, ICJ Reports 1985 (Laporan
Pengadilan Internasional 1985), hal. 29-30, alinea 37.
7
Pengadilan Internasional, North Sea Continental Shelf cases (Kasus-kasus Continental Shelf Laut Utara),
Judgment (Keputusan), 20 Februari 1969, ICJ Reports 1969 (Laporan Pengadilan Internasional 1969), hal. 3.
6
4
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Seleksi praktik Negara
Tindakan Negara-negara, baik tindakan yang fisik maupun yang verbal, merupakan praktik
yang ikut menciptakan HI Kebiasaan. Tindakan fisik antara lain adalah perilaku di medan
tempur, penggunaan senjata-senjata tertentu, dan perlakuan terhadap berbagai kategori orang.
Tindakan verbal antara lain adalah buku pegangan militer, peraturan perundang-undangan
nasional, yurisprudensi nasional, instruksi bagi angkatan bersenjata dan pasukan keamanan,
komunike militer selama berlangsungnya perang, protes diplomatik, opini penasihat hukum
resmi, komentar pemerintah atas rancangan perjanjian internasional, keputusan dan peraturan
eksekutif, pernyataan di hadapan mahkamah internasional, pernyataan di forum-forum
internasional, dan posisi pemerintah terhadap resolusi-resolusi yang diadopsi oleh organisasi
internasional. Daftar tersebut menunjukkan bahwa praktik lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif sebuah Negara dapat berkontribusi bagi pembentukan HI Kebiasaan.
Perundingan dan pengadopsian resolusi oleh organisasi-organisasi atau konferensi-konferensi
internasional, yang disertai dengan penjelasan untuk suara yang diberikan dalam voting,
merupakan tindakan Negara-negara yang terlibat. Diakui bahwa resolusi pada umumnya
tidak mempunyai sifat mengikat, kecuali beberapa resolusi tertentu saja, sehingga nilai yang
diberikan kepada sebuah resolusi tertentu dalam proses asesmen/penilaian mengenai
terbentuknya sebuah aturan HI Kebiasaan ditentukan oleh apa isi resolusi itu, seberapa besar
penerimaan terhadapnya, dan konsistensi praktik Negara terkait terhadap resolusi itu. 8
Semakin besar dukungan yang ada bagi resolusi tersebut, semakin besar pula nilai yang
diberikan kepadanya.
Meskipun keputusan-keputusan pengadilan internasional merupakan sumber sekunder Hukum
Internasional,9 keputusan-keputusan ini bukanlah praktik Negara. Sebabnya ialah bahwa,
berbeda dengan pengadilan nasional, pengadilan internasional bukan organ Negara. Akan
tetapi, keputusan-keputusan pengadilan internasional tetap signifikan karena, jika sebuah
pengadilan internasional menemukan bahwa sebuah aturan tertentu ada dalam HI Kebiasaan,
maka temuan dari pengadilan internasional ini merupakan sebuah bukti yang kuat bahwa
aturan tersebut memang ada. Selain itu, karena sebuah keputusan pengadilan internasional
mempunyai nilai sebagai sebuah preseden, maka pengadilan internasional juga dapat
memberikan sumbangan bagi munculnya sebuah aturan HI Kebiasaan, yaitu dengan cara
mempengaruhi praktik selanjutnya di kalangan Negara-negara dan organisasi-organisasi
internasional.
Praktik kelompok-kelompok oposisi bersenjata, misalnya aturan perilakunya, komitmennya
untuk mematuhi aturan-aturan HHI tertentu, dan pernyataan-pernyataan lain yang dibuatnya,
bukan merupakan praktik Negara yang sesungguhnya. Walaupun praktik kelompokkelompok oposisi bersenjata bisa menjadi bukti tentang telah diterimanya aturan-aturan
tertentu dalam konflik bersenjata non-internasional, makna hukum dari praktik semacam itu
kurang jelas sehingga praktik tersebut tidak dapat diandalkan untuk menjadi bukti tentang
adanya aturan tertentu dalam HI Kebiasaan. Sejumlah contoh tentang praktik kelompok-
8
Pentingnya syarat-syarat tersebut ditegaskan oleh Pengadilan Internasional, Legality of the Threat or Use of
Nuclear Weapons (Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir), Advisory Opinion (Opini
Pertimbangan), 8 Juli 1996, ICJ Reports 1996 (Laporan Pengadilan Internasional 1996), hal. 254-255, alinea 7073.
9
Statuta Pengadilan Internasional, Pasal 38(1)(d).
5
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
kelompok oposisi bersenjata disajikan dalam daftar berjudul "praktik-praktik lain" di Jilid II
hasil studi ini.
Asesmen/penilaian mengenai praktik Negara
Sebuah praktik Negara perlu ditimbang untuk menentukan apakah praktik tersebut cukup
"padat" (dense) untuk menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan.10 Supaya dapat menjadi sebuah
aturan HI Kebiasaan, sebuah praktik Negara harus nyata-nyata seragam, ekstensif (meluas),
dan representatif (mewakili) di kalangan Negara-negara.11 Marilah kita meneliti dari dekat
apa yang dimaksud dengan hal tersebut.
Pertama-tama, supaya praktik Negara dapat menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan, praktik
tersebut harus nyata-nyata seragam. Tidak boleh ada perilaku yang secara substansial
berbeda di kalangan Negara-negara. Yurisprudensi Pengadilan Internasional menunjukkan
bahwa adanya sebuah praktik yang bertolak belakang, yang secara sepintas tampak
merongrong keseragaman praktik Negara tersebut, tidak mencegah terbentuknya sebuah
aturan HI Kebiasaan sepanjang praktik yang bertolak belakang tadi dikecam/dikutuk oleh
Negara-negara lain atau ditolak oleh pemerintah Negara yang bersangkutan. Dengan adanya
kecaman atau penolakan tersebut, terdapat konfirmasi bahwa aturan yang bersangkutan
memang ada.12
Hal di atas terutama relevan bagi sejumlah aturan HI Kebiasaan yang mempunyai bukti yang
sangat kuat berupa praktik Negara yang mendukung aturan yang bersangkutan tetapi disertai
pula dengan bukti bahwa aturan yang bersangkutan berulang kali dilanggar. Bilamana
pelanggaran-pelanggaran ini disertai dengan dalih atau alasan pembenaran dari pihak yang
melakukan pelanggaran dan/atau kecaman dari Negara-negara lain, maka pelanggaranpelanggaran ini pada hakikatnya tidak menggugat eksistensi aturan yang bersangkutan.
Negara-negara yang ingin mengubah sebuah aturan yang ada dalam HI Kebiasaan harus
mengubahnya melalui praktik resmi dan menyatakan bahwa praktik tersebut dilakukannya
karena hak.
Kedua, supaya dapat menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan, praktik Negara yang bersangkutan
harus ekstensif dan sekaligus representatif. Praktik tersebut tidak harus universal, namun
sudah cukup jika bersifat "umum."13 Jumlah atau persentase persisnya Negara-negara yang
melakukan praktik tersebut tidak diperlukan. Salah satu sebab mengapa mustahil menentukan
jumlah persisnya Negara-negara yang harus melakukan praktik tersebut ialah bahwa kriteria
tadi dalam pengertian tertentu bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Artinya, yang penting
10
Istilah "padat" (dense) berasal dari Sir Humphrey Waldock, "General Course on Public Internasional Law,"
Collected Courses of the Hague Academy of International Law ("Kursus Umum Hukum International Publik,"
Kumpulan Kursus Akademi Hukum Internasional Den Haag), Jilid 106, 1962, hal. 44.
11
Pengadilan Internasional, North Sea Continental Shelf cases (Kasus-kasus Continental Shelf Laut Utara),
sama dengan di atas, catatan 7, hal. 43, alinea 74.
12
Lihat Pengadilan Internasional, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States) [Kasus mengenai Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap
Nikaragua (Nikaragua versus Amerika Serikat)], Merits, Judgment, 27 Juni 1986, ICR Reports 1986, hal. 98,
alinea 186.
13
International Law Association, Laporan Final Komite Pembentukan Hukum Internasional (Umum) Kebiasaan,
Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Yang Berlaku bagi Pembentukan Hukum Internasional (Umum) Kebiasaan,
Laporan Konferensi ke-69, London, 2000, Prinsip 14, h. 734 (yang untuk selanjutnya disebut Laporan ILA
(International Law Association).
6
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
bukan hanya berapa banyak Negara yang melakukan praktik tersebut, tetapi juga Negaranegara mana yang melakukan praktik tersebut.14
Menurut penjelasan Pengadilan
Internasional dalam kasus-kasus North Sea Continental Shelf, praktik tersebut "juga harus
merupakan praktik Negara-negara yang kepentingannya terkena dampak secara khusus."15
Pertimbangan tersebut mempunyai dua implikasi: (1) jika semua "Negara yang terkena
dampak secara khusus" (specially affected States) melakukan praktik tersebut, tidak penting
lagi apakah praktik tersebut dilakukan oleh sebagian besar Negara ataukah tidak, tetapi
sebagian besar Negara harus setidak-tidaknya telah menyetujui secara diam-diam praktik
yang dilakukan oleh Negara-negara yang terkena dampak secara khusus tersebut" dan (2) jika
"Negara-negara yang terkena dampak secara khusus" tidak menyetujui praktik tersebut, maka
praktik tersebut belum cukup matang untuk menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan walaupun,
sebagaimana dijelaskan di atas, persetujuan dengan suara bulat tidak diperlukan.16 Dalam
HHI, siapa yang dapat disebut "terkena dampak secara khusus" bisa berbeda-beda menurut
situasi yang ada. Mengenai legalitas penggunaan senjata laser yang membutakan, misalnya,
"Negara-negara yang terkena dampak secara khusus" mencakup, antara lain, Negara-negara
yang diketahui berada dalam proses mengembangkan senjata tersebut, walaupun Negaranegara lain berpotensi mengalami penderitaan akibat penggunaan senjata tersebut. Demikian
pula, Negara yang penduduknya memerlukan bantuan kemanusiaan juga termasuk dalam
"Negara-negara yang terkena dampak secara khusus" sebagaimana halnya Negera-negara
yang sering menyediakan bantuan kemanusiaan. Terhadap setiap aturan HHI, negara-negara
yang terlibat konflik bersenjata merupakan "yang terkena dampak secara khusus" bilamana
praktik yang mereka lakukan, yang sedang diperiksa untuk diketahui apakah praktik tersebut
merupakan aturan tertentu, relevan terhadap konflik bersenjata tersebut. Walaupun mungkin
ada Negara yang terkena dampak secara khusus di bidang-bidang tertentu HHI, benar pula
bahwa semua Negara mempunyai kepentingan hukum untuk mengharuskan dihormatinya
HHI oleh Negara lain, pun jika Negara yang mengharuskan penghormatan HHI oleh Negara
lain ini tidak terlibat konflik tersebut.17 Di samping itu, semua Negara berkemungkinan
mengalami penderitaan akibat sarana atau cara berperang yang dipakai oleh Negara lain.
Karena itu, praktik semua Negara harus dipertimbangkan, walaupun Negara yang
bersangkutan bukan Negara yang "terkena dampak secara khusus" dalam pengertian yang
ketat.
Studi ini tidak mempertimbangkan apakah secara hukum ada kemungkinan untuk menjadi
"penentang gigih (persistent objector)" terhadap aturan-aturan HHI Kebiasaan. Banyak
komentator berpendapat bahwa menjadi penentang gigih adalah tidak mungkin dalam hal
aturan yang bersangkutan termasuk jus cogens (aturan dalam hukum internasional yang
mengikat semua Negara tanpa perkecualian), dan ada pihak-pihak yang sama sekali
meragukan kelanggengan validitas konsep penentang gigih itu sendiri.18 Jika ada Negara
yang membenarkan bahwa menjadi penentang gigih adalah mungkin secara hukum, maka
Negara yang bersangkutan tentunya pernah menentang munculnya sebuah aturan baru ketika
14
Ibid., ulasan (d) dan (e) untuk Prinsip 14, hal. 736-737
Pengadilan Internasional, North Sea Continental Shelf case, catatan 7 di atas, h. 43 & 74
16
Laporan ILA, catatan 13 di atas, ulasan (e) untuk Prinsip 14, hal. 737.
17
Lihat Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di
atas, Jilid I, ulasan untuk Aturan 144.
18
Untuk pembahasan mendalam tentang permasalahan ini, lihat Maurice H. Mendelson, "The Formation of
Customary Internasional Law" (Pembentukan Hukum Internasional Kebiasaan), Kumpulan Kursus Akademi
Hukum Internasional Den Haag, Volume 272, 1998, hal. 227-244.
15
7
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
aturan ini masih berada dalam tahap pembentukan dan terus menentangnya dalam tahap-tahap
selanjutnya. Adalah tidak mungkin menjadi "penentang kesiangan" (subsequent objector).19
Normalnya memang diperlukan jangka waktu tertentu bagi munculnya sebuah aturan HI
Kebiasaan; namun, tidak ada jangka waktu spesifik tertentu yang bisa dipakai untuk
menentukan apakah sebuah aturan HI Kebiasaan telah muncul. Yang dipakai sebagai faktor
penentu ialah berakumulasinya sebuah praktik yang memiliki kepadatan yang memadai dalam
hal keseragaman, keekstensifan, dan kerepresentatifan.20
Opinio juris
Syarat adanya opinio juris dalam menetapkan keberadaan sebuah aturan tertentu dalam HI
Kebiasaan mengacu pada keyakinan hukum bahwa praktik tertentu yang bersangkutan
dilakukan "sebagai hak." Bentuk pengungkapan praktik dan keyakinan hukum itu sendiri bisa
berbeda-beda tergantung pada apakah aturan yang bersangkutan berisi larangan ataukah
kewajiban ataukah hanya hak untuk berperilaku dengan cara tertentu.
Ketika studi ini dilaksanakan, terbukti sangat sulit dan sangat teoritis untuk memisahkan
praktik dari keyakinan hukum. Seringkali, sebuah tindakan tertentu mencerminkan baik
praktik maupun keyakinan hukum sekaligus. Sebagaimana ditunjukkan oleh Assosiasi
Hukum Internasional (the International Law Association), Pengadilan Internasional "pada
kenyataannya belum menyampaikan pendapat secara memadai bahwa hanya karena (diduga)
terdapat dua unsur yang berbeda dalam Hukum Kebiasaan maka sebuah tindakan tidak dapat
mewujudkan kedua unsur ini sekaligus. Pada kenyataannya sering kali sulit atau bahkan
mustahil untuk memisahkan kedua unsur tersebut."21
Sebabnya terutama ialah bahwa
tindakan verbal, misalnya buku pegangan militer, dihitung sebagai praktik Negara dan sering
kali sekaligus mencerminkan keyakinan hukum Negara yang bersangkutan.
Bilamana terdapat sebuah praktik yang cukup 'padat', praktik ini pada umumnya juga
mengandung sebuah opinio juris. Dengan demikian, keberadaan sebuah opinio juris biasanya
tidak perlu ditunjukkan secara terpisah. Namun, bilamana praktik tersebut ambigu (mendua
arti), maka adanya opinio juris memainkan peran penting dalam menentukan apakah praktik
tersebut membentuk Kebiasaan. Ini merupakan hal yang sering ditemui bilamana praktik
yang bersangkutan berupa pembiaran (omission), yaitu bilamana Negara-negara tidak beraksi
ataupun bereaksi, tetapi tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus-kasus semacam itulah baik
Pengadilan Internasional maupun lembaga pendahulunya, yaitu Pengadilan Internasional
Permanen (the Permanent Court of International Justice), berupaya memastikan adanya
opinio juris secara terpisah untuk menentukan apakah praktik yang ambigu tersebut telah ikut
membentuk HI Kebiasaan.22
19
Laporan ILA, catatan 13 di atas, ulasan (b) untuk Prinsip 15, hal. 738.
Ibid., ulasan (b) untuk Prinsip 12, hal. 731.
21
Ibid., hal. 718, § 10 (c). Untuk analisis mendalam tentang masalah ini, lihat Peter Haggenmacher, "La
doctrine des deux èléments du droit coutumier dans la pratique de la Cour Internationale," Revue générale de
droit international public, Vol. 90, 1986, hal. 5.
22
Lihat, misalnya, Permanent Court of International Justice (Pengadilan Internasional Permanen), Lotus case
(France v. Turkey) [Kasus Lotus (Prancis v. Turki)], Judgment (Keputusan), 7 September1927, PCIJ Ser. A, No.
10, hal. 28 (Pengadilan tersebut mendapati bahwa Negara-negara telah menahan diri dari melakukan penuntutan
terhadap tindakan keliru di atas kapal bukan karena merasa dilarang melakukan hal itu; Pengadilan International,
North Sea Continental Shelf cases, catatan 7 di atas; hal. 43-44, § 76-77 (Pengadilan tersebut mendapati bahwa
Negara-negara yang telah menentukan batas-batas wilayahnya berdasarkan prinsip "jarak sama" (equidistance)
20
8
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Dalam HHI, yang aturan-aturannya banyak mengharuskan abstensi dari perbuatan-perbuatan
tertentu (yaitu penahanan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tertentu), pembiaran
merupakan masalah khusus dalam upaya menilai ada-tidaknya opinio juris karena diperlukan
pembuktian bahwa abstensi yang bersangkutan bukan merupakan sebuah kebetulan tetapi
memang didasarkan pada sebuah ekspektasi yang absah.
Bilamana sebuah keharusan
abstensi disebutkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan penyataanpernyataan resmi, maka adanya keharusan hukum untuk menahan diri (abstain) dari
melakukan sebuah perbuatan tertentu ini biasanya dapat dibuktikan. Di samping itu, abstensi
yang bersangkutan mungkin mulai berlangsung setelah perbuatan tertentu tersebut
menimbulkan kontroversi tertentu. Dalam hal demikian, mudah dibuktikan bahwa abstensi
yang bersangkutan bukan merupakan sebuah kebetulan, walaupun tidak selalu mudah
dibuktikan bahwa abstensi ini timbul karena rasa memiliki kewajiban hukum.
Dampak dari HI Perjanjian
Perjanjian internasional juga relevan untuk menentukan ada-tidaknya sebuah aturan tertentu
dalam HI Kebiasaan, karena perjanjian internasional membantu menjelaskan bagaimana
Negara-negara memandang sebuah aturan tertentu dalam Hukum Internasional. Karena itulah
ratifikasi, interpretasi, dan implementasi sebuah perjanjian internasional, termasuk reservasireservasi dan pernyataan-pernyataan interpretasi yang dikemukakan pada saat ratifikasi,
diikutsertakan dalam studi ini. Dalam kasus North Sea Continental Shelf, Pengadilan
Internasional jelas-jelas berpendapat bahwa banyak sedikitnya Negara yang meratifikasi
sebuah perjanjian internasional tertentu merupakan hal yang relevan untuk menilai adatidaknya aturan tertentu dalam Hukum Internasional. Dalam kasus tersebut, Pengadilan
Internasional menyatakan bahwa "jumlah Negara yang meratifikasi dan yang
menyetujui/mengaksesi hingga saat ini [yaitu 39] memang cukup banyak tetapi belum
memadai," terutama dalam konteks di mana terdapat praktik di luar perjanjian internasional
ini yang bersifat bertolak belakang.23 Sebaliknya, dalam kasus Nikaragua, Pengadilan
Internasional ketika menilai apakah aturan non-intervensi mempunyai status sebagai sebuah
Kebiasaan memberikan bobot besar pada kenyataan bahwa Piagam PBB telah diratifikasi
hampir oleh semua Negara di dunia.24 Bahkan ada kemungkinan bahwa sebuah aturan dalam
sebuah perjanjian internasional tertentu mencerminkan HI Kebiasaan walaupun perjanjian
internasional ini belum mulai berlaku, asalkan terdapat sebuah praktik yang cukup serupa
yang juga dilakukan oleh Negara-negara yang terkena dampak secara khusus sehingga
kemungkinannya kecil bahwa aturan perjanjian internasional tersebut akan ditentang secara
signifikan.25
melakukan hal tersebut bukan karena merasa berkewajiban melakukannya); Laporan ILA, catatan 13 di atas,
Prinsip 17(iv) dan ulasannya.
23
Pengadilan Internasional, North Sea Continental Shelf cases, catatan 7 di atas, hal. 42, § 73
24
Pengadilan Internasional, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Kasus menyangkut Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua), catatan 12 di atas, hal. 99-100,
§ 188. Sebuah faktor penting lain dalam keputusan Pengadilan tersebut ialah bahwa resolusi-resolusi yang
relevan dari Majelis Umum PBB telah disetujui secara meluas, terutama Resolusi 2625 (XXV) tentang hubungan
bersahabat antara Negara-negara, yang diadopsi tanpa melalui pemungutan suara.
25
Pengadilan Internasional, Continental Shelf case, catatan 6 di atas, hal. 33, § 34. (Pengadilan tersebut
beranggapan bahwa konsep zona ekonomi ekslusif telah menjadi bagian HI Kebiasaan, walaupun Konvensi PBB
tentang Hukum Laut belum mulai berlaku, karena jumlah klaim atas zona ekonomi eksklusif telah meningkat
menjadi 56, termasuk klaim dari beberapa Negara yang terkena dampak secara khusus.)
9
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Pada praktiknya, penyusunan rancangan sebuah perjanjian internasional membantu
memfokuskan opini hukum dunia dan memberikan pengaruh pasti terhadap perilaku dan
keyakinan hukum selanjutnya di pihak Negara-negara. Pengadilan Internasional mengakui
hal ini dalam keputusannya menyangkut kasus Continental Shelf. Dalam keputusan ini
Pengadilan Internasional menyatakan bahwa "perjanjian-perjanjian multilateral mungkin
memainkan peran penting dalam mencatat dan mendefinisikan aturan-aturan yang berasal dari
HI Kebiasaan, atau justru dalam mengembangkan aturan-aturan semacam itu."26 Dengan
pernyataan ini, Pengadilan Internasional meneguhkan bahwa perjanjian internasional bisa
menjadi kodifikasi aturan-aturan HI Kebiasaan yang sudah ada sebelumnya tetapi bisa juga
menjadi landasan bagi pengembangan aturan-aturan baru dalam HI Kebiasaan berdasarkan
norma-norma yang terdapat dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Pengadilan
Internasional bahkan telah beranjak lebih jauh dengan menyatakan: "Ada kemungkinan
bahwa ... keikutsertaan yang sangat ekstensif dan representatif dalam sebuah perjanjian
internasional sudah bisa menjadi bukti yang memadai, asalkan keikusertaan tersebut juga
mencakup Negara-negara yang kepentingannya terkena dampak secara khusus."27
Studi ini mengambil pendekatan hati-hati, yaitu bahwa ratifikasi oleh banyak Negara hanya
merupakan indikasi dan harus dinilai dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain yang ada
pada praktik yang bersangkutan, terutama praktik yang dilakukan oleh Negara-negara yang
bukan peserta perjanjian internasional yang bersangkutan. Praktik yang konsisten dengan
sebuah perjanjian internasional tertentu oleh Negara-negara yang bukan peserta dianggap
sebagai sebuah bukti positif yang penting. Praktek yang bertolak belakang oleh Negaranegara yang bukan peserta dianggap sebagai bukti negatif yang penting. Praktik Negaranegara peserta vis-a-vis (dibandingkan dengan) Negara-negara yang bukan peserta juga
merupakan hal yang sangat relevan untuk dipertimbangkan.
Jadi, studi ini tidak membatasi diri pada praktik oleh Negara-negara yang bukan peserta
perjanjian-perjanjian yang relevan dalam HHI.
Seandainya studi ini hanya
mempertimbangkan praktik oleh 30-an Negara yang belum meratifikasi Protokol-protokol
Tambahan, misalnya, maka hal ini tidak akan sesuai dengan syarat bahwa HI Kebiasaan
didasarkan pada praktik yang ekstensif dan representatif. Karena itu, penilaian tentang adatidaknya aturan-aturan tertentu dalam HI Kebiasaan memperhitungkan fakta bahwa, ketika
studi ini diterbitkan, Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh 162 Negara dan Protokol
Tambahan II oleh 157 Negara.
Perlu ditekankan bahwa studi ini tidak berupaya menentukan apakah masing-masing aturan
dari HHI Perjanjian mempunyai hakikat sebagai Kebiasaan. Karena itu, studi ini tidak selalu
mengikuti struktur perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada. Akan tetapi, studi ini
berupaya menganalisis berbagai permasalahan untuk menentukan aturan-aturan manakah
yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ini yang dapat diketemukan dalam HI
Kebiasaan melalui metode induksi berdasarkan praktik Negara. Karena pendekatan yang
dipilih tidak menganalisis masing-masing aturan dalam perjanjian internasional untuk
menentukan apakah aturan yang bersangkutan merupakan Kebiasaan ataukah tidak, maka
pembaca tidak perlu menyimpulkan bahwa sebuah aturan tertentu dalam sebuah perjanjian
internasional tertentu bukan merupakan Kebiasaan hanya karena aturan tersebut dalam studi
ini tidak muncul sebagai aturan HHI Kebiasaan.
26
Pengadilan Internasional, Continental Shelf case, catatan 6 di atas, hal. 29-30, § 27.
Pengadilan Internasional, Continental Shelf case, catatan 7 di atas, hal. 42, § 73; lihat juga Laporan ILA,
catatan 13 di atas, Prinsip 20-21, 24, 26, dan 27, hal. 754-765.
27
10
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Sistematika studi
Untuk menentukan cara terbaik memenuhi mandat yang telah dipercayakan kepada ICRC,
para penulis berkonsultasi dengan sebuah kelompok akademisi HHI yang menjadi anggota
Panitia Pengarah studi ini.28 Panitia Pengarah ini mengadopsi sebuah rencana kegiatan (plan
of action) pada bulan Juni 1996, dan kegiatan penelitian dimulai pada bulan Oktober.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber nasional maupun internasional
yang mencerminkan praktik Negara dan difokuskan pada keenam bagian studi ini
sebagaimana disebutkan dalam rencana kegiatan tersebut, yaitu:
- Prinsip pembedaan
- Orang-orang dan benda-benda yang dilindungi secara khusus
- Metode-metode perang tertentu
- Persenjataan
- Perlakuan terhadap orang sipil dan orang yang hors de combat (tidak lagi ikut serta
dalam permusuhan)
- Implementasi
Penelitian terhadap sumber-sumber nasional
Kerena sumber-sumber nasional lebih mudah diakses dari dalam negara yang bersangkutan,
diputuskan untuk mengupayakan kerja sama peneliti-peneliti nasional. Untuk tujuan tersebut,
dilakukan identifikasi terhadap peneliti atau kelompok peneliti di hampir 50 Negara (9 di
Afrika, 11 di Amerika, 15 di Asia, 1 di Australia, dan 11 di Eropa), dan mereka diminta untuk
menyusun laporan tentang praktik Negara masing-masing.29
Negara-negara dipilih
berdasarkan letak geografis mereka dan pengalaman mereka belum lama ini tentang berbagai
jenis konflik bersenjata di mana berbagai jenis metode perang dipakai.
Buku-buku pegangan militer dan peraturan perundang-undangan nasional Negara-negara
yang tidak dicakup dalam laporan-laporan praktik Negara dari para peneliti tersebut juga
diteliti dan dikumpulkan. Kegiatan ini difasilitasi oleh jaringan delegasi ICRC di seluruh
dunia dan oleh kumpulan peraturan perundang-undangan nasional yang ekstensif yang telah
disusun oleh Pelayanan Konsultasi Hukum Humaniter Internasional ICRC (the ICRC
Advisory Service on International Humanitarian Law).
Penelitian terhadap sumber-sumber internasional
28
Panitia Pengarah ini terdiri dari profesor-profesor berikut ini: Georges Abi-Saab, Salah El-Din Amer, Ove
Bring, Eric David, John Dugard, Florentino Feliciano, Horst Fischer, Françoise Hampson, Theodor Meron,
Djamchid Momtaz, Milan Sahovic, dan Raúl Emilio Vinuesa.
29
Afrika: Aljazair, Angola, Botswana, Mesir, Ethiopia, Nigeria, Rwanda, Afrika Selatan, dan Zimbabwe;
Amerika: Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Peru, Amerika Serikat, dan
Uruguay; Asia: China, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Jepang, Yordania, Republik Korea, Lebanon,
Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Siria; Australasia: Australia; Eropa: Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia,
Prancis, Jerman, Belanda, Federasi Rusia, Spanyol, Inggris, dan Yugoslavia.
11
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Praktik Negara yang dikumpulkan dari sumber-sumber internasional dikumpulkan oleh enam
tim, yang masing-masing berkonsentrasi pada salah satu bagian studi ini.30 Keenam tim ini
meneliti praktik-praktik Negara dalam kerangka PBB dan organisasi-organisasi internasional
lainnya, termasuk Uni Afrika (yang sebelumnya bernama Organisasi Kesatuan Afrika),
Dewan Eropa, Dewan Kerja Sama Teluk, Uni Eropa, Liga Negara-negara Arab, Organisasi
Negara-negara Amerika, Organisasi Konferensi Islam, dan Organisasi Keamanan dan Kerja
Sama Eropa. Yurisprudensi internasional juga dikumpulkan sejauh yurisprudensi tersebut
memberikan bukti mengenai adanya aturan-aturan HI Kebiasaan.
Penelitian terhadap arsip Komite Internasional Palang Merah (ICRC)
Untuk melengkapi penelitian terhadap sumber-sumber nasional dan internasional tersebut,
ICRC juga meneliti arsip-arsipnya sendiri menyangkut hampir 40 konflik bersenjata yang
belum lama ini terjadi (21 di Afrika, 1 di Amerika, 8 di Asia, dan 8 di Eropa).31 Secara
umum, konflik-konflik ini dipilih supaya negara-negara dan konflik-konflik yang tidak
dicakup dalam laporan-laporan praktik Negara tersebut tercakup dalam studi ini.
Hasil dari pendekatan tiga segi ini –yaitu penelitian terhadap sumber-sumber nasional,
sumber-sumber internasional, dan arsip-arsip ICRC– ialah disebutkannya praktik dari seluruh
dunia. Namun, pada dasarnya, penelitian tersebut tidak bisa dikatakan sudah lengkap. Studi
ini memfokuskan perhatian terutama pada praktik dari kurun waktu 30 tahun terakhir ini
untuk memastikan bahwa hasilnya akan mencerminkan HI Kebiasaan kontemporer dan
sekaligus menyebutkan praktik-praktik lama yang masih relevan.
Konsultasi ahli
Dalam rangkaian konsultasi yang pertama, ICRC meminta tim-tim peneliti internasional
tersebut untuk membuat sebuah ringkasan eksekutif yang menyajikan hasil asesmen/penilaian
awal tentang HHI Kebiasaan berdasarkan praktik-praktik yang sudah mereka kumpulkan.
Ringkasan eksekutif yang mereka susun kemudian dibahas di lingkungan Panitia Pengarah
melalui tiga pertemuan di Jenewa pada tahun 1998. Ringkasan-ringkasan eksekutif tersebut
kemudian direvisi semestinya dan, dalam rangkaian konsultasi yang kedua, diserahkan kepada
sebuah kelompok pakar dari kalangan akademik dan pemerintahan dari semua kawasan di
dunia. Para pakar ini diundang oleh ICRC dalam kapasitas pribadi mereka untuk menghadiri
dua pertemuan dengan Panitia Pengarah di Jenewa pada tahun 1999. Dalam kedua pertemuan
30
Prinsip pembedaan: Profesor Georges Abi-Saab (penulis laporan) dan Jean-François Queguiner (peneliti);
orang-orang dan benda-benda yang dilindungi secara khusus: Profesor Horst Fischer (penulis laporan) dan
Gregor Schotten dan Heike Spiekier (para peneliti); cara-cara berperang tertentu: Professor Theodor Meron
(penulis laporan) dan Richard Desgagne (peneliti); Senjata: Profesor Ove Bring (penulis laporan) dan Gustaf
Lind (peneliti); Perlakuan terhadap orang sipil dan orang yang hors de combat: Françoise Hampson (penulis
laporan) dan Camille Giffard (peneliti); Implementasi: Eric Davic (penulis laporan) dan Richard Desgagne
(peneliti).
31
Afrika: Angola, burundi, Chad, Chad-Libya, Republik Demokratik Congo, Djibouti, Eritrea-Yaman, Ethiopia
(1973-1994), Liberia, Mozambique, Namibia, Nigeria-Kamerun, Rwanda, Senegal, Senegal-Mauritania, Sierra
Leone, Somalia, Somalia-Ethiopia, Sudan, Uganda, dan Sahara Barat; Amerika: Guatemala dan Meksiko; Asia:
Afghanistan, Cambodia, India (Jammu dan Kashmir), Papua Nugini, Sri Lanka, Tajikistan, Yaman, dan YamanEritrea (juga di bawah Afrika); Eropa: Armenia-Azerbaijan (Nagorno-Karabakh), Siprus, Bekas Yugoslavia
(1991-1992), konflik di Bosnia dan Herzegovina (1992-1996), konflik di Kroasia (Krajinas) (1992-1995),
Georgia (Abkhazia), Federasi Russia (Chechnya), dan Turki.
12
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
ini, mereka membantu mengevaluasi praktik-praktik yang sudah terkumpul dan menunjukkan
praktik-praktik tertentu yang belum dikumpulkan.32
Penulisan laporan
Asesmen yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan hasilnya dikaji ulang oleh kelompok
pakar dari kalangan akademik dan pemerintahan tersebut kemudian menjadi landasan bagi
penulisan laporan final. Para penulis laporan final ini memeriksa kembali praktik-praktik yang
terkumpul, menilai kembali apakah praktik-praktik tersebut telah menjadi aturan dalam HI
Kebiasaan, mengkaji ulang rumusan dan susunan aturan-aturan ini, dan menulis ulasan bagi
masing-masing aturan. Laporan final yang masih berupa konsep ini diserahkan kepada
Panitia Pengarah, kelompok pakar kalangan akademik dan pemerintahan, dan Divisi Hukum
ICRC untuk memperoleh tanggapan. Setelah diperoleh tanggapan, konsep laporan final
tersebut kemudian diperbaharui sehingga menjadi laporan final.
Rangkuman Temuan
Sebagian besar aturan pada Konvensi-konvensi Jenewa, termasuk Pasal 3 Ketentuan Yang
Sama, dianggap merupakan bagian dari Hukum Internasional Kebiasaan.33 Lebih lanjut,
mengingat bahwa sekarang telah ada 192 Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi
Jenewa, maka konvensi-konvensi tersebut mengikat hampir semua Negara berdasarkan HI
Perjanjian. Karena itu, hakikat aturan-aturan Konvensi-konvensi Jenewa sebagai aturan HI
Kebiasaan tidak dijadikan topik studi ini.
Studi ini memfokuskan perhatian pada
permasalahan yang diatur oleh perjanjian-perjanjian internasional yang belum diratifikasi
secara universal (oleh semua Negara), terutama kedua Protokol Tambahan Konvensikonvensi Jenewa, Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya, dan sejumlah
konvensi spesifik mengenai penggunaan senjata.
Uraian di bawah ini tentang aturan-aturan HI Kebiasaan tidak dimaksudkan untuk
menjelaskan mengapa aturan-aturan ini didapati sebagai Kebiasaan dan tidak pula
dimaksudkan untuk menyajikan praktik-praktik yang dipakai sebagai dasar untuk
menyimpulkan bahwa aturan-aturan tersebut adalah Kebiasaan. Penyelasan tentang mengapa
32
Pakar-pakar dari kalangan akademik dan pemerintahan berikut ini berpartisipasi dalam konsultasi ini dalam
kapasitas mereka sebagai pribadi: Abdallah Ad-Douri (Irak), Paul Berman (Inggris), Sadi Çaycý (Turki),
Michael Cowling (Afrika Selatan), Edward Cummings (Amerika Serikat), Antonio de Icaza (Meksiko), Yoran
Dinstein (Israel), Jean-Michel Favre (Prancis), William Fenrick (Canada), Dieter Fleck (Jerman), Juan Carlos
Gomez Ramirez (Colombia), Jamshed A. Hamid (Pakistan), Arturo Hernandez-Basave (Meksiko), Ibrahim Idriss
(Ethiopia), Hassan Kassem Jouni (Lebanon), Kenneth Keith (Selandia Baru), Githu Murigai (Kenya), Rein
Mullerson (Estonia), Bara Niang (Senegal), Mohamed Olwan (Yordania), Raul C. Pangalangan (Filipina),
Stelios Perrakis (Yunani), Paulo Sergio Pinheiro (Brazilia), Arpad Prandler (Hongaria), Pemmaraju Sreenivasa
Rao (India), Camilo Reyes Rodriguez (Colombia), Itsc E. Sagay (Nigeria), Harold Sandoval (Colombia),
Somboon Sangianbut (Thailand), Marat A. Sarsembayev (Kazakhstan), Muhammad Aziz Shukri (Siria),
Parlaungan Sihombing (Indonesia), Geoffrey James Skillen (Australia), Guoshun Sun (China), Bakhtyar
Tuzmukhamedov (Rusia), dan Karol Wolfke (Polandia).
33
Pengadilan Internasional, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Legalitas Ancaman atau
Penggunaan Senjata Nuklir), catatan 8 di atas, hal. 257-258, § 79 dan § 82 (menyangkut Konvensi-konvensi
Jenewa) dan Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Kasus mengenai
Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua), catatan 12 di atas, hal. 114, § 218 (menyangkut
Pasal 3 Aturan Yang Sama).
13
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
sebuah aturan tertentu dianggap sebagai Kebiasaan disajikan dalam Jilid I hasil studi ini,
sedangkan praktik-praktik yang terkait disajikan dalam Jilid II.
Konflik bersenjata internasional
Protokol Tambahan I selain mengkodifikasi aturan-aturan yang sudah ada dalam HI
Kebiasaan juga meletakkan dasar bagi pembentukan aturan-aturan baru dalam hukum
tersebut. Praktik-praktik yang dikumpulkan dalam kerangka studi ini menjadi bukti tentang
besarnya dampak Protokol Tambahan I terhadap praktik Negara, bukan saja dalam konflik
bersenjata internasional tetapi juga dalam konflik bersenjata non-internasional (lihat di
bawah). Pada khususnya, studi ini mendapati bahwa prinsip-prinsip dasar pada Protokol
Tambahan I telah diterima secara sangat meluas, lebih luas daripada yang bisa disimpulkan
dari angka jumlah Negara yang telah meratifikasinya.
Meskipun studi ini tidak berupaya untuk menentukan apakah sebuah aturan tertentu dalam
perjanjian internasional tertentu mempunyai hakikat sebagai Kebiasaan, pada akhirnya
menjadi jelas bahwa ada banyak aturan dalam HI Kebiasaan yang identik atau serupa dengan
aturan yang terdapat dalam HI Perjanjian. Contoh aturan-aturan yang didapati merupakan
Kebiasaan tetapi memiliki padanan aturan dalam Protokol Tambahan I antara lain adalah:
prinsip pembedaan antara orang sipil dan kombatan dan antara benda sipil dan sasaran
militer;34 larangan penyerangan tanpa pandang bulu (membabi buta);35 prinsip
proporsionalitas dalam penyerangan;36 kewajiban untuk mengambil langkah-langkah
pencegahan yang praktis dalam penyerangan dan terhadap dampak penyerangan;37 kewajiban
untuk menghormati dan melindungi personil medis dan personil keagamaan, unit medis dan
sarana transportasi medis,38 personil dan barang-barang bantuan kemanusiaan,39 dan
wartawan sipil;40 kewajiban untuk melindungi tugas medis;41 larangan penyerangan terhadap
lokasi-lokasi non-pertahanan dan kawasan-kawasan demiliterisasi;42 kewajiban untuk
memberikan ampunan dan untuk mengamankan musuh yang hors de combat;43 larangan
membuat kelaparan;44 larangan penyerangan objek-objek yang mutlak diperlukan bagi
kelangsungan hidup penduduk sipil;45 larangan penggunaan lambang secara tidak semestinya
dan tipu daya licik (perfidy);46 kewajiban untuk menghormati jaminan-jaminan dasar yang
menjadi hak orang sipil dan orang yang hors de combat;47 kewajiban untuk melakukan
34
Lihat Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di
atas, Jilid I, Aturan 1 dan 7.
35
Lihat ibid, Aturan 11-13.
36
Lihat ibid, Aturan 14.
37
Lihat ibid, Aturan 15-24.
38
Lihat ibid, Aturan 25 dan 27-30.
39
Lihat ibid, Aturan 31-32.
40
Lihat ibid, Aturan 34.
41
Lihat ibid, Aturan 26.
42
Lihat ibid, Aturan 36-37.
43
Lihat ibid, Aturan 46-48.
44
Lihat ibid, Aturan 53.
45
Lihat ibid, Aturan 54.
46
Lihat ibid, Aturan 57-65.
47
Lihat ibid, Aturan 87-105.
14
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
pertanggungjawaban atas orang hilang;48 dan perlindungan-perlindungan khusus yang
diberikan kepada perempuan dan anak-anak.49
Konflik bersenjata non-internasional
Selama beberapa dasawarsa terakhir ini terdapat praktik dalam jumlah cukup banyak yang
secara konsisten menuntut adanya perlindungan HHI dalam konflik bersenjata noninternasional. Praktik ini telah memberikan pengaruh signifikan bagi terbentuknya aturanaturan HI Kebiasaan yang dapat diberlakukan pada konflik bersenjata jenis tersebut. Seperti
halnya Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II juga telah memberikan pengaruh yang
sangat meluas terhadap praktik tersebut sehingga banyak dari aturan-aturan yang ada pada
Protokol Tambahan II sekarang dianggap menjadi bagian HI Kebiasaan. Contoh aturanaturan yang didapati sebagai Kebiasaan tetapi mempunyai padanan aturan dalam Protokol
Tambahan II antara lain adalah: larangan penyerangan terhadap orang sipil;50 kewajiban untuk
menghormati dan melindungi personil medis dan personil keagamaan, unit medis dan sarana
transportasi medis;51 kewajiban untuk menghormati tugas medis;52 larangan membuat
kelaparan;53 larangan penyerangan terhadap objek-objek yang mutlak diperlukan bagi
kelangsungan hidup penduduk sipil;54 kewajiban untuk menghormati jaminan-jaminan dasar
yang menjadi hak orang sipil dan orang yang hors de combat;55 kewajiban untuk mencari dan
menghormati serta melindungi korban luka, korban sakit, dan korban karam;56 kewajiban
untuk mencari dan melindungi korban tewas;57 kewajiban untuk melindungi orang yang
dicabut kebebasannya;58 larangan pemindahan paksa terhadap penduduk sipil;59 dan
perlindungan-perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak.60
Namun, kontribusi paling signifikan dari HI Kebiasaan terhadap regulasi konflik bersenjata
non-internasional ialah bahwa HI Kebiasaan adalah lebih luas daripada aturan-aturan Protokol
Tambahan II saja. Sungguh, praktik-praktik yang ada telah membentuk aturan Kebiasaan
yang banyak jumlahnya serta lebih rinci daripada aturan-aturan Protokol Tambahan II, yang
sering kali bersifat elementer atau belum sempurna. Dengan demikian, HI Kebiasaan mengisi
celah-celah penting yang ada dalam regulasi konflik bersenjata internal/non-internasional.
Misalnya, mengenai perilaku permusuhan (conduct of hostilities), Protokol Tambahan II
berisi peraturan yang elementer saja. Pasal 13 menetapkan bahwa "penduduk sipil secara
keseluruhan dan orang sipil secara individual tidak boleh dijadikan objek penyerangan …
kecuali jika dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam permusuhan." Berbeda
48
Lihat ibid, Aturan 117.
Lihat ibid, Aturan 134-137.
50
Lihat ibid, Aturan 1.
51
Lihat ibid, Aturan 25 dan 27-30.
52
Lihat ibid, Aturan 26.
53
Lihat ibid, Aturan 53.
54
Lihat ibid, Aturan 54.
55
Lihat ibid, Aturan 87-105.
56
Lihat ibid, Aturan 109-111.
57
Lihat ibid, Aturan 112-113.
58
Lihat ibid, Aturan 118-119, 121, dan 125.
59
Lihat ibid, Aturan 129.
60
Lihat ibid, Aturan 134-137.
49
15
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
dengan Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II tidak berisi aturan dan definisi yang
spesifik menyangkut prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas.
Namun, celah-celah dalam peraturan mengenai perilaku permusuhan sebagaimana terdapat
dalam Protokol Tambahan II tersebut telah banyak terisi oleh praktik-praktik Negara, karena
praktik-praktik Negara ini telah menjadi aturan-aturan yang sepadan dengan aturan-aturan
dalam Protokol Tambahan I tetapi dapat berlaku sebagai HI Kebiasaan dalam konflik
bersenjata non-internasional. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar tentang perilaku permusuhan
dan sejumlah aturan tentang orang-orang dan objek-objek yang dilindungi secara spesifik
serta cara-cara berperang tertentu.61
Demikian pula, mengenai bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang membutuhkan,
Protokol Tambahan II berisi aturan yang sangat umum saja. Pasal 18(2) menetapkan bahwa
"bilamana penduduk sipil menderita kesulitan yang sangat besar karena tiadanya pasokan
bahan-bahan yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup mereka … maka aksi bantuan
bagi penduduk sipil yang semata-mata bersifat kemanusiaan dan tidak memihak dan yang
dilaksanakan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan perlu dilaksanakan." Berbeda dengan
Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II tidak berisi aturan spesifik yang mengharuskan
penghormatan serta perlindungan terhadap personil dan benda-benda bantuan kemanusiaan
ataupun yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengizinkan serta
memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi orang
sipil yang membutuhkan dan untuk memastikan kebebasan bergerak bagi personil bantuan
kemanusiaan yang telah mempunyai izin, walaupun ada yang berpendapat bahwa
keharusan/kewajiban tersebut sudah terkandung secara implisit di dalam Pasal 18(2) Protokol
tersebut. Namun, keharusan/kewajiban tersebut telah mengkristal ke dalam HI Kebiasaan
yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional berkat
praktik-praktik Negara yang meluas, representatif, dan nyata-nyata seragam yang sejalan
dengan keharusan/kewajiban tersebut.
Dalam kaitan tersebut perlu dicatat bahwa meskipun Protokol Tambahan I maupun II
mengharuskan adanya izin dari pihak-pihak terkait supaya aksi bantuan dapat berlangsung,62
sebagian besar praktik Negara yang dikumpulkan dalam studi ini tidak menyebutkan adanya
keharusan ini. Meskipun demikian, sudah jelas dengan sendirinya bahwa sebuah organisasi
kemanusiaan tidak akan dapat beroperasi tanpa izin dari pihak-pihak terkait. Namun, pihakpihak terkait tidak boleh menolak memberikan izin tersebut dengan alasan yang semenamena. Jika sudah dipastikan bahwa sekelompok penduduk sipil tertentu tengah terancam
kelaparan sedangkan ada sebuah organisasi kemanusiaan tertentu yang bekerja secara tidak
memihak dan tidak membeda-bedakan yang mampu memberikan bantuan bagi mereka, maka
pihak-pihak terkait wajib memberikan izin.63 Walaupun izin tidak boleh tidak diberikan
dengan alasan yang semena-mena, praktik Negara mengakui bahwa pihak terkait boleh
melakukan kontrol atas aksi bantuan yang bersangkutan dan bahwa personil bantuan
61
Lihat, misalnya, ibid, Aturan 7-10 (pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer), Aturan 11-13
(penyerangan tidak pandang bulu), Aturan 14 (proporsionalitas dalam penyerangan), Aturan 15-21 (langkahlangkah pencegahan dalam penyerangan); Aturan 22-24 (langkah-langkah pencegahan terhadap dampak
penyerangan); Aturan 31-32 (personil dan barang-barang bantuan kemanusiaan); Aturan 34 (wartawan sipil);
Aturan 35-37 (kawasan yang dilindungi); Aturan 46-48 (penolakan memberi ampun); Aturan 55-56 (akses ke
bantuan kemanusiaan); dan Aturan 57-65 (pengelabuan).
62
Lihat Protokol Tambahan I, Pasal 70(1) dan Protokol Tambahan II, Pasal 18(2).
63
Lihat Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (editor), Commentary on the Additional
Protocols (Ulasan Protokol-protokol Tambahan), ICRC, Jenewa, 1987, § 4885; lihat juga § 2805.
16
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
kemanusiaan harus menghormati hukum nasional menyangkut akses ke wilayah yang
bersangkutan serta persyaratan keamanan yang berlaku.
Permasalahan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut
Studi HHI Kebiasaan ini juga memperlihatkan adanya sejumlah bidang di mana praktik
Negara tidak begitu jelas. Misalnya, istilah "kombatan" dan "orang sipil" didefinisikan
dengan jelas dalam konflik bersenjata internasional.64 Namun, dalam konflik bersenjata noninternasional, praktik Negara mendua arti mengenai apakah anggota kelompok oposisi
bersenjata dianggap sebagai anggota angkatan bersenjata ataukah sebagai orang sipil untuk
tujuan yang terkait dengan peraturan mengenai perilaku permusuhan. Pada khususnya tidak
jelas apakah anggota kelompok oposisi bersenjata adalah orang sipil yang kehilangan
perlindungan dari penyerangan bilamana mereka berpartisipasi secara langsung dalam
permusuhan atau apakah anggota kelompok semacam itu dapat dikenai penyerangan.
Ketidakjelasan semacam ini juga tercermin dalam HI Perjanjian. Protokol Tambahan II,
misalnya, tidak berisi definisi tentang "orang sipil" ataupun tentang "penduduk sipil"
walaupun kedua istilah ini digunakan dalam beberapa aturan.65 Perjanjian-perjanjian
internasional sesudahnya, yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional, juga
menggunakan kedua istilah tersebut tanpa memberikan definisinya.66
Sebuah ketidakjelasan lain yang terkait, yang mempengaruhi regulasi konflik bersenjata
internasional dan non-internasional, ialah tidak adanya definisi yang akurat mengenai istilah
"keikutsertaan langsung dalam permusuhan" (direct participation in hostilities). Hilangnya
perlindungan dari penyerangan merupakan hal yang jelas dan tak dapat dibantah bilamana
orang sipil menggunakan senjata atau sarana lain untuk melakukan tindakan kekerasan
terhadap orang atau benda pasukan musuh. Namun juga terdapat praktik yang cukup besar
tetapi tidak memberikan petunjuk atau hanya memberikan sedikit petunjuk tentang bagaimana
menafsirkan istilah "keikutsertaan langsung" tersebut. Misalnya saja, praktik tersebut hanya
menyatakan bahwa perlu dilakukan asesmen/penilaian secara kasus per kasus atau hanya
mengulangi aturan umum bahwa keiikutsertaan langsung dalam permusuhan menyebabkan
orang sipil kehilangan perlindungan dari penyerangan. Terkait dengan permasalahan tersebut
ialah pertanyaan bagaimana caranya menggolongkan orang bilamana timbul keraguan.
Akibat semua ketidakpastian tersebut, ICRC berupaya mengklarifikasikan pengertian
"keiikutsertaan langsung" tersebut melalui serangkaian pertemuan ahli yang dimulai pada
tahun 2003.67
Sebuah permasalahan lain yang masih dapat dipertanyakan ialah berapa persisnya luas ruang
lingkup dan aplikasi prinsip proporsionalitas dalam penyerangan. Meskipun studi ini
menunjukkan adanya dukungan yang luas terhadap prinsip tersebut, studi ini tidak
memberikan klarifikasi lebih jauh daripada yang diberikan dalam HI Perjanjian mengenai cara
64
Lihat Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di
atas, Jilid I, Aturan 3 (kombatan), Aturan 4 (pasukan bersenjata), dan Aturan 5 (orang sipil dan penduduk sipil).
65
Protokol Tambahan II, pasal 13-15 dan 17-18.
66
Lihat, misalnya, Protokol II yang telah diamandemen untuk Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal
3(7)-(11); Protokol III untuk Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 2; Konvensi Ottawa tentang
Pelarangan Ranjau Antipersonil, mukadimah; Statuta Pengadilan Pidana Internasional, Pasal 8(2)(e)(i), (iii) dan
(viii).
67
Lihat, misalnya, Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law (Keikutsertaan
Langsung dalam Permusuhan menurut Hukum Humaniter Internasional), Laporan ICRC, Jenewa, September
2003, yang bisa diakses di www.icrc.org.
17
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
menyeimbangkan keuntungan militer terhadap kerugian ikutan kalangan sipil (incidental
civilian losses).
Permasalahan terseleksi mengenai perilaku permusuhan
Protokol Tambahan I dan II memberlakukan sebuah aturan baru yang melarang penyerangan
terhadap bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga berbahaya, pun bilamana objekobjek tersebut adalah sasaran militer, jika penyerangan yang bersangkutan bisa menyebabkan
lepasnya tenaga berbahaya tersebut dengan akibat timbulnya kerugian yang hebat di kalangan
penduduk sipil.68 Meskipun tidak jelas apakah aturan spesifik ini telah menjadi bagian HI
Kebiasaan, praktik yang ada menunjukkan bahwa Negara-negara sadar akan tingginya risiko
kerugian ikutan hebat yang bisa diakibatkan oleh penyerangan terhadap bangunan dan
instalasi semacam itu bilamana bangunan dan instalasi ini menjadi sasaran militer. Karena
itu, mereka mengakui bahwa dalam setiap konflik bersenjata harus dilakukan kehati-hatian
secara khusus, bilamana melakukan penyerangan, untuk menghindari lepasnya tenaga
berbahaya semacam itu dengan akibat timbulnya kerugian yang hebat di kalangan penduduk
sipil. Keharusan ini didapati merupakan bagian HI Kebiasaan yang dapat berlaku di setiap
konflik bersenjata.
Sebuah aturan baru lain yang diberlakukan dalam Protokol Tambahan I ialah larangan
penggunaan cara atau sarana berperang yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan
hebat yang meluas dan berjangka panjang terhadap lingkungan hidup atau yang bisa
diperkirakan akan menimbulkan kerusakan semacam itu. Sejak diadopsinya Protokol
Tambahan I, larangan tersebut telah memperoleh dukungan yang sangat ekstensif dalam
bentuk praktik Negara sehingga telah mengkristal menjadi Kebiasaan, meskipun sejumlah
Negara bersikeras mempertahankan pendapat mereka bahwa aturan tersebut tidak berlaku
bagi senjata nuklir sehingga mereka tidak terikat oleh aturan ini dalam hal sentaja nuklir.69
Lebih jauh dari aturan tersebut, studi ini mendapati bahwa lingkungan hidup dianggap sebagai
objek sipil sehingga, dengan demikian, lingkungan hidup dilindungi oleh prinsip-prinsip dan
aturan-aturan yang sama seperti objek-objek sipil lainnya, terutama prinsip pembedaan,
prinsip proporsionalitas, dan keharusan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam
melakukan penyerangan. Ini berarti bahwa tak satu bagian pun dari lingkungan hidup boleh
dijadikan objek penyerangan, kecuali jika bagian tersebut merupakan sasaran militer, dan
bahwa penyerangan terhadap terhadap sasaran militer yang bisa diperkirakan bakal
menimbulkan kerusakan ikutan terhadap lingkungan hidup yang besarnya berlebihan
dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang hendak dicapai
adalah dilarang. Dalam pertimbangan yang disampaikannya dalam kasus Senjata Nuklir,
misalnya, Pengadilan Internasional menyatakan bahwa "Negara-negara harus
memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup ketika menentukan tindakan
seperti apakah yang perlu dan proporsional dalam upaya mereka mengejar sasaran militer
yang absah."70 Di samping itu, pihak-pihak yang terlibat konflik diharuskan mengambil
semua langkah pencegahan yang praktis (all feasible precautions) dalam melaksanakan
permusuhan untuk menghindari, atau setidak-tidaknya untuk memperkecil, kerusakan ikutan
68
Protokol Tambahan I, Pasal 56(1) (yang diikuti oleh sejumlah perkecualian dalam ayat 2) dan Protokol
Tambahan II, Pasal 15 (tanpa perkecualian).
69
Lihat Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di
atas, Jilid I, Aturan 45.
70
Pengadilan Internasional, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Legalitas Ancaman atau
Penggunaan Senjata Nuklir), catatan 8 di atas, § 30.
18
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
terhadap lingkungan hidup. Tidak adanya kepastian ilmiah mengenai dampak operasi militer
tertentu terhadap lingkungan hidup tidak menghapuskan kewajiban pihak-pihak yang terlibat
konflik untuk mengambil langkah-langkah pencegahan semacam itu.71
Ada juga permasalahan yang belum disikapi secara semestinya dalam Protokol Tambahan I
dan II. Misalnya, kedua Protokol Tambahant tersebut tidak berisi aturan spesifik mengenai
perlindungan bagi personil dan objek-objek yang terlibat dalam misi pemeliharaan
perdamaian. Namun, pada praktiknya, personil dan objek-objek yang terlibat dalam misi
seperti itu diberi perlindungan terhadap penyerangan, dan perlindungan ini setara dengan
perlindungan yang diberikan kepada orang sipil dan benda sipil. Karena itu, aturan yang
melarang penyerangan terhadap personil dan objek yang terlibat dalam misi pemeliharaan
perdamaian yang dilaksanakan sesuai Piagam PBB telah berkembang dalam praktik Negara
dan telah dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar Pengadilan Pidana Internasional, sepanjang
mereka berhak atas perlindungan yang disediakan bagi orang sipil dan benda sipil
berdasarkan HHI. Aturan ini sekarang telah menjadi bagian HI Kebiasaan yang dapat berlaku
dalam setiap jenis konflik.72
Sejumlah permasalahan yang terkait dengan perilaku permusuhan diatur oleh Regulasi Den
Haag.
Regulasi ini telah lama dianggap sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata
internasional.73 Namun, sebagian aturan dalam Regulasi Den Haag ini sekarang juga telah
diterima sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata non-internasional. Misalnya, aturanaturan yang sudah lama ada dalam HI Kebiasaan yang melarang (1) penghancuran atau
perampasan harta benda pihak musuh, kecuali jika diperlukan berdasarkan kepentingan
militer yang imperatif (tidak boleh dikesampingkan), dan (2) penjarahan juga berlaku dalam
konflik bersenjata non-internasional. Penjarahan ialah mengambil secara paksa harta benda
pribadi milik orang-orang pihak musuh dengan tujuan menggunakannya untuk kepentingan
diri sendiri.74
Kedua larangan tersebut tidak berpengaruh pada praktik merampas
perlengkapan militer pihak musuh sebagai rampasan perang (war booty) yang sudah lama ada
dalam HI Kebiasaan.
Berdasarkan HI Kebiasaan, komandan boleh melakukan kontak non-permusuhan (non-hostile
contact) melalui sarana komunikasi apa saja, tetapi kontak semacam ini harus didasarkan pada
itikad baik. Praktik yang ada menunjukkan bahwa komunikasi semacam itu bisa dilakukan
melalui perantara yang dikenal dengan sebutan parlementaire (juru runding militer untuk
kontak non-permusuhan), tetapi juga bisa dilakukan melalui berbagai sarana lain seperti
telepon dan radio. Parlementaire adalah seseorang dari salah satu pihak yang terlibat konflik
yang telah diizinkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain yang terlibat konflik.
Dengan demikian, parlementaire tidak dapat diganggu gugat. Metode tradisional untuk
memperkenalkan diri sebagai parlementaire, yaitu dengan berjalan maju sambil membawa
bendera putih, didapati masih absah dewasa ini. Selain itu, masih diakui pula praktik di mana
pihak-pihak yang terlibat konflik boleh meminta pihak ketiga untuk memfasilitasi
komunikasi, misalnya sebuah Otoritas Pelindung (Protecting Power) atau sebuah organisasi
71
Lihat Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di
atas, Jilid I, Aturan 44.
72
Lihat ibid, Aturan 33.
73
Lihat, misalnya, Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, Case of the Major War Criminals (Kasus
Penjahat-penjahat Perang Besar), Judgment (Keputusan), 1 Oktober 1946, Official Documents (Dokumen
Resmi), Jilid I, hal. 253-254.
74
Lihat Elements of Crimes for the International Criminal Court, Pillage as a war crime (Unsur-unsur Kejahatan
bagi Pengadilan Pidana Internasional, Penjarahan sebagai kejahatan perang) [Pasal 8(2)(b)(xvi) dan (e)(v)
Statuta Pengadilan Pidana Internasional].
19
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
kemanusiaan yang netral dan tidak memihak yang bertindak sebagai pengganti, terutama
ICRC, atau sebuah organisasi internasional atau sebuah pasukan pemelihara perdamaian.
Praktik-praktik yang berhasil dikumpulkan memperlihatkan bahwa berbagai lembaga dan
organisasi pernah bertindak sebagai penengah dalam perundingan-perundingan dalam konflik
bersenjata internasional dan non-internasional dan bahwa praktik-praktik tersebut secara
umum diterima. Aturan-aturan yang mengatur parlementaire berasal dari Regulasi Den Haag
dan telah lama dianggap sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional.
Berdasarkan praktik dalam kurun waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, aturan-aturan tersebut
telah menjadi Kebiasaan pula dalam konflik bersenjata non-internasional.75
Praktik mengungkapkan adanya dua aliran hukum menyangkut perlindungan benda budaya.
Aliran yang pertama berasal dari Regulasi Den Haag. Aliran ini mengharuskan dilakukannya
kehati-hatian khusus dalam pelaksanaan operasi militer untuk menghindari terjadinya
kerusakan terhadap gedung-gedung yang didedikasikan bagi keperluan agama, seni, ilmu
pengetahuan, pendidikan, dan amal serta bangunan-bangunan bersejarah, kecuali jika gedung
atau bangunan yang bersangkutan adalah sasaran militer. Selain itu, aliran ini juga melarang
perampasan, penghancuran, atau perusakan dengan sengaja terhadap gedung-gedung dan
bangunan-bangunan semacam itu. Aturan-aturan ini sudah lama dianggap sebagai Kebiasaan
dalam konflik bersenjata internasional, dan sekarang juga telah diterima sebagai Kebiasaan
dalam konflik bersenjata non-internasional.
Aliran yang kedua berasal dari beberapa aturan spesifik dalam Konvensi Den Haag 1954
tentang Perlindungan Benda Budaya, yang melindungi "benda-benda yang mempunyai arti
sangat penting sebagai pusaka budaya setiap bangsa" dan memberlakukan sebuah tanda
pembeda spesifik untuk mengenali benda-benda semacam itu. HI Kebiasaan dewasa ini
mengharuskan agar benda-benda semacam itu tidak diserang ataupun dipakai untuk tujuantujuan yang berkemungkinan membuat benda-benda tersebut terpapar pada risiko hancur atau
rusak, kecuali jika hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif. HI
Kebiasaan juga melarang setiap bentuk pencurian, penjarahan, atau penyalahgunaan dan
setiap tindakan vandalisme (perusakan) yang diarahkan terhadap benda-benda semacam itu.
Larangan-larangan ini sejalan dengan aturan yang diuraikan dalam Konvensi Den Haag 1954
dan merupakan bukti tentang pengaruh Konvensi tersebut terhadap praktik Negara
menyangkut perlindungan benda-benda budaya yang penting.
Persenjataan
Prinsip-prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan luka-luka yang
berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang pada hakikatnya bersifat tidak
pandang bulu (membabi buta) didapati merupakan Kebiasaan dalam setiap jenis konflik
bersenjata. Di samping itu, dan terutama berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, praktik
Negara melarang penggunaan (atau cara-cara tertentu penggunaan) sejumlah senjata tertentu
dalam HI Kebiasaan: racun atau senjata beracun; senjata biologi; senjata kimia; zat-zat
kendali huruhara sebagai cara berperang; herbisida sebagai cara berperang;76 peluru yang
75
Lihat Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di
atas, Aturan 67-69.
76
Aturan ini mengandung acuan pada sejumlah aturan lain dari Hukum Internasional Kebiasaan, yaitu larangan
atas senjata biologi dan senjata kimia; larangan penyerangan terhadap tanam-tanaman yang bukan merupakan
sasaran militer; larangan penyerangan yang akan menimbulkan kerugian ikutan di kalangan sipil berupa jatuhnya
korban tewas, korban luka, atau kerusakan objek-objek atau gabungan dari ketiga hal tersebut yang bisa
20
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
mengembang atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia; penggunaan peluru yang
meledak di dalam tubuh manusia sebagai senjata anti-personil; senjata-senjata yang dampak
utamanya ialah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan-serpihan yang tak terdeteksi oleh
sinar-X di dalam tubuh manusia; booby-trap yang dilekatkan atau dihubungkan dengan cara
apapun pada benda atau orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan
HHI atau pada benda yang berpotensi memikat orang sipil untuk mendekat; dan senjata laser
yang dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya fungsi tempurnya atau salah satu
fungsi tempurnya ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.
Sebagian senjata yang tidak dilarang oleh HI Kebiasaan dikenai pembatasan-pembatasan
tertentu. Senjata-senjata tersebut antara lain adalah ranjau darat dan senjata bakar.
Kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk memperkecil dampak membabi buta ranjau darat.
Kehati-hatian khusus ini mencakup, antara lain, pelaksanaan prinsip bahwa pihak terlibat
konflik yang menggunakan ranjau darat harus membuat catatan selengkap mungkin tentang di
mana saja mereka telah menempatkan ranjau-ranjau darat. Selain itu, seusai permusuhan
aktif, pihak terlibat konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus memindahkan ranjauranjau darat tersebut atau membuat ranjau-ranjau darat tersebut tidak berbahaya bagi orang
sipil atau harus memfasilitasi proses pemindahan ranjau-ranjau darat tersebut.
Karena lebih dari 140 Negara telah meratifikasi Konvensi Ottawa dan sejumlah Negara lagi
sedang dalam proses meratifikasinya, maka sebagian besar Negara dewasa ini terikat pada
kewajiban untuk tidak lagi menggunakan, memproduksi, menimbun, atau mengirimkan ranjau
darat antipersonil. Walaupun larangan tersebut pada saat ini belum menjadi bagian HI
Kebiasaan, hampir semua Negara, termasuk yang bukan peserta Konvensi Ottawa dan tidak
akan menyetujui larangan tersebut dalam waktu dekat, telah mengakui perlunya bekerja ke
arah pemusnahan ranjau darat antipersonil.
Penggunaan senjata bakar untuk tujuan antipersonil adalah dilarang, kecuali jika tidak ada
cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat orang menjadi hors de combat dengan
menggunakan senjata lain yang tidak begitu mencelakakan dibandingkan dengan senjata
bakar. Di samping itu, bilamana senjata bakar digunakan, kehati-hatian khusus harus
dilakukan untuk menghindari, dan setidak-tidaknya untuk memperkecil, timbulnya kerugian
ikutan di kalangan penduduk sipil, korban luka sipil, dan kerusakan benda sipil.
Sebagian besar aturan tadi sejalan dengan aturan-aturan HI Perjanjian yang pada awal
mulanya berlaku hanya dalam konflik bersenjata internasional. Kecenderungan ini secara
berangsur-angsur berbalik arah, misalnya dengan diamandemennya Protokol II Konvensi
Senjata Konvensional Tertentu pada tahun 1996, sebuah konvensi yang juga berlaku bagi
konflik bersenjata non-internasional, dan dengan diamandemennya Konvensi Senjata
Konvensional Tertentu belum lama ini, yaitu pada tahun 2001, untuk memperluas jangkauan
pemberlakuan Protokol I-IV ke konflik bersenjata non-internasional. Larangan-larangan dan
pembatasan-pembatasan yang merupakan Kebiasaan sebagaimana diacu di atas berlaku dalam
setiap konflik bersenjata.
Ketika ICRC menerima mandat untuk melaksanakan Studi HHI Kebiasaan ini, Pengadilan
Internasional sedang membahas legalitas ancaman atau penggunaan senjata nuklir atas
diperkirakan akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang
diharapkan akan dicapai; dan larangan menimbulkan kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan berat
terhadap lingkungan hidup. Lihat ibid, Aturan 76.
21
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
permintaan pertimbangan dari Dewan Keamanan PBB menyangkut permasalahan tersebut.
Karena itu, ICRC memutuskan untuk tidak melakukan analisisnya sendiri mengenai
permasalahan ini. Dalam pertimbangan yang diberikannya, Pengadilan Internasional
berpendapat dengan suara bulat bahwa "ancaman atau penggunaan senjata nuklir perlu sejalan
dengan persyaratan Hukum Internasional yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata,
terutama prinsip-prinsip dan aturan-aturan HHI."77 Temuan ini mempunyai arti penting,
mengingat bahwa sejumlah Negara melakukan perundingan tentang Protokol Tambahan I
dengan pengertian bahwa Protokol tersebut tidak akan berlaku terhadap penggunaan senjata
nuklir. Namun, opini Pengadilan Internasional tadi mempunyai arti bahwa aturan-aturan
mengenai perilaku permusuhan dan prinsip-prinsip umum mengenai penggunaan senjata
berlaku pula terhadap penggunaan senjata nuklir. Dalam menerapkan prinsip-prinsip dan
aturan-aturan ini, Pengadilan Internasional berkesimpulan bahwa "ancaman atau penggunaan
senjata nuklir pada umumnya bertentangan dengan aturan-aturan Hukum Internasional yang
dapat berlaku dalam konflik bersenjata dan terutama bertentangan dengan prinsip-prinsip dan
aturan-aturan HHI."78
Jaminan dasar
Jaminan-jaminan dasar berlaku bagi semua orang sipil yang berada di bawah kekuasan pihak
yang terlibat konflik, semua orang yang tidak ambil bagian secara langsung, atau yang tidak
lagi ambil bagian secara langsung, dalam permusuhan, dan semua orang yang hors de combat.
Karena setiap jaminan dasar merupakan sebuah aturan payung (overarching rule) yang
berlaku bagi semua orang, maka dalam studi ini jaminan dasar tidak digolong-golongkan ke
dalam berbagai aturan spesifik menyangkut berbagai jenis orang.
Jaminan dasar mempunyai landasan yang kuat dalam HHI yang dapat berlaku dalam konflik
bersenjata internasional maupun non-internasional. Dalam studi ini, sebagian besar aturan
yang terkait dengan jaminan dasar dituliskan dengan menggunakan bahasa tradisional Hukum
Humaniter, karena dengan cara tersebut susbsansi aturan Kebiasaan yang sejalan dengan
jaminan dasar yang bersangkutan akan tercermin dengan sangat jelas.79 Namun, sebagian
aturan diredaksikan sedemikian rupa supaya dapat menangkap esensi sejumlah aturan rinci
yang terkait dengan sebuah topik tertentu, terutama aturan-aturan yang melarang kerja paksa
77
Pengadilan Internasional, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Legalitas Ancaman atau
Penggunaan Senjata Nuklir), catatan 8 di atas, hal. 226
78
Ibid.; lihat juga Majelis Keamanan PBB, sesi ke-51, Komite Pertama, Pernyataan oleh Komite Internasional
Palang Merah, Dokumen PBB A/C.1/51/PV.8, 18 Oktober 1996, hal. 10, sebagaimana direproduksi dalam
International Review of the Red Cross, No. 316, 1997, hal. 118-119 ["the ICRC finds it difficult to envisage how
a use of nuclear weapons could be compatible with the rules of international law" ("Sulit bagi ICRC untuk
membayangkan bagaimana penggunaan senjata nuklir bisa sejalan dengan aturan-aturan Hukum Internasional")].
79
Aturan-aturan ini mencakup, antara lain, jaminan dasar bahwa orang sipil dan orang yang hors de combat
diperlakukan secara manusiawi dan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan; larangan pembunuhan; larangan
penyiksaan, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi, penyerangan terhadap martabat pribadi, terutama
perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat; larangan hukuman badan; larangan mutiliasi
(pengkudungan) dan eksperimen medis atau ilmiah; larangan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual
lainnya; larangan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya; larangan penyanderaan; larangan
penggunaan manusia sebagai tameng; jaminan proses pengadilan yang fair; larangan hukuman kolektif; dan
keharusan menghormati keyakinan dan praktek keagamaan orang sipil dan orang yang hors de combat. Lihat
Customary Internasional Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di atas,
Vol. I, Aturan 87-94, 96-97, dan 100-104.
22
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
secara semena-mena atau tanpa upah, penghilangan paksa, penahanan semena-mena, dan
aturan yang mengharuskan penghormatan terhadap kehidupan keluarga.80
Bilamana relevan, praktik berdasarkan Hukum HAM Internasional diikutsertakan dalam studi
ini, terutama dalam bab mengenai jaminan dasar. Ini dilakukan karena Hukum HAM
Internasional terus berlaku selama berlangsungnya konflik bersenjata, sebagaimana
dinyatakan secara tegas dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM, meskipun
sebagian aturan boleh diderogasi (tidak dihormati) pada masa darurat umum. Dapat
diteruskannya pemberlakuan Hukum HAM selama konflik bersenjata telah diperteguh dalam
berbagai kesempatan melalui praktik Negara atau oleh lembaga-lembaga HAM dan
Pengadilan Internasional. 81 Dalam kesempatan yang terbaru, Pengadilan Internasional dalam
pertimbangannya mengenai konsekuensi hukum dari pembangunan tembok di wilayah
pendudukan Palestina meneguhkan bahwa "perlindungan yang diberikan oleh konvensikonvensi HAM tidak berhenti ketika terjadi konflik bersenjata" dan bahwa walaupun
mungkin ada sejumlah hak yang semata-mata merupakan masalah HHI dan sejumlah hak
yang semata-mata merupakan masalah Hukum HAM, ada sejumlah hak lain yang "mungkin
merupakan masalah kedua cabang Hukum Internasional tersebut sekaligus."82 Namun, studi
HHI Kebiasaan ini tidak melakukan asesmen mengenai Hukum HAM. Hanya saja, praktikpraktik berdasarkan Hukum HAM diikutsertakan dalam studi ini untuk mendukung,
memperkuat, dan mengklarifikasi prinsip-prinsip HHI yang beranalogi dengan praktik-praktik
tersebut.
Implementasi
Sejumlah aturan mengenai implementasi HHI telah menjadi bagian HI Kebiasaan, terutama
aturan bahwa masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati HHI dan
menjamin penghormatan terhadap hukum tersebut oleh angkatan bersenjatanya dan oleh
orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang pada kenyataannya bertindak atas dasar
instruksinya atau dengan pengarahannya atau kendalinya. Sebagai akibat aturan ini, masingmasing pihak yang terlibat konflik, termasuk kelompok-kelompok oposisi bersenjata, harus
memberikan pengajaran HHI kepada angkatan bersenjatanya. Di luar kewajiban-kewajiban
yang umum tadi, kurang begitu jelas sampai seberapa jauhkah mekanisme-mekanisme
implementasi tertentu yang mengikat Negara juga mengikat kelompok oposisi bersenjata.
Misalnya, kewajiban untuk mengeluarkan perintah dan instruksi kepada angkatan bersenjata
untuk memastikan agar mereka menghormati HHI dinyatakan dengan jelas dalam Hukum
Internasional untuk Negara, tetapi tidak dinyatakan dengan jelas untuk kelompok oposisi
bersenjata. Demikian pula, Hukum Internasional menyatakan dengan jelas adanya kewajiban
bagi Negara untuk menyediakan penasihat hukum, bilamana perlu, dengan tugas memberikan
pertimbangan kepada para komandan militer pada tingkat yang semestinya mengenai
penerapan HHI, tetapi tidak menyatakan dengan jelas adanya kewajiban semacam itu bagi
kelompok oposisi bersenjata.
Lebih lanjut, Negara bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran HHI yang dapat
dianggap dilakukan karena Negara, dan Negara diharuskan untuk memberikan ganti rugi
80
Lihat ibid, Aturan 95, 98-99, dan 105.
Lihat ibid, Introduction to Chapter 32, Fundamental Guarantees (Pendahuluan Bab 32, Jaminan Fundamental).
82
Pengadilan Internasional, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory (Konsekuensi Hukum dari Pembangunan Tembok di Wilayah Pendudukan Palestina), Advisory
Opinion, 9 Juli 2004, § 106.
81
23
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
penuh (full reparation) bagi kehilangan atau luka-luka yang ditimbulkan oleh pelanggaranpelanggaran tersebut. Namun, tidak jelas apakah kelompok oposisi bersenjata juga
mempunyai tanggung jawab serupa atas pelanggaran-pelanggaran HHI yang dilakukan oleh
para anggotanya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Sebagaimana dinyatakan
di atas, kelompok oposisi bersenjata harus menghormati HHI dan harus beroperasi di bawah
sebuah "komando yang bertanggung jawab."83 Sebagai akibatnya, dapat dikemukakan
argumen bahwa kelompok oposisi bersenjata juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatan
yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggotanya. Namun, bagaimana bentuk
pertanggungjawabannya tidak jelas. Pada khususnya kurang jelas sampai seberapa jauh
kelompok oposisi bersenjata berkewajiban memberikan ganti rugi penuh, meskipun di banyak
Negara korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata kepada si pelaku.
Dalam hal tanggung jawab individu, HHI Kebiasaan membebankan pertanggungjawaban
pidana kepada setiap orang yang melakukan kejahatan perang, yang memerintahkan
dilakukannya kejahatan perang, atau yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai
komandan atau atasan atas dilakukannya kejahatan perang.
Implementasi dari rezim
perundang-undangan mengenai kejahatan perang, yaitu melakukan penyelidikan terhadap
kejahatan perang dan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelakunya, adalah kewajiban
yang mengikat Negara-negara. Negara-negara bisa melaksanakan kewajiban ini dengan cara
membentuk mahkamah internasional atau mahkamah campuran (mixed tribunal) untuk
melakukan penyelidikan dan penuntutan tersebut.
Kesimpulan
Studi ini tidak berupaya menentukan apakah masing-masing aturan dari HHI Perjanjian
mempunyai hakikat sebagai Kebiasaan, melainkan berupaya menganalisis permasalahan
untuk menentukan aturan-aturan seperti apakah yang terkait dengan permasalahan ini yang
dapat diketemukan dalam HI Kebiasaan melalui metode induksi berdasarkan praktik Negara.
Sebuah tinjauan menyeluruh singkat terhadap sebagian dari temuan-temuan studi ini
memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam HI Perjanjian
telah memperoleh penerimaan meluas dalam bentuk praktik Negara sehingga telah sangat
mempengaruhi pembentukan HI Kebiasaan. Banyak dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan ini
sekarang telah menjadi bagian HI Kebiasaan sehingga, dengan demikian, mengikat semua
Negara dengan ataupun tanpa ratifikasi perjanjian internasional serta mengikat kelompokkelompok oposisi bersenjata bilamana aturan-aturannya dapat berlaku bagi semua pihak yang
terlibat konflik bersenjata non-internasional.
Studi ini juga menunjukkan bahwa banyak aturan HI Kebiasaan berlaku dalam konflik
bersenjata internasional maupun non-internasional. Selain itu, studi ini juga menunjukkan
sampai seberapa jauh praktik Negara telah melampaui HI Perjanjian yang ada dan
memperluas aturan-aturan HI Perjanjian yang berlaku bagi konflik bersenjata noninternasional. Dengan demikian, peraturan mengenai perilaku permusuhan dan perlakuan
tahanan dalam konflik bersenjata internal (non-internasional) adalah lebih rinci dan lebih
lengkap dibandingkan dengan yang ada dalam HI Perjanjian. Yang masih perlu diselidiki
ialah sudah seberapa memadaikah, dari sudut pandang kemanusiaan dan militer, peraturan
yang lebih rinci dan lebih lengkap ini atau apakah diperlukan pengembangan lebih lanjut
terhadap peraturan tersebut.
83
Protokol Tambahan II, Pasal 1(1).
24
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Sebagaimana halnya dengan HI Perjanjian, aturan-aturan HHI Kebiasaan juga perlu
diimplementasikan secara efektif melalui diseminasi, pelatihan, dan penegakan. Aturanaturan ini perlu diintegrasikan ke dalam buku pegangan militer dan peraturan perundangundangan nasional, jika belum.
Studi ini juga mengungkapkan masalah-masalah di mana HHI masih belum jelas dan
memerlukan klarifikasi lebih lanjut, misalnya definisi orang sipil dalam konflik bersenjata
non-internasional, konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan, dan ruang lingkup serta
aplikasi prinsip proporsionalitas.
Dengan mengingat apa yang telah dicapai hingga hari ini dan apa yang masih perlu dikerjakan
di bidang HHI, maka studi HHI Kebiasaan ini jangan dilihat sebagai akhir melainkan sebagai
awal sebuah proses baru yang bertujuan menyempurnakan pengertian dan kesepakatan
tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan HHI. Terkait dengan proses baru tersebut, studi ini
dapat menjadi landasan bagi diadakannya diskusi dan dialog penuh makna tentang
implementasi, klarifikasi, dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut menyangkut HHI.
25
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Lampiran: Daftar Aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional
Kebiasaan
Daftar ini didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang diuraikan dalam Jilid I Studi
Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Karena studi ini tidak berupaya untuk
menentukan apakah masing-masing aturan dari HHI Perjanjian mempunyai hakikat sebagai
Kebiasaan, maka studi ini tidak selalu mengikuti struktur perjanjian-perjanjian yang sudah
ada. Ruang lingkup aplikasi/penerapan aturan-aturan ini diperlihatkan dalam tanda kurung
besar. Singkatan KBI mengacu pada aturan-aturan HHI Kebiasaan yang dapat berlaku
dalam konflik bersenjata internasional sedangkan singkatan KBNI mengacu pada aturanaturan HHI Kebiasaan yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional.
Dalam hal yang terakhir tadi, sebagian aturan ditunjukkan sebagai aturan yang "sangat
mungkin" dapat berlaku karena praktiknya secara umum mengindikasikan hal tersebut
walaupun kurang begitu ekstensif.
Prinsip Pembedaan
Pembedaan antara Orang Sipil dan Kombatan
Aturan 1. Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan
kombatan. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan. Penyerangan tidak boleh
diarahkan kepada orang sipil. [Konflik Bersenjata Internasional/KBI dan Konflik Bersenjata
Non-internasional/KBNI]
Aturan 2. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya ialah untuk
menyebar teror di kalangan penduduk sipil dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 3. Seluruh anggota angkatan bersenjata pihak yang terlibat konflik adalah kombatan,
kecuali personil medis dan personil keagamaan. [KBI]
Aturan 4. Angkatan bersenjata pihak yang terlibat konflik terdiri dari semua pasukan,
kelompok, dan satuan bersenjata yang teroganisasi yang berada di bawah sebuah komando
yang bertanggung jawab kepada pihak yang terlibat konflik tersebut atas tindakan para
bawahannya. [KBI]
Aturan 5. Orang sipil adalah orang yang bukan anggota angkatan bersenjata. Penduduk sipil
terdiri dari semua orang yang merupakan orang sipil. [KBI/KBNI]
Aturan 6. Orang sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dan selama mereka ambil
bagian secara langsung dalam permusuhan. [KBI/KBNI]
Pembedaan antara Objek Sipil dan Sasaran Militer
Aturan 7. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara objek sipil
dan sasaran militer.
Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer.
Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada objek sipil. [KBI/KBNI]
26
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 8. Sejauh menyangkut objek, sasaran militer terbatas pada objek-objek yang
berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya merupakan objek yang memberikan
kontribusi efektif bagi tindakan militer dan yang, bilamana dihancurkan, direbut, atau
dinetralisasi secara sebagian atau secara utuh, dalam keadaan yang ada pada saat itu, akan
memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. [KBI/KBNI]
Aturan 9. Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer.
[KBI/KBNI]
Aturan 10. Objek sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dan selama objek sipil yang
bersangkutan merupakan sasaran militer. [KBI/KBNI]
Penyerangan Yang Membabi Buta (Tidak Pandang Bulu)
Aturan 11. Penyerangan yang membabi buta adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 12. Penyerangan yang membabi buta adalah penyerangan
(a) yang tidak diarahkan kepada sebuah sasaran militer tertentu;
(b) yang menggunakan cara atau sarana pertempuran yang tidak dapat diarahkan kepada
sebuah sasaran militer tertentu; atau
(c) yang menggunakan cara atau sarana pertempuran yang dampaknya tidak dapat
dibatasi sesuai dengan aturan Hukum Humaniter Internasional
sehingga, sebagai akibatnya, setiap penyerangan semacam itu bersifat mengenai sasaran
militer maupun orang sipil atau objek sipil tanpa membeda-bedakan. [KBI/KBNI]
Aturan 13. Penyerangan melalui pemboman dengan cara atau sarana yang memperlakukan
sebagai sebuah sasaran militer tunggal sejumlah sasaran militer yang jelas-jelas saling
terpisah dan berdiri sendiri-sendiri tetapi sama-sama terletak di dalam sebuah kota besar, kota
kecil, desa, atau kawasan tertentu, padahal di dalam kota besar, kota kecil, desa, atau kawasan
yang bersangkutan juga terdapat pemusatan orang sipil atau objek sipil, adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Proporsionalitas dalam Penyerangan
Aturan 14. Melancarkan penyerangan yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerugian
ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan
ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan
militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai, adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Langkah Pencegahan dalam Penyerangan
Aturan 15. Dalam pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian harus selalu dilakukan untuk
menjaga keselamatan penduduk sipil, orang sipil, dan objek sipil. Semua langkah pencegahan
yang dapat dilakukan harus dilakukan untuk menghindari, dan untuk selalu memperkecil,
timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, dan kerusakan objek
sipil. [KBI/KBNI]
27
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 16. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua hal yang
dapat dilakukan untuk memastikan bahwa yang akan dijadikan sasaran penyerangan benarbenar sasaran militer. [KBI/KBNI]
Aturan 17. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah
pencegahan yang dapat dilakukan ketika memilih sarana dan cara berperang, dengan tujuan
untuk menghindari, dan untuk selalu memperkecil, timbulnya kerugian ikutan berupa korban
tewas sipil, korban luka sipil, dan kerusakan objek sipil. [KBI/KBNI]
Aturan 18. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua hal yang
dapat dilakukan untuk menentukan apakah penyerangan yang akan dilakukan bisa
diperkirakan bakal menimbulkan kerusakan ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka
sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang
berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin
dicapai. [KBI/KBNI]
Aturan 19. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua hal yang
dapat dilakukan untuk membatalkan atau menangguhkan penyerangan bilamana sudah
menjadi jelas bahwa sasaran yang bersangkutan bukan sebuah sasaran militer atau bahwa
penyerangan yang bersangkutan bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerugian ikutan berupa
korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal
tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang
konkrit dan langsung yang ingin dicapai. [KBI/KBNI]
Aturan 20. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus memberikan peringatan terlebih
dahulu secara efektif mengenai penyerangan yang akan dilakukan bilamana penyerangan
yang bersangkutan berkemungkinan berdampak terhadap penduduk sipil, kecuali jika
keadaannya tidak memungkinkan. [KBI/KBNI]
Aturan 21. Bilamana terdapat kemungkinan untuk memilih antara beberapa sasaran militer,
yang masing-masing akan memberikan keuntungan militer yang serupa, maka sasaran militer
yang dipilih haruslah yang penyerangannya bisa diperkirakan bakal menimbulkan bahaya
yang paling kecil terhadap orang sipil dan objek sipil. [KBI/sangat mungkin KBNI]
Langkah-langkah Pencegahan terhadap Dampak Penyerangan
Aturan 22. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah pencegahan
yang dapat dilakukan untuk melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil yang berada di
bawah kendalinya dari dampak penyerangan. [KBI/KBNI]
Aturan 23. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus sedapat mungkin menghindari
menempatkan sasaran-sasaran militer di dalam atau di dekat kawasan berpenduduk padat.
[KBI/sangat mungkin KBNI]
Aturan 24. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus sedapat mungkin memindahkan
orang-orang sipil dan objek-objek sipil yang berada di bawah kendalinya dari kawasan sekitar
sasaran militer. [KBI/sangat mungkin KBNI]
28
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Orang dan Objek Yang Dilindungi Secara Khusus
Personil dan Objek Medis, Personil dan Objek Keagamaan
Aturan 25. Personil medis yang tidak menjalankan tugas lain kecuali tugas-tugas medis
harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan perlindungan
bilamana melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan
mereka. [KBI/KBNI]
Aturan 26. Menghukum seseorang karena melakukan tugas medis yang sesuai dengan etika
medis atau memaksa seseorang yang menjalankan kegiatan medis untuk melakukan tindakan
yang bertentangan dengan etika medis adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 27. Personil keagamaan yang tidak melaksanakan tugas lain kecuali tugas-tugas
keagamaan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan
perlindungan bilamana melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi
kemanusiaan mereka. [KBI/KBNI]
Aturan 28. Satuan medis yang tidak melaksanakan tugas lain kecuali tugas-tugas medis
harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan perlindungan
bilamana dipakai untuk melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi
kemanusiaan mereka. [KBI/KBNI]
Aturan 29. Alat transportasi medis yang tidak melaksanakan tugas lain kecuali tugas
transportasi medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan
perlindungan bilamana dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan pihak
musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. [KBI/KBNI]
Aturan 30. Penyerangan yang diarahkan kepada personil dan objek medis atau personil dan
objek keagamaan yang menampilkan lambang pembeda dari Konvensi-konvensi Jenewa
sesuai dengan Hukum Internasional adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Personil dan Objek Bantuan Darurat Kemanusiaan
Aturan 31.
[KBI/KBNI]
Personil bantuan darurat kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi.
Aturan 32. Objek-objek yang dipakai untuk operasi bantuan darurat kemanusiaan harus
dihormati dan dilindungi. [KBI/KBNI]
Personil dan Objek yang Terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian
Aturan 33. Mengarahkan penyerangan kepada personil dan objek-objek yang terlibat dalam
misi pemeliharaan perdamaian yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,
sepanjang personil dan objek-objek tersebut berhak atas perlindungan seperti yang diberikan
29
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
kepada orang sipil dan objek sipil berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, adalah
dilarang. [KBI/KBNI]
Wartawan
Aturan 34. Wartawan sipil yang sedang melaksanakan tugas profesi di daerah konflik
bersenjata harus dihormati dan dilindungi sepanjang mereka tidak ikut serta secara langsung
dalam permusuhan. [KBI/KBNI]
Kawasan Perlindungan
Aturan 35. Mengarahkan penyerangan kepada sebuah kawasan yang telah ditetapkan
sebagai tempat untuk melindungi prajurit yang terluka, prajurit yang sakit, dan orang sipil dari
dampak permusuhan adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 36. Mengarahkan penyerangan kepada sebuah kawasan yang telah disepakati oleh
pihak-pihak yang terlibat konflik sebagai kawasan demilitarisasi adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 37. Mengarahkan penyerangan kepada sebuah lokasi yang tidak memiliki pertahanan
adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Benda Budaya
Aturan 38. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati benda-benda
budaya:
A. Dalam pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk
menghindari timbulnya kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang didedikasikan
untuk tujuan keagamaan, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau amal dan terhadap
monumen-monumen bersejarah, kecuali jika bangunan-bangunan tersebut merupakan
sasaran militer.
B. Benda-benda yang mempunyai arti sangat penting sebagai pusaka budaya setiap
bangsa tidak boleh dijadikan objek penyerangan, kecuali jika penyerangannya harus
dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif.
[KBI/KBNI]
Aturan 39. Penggunaan benda yang mempunyai arti sangat penting sebagai pusaka budaya
setiap bangsa untuk suatu tujuan yang membuatnya berisiko hancur atau rusak adalah
dilarang, kecuali jika penggunaan tersebut harus dilakukan demi kepentingan militer yang
imperatif. [KBI/KBNI]
Aturan 40. Masing-masing pihak yang berkonflik harus melindungi benda-benda budaya:
A. Merebut, menghancurkan, atau dengan sengaja merusak lembaga-lembaga yang
didedikasikan untuk tujuan keagamaan, amal, pendidikan, seni dan ilmu pengetahuan,
monumen-monumen bersejarah, karya-karya seni, dan karya-karya ilmu pengetahuan
adalah dilarang.
30
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
B. Setiap tindakan pencurian, penjarahan, atau perebutan dan setiap tindakan perusakan
yang diarahkan kepada benda-benda yang mempunyai nilai penting sebagai pusaka
budaya setiap bangsa adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 41. Penguasa Pendudukan (the Occupying Power) harus mencegah pengeksporan
gelap benda-benda budaya dari wilayah pendudukan dan harus mengembalikan kepada pihak
berwenang terkait di wilayah pendudukan benda-benda budaya yang telah diekspor secara
gelap. [KBI]
Bangunan dan Instalasi Yang Mengandung Tenaga Yang Berbahaya
Aturan 42. Kehati-hatian khusus harus dilakukan bilamana melakukan penyerangan kepada
kawasan yang di dalamnya atau di dekatnya terdapat bangunan dan instalasi yang
mengandung tenaga yang berbahaya, yaitu bendungan, tanggul, atau pembangkit tenaga listrik
nuklir dan instalasi-instalasi lain, untuk menghindari lepasnya tenaga yang berbahaya tersebut
dengan akibat timbulnya kerugian di kalangan penduduk sipil. [KBI/KBNI]
Lingkungan Alam
Aturan 43. Prinsip-prinsip umum mengenai pelaksanaan permusuhan berikut ini berlaku
bagi lingkungan alam:
A. Tak satu bagian pun dari lingkungan alam boleh diserang, kecuali jika bagian yang
bersangkutan adalah sasaran militer.
B. Tak satu bagian pun dari lingkungan alam boleh dihancurkan, kecuali jika
penghancurannya harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif.
C. Melancarkan penyerangan kepada sebuah sasaran militer yang bisa diperkirakan bakal
menimbulkan kerusakan ikutan terhadap lingkungan alam yang berlebihan
dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin
dicapai adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 44. Cara dan sarana berperang harus digunakan dengan memperhatikan secara
semestinya masalah perlindungan dan pelestarian lingkungan alam. Dalam pelaksanaan
operasi militer, semua langkah pencegahan yang dapat dilakukan harus dilakukan untuk
menghindari, dan untuk selalu memperkecil, timbulnya kerusakan ikutan terhadap lingkungan
alam. Belum adanya kepastian ilmiah mengenai dampak operasi-operasi militer tertentu
terhadap lingkungan alam tidak membebaskan pihak yang terlibat konflik dari keharusan
untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut. [KBI/sangat mungkin KBNI]
Aturan 45. Penggunaan cara dan sarana berperang yang dimaksudkan untuk menimbulkan,
atau yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan, kerusakan berat yang meluas dan berjangka
panjang terhadap lingkungan alam adalah dilarang. Penghancuran lingkungan alam tidak
boleh dipakai sebagai senjata. [KBI/sangat mungkin KBNI]
31
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Cara-cara Berperang Tertentu
Cara Tanpa Ampun
Aturan 46. Memerintahkan untuk melakukan penyerangan tanpa ampun, mengancam pihak
musuh dengan penyerangan tanpa ampun, atau melaksanakan permusuhan dengan cara tanpa
ampun adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 47. Menyerang orang yang diketahui sebagai hors de combat (tidak lagi ikut serta
dalam permusuhan) adalah dilarang.
Yang dimaksud dengan orang yang hors de combat (tidak lagi ikut serta dalam permusuhan)
adalah sebagai berikut:
(a) setiap orang yang berada dalam kekuasaan pihak musuh;
(b) setiap orang yang tidak mampu membela diri karena pingsan, karena kapalnya karam,
karena luka-luka, atau karena sakit; atau
(c) setiap orang yang jelas-jelas mengungkapkan kehendak untuk menyerah,
sepanjang orang yang bersangkutan tidak melakukan tindakan permusuhan dan tidak
berupaya melarikan diri. [KBI/KBNI]
Aturan 48. Menjadikan orang yang terjun dengan parasut dari pesawat terbang karena
keadaan yang memaksa sebagai objek penyerangan ketika orang yang bersangkutan dalam
perjalanan turun adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Penghancuran dan Perampasan Benda-benda
Aturan 49. Pihak yang terlibat konflik boleh merebut perlengkapan militer milik pihak
musuh sebagai rampasan perang. [KBI]
Aturan 50. Menghancurkan atau merampas benda-benda milik pihak musuh adalah dilarang,
kecuali jika hal tersebut harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif.
[KBI/KBNI]
Aturan 51. Di wilayah pendudukan:
(a) benda bergerak milik umum yang dapat dipakai untuk operasi militer boleh disita;
(b) benda tak bergerak milik umum harus dikelola berdasarkan aturan mengenai hak
guna/hak manfaat (usufruct); dan
(c) benda milik pribadi harus dihormati dan tidak boleh disita,
kecuali bilamana penghancuran atau perampasan benda tersebut harus dilakukan demi
kepentingan militer yang imperatif. [KBI]
Aturan 52. Pencurian adalah dilarang. [KBI/KBNI]
32
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Kelaparan dan Akses ke Bantuan Darurat Kemanusiaan
Aturan 53. Membuat penduduk sipil kelaparan sebagai cara berperang adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 54. Menyerang, menghancurkan, memindahkan, ataupun melumpuhkan benda-benda
yang mutlak diperlukan oleh penduduk sipil bagi kelangsungan hidup mereka adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 55. Pihak yang terlibat konflik harus memperbolehkan dan memfasilitasi masuknya
bantuan darurat kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi orang-orang sipil yang
membutuhkan, yaitu bantuan darurat kemanusiaan yang sifatnya tidak memihak dan yang
dilaksanakan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan, dengan tunduk pada hak kontrol yang
dimiliki oleh pihak yang berkonflik. [KBI/KBNI]
Aturan 56. Pihak yang terlibat konflik harus menjamin kebebasan bergerak bagi personil
bantuan darurat kemanusiaan yang telah memperoleh izin, yaitu kebebasan bergerak yang
mutlak mereka perlukan untuk dapat melaksanakan fungsi mereka. Hanya demi kepentingan
militer yang imperatif saja kebebasan bergerak bagi personil bantuan darurat kemanusiaan
semacam itu boleh dibatasi untuk sementara waktu. [KBI/KBNI]
Pengelabuan (Deception)
Aturan 57. Tipu muslihat perang (ruses of war) tidak dilarang sepanjang tidak melanggar
aturan Hukum Humaniter Internasional. [KBI/KBNI]
Aturan 58.
Penggunaan secara tidak semestinya atas bendera putih tanda permintaan
genjatan senjata adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 59. Penggunaan secara tidak semestinya atas lambang-lambang pembeda dari
Konvensi-konvensi Jenewa adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 60. Penggunaan lambang dan seragam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dilarang,
kecuali atas izin organisasi tersebut. [KBI/KBNI]
Aturan 61. Penggunaan secara tidak semestinya atas lambang-lambang lain yang telah
diakui oleh dunia internasional adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 62. Penggunaan secara tidak semestinya atas bendera-bendera, lambang-lambang
militer, lencana-lencana, atau seragam-seragam milik pihak musuh adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 63. Penggunaan bendera-bendara, lambang-lambang militer, lencana-lencana, atau
seragam-seragam milik Negara-negara netral atau Negara-negara lain yang tidak terlibat
konflik adalah dilarang. [KBI/sangat mungkin KBNI]
33
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 64. Membuat kesepakatan penangguhan pertempuran dengan tujuan melakukan
serangan dadakan terhadap pihak musuh yang mempercayai kesepakatan tersebut adalah
dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 65. Membunuh, melukai, atau menangkap musuh dengan cara tipu daya licik
(perfidy) adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Komunikasi dengan Musuh
Aturan 66. Komandan boleh melakukan kontak non-permusuhan (non-hostile contact)
melalui sarana komunikasi apapun. Kontak semacam itu harus dilandasi itikad baik.
[KBI/KBNI]
Aturan 67. Juru runding militer untuk kontak non-permusuhan semacam itu (parlementaire)
adalah tidak dapat diganggu gugat. [KBI/KBNI]
Aturan 68. Komandan boleh melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk
menjaga agar kehadiran seorang juru runding militer tidak merugikan. [KBI/KBNI]
Aturan 69. Juru runding militer yang memanfaatkan kedudukan istimewa mereka untuk
melakukan tindakan yang bertentangan dengan Hukum Internasional dan merugikan pihak
musuh kehilangan status mereka sebagai pihak yang tak dapat diganggu gugat. [KBI/KBNI]
Persenjataan
Prinsip-prinsip Umum tentang Penggunaan Senjata
Aturan 70. Penggunaan sarana dan cara berperang yang bersifat menimbulkan luka-luka
yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 71.
[KBI/KBNI]
Penggunaan senjata yang bersifat tidak pandang bulu adalah dilarang.
Racun
Aturan 72. Penggunaan racun atau senjata beracun adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Senjata Biologi
Aturan 73. Penggunaan senjata biologi adalah dilarang. [KBI/KBNI]
34
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Senjata Kimia
Aturan 74. Penggunaan senjata kimia adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 75. Penggunaan zat-zat anti-huru hara sebagai cara berperang adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 76. Penggunaan herbisida sebagai cara berperang adalah dilarang bilamana herbisida
yang bersangkutan:
(a) menurut sifatnya adalah senjata kimia yang dilarang;
(b) menurut sifatnya adalah senjata biologi yang dilarang;
(c) diarahkan kepada tumbuh-tumbuhan yang bukan merupakan sasaran militer;
(d) akan menimbulkan kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau
kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang
berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang
ingin dicapai; atau
(e) akan menimbulkan kerusakan berat yang meluas dan berjangka panjang terhadap
lingkungan alam.
[KBI/KBNI]
Peluru Mengembang
Aturan 77. Penggunaan peluru yang mengembang atau merata dengan mudah di dalam
tubuh manusia adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Peluru Ledak
Aturan 78. Penggunaan peluru antipersonil yang meledak di dalam tubuh manusia adalah
dilarang. [KBI/KBNI]
Senjata-senjata yang Dampak Utamanya Ialah Melukai dengan Pecahanpecahan yang Tak Dapat Dideteksi
Aturan 79. Penggunaan senjata yang dampak utamanya ialah melukai dengan pecahanpecahan yang tak dapat dideteksi dengan sinar-X di dalam tubuh manusia adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Booby-trap
Aturan 80. Penggunaan booby-trap yang dilekatkan atau dihubungkan dengan cara apapun
dengan objek atau orang yang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional berhak
memperoleh perlindungan khusus atau dengan objek yang berkemungkinan memikat orang
sipil adalah dilarang. [KBI/KBNI]
35
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Ranjau Darat
Aturan 81. Bilamana ranjau darat digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk
memperkecil dampaknya yang tidak pandang bulu. [KBI/KBNI]
Aturan 82. Pihak yang terlibat konflik yang menggunakan ranjau darat harus sedapat
mungkin membuat catatan tentang penempatan ranjau-ranjau yang bersangkutan. [KBI/sangat
mungkin KBNI]
Aturan 83. Pada akhir permusuhan aktif, pihak yang terlibat konflik yang telah
menggunakan ranjau darat harus memindahkan ranjau-ranjau yang telah dipasangnya atau
membuat ranjau-ranjau tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil atau memperlancar proses
pemindahan ranjau-ranjau tersebut. [KBI/KBNI]
Senjata Bakar
Aturan 84. Jika senjata bakar dipakai, kehatian-kehatian khusus harus dilakukan untuk
menghindari, dan untuk setiap saat memperkecil, timbulnya kerugian ikutan dalam bentuk
korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan benda sipil. [KBI/KBNI]
Aturan 85. Penggunaan senjata bakar untuk tujuan antipersonil adalah dilarang, kecuali
bilamana penggunaan senjata yang kurang begitu mencelakakan dengan tujuan untuk
membuat orang menjadi hors de combat tidak mungkin dilakukan. [KBI/KBNI]
Senjata Laser yang Membutakan
Aturan 86. Penggunaan senjata laser yang secara spesifik dirancang, sebagai satu-satunya
fungsi tempurnya atau sebagai salah satu fungsi tempurnya, untuk menimbulkan kebutaan
permanen hingga penglihatan terbatas adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Perlakuan terhadap Orang Sipil dan Orang Yang Hors De Combat
Jaminan-jaminan Fundamental
Aturan 87. Orang sipil atau orang yang hors de combat (tidak atau tidak lagi ikut serta dalam
permusuhan) harus diperlakukan secara manusiawi. [KBI/KBNI]
Aturan 88. Pembeda-bedaan yang merugikan dalam penerapan Hukum Humaniter
Internasional yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama/kepercayaan, keyakinan politik atau keyakinan lain, kebangsaan, kelompok sosial,
tingkat kekayaan, status sosial, atau status lainnya ataupun pada kriteria serupa lainnya adalah
dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 89. Pembunuhan adalah dilarang. [KBI/KBNI]
36
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 90. Penyiksaan, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi, dan pelecehan terhadap
martabat pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat, adalah
dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 91. Hukuman badan adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 92. Pengudungan (mutilasi), eksperimen medis atau ilmiah, atau prosedur medis lain
apapun yang tidak diindikasikan oleh keadaan kesehatan orang yang bersangkutan and tidak
sesuai dengan standar-standar medis yang secara umum telah diterima adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 93.
[KBI/KBNI]
Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya adalah dilarang.
Aturan 94. Perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 95. Kerja paksa secara tanpa kompensasi atau secara semena-mena adalah dilarang.
[KBI/KBNI]
Aturan 96. Penyanderaan adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 97. Penggunaan manusia sebagai tameng hidup adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 98. Penghilangan paksa adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 99. Perampasan kebebasan secara semena-mena adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 100. Tak seorang pun boleh divonis bersalah atau dijatuhi pidana, kecuali sebagai
hasil dari proses pengadilan yang adil yang memberikan semua jaminan peradilan yang
esensial. [KBI/KBNI]
Aturan 101. Tak seorang pun boleh didakwa atau divonis bersalah telah melakukan
pelanggaran pidana karena telah melakukan sebuah tindakan atau kelalaian yang, menurut
Hukum Nasional atau Internasional, bukan merupakan pelanggaran pidana pada saat tindakan
atau kelalaian tersebut terjadi. Demikian pula, pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat
daripada pidana yang dapat berlaku pada saat pelanggaran pidana yang bersangkutan terjadi.
[KBI/KBNI]
Aturan 102. Tak seorang pun boleh divonis bersalah telah melakukan pelanggaran kecuali
berdasarkan tanggung jawab pidana individual. [KBI/KBNI]
Aturan 103. Hukuman kolektif adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 104. Keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik keagamaan orang sipil dan orang
yang hors de combat harus dihormati. [KBI/KBNI]
Aturan 105. Kehidupan keluarga harus dihormati semaksimum mungkin. [KBI/KBNI]
37
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Kombatan dan Status Tawanan Perang
Aturan 106.
Kombatan harus membedakan diri dari penduduk sipil bilamana mereka
melaksanakan penyerangan atau melaksanakan operasi militer yang dimaksudkan sebagai
persiapan penyerangan. Bilamana kombatan tidak melakukan hal tersebut, mereka tidak
berhak atas status tawanan perang. [KBI]
Aturan 107. Kombatan yang tertangkap ketika melaksanakan kegiatan mata-mata tidak
berhak atas status tawanan perang. Mereka tidak boleh divonis bersalah atau dijatuhi pidana
tanpa proses pengadilan. [KBI]
Aturan 108. Prajurit bayaran (mercenary), sebagaimana didefinisikan dalam Protokol
Tambahan I, tidak berhak atas status kombatan ataupun status tawanan perang. Mereka tidak
boleh divonis bersalah atau dijatuhi pidana tanpa proses pengadilan. [KBI]
Korban Luka, Korban Sakit, dan Korban Karam
Aturan 109. Bilamana keadaannya memungkinkan, dan terutama setelah pelaksanaan tugas,
masing-masing pihak yang terlibat konflik harus mengambil semua langkah yang dapat
diambil, tanpa penunda-nundaan, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengevakuasi korban
yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya karam tanpa pembeda-bedaan yang merugikan.
[KBI/KBNI]
Aturan 110. Korban yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya karam harus menerima,
secara sepenuh mungkin dan dengan penundaan sesedikit mungkin, perawatan dan perhatian
medis sebagaimana diperlukan oleh kondisi mereka. Tidak boleh dilakukan pembeda-bedaan
yang merugikan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan apapun kecuali
pertimbangan medis. [KBI/KBNI]
Aturan 111. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah
yang dapat dilakukan untuk melindungi korban yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya
karam dari perlakuan buruk dan dari pencurian barang-barang pribadi mereka. [KBI/KBNI]
Korban Tewas
Aturan 112. Bilamana keadaannya memungkinkan, dan terutama setelah pelaksanaan tugas,
masing-masing pihak yang terlibat konflik harus mengambil semua langkah yang dapat
diambil, tanpa penunda-nundaan, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengevakuasi korban
yang tewas tanpa pembeda-bedaan yang merugikan. [KBI/KBNI]
Aturan 113. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus mengambil semua langkah
yang dapat diambil untuk mencegah agar korban yang tewas tidak dirusak jenazahnya.
Pengudungan (mutilasi) terhadap jenazah korban yang tewas adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 114. Pihak yang terlibat konflik harus berusaha memfasilitasi pengembalian
jenazah/sisa-sisa jenazah korban yang tewas atas permintaan pihak yang berhak atas jenazah
yang bersangkutan atau atas permintaan kerabat terdekatnya. Pihak yang terlibat konflik
38
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
harus mengembalikan barang-barang pribadi milik korban tewas yang bersangkutan kepada
mereka. [KBI]
Aturan 115. Korban yang tewas harus dimakamkan dengan penuh hormat, dan makamnya
harus dihormati serta dirawat dengan semestinya. [KBI/KBNI]
Aturan 116. Dalam rangka pengidentifikasian korban yang tewas, masing-masing pihak
yang terlibat konflik harus mencatat semua informasi yang ada sebelum memakamkan
jenazahnya dan harus menandai lokasi makamnya. [KBI/KBNI]
Orang Hilang
Aturan 117. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah
yang dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai orang yang dilaporkan hilang
sebagai akibat konflik bersenjata dan harus memberikan kepada pihak keluarga orang yang
dilaporkan hilang tersebut semua informasi yang dimilikinya mengenai nasib orang hilang
yang bersangkutan. [KBI/KBNI]
Orang Yang Dicabut Kebebasannya
Aturan 118. Orang yang dicabut kebebasannya harus diberi makanan, air, pakaian, tempat
penampungan, dan perhatian medis yang memadai. [KBI/KBNI]
Aturan 119. Perempuan yang dicabut kebebasannya harus ditempatkan di tempat
penampungan yang terpisah dari tempat penampungan tahanan laki-laki, kecuali bilamana
sistemnya ialah bahwa keluarga yang ditahan memperoleh tempat bersama sebagai satu
keluarga, dan harus berada di bawah pengawasan langsung petugas perempuan. [KBI/KBNI]
Aturan 120. Anak yang dicabut kebebasannya harus ditempatkan di tempat penampungan
yang terpisah dari tempat penampungan tahanan dewasa, kecuali bilamana sistemnya ialah
bahwa keluarga yang ditahan memperoleh tempat bersama sebagai satu keluarga.
[KBI/KBNI]
Aturan 121. Orang yang dicabut kebebasannya harus ditempatkan di kompleks penahanan
yang terletak di luar kawasan pertempuran dan yang melindungi kesehatan serta higiene
mereka [KBI/KBNI]
Aturan 122. Pencurian atas barang-barang pribadi milik orang yang dicabut kebebasannya
adalah dilarang. [KBI/KBNI]
Aturan 123. Data rinci mengenai orang-orang yang dicabut kebebasannya harus dicatat.
[KBI/KBNI]
39
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 124.
A. Dalam konflik bersenjata internasional, ICRC harus diberi akses secara reguler ke
semua orang yang dicabut kebebasannya untuk melakukan verifikasi mengenai
kondisi penahanan mereka dan untuk memulihkan kontak antara mereka dan pihak
keluarga. [KBI/KBNI]
B. Dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC boleh menawarkan pelayanannya
kepada pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengunjungi semua orang yang
dicabut kebebasannya karena alasan-alasan yang terkait dengan konflik yang
bersangkutan, dengan maksud untuk melakukan verifikasi mengenai kondisi
penahanan mereka dan untuk memulihkan kontak antara mereka dan pihak keluarga.
[KBI/KBNI]
Aturan 125. Orang yang dicabut kebebasannya harus diperbolehkan berkorespondensi
dengan pihak keluarga, dengan tunduk pada persyaratan yang wajar mengenai frekuensi dan
penyensoran oleh pihak yang berwenang. [KBI/KBNI]
Aturan 126. Internir sipil dan orang yang dicabut kebebasannya sehubungan dengan konflik
bersenjata non-internasional harus sedapat mungkin diperbolehkan menerima pengunjung,
terutama kerabat dekatnya. [KBI/KBNI]
Aturan 127. Keyakinan pribadi dan praktek keagamaan orang yang dicabut kebebasannya
harus dihormati. [KBI/KBNI]
Aturan 128.
A. Tawanan perang harus dibebaskan dan direpatriasi tanpa penundaan setelah
berakhirnya permusuhan aktif. [KBI]
B. Internir sipil harus dibebaskan segera setelah alasan yang mengharuskan
penginterniran mereka sudah tidak ada lagi, tetapi paling lambat segera setelah
berakhirnya permusuhan aktif. [KBI]
C. Orang yang dicabut kebebasannya sehubungan dengan konflik bersenjata noninternasional harus dibebaskan segera setelah alasan pencabutan kebebasan orang
yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. [KBNI]
Orang yang dimaksud boleh tetap dicabut kebebasannya bilamana proses persidangan pidana
masih harus dilakukan terhadap orang yang bersangkutan atau bilamana orang yang
bersangkutan sedang menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepadanya sesuai hukum.
Pengungsian Internal dan Pengungsi Internal
Aturan 129.
A. Pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata internasional tidak boleh mendeportasi
ataupun secara paksa memindahkan penduduk sipil wilayah pendudukan, baik
seluruhnya ataupun sebagian, kecuali bilamana hal tersebut harus dilakukan demi
keamanan penduduk sipil yang bersangkutan atau demi alasan-alasan militer yang
sangat perlu. [KBI]
B. Pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata non-internasional tidak boleh
memerintahkan pengungsian internal atas penduduk sipil, baik seluruhnya ataupun
sebagian, karena alasan-alasan yang terkait dengan konflik yang bersangkutan, kecuali
40
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
bilamana hal tersebut harus dilakukan demi keamanan penduduk sipil yang
bersangkutan atau demi alasan-alasan militer yang sangat perlu. [KBNI]
Aturan 130. Negara tidak boleh mendeportasi atau memindahkan penduduk sipil mereka
sendiri ke wilayah yang mereka duduki. [KBI]
Aturan 131. Dalam hal terjadi pengungsian internal, semua langkah yang dapat dilakukan
harus dilakukan untuk memastikan agar orang-orang sipil yang bersangkutan ditampung
dengan kondisi penampungan, higiene, kesehatan, keselamatan, dan nutrisi yang memuaskan
dan agar anggota keluarga tidak dipisahkan. [KBI/KBNI]
Aturan 132. Pengungsi internal berhak untuk kembali secara suka rela dengan selamat ke
rumah mereka atau ke tempat kediaman mereka segera setelah alasan pengungsian mereka
sudah tidak ada lagi. [KBI/KBNI]
Aturan 133. Hak pengungsi internal atas properti mereka harus dihormati. [KBI/KBNI]
Orang-orang Lain Yang Berhak atas Perlindungan Khusus
Aturan 134. Kebutuhan akan perlindungan, kesehatan, dan bantuan secara khusus yang
dihadapi oleh perempuan yang terkena dampak konflik bersenjata harus dihormati.
[KBI/KBNI]
Aturan 135. Anak yang terkena dampak konflik bersenjata berhak untuk dihormati dan
dilindungi secara khusus. [KBI/KBNI]
Aturan 136. Anak tidak boleh direkrut ke dalam angkatan bersenjata ataupun kelompok
bersenjata. [KBI/KBNI]
Aturan 137. Anak tidak boleh diizinkan untuk ikut serta dalam permusuhan. [KBI/KBNI]
Aturan 138. Orang lanjut usia, orang cacat, dan orang sakit yang terkena dampak konflik
bersenjata berhak untuk dihormati dan dilindungi secara khusus. [KBI/KBNI]
Implementasi
Kepatuhan dengan Hukum Humaniter Internasional
Aturan 139. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati Hukum
Humaniter Internasional dan menjamin penghormatan terhadap hukum tersebut oleh angkatan
bersenjatanya dan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang secara faktual
bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahannya atau
kendalinya. [KBI/KBNI]
Aturan 140. Kewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Hukum
Humaniter Internasional tidak tergantung pada asas resiprositas. [KBI/KBNI]
41
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 141. Masing-masing Negara harus menyediakan penasihat hukum, bilamana
diperlukan, untuk memberikan pertimbangan mengenai penerapan Hukum Humaniter
Internasional kepada komandan militer pada tingkat yang semestinya. [KBI/KBNI]
Aturan 142. Negara dan pihak yang terlibat konflik harus memberikan pengajaran mengenai
Hukum Humaniter Internasional kepada angkatan bersenjata masing-masing. [KBI/KBNI]
Aturan 143. Negara harus mendorong pengajaran Hukum Humaniter Internasional bagi
penduduk sipil. [KBI/KBNI]
Penegakan Hukum Humaniter Internasional
Aturan 144. Negara tidak boleh mendorong terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter
Internasional oleh pihak yang terlibat konflik bersenjata. Negara harus sedapat mungkin
mengerahkan pengaruhnya untuk menghentikan terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter
Internasional. [KBI/KBNI]
Aturan 145. Dalam hal tidak dilarang oleh Hukum Internasional, tindakan pembalasan
perang (belligerent reprisal) tunduk pada persyaratan yang keras. [KBI]
Aturan 146. Tindakan pembalasan perang terhadap orang-orang yang dilindungi oleh
Konvensi-konvensi Jenewa adalah dilarang. [KBI]
Aturan 147. Tindakan pembalasan terhadap objek-objek yang dilindungi oleh Konvensikonvensi Jenewa dan oleh Konvensi Den Haag mengenai Perlindungan Benda Budaya adalah
dilarang. [KBI]
Aturan 148. Pihak yang terlibat konflik bersenjata non-internasional tidak berhak
menggunakan tindakan pembalasan perang. Tindakan-tindakan pembalasan lain terhadap
orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan adalah
dilarang. [KBNI]
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi
Aturan 149. Negara bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional
yang disebabkan olehnya, termasuk:
(a) pelanggaran yang dilakukan oleh organ-organnya, termasuk angkatan bersenjatanya;
(b) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang memperoleh kuasa darinya
untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah;
(c) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang secara faktual bertindak
berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahan atau
kendalinya;
(d) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok swasta yang diakuinya dan
diadopsinya sebagai perbuatannya sendiri.
[KBI/KBNI]
42
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 150. Negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter
Internasional diharuskan memberikan ganti rugi penuh atas kehilangan atau luka-luka yang
ditimbulkan. [KBI/KBNI]
Tanggung Jawab Individual
Aturan 151.
Individu bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang yang
dilakukannya. [KBI/KBNI]
Aturan 152. Komandan dan atasan lain bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan
perang yang dilakukan karena kepatuhan terhadap perintahnya. [KBI/KBNI]
Aturan 153. Komandan dan atasan lain bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan
perang yang dilakukan oleh bawahannya bilamana dia tahu, atau punya alasan untuk tahu,
bahwa bawahannya itu akan melakukan atau sedang melakukan kejahatan perang yang
bersangkutan tetapi tidak mengambil semua langkah yang perlu dan wajar sesuai dengan
wewenangnya untuk mengecah pelaksanaan kejahatan perang tersebut atau, dalam hal
kejahatan perang tersebut telah dilakukan, untuk menghukum orang yang bertanggung jawab.
[KBI/KBNI]
Aturan 154. Setiap kombatan berkewajiban untuk tidak mematuhi perintah yang nyata-nyata
melanggar hukum. [KBI/KBNI]
Aturan 155. Mematuhi perintah atasan tidak membebaskan bawahan dari tanggung jawab
pidana jika bawahan yang bersangkutan tahu, atau seharusnya tahu, bahwa perintah tersebut
melawan hukum karena tindakan yang diperintahkan itu sifatnya jelas-jelas melawan hukum.
[KBI/KBNI]
Kejahatan Perang
Aturan 156. Pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan
kejahatan perang. [KBI/KBNI]
Aturan 157. Negara berhak menaruh yurisdiksi universal ke tangan pengadilan nasional
mereka menyangkut kejahatan perang. [KBI/KBNI]
Aturan 158. Negara harus menyelidiki kejahatan perang yang dinyatakan telah dilakukan
oleh warganya atau oleh angkatan bersenjatanya atau di wilayahnya dan, bilamana perlu,
harus melakukan penuntutan hukum terhadap tersangkanya. [KBI/KBNI]
Aturan 159. Pada akhir permusuhan, pihak berwenang terkait harus berusaha memberikan
amnesti seluas mungkin kepada orang-orang yang telah ikut serta dalam konflik bersenjata
non-internasional yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang dicabut kebebasannya
karena alasan-alasan yang terkait dengan konflik bersenjata yang bersangkutan, kecuali
kepada orang-orang yang dicurigai, dituduh, atau dipidana atas kejahatan perang. [KBNI]
Aturan 160. Azas kadaluwarsa tidak boleh berlaku bagi kejahatan perang. [KBI/KBNI]
43
Study on Customary International Humanitarian Law
Indonesian translation
Aturan 161. Negara-negara harus melakukan segala usaha untuk bekerja sama sejauh
mungkin dengan satu sama lain untuk memfasilitasi proses penyelidikan kejahatan perang dan
proses penuntutan hukum terhadap para tersangkanya. [KBI/KBNI]
-o-
44
Fly UP