...

Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Ekonomi Informal di Indonesia:
Ukuran, Komposisi
dan Evolusi
Suahasil Nazara*
1
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2010
Edisi Bahasa Indonesia, cetakan pertama, 2010
Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak
Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama
terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO
Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [email protected]
org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.
Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham
Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: [email protected]], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance
Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: [email protected]] atau di negara-negara
lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada
mereka untuk tujuan ini.
Organisasi Perburuhan Internasional
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2010
ISBN
978-92-2-823949-2 (print)
978-92-2-823950-8 (web pdf)
Juga tersedia dalam bahasa Inggris: “The Informal economy in Indonesia. Size, composition and evolution” ISBN: 978-92-2123949-9 (print) ; 978-92-2-123950-5 (web pdf) /International Labour Office, Geneva 2010
Katalog Data Publikasi ILO
Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor
Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai
batas-batas negara tersebut.
Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan
tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini
yang terdapat di dalamnya.
Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan
Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan
tanda ketidaksetujuan.
Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari
ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai
22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di
atas, atau melalui email: [email protected]
Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns; www.ilo.org/jakarta
Dicetak di Indonesia
Editor: Tauvik Muhamad
2
Kata Pengantar
STUDI tentang audit statistik ekonomi informal ini, merupakan bagian dari upaya untuk mengklarifikasi
tantangan terkait atas data dan statistik yang dihadapi dalam mengukur dan memonitor ukuran dan tren
perekonomian informal di Indonesia. Makalah ini memberikan panduan yang berguna untuk memonitor
proses implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 2010 terkait dengan
perekonomian informal.
Naskah lebih awal dari studi ini telah didiskusikan dalam sebuah seminar pada Desember 2009, yang
dihadiri wakil-wakil pemerintah, pekerja dan pengusaha, LSM dan universitas yang secara aktif mengambil
bagian dalam memberikan masukan-masukan. Makalah ini memperoleh manfaat dari pandangan dan
isu-isu kebijakan yang diekspresikan selama seminar. Departemen Kebijakan Ketenagakerjaan, Sektor
Lapangan Kerja, ILO bersama ILO Jakarta memberikan dukungan teknis dan implementasi studi ini.
Makalah ini menyoroti kebalikan tren dalam porsi ekonomi informal sejak krisis keuangan Asia tahun
1997/98: dari menurun menjadi meningkat secara gradual. Periode pasca krisis, Indonesia telah dicirikan
dengan proses industrialisasi dengan kontribusi tumbuhnya kembali perekonomian ekonomi.
Makalah ini mengambil beberapa sumber statistik yang tersedia di Indonesia yang telah digunakan untuk
mengukur dan menganalisis perekonomian informal di Indonesia, termasuk sumber utama BPS, survey
angkatan Kerja (Sakernas), Survei sosial ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Ekonomi, Survey Usaha
Terintegrasi (SUSI) dan Survei Sektor Informal (SSI). Makalah ini pun mengklarifikasi definisi nasional atas
perekonomian informal dan apa yang dapat diukur dengan menggunakan data survai tersebut, bagaimana
mereka menangkap aspek-aspek dari fitur yang beragam dari ekonomi informal.
Dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dari perspektif pekerja informal, studi ini mengungkapkan
isu yang paling penting yaitu jangkauan informal ekonomi dalam program jaminan sosial. Dalam hal ini,
implementasi penuh dari dua kluster pertama program penanggulangan kemiskinan dewasa ini (Kepres
13/2009) tentang bantuan sosial yang ditargetkan untuk rumah tangga miskin dan progam pemberdayaan
komunitas menjadi hal yang esensial.
Jakarta, 28 September 2010
Azita Berar Awad
Director Employment Policy department
ILO Geneva
Peter van Rooij
Direktur
ILO Jakarta
3
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
4
1. Latar Belakang
BELAKANGAN
ini beberapa kajian empiris mampu menunjukkan fakta penting untuk kembali
mempertimbangkan peran ekonomi informal dalam proses pembangunan. Setidaknya ada sejumlah
pertanyaan penting yang bisa diurai dari perekonomian informal ini: apakah keberadaan ekonomi
informal merupakan sumber keprihatinan atau justru merupakan cara lain untuk menciptakan lapangan
kerja dalam sebuah perekonomian yang sedang berkembang; apakah ekonomi informal didorong oleh
tekanan, pilihan, atau tekanan dan pilihan; termasuk sejauh mana pekerja ekonomi informal terkena
dampak krisis keuangan dan ekonomi global? Merancang kebijakan dan struktur kelembagaan yang
sesuai untuk menghadapi ekonomi informal tentunya sangat bergantung pada sejumlah respons terhadap
pertanyaan-pertanyaan penting tadi.
Debat kebijakan di Indonesia yang terkait dengan keberadaan ekonomi informal umumnya dilihat sebagai
sumber keprihatinan, sebagai keadaan setengah menganggur dan kemiskinan. Ekonomi informal muncul
dari tren belakangan ini dan proyeksi dari sebuah proses yang disebut “de-industrialisasi” (lihat Basri, 2009).
Sebelum krisis keuangan 1997, perekenomian Indonesia yang sedang tumbuh dengan cepat mengalami
sebuah proses yang lazim dari transformasi struktural dengan penurunan pangsa pekerjaan yang stabil
dalam sektor pertanian dan ekonomi informal. Masih belum dapat dipastikan apakah dampak dari krisis
saat ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi informal menjadi lebih banyak dalam jangka menengah.
Masalah penting lain yang harus diperhatikan di masa mendatang adalah liberalisasi perdagangan, dalam
wujud pembentukan Area Perdagangan Bebas (Free Trade Area) dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara
(Southeast Asian Nations/ASEAN) serta FTA, antara ASEAN dan mitra perdagangan utama seperti Cina.
Informalitas dalam ekonomi merupakan akibat dari peraturan pasar tenaga kerja yang menuntut
perlindungan terhadap upah dan kondisi kerja pekerja sektor formal yang lebih tinggi. Adanya peraturan
pasar tenaga kerja yang kaku, membuat pengusaha menghindari rekrutmen permanen dan oleh
karenanya mendorong informalitas. Di saat bersamaan, pencari kerja akhirnya mencari pelarian ke sektor
ekonomi informal saat mereka di hadapkan pada antrean panjang untuk memperoleh pekerjaan di sektor
formal yang dianggap lebih menguntungkan. Dalam kerangka kerja ini, formalisasi ekonomi Indonesia
membutuhkan cukup banyak deregulasi.
Di sisi lain, informalitas juga mungkin muncul karena pertumbuhan yang tidak memadai serta
ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Pertumbuhan adalah penyebab munculnya pekerjaan dalam
sektor ekonomi formal. Ketika pertumbuhan tersebut tidak memadai, maka tidak tersedia cukup pekerjaan
terutama di ekonomi informal. Ketidaksetaraan yang semakin meningkat juga menghalangi terciptanya
pekerjaan dalam sektor ekonomi formal. Yang terakhir ini tentunya juga memerlukan sejumlah modal di
atas batas ambang tertentu.
5
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Namun, sayangnya wacana kebijakan saat ini tidak didukung oleh analisis empiris secara teliti. Misalnya,
seberapa kuat sumber data resmi dalam mendokumentasikan evolusi dari ekonomi informal; apakah
ekonomi informal merupakan sumber utama dari keadaan setengah pengangguran dan kemiskinan;
apakah informalitas sebagian besar merupakan sebuah produk dari regulasi pasar tenaga kerja yang berat,
yang apabila dikurangi akan membangkitkan kembali formalisasi ekonomi, termasuk apabila peluang
kerja di sektor formal berkurang, baik sementara maupun permanen, bagaimana reaksi pekerja terkait
dengan kegiatan dalam sektor ekonomi informal atau haruskah keluar dari pasar tenaga kerja?
Makalah ini memberikan profil statistik mengenai ekonomi informal di Indonesia. Makalah dimulai dengan
sebuah diskusi mengenai konsep dan definisi ekonomi informal dan terminologi pekerja informal yang
umum digunakan. Setelah itu, makalah menjelaskan berbagai jenis survei yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi besaran ekonomi informal. Bagian akhir secara singkat mencerminkan permasalahan
kebijakan yang menggunakan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs)
sebagai kerangka kerja.
6
2. Konsep dan Definisi
ORGANISASI Perburuhan Internasional (ILO) adalah salah satu pelopor konsep “sektor informal”, berkaca
dari pengalaman Afrika yang didokumentasikan dalam sebuah kajian pada tahun 1972. Fokusnya terletak
pada dualisme dalam pasar tenaga kerja di daerah perkotaan yang melihat bahwa sektor berproduktivitas
rendah, tidak diregulasi dan sangat banyak muncul berdampingan dengan sektor formal, yang terdiri
dari usaha terdaftar dan sektor publik. Konsep dualisme pasar kerja adalah pengaruh intelektual dari
perspektif berbeda, seperti pemikiran dualisme dalam proses pembangunan. Di satu sisi, kerangka kerja
Lewisian menjelaskan bahwa dualisme bersifat sementara (transisi) dan pada pokoknya adalah sebuah
fenomena pedesaan. Kerangka kerja ini menawarkan sebuah prediksi yang optimis. Kondisi tenaga kerja
yang “berlebihan” di daerah pedesaan akan berkurang melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.
Oleh karenanya, dualisme ekonomi akan mengalami sebuah penurunan sekuler. Di sisi lain, pandangan
Harris-Todaro menyatakan bahwa dualisme ekonomi pada dasarnya adalah fenomena perkotaan dan
dapat berlangsung lama. Dalam pandangan ini, sektor informal yang berproduktivitas dan berupah
rendah menjadi “ruang tunggu” untuk pekerja desa-kota di saat mereka juga mengantre untuk masuk ke
pekerjaan sektor formal yang menguntungkan. Selama prospek pekerjaan tersebut masuk akal, antrean
pencari kerja akan terus ada.
Meninjau kembali kerangka kerja Harris-Todaro yang terkenal, kerangka tersebut sangat bergantung pada
pemikiran bahwa upah riil dalam sektor formal bersifat kaku dan ditentukan secara eksogen [kemungkinan
mencerminkan hambatan regulasi]. Ketika upah bersifat kaku ke bawah diduga berlaku, kesenjangan upah
antara sektor formal dan informal dianggap cukup besar untuk menahan migrasi desa-kota yang cukup
tinggi. Pesan kebijakan berfokus pada pengembangan pedesaan sebagai cara untuk mengurangi tingkat
migrasi dari desa-kota sehingga sektor formal berbasis kota dapat secara produktif menyerap arus pencari
kerja.
Pandangan mengenai sektor informal telah berkembang seiring dengan waktu. Kini sektor informal tidak
hanya dilihat sebagai sebuah “ruang tunggu” untuk pekerja migran dari desa-kota yang mengantre untuk
mendapatkan pekerjaan sektor formal. Memang, istilah ini kerap dianggap membatasi karena hanya
terfokus pada segmentasi pasar tenaga kerja di daerah perkotaan. ILO lebih memilih untuk menggunakan
istilah “ekonomi informal”, sebuah kategori hibrid yang terfokus pada usaha dan status pekerjaan. Dengan
kata lain, usaha kecil dan mikro–yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar–merupakan bagian dari kegiatan
yang meliputi ekonomi informal, begitu juga dengan pekerjaan di sektor formal yang berada di luar
area regulasi formal. Hal ini berarti ekonomi formal dapat bersifat lintas desa dan kota serta lintas sektor
kegiatan. Tidak seperti literatur terdahulu, genre yang ada sekarang tidak menganggap ekonomi informal
sebagai sebuah entitas monolitis yang didominasi oleh masyarakat miskin yang berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan dengan produktivitas rendah.
7
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Sebuah konsep kerja diperlukan guna memahami ekonomi informal secara lebih menyeluruh. Ukuran,
komposisi dan evolusi ekonomi informal, seiring waktu sangat penting untuk dipahami. Penting juga
untuk mengakui bahwa ekonomi informal bukanlah sektor yang berdiri sendiri. Ekonomi informal memiliki
interaksi yang cukup besar dengan kegiatan-kegiatan formal. Berbagai definisi yang berbeda telah dikaji.
Untuk ulasannya, lihat Blunch dkk (2001).
Sebuah kerangka kerja untuk mengoperasionalisasi konsep dapat dilihat pada Tabel 1, yang diambil dari
GTZ dan Bappenas (2008). Tabel itu menunjukkan, banyak aspek dalam sektor informal seperti legalitas,
alasan untuk beroperasi secara informal, status pekerjaan, fenomena informalitas, hubungannya dengan
kegiatan formal, sektor-sektor kegiatan informal, teknologi yang digunakan, penghasilan dan kemiskinan
serta kontribusi sektor informal terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan politik telah bergeser secara
bertahap dari pandangan yang bersifat tradisional ke modern.
Sektor informal ternyata juga memiliki spektrum yang sangat luas. Sektor ini dapat dilihat dari aspek
legalitas, status kerja, teknologi yang digunakan, penghasilan dan produktivitas, bahkan kontribusi politik.
Lihat juga Chowdury dan Ullah (2005).
Tabel 1. Kerangka Sektor Informal (SI)
Aspek, bersama dengan
perspektif yang
berbeda seiring waktu
8
Pandangan tradisional
Pandangan modern
Legalitas
Ciri-ciri individu-individu SI adalah
beroperasi seluruhnya secara ilegal.
Individu-individu SI dicirikan beroperasi
dalam sebuah ruang antara legalitas dan
ilegalitas, mematuhi beberapa aturan
namun tidak dengan aturan lainnya.
Alasan beroperasi
secara informal
Partisipasi SI adalah secara
kebetulan, akibat hambatanhambatan yang sangat berat secara
internal, eksternal dan antarperusahaan.
Partisipasi SI adalah secara kebetulan,
pilihan sendiri maupun akibat irelevansi.
Motifnya termasuk fleksibilitas pasar
tenaga kerja, keberadaan peluang yang
menguntungkan, tidak patuh terhadap
peraturan meski ada kemungkinan untuk
patuh.
Status pekerjaan
Terutama pengusaha kecil dan
mikro (perusahaan, wirausahawan,
dan anggota keluarga yang
diupah), mengelola usaha yang
tidak diregulasi atau ilegal dan
tidak terdaftar.
SI meliput semua jenis status pekerjaan,
termasuk pekerjaan non-upah dan yang
diupah serta pekerjaan di sektor informal
dan pekerjaan informal di sektor formal.
Fenomena jangka
pendek atau jangka
panjang dan
hubungan dengan
sektor formal
SI dianggap sebagai sektor
tradisional dan transisi, terpisah
dari perekonomian formal; sebuah
fenomena dari kurangnya
pembangunan.
SI dianggap sebagai bagian dari
perekonomian, fenomena yang berlanjut
bahkan berekspansi, eksis bersebelahan
dengan dan bahkan saling terhubung
secara berbeda (lebih rendah atau lebih
tinggi) dengan sektor formal.
Kegiatan ekonomi dan
sektor-sektor yang
terlibat
SI terutama terdiri dari pedagang
jalanan dan produsen berskala
kecil; fenomena perkotaan yang
khas.
SI terdiri dari beragam kegiatan ekonomi
mulai dari pekerja musiman di sektor
konstruksi dan pertanian hingga pekerja
subkontrak rumahan di industri teknologi
tinggi; fenomena perkotaan serta
pedesaan.
Basis teknologi
Produksi SI kurang lebih statis;
penggunaan teknologi tradisional
dan strategi meniru yang lain.
Mempertimbangkan bahwa beberapa
segmen SI mungkin sangat dinamis dan
inovatif (proses, input, dan output);
mampu beradaptasi ke ceruk pasar yang
baru.
Basis teknologi
Produksi SI kurang lebih statis;
penggunaan teknologi tradisional
dan strategi meniru yang lain.
Mempertimbangkan bahwa beberapa
segmen SI mungkin sangat dinamis dan
inovatif (proses, input, dan output);
mampu beradaptasi ke ceruk pasar yang
baru.
Pendapatan dan
kemiskinan
Pendapatan cenderung sangat
rendah; kemiskinan adalah
kuncinya.
Kemiskinan seringkali cukup
berpengaruh, besarnya pendapatan
bervariasi dan secara sistemik menurut
status pekerjaan, dengan
wirausahawan/pemilik usaha mikro
memiliki pendapatan terbesar, diikuti
oleh pekerja dengan upah tetap, pekerja
musiman, dan pekerja magang.
Sumber: GTZ dan Bappenas (2008) hal. 89-90
Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003, pekerja informal mengacu pada
orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen
kerja, upah dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan
sektor informal sebagai semua bisnis komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak
terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh
keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung
pada sumber daya lokal.
BPS telah lama mengajukan pertanyaan mengenai status kerja. Menurut statusnya, pekerja dikategorikan
menjadi tujuh:
1)
Berusaha sendiri.
2)
Berusaha sendiri dengan bantuan keluarga atau anggota keluarga dengan tidak dibayar.
3)
Pengusaha dengan pekerja tetap atau pekerja diupah.
4)
Karyawan/staf/pekerja.
5)
Pekerja musiman di bidang pertanian.
6)
Pekerja musiman di bidang non-pertanian.
7)
Pekerja tidak dibayar.
Kategori 3 dan 4 umumnya mengacu pada pekerja di sektor formal, sementara kategori lainnya adalah
sektor informal. Kategorisasi ini mudah dilakukan. BPS Indonesia telah mengeluarkan data ini secara
konsisten, sehingga kita dapat menelusuri kembali perkembangan sektor informal di Indonesia. Kategori
5 dan 6 baru diperkenalkan sejak tahun 2001. Pekerja musiman (casual worker) di bidang pertanian/
non pertanian adalah orang yang bekerja dengan risiko sendiri tanpa bantuan dari anggota keluarganya
atau karyawan di sektor pertanian/non pertanian. Sebelum tahun 2001, pekerja lepas di pertanian
dikategorikan sebagai karyawan, sementara pekerja lepas di bidang non pertanian dikategorikan sebagai
pekerja berusaha sendiri.
Namun, kategorisasi dari ekonomi formal berdasarkan status 3 dan 4 terlalu sederhana. Pertimbangkan
situasi berikut. Banyak cerita beredar tentang kegiatan seorang bos pemulung–yang melaksanakan
beberapa pekerjaan administratif, manajerial bahkan sejumlah pekerjaan profesional–kemungkinan
mendapatkan imbalan finansial cukup banyak. Terkait dengan itu, pemulung yang sebenarnya pergi dari
satu rumah ke rumah lain dapat dikategorikan sebagai pekerja informal, namun bos yang menjalankan
9
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
bisnis pemulung ini dapat dikategorikan sebagai formal. Bos tersebut menjalankan pekerjaan profesional
atau manajerial. Fenomena ini banyak ditemukan di kota-kota besar di seluruh dunia. Di sisi lain, terdapat
juga kasus-kasus di mana semakin banyak pekerja yang berusaha sendiri dapat dikategorikan sebagai
seorang profesional. Seorang programer komputer dapat dikategorikan sebagai pekerja formal, walaupun
orang tersebut mungkin saja bekerja sendiri atau dibantu oleh pekerja sementara.
Oleh karena itu penting untuk memeriksa, tidak hanya status pekerjaan, namun juga tipe pekerjaan. BPS
telah menetapkan 10 kategori mengenai tipe pekerjaan ini, antara lain:
1)
Pekerja profesional, teknik, dan pekerja terkait lainnya.
2)
Pekerja administrasi dan manajerial.
3)
Pekerja juru tulis dan terkait.
4)
Pekerja bidang penjualan.
5)
Pekerja bidang jasa.
6)
Pekerja pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu.
7)
Pekerja produksi dan terkait.
8)
Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan.
9)
Buruh.
10) Lain-lain.
Tabel 2. Aktivitas Informal
Jenis pekerjaan
umum
Pekerja
profesional,
teknik, dan
pekerja terkait
lainnya
Pekerja
administrasi
dan manajerial
Pekerja juru
tulis dan
terkait
Pekerja bidang
penjualan
Pekerja bdg jasa
Pertanian,
peternakan,
kehutanan,
nelayan dan
pemburu
Pekerja
produksi dan
terkait
Operator
peralatan
pengangkutan
Buruh
Lain-lain
Berusaha
sendiri
dibantu
oleh pekerja
sementara/
tidak
dibayar
Pekerja
musiman
di bidang
nonpertanian
Pekerja
tidak
dibayar
F
F
F
F
F
F
INF
F
F
F
F
F
F
INF
F
F
F
F
F
F
INF
INF
INF
F
F
F
INF
INF
INF
F
F
F
INF
INF
INF
INF
INF
F
F
INF
INF
INF
INF
F
F
F
INF
INF
INF
INF
F
F
F
INF
INF
INF
INF
F
F
F
INF
INF
INF
INF
F
F
F
INF
INF
INF
Catatan: F: Formal, INF: Informal
Sumber: BPS, 2009, hal. xxx (urutan diubah)
10
Status pekerjaan
Berusaha Karyawan/ Pekerja
pekerja
sendiri
musiman
dibantu
di bidang
oleh
pertanian
pekerja
permanen
/dibayar
Pekerja
berusaha
sendiri
Selanjutnya, BPS (2009) menyatakan bahwa “kegiatan informal mengacu pada kegiatan ekonomi yang
umumnya dilakukan secara tradisional oleh organisasi bertingkat rendah ataupun yang tidak memiliki
struktur, tidak ada akun transaksi (transaction accounts) dan ketika terdapat relasi kerja biasanya bersifat
musiman (casual), pertemanan atau relasi personal, ketimbang berbasis perjanjian kontrak. Dalam publikasi
ini, kegiatan informal ditarik dari tabulasi silang dua variabel: “status pekerjaan dan pekerjaan utama” (BPS
2009, hal. xxix, penekanan pada keaslian). Tabulasi silang dihasilkan ulang sebagai berikut.
Definisi di atas secara lebih tepat menjelaskan ekonomi informal dari sudut pandang ketenagakerjaan.
Definisi ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar:
a.
Semua pekerja kategori status 7 (pekerja tidak dibayar) adalah informal.
b.
Pekerja dalam kategori status 3 (pengusaha dengan pekerja tetap/pekerja dibayar) dan kategori status
4 (karyawan/staf/pekerja) adalah formal.
c.
Pekerja di kategori 1 (profesional), 2 (administratif), dan 3 (tata usaha) semua adalah pekerja formal,
kecuali pekerja yang tidak dibayar.
d.
Semua pekerja musiman (casual) dan pekerja dengan usaha sendiri adalah informal, kecuali mereka
di kategori 1 (profesional), 2 (administratif), dan 3 (tata usaha).
e.
Semua pekerja dalam kategori 2 (pengusaha dibantu oleh pekerja sementara/ tidak dibayar) adalah
formal kecuali mereka yang berada dikategori 6 (pertanian, peternakan, pekerja kehutanan, nelayan
dan pemburu), dan tipe 10 (lain-lain).
Terkait dengan Tabel 2 di atas, Chen (2007) memberikan sudut pandang yang menarik terkait dengan
segmentasi ekonomi informal. Ekonomi informal terdiri dari berbagai lapisan dan segmen yang dapat
memengaruhi pendapatan dalam sektor tersebut. Di bagian paling bawah piramida adalah outworker
(pekerja lepas) industrial atau pekerja rumahan, dan pekerja lepas diupah. Mereka sering dikontrak oleh
perusahaan dengan cara kontrak (outsourcing). Di atas kategori-kategori itu adalah operator yang berusaha
sendiri. Di piramida atas adalah karyawan informal dan pengusaha informal.
Gambar 1. Segmentasi ekonomi informal
Mayoritas laki-laki
Penghasilan tinggi
Pengusaha
Informal
Pekerja Informal
Operator dengan
usaha sendiri
Laki-laki dan perempuan
Pekerja musiman
Pekerja lepas/pekerja rumahan
Penghasilan rendah
Mayoritas perempuan
Sumber: Chen (2007) hal. 3
Segmentasi ekonomi informal juga mewakili tingkat penghasilan yang diperoleh. Pekerja lepas berada
dalam posisi paling terakhir dalam hal penghasilan, sementara pengusaha informal pada posisi tertinggi.
Segmentasi ini juga memiliki dimensi gender. Perempuan menguasai informalitas di segmen bawah,
sementara laki-laki mendominasi segmen atas.
11
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
12
3. Survei dan Data
SEBAGAI tambahan dari definisi tersebut, data diperlukan untuk dapat mengukur dan mengidentifikasi
ciri-ciri sektor informal. Di Indonesia, data resmi mengenai angkatan kerja yang mencakup kegiatan
informal dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan definisi sendiri terhadap ekonomi
informal, bergantung pada sumber daya, baik sensus atau survei. Dalam sub-bagian ini, penjelasan tiap
sensus dan survei terkait dengan ekonomi informal akan diuraikan.
3.1. Data Resmi mengenai Isu-isu Tenaga Kerja
Dalam mengumpulkan data tenaga kerja, BPS menggunakan dua pendekatan berbeda yaitu usaha dan
rumah tangga. Kedua pendekatan ini diharapkan mampu mencakup sisi penawaran dan permintaan dari
tenaga kerja. Untuk mengumpulkan data berbasis usaha sampai ke tingkat desa, BPS melaksanakan Sensus
Ekonomi sejak tahun 1986, dan sensus terakhir dilaksanakan pada 2006. Di sisi lain, untuk mengumpulkan
data berbasis rumah tangga mengenai angkatan kerja, BPS menyelenggarakan Survei Tenaga Kerja Nasional
(Sakernas), Survei Angkatan Kerja Nasional, yang dimulai sejak tahun 2005 dan diselenggarakan dua kali
dalam satu tahun.
Sensus Ekonomi
Sensus Ekonomi dilakukan setiap sepuluh tahun sekali dimulai sejak tahun 1986. Dalam sensus ini, semua
bisnis yang terdaftar, dihitung. Namun, metode ini membuat banyak bisnis atau usaha yang tidak terdaftar
tidak masuk ke dalam sampel. Perbaikan dilakukan pada Sensus Ekonomi kedua di tahun 1996 yang
memasukkan bisnis non-direktori dalam proses pendaftaran. Sensus Ekonomi terakhir dilakukan pada tahun
2006 dan tahapan kedua dilakukan pada tahun 2007-2008 untuk mendata baik usaha kecil, menengah
dan besar, serta mengumpulkan data yang lebih rinci mengenai usaha-usaha yang menjadi sampel.
13
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Tabel 3. Perbandingan Konsep Tenaga Kerja dalam Sensus Ekonomi 2006 dan Sakernas
No
1
Deskripsi
Usia tenaga kerja
2
Bekerja
3
Lama jam kerja
4
Unit e numerasi
5
Pekerja keluarga
6
Cakupan sektor
7
Status pekerjaan
Sensus Ekonomi 2006
Kelompok tenaga kerja berusia
<15 dan15 tahun.
Terdaftar sebagai pekerja
dalam sebuah bisnis yang
disensus .
Semua waktu yang
dialokasikan untuk bisnis,
kecuali waktu rehat, sejak
mulai bekerja sampai tutup.
Sakernas
Penduduk berusia 15
tahun .
Bekerja minggu lalu
setidaknya selama 1 jam
berikutnya.
Semua waktu kerja yang
digunakan , kecuali waktu
rehat dan hal-hal di luar
kerja.
Sensus pintu ke pintu dan
metode bola salju ke pemilik
atau orang yang
bertanggungjawab dalam
bisnis tersebut.
Pekerja (keluarga) tidak
dibayar, bekerja kurang dari
1/3 waktu kerja standar dalam
bisnis tersebut tidak
dikategorikan sebagai pekerja.
Tidak termasuk pertanian
(k ategorisasi A dan B) dan
administrasi pemerintah,
pertahanan, dan asuransi
sosial wajib (kategori L).
Pekerja dibayar, pekerja tidak
dibayar, pemilik dan pekerja
keluarga
Survei ke rumah tangga
sebagai responden.
Dikategorikan sebagai
pekerja.
Semua sektor di ranah bisnis.
1) Berusaha sendiri, 2)
Mandiri dengan bantuan dari
anggota keluarga, 3)
Pengusaha dengan pekerja
tetap/pekerja diupah , 4)
Karyawan/staf/pekerja, 5)
Pekerja musiman di bidang
pertanian,
6) Pekerja musiman di bidang
non pertanian, 7) P ekerja
tidak dibayar.
Sumber: BPS (2009) hal. 7
Dalam sensus tersebut, metode dari pintu ke pintu digunakan untuk mendaftar semua usaha di Indonesia
yang mencakup semua sektor industri kecuali pertanian. Selain itu, metode bola salju digunakan di daerah
di mana tidak ada pemusatan bisnis. Dua tipe kuesioner yang berbeda digunakan dalam pendaftaran
usaha, satu untuk mencakup usaha di tempat permanen dan satu lagi untuk mencakup tempat nonpermanen atau semi-permanen. Hal ini dapat digunakan sebagai sebuah indikator apakah sebuah usaha
itu formal atau informal. Selain itu, sensus juga mengumpulkan data mengenai apakah sebuah usaha
memiliki izin bisnis atau bentuk izin lainnya. Data mengenai status pekerja juga dikumpulkan dengan
mencakup apakah seorang pekerja dibayar atau tidak dibayar.
Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam Sensus Ekonomi berbeda dari yang digunakan dalam
Sakernas. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini.
14
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Sejak Sakernas diprakarsai pada tahun 1976, ukuran sampel, cakupan regional dan kerangka waktunya telah
sering mengalami modifikasi. Dari tahun 1986 sampai 1993, Sakernas diselenggarakan tiap tiga bulan
dengan sistem rotasi sehingga beberapa rumah tangga dikunjungi kembali di triwulan berikutnya, dan
sejak tahun 1994, Sakernas dilaksanakan tiap tahun dengan menggunakan sampling sistematis. Dari tahun
1986-1988, kategori pekerjaan dan pekerjaan utama merupakan sebuah pertanyaan tertutup. Namun sejak
tahun 1989, pertanyaannya berubah menjadi pertanyaan terbuka. Pada tahun 1995, Susenas dilewatkan
karena pada tahun itu merupakan tahun penyelenggaraan Survei Antar Sensus Penduduk (Supas).
Selama tahun 2002-2004, Sakernas diselenggarakan setiap triwulan dengan 18.000 sampel. Namun,
karena indikator situasi angkatan kerja tidak terwakili secara nasional, selain juga karena hambatan
waktu, Sakernas triwulan dihapus pada 2004. Sejak tahun 2005, Sakernas dilaksanakan per semester
pada Februari dan Agustus dengan 67.000 sampel. Sejak Agustus 2007, Sakernas dirancang agar dapat
mewakili tiap kabupaten, sementara Sakernas pada Februari dirancang mewakili kondisi angkatan kerja
sampai ke tingkat provinsi.
Sakernas mengumpulkan data mengenai karakteristik individu seperti gender, usia dan latar belakang
pendidikan serta situasi kerja seseorang seperti apakah masuk ke dalam angkatan kerja atau tidak, pekerjaan
utamanya, status pekerjaannya, waktu kerja serta kegiatan mencari pekerjaan.
Di Sakernas, BPS menggunakan definisi yang diusulkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
seperti yang tertulis dalam Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and
Underemployment”, An ILO Manual on Concepts and Methods (ILO, 1992).
Konsep informalitas di Sakernas didefinisikan sebagai: kegiatan informal mengacu pada kegiatan ekonomi yang
pada umumnya dilakukan secara tradisional, oleh organisasi bertingkat rendah atau tidak memiliki struktur sama
sekali, tidak ada akun transaksi dan ketika relasi tenaga kerja muncul, sebagian besar sifatnya adalah pekerjaan
musiman, berdasarkan pada pertemanan atau relasi personal ketimbang perjanjian kontrak.
Di Sakernas 2009, pertanyaan mengenai pekerjaan utama bersifat terbuka dan enumerator diminta untuk
mencatat jawaban dari responden sejelas mungkin. Jawaban-jawaban ini kemudian diberi kode dengan
menggunakan tiga digit Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002.
Sumber Data Lain yang Dikumpulkan oleh BPS
Selain dari sumber data utama mengenai kondisi tenaga kerja seperti yang disebutkan di atas, BPS juga
mengumpulkan data menggunakan Survei Usaha Terintegrasi (Susi) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas). Serupa dengan Sensus Ekonomi, SUSI adalah data berbasis usaha, sementara Susenas adalah
survei berbasis rumah tangga.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah serangkaian survei sosioekonomi multitujuan berskala
besar yang diprakarsai pada tahun 1963-1964 dan dilakukan kembali setiap tahun atau setiap dua tahun.
Sejak 1993, survei SUSENAS mencakup sampel yang mewakili ruang lingkup nasional dan pada umumnya
terdiri dari 200.000 rumah tangga. Setiap survei menyangkut satu pertanyaan inti yang terdiri dari sebuah
daftar rumah tangga, meliputi jenis kelamin, usia, status pernikahan, dan tingkat pendidikan semua
anggota keluarga. Survei juga dilengkapi dengan modul-modul yang mencakup sekitar 60.000 rumah
15
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
tangga yang dirotasi seiring waktu untuk mengumpulkan informasi tambahan seperti perawatan kesehatan
dan nutrisi, penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, sosiobudaya, kejahatan dan pariwisata.
Kondisi angkatan kerja dikumpulkan tiap tahun dalam Susenas, karena persoalan ini tercakup dalam kuesioner
inti. Beberapa pertanyaan dalam bagian angkatan kerja, serupa dengan pertanyaan dalam Sakernas. Namun,
pertanyaan terkait dengan tenaga kerja di Susenas mencakup aspek-aspek yang lebih sedikit dibandingkan
pertanyaan di Sakernas. Pertanyaan terkait dengan tenaga kerja di Susenas dapat digunakan untuk menentukan
apakah seseorang berada dalam angkatan kerja atau tidak dan apabila seseorang adalah pekerja, di sektor
mana ia bekerja dan status pekerjaannya, dan apabila seseorang adalah pekerja dibayar, berapa banyak gaji
yang dia peroleh dari pekerjaannya itu.
Survey Usaha Terintegrasi (Susi)
Survei Usaha Terintegrasi (Susi) adalah sebuah perpanjangan dari pengumpulan data mengenai Usaha
Non-Direktor/Usaha Rumah Tangga dalam Sensus Ekonomi 1996 dengan sampel yang lebih kecil. Data
yang dikumpulkan mencakup jumlah pekerja, output, upah dan lainnya terkait dengan industri kecil
dan kerajinan tangan rumahan. Sebelum tahun 1996, ini merupakan survei terhadap industri kecil dan
kerajinan tangan rumahan pada tahun 1991, 1993, 1994 dan 1995. Susi diprakarsai pada 1998 dan
sejak tahun 1999, survei tersebut dilaksanakan setiap triwulan dengan sampel sebanyak 120.000 usaha
non pertanian. Usaha yang didaftar adalah usaha yang memenuhi syarat dan non-direktori, kecuali untuk
industri, yakni usaha yang memiliki kurang dari 20 pekerja. Pada tahun 2005, terdapat 14.981 blok
sensus di SUSI dan 207.761 usaha non-direktori yang disurvei.
Survei dilakukan dalam dua tahap. Pertama usaha didaftar dan kemudian sampel diambil dari daftar.
Khususnya untuk sektor Industri Kecil (Kode: D1), semua usaha yang terdaftar disurvei.
Kajian mengenai Dampak Krisis 1998
Pada 1999, BPS berkolaborasi dengan Bank Dunia, didanai sepenuhnya oleh Ford Foundation, melakukan
sebuah kajian di tingkat kabupaten/kota mengenai dampak krisis terhadap bisnis dan ekonomi serta
ketahanan rumah tangga. Dalam survei ini, usaha juga disurvei guna mengetahui dampak dari krisis
finansial pada kegiatan bisnis, sementara rumah tangga disurvei agar lebih memahami strategi rumah
tangga dalam menghadapi krisis.
Bagian usaha dari survei ini ditujukan untuk memahami dampak krisis terhadap usaha dan apakah usaha
tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja atau tidak. Terdapat dua tipe kuesioner dalam survei usaha
ini. Kuesioner pertama adalah untuk usaha besar formal dan kuesioner lainnya adalah untuk pengecer.
Meskipun demikian, tidak ada indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah pengecer
itu formal atau informal.
Dalam survei rumah tangga, pertanyaan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi informal di tingkat
rumah tangga dimasukkan. Demografi rumah tangga dan kondisi rumah dinilai dalam sebuah modul
sebagai tambahan terhadap ketahanan ekonomi dan strategi menghadapi krisis. Selain itu, tiap anggota
keluarga yang berumur lebih dari 10 tahun, dicatat kegiatan ekonominya.
Pertanyaan mengenai kondisi tenaga kerja dalam survei khusus ini lebih komprehensif daripada pertanyaan
dalam Sakernas. Survei ini tidak hanya menanyakan pekerjaan utama dan status pekerjaan, namun juga
tempat kerja sehingga survei ini dapat mengetahui apakah seseorang terlibat dalam kegiatan informal
16
atau tidak. Pertanyaan mengenai tempat kerja mencakup apakah tempat kerja bersifat permanen, apakah
berupa rumah, apakah kerjanya reguler, apakah ada jam kerja tetap, jumlah pekerjanya dan berapa
banyak pekerja yang dibayar dan tidak dibayar.
Survei Sektor Informal (SSI)
Saat ini terdapat survei BPS yang sedang berjalan, hasil kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia, yang
mengumpulkan data mengenai sektor informal dan pekerja informal di dua provinsi: Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Banten. Tujuan survei ini adalah untuk memberikan input guna mengukur kontribusi sektor
informal pada produk domestik bruto dan untuk analisis kebijakan. Pengumpulan data ini merupakan
bagian dari upaya untuk menciptakan sebuah perbandingan internasional dari data mengenai ekonomi
informal yaitu Interregional Cooperation on the Measurement of Informal Sector and Informal Employment
(ICMISIE) dan juga menciptakan sebuah kumpulan data (dataset) mengenai ekonomi informal berdasarkan
pada definisi nasional.
Pada dasarnya, survei ini dilampirkan dalam Sakernas sebagai sebuah Sakernas Perpanjangan dengan tiga
modul tambahan: 1) Modul pekerjaan informal; 2) Modul identifikasi usaha rumah tangga tidak berbadan
hukum dengan beberapa produksi pasar (Household Unincorporated Enterprises with some Market Production/
HUEM); dan 3) Modul usaha sektor informal.
Modul pertama akan dapat membedakan pekerja informal dari pekerja formal. Bersama dengan output
dari modul ketiga, modul pertama akan memperkaya analisis karena memungkinkan untuk menentukan
pekerja informal di sektor informal. Modul HUEM akan mengidentifikasikan dan mendata rumah tangga
HUEM yang akan disurvei pada tahap kedua. Survei tahap kedua akan difokuskan pada kegiatan produksi
guna memberikan informasi mengenai kontribusi sektor informal pada PDB. Oleh karena itu, tahap pertama
survei mencakup pekerja individual sementara tahap kedua adalah survei berbasis usaha.
Data mengenai pengeluaran rumah tangga juga dikumpulkan dalam tahap pertama sehingga kaitan
antara kegiatan kerja dan kemiskinan dapat dianalisis.
3.2. Data Non-BPS
Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS)
Sumber data lain yang mencakup beberapa pertanyaan tentang tenaga kerja adalah Survei Kehidupan
Keluarga Indonesia (The Indonesia Family Life Survey/IFLS). IFLS adalah survei longitudinal pertama
di Indonesia yang diadakan oleh Rand Corporation bekerjasama dengan beberapa institusi. Survei ini
mengumpulkan informasi rumah tangga tentang pengeluaran, pengetahuan tentang fasilitas kesehatan,
ekonomi rumah tangga, informasi orang dewasa, dan banyak lagi. Selain itu, masyarakat juga disurvei
untuk memperoleh data tentang sejarah dan ciri-ciri komunitas, statistik komunitas, organisasi perempuan
desa, dan sebagainya. Survei ini mewakili sekitar 83 persen dari populasi Indonesia dan mencakup lebih
dari 30.000 individu yang berdomisili di 13 dari 27 provinsi di negeri ini.
IFLS gelombang pertama (IFLS1) diadakan pada tahun 1993/1994. IFLS2 dan IFLS2+ masing-masing
diadakan pada tahun 1997 dan 1998, di mana IFLS2+ mencakup 25 persen sub-sampel dari rumah
tangga IFLS untuk menilai secara langung dampak dari krisis finansial Asia. IFLS3 mencakup sampel
17
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
keseluruhan, dan diadakan pada tahun 2000. Sementara survei terbaru, gelombang keempat IFLS (IFLS4),
yang diadakan pada tahun 2007/2008 juga mencakup keseluruhan sampel.
Skema sampling pada gelombang pertama merupakan penentu primer dari sampel pada gelombanggelombang berikutnya. Skema sampling IFLS1 melakukan stratifikasi pada provinsi, lalu secara acak
mengambil sampel di dalam provinsi. Provinsi dipilih untuk memaksimalkan keterwakilan populasi,
menangkap keberagaman budaya dan sosial-ekonomi Indonesia, serta memastikan efektivitas biaya
mengingat ukuran dan susunan geografis negeri ini.
Selama IFLS1, 7.224 rumah tangga diwawancara. Selanjutnya 94 persen dari rumah tangga ini dikunjungi
ulang dalam IFLS2. Selain dari rumah tangga yang diwawancara, dalam IFLS dilakukan wawancara individu.
Para individu ini dijadikan sampel dari daftar setiap anggota rumah tangga.
IFLS1 melakukan wawancara terperinci dengan para anggota rumah tangga berikut:
•
Kepala rumah tangga dan istri/suaminya;
•
Dua anak berusia antara 0 hingga 14 tahun yang dipilih secara acak dari kepala rumah tangga dan
istri/suaminya;
•
Seorang individu berusia 50 tahun atau lebih dan istri/suaminya, yang dipilih secara acak dari sisa
anggota keluarga; dan
•
Untuk 25 persen dari rumah tangga yang dipilih secara acak, seorang individu berusia 15 hingga 49
tahun dan istri/suaminya, dipilih secara acak dari anggota keluarga sisanya.
Dalam IFLS3, tingkat kontak ulang adalah 95,3 persen dari IFLS1 rumah tangga. Memang, hampir
91 persen dari IFLS1 rumah tangga adalah panel rumah tangga lengkap, dalam wawancara di ketiga
gelombang, IFLS1, 2 dan 3. Tingkat kontak ulang ini sama tingginya atau lebih tinggi dari kebanyakan
survei longitudinal di Amerika Serikat dan Eropa. IFLS4 diadakan pada akhir 2007 dan awal 2008 terhadap
rumah tangga yang sama pada tahun 1993 dan keturunan mereka; 13.535 rumah tangga dan 44.103
individu diwawancara.
Pertanyaan seputar isu tenaga kerja dalam IFLS diikutsertakan dalam Buku 2 Modul UT dan NT dan
Buku 3A Modul TK. Buku 2 mengumpulkan data tentang ekonomi rumah tangga termasuk modul UT
yang berisi daftar kegiatan beternak rumah tangga dan modul NT yang berisi daftar kegiatan non-ternak
rumah tangga. Di dalam NT, informasi mengenai usaha yang dijalankan oleh sebuah keluarga dapat
digunakan untuk mengidentifikasi apakah keluarga itu bergerak di bidang ekonomi informal. Beberapa
pertanyaan dalam modul ini yang dapat digunakan untuk menentukan informalitas antara lain modal awal
dari perusahaan, apakah usaha itu memiliki izin, dan bentuk perizinan apa yang dimiliki usaha itu, jumlah
pekerja yang diupah dan tidak diupah di sana.
Modul TK dalam Buku 3A dari informasi orang dewasa menanyakan secara mendalam tentang
pengalaman pasar kerja responden saat ini maupun di masa lalu. Pekerjaan didefinisikan secara luas untuk
mengikutsertakan sektor formal dan informal, kerja penuh maupun paruh waktu, dan pekerja musiman
serta sepanjang tahun. Jenis pekerjaan, sektor, jenis pengusaha, jam kerja serta upah hingga pekerjaan
ganda dicatat untuk semua yang dipekerjakan pada saat itu.
18
4. Ekonomi Informal
di Indonesia:
Ukuran, Komposisi
dan Evolusi
SAMA seperti di negara-negara berkembang lainnya, ada kecenderungan ekonomi informal mendominasi
perekonomian di Indonesia. Tujuan keseluruhan dari pengurangan insiden informalitas ini telah menjadi
tujuan bersama di kalangan pembuat kebijakan. Namun, seperti telah ditunjukkan dalam bagian
sebelumnya, tidak ada definisi tunggal tentang apa yang dimaksud sebagai ekonomi informal. Memang,
informalitas dalam ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pekerjaan maupun dari sudut pandang
perusahaan. Bagian ini akan menjelaskan beberapa data statistik sehubungan dengan keberadaan ekonomi
informal di Indonesia. Sebuah penilaian jangka panjang dari informalitas akan dijelaskan terlebih dulu.
4.1. Tren Jangka Panjang
Untuk menilai tren jangka panjang dari informalitas di Indonesia, kita perlu menggunakan definisi yang
konsisten. Untuk tujuan ini, BPS telah secara konsisten menggunakan istilah pekerjaan menurut status,
dan istilah itu juga akan digunakan di sini. Seperti didefinisikan sebelumnya, status 3 (pengusaha dengan
pekerja permanen/pekerja upahan) dan status 4 (pegawai/staf/pekerja) dikategorikan sebagai pekerja
formal, dan selebihnya adalah informal. Gambar di bawah menunjukkan tren dari proporsi sektor pekerjaan
formal dan informal di Indonesia, dari tahun 1990-2009.
Gambar 2. Proporsi sektor formal dan informal Indonesia, 1990-2009
Sektor Informal
Sektor Formal
19
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Gambar 2 benar-benar menunjukkan transformasi struktural dalam pasar kerja Indonesia, terutama dari
sudut pandang status pekerjaan. Seperti terlihat dalam grafik, sebelum terjadinya krisis finansial tahun
1997, Indonesia berada dalam jalur yang nyata dengan menurunnya sektor informal dan meningkatnya
sektor ketenagakerjaan formal. Namun, tren ini berbalik arah sebagai dampak dari krisis. Sebenarnya,
sangat jelas hingga tahun 2003 ada tren balik dalam proporsi tenaga kerja formal dan informal. Dalam
lima tahun terakhir, proporsi tersebut tetap sama. Penyerapan tenaga kerja dalam sektor formal meliputi
sekitar 30 persen dari pekerja, di mana 70 persen lainnya masuk ke dalam ekonomi informal.
Mungkin kita bertanya: di manakah posisi Indonesia dibanding negara-negara berkembang lainnya di
dunia dalam hal informalitas ekonomi? Sebagai perspektif, kita dapat melihat Gambar 3 di bawah yang
memperlihatkan persentase pekerja informal, dibanding dengan jumlah total pekerjaan, dari berbagai
negara di seluruh dunia.
Variasi tingkat informalitas (dalam %) di dalam region
Gambar 3. Proporsi pekerja informal di berbagai negara
Variasi tingkat informalitas di dalam region
(dibanding jumlah total pekerjaan, dalam persen)
Amerika Latin
Minimum
Asia
Afrika
Maksimum
Sumber: WTO dan ILO (2009), hal.29
Seperti terlihat dalam Gambar 3, variasi di antara negara sangat tajam. Persentase pekerja informal di Chile
(pada 2006) hanya sekitar sepertiga dari jumlah total pekerjaan; sementara India (pada 2004) mencapai
93 persen. Namun kita harus berhati-hati, karena statistik mungkin tidak sama dari satu negara ke negara
lainnya. Bagaimanapun, gambar di atas memberikan sekelumit keterangan tentang tingkat informalitas di
negara-negara berkembang di dunia.
20
4.2. Pekerja Berdasarkan Status
Berdasarkan Sakernas, pada Februari 2009 terdapat 168,26 juta populasi berusia 15 tahun ke atas dengan
113,74 juta di antaranya aktif secara ekonomi, 104,48 juta bekerja dan 9,26 juta menganggur. Tingkat
partisipasi angkatan kerja adalah 67,60 persen sementara tingkat pengangguran mencapai 8,14 persen.
Terkait dengan status pekerjaan, Tabel 4 di bawah ini menunjukkan jumlah pekerja berdasarkan status
pekerjaan pada Februari 2009.
Tabel 4. Proporsi pekerja berdasarkan status pekerjaan, 2009
Desa
Kota
Total
19.5
17.3
23.7
19.9
25.3
13.3
27.3
11.1
20.7
3.8
1.3
2.0
4.1
2.8
30.0
23.9
16.1
44.4
27.7
6.1
6.1
8.7
2.3
6.1
6.5
2.5
4.4
5.8
4.9
8.2
33.4
24.2
8.7
17.9
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Total jumlah pekerja
(juta orang)
64.53
39.95
61.89
42. 60
104.48
Pekerja berusaha sendiri
Pengusaha dibantu oleh
pekerja sementara/tidak
dibayar
Pengusaha dibantu oleh
pekerja permanen
Karyawan
Pekerja lepas dibidang
pertanian
Pekerja lepas bidang di nonpertanian
Pekerja keluarga
Lakilaki
20.2
Perempuan
Sumber: BPS (2009)
Seperti yang bisa dilihat dari tabel, karyawan dan pengusaha dibantu oleh pekerja permanen merupakan
30,5 persen dari seluruh total pekerjaan. Jumlah ini sama dengan 72,6 juta dari total 104,48 juta pekerja.
Itu adalah definisi tradisional dari sektor formal. Menggunakan definisi itu, sektor formal lebih banyak
mempekerjakan pekerja laki-laki. Sektor formal juga diasosiasikan dengan daerah perkotaan (45,5 persen),
yang berbeda cukup signifikan dari sektor formal di daerah pedesaan (24,8 persen).
Pekerja keluarga cukup tinggi di antara pekerja perempuan, sementara karyawan lepas di bidang nonpertanian lebih tinggi di banding laki-laki. Pekerja laki-laki juga mendominasi pengusaha yang dibantu
oleh pekerja sementara/tidak dibayar. Kita dapat mencatat dari tabel di atas bahwa pekerja keluarga,
pekerja musiman di pertanian, pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/tidak dibayar merupakan
fenomena pedesaan. Di sisi lain, pekerja berusaha sendiri cukup tinggi di daerah perkotaan.
4.3. Sektor Informal – Definisi yang Lebih Luas
Seperti telah diuraikan sebelumnya, kategorisasi status 3 dan 4 sebagai pekerja formal terlalu sederhana
untuk menggambarkan dunia riil dari ekonomi informal dan kegiatan informal. Itu sebabnya BPS
menghasilkan sebuah definisi baru dari kegiatan informal, dengan menyilangkan status dan tipe pekerjaan
seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 2. Bagian ini akan menjelaskan data Indonesia menggunakan
definisi tersebut, seperti yang telah dihitung BPS (2009).
21
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Karena status tujuh kategori baru ditetapkan sejak 2001, maka Tabel 2 dapat dihitung per tahun untuk
2001-2009. Tabel 5 di bawah ini menunjukkan kondisi makro sektor informal di Indonesia, menggunakan
definisi yang digambarkan oleh Tabel 2, untuk periode 2001-2009.
Jumlah keseluruhan pekerja informal di Indonesia meningkat dari 55,81 juta pada 2001 menjadi 64,84
juta di tahun 2009. Berarti terjadi peningkatan sebesar 16,2 persen untuk periode 2001-2009, lebih
besar daripada pertumbuhan pekerja secara keseluruhan, yaitu sekitar 15,1 persen untuk periode yang
sama. Hal ini semakin memperkuat gagasan informalisasi dalam pasar tenaga kerja. Patut diperhatikan,
peningkatan tertinggi terjadi antara pekerja “berusaha sendiri” dan pekerja ‘musiman’ (baik di pertanian
maupun non-pertanian).1 Jumlah pekerja informal juga meningkat dari 61,5 persen pada 2001 menjadi
62,1 persen pada 2009. Ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan menjadi sekitar 64 persen pada 2003,
sebelum turun pada 2009.
Tabel 5. Sektor informal Indonesia (juta pekerja), 2001-2009
2001
2003
2006
2009
Informal -perkotaan
13.93
14.83
15.85
17.97
Informal -pedesaan
41.88
43.61
44.92
46.87
Informal laki -laki
33.07
37.05
38.48
38.56
Informal perempuan
22.74
21.40
22.29
26.28
Total informal
55.81
58.45
60.77
64.84
Total pekerja
90.81
90.78
95.18
104.49
Jumlah informal menggunakan
definisi baru (% dari keseluruhan
pekerja )
61.5
64.4
63.4
62.1
Jumlah informal dari defisini lama
(% dari keseluruhan pekerja )
67.7
70.8
69.8
69.5
Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pekerja informal Indonesia bermukim di daerah pedesaan.
Namun, sektor ekonomi informal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Antara tahun 2001
dan 2009, pekerja informal di pedesaan tumbuh sebesar 11,9 persen sementara pekerja informal di daerah
perkotaan tumbuh tidak lebih dari 29 persen. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan untuk pekerja informal
laki-laki (16,6 persen) relatif tidak terpaut jauh dengan pekerja informal perempuan (15,6 persen).
Sebuah pertanyaan yang mungkin muncul pada tahap ini adalah bagaimana definisi baru berbeda dari
definisi lama yang digunakan di Gambar 2. Baris terakhir dari Tabel 5 menawarkan sebuah ilustrasi.
Secara umum, kedua definisi tersebut berada di tingkat yang berbeda namun dengan kecenderungan
yang serupa. Pembagian meningkat hingga 2003 sebelum turun secara teratur. Namun, besaran pekerja
informal di tahun 2009 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2001.
1
Peningkatan jumlah pekerja musiman pada tahun-tahun belakangan ini juga menjadi sorotan ILO (2009)
22
Tabel 6a. Kegiatan Informal, 2009
1
2
3
1
2
3
432 643
69 555
82 932
14 520
109 243
329 145
381 103
29 409
49 588
4
5
6
7
4 177 891
291
41 768
14 656
Jenis pekerjaan
4
5
6
7/8/9
Lainnya
Total
Status
Total
549 345 4 279 902
908
1 408
23 720
190 865
7 474 687 1 139 285 4 829 410
4 475 659
329 438 14 773 617
811 738
172 963
715 767
3 398
2 637 556
340
2 177 171
1 137
6 319
6 295 912
246 749
520 478
8 974
3 262 713
211 010 1 3752 305
4 819 736 1 003 661 4 955 495 18 910 239 5 777 833 4 2553 156
6 538 652
1 849 840
806 348
-
11 131 579 561 334
41 555
4 308 439
1 227 577
25 903
990
561 334
20 810 300
21 636 761
2 968 481
28 913 118
6 346 122
5 151 536
18 659 126
104 485
444
Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)
Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.
Status pekerjaan:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha sendiri dibantu oleh
keluarga/anggota tidak dibayar
3. Pengusaha dengan pekerja
permanen/pekerja diupah
4. Karyawan/staf/pekerja
5. Pekerja musiman di bidang pertanian
6. Pekerja musiman di bidang non
pertanian
7. Pekerja tidak dibayar
Jenis pekerjaan:
1. Profesional, teknik dan terkait
2. Pekerja administratif dan manajerial
3. Juru tulis dan pekerja terkait
4. Pekerja bidang penjualan
5. Pekerja bidang jasa
6. Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu
7. Produksi dan pekerja terkait
8. Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan
9. Buruh
10. Lain-lain.
Tabel 6b. Kegiatan Informal, 2006
1
2
3
Jenis pekerjaan
4
5
6
7/8/9 Lainnya
Total
Status
1
136242
4688
46251
7069156
887336
4526666
5631322
2
22158
1765
36322
3566571
304001 15272336
1429831
3
37017
26533
32277
691649
124104
1011435
890754
4
3355968
216802 4060988
2388570 3283356
1877871 10399406
5 5886366 6
40796 32275
200260
441677 3528052
7
19859 30451
2339718
199528 13464576
1271115
Total
3612040
249788 4238564 16255924 5240002 42039250 23150480
389984
1070
391054
18301661
20632984
2813769
25972945
5886366
4244130
17325247
95177102
Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)
Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.
Status pekerjaan:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha sendiri dibantu oleh
keluarga/anggota tidak dibayar
3. Pengusaha dengan pekerja
permanen/pekerja diupah
4. Karyawan/staf/pekerja
5. Pekerja musiman di bidang pertanian
6. Pekerja musiman di bidang non
pertanian
7. Pekerja tidak dibayar
Jenis pekerjaan:
1. Profesional, teknik dan terkait
2. Pekerja administratif dan manajerial
3. Juru tulis dan pekerja terkait
4. Pekerja bidang penjualan
5. Pekerja bidang jasa
6. Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu
7. Produksi dan pekerja terkait
8. Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan
9. Buruh
10. Lain-lain.
23
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Tabel 6c. Kegiatan informal, 2003
1
2
3
Jenis p ekerjaan
4
5
6
7/8/9
Lainnya
Total
Status
1
2
3
4
5
6
7
88 180
15 115
31 637
2 573 094
29 176
18 556
Total
2 755 758
5 392
48 650
5 646
21 426
15 451
24 808
143 564 4 193 246
15 043
26 000
6 559 044
769 869
4 008923
5 174 684
146
3 785 643
147 230 16 420 358 1 638 140
574 916
85 652 1 028 284
947 085
2 085 951 2 556 301 2 012 370 9 855 372 409 214
881
4 550 671
3 696
185 391
299 267
2 729 673
2 503 072
129 862 13 855 192 1 213 046
3 989
170 053 4 329 173 15 694 017
41 875 798 21 561 696 409 360
062
16 654 888
22 033 558
2 707 833
23 829 112
4 555 248
3 258 550
17 745 728
90 784 917
Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)
Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.
Status pekerjaan:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha sendiri dibantu oleh
keluarga/anggota tidak dibayar
3. Pengusaha dengan pekerja
permanen/pekerja diupah
4. Karyawan/staf/pekerja
5. Pekerja musiman di bidang pertanian
6. Pekerja musiman di bidang non
pertanian
7. Pekerja tidak dibayar
Jenis pekerjaan:
1. Profesional, teknik dan terkait
2. Pekerja administratif dan manajerial
3. Juru tulis dan pekerja terkait
4. Pekerja bidang penjualan
5. Pekerja bidang jasa
6. Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu
7. Produksi dan pekerja terkait
8. Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan
9. Buruh
10. Lain-lain.
Tabel 6d. Kegiatan Informal, 2001
Jenis pekerjaan
4
1
2
3
97817
27927
27914
2993203
5260
8606
26282
194783
44542
26598
28520
4123409
7109579
3598222
628554
2009871
38460
22886
3208207
355
235286
9296
27048
4259413
112592
2602842
16061660
5
6
7/8/9
Lainnya
Total
Status
1
2
3
4
5
6
7
Total
804797
226389
69463
2959557
1746
206002
151029
4418983
4163106
14891107
892181
2712125
3627462
13310987
39596968
5226603
1550224
1115964
11191448
3918
2072685
1471454
22632296
394604
394604
17451704
20329073
2788878
26579000
3633126
2439035
17586601
90807417
Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia (Februari 2009)
Catatan: Tabel yang diwarnai adalah pekerja informal berdasarkan definisi Tabel 2.
Status pekerjaan:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha sendiri dibantu oleh
keluarga/anggota tidak dibayar
3. Pengusaha dengan pekerja
permanen/pekerja diupah
4. Karyawan/staf/pekerja
5. Pekerja musiman di bidang pertanian
6. Pekerja musiman di bidang non
pertanian
7. Pekerja tidak dibayar
24
Jenis pekerjaan:
1. Profesional, teknik dan terkait
2. Pekerja administratif dan manajerial
3. Juru tulis dan pekerja terkait
4. Pekerja bidang penjualan
5. Pekerja bidang jasa
6. Pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu
7. Produksi dan pekerja terkait
8. Operator dan pekerja perlengkapan pengangkutan
9. Buruh
10. Lain-lain.
Tabel 6e. Kecenderungan kegiatan informal berdasarkan tipe pekerjaan ( persen), 2006 dan
2009
2006
2009
0,50
0,3
Pekerja administratif dan manajerial
0,0
0,0
Pekerja juru tulis dan pekerjaan terkait
0,7
3,9
Pekerja bidang penjualan
59,1
58,1
Pekerja bidang jasa
29,2
32,5
Pekerja pertanian, peternakan, kehutanan serta nelayan dan
pemburu
93,1
93,2
Pekerja produksi, transportasi dan buruh
45,1
46,8
Pekerja profesional, teknik dan profesi terkait lainnya
Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia
Tabel 6a hingga 6d memperlihatkan secara lebih rinci analisis informalitas dari pasar tenaga kerja
Indonesia. Tabel 6e meringkas informasi dengan memperlihatkan jumlah pekerja informal berdasarkan
jenis pekerjaan dan mengkaji tren yang terjadi antara 2006 dan 2009 – periode di mana perbandingan
secara resmi dapat dilakukan. Menurut Tabel 6e, jumlah pekerja informal untuk “pekerja profesional, teknik
dan profesi terkait lainnya” dan “pekerja bidang penjualan” terus menurun. Jumlah pekerja informal untuk
“pekerja administratif dan manajerial” tidak jauh berbeda antara 2006 dan 2009. Untuk semua bentuk
pekerjaan, jumlah pekerja informal meningkat terutama untuk “pekerja juru tulis dan pekerjaan terkait”
dan “pekerja bidang jasa”.
Bagian berikut ini akan menekankan dimensi gender, kota-desa dan provinsi dari informalitas. Akan sangat
baik apabila analisis dilakukan pada saat bersamaan pada periode 2001-2009 untuk dimensi-dimensi ini.
Namun, BPS secara resmi memasukkan konsep pekerja informal–mengacu pada konsep yang digambarkan
di Tabel 2–hanya setelah tahun 2005. Pada tahun ini pula BPS mempublikasikan Keadaan Angkatan Kerja
Indonesia, yang mencakup beberapa tabel rinci mengenai pekerja informal. Oleh karena itu, analisis yang
lebih detail (terdiri dari desa-kota, laki-laki-perempuan dan dimensi provinsi) dalam bagian ini hanya
dapat ditunjukkan untuk tahun 2005 dan 2009.
4.4. Informalitas dan Gender
Seperti telah disebutkan sebelumnya, sektor informal juga melibatkan perempuan di dalamnya. Perempuan
terlibat dalam ekonomi informal sebagai hasil dari peran mereka dalam merawat anak dan melakukan
pekerjaan rumah tangga. Gallaway dan Bernasek (2002) menggunakan data IFLS 1993 menegaskan
anggapan bahwa perempuan Indonesia yang bekerja di sektor informal adalah kaum perempuan yang
tidak memiliki peluang lain, berpendidikan paling rendah dan berpenghasilan paling minim. Gallaway
dan Bernasek (2002) juga menegaskan bahwa probabilitas tanggung jawab perempuan di rumah terlihat
dari indikator memiliki seorang bayi yang secara signifikan meningkatkan probabilitas bahwa perempuan
akan tinggal di rumah dan mengurangi kecenderungan untuk bekerja baik di sektor formal dan informal.
25
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Mereka juga menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki tidak dipengaruhi oleh faktor adanya
anak.
Dua angka di bawah ini menunjukkan kondisi situasi pekerja informal laki-laki dan perempuan pada bulan
Februari 2009. Gambar 1 menunjukkan disagregasi berdasarkan sektor asal. Dua sektor memiliki pekerja
informal perempuan lebih banyak dari pekerja laki-laki informal: (i) perdagangan grosir, perdagangan
eceran, restoran dan sektor hotel; dan (2) industri manufaktur. Sebagian besar pekerja informal di
Indonesia muncul karena de-industrialisasi yang telah mulai terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya sektor
ini menjadi “rumah” bagi pekerja formal.
Sejak krisis menghantam lebih dari 10 tahun lalu, pangsa manufaktur di Indonesia belum kembali ke tingkat
pra-krisis. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor manufaktur selalu di bawah nilai keseluruhan
PDB, dan karenanya, menurunkan proporsi sektor tersebut dalam ekonomi. Penyerapan tenaga kerja di
sektor manufaktur cenderung menurun, sementara penyerapan di bidang pertanian dan perdagangan
cenderung meningkat. Di triwulan ketiga tahun 2009, pertumbuhan industri manufaktur hanya mencapai
1,3 persen, jauh lebih sedikit dibanding pertumbuhan PDB yaitu sebesar 4,2 persen. Dibandingkan dengan
situasi sebelum krisis, pada tahun 1987-1996, industri manufaktur berkembang dengan capat hingga 12
persen, jauh di atas pertumbuhan PDB yang sedikit di bawah 7 persen.
Basri (2009) menyebutkan, ada lima pertanda terjadinya de-industrialisasi. Pertama, jumlah usaha
manufaktur telah menyusut sehingga terdapat net entry negatif. Kedua, ada kecenderungan memburuknya
persaingan. Ketiga, Indonesia telah mulai menjauh dari jaringan manufaktur regional dan global. Keempat,
kredit ke sektor ini merosot cukup tajam. Kelima, sektor manufaktur menggunakan listrik lebih sedikit
dibandingkan sebelumnya.
Sejumlah isu terkait secara langsung dengan lima pertanda tersebut. Skema desentralisasi yang baru,
efektif sejak tahun 2001, telah menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Pemerintah daerah pun mencari
pendapatan yang lebih tinggi melalui pajak daerah dan retribusi. Peraturan daerah juga mencakup
izin usaha. Beberapa pemerintah daerah melihat perizinan ini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan
pendapatan yang lebih tinggi, dan tidak menyadari bahwa di saat bersamaan mereka memulai transaksi
ekonomi berbiaya tinggi. Di sisi lain, aparat pemerintah setempat membayangkan pemerintahan dengan
birokrasi berbelit tidak sesuai dengan hukum serta tuntutan lainnya. Isu lain terkait dengan iklim usaha
di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan listrik. Pemasokan listrik lebih
sulit untuk daerah di luar Jawa dan telah menghambat pertumbuhan sektor manufaktur pada dasawarsa
terakhir ini.
Di saat yang sama, regulasi pasar tenaga kerja telah menjadi sumber perdebatan selama lebih dari setengah
dasawarsa. Ini adalah elemen daya saing. Dan regulasi pasar tenaga kerja yang kaku, yang diterapkan oleh
Indonesia saat ini dipercaya telah menghambat penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal. Sebagai
akibatnya, ekonomi informal menggunakan ruang di mana ekonomi informal tidak dapat menunjukkan
kinerjanya.
Tabel 7 menunjukkan pekerja laki-laki dan perempuan dalam kegiatan informal, ditabulasi silang dengan
tingkat pendidikan dan sektor mereka. Mayoritas pekerja informal adalah laki-laki. Pada tahun 2009,
terdapat 38,6 juta pekerja informal laki-laki dan 26,3 pekerja informal perempuan. Hampir dua pertiga
pekerja informal hanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau kurang dari itu, dan ini terjadi pada lakilaki dan perempuan.
26
Tabel 7. Pekerja dalam sektor informal berdasarkan gender, sektor & pencapaian
pendidikan , 2005 dan 2009
2005
Laki-laki
2009
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
TINGKAT PENDIDIKAN
Tidak sekolah
2.214.647
2.709.360
2.118.781
3.013.307
Tidak lulus SD
5.562.912
4.704.493
6.074.921
4.922.555
16.638.048
10.431.778
SMP
8.196.477
3.524.740
8.222.481
4.593.187
SMU
3.065.015
1.239.336
3.658.419
2.010.823
SMK
1.340.560
502.427
1.650.810
805.157
Akademi/diploma
116.195
86.942
179.429
150.480
Universitas
183.143
1.112.21
216.666
129.766
23.913.836
14.869.343
Industri manufaktur
1.030.394
1.750.880
1.684.197
2.137.387
Perdagangan,
4.748.953
5 544.953
4.948.543
6.854.252
1.333.295
947.831
1.627.331
1.099.773
6.290.819
197.290
6.227.714
448.119
SD
16.441.509 10.656.049
SEKTOR
Pertanian
24.075.231 15.741.793
restoran dan hotel
Masyarakat, layanan
sosial & personal
Lainnya
Sumber: BPS, Kondisi Angkatan Kerja 2005 dan 2009
Catatan: ‘Sektor lain’ mencakup pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, konstruksi, transportasi, penyimpanan,
komunikasi, keuangan, asuransi, properti, dan layanan bisnis.
Terkait dengan klasifikasi sektoral, pertanian memiliki pekerja informal laki-laki dan perempuan. Pada
tahun 2009, sektor ini mencakup 60 persen dari total pekerja informal. Sektor lainnya yang juga muncul
sebagai tempat bagi para pekerja informal adalah perdagangan, restoran dan hotel. Pekerja informal
kemungkinan besar terkonsentrasi dalam sektor perdagangan.
Aspek yang menarik lainnya dalam analisis tenaga kerja laki-laki dan perempuan adalah upah. Tabel 8
di bawah ini menunjukkan kesenjangan dalam pendapatan laki-laki dan perempuan, baik dalam sektor
formal dan informal. Kesenjangan tersebut terkait dengan jam kerja mingguan sehingga kita dapat melihat
juga gaji rata-rata per jam.
27
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Tabel 8. Gaji, jam kerja, dan gaji per jam 2006-2008
2006
2007
2008
Gaji/upah bulanan rata-rata (rupiah)
Laki-laki
827.101
958.971
1.031.348
Perempuan
612.131
715.414
773.979
Waktu kerja mingguan rata-rata (jam)
Laki-laki
44
45
44
Perempuan
41
42
41
Gaji/upah rata-rata per jam (rupiah per jam)
Laki-laki
18.798
21.310
23.440
Perempuan
14.930
17.034
18.878
Sumber: BPS (2009) hal. 112
Kesenjangan penghasilan di antara perempuan dan laki-laki sebagian dapat dijelaskan melalui
produktivitias yang lebih rendah, keterlibatan dalam sektor informal, waktu kerja yang lebih sedikit dan
sebagian lagi dapat dijelaskan sebagai sebuah diskriminasi terhadap perempuan. Kajian sebelumnya oleh
Feridhanusetyawan, Aswicahyono, dan Perdana (2001) menunjukkan dengan menggunakan data Sakernas
1986 dan 1997 data, maka kesenjangan upah berdasarkan gender muncul di kedua tahun tersebut.
Kendati sektor informal umumnya dikenal sangat terkait dengan kemiskinan, terdapat beberapa kajian
sistematis mengenai keterkaitan ini. Namun, satu kajian yang belum lama dilakukan Angelini dan Hirose
(2004) menggunakan survei kecil yang mungkin dapat memberikan indikasi bahwa terdapat beberapa
jumlah yang signifikan, hampir seperlima dari pekerja/karyawan yang terlibat dalam kegiatan informal
mampu memperoleh pendapatan lebih dari rata-rata nasional. Ini mendorong orang untuk berpikir ulang
mengenai peran dari ekonomi informal tidak hanya sebagai strategi penyangga, namun juga sebagai
sebuah peluang untuk keluar dari kemiskinan. Namun, diperlukan sebuah kajian yang lebih sistematis
dengan sampling yang dapat digeneralisir untuk mencapai kesimpulan ini.
Studi lain oleh Widarti (2006:31) memperlihatkan, sebagian besar usaha informal tidak mengetahui
tentang peraturan upah minimum, dan tingkat upah dari pekerja di usaha informal beragam tergantung
jenis pekerjaan, keterampilan dan macam kegiatan. Kendati menarik untuk dicatat bahwa variasi pendapat
bisa jadi sangat beragam, perlu diingat bahwa informalitas tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan.
Melainkan, dikaitkan dengan status dan tipe pekerjaan dari orang terkait.
4.5. Ekonomi Informal Desa - Kota
Seperti yang dicatat sebelumnya, ekonomi informal dapat dilihat sebagai sebuah fenomena kota serta
desa. Lewis menekankan keberadaan sektor informal sebagai hasil dari kelebihan tenaga kerja di daerah
pedesaan; sementara Harris-Todaro menyatakan sektor informal adalah sebuah fenomena urban yang
berfungsi sebagai sebuah “ruang tunggu” untuk para migran desa-kota sembari mereka mengantre untuk
mendapatkan pekerjaan di sektor formal kota yang lebih menguntungkan.
28
Tentu saja kedua dunia ini ada di Indonesia. Migrasi desa-kota terjadi seperti yang digambarkan model
Harris-Todaro. Penyebaran pusat-pusat kota tidak hanya sebagai hasil dari daerah-daerah pusat bisnis
yang semakin mahal namun hingga titik tertentu juga merupakan hasil dari perpindahan populasi dari
daerah pedesaan. Dalam perspektif tersebut, mudah untuk melihat bahwa ekonomi informal mungkin
menandakan pertumbuhan pusat-pusat kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, atau kota
besar lainnya seperti Medan atau Makasar.
Di sisi lain, kelebihan tenaga kerja di daerah pedesaan masih cukup besar. Ini benar-benar menjadi sumber
kegiatan ekonomi informal di daerah pedesaan. Kendati tidak ada yang meninggalkan daerah pedesaan ke
kota, jumlah orang di daerah pedesaan tetap sangat besar. Selain itu, daerah pedesaan, termasuk ekonomi
informal, menjadi sumber penolong selama periode kekacauan ekonomi. Hugo (2000) menunjukkan, ada
gerakan kembali ke daerah pedesaan, selama krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Ini merupakan
bagian dari mekanisme dalam menghadapi krisis. Daerah pedesaan selalu menawarkan biaya hidup yang
lebih rendah dibandingkan kota, dan masyarakat desa adalah tempat di mana sistem keluarga besar diakui
secara luas.
Tabel 9. Pekerja di sektor formal oleh kota-desa, sektor & tingkat pendidikan,
2005 dan 2009
2005
Desa
2009
Kota
Desa
Kota
TINGKAT PENDIDIKAN
Tidak sekolah
4.180.675
743.332
4.440.422
691.666
Tidak lulus SD
8.160.084
2.107.321
8.848.116
2.149.360
20.945.460
6.124.366
20.909.613
6.187.945
SMP
8.016.175
3.705.042
8.510.240
4.305.428
SMU
2.303.812
2.000.539
2.864.297
2.804.945
SMK
812.694
1.030.293
1.090.100
1.365.867
Akademi/diploma
69.517
133.620
119.476
210.433
Universitas
94.031
200.333
92.666
253.766
34.557.470
4.225.709
35.828.758
3.988.266
Industri manufaktur
1.646.816
1.134.158
1.862.938
1.958.646
Perdagangan, restoran
4.336.687
5.957.219
4.792.471
7.010.324
836.724
1.444.402
1.040.637
1.686.467
3.204.751
3.283.358
3.350.126
3.325.707
SD
SEKTOR
Pertanian
dan hotel
Jasa
Lainnya
Sumber: BPS, Situasi Angkatan Kerja, 2005 dan 2009
Catatan: ‘Sektor lain’ mencakup pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, konstruksi, transportasi, penyimpanan,
komunikasi, keuangan, asuransi, properti, dan layanan bisnis.
Tabel 9 menunjukkan pekerja dalam sektor informal berdasarkan kota-desa, sektor dan tingkat pendidikan
di tahun 2005 dan 2009. Ekonomi informal adalah fenomena pedesaan di Indonesia. Tabel 5 sebelumnya
menunjukkan bahwa pada tahun 2009, dari 64,8 juta pekerja di ekonomi informal, 46,87 juta pekerja
(72,3 persen) bermukim di daerah pedesaan. Dari seluruh pekerja informal yang bermukim di daerah
pedesaan tersebut, sekitar 34,2 juta (73 persen) hanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau lebih rendah
29
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
lagi. Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan, hanya sekitar 50 persen. Untuk yang berpendidikan
tinggi, pekerja informal dengan ijazah SMA atau di atasnya di daerah pedesaan adalah sekitar 4,16 juta
(8,9 persen dari total pekerja informal).
Hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa semakin tinggi pendidikan orang, mereka memilih untuk
tinggal di daerah perkotaan. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka memilih
tinggal di kota dan bekerja dalam kegiatan informal. Ketika orang yang berpendidikan tinggi memilih
untuk memulai sebuah bisnis, mereka mungkin mengawalinya dengan bisnis informal. Pasar tenaga
kerja yang ketat di daerah perkotaan menyebabkan sulitnya menemukan pekerjaan yang sesuai. Ekonomi
informal kemudian menjadi tawaran yang cukup menarik, karena orang yang berpendidikan akan memiliki
peluang yang lebih besar dan akses ke informasi yang lebih baik, dan karenanya lebih mampu untuk
mendapatkan sewa dan profit, serta kemungkinan besar mampu mendapatkan penghasilan yang cukup
besar dalam ekonomi informal.
Terdapat perbedaan yang cukup khas dalam penekanan sektoral pekerja informal di daerah desa dan kota.
Daerah pedesaan ditandai dengan pekerja informal di bidang pertanian. Di sisi lain, di daerah perkotaan
umumnya pekerja informal bekerja di bidang perdagangan, restoran dan hotel. Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, aktivitas informal di sektor perdagangan tersebut terpusat pada perdagangan
dan disusul dengan restoran tertentu.
4.6. Kegiatan Informal Lintas Provinsi
Tabel 9 di bawah ini menunjukkan persentase pekerja informal terhadap jumlah keseluruhan pekerja di
tiap provinsi di tahun 2005 dan 2009. Variasi persentase lintas provinsi cukup besar. Pada 2009, DKI
Jakarta memiliki persentase paling rendah (26,2 persen), sementara Nusa Tenggara Timur tertinggi (83,3
persen). Sementara besaran pada tahun 2009 sedikit lebih rendah daripada tahun 2005, posisi relatif
antar provinsi kurang lebih tetap sama. Fakta bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan proporsi pekerja
informal terkecil kemungkinan dapat dikaitkan dengan status metropolitan. Jakarta adalah daerah pusat
bisnis tidak hanya untuk daerah sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Sembilan dari
sepuluh provinsi memiliki ekonomi informal lebih besar dari 50 persen.
Empat provinsi memiliki persentase pekerja informal di bawah 50 persen. Provinsi tersebut adalah DKI
Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Banten. Ingat, Jakarta dan Banten sangat dekat dan berada
dalam satu penataan kota. Kepulauan Riau sedang menuju menjadi kota metropolitan Batam. Sedangkan
Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya minyak dengan populasi yang relatif sedikit.
Jumlah pekerja informal umumnya lebih tinggi untuk provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, dan provinsi
di daerah timur lainnya. Kesemuanya berada di atas 70 persen, dengan pengecualian Kalimantan Timur.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah intensitas ekonomi informal memiliki relasi dengan kemiskinan.
Tabel 9 juga menyajikan tingkat kemiskinan provinsi tahun 2009. Koefisien korelasi antara besaran pekerja
informal dan tingkat kemiskinan di tahun 2009 ternyata cukup moderat (corr.= 0.572). Selain itu, juga
harus disadari adanya relasi antara kemiskinan dan informalitas dalam pasar tenaga kerja. Keduanya dapat
menciptakan sebuah lingkaran setan kemiskinan mengingat masyarakat miskin tidak memiliki keterampilan
untuk bekerja di sektor formal dan berakhir dalam kegiatan informal dengan tingkat gaji yang rendah
tanpa perlindungan yang membuat mereka tetap miskin.
30
Tabel 10. Persentase pekerja informal terhadap total pekerja berdasarkan provinsi, 2005 dan
2009, dan tingkat kemiskinan 2009
Provinsi
Persentase pekerja informal
Tingkat
kemiskinan
2005
2009
2009
N. Aceh Darussalam
69.4
60.9
21.8
Sumatera Utara
64.8
63.0
11.51
Sumatera Barat
63.0
67.3
9.54
Riau
53.3
53.2
9.48
Jambi
65.6
63.9
8.77
Sumatera Selatan
76.6
69.8
16.28
Bengkulu
76.8
77.0
18.59
Lampung
77.9
72.3
20.22
Bangka Belitung
53.1
56.3
7.46
Kepulauan Riau
-
33.7
8.27
DKI Jakarta
26.6
26.4
3.62
Jawa Barat
57.0
56.9
11.96
Jawa Tengah
65.1
64.2
17.72
DI Yogyakarta
59.9
57.9
17.23
Jawa Timur
66.0
65.8
16.68
Banten
52.7
49.5
7.64
Bali
56.9
56.5
5.13
Nusa Tenggara Barat
73.5
72.2
22.78
Nusa Tenggara Timur
88.3
83.3
23.31
Kalimantan Barat
71.7
70.2
9.3
Kalimantan Tengah
76.5
68.5
7.02
Kalimantan Selatan
66.4
60.9
5.12
Kalimantan Timur
45.6
47.8
7.73
Sulawesi Utara
60.0
61.2
9.79
Sulawesi Tengah
77.3
70.7
18.98
Sulawesi Selatan
72.6
68.4
12.31
Sulawesi Tenggara
76.3
70.7
18.93
Gorontalo
71.1
71.0
25.01
-
72.9
15.29
Maluku
71.2
73.7
28.23
Maluku utara
79.2
74.2
10.36
Papua Barat
-
61.4
35.71
Papua
79.8
82.4
37.53
Indonesia
63.9
62.1
Sulawesi barat
Sumber: BPS, Situasi Angkata Kerja 2005 dan 2009
31
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
4.7. Perspektif Usaha
Besaran kegiatan informal dapat juga dianalisis dari perspektif usaha. Satu indikator yang dapat digunakan
adalah jumlah usaha tanpa badan hukum. BPS menghasilkan data ini hingga pada tahun 2004, dari survei
yang disebut sebagai Survei Usaha Terintegrasi (Susi), yang merupakan kelanjutan dari Sensus Ekonomi
pada tahun 1996. Jumlah pembentukan usaha tanpa badan hukum antara 1996-2004 disajikan di Tabel
5.
Tabel 5. Jumlah usaha tanpa badan hukum, 1996-2004 (dalam jutaan)
1996
1998
2000
2002
2004
0.357
0.237
0.249
0.256
0.257
Industri manufaktur
Perdagangan grosir & eceran,
restoran & akomodasi
2.859
2.179
2.599
2.729
2.672
9.772
8.547
8.651
9.233
10.486
Transportasi dan komunikasi
Layanan keuangan, real estate,
penyewaan
1.834
1.595
1.855
1.927
2.307
1.958
1.416
1.627
1.560
1.423
Total
16.781
13.974
14.980
15.704
17.145
Pertambangan & penggalian,
utiliti & konstruksi
Sumber: BPS, Survei Usaha Terintegrasi, baragam tahun
Terdapat tidak lebih dari 17,14 juta usaha tanpa badan hukum di Indonesia pada tahun 2004. Jumlah itu
sedikit lebih tinggi daripada kondisi pra-krisis pada tahun 1996, ketika Indonesia memiliki sekitar 16.78
juta usaha tanpa badan hukum. Memang, jumlah usaha tanpa badan hukum sepertinya terkait positif
dengan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pemulihan ekonomi, kegiatan informal juga meningkat.
32
5. Tantangan Mendatang
Terkait Penurunan
Sektor Informal di
Indonesia: Sejumlah
Permasalahan Kebijakan
KEGIATAN
informal telah dikenal sebagai sebuah fenomena alami di banyak negara berkembang.
Keterlibatan di dalam ekonomi informal juga diasosiasikan dengan upah yang lebih rendah, pekerjaan
yang lebih sulit dan berbahaya, keamanan dan perlindungan yang lebih rendah serta banyak kerugian
lainnya. Dengan kata lain, ekonomi informal mewakili sebuah kerja yang tidak layak. Di sisi lain, ekonomi
informal adalah sumber mata pencaharian dan perlindungan segera dari kemiskinan. Dalam ekonomi
tanpa manfaat bagi pengangguran, sektor informal menawarkan solusi cepat terhadap kebutuhan banyak
orang untuk mendapatkan penghasilan.
Tingginya keberadaan ekonomi informal dengan banyak kerugian dibandingkan dengan ekonomi
formal dapat menjadi hambatan besar bagi negara-negara berkembang dalam memenuhi janjinya untuk
mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) guna mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 50 persen
di tiap negara peserta pada tahun 2015. Tujuan utama MDG diterjemahkan ke dalam delapan tujuan yang
dibagi bersama oleh negara-negara tersebut, antara lain kemiskinan dan kelaparan, pendidikan universal,
kesetaraan gender, kesehatan anak dan orangtua, memerangi HIV/AIDS, keberlanjutan lingkungan dan
kemitraan global. Pada masing-masing tujuan, beberapa target dan indikator telah ditentukan untuk
mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan. Masing-masing tujuan pun terkait satu sama lain mengingat
kemiskinan adalah masalah multidimensi dan karenanya harus ditanggulangi secara bersamaan.
Selain itu, mencapai kondisi kerja yang layak untuk semua telah diakui sebagai salah satu cara untuk
mempertahankan penurunan kemiskinan. Asia, khususnya dalam menentukan target untuk mencapai
kerja yang layak untuk semua dalam satu dasawarsa yang dikenal sebagai Dasawarsa Pekerjaan yang Layak
Asia (Asia Decent Work Decade/ADWD) 2006-2015. Tahun berakhir yang sama antara ADWD dan MDG
serta tujuan pengentasan kemiskinan yang sama membuat pencapaian kedua tujuan ini tidak terpisahkan.
Kegiatan informal dengan karakteristiknya yang kurang memadai akan secara langsung menghambat
pencapaian target-target yang terkait pekerjaan yang layak untuk semua dalam MDG1 dan ADWD.
Selain itu, ekonomi informal dengan beberapa karakteristiknya yang kurang menguntungkanpun dapat
memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lainnya dari MDG.
Fakta bahwa kegiatan informal terkait dengan upah yang lebih rendah dan biasanya tidak mencapai
upah minimum di Indonesia akan membuat rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan ini tidak dapat
memenuhi kehidupan yang layak bagi mereka. Selain itu, kekurangan asupan gizi dan perawatan bagi
orangtua, misalnya, dapat membuat anak-anak mudah jatuh sakit. Ketika pencari nafkah tidak bekerja
33
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
di sektor formal, mereka kemungkinan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Apabila jatuh sakit, dia
pun kemungkinan tidak mendapatkan pertolongan secara tepat. Dalam kasus-kasus seperti ini, kegiatan
informal dapat menjadi ancaman dalam mencapai MDG. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa
informalitas tidak selalu identik dengan penghasilan yang rendah. Paparan sebelumnya menunjukkan,
informalitas juga dapat diasosiasikan dengan pekerjaan profesional, manajerial atau juru tulis – meskipun
mereka yang masuk dalam kategori ini tergolong kecil.
Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan kembali posisi negara terhadap kegiatan ekonomi
informal. Dari sudut pandang tenaga kerja, hal terpenting tidak selalu berarti pengurangan jumlah pekerja
yang terlibat dalam kegiatan informal. Yang paling perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah program
jaminan sosial. Selain status dan tipe pekerjaan, selama perlindungan sosial dapat mencapai semua pekerja
dalam kegiatan ekonomi, maka ancaman negatif dari ekonomi informal terhadap pencapaian MDG dan
ADWD dapat dikurangi.
Payung kebijakan untuk perlindungan sosial nasional diberikan oleh Undang-Undang No. 40/2004.
Sayangnya, hampir tidak ada yang terjadi selama enam tahun setelah disahkannya undang-undang
tersebut. Di sisi lain, program pengentasan kemiskinan yang ada memprioritaskan beberapa layanan
penting yang mungkin siginifikan bagi sektor informal.
Saat ini, program pengentasan kemiskinan dijelaskan secara lengkap dalam Peraturan Presiden No.
13/2009. Program ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah bantuan sosial berbasis
rumah tangga. Di bawah kelompok pertama ini, bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin dalam
bentuk subsidi beras, layanan kesehatan, beasiswa sekolah, bantuan tunai langsung dan bantuan tunai
bersyarat. Program-program ini ditargetkan untuk kaum miskin termasuk pengangguran, orang yang
bekerja di sektor formal dan informal. Kedua adalah program pemberdayaan masyarakat. Bantuan dana
didistribusikan ke masyarakat dan mereka yang memutuskan penggunaan dana tersebut. Masyarakat
dapat memutuskan untuk meningkatkan infrastruktur seperti jalan, air dan fasilitas sanitasi. Kelompok
ketiga adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pemerintah menyediakan jaminan untuk mendukung
kredit usaha kecil dan mikro.
Kelompok pertama harus menjadi basis dari perlindungan sosial di Indonesia. Merujuk kepada Peraturan
Presiden No. 13/2009, program tersebut diprakarsai pertama dengan rumah tangga miskin. Memang,
rumah tangga ini sangat dekat dengan ekonomi informal. Oleh karena itu, penerapan yang serius dari
kelompok pertama akan menghalangi efek negatif ekonomi informal dalam mencapai MDG dan ADWD.
Kelompok kedua juga amat penting untuk memastikan peningkatan produktivitas di antara rumah tangga
miskin. Tentunya kelompok ini sekali lagi sangat dekat dengan kegiatan informal. Perbaikan infrastruktur
pedesaan atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya di bawah kelompok kedua kemungkinan
besar mempengaruhi ekonomi informal. Pada intinya, penting bagi program pengentasan kemiskinan,
khususnya yang berada di bawah kelompok pertama dan kedua, diterapkan secara menyeluruh.
Tantangan lainnya terhadap ekonomi informal datang dari fakta bahwa Indonesia semakin dekat dengan
ekonomi dunia. Krisis keuangan global baru-baru ini telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kebal
terhadap apa yang terjadi di negara maju. Penurunan permintaan global memengaruhi perusahaan dalam
negeri untuk mengurangi input, termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut kemungkinan besar akan
berakhir dalam ekonomi informal. Walaupun meningkatkan informalitas tidak selalu berarti buruk dan
tidak terhindarkan, pergerakan ke arah formalisasi ekonomi senantiasa diharapkan dan menjadi tujuan
pembangunan utama.
34
Perangkat pertama untuk mengurangi sektor informal adalah pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel guna
memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan karyawan secara formal. Peraturan memainkan peranan
penting dalam memastikan memadainya fleksibilitas tersebut yang juga memastikan perlindungan yang
cukup bagi pekerja. Kedua adalah strategi industrialisasi harus diciptakan ulang. Industri manufaktur akan
membuka peluang terciptanya lapangan kerja. Kebijakan makro ekonomi dan stabilitas politik yang baik
adalah kondisi penting untuk meningkatkan investasi. Meski penting, prosedur peraturan dan perizinan
tidak boleh menghalangi inovasi.
35
Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi
Referensi
Angelini, John and Kenichi Hirose (2004). Extension of Social Security Coverage for the Informal Economy
in Indonesia. ILO Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Working Paper No. 11. ILO:
Jakarta.
Badan Pusat Statistik (2009). Sensus Ekonomi 2006. Analisis Ketenagakerjaan. (Kondisi Sosial Ekonomi
Pekerja). BPS: Jakarta.
Badan Pusat Statistik (tahun-tahun sebelumnya). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.
Basri, Faisal. (2009). Deindustrialisasi. Tempo Ed. 30 November-6 Desember 2009 pp. 102-103.
Blunck, Niels-Hugo, Sudharshan Canagarajah, and Dhushyanth Raju (2001). The Informal Sector Revisited: A
Synthesis Across Space and Time. Social Protection Discussion Paper Series, World Bank, July 2001.
Brata, Aloysius Gunadi. (2007). Spatial Concentration of Small and Cottage Industry in Indonesia. available at:
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12622/1/MPRA_paper_ 12622.pdf.
Chowdury, MD Hedayat Ullah (2005) Informal Economy, Governance and Coruption, Philipines Journal of
Development no.60 second semester 2005, vol XXXII no.2
Feridhanusetyawan Tubagus, Haryo Aswicahyono, and Ari A. Perdana. (2001). The Male-Female Wage
Differentials in Indonesia. CSIS WORKING PAPER SERIES 059, CSIS: Jakarta
Gallaway, Julie H. and Alexandra Bernasek (2002). Gender and Informal Sector Employment in Indonesia.
Journal of Economic Issues, Vol. 36, No. 2 pp. 313-321.
GTZ and Bappenas (2008). Options for Social Protection Reform in Indonesia. GTZ and Bappenas: Jakarta.
Hugo, Graeme (2000). The Impact of the Crisis on Internal Population Movement in Indonesia, Bulletin of
Indonesian Economic Studies 36, issue 2, August 2000, pp. 115-138.
Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2009 Pemulihan dan langkah-langkah selanjutnya melalui
pekerjaan yang layak, ILO Jakarta, 2009.
Widarti, Diah (2006). Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah Di Sektor Informal Di Indonesia.
ILO Jakarta, March 2006.
36
Fly UP