...

pp 4/1956, pembebasan pegawai negeri dari kewajibannya untuk

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

pp 4/1956, pembebasan pegawai negeri dari kewajibannya untuk
PP 4/1956, PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBANTU
PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERJA
Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:4 TAHUN 1956 (4/1956)
Tanggal:25 PEBRUARI 1956 (JAKARTA)
Kembali ke Daftar Isi
Tentang:PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBANTU
PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERJA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:perlu menetapkan peraturan-peraturan tentang pemberian pembebasan kepada
pegawai negeri dari kewajibannya, agar ia berkesempatan untuk membantu Serikat
Buruh/Serikat Sekerja;
Mengingat:ketentuan-ketentuan dalam surat-surat-edaran Perdana Menteri mengenai hal
tersebut, yang terakhir tanggal 26 Pebruari 1955 No. 4828/55; Mendengar:Dewan Menteri dalam
rapatnya yang ke-4l pada tanggal 20 Januari 1956; Memutuskan : Menetapkan : Peraturan
Pemerintah tentang Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya untuk membantu Pusat
Organisasi Serikat Sekerja.
Pasal 1.
Pembebasan untuk membantu Pengurus Besar Serikat Sekerja.
1.Untuk membantu Pengurus Besar sesuatu Pusat Organisasi; Serikat Sekerja, dapat
dibebaskan 1 (satu) orang pegawai negeri dari kewajibannya sebagai pegawai Negeri;
2.Dalam hal luar biasa, apabila masih diperlukan dan tidak akan bertentangan dengan
kepentingan jawatan, maka untuk keperluan termaksud dapat dibebaskan 1 (satu) orang pegawai
lagi dari kewajibannya sebagai pegawai Negeri.
Pasal 2.
1.Pembebasan pegawai termaksud dalam pasal 1 ditetapkan dengan surat-keputusan oleh
Menteri yang bersangkutan, atas permintaan Pusat Organisasi Serikat sekerja yang memerlukan
bantuannya;
2.Selama pembebasan itu pegawai yang bersangkutan tetap menerima gaji sebagai pegawai
negeri dalam jabatan aktif;
3.Pada pembebasan itu di samping diperhatikan kepentingan *12897 Serikat-serikat Sekerja,
juga harus diperhatikan kepentingan, jawatan, dalam arti kata misalnya, bahwa pegawai yang
duduk dalam pekerjaan yang vital tidak diperkenankan dibebaskan dari pekerjaannya;
4.Begitu pula pembebasan itu tidak diperkenankan apabila pegawai yang bersangkutan menjabat
pekerjaan yang menurut pertimbangan Menteri yang bersangkutan demikian sifatnya sehingga
pembebasannya akan bertentangan dengan kepentingan jawatan.
Pasal 3.
1.Pembebasan termaksud dalam pasal 1 dapat diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun;
2.Apabila ternyata masih perlu, waktu itu dapat diperpanjang setiap kali dengan satu tahun,
dengan ketentuan bahwa seluruh pembebasan seorang pegawai Negeri tidak dapat melebihi 4
(empat) tahun.
Pasal 4.
Pembebasan untuk mengunjungi kongres Serikat Sekerja.
1.Untuk mengunjungi kongres Organisasi Serikat-serikat Sekerja kepada pegawai Negeri yang
tergabung dalam Serikat Sekerja itu apabila kepentingan jawatan mengizinkan, dapat diberikan
pembebasan dari kewajibannya sebagai pegawai Negeri, menurut ketentuan dalam ayat-ayat
berikut;
2. a.sebanyaknya 7 (tujuh) orang pegawai Negeri yang menjabat anggota Pengurus Besar
Harian (Pimpinan Pusat) dari sesuatu Pusat Organisasi Serikat Sekerja;
b.1 (satu) orang yang diutus oleh Cabang Organisasi Serikat-serikat Sekerja, yang mengadakan
kongres dengan ketentuan bahwa apabila ternyata perlu dan tidak bertentangan dengan
kepentingan jawatan jumlah ini dapat ditambah dengan 1 (satu) orang lagi.
Pasal 5.
1.Pembebasan yang dimaksudkan dalam pasal 4 diberikan untuk waktu selama kongres
berlangsung, ditambah dengan waktu yang diperlukan untuk perjalanan pulang-pergi dari tempat
kediaman pegawai ke tempat dimana kongres itu diselenggarakan; 2.Waktu selama pembebasan
ini tidak termasuk waktu istirahat libur termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953
pasal 11.
Pasal 6.
Pembebasan pegawai Negeri untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja yang telah
diberikan sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, dianggap sebagai telah diberikan
berdasarkan peraturan ini.
Pasal 7.
*12898 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Pebruari 1956. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO
WAKIL PERDANA MENTERI I,
ttd.
DJANUISMADI
Diundangkan pada tanggal 22 Pebruari 1956. Menteri Kehakiman
LOEKMAN WIRIADINATA
PENJELASAN
Hingga kini ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan pegawai negeri untuk membantu
Serikat-serikat Sekerja, diatur dalam surat-surat edaran Perdana Menteri menurut keperluan
pada waktunya. Hal itu disebabkan karena Pemerintah dahulu berpendapat, bahwa perbantuan
kepada Serikat-serikat Sekerja itu mempunyai sifat sementara dan harus segera dihentikan
apabila perbantuan itu tidak dipandang perlu lagi, karena Serikat-serikat Sekerja lambat laun
akan menjadi lebih teratur dan kuat, sehingga dapat mengurus keperluannya sendiri tanpa
bantuan dari Pemerintah. Sekarang ternyata, bahwa bantuan Pemerintah kepada Serikat-serikat
Sekerja belum dapat dihentikan dan masih amat diperlukan dalam waktu yang tidak dapat
ditentukan. Disamping itu Pemerintah, berdasarkan pengalaman yang diperoleh, berpendapat
bahwa ada baiknya pula, apabila Serikat-serikat Sekerja dibantu oleh pegawai-pegawai negeri
yang berpengalaman. Karena itu Pemerintah telah memutuskan untuk meneruskan, bahkan
memperluas sedikit bantuan kepada Serikat-serikat Sekerja itu dan menetapkannya dalam satu
Peraturan Pemerintah. Bantuan itu sekarang berupa pembebasan pegawai negeri dari
kewajibannya sebagai pegawai negeri, untuk:
a.membantu Pengurus Besar Pusat Organisasi Serikat-serikat Sekerja;
b.mengunjungi/membantu menyelenggarakan kongres Serikat-serikat Sekerja.
Bantuan tersebut pertama perlu ditetapkan dengan surat-keputusan Menteri yang bersangkutan,
karena mengenai waktu-waktu yang agak lama. Pembebasan selanjutnya dari pegawai-pegawai
yang pada waktu *12899 peraturan ini diundangkan sedang diperbantukan kepada Serikatserikat Sekerja harus ditinjau dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini. Hal ini berarti, bahwa seorang pegawai yang telah 4 tahun dibebaskan dari
kewajibannya sebagai pegawai untuk membantu sesuatu Serikat Sekerja, tidak dapat diberikan
pembebasan lagi dan harus dipekerjakan kembali dalam jabatannya semula. Hal ini dipandang
perlu, karena apabila tidak diadakan batas waktu perbuatan itu, akan timbul kekuatiran atau
kemungkinan, bahwa pegawai yang bersangkutan akan kurang kecakapannya untuk melakukan
pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Apabila Serikat Sekerja yang bersangkutan masih
membutuhkan bantuan seorang pegawai, maka sebaiknya dicarikan seorang pegawai lain
sebagai gantinya.
-------------------------------CATATAN
RALAT.
Dalam Lembaran-Negara No. 7 tahun 1956, pasal 5 ayat 2 baris kedua terdapat salah cetak
yakni kata: "termasuk" seharusnya "termaksud" sehingga ayat tersebut seluruhnya berbunyi: "2.
Waktu selama pembebasan ini tidak termasuk waktu istirahat libur termaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 15 tahun 1953 pasal 11."
Sekretaris Kementerian Kehakiman.
ttd.
Mr. SOEDARJO.
DICETAK ULANG
Fly UP