...

surat keputusan menteri pertanian

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

surat keputusan menteri pertanian
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 413/Kpts/Tn. 310/7/1992
TENTANG
PEMOTONGAN HEWAN POTONG DAN PENANGANAN DAGING
SERTA IKUTANNYA
MENTERI PERTANIAN
Menimbang
:
Bahwa untuk menjaga kesehatan daging untuk konsumsi
masyarakat dan seklaligus sebagai pelaksanaan pasal 2 dan pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner, maka dipandang perlu menetapkan
ketentuan-ketentuan tentang pemotongan hewan potong dan
penanganan daging serta ikutannya.
Mengingat
: 1. Undang-undang nomor 6 tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 1984
junto Keppres RI no. 4 Tahun 1990;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64/M Tahun 1988;
6. Surat Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/Tn. 240/9/1986;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 560/Kpts/OT.210/
8/1990.
q. apthae epizooticae;
r. botulismus;
s. listeriosis;
t. toxoplasmosis akut.
(7) Perubahan mengenai jenis penyakit sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) dan (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderall Peternakan.
Pasal 7
(1) Penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan
terlebih dahulu;
(2) Menyembelih hewan potong dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara
yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain :
a. Memutus jalan nafas (hulqum);
b. Memutus jalan makanan (mari);
c. Memutus dua urat nadi (wadajain); dan
d. Membaca Basmallah sebelumnya
(3) Apabila hewan potong sebelum disembelih dipingsankan terlebih dahulu maka
pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Pasal 8
Setelah hewan potong yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir,
dilakukan penyelesaian penyembelihan sebagai berikut :
a. Kepala sampai batas tulang leher 1 dan kaki mulai dari tartus/karpus dipisahkan dari
badan;
b. Hewan digantung;
c. Dikuliti;
d. Isi perut dan dada dikeluarkan; dan
e. Karkas dibelah memanjang dengan ujung leher masih terpaut.
Pasal 30
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 1996
Menteri Pertanian
ttd
Ir. WARDJOJO
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
6. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
Pemukiman Departemen Kesehatan;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
8. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Pertanian;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah
Tingkat II seluruh Indonesia.
Fly UP