...

penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang dalam

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang dalam
PENERAPAN PRINSIP PREFERENSI BAGI
NEGARA BERKEMBANG DALAM PERDAGANGAN BEBAS
PADA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE
ORGANIZATION/WTO) DAN PEMANFAATANNYA OLEH INDONESIA
ARTIKEL
OLEH:
WARNITA AMELIA
1021211005
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan
ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap bisnis internasional juga semakin
meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang,
jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara.1 Dewasa ini masyarakat dunia sedang
dirasuki fenomena globalisasi perdagangan bebas. Semua kalangan nyaris
membicarakan prospek liberalisasi berupa penerapan sistem ekonomi pasar (free
market system) secara global. Euforia liberalisasi ini kemudian menumbuhkan
berbagai kerjasama ekonomi di tingkat regional maupun global, baik itu menjelma
dalam wujud WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation), EC (European Community), NAFTA (North America Free Trade
Area) atau pun AFTA (ASEAN Free Trade Area).2
Pada tatanan global, WTO (World Trade Organization/Organisasi
Perdagangan Dunia) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang
mengatur perdagangan internasional.3 Prinsip dan dasar pembentukan WTO
adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas
“Most Favoured Nations Principle (MFN)” dan perlakuan non diskriminasi oleh
dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua
kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional,
dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan
mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan
kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan
stabilitas. Pada saat yang bersamaan keterbukaan pasar harus disertai dengan
kebijakan nasional dan internasional yang sesuai sehingga dapat memberikan
1
2
3
Muhammad Sood, “Hukum Perdagangan Internasional”, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2011, hlm. 1.
Http://ditjenkpi.depdag.go.id/images/Buletin/Buletin.pdf.,
Suhodo,
“Perkembangan
Liberalisasi Perdagangan Jasa”, diakses tanggal 14 September 2011.
Http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm, diakses tanggal 30 Juli 2011.
1
kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.4
Keanggotaan WTO tidak hanya didominasi oleh partisipasi negara-negara
maju saja. Negara-negara berkembang juga memainkan peranan yang sangat
penting dalam WTO. Hal ini tidak hanya dikarenakan oleh jumlah mereka, akan
tetapi menjadi lebih penting pada era ekonomi global, karena negara-negara
berkembang tersebut meningkatkan perdagangan sebagai sarana yang utama
dalam upaya pembangunan.5 WTO membagi klasifikasi negara menjadi empat
bagian, yaitu; developed countries (negara maju); developing countries (negara
berkembang); least-developed countries (negara kurang maju); dan net foodimporting developing countries (negara berkembang pengimpor makanan).6
Organisasi internasional lainnya juga melakukan pembagian terhadap
perekonomian
negara-negara
anggotanya.
Bank
Dunia
(IBRD)
mengklasifikasikan negara menurut pendapatan per kapita, yakni negara dengan
pendapatan per kapita rendah (low income countries) dengan pendapatan per
kapita sebesar US $ 675 atau kurang; negara dengan pendapatan per kapita sedang
(middle income countries) dengan pendapatan per kapita antara US$ 676-8.355;
dan negara dengan pendapatan per kapita tinggi (high income countries) dengan
pendapatan per kapita antara US$8.356 dan lebih.7
Patokan terhadap klasifikasi negara, biasanya yang diikuti adalah
klasifikasi negara yang dibuat oleh PBB. Hal ini tampak dari Pasal XI (2)
Perjanjian WTO.8 Tetapi jika berbicara tentang masyarakat internasional apabila
dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi
4
5
6
7
8
Www.mission-indonesia.org/modules/WTO.pdf, diakses tanggal 31 Agustus 2011.
World Trade Organization, “Understanding the WTO”, World Trade Organization
Information and External Relations Division, 2010, hlm. 93.
Huala Adolf, “Hukum Ekonomi internasional Suatu Pengantar”, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2005, hlm. 120. Dikutip dari Marco C.E.J. Bronkers, “The Impact of TRIPS:
Intelectual Property Protection in Developing Countries”, 31 CML. Rev. 1245-1281 (1994),
hlm. 1255.
Ibid, hlm. 74. Dikutip dari ibid., hlm. 1255.
Article XI:2 of the WTO agreement: “the least-developed countries recognized as such by the
United Nations will only be required to undertake commitments and concessions to the extent
consistent which their individual development, financial and trade needs of their
administrative and institutional capabilities.
2
dalam kategori negara-negara berkembang (“Negara Berkembang”) dan negaranegara maju (“Negara Maju”).9
Meskipun ada klasifikasi ini, WTO tidak memberi pengertian atau batasan
tentang negara-negara ini.10 Secara umum negara maju didefinisikan sebagai
negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, biasanya merupakan
negara-negara industri. Sedangkan negara berkembang didefinisikan sebagai
negara yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Dan terdapat juga istilah,
negara yang memiliki ekonomi yang lebih maju daripada negara berkembang
lainnya, namun tidak sepenuhnya menampakkan tanda-tanda negara maju,
dikelompokkan dalam istilah negara industri baru,11 contohnya China, India,
Brazil, dan Meksiko.12
Dalam tiga dekade terakhir ini konflik kepentingan ekonomi antara negara
berkembang dan negara maju telah terpusat pada masalah perdagangan
antarnegara. Konflik ini dipicu oleh pandangan yang berbeda antara negara
berkembang dan negara maju. Di satu sisi, negara berkembang cenderung
mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku
usaha asing, terutama dari negara maju. Sebagai negara berdaulat, tentunya negara
berkembang mempunyai keabsahan apabila menerapkan berbagai „hambatan‟
9
10
11
12
Istilah yang juga sering digunakan, antara lain, Utara (North) dan Selatan (South), Negara
Ketiga (Third World) dan Negara Pertama (First-World). Hikmahanto Juwana, “Hukum
Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang”, PT. Yarsif
Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 1. Lihat: Clarence Clyde Ferguson, Jr, “Redressing Global
Injuries: The Role of Law”, dalam Frederick E. Snyder dan Surakiart Sathiratai (des.). Third
world Attitudes Towards International Law ─ An Introduction (The Netherlands: Martinus
Nijhoff Publishers, 1987), hlm. 365. Stephen Gill dan David Law mengatakan; “The terms
„North‟ and “South‟ are crude and contestable labels. By the North is usually meant the
industrialised countries of Asia (except Japan), Africa and Latin America. Australia and New
Zealand may be Southern in location but are counted as part of affluent West”. Lihat:
Stephen Gill dan David Law, The Global Political Economy: Prespectives, Problems and
Policies, (Baltimore; The John Hopkins University Press, 1988), hlm. 280.
Huala Adolf, “Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar”, loc, cit.
Http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang., diakses tanggal 3 Agustus 2011. Dikutip
dari Pawel Bozyk (2006), “Newly Industrialized Countries”, Globalization and the
Transformation of Foreign Ecomic Policy, Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 0-75-464638-6.
Negara industri baru adalah klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian yang sangat
baik namun belum mencapai tahap negara maju. Syarat lain sebuah negara dikatakan negara
industri baru adalah berdasarkan hasil ekspornya. Beberapa negara industri baru yang
diperkirakan akan memimpin perekonomian dunia pada tahun 2050: China, India, Brazil, dan
Meksiko. Http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_industri_baru., diakses tanggal 3 Agustus
2011.
3
tersebut. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk melindungi lapangan
kerja, sebagai sarana untuk memproteksi industri yang dalam skala kecil, dalam
rangka memperkuat pelaku usaha nasional, hingga mendapatkan devisa.13
Di sisi lain, negara maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang
diberlakukan oleh negara, termasuk yang diberlakukan oleh negara berkembang.
Tidak adanya hambatan diidentikkan dengan perdagangan bebas (free trade) yang
berarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal. 14 Pasar
menjadi penting karena produk yang diberlakukan pelaku usaha dari negara maju
harus dibeli. Pasar yang potensial bagi barang dan jasa pelaku usaha negara maju
ada di negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan, pertama konsumen di negara
berkembang biasanya belum terbentuk.15 Konsumen di negara berkembang sangat
senang dengan barang-barang yang berasal dari negara maju. Kedua, dari segi
jumlah penduduk, negara berkembang sangat potensial. Jumlah penduduk negara
berkembang sangat fantastis jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di
negara maju.16
Upaya negara maju untuk meneguhkan prinsip perdagangan internasional
yang mereka yakini mendapat reaksi dari negara berkembang. Sudah sejak lama
negara berkembang memperjuangkan diubahnya prinsip tradisional perdagangan
internasional. Bagi negara berkembang yang pada umunya sedang bergulat
dengan masalah pertumbuhan ekonomi, mereka tidak setuju apabila ekonomi
pasar diberlakukan begitu saja dalam perdagangan internasional. Untuk itu, pada
sidang United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
pertama 1964, dikemukakan perlunya prinsip preferensi diberlakukan.17
13
14
15
16
17
Hikmahanto Juwana, op, cit., hlm. 12
Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antarnegara diharapkan dapat sama
seperti perdagangan antarpropinsi dimana tidak dipermasalahkan dari mana barang atau jasa
tersebut berasal.
Maksud terbentuk disini adalah taste atau preferensi dari konsumen atau masyarakat. Pada
konsumen atau masyarakat negara maju biasanya sudah memiliki taste maupun preferensi
tersendiri sehingga sulit untuk mempenetrasi barang atau jasa yang diproduksi oleh negara
maju lainnya.
Ibid.
Dalam prinsip ini disebutkan bahwa: “...developed countries should grant concessions to all
developing countries and extend to developing countries all concessions they grant to one
another and should not, in granting these or other concessions, require any concessions from
developing countries.” Bahkan disebutkan bahwa “new prefrential concessions, both tariff
4
Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh negara berkembang telah dibicarakan
dalam perundingan GATT pada 1954-1955. Ketika itu, dibicarakan dan disetujui
amandemen terhadap pasal XVIII yang dianggap sebagai permulaan dan
differential treatment bagi negara berkembang.18 Perlakuan yang berbeda untuk
negara berkembang ditindaklanjuti pada 1965 dengan memasukkan pasal-pasal
yang dikelompokkan dalam Bagian IV GATT.19
Sekitar dua pertiga negara-negara anggota WTO adalah negara-negara
berkembang. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu
bagian baru yaitu Part IV20 yang memuat tiga pasal (Pasal XXXVI - XXXVIII),
ditambah ke dalam GATT. Tiga pasal baru dalam bagian tersebut dimaksudkan
untuk mendorong negara-negara industri dapat membantu pertumbuhan ekonomi
negara-negara berkembang.21 Hal ini mengingat beberapa manfaat partisipasi
negara berkembang dalam WTO, antara lain:22
1.
Reformasi fundamental bidang perdagangan pertanian;
2.
Keputusan untuk menghilangkan secara bertahap kuota ekspor tekstil dan
pakaian jadi dari negara berkembang;
18
19
20
21
22
and non tariff, should be made to developing countries as a whole and such preferences
should not be extended to developed countries.”
Dalam Pasal XVIII ayat 2 disebutkan bahwa, “the contracting parties recognize further that
it may be necessary for those contracting parties, in order to implement programmes and
policies of economic development designed to raise the general standard of living of their
people, to take protective or other measures affecting imports,...”
Ibid., hlm. 14.
Bagian VI memuat ketentuan prinsip non-resiprositas dalam negosiasi perdagangan antara
negara maju dan negara berkembang. Bagian IV kemudian dirinci lebih lanjut tahun 1979
yang kemudian dikenal dengan nama “Enabling Clause”. Ada empat kategori perlakuan
berbeda, yaitu: “(a) prefrential tariff treatment accorded by developed contracting parties to
products originating in developing counties in accordance with Generalized System of
Preferences; (b) differential and more favourable treatment with respect to the provisions of
the GATT concerning non-tariff measures governed by the provisions of instruments
multilaterally negotiated under GATT (now WTO) auspices; (c) regional and global
arragements multilaterally negotiated amongst less-developed contracting parties for the
mutual reduction or elimination of tariffs and, in accordance with criteria or conditions with
may be prescribed by the GATT contracting parties (now the WTO Ministerial Conference),
for the mutual reduction or elimination of non tariff measures, on products imported from
one another; (d) special treatment of least-developed among the developing countries in the
context of any general or specific measures in favour of developing countries.” Lihat
“special and different treatment”. http://www.wto.org/english/thewto e/whatwhatis
e/eol/e/wtoOI/wtoI 17.html, diakses pada 11 Otober 2011.
Huala Adolf, ”Hukum Perdagangan Internasional”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.
Departemen Luar Negeri, “Sekilas WTO (World Trade Organization)”, Edisi V, Departemen
Luar Negeri, hlm. 69-70.
5
3.
Pengurangan bea masuk bagi barang-barang industri;
4.
Perluasan cakupan barang-barang yang bea masuknya terikat ketentuan WTO
(bound tariff) sehingga sulit dinaikkan;
5.
Penghapusan persetujuan bilateral yang menghambat arus perdagangan dari
barang-barang tertentu.
Pemberian perlakuan khusus bagi negara berkembang ini disebut dengan
prinsip preferensi. Beberapa istilah yang digunakan dalam beberapa pasal GATT,
seperti istilah special measures dan more favourable and acceptable conditions.
Pada ketentuan-ketentuan WTO yang lain, istilah-istilah yang digunakan, seperti
special treatment, special regard, dan special attention.23 Prinsip mengenai
preferensi bagi negara berkembang adalah prinsip yang mensyaratkan perlunya
suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negaranegara berkembang. Artinya negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus
manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka. Dasar teori dari
sistem preferensi ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk
menyimpang dari kewajiban-kewajiban MFN untuk memperbolehkan mereka
guna mengurangi tarifnya pada impor-impor barang manakala barang-barang
tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Menurut mereka, hal tersebut
akan memberikan negara-negara berkembang suatu keuntungan kompetitif dalam
masyarakat industri yang menjadi sasaran ekspor.24
Pada tahun 1979 GATT menerima keputusan yang berjudul Differential
and More Favorable Treatment, Reciprocity, And Fuller Participation Of
Developing Country. Atas usulan dari “Legal Framework Group”, GATT
memberikan kesempatan kepada negara berkembang berupa hak khusus, sebagai
berikut:25
23
24
25
Http;//www.scribd.com/doc/39308488/Eksistensi-Ketentuan-Khusus-Bagi-NegaraBerkembang-Dalam-Perjanjian-World-Trade-Organization, diakses tanggal 12 Agustus 2011.
Huala Adolf, “Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar”., loc, cit., hlm. 41.
Taryana Sunandar, “Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947
Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)”, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,1996, hlm. 106.
6
1.
Hak untuk menangguhkan Most Favoured Nation Treatment (MFN), tanpa
meminta waiver26 berdasarkan Article XXV ayat 5.27
2.
Berdasarkan pada prinsip Most Favourable Treatment to Developing
Countries, dalam kerjasama regional
atau global diikutsertakan negara-
negara berkembang bagi pertukaran konsesi28 yang berupa reduksi atau
penghapusan tindakan non tarif terhadap barang yang diimpor dari suatu
negara ke negara yang lain; bagi negara berkembang seperti Indonesia.
3.
Hak-hak tersebut diberikan sebagai suatu upaya bersyarat karena pemberian
fasilitas itu hanya untuk sementara waktu, atau sebagai upaya dalam rangka
transisi yang tunduk pada prinsip bertingkat (graduation).
Liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibarengi dengan pesatnya
kemajuan teknologi komunikasi antarbangsa menuntut antisipasi yang cepat oleh
setiap negara agar mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang tersebut,
baik dalam forum regional maupun internasional, seperti APEC, AFTA, dan
WTO. Sementara itu, perwujudan era perdagangan bebas global (global free
trade), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negaranegara industri/maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya, terutama negaranegara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman
yang serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan
26
27
28
Waiver adalah suatu pengecualian khusus dalam GATT, dimana negara-negara
penandatangan dapat memberi kesempatan bagi negara penandatangan untuk
mempertahankan praktek tertentu, sehingga apabila tidak, akan melanggar kewajibannya
dalam GATT. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, “Kamus Lengkap Perdagangan
Internasional”, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1997, hlm. 389.
Article XXV paragraph 5 GATT 1947: “In exeptional circumtances not elsewhere provided
for in this agreement, the CONTRACTING PARTIES may waive an obligation imposed upon
a contracting party by this agreement; Provided that any such decision shall be approved by
a two-thirds majority of the votes cast and that such majority shall comprise more than half
of the contacting parties. The CONTRACTING PARTIES may also by such a vote (i) define
certain categories of exceptional circumstances to which other voting requirements shall
apply fo rthe waiver of obligations, and (ii) prescribe such criteria as may be necessary for
the application of this paragraph”.
Konsesi artinya suatu pemberian kedudukan, keistimewaan, atau hak kepada pihak lain untuk
mendorong agar pihak lain memberikan kedudukan keistimewaan yang sebanding.
Mohammad Sood, op. cit., hlm. 54.
7
ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau lambat, kelompok
negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut.29
Pada dasarnya negara maju mengakui bahwa negara berkembang perlu
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan
dunia. Prinsip special and differential treatment ini untuk mendorong negara
berkembang ikut proaktif berpartisipasi dalam berbagai perundingan perdagangan
internasional. Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan mengatur perlakuan
khusus bagi negara-negara berkembang yang bertujuan untuk memberikan
kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO.30
Pemberian perlakuan khusus oleh WTO kepada negara-negara
berkembang
tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara berkembang
untuk meningkatkan pembangunannya. Pemberian perlakuan khusus tersebut
bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembagunan antara kedua negara.
Bagaimana sebenarnya penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang
dalam perdagangan bebas pada WTO itu? Sejauh mana pemanfaatan prinsip
preferensi bagi negara berkembang oleh Indonesia dan apasaja kendala yang
dihadapi di lapangan?.
A.
Penerapan Prinsip Preferensi Bagi Negara Berkembang Dalam
Perdagangan Bebas Pada WTO
WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan
bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahnya. Tujuan WTO
31
sebagai berikut:
“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara
anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar
hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan
nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan
penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan
hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara yang sesuai
dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat
29
30
31
Http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/, diakses tanggal 1 september 2011.
Ibid.
Lihat Mukadimah dari the Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.
8
pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini
diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk
menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling
terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional
sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”
Dalam menjembatani tingkat pembangunan ekonomi di antara anggota
WTO yang berbeda maka diadakan suatu Perlakuan khusus dan berbeda
(Special and Differential Treatment (S&D)) bagi negara berkembang.
Perlakuan khusus dan berbeda ini dimaksudkan memberikan kesempatan
kepada negara berkembang dalam rangka implementasi persetujuan WTO.32
Penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang pada WTO
dikelompokkan atas 6 kelompok yang tercantum dalam setiap perjanjian
WTO. Penerapan prinsip tersebut, yaitu:
1. Kelompok pertama adalah S&D yang ditujukan untuk meningkatkan
peluang perdagangan bagi negara berkembang. S&D berdasarkan
kelompok ini digolongkan ke dalam the Enabling Clause. Maksud dari the
enabling clause menyatakan bahwa negara maju dapat memberikan
preferensi tarif terhadap produk-produk yang berasal dari negara
berkembang menurut the Generalized System of Preferences (GSP).33
Program GSP ini merupakan suatu program pengurangan bea tarif masuk
termasuk terhadap produk negara berkembang ke dalam negara maju.
Program GSP ini diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang
tanpa adanya pelakuan yang sama dari negara berkembang.
32
33
Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=371&detail
=true., diakses tanggal 18 Januari 2012.
Lihat pasal 1 dan 2 (a) GATT Contracting Parties Decision of November 28, 1979 on
Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of
Developing Countries, GATT, 26th Supp. BISD 203 (1980) (selanjutnya disebut Enabling
Clause):
“1. Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting
parties may accord differential and more favourable treatment to developing
countries1, without according such treatment to other contracting parties.
2. The provisions of paragraph 1 apply to the following:
(a) Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to products
originating in developing countries in accordance with the Generalized System of
Preferences”
9
2. Kelompok kedua adalah S&D yang dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan-kepentingan negara berkembang. Pada the Agreement on the
Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) yang
mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk mempertimbangkan
kepentingan-kepentingan khusus negara-negara berkembang, terutama
dalam mempersiapkan dan menerapkan the Agreement on the Application
of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).34
3. Kelompok ketiga adalah S&D yang memberikan fleksibilitas kepada
negara
berkembang. Pada perjanjian pertanian (the Agreement on
Agriculture
(AA)
memberikan
presentase
de
inimis
untuk
memperhitungkan jumlah keseluruhan subsidi domestik yang berjalan
sebesar 10 persen, lebih tinggi daripada yang diberikan kepada negaranegara maju, yaitu 5 persen.35
4. Kelompok keempat, yaitu S&D dalam bentuk pemberian masa transisi
yang lebih panjang kepada negara berkembang. Pada Perjanjian tentang
Trade-Related Investment Measures (TRIMs), memberikan masa transisi
kepada negara maju selama 2 tahun dan waktu yang lebih lama bagi
negara berkembang dan negara terbelakang. Negara berkembang pada
umumnya 5 tahun dan kepada negara-negara terbelakang atau leastdeveloped countries (LCDs) selama 7 tahun.36
5. Kelompok kelima, yaitu S&D berupa teknis kepada negara berkembang
untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis, finansial, dan sumber daya
dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian WTO. Pada Perjanjian tentang
Trade Related Aspects of Intelelectual Property Rights (TRIPs),
mewajibkan negara-negara maju untuk memberikan bantuan-bantuan
34
35
36
Article 10 (1) the Agreement on the Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measures
(SPS): “members are to take into account the special needs of developing country members,
and in particular of the least-developed countries, in the preparation and application of
sanitary or phytosanitary measures”.
Lihat Article 6 (4) the Agreement on Agriculture (AA).
Article 5 (2) Trade-Related Investment Measures (TRIMs): “developing country members
will have five years to eliminate all GATT inconsistent TRIMs and developed country
member will have two years. Least-developed country memberswill have a seven-years
transitional period”.
10
teknis dan finansial kepada negara berkembang dan negara-negara
terbelakang dalam rangka membantu memfasilitasi negara-negara tersebut
dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs secara penuh.37
6.
Kelompok keenam, yaitu S&D yang khusus diperuntukkan
bagi negara-negara terbelakang. Pada dalam Perjanjian Prosedur Lisensi
Impor atau Import Licensing Procedures (ILP) menyatakan bahwa
dalam mengalokasikan lisensi, pertimbangan khusus harus diberikan
kepada importir-importir yang mengimpor produk-produk yang berasal
dari negara berkembang, khususnya dari negara-negara terbelakang.38
7.
B.
Pemanfaaatan Prinsip Preferensi Bagi Negara Berkembang Oleh
Indonesia Dan Kendala Yang Dihadapi Indonesia Di Lapangan
Indonesia menjadi anggota WTO sejak tanggal 1 Januari 1995.
Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement
on
Establishing
The
World
Trade
Organization/WTO
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang membawa
konsekuensi baik eksternal maupun internal. Indonesia harus mematuhi
seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip
pacta sunt servanda yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak
yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
(dengan iktikad baik). Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan
harmonisasi peraturan perandung-undangan nasional dengan ketentuan hasil
kesepakatan WTO. Artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus
37
38
Article 67 Trade Related Aspects of Intelelectual Property Rights (TRIPs):” developed
country members are to provide, on request and on mutually agreed terms and conditions,
technical and finansial cooperation in favour of developing and least-developed country
members”.
Article 3 (5) (j) Import Licensing Procedures (ILP):” in allocating licences among importers,
members should give consideration to those importers importing products originating in
developing country memebrs and, in particular, in least-developed countries”.
11
tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar ramburambu ketentuan WTO.39
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang anggota WTO
dan penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang juga diperoleh
oleh Indonesia. Salah satu manfaat dari penerapan prinsip ini yang dirasakan
secara langsung oleh Indonesia adalah dengan diterapkannya GSP (the
Generalized System of Preferences/Sistem Preferensi Umum) dalam
keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan ekspornya, terutama dalam
ekspor nonmigas.40 Tujuan pemberian GSP adalah untuk meningkatkan
devisa dan mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan negara-negara
berkembang,
dengan
memberikan
dan
membuka
peluang
untuk
memasarkan barang-barang yang dihasilkannya, sehingga barang-barang
tersebut dapat bersaing dipasaran negara-negara maju.41
Pada hakekatnya GSP diberikan sepihak (non reciprocal) oleh
negara pemberi preferensi. Negara maju sebagai pemberi preferensi tidak
menuntut imbalan atas konsesi tarif yang diberikannya kepada negara
berkembang serta tidak bisa dinegosiasikan. GSP merupakan pengecualian
prinsip-prinsip Most Favoured Nations Clause (pasal I GATT) yaitu negara
anggota GATT yang sudah maju dapat memberikan perlakuan tarif yang
lebih rendah terhadap produk-produk impor dari negara-negara sedang
berkembang ketimbang produk-produk yang sama dari negara maju dalam
jangka waktu tertentu. Prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan
fasilitas ini adalah negara pengekspor menginformasikan adanya fasilitas
GSP yang dapat dimanfaatkan oleh importir di negara tersebut. Selanjutnya
importir
mengajukan
permohonan
untuk
mendapatkan
pembebasan/penurunan tarif kepada pejabat terkait dengan menunjukan
Certificate of Origin.42
39
40
41
42
Muhammad Sood, op., cit, hlm. 13
Lihat Muhammad Sood, op, cit., hlm. 272.
Lihat Ahmad Dimyati (Widyaiswara Madya), op, cit., hlm. 26.
Ibid.
12
GSP atau sistem preferensi umum ini diberikan oleh negara-negara
maju kepada negara-negara miskin dan berkembang.43 Sampai dewasa ini
Indonesia telah menikmati fasilitas sistem preferensi umum (GSP) yang
berupa pengurangan dan penghapusan bea masuk atas ribuan produk ekspor
oleh beberapa negara maju. Prinsip preferensi bagi negara berkembang ini
memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Manfaat
yang dirasakan langsung adalah dengan pemberian GSP terhadap Indonesia
karena dengan pemberian GSP ini dapat meningkatkan nilai ekspor
Indonesia ke luar negeri. Pemberian GSP terhadap Indonesia ini diberikan
hanya untuk produk nonmigas saja dan tidak berlaku untuk produk migas.
Berikut ini merupakan tabel daftar negara yang memberikan GSP kepada
Indonesia.
Tabel 2.
Daftar Negara Pemberi GSP kepada Indonesia44
43
44
No.
Nama Negara
1.
Australia
2.
Belarus
3.
Kanada
4.
Jepang
5.
Selandia Baru
6.
Norwegia
7.
Swiss ditambah Liechtenstein
8.
Turki
9.
Amerika Serikat
10.
Uni Eropa :
Lihat Huala Adolf, “Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar”, op., cit, hlm. 40.
Lihat Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 59/MDAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Ketentuan Asal (Certificate Of Origin)
Untuk Barang Ekspor Indonesia.
13
Austria
Belanda
Denmark
Hongaria
Inggris
Latvia
Perancis
Rumania
Slovenia
Belgia
Siprus
Estonia
Italia
Jerman
Lithuania
Polandia
Spanyol
Swedia
Bulgaria
Ceko
Finlandia
Irlandia
Luxemburg
Malta
Portugal
Slovakia
Yunani
Pemberian GSP ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke
luar negeri. Sebagai contoh, pemberian GSP oleh Amerika Serikat (AS)
kepada Indonesia. Amerika Serikat merupakan negara yang paling besar
dalam memberikan fasilitas GSP.45 Program GSP merupakan produk dari
Kongres AS dan tertuang dalam Undang-Undang Perdagangan tahun 1947.
Tujuan dari program ini adalah untuk membantu negara berkembang
memperluas ekonomi mereka dengan mengizinkan barang-barang tertentu
yang akan diimpor ke AS mendapatkan fasilitas bebas bea masuk. Di bawah
program GSP, Pemerintah AS memberikan pembebasan tarif bea masuk.
Indonesia telah menikmati program GSP dengan memasukkan produk
ekspor Indonesia ke pasar AS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan
bea masuk.46
Pada tanggal 21 Oktober 2011, Presiden Barrack Obama telah
menandatangani perpanjangan program GSP yang telah habis masa
berlakunya. Dengan ditandatanganinya perpanjangan program GSP ini,
maka program GSP mulai berlaku efektif kembali pada tanggal 5 November
2011. Berdasarkan data perdagangan hingga Juni 2011, ekspor Indonesia ke
45
46
Lihat Ahmad Dimyati (Widyaiswara Madya), loc., cit, hlm. 26.
Press Release Perpanjangan Program Generalize System of Preferences (GSP) 2011 dan
Upaya Peningkatan Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat oleh Embassy of Indonesia, 2010
Massachussetts Ave NW, Washington DC – 20036, 2001.
14
AS untuk produk-produk yang tercakup dalam GSP hanya mengalami
kenaikkan sebesar 5,2% bila dibandingkan Juni 2010. Seharusnya angka
kenaikkan tersebut bisa mencapai antara 20% - 25% bila program GSP tidak
mengalami penundaan selama 10
bulan.47 Dan juga seharusnya ekspor
seluruh produk Indonesia ke AS yang hingga Juni 2011 mencapai kenaikkan
sebesar 14,44%, bisa mencapai 23% - 26%. Dengan berlakunya kembali
GSP, maka diharapkan adanya peningkatan ekspor Indonesia ke AS bisa
mencapai kenaikkan sebesar 25% di akhir tahun 2011.48 Beberapa hal yang
perlu diketahui untuk suatu produk baru agar dapat menikmati fasilitas GSP
adalah sebagai berikut:49
1.
Produk harus memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam skema GSP
Amerika Serikat yang secara umum meliputi cakupan produk, tingkat
tarif GSP, mekanisme pengamanan, dan ketentuan asal barang.
Cakupan produk (product coverage) GSP AS disuguhkan dalam bentuk
daftar positif (positive list) yaitu semua produk yang tercantum dalam
Buku Tarif AS dalam HS 8 digit dengan kode A kecuali untuk tekstil
dan apparel yang tercakup dalam persetujuan tekstil dan beberapa
produk “import sensitive” seperti jenis elektronik. Jumlah produk yang
tercakup dalam pemberian fasilitas GSP ada sekitar 4.800 produk.
2.
Besarnya penurunan tarif yang diberikan dalam rangka GSP adalah
selisih antara tarif normal (MFN Tariff) dengan margin of preference
(MOP). Tingkat penurunan tarif GSP Amerika Serikat untuk produk-
47
48
49
Perpanjangan program GSP ini merupakan bentuk keberhasilan dari diplomasi dan negosiasi
yang dilakukan oleh KBRI Washington DC. Selama lebih dari 10 bulan, KBRI Washington
DC di bawah kepemimpinan Dubes Dino Patti Djalal, gencar melakukan pendekatanpendekatan dengan berbagai institusi dan dunia usaha. Dari melakukan pendekatan dan lobby
dengan United State Trade Representative (USTR) hingga bersama-sama dengan perwakilan
negara-negara penerima GSP mengirimkan surat kepada US. House of Representatives dan
US. House of Senate, agar mendapatkan dukungan untuk memperpanjang program GSP
tersebut. Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan pejabat dan anggota parlemen AS,
Dubes Dino Patti Djalal, menyampaikan pentingnya program GSP bagi hubungan
perdagangan Indonesia – AS. Dengan perpanjangan GSP, maka para eksportir dan dunia
usaha Indonesia dapat menikmati fasilitas pembebasan bea masuk yang pada akhirnya bisa
memberikan nilai jual yang kompetitif produk ekspor Indonesia di pasar AS.
Ibid.
Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=961&detail
=true, diakses tanggal 18 Januari 2011.
15
produk yang berasal dari negara-negara penerima fasilitas GSP
Amerika Serikat adalah 0% atau bebas bea masuk.
3. Mekanisme pengamanan yang diterapkan oleh pihak AS berbentuk:
a)
CNL (Competitive Need Limit), yaitu batasan nilai ekspor suatu
produk yang tidak boleh melebihi US$150 juta dan/atau pangsa
impor produk tersebut di AS tidak boleh melebihi 50%. Jika
produk tersebut telah melebihi ketentuan tersebut maka pada
tahun berikutnya, produk tersebut tidak dapat lagi menukmati
fasilitas GSP AS;
b)
Escape Clause yaitu apabila pemberian fasilitas GSP tersebut
dianggap dapat membahayakan industri dalam negeri maka AS
akan menunda pemberian fasilitas GSP.
Namun demikian, negara penerima fasilitas GSP yang sudah
melampaui CNL dapat menyampaikan petisi kepada AS untuk
dapat dipertimbangkan atau diberikan waiver CNL.
4. Pemenuhan ketentuan asal barang yang disyaratkan. Kriteria barang
yang dianut oleh GSP AS adalah Kriteria Persentase. Untuk semua
produk yang diberikan fasilitas GSP (tercakup dalam cakupan produk
GSP Amerika Serikat), Amerika Serikat menetapkan kandungan lokal
sebesar 35% dari eks harga pabrik (ex-factory price).
Indonesia merupakan salah satu negara penerima GSP yang
mencakup 2.249 komoditas ekspor Indonesia ke AS. Total impor AS dari
Indonesia untuk produk yang menggunakan fasilitas GSP periode JanuariAgustus 2011, mencapai US$1,21 milyar dengan mengalami kenaikan
sebesar 3,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 sebesar
US$1,16 milyar. Sementara total impor AS dari Indonesia tahun 2010
mencapai US$1,79 milyar atau meningkat sebesar 27,6% dibandingkan
tahun 2009 sebesar US$1,40 milyar.Dari 2.249 produk Indonesia yang
mendapatkan fasilitas GSP, baru kurang lebih 550 produk yang
16
memanfaatkan fasilitas GSP, atau sekitar 25% (berdasarkan data web US
International Trade Commission-USITC).50
Pemberian GSP oleh negara maju terhadap negara berkembang ini
tidak diberikan tanpa syarat. Ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh
negara berkembang untuk memperoleh GSP tersebut. Aturan main pemberian
GSP oleh negara maju, antara satu negara dengan negara lainnya sangat
berbeda. Namun, secara prinsip pemberian fasilitas ini senantiasa didasarkan
kepada pasal-pasal mengenai pemberian preferensi yang terdapat di dalam
perjanjian perdagangan internasional GATT dan WTO.
Uni Eropa adalah negara pertama yang menerapkan skema GSP yang
dimulai pada tahun 1971. Saat ini, secara umum kriteria negara-negara yang
mendapatkan GSP UE tercantum dalam Annex 1 peraturan GSP UE dengan
kriterianya secara umum meliputi: ketetapan umum dari peraturan GSP UE,
ketetapan khusus yang diberikan bagi:
1.
negara-negara yang memberikan perlindungan bagi hak-hak buruh,
2.
ketetapan khusus yang diberikan bagi negara-negara yang memberikan
perlindungan bagi lingkungan, dan
3.
ketetapan khusus yang diberikan bagi negara-negara yang memerangi
produksi dan penyeludupan narkotika.
Selain itu fasilitas GSP juga menjadi daya tarik tersendiri bagi
investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena dengan
mendapatkan fasiltas tersebut produk kita menjadi lebih murah dan dapat
bersaing dengan produk sejenis dari negara eksportir lainnya. Sehingga
banyak investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia
dengan harapan dapat memanfaatkan fasilitas GSP yang di miliki. Pemberian
skema GSP oleh negara maju kepada negara berkembang mempunyai banyak
tujuan di samping untuk meningkatkan perekonomian negara penerima GSP
melalui perdagangan luar negerinya juga dalam rangka diversifikasi negaranegara pemasok sehingga dengan makin banyaknya negara yang menjadi
50
Ibid.
17
pemasok maka harga ekspor ke negara maju pemberi GSP akan sangat
bervariasi dan dengan makin banyaknya sumber maka kelangkaan barangbarang impor akan semakin kecil.51
Tindakan ekspor yang dilakukan oleh negara penerima GSP (negara
berkembang) ke negara pemberi GSP (negara maju) dilakukan dengan
disepakatinya Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA)52 atau Rules
of Origin (ROO). Rules of Origin didefinisikan sebagai kriteria yang
digunakan untuk menentukan status asal barang dalam perdagangan
internasional.53 Pengajuan GSP ini dari Indonesia ke negara tujuan GSP
dilakukan berdasarkan ketentuan asal barang. Ketentuan asal barang ini
dimaksudkan terhadap barang-barang yang berasal dari Indonesia apabila
mengalami pengerjaan atau pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk,
sifat atau kegunaan dari bahan baku dasar yang dipergunakan dalam proses
produksi yang memenuhi persyaratan kriteria proses54 atau kriteria
persentase55.56 Ketentuan asal barang tersebut diberlakukan bagi:57
51
52
53
54
55
56
57
Http://eeas.europe.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade_profile/index
_id.htm., diakses tanggal 1 Desember 2011.
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 59/MDAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Ketentuan Asal (Certificate Of Origin)
Untuk Barang Ekspor Indonesia menyebutkan bahwa Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang
ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin) memasuki
wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
www.asetuc.org/media/sedia%20payung%20sebelum%20Hujan%20ASETUC%200550610%
20-%20shofyan.pdf, diakses tanggal 15 September 2011.
Kriteria proses yaitu pengerjaan atau pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat
atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan perubahan pos tarif HS (4
angka). Catatan:
1. Negara-negara yang menganut kriteria proses adalah Jepang, Uni Eropa, dan EFTA.
2. Untuk beberapa produk tertentu yang terdapat dalam Daftar Tunggal (“Single List”) dan
Jepang harus dikerjakan/diolah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam daftar
tunggal tersebut.
Kriteria persentase yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau
kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan penetapan batas minimal
penggunaan kandungan lokal (“Local Content”) atau batas maksimal penggunaan kandungan
impor (“Import Content”).
Lihat Lampiran I (B. Ketentuan Penerbitan (II. Ketentuan Asal Barang ayat 2) Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 59/M-DAG/PER/2010 Tentang Ketentuan
Penerbitan Surat Ketentuan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
Lihat Lampiran I (B. Ketentuan Penerbitan (II. Ketentuan Asal Barang ayat 1) Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 59/M-DAG/PER/2010 Tentang Ketentuan
Penerbitan Surat Ketentuan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
18
1.
Barang-barang yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau
yang dihasilkan seluruhnya di Indonesia (“Wholly Produced Goods”)
artinya barang-barang yang tidak mempunyai kandungan impor.
2.
Barang-barang yang ada kandungan impor dan atau yang tidak diketahui
asalnya.
Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kendala dalam
pelaksanaan prinsip preferensi bagi negara berkembang ini. Kendala yang
dihadapi Indonesia merupakan kendala dalam pelaksanaan GSP tersebut.
Pemanfaatan fasilitas GSP yang diberikan oleh negara maju tidak
termanfaatkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Pertama, hal ini
dapat terjadi karena tidak semua produk yang diberikan GSP adalah produk
ekspor non migas Indonesia. Kedua karena ketidaktahunan para eksportir
Indonesia tentang fasilitas GSP karena kurangnya informasi dari pemerintah
atau memang keengganan dari eksportir Indonesia untuk masuk pasar negara
maju pemberi GSP karena kekhawatiran kalah bersaing walau ada fasilitas
GSP atau eksportir kita yang hanya berani untuk memasarkan produknya di
dalam negeri saja.58
Selain itu adanya batas waktu (jangka waktu) pemberian GSP.
Apabila jangka waktu GSP ini telah berakhir, maka untuk melakukan
perpanjangan dalam perjanjian GSP ini dibutuhkan waktu yang lama dalam
melakukan perundingan dengan negara pemberi GSP. Sebagai contoh,
dengan habisnya jangka waktu pemberian GSP oleh Amerika Serikat kepada
Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC membutuhkan
waktu 10 bulan untuk melakukan pendekatan dan negosiasi terhadap
pemerintah Amerika Serikat itu sendiri.
Pemberian
GSP
ini
bukan
semata-mata
ditujukan
untuk
pengembangan ekonomi semata. Akan tetapi, lebih bernuansa politik sebagai
salah satu cara guna menekan negara-negara berkembang agar tetap
58
Lihat Http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp.,
diakses tanggal 1 November 2011.
19
mengikuti kebijakan dari negara-negara maju. Dengan demikian, GSP
tersebut dapat dicabut apabila negara-negara penerima GSP tidak
melaksanakan kepentingan negara maju (pemberi GSP), terjadi pelanggaran
Hak
Asasi
mengabaikan
Manusia
(HAM),
lingkungan
tidak
hidup
mendukung
(tidak
demokrasi
pro-lingkungan
sosial,
hidup),
dan
sebagainya.59
Dalam perkembangannya, tata cara pemberian GSP oleh negara maju
kepada negara penerima GSP selalu berubah-ubah menurut kebutuhan, sering
kali didapati bahwa perubahan-perubahan tersebut cenderung makin
memperkecil ruang lingkup preferensi yang sudah dinikmati oleh pengusaha
pengguna GSP atau malah dihapuskan preferensi tersebut. Karena GSP pada
hakikatnya adalah pemberian preferensi dari satu negara ke negara lain maka
sebagian besar dari perubahan tata cara maupun skema GSP yang diberikan
tidak dilakukan perundingan
untuk
adanya suatu perubahan. Sistem
preferensi umum yang diberikan negara maju secara unilateral dapat ditarik
sewaktu-waktu sehingga posisi negara berkembang sangat lemah.60
59
60
Muhammad Sood, op., cit., hlm. 43
Ibid, hlm. 272.
20
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Departemen Luar Negeri, “Sekilas WTO (World Trade Organization)”, Edisi
V, Departemen Luar Negeri.
Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia
Sebagai Negara Berkembang”, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
Huala
Adolf, “Hukum Ekonomi internasional
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Suatu
Pengantar”,
Huala Adolf, ”Hukum Perdagangan Internasional”, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2011.
Muhammad Sood, “Hukum Perdagangan Internasional”, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2011.
Taryana Sunandar, “Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari
GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO (World Trade
Organization)”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, Jakarta,1996.
World Trade Organization, “Understanding the WTO”, World Trade
Organization Information and External Relations Division, 2010.
B. JURNAL, MAKALAH, ARTIKEL
Press Release Perpanjangan Program Generalize System of Preferences
(GSP) 2011 dan Upaya Peningkatan Ekspor Indonesia ke Amerika
Serikat oleh Embassy of Indonesia, 2010 Massachussetts Ave NW,
Washington DC – 20036, 2001.
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 59/MDAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Ketentuan Asal
(Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
D. KAMUS
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, “Kamus Lengkap Perdagangan
Internasional”, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta,
1997.
E. WEBSITE
Http://ditjenkpi.depdag.go.id/images/Buletin/Buletin.pdf.,
Suhodo,
“Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Jasa”, diakses tanggal 14
September 2011.
Http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm,
tanggal 30 Juli 2011.
diakses
Http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang., diakses tanggal 3 Agustus
2011.
Http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_industri_baru.,
Agustus 2011.
diakses
tanggal
3
Http://www.wto.org/english/thewto e/whatwhatis e/eol/e/wtoOI/wtoI 17.html,
diakses pada 11 Otober 2011.
Http;//www.scribd.com/doc/39308488/Eksistensi-Ketentuan-Khusus-BagiNegara-Berkembang-Dalam-Perjanjian-World-Trade-Organization,
diakses tanggal 12 Agustus 2011.
Http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8207/, diakses tanggal 1
september 2011.
Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content
_id=371&detail =true., diakses tanggal 18 Januari 2012.
Http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content
_id=961&detail =true, diakses tanggal 18 Januari 2011.
Http://eeas.europe.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade
_profile/index _id.htm., diakses tanggal 1 Desember 2011.
Http://www.indonesianmissioneu.org/website/page309696063200309054484127.asp.,
diakses tanggal 1 November 2011.
www.asetuc.org/media/sedia%20payung%20sebelum%20Hujan%20ASETU
C%200550610% 20-%20shofyan.pdf, diakses tanggal 15 September
2011.
Www.mission-indonesia.org/modules/WTO.pdf, diakses tanggal 31 Agustus
2011.
Fly UP