...

Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian
Paling Pas untuk Cantikmu
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
ICMD
Info SAHAM
Suku Bunga BI
Data Inflasi
Kurs Rupiah
PDB/GDP
Statistik
Perbankan
(Konvensional/Syariah)
Truly
Data
Provider
Pemesanan dan Update Produk Terbaru:
566F662F / channel: C003001E1
Gallery Lily
085 2345 90008
@gallery.lily
@BAW6335R
PEMESANAN
HUBUNGI
HP:
08785 900 9908
BBM Channel:
C0027FFDB
Email:
[email protected]
Centro Multi Akuntansi
Photo Testimony from Customer: Radita Hana
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan
Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah
di Indonesia
RIDHA YAMIN
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
SUTARYO
Universitas Sebelas Maret
Abstract: Intern control system at the local government important to achieve effectiveness, efficiency,
transparency and accountability in financial management. The effectiveness of the intern control
system indicated by the number of findings in the BPK Audit Reports on Local Government Financial
Report. BPK RI found that the number of weaknesses in the intern control system of local government
in Indonesia is increasing every year.
The purpose of this study is to provide empirical evidence related to the determinant of weaknesses
intern control system in local government in Indonesia in terms of the number of work units, total
population, the findings of the intern control system weaknesses previous year, e-Government
ranking, and the level of completion of the follow-up on the results of audited.
Sample selection methods using purposive sampling method. This study uses multiple regression
method to 385 districts/municipalities. The results indicated that the number of SKPD, total
population, the findings of the intern control system weaknesses previous years,and the level of
completion of the follow-up on the results of audited have significant effect on the intern control
weaknesses. While the ranking of e-Government does not significant effect on intern control
weaknesses.
Keywords: the weakness of the system of intern control, local government, the number of SKPD, the
total population, the findings of the intern control system weaknesses previous years, the
rating of e-Government, the level of completion of the follow-up on the results of audite
Abstrak: Sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai
efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas sistem
pengendalian intern ditunjukkan dengan jumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI menemukan jumlah temuan kelemahan sistem
pengendalian intern pemerintah kabupaten/kota di Indonesia meningkat setiap tahun.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait dengan faktor penentu
jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia antara lain
jumlah SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya,
pemeringkatan e-Government, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan
metode regresi berganda untuk 385 kabupaten / kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah
SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, dan
tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kelemahan
pengendalian intern. Sementara pemeringkatan e-Government tidak berpengaruh terhadap kelemahan
pengendalian intern.
Kata kunci: kelemahan sistem pengendalian intern, pemerintah daerah, jumlah SKPD, jumlah
penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, pemeringkatan eGovernment, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
A. Pendahuluan
Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia mengacu pada UU Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi
daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah mempunyai
tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel.
Pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan serta
pelayanan kepada masyarakat secara transparan sebagai bentuk hubungan keagenan.
Pemerintah daerah berperan sebagai agent yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan atas anggaran daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelayanan kepada publik
dan rakyat sebagai principal. Dalam konteks hubungan keagenan, individu akan bertindak
sesuai kepentingan masing-masing sehingga muncul agency conflict. Konflik antara principal
dan agent disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi dimanfaatkan
oleh pemerintah daerah dalam melakukan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan
pemerintah daerah. Untuk meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi
tersebut maka pemerintah daerah merancang suatu sistem pengendalian intern yang mampu
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BPK RI sebagai auditor eksternal pemerintah daerah di Indonesia melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Salah satu kriteria pemberian opini adalah pemeriksaan atas efektivitas sistem pengendalian
intern. Hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah tersebut
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
dinyatakan dalam sejumlah temuan kelemahan SPI. Semakin banyak jumlah temuan
menunjukkan semakin lemah sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Kelemahan
sistem pengendalian intern terdiri atas kelemahan akuntansi pelaporan, kelemahan
pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian.
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II BPK RI tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 diketahui bahwa semakin meningkatnya jumlah temuan
kelemahan SPI dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya efektivitas
sistem pengendalian intern pemerintah daerah di Indonesia. Temuan SPI LKPD Tahun
Anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Gambar 1.
INSERT GAMBAR 1
Berdasarkan gambar di atas, peningkatan jumlah temuan kelemahan sistem
pengendalian intern menjadi suatu masalah yang penting untuk diteliti. Penelitian terkait
faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern telah banyak
dilakukan namun pada umumnya hanya menggunakan karakteristik pemerintah daerah antara
lain ukuran, jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan ekonomi.
Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kelemahan pengendalian
intern (Kristanto, 2009; Martani dan Zaelani, 2011; Puspitasari, 2013; Hartono, 2014).
Jumlah penduduk yang besar membuat tekanan dan pengawasan sehingga mendorong
pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik (Martani dan Zaelani, 2011). Banyaknya jumlah sumber
pendapatan membuat masalah pengendalian intern meningkat (Martani dan Zaelani, 2011;
Putro, 2013). Tingkat pertumbuhan berhubungan positif dengan masalah pengendalian intern.
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Pertumbuhan yang cepat menuntut penyesuaian dari atas pengendalian intern yang dimiliki
sehingga memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam organisasi
(Doyle, Ge, dan McVay, 2007; Ashbaugh-skife, Collins, dan Kinney, 2007; Martani dan
Zaelani, 2011).
Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menggunakan komponen
pengendalian intern dengan pendekatan COSO yang terdapat dalam Petunjuk Teknis
Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian Intern BPK RI antara lain lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan sebagai faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern
pemerintah daerah di Indonesia.
B. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
1.
Agency Theory (Teori Keagenan)
Teori keagenan yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1994) didasari oleh
asumsi bahwa individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam agency
theory terdapat hubungan keagenan dalam bentuk kontraktual antara principal dan agent
untuk melakukan pelayanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian kewenangan
pengambilan keputusan kepada agent (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik antara principal
dan agent disebabkan adanya asimetri informasi yaitu perbedaan informasi antara principal
dan agent sehingga menyebabkan distribusi informasi yang tidak sama antara keduanya
(Fama dan Jensen, 1983).
Kondisi tersebut menyebabkan agen atau pemerintah daerah melakukan kecurangan
dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan
pengawasan oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah
salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost (Adams, 1994). Selain itu,
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
audit menjadi salah satu bentuk dari monitoring yang dilakukan oleh pemilik untuk
meminimalisir terjadinya agency problem. Pengawasan dalam pengelolaan pemerintah
daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kemungkinan untuk melakukan
korupsi menjadi lebih kecil dikarenakan semakin berkurangnya asimetri informasi. Sebagai
konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pengendalian intern atas
kinerjanya (Sudarsana et. al., 2013).
2.
Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan diperlukan dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengawasan
dan pengendalian sebagai aspek yang mendukung keberhasilan otonomi daerah. Pengawasan
terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk ditingkatkan agar anggaran
pendapatan dan belanja daerah dikelola secara efektif dan efisien. Arifianti (2013)
menyatakan
bahwa
pengawasan
keuangan
daerah
berpengaruh
terhadap
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setyaningrum (2014) mengemukakan bahwa
pengawasan mempengaruhi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Arens (2012) mengemukakan
bahwa pengendalian intern adalah proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris,
manajemen, pimpinan untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian
antara lain keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan ketaatan
terhadap hukum dan peraturan tercapai.
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern dilandasi pada pemikiran
bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber
daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak.
Berdasarkan pemikiran tersebut maka dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas
penyelenggaraan sistem pengendalian intern.
3.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Pemeriksaan merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan
memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah kinerja pemerintah daerah telah
sesuai dengan standar atau kreteria yang ada (Arifianti, 2013). Dalam pemeriksaan keuangan
daerah, BPK RI melakukan pemeriksaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang
mengacu pada lima komponen dalam Juknis Sistem Pengendalian Intern BPK RI meliputi:
a. Lingkungan Pengendalian
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mampu menyediakan informasiinformasi penting terkait kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
pemantauan untuk mencapai tujuan entitas. SKPD sebagai entitas akuntansi wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran wajib menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana termasuk
transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya (Puspitasari,
2013). Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang besar dan kompleks
menyebabkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat (Setyaningrum, 2012).
b. Penilaian Risiko
Dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, faktor eksternal seperti
jumlah penduduk perlu diidentifikasi oleh pemerintah daerah untuk menyediakan
tingkat kebutuhan pelayanan umum. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat
menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan
pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.
Kinerja pemerintah daerah yang menjadi sorotan publik karena belum menampakkan
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
hasil yang baik, isu minimnya akuntabilitas, kesalahan pengelolaan sumber daya,
kurangnya efisiensi dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintah. Hal tersebut
diidentifikasi oleh pemerintah daerah sebagai risiko yang dapat menyebabkan
hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah agar good governance tidak
hanya menjadi slogan pencitraan semata (Sulmiah, 2013).
c. Aktivitas Pengendalian
Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebelumnya dapat membantu
pemeriksa dalam memberikan gambaran mengenai kondisi sistem pengendalian intern
dan mengidentifikasi risiko pengendalian pada tahun laporan keuangan yang
diperiksa. Temuan tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan tahun
berikutnya selama masalah yang memunculkan modifikasi tersebut belum
terpecahkan dan angka yang sesuai belum disajikan kembali atau belum diungkapkan
secara benar (Fatimah, 2014).
d. Informasi dan Komunikasi
Bentuk informasi dan komunikasi instansi pemerintah melalui penggunaan teknologi
informasi dalam melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik
(e-Government). Tujuan e-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. E-Government merujuk pada teknologi
informasi di lembaga pemerintah yang bertujuan agar hubungan dalam tata
pemerintahan (governance) yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dapat lebih
efisien, efektif, dan transparan (Hardjaloka, 2014). Beragam faktor turut
mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Government antara lain kepemimpinan,
sumber daya manusia dan kebijakan (Fitriansyah, 2013).
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
e. Pemantauan
Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa
pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pemantauan tindak
lanjut sebagai salah satu proses untuk menilai kualitas pengendalian intern dari waktu
ke waktu (Hyde, 2011).
4.
Pengembangan Hipotesis
1.
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kelemahan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan.
Banyaknya jumlah SKPD menyebabkan sulitnya implementasi sistem pengendalian
intern sehingga jumlah SKPD mempengaruhi kelemahan pengendalian intern
(Puspitasari, 2013). Kompleksitas transaksi akan menyebabkan kelemahan pengendalian
intern yang tinggi (Gy dan My Vac, 2005). Pemerintah daerah yang memiliki jumlah
SKPD yang banyak memiliki jumlah kasus kelemahan pengendalian intern yang tinggi
(Hartono, 2014). Birokrasi yang lebih kompleks terjadi pada pemerintah daerah dengan
jumlah SKPD yang besar dan kompleksitas tersebut menyebabkan besarnya potensi
pencatatan yang tidak akurat (Setyaningrum, 2012).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.
H1 : Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan
sistem pengendalian intern pemerintah daerah
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
2.
Jumlah Penduduk dan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Daerah
Penduduk berperan sebagai stakeholders bagi instansi pemerintah dalam
mendorong transparansi sehingga pemerintah daerah didorong untuk memiliki sistem
pengendalian intern yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Jumlah
penduduk dalam pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan
pengendalian intern karena jumlah penduduk yang besar membuat tekanan dan
pengawasan terhadap pemerintah daerah lebih besar. Pemerintah daerah dengan jumlah
penduduk besar akan didorong melakukan pengungkapan yang lebih banyak sehingga
pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian yang baik (Martani dan Zaelani, 2011).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.
H2 : Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian
intern pemerintah daerah
3.
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Tahun Sebelumnya dan
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebelumnya dapat membantu
pemeriksa dalam memberikan gambaran mengenai kondisi sistem pengendalian intern
tahun anggaran yang diperiksa. Aktivitas pengendalian memiliki proporsi tertinggi
terhadap kelemahan sistem pengendalian intern karena memiliki proporsi kelemahan
dalam kegiatan pengendalian dalam penelitian sebanyak 61% secara signifikan lebih
tinggi dibandingkan komponen lainnya (Boyle, 2004). Lemahnya sistem pengendalian
intern tahun sebelumnya dapat menyebabkan salah saji pencatatan akuntansi tahun
berikutnya baik pada penerapan SAP dan kepatuhan terhadap perundang-undangan
(Mulyani dan Rindah, 2011). Temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya memiliki
keterkaitan dengan temuan tahun berikutnya. Pemeriksa dapat mengacu pada laporan
audit tahun sebelumnya untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa.
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Pemeriksa dapat mempertimbangkan temuan audit yang signifikan berdasarkan hasil
pemeriksaan sebelumnya (Fathimah, 2014).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.
H3 : Temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya berpengaruh
positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah
4.
Pemeringkatan e-Government dan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah
Informasi dan komunikasi melalui e-Government harus disajikan dalam suatu
bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif
sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan
tanggungjawabnya. E-Government sebagai sistem yang efektif atas pengendalian intern
dalam pelaporan keuangan. Sistem pengendalian intern didesain untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sehingga sistem
pengendalian intern menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik (Armando,
2013). Semakin efektif sistem pengendalian intern maka nilai informasi laporan
keuangan akan semakin baik maka semakin transparan pemerintah daerah. Kontak
langsung dalam pemberian pelayanan memberi peluang yang besar terjadinya praktek
maladministrasi (Holle, 2011). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan eGovernment sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan
praktek maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam bingkai electronic government dalam pemberian pelayanan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.
H4 : Pemeringkatan e-Government berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem
pengendalian intern pemerintah daerah
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
5.
Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK melalui pemberian saran untuk
memperbaiki kelemahan yang ditemukan serta melakukan pemantauan atas rekomendasi
hasil pemeriksaan. Kurangnya pelaksanaan tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai
rekomendasi mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah. Hal
tersebut karena entitas belum memiliki kesamaan persepsi dan prosedur yang baku dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta ketidakpatuhan SKPD dalam
melaksanakan TLHP sesuai instruksi kepala daerah. Tindak lanjut atas pemeriksaan
keuangan disampaikan BPK RI agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan rekomendasi-rekomendasi
untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian intern (Sari, 2013). Semakin
besar persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin
berkurangnya temuan kelemahan SPI (Setyaningrum, 2012).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.
H5 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh
negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah
C. Metode Penelitian
1.
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian meliputi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia
pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria
pengambilan sampel adalah pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun 2012,
pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menyusun LKPD dan telah diaudit oleh
BPK, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki data jumlah penduduk, pemerintah
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
kabupaten/kota yang masuk dalam pemeringkatan e-Government, dan pemerintah
kabupaten/kota yang terdapat dalam daftar rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan sampai dengan tahun 2012. Adapun hasil pemilihan sampel dijelaskan dalam
Tabel 1.
INSERT TABEL 1
2.
Data dan Sumber Data
Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder (secondary data). Data sekunder
tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2011 dan 2012 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II
Tahun 2012 dan 2013 yang diperoleh dari BPK RI, data jumlah penduduk kabupaten/kota
tahun 2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan data pemeringkatan e-Government
kabupaten/kota tahun 2012 yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3.
Variabel dan Pengukuran Variabel
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem
pengendalian intern sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jumlah SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun
sebelumnya, pemeringkatan e-Government, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini
dijelaskan dalam Tabel 2.
INSERT TABEL 2
4.
Alat Analisis
Metode pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi berganda dengan formula
sebagai berikut.
ICWt = b0 + b1SKPD + b2LNPENDUDUK + b3ICWt_1 + b4PEGI+ b5TLHP+ e
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Keterangan:
ICWt
b0
b1, b2...b5
SKPD
=
=
=
=
LNPENDUDUK =
ICWt_1
=
PEGI
=
TLHP
=
e
=
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Konstanta
Koefisien regresi
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas
akuntansi
Logaritma natural jumlah penduduk
Jumlah temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya
Skor Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Koefisien error
D. Analisis Data dan Pembahasan
1.
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan
dalam penelitian. Deskripsi yang dimaksud meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata,
dan standar deviasi. Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.
INSERT TABEL 3
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel kelemahan sistem pengendalian
intern (ICW) memiliki nilai minimum sebesar 1 temuan dan nilai maksimum sebesar 18
temuan dengan nilai rata-rata sebesar 9,56 dan standar deviasi sebesar 3,12 maka penyebaran
data pada rentang 6,44 sampai dengan 12,68. Hal tersebut menunjukkan masih banyak
pemerintah daerah memiliki jumlah temuan diatas rata-rata. Variabel jumlah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) memiliki nilai minimum sebesar 22 SKPD dan nilai maksimum
sebesar 97 SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 49,02 dan standar deviasi sebesar 14,01 maka
penyebaran data pada rentang 35,01 sampai dengan 63,03. Hal tersebut menunjukkan pada
umumnya pemerintah daerah memiliki jumlah SKPD yang kompleks. Variabel tingkat
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) memiliki nilai minimum
sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 100% dengan nilai rata-rata sebesar 56,33 dan
standar deviasi sebesar 22,59 maka penyebaran data pada rentang 33,74 sampai dengan
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
78,92. Hal tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan masih rendah yaitu sebesar 56,33% dibawah target penyelesaian tindak lanjut
yang harus dicapai sampai dengan tahun 2012 yaitu diatas 60%.
2.
Asumsi Klasik
Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, serta uji
multikolinieritas dan semua dinyatakan terbebas dari masalah asumsi klasik dengan hasil
yang disajikan pada Tabel 4.
INSERT TABEL 4
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan
uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test menunjukkan nilai KolmogorovSmirnov (K-S) Z untuk sampel penelitian 385 sebesar 0,941 dan probabilitasnya sebesar 0,338
yang nilainya lebih besar dari nilai signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data
terdistribusi normal. Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser
menunjukkan nilai probabilitas (sig) dalam tiap model regresi lebih besar dari 0,05 atau 5%
sehingga dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinieritas
menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF untuk
semua variabel lebih kecil dari 10. Hal ini berarti model-model regresi yang digunakan tidak
terjadi gejala multikolinieritas atau seluruh variabel terjadi homokedastisitas.
3.
Pengujian Hipotesis
Hasil analisis data dengan menggunakan model regresi berganda dalam penelitian ini
disajikan dalam Tabel 5.
INSERT TABEL 5
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini
mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen kelemahan sistem pengendalian intern
sebesar 40,2% dengan nilai adjusted R2 sebesar 0,402. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai F value
pada Tabel 5 sebesar 52,733 dengan signifikansi 0,000, artinya bahwa model regresi tersebut
layak (fit) untuk digunakan dalam pengujian dan secara bersama-sama variabel independen
dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen.
Variabel jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nilai probabilitas
0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 1% dan nilai koefisien sebesar 0.089 menunjukkan
jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga
hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan Gy dan My Vac (2005)
yang menemukan bahwa kompleksitas transaksi akan menyebabkan kelemahan pengendalian
intern yang tinggi. Setyaningrum (2012) menemukan bahwa birokrasi yang lebih kompleks
terjadi pada pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang besar dan kompleksitas tersebut
menyebabkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat. Hartono (2014) menyatakan
pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD yang banyak memiliki jumlah kasus
kelemahan pengendalian intern yang tinggi karena menghadapi masalah mengenai pelaporan
keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang lebih besar
memiliki kecenderungan kesulitan dalam implementasi sistem pengendalian intern.
Variabel jumlah penduduk dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat
kesalahan 1% dan nilai koefisien sebesar -0,691 menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh
negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga hipotesis kedua diterima.
Martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa bahwa jumlah penduduk dalam pemerintah
daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern karena penduduk
mengambil peran dalam mendorong transparansi oleh pemerintah. Pemerintah daerah dengan
jumlah penduduk besar akan didorong untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak
sehingga pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Oleh karena itu,
pengawasan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Partisipasi masyarakat
sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap
mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jika partisipasi rakyat di daerah tinggi
maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik.
Variabel temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya dengan
nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 1% dan nilai koefisien sebesar
0,276 menunjukkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya
berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga hipotesis
ketiga diterima. Mulyani dan Rindah (2011) menyatakan lemahnya sistem pengendalian
intern tahun sebelumnya dapat menyebabkan salah saji pencatatan akuntansi tahun berikutnya
baik pada penerapan SAP dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Windiastuti (2013)
menemukan tidak adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya
dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah berpotensi lemahnya sistem
pengendalian intern tahun berikutnya. Fatimah (2014) menemukan bahwa temuan tahun
sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan tahun berikutnya selama masalah yang
memunculkan modifikasi tersebut belum terpecahkan dan angka yang sesuai belum disajikan
kembali atau belum diungkapkan secara benar.
Variabel pemeringkatan e-Government dengan nilai probabilitas 0,160 yang lebih
besar dari tingkat kesalahan 5% menunjukkan hasil pemeringkatan e-Government tidak
berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga hipotesis keempat
ditolak. Hasil yang tidak signifikan tersebut kemungkinan disebabkan PeGI sebagai model
yang dibuat oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) tidak secara langsung
menilai sistem yang efektif atas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan melainkan
penilaian melalui lima dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
perencanaan untuk mengukur tingkat keberhasilan tata kelola teknologi informasi. Selain itu,
hasil pemeringkatan e-Government tahun 2012 menunjukkan bahwa
implementasi e-
Government pemerintah kabupaten/kota mengelompok pada kategori “Sangat Kurang”. Hal
tersebut sesuai dengan temuan pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian intern tahun
2012 terkait penggunaan TIK yang menemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan berbasis
teknologi informasi belum optimal dalam mendukung penyusunan LKPD.
Variabel tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan
nilai probabilitas 0,025 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%, nilai koefisien sebesar 0,013 menunjukkan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif
terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga hipotesis kelima diterima. Hal
tersebut sesuai dengan daftar rekapitulasi hasil pemantauan TLHP pemerintah daerah yang
terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, bahwa sejak tahun 20082012 persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
hanya sebesar 54,21% Sisanya sebanyak 45,79% masih belum sesuai rekomendasi dan/atau
dalam proses tindak lanjut atau belum ditindaklanjuti. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) BPK RI, target rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti diatas 60%.
Rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi indikasi bahwa
pemerintah daerah memiliki kelemahan sistem pengendalian yang tinggi karena belum
sepenuhnya berkomitmen melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh BPK
RI. Secara garis besar, temuan pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian intern tahun
2012 terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih banyak temuan hasil
pemeriksaan yang masih belum ditindaklanjuti karena beberapa faktor seperti kemauan dalam
menindaklanjuti adanya penyimpangan, pelanggaran atas kode etik, dan ketidakefektifan SPI
belum memadai serta kelemahan dalam evaluasi pengendalian intern. Setyaningrum (2014)
menemukan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
berpengaruh negatif signifikan terhadap temuan audit. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak
lanjut menyebabkan semakin banyak temuan yang menunjukkan lemahnya sistem
pengendalian intern pemerintah daerah.
E. Penutup
1.
Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu jumlah temuan kelemahan
sistem pengendalian intern pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian
intern, jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern,
temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya berpengaruh positif
terhadap kelemahan pengendalian intern dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan
pemeringkatan e-Government tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.
2.
Keterbatasan, Saran, dan Implikasi
Penelitian ini menggunakan data Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
yang tidak dipublikasi secara umum. Penggunaan PeGI sebagai variabel komponen informasi
dan komunikasi tidak secara langsung menilai sistem yang efektif atas pengendalian intern
dalam pelaporan keuangan. Hal ini kemungkinan mengandung bias dalam ukuran variabel
informasi dan komunikasi dalam menilai transparansi pemerintah daerah.
Penelitian selanjutnya dapat menganalisis alat ukur yang tepat untuk komponen
informasi dan komunikasi lainnya sehingga dapat memperoleh hasil yang signifikan seperti
informasi terkait badan publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain
yang diatur dalam perundang-undangan yang secara langsung menunjukkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, metode pemeringkatan e-Government dapat
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
digunakan
untuk
mengetahui
tingkat
pemanfaatan
teknologi
informasi
sehingga
memungkinkan data tersebut digunakan dalam penelitian terkait audit tata kelola teknologi
informasi.
Pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD kompleks yang rentan akan
kesalahan pencatatan/penghitungan dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk
meminimalisir pencatatan yang tidak akurat. Untuk menjawab tuntutan akuntabilitas
masyarakat yang tinggi, pemerintah daerah harus transparan dalam penggunaan dana publik.
Sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan, pemerintah daerah harus menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan
pihak BPK RI agar mendapatkan solusi dalam penyelesaian rekomendasi tindak lanjut.
Daftar Referensi
Arens, A.A., R.J. Elder, dan M.S. Basley. 2012. Auditing and Assurance Services: An
Integrated Approach. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Arifianti, Hermin, Payamta, dan Sutaryo. 2013. Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan
keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosiding
Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
Armando, Gerry. 2013. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan
Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah”. Skripsi
Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Ashbaugh-Skaifea, Hollis, Daniel W. Collinsb, dan William R. Kinney. 2007. The discovery
and reporting of intern control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of
Accounting and Economics, Vol. 44: 166–192.
Boyle, Edmund J., Steven M. Cooper, dan Marshall A. Geiger. 2004. An empirical analysis
of intern control weaknesses under SAS No.78: An Examination of State Audit
Reports. Accounting Faculty Publications. Paper 16.
Doyle, Jeffrey, Weili Ge, dan Sarah McVay. 2007. Determinants of weaknesses in intern
control over financial reporting. Journal of Accounting and Economics, pp.1-31.
Holle, Erick S. 2011. Pelayanan publik melalui electronic government: upaya meminimalisir
praktek maladministrasi dalam meningkatan public service. Jurnal Sasi, 7 (3).
Fatimah, Desi, Rian Nelly Sari, dan M. Rasull. 2014. Pengaruh sistem pengendalian intern,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan
umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada
laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi, 3 (1) : 115.
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Fitriansyah, Ahmad, Hary Budiarto, dan Joko Santoso. 2013.Metode pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI) untuk audit tata kelola teknologi informasi. Seminar
Nasional Sistem Informasi Indonesia.
Gozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hardjaloka, Loura. 2014. Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya
sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. Jurnal Rechtsvinding, 3 (3) :
435-452.
Hartono, Amir Mahmud, dan Nanik S.U. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Prosiding Simposium Nasional
Akuntansi XVII Mataram.
Hyde, Julie Christine. 2011. “Material Weaknesses In Intern Control Over Compliance For
Federal Grants To U.S. Counties”. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Memphis.
Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli
daerah sebagai prediktor kelemahan pengendalian intern. Jurnal Akuntansi UKRIDA,
Volume 9, No.1.
Mardiasmo. 2002. Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah.
Jurnal Otonomi Daerah, 1 (4) : 1-14
Martani, dan Zaelani. 2011. Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap
pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di Indonesia. Prosiding Simposium
Nasional Akuntansi XIV Aceh.
Mulyani, Pujianik, dan Rindah F.S. 2011. Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian
intern pemerintah dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi
keuangan pemerintah daerah. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 7 (2) : 102-116.
Ojha, Shailendra, dan M.P. Gupta. 2010. A Model for Impact of E-Government on
Corruption : Exploring Theoretical Foundations. Journal of Critical Thinking in EGovernance, pp.160-170.
Puspitasari, Titus. 2013. “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah”. Skripsi Sarjana. FEB Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah. Jakarta.
Putro, Prima U.W. 2013. “Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Interverning”. Skripsi Sarjana.
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Sari, Diana. 2013. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar
akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dan implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Indonesian Journal of Economics and Business, pp.116-124.
Sekaran, U., dan R. Bougie. 2013. Research Methods for Business, 6e. West Sussex: John
Wiley & Sons.
Setyaningrum, Dyah, Lindawati Gani, Dwi Martani, dan Cris Kuntadi. 2014. Pengaruh
kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap temuan audit dengan tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai variabel intervening. Prosiding Simposium
Nasional Akuntansi XVII Mataram.
Sudarsana, H.S., Shiddiq N.R. 2013. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan
audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Diponegoro Journal Of Accounting, 2
(4) : 1-13.
Sulmiah. 2013. Otonomi daerah:kualitas pelayanan publik meningkat?. Jurnal Birokrat Ilmu
Administrasi Publik, 1 (1) : 21-30.
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Windiastuti, Ruri. 2013. “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem
Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.
Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
Zaenal, Riski. 2013. “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, dan
Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (fraud)”.
Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
_____ UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
_____ UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
_____ Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
_____ Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
_____ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
_____ Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/K/IXIII.2/7/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian
Intern Pemeriksaan Keuangan BPK RI.
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Lampiran
Gambar 1
Temuan SPI LKPD Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013
7.000
6.000
5.000
Akuntansi Pelaporan
4.000
Pelaksanaan APBD
3.000
Struktur Pengendalian
Total Kelemahan SPI
2.000
1.000
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2010 s.d. 2014
Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel
No
1
2
3
4
5
Kriteria Sampel
Pemerintah kabupaten/kota yang terdaftar pada tahun 2012
Pemerintah kabupaten/kota yang tidak menyusun LKPD Tahun 2012
dan belum diaudit BPK
Pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki data jumlah penduduk
tahun 2012
Pemerintah kabupaten/kota yang tidak masuk dalam PeGI tahun 2012
Pemerintah kabupaten/kota yang tidak terdapat dalam daftar
rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai
dengan tahun 2012
Jumlah sampel penelitian
Data outlier
Jumlah sampel akhir penelitian
Jumlah
497
(7)*
(0)
(0)
(0)
490*
(105)*
385
* Residuals Casewise diagnostics-Outlier outside “2” standard deviations
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Tabel 2
Variabel Penelitian
Jenis
No
Variabel
Akronim
Definisi Operasional
Variabel
1
Kelemahan SPI
Dependen
ICWt
Jumlah
temuan
pengendalian intern
kelemahan
2
Jumlah SKPD
Independen
SKPD
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sebagai entitas akuntansi
3
Jumlah Penduduk
Independen
LNPENDUDUK
4
Temuan SPI tahun sebelumnya
Independen
ICWt_1
5
Pemeringkatan e-Government
Independen
PEGI
Skor Pemeringkatan e-Government
6
Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Independen
TLHP
Jumlah hasil pemantauan tindak lanjut
sesuai
rekomendasi
dibagi
jumlah
rekomendasi
Logaritma natural
kabupaten/kota
jumlah
sistem
penduduk
Jumlah
temuan
kelemahan
sistem
pengendalian intern tahun sebelumnya
Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel
ICWt
SKPD
LNPENDUDUK
ICWt_1
PEGI
TLHP
N
385
385
385
385
385
385
Minimum
1.00
22.00
8.76
1.00
0.00
0.00
Maximum
18.00
97.00
15.42
31.00
3.00
100.00
Mean
9.56
49.02
12.58
10.25
0.48
56.33
Std. Dev.
3.12
14.01
1.04
4.75
0.83
22.59
Keterangan:
ICWt = kelemahan sistem pengendalian intern, SKPD = satuan kerja perangkat daerah, LNPENDUDUK = logaritma
natural jumlah penduduk, ICWt_1 =temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya, PEGI = pemeringkatan e-government, TLHP
= tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
diunduh dari web:
Centro Multi Akuntansi
Tabel 4
Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Uji
Normalitas
Heteroskedastisitas
-SKPD
-LNPENDUDUK
-ICWt_1
-PEGI
-TLHP
Multikolinieritas
-SKPD
-LNPENDUDUK
-ICWt_1
-PEGI
-TLHP
N
385
385
K-S Z
0.941
Tolerance
VIF
Sig.
0.338
0.071
0.274
0.849
0.093
0.713
385
0.890
0.747
0.954
0.962
0.835
1.124
1.339
1.049
1.039
1.197
Keterangan:
Dependen: ICWt = kelemahan SPI
SKPD = satuan kerja perangkat daerah, LNPENDUDUK = logaritma natural jumlah penduduk, ICWt_1 =temuan
kelemahan SPI tahun sebelumnya, PEGI = pemeringkatan e-government, TLHP = tingkat penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan; N = jumlah sampel; K-S Z = Kolmogorov-Smirnov Z; VIF = Variance Inflation Factor
Expt Sign
Constant
SKPD
LNPENDUDUK
ICWt_1
PEGI
TLHP
R2
Adj. R2
F-value
Asymp sig.
+
+
-
Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda
B
11.708
0.089
-0.691
0.276
0.212
-0.013
0.410
0.402
t-value
7.381
9.588
-5.081
10.387
1.408
-2.243
Sig.
0.000a
0.000a
0.000a
0.000a
0.160
0.025b
52.733
0.000a
Keterangan:
Dependen: ICWt = kelemahan SPI
SKPD = satuan kerja perangkat daerah, LNPENDUDUK = logaritma natural jumlah penduduk, ICWt_1 = temuan
kelemahan SPI tahun sebelumnya, PEGI = pemeringkatan e-government, TLHP = tingkat penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan
a
signifikan pada level 1%
b
signifikan pada level 5%
Simposium Nasional Akuntansi 18
Universitas Sumatera Utara, Medan
16-19 September 2015
Fly UP